DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Rencana Kerja Perangkat Daerah; Bab lll Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055); 5.Peraturan Pemerintah…
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924); MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) RSUD PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 11.Kebijakan…
11.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Berjalan 2025 Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan RKPD RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun berjalan 2025 sampai dengan semester I dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.779.114.262,00 telah terealisasi sebesar Rp.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
1. a.penjabaran dari RKPD Tahun 2026; dan
2. b.pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I, Pendahuluan;
2. b.Bab II, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. c.Bab III, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. d.Bab IV, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.Bab V, Penutup.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Badan Pendapatan Daerah;
5. e.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. g.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. i.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. j.Dinas Pendidikan;
11. k.Dinas Kesehatan;
12. l.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
13. m.Dinas Tata Ruang dan Bangunan; m.Dinas Perumahan…
14. n.Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman;
15. o.Satuan Polisi Pamong Praja;
16. p.Dinas Sosial;
17. q.Dinas Tenaga Kerja;
18. r.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. s.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
20. t.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. u.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
22. v.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. w.Dinas Perhubungan;
24. x.Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. y.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
26. z.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; aa. Dinas Perpustakaan dan Arsip; bb. Dinas Perikanan; cc. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ee. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ff. Kecamatan Tigaraksa; gg. Kecamatan Cikupa; hh. Kecamatan Panongan; ii. Kecamatan Curug; jj. Kecamatan Legok; kk. Kecamatan Pasar Kemis; ll. Kecamatan Balaraja; mm. Kecamatan Kresek; nn. Kecamatan Kronjo; oo. Kecamatan Mauk; pp. Kecamatan Rajeg; qq. Kecamatan Sepatan; rr. Kecamatan Teluknaga; ss. Kecamatan Cisoka; tt. Kecamatan Pakuhaji; uu. Kecamatan Kosambi; vv. Kecamatan Pagedangan; ww. Kecamatan Jambe; xx. Kecamatan Jayanti; yy. Kecamatan Kemiri; zz. Kecamatan Sukadiri; aaa. Kecamatan Cisauk; bbb. Kecamatan SepatanTimur; ccc. Kecamatan Sindang Jaya; ddd.Kecamatan Kelapa Dua… ddd. Kecamatan Kelapa Dua; eee. Kecamatan Solear; fff. Kecamatan Mekar Baru; ggg. Kecamatan Sukamulya; hhh. Kecamatan Gunung Kaler; iii. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang; jjj. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja; kkk. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji;
(3)Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 4 September 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 4 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 42 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Di dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu : 1) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 2) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, 3) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Umum. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2025-2045;
13.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924).
18.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 8/100.3.4/1060/I/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud : Maksud disusunnya Renja PD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Tujuan dan sasaran serta Program Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tujuan : Tujuan dari penyusunan Renja PD ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiata serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut : Tabel. 2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2024 Kode Rek Uraian INPUTAN SIPD JUMLAH 197,476,555,236 ASDA I PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 66,329,858,040 I 4.01.02.2.01 1. Administrasi Tata Pemerintahan 1,791,131,000 1 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 970,608,300 2 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 777,396,700 3 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 43,126,000 II 4.01.02.2.02 2. Fasilitasi Kerjasama Daerah 1,087,249,300 4 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 750,538,000 5 4.01.02.2.02.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 252,890,600 6 4.01.02.2.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 83,820,700 III 4.01.02.2.03 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2,381,180,300 7 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 533,489,200 8 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1,357,153,800 9 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 490,537,300 IV 4.01.02.2.04 4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 61,070,297,440 10 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3,333,978,960 11 4.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 56,854,758,060 12 4.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 881,560,420 ASDA II 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4,454,710,300 V 4.01.03.2.01 5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1,310,389,100 13 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 447,425,000 14 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 479,989,600 15 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 382,974,500 VI 4.01.03.2.02 6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 141,860,000 Kode Rek Uraian INPUTAN SIPD 16 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 69,440,000 17 4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 35,480,000 18 4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 36,940,000 VII 4.01.03.2.02 7. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1,271,637,700 19 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Penyusunan Pembangunan 431,295,900 20 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 272,217,600 21 4.01.03.2.02.03 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan 568,124,200 VIII 4.01.03.2.03 8. Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa 1,730,823,500 22 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 463,008,000 23 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 418,097,300 24 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa 849,718,200 ASDA III 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 126,691,986,896 IX 4.01.01.2.03
9.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 85,430,000 25 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 50,034,000 26 4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 35,396,000 X 4.01.01.2.05
10.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,566,967,200 27 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 742,498,700 28 4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 824,468,500 XI 4.01.01.2.06 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 24,637,584,206 29 4.01.01.2.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 898,735,596 30 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,856,012,810 31 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,527,828,300 32 4.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,236,866,000 33 4.01.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 237,150,000 34 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8,758,433,000 35 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,122,558,500 XII 4.01.01.2.12
12.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1,251,849,000 36 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1,251,849,000 37 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 0 Kode Rek Uraian INPUTAN SIPD XIII 4.01.01.2.07
13.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13,061,856,300 39 4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13,061,856,300 XIV 4.01.01.2.08
14.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26,995,310,712 40 4.01.01.2.08.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat 107,322,600 41 4.01.01.2.08.02 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12,668,774,752 42 4.01.01.2.08.03 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,143,959,000 43 4.01.01.2.08.04 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 12,075,254,360 XV 4.01.01.2.09
15.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,096,768,560 44 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2,392,573,060 45 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 321,500,000 46 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1,612,870,500 47 4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,769,825,000 XVI 4.01.01.2.01
16.Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 693,748,000 48 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 119,141,500 49 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6,466,000 50 4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12,932,000 51 4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12,932,000 52 4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12,932,000 53 4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29,400,500 54 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 499,944,000 XVII 4.01.01.2.02 17. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41,189,231,430 55 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40,982,852,430 56 4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27,532,000 57 4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 27,532,000 58 4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7,925,000 59 4.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyuapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11,680,000 60 4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 115,024,000 61 4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 16,686,000 XVIII 4.01.01.2.11
18.Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5,605,695,808 Kode Rek Uraian INPUTAN SIPD 62 4.01.01.2.11.01 Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 17,500,000 63 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5,588,195,808 XIX 4.01.01.2.14
19.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3,203,854,650 64 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 1,345,494,850 65 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 937,294,430 66 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 921,065,370 XX 4.01.01.2.13 20. Penataan Organisasi 2,303,691,030 67 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 496,761,930 68 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 327,397,800 69 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 721,475,100 70 4.01.01.2.13.04 Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Tata Laksana 358,366,300 71 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 399,689,900 TABEL 2.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG S.D TAHUN 2025 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual Dokumen 1 1 1 3,333,978,960 1 2,907,190,560 87.20% 1 3 Dokumen 300 Kesra 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 1 1 1 56,854,758,060 1 56,050,345,434 98.59% 1 3 Dokumen 300 Kesra 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 1 1 1 881,560,420 1 762,615,620 86.51% 1 3 Dokumen 300 Kesra PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.Administrasi Tata Pemerintahan 4 Penataan Administrasi Pemerintahan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 1 1 1 970,608,300 1 948,408,300 97.71% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan 5 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 1 1 1 777,396,700 1 761,466,700 97.95% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan 6 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 1 1 1 43,126,000 1 38,214,000 88.61% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan
3.Fasilitasi Kerjasama Daerah 7 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 1 1 750,538,000 1 740,047,000 98.60% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan 8 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 1 1 252,890,600 1 248,790,600 98.38% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan 9 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 1 1 83,820,700 1 83,803,700 99.98% 1 3 Dokumen 300 Pemerintahan Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4)
4.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 10 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 20 20 20 533,489,200 20 532,929,200 99.90% 20 60 Dokumen 300 Hukum 11 Fasilitasi Bantuan Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 10 10 12 1,357,153,800 12 1,346,795,900 99.24% 12 34 Kasus 340 Hukum 12 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 10 10 20 490,537,300 20 482,116,300 98.28% 20 50 Dokumen 500 Hukum
5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 3 3 3 447,425,000 3 422,440,000 94.42% 3 9 Dokumen 300 Perekonomian 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 4 4 479,989,600 4 359,660,000 74.93% 4 12 Laporan 300 Perekonomian 15 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 4 4 382,974,500 4 308,558,000 80.57% 4 12 Dokumen 300 Perekonomian
6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Dokumen 0 0 1 69,440,000 1 64,700,000 93.17% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perekonomian 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Laporan 0 0 1 35,480,000 1 32,410,000 91.35% 1 2 Laporan #DIV/0! Perekonomian 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 0 0 1 36,940,000 1 35,740,000 96.75% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perekonomian
7.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen 1 1 1 431,295,900 1 375,832,400 87.14% 1 3 Dokumen 300 Administrasi Pembangunan Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4) 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 1 1 1 272,217,600 1 271,317,600 99.67% 1 3 Laporan 300 Administrasi Pembangunan 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah Laporan 1 1 1 568,124,200 1 563,384,700 99.17% 1 3 Laporan 300 Administrasi Pembangunan
8.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 1 1 463,008,000 1 390,255,000 84.29% 1 3 Dokumen 300 PPBJ 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan PengadaanSecara Elektronik Dokumen 1 1 1 418,097,300 1 376,388,000 90.02% 1 3 Dokumen 300 PPBJ 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 48 133 100 849,718,200 200 790,137,500 92.99% 100 433 Orang 902 PPBJ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
9.Penataan Organisasi 25 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 2 2 3 496,761,930 3 493,363,930 99.32% 3 8 Dokumen 400 Organisasi 26 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 2 2 2 327,397,800 2 315,504,300 96.37% 2 6 Laporan 300 Organisasi 27 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 2 2 2 721,475,100 2 689,496,600 95.57% 2 6 Dokumen 300 Organisasi 28 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 0 0 1 358,366,300 1 357,386,300 99.73% 1 2 Dokumen #DIV/0! Organisasi 29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 0 0 1 399,689,900 1 345,249,900 86.38% 1 2 Dokumen #DIV/0! Organisasi
10.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 7 2 119,141,500 2 119,141,500 100% 3 12 Dokumen 171 Perc. Keu 31 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 0 0 1 6,466,000 1 6,466,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 32 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 0 0 1 12,932,000 1 12,932,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4) 33 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 0 0 1 12,932,000 1 12,932,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 34 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 0 0 1 12,932,000 1 12,932,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 1 29,400,500 1 29,400,500 100% 1 3 Laporan 300 Perc. Keu 36 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 5 5 5 458,459,000 5 458,459,000 91.70% 5 15 Laporan 300 Perc. Keu
11.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 152 156 152 40,982,852,430 149 40,412,621,082 98.61% 152 457 Orang 301 Perc. Keu 38 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 0 0 1 27,532,000 1 27,532,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 39 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 0 0 1 27,532,000 1 27,532,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 40 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 0 0 1 7,925,000 1 7,925,000 100% 1 2 Laporan #DIV/0! Perc. Keu 41 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 0 0 1 11,680,000 1 11,680,000 100% 0 1 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu 42 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 1 1 115,024,000 1 112,624,000 97.91% 1 3 Laporan 300 Perc. Keu 43 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 0 0 1 16,686,000 1 16,686,000 100% 1 2 Dokumen #DIV/0! Perc. Keu
12.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 4 4 50,034,000 4 49,210,000 98.35% 4 12 Dokumen 300 Umum 45 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 4 35,396,000 4 34,400,000 97.19% 4 9 Laporan 900 Umum Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4) Barang Milik Daerah pada SKPD
13.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 3 1 742,498,700 1 462,676,000 62.31% 3 7 Paket 233 Umum 47 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 50 270 50 824,468,500 50 769,875,000 93.38% 210 530 Orang 1060 Umum
14.Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 898,735,596 1 731,011,000 81.34% 1 3 Paket 300 Umum 49 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 5,856,012,810 1 5,560,667,900 94.96% 7 9 Paket 900 Umum 50 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 1,527,828,300 1 1,414,412,550 92.58% 1 3 Paket 300 Umum 51 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 1 3,236,866,000 1 3,068,685,500 94.80% 3 5 Paket 500 Umum 52 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 1 237,150,000 1 190,856,000 80.48% 1 3 Dokumen 300 Umum 53 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 1 8,758,433,000 1 6,915,612,100 78.96% 4 6 Laporan 600 Umum 54 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3 3 1 4,122,558,500 1 2,455,675,442 59.57% 150 154 Laporan 5133 Umum
15.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 55 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 1 1 1,251,849,000 1 1,187,362,500 94.85% 3 5 Paket 500 Umum 56 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 1 0 - 0 0 0.00% 3 4 Paket 400 Umum 57 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 0 0 - 0 0 0 0.00% 0 0 Paket #DIV/0! Umum
16.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Unit 9 37 17 13,061,856,300 55 12,757,599,500 97.67% 10 102 Unit 1133 Umum
17.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun) Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5 + 7 + 9 11 = (10/4) 59 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 4 24 107,322,600 24 103,085,000 96.05% 24 52 Laporan 1300 Umum 60 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 6 5 5 12,668,774,752 5 10,202,612,721 80.53% 5 15 Laporan 250 Umum 61 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 10 8 12 2,143,959,000 12 1,706,486,800 79.60% 12 32 Laporan 320 Umum 62 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 271 271 6 12,075,254,360 5 11,668,862,000 96.63% 6 282 Laporan 104 Umum
18.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 118 85 118 2,392,573,060 118 1,848,721,438 77.27% 118 321 Unit 272 Umum 64 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 4 4 321,500,000 4 287,203,000 89.33% 4 12 Unit 300 Umum 65 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 5 5 1,612,870,500 5 1,585,976,000 98.33% 6 16 Unit 320 Umum 66 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 12 13 1,769,825,000 13 1,620,843,500 91.58% 13 38 Unit 292 Umum
19.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 67 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 2 2 1 17,500,000 0 0 0.00% 2 4 Orang 200 Umum 68 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 0 0 1 0 0 0 0.00% 2 2 Orang #DIV/0! Umum 69 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 0 0 1 5,588,195,808 1 5,308,786,020 95.00% 2 3 Orang #DIV/0! Umum
20.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 70 Fasilitasi Keprotokolan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 3 3 4 1,345,494,850 4 1,322,196,850 98.27% 4 11 Laporan 367 Umum 71 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 3 3 4 937,294,430 4 906,164,430 96.68% 4 11 Laporan 367 Umum 72 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 3 3 4 921,065,370 4 889,488,670 96.57% 4 11 Laporan 367 Umum Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun 2024 adalah :
1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : - Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 4 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 49 Dokumen dan 12 Kasus, terealisasi 49 Dokumen dan 12 Kasus sehingga capaian kinerja terealisasi 100%. Dan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 66.329.858.040, terealisasi sebesar Rp. 64.902.723.314 atau sebesar 97.85% tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya selisih penawaran harga pada beberapa kegiatan, pembangunan sanitren tidak sesuai lokasinya antara pengusulan dengan pelaksanaan. - Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat 4 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 19 Dokumen dan 100 Orang, terealisasi 19 Dokumen dan 200 Orang sehingga capaian kinerja terealisasi 100% atau memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Dan dalam Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 4.454.710.300, terealisasi sebesar Rp. 3.990.823.200 atau sebesar 89.59% tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya selisih penawaran harga pada beberapa kegiatan, menyesuaikan peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang SBU dan Penyesuaian Harga Negoisasi dan Penawaran pada kode rekening Belanja Sewa Hotel serta Perubahan Harga Satuan Belanja Akomodasi Sewa Hotel FullDay. - Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdapat 12 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 157 Unit, 204 Orang, 97 Dokumen, dan 6 Paket, terealisasi 195 Unit, 200 Orang, 96 Dokumen, dan 6 Paket sehingga capaian kinerja terealisasi 100% atau memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Dan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp. 126.650.501.896, terealisasi sebesar Rp. 116.518.334.033 atau sebesar 92% tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya selisih penawaran dan negosiasi harga pada beberapa kegiatan.
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : - Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 4 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 49 Dokumen dan 12 Kasus, terealisasi 49 Dokumen dan 12 Kasus sehingga capaian kinerja terealisasi 100%. - Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat 4 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 19 Dokumen dan 100 Orang, terealisasi 19 Dokumen dan 200 Orang sehingga capaian kinerja terealisasi 100% atau memenuhi target kinerja hasil/keluaran. - Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdapat 12 kegiatan yang disusun dengan jumlah target 157 Unit, 204 Orang, 97 Dokumen, dan 6 Paket, terealisasi 195 Unit, 200 Orang, 96 Dokumen, dan 6 Paket sehingga capaian kinerja terealisasi 100% atau memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Secara keseluruhan pada 3 Program yang ada di Sekretariat Daerah capaian kinerja tidak ada yg melebihi dari target kinerja, seluruh Program dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Terkait dengan 3 Program yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pada dasarnya secara kinerja sudah tercapai 100% namun secara anggaran masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terserap 100% dikarenakan : - Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial kode rekening 5.1.05.05.01 Penerima Bantuan Hibah tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga tidak bisa di realisasikan 100% - Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial secara kinerja sudah tercapai 100% namun secara anggaran masih belum bisa tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan pembangunan sanitren tidak sesuai lokasinya antara pengusulan dengan pelaksanaan.
5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah : Realisasi anggaran kurang maksimal, sehingga penyerapan tidak sesuai dengan target anggaran yang direncanakan.
6.Kendala dan Hambatan : - Perlu adanya pencermaatan anggaran untuk kedepan sehingga penyerapan bisa lebih maksimal dan akan akan di evaluasi lebih lanjut mana-mana kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diadakan pencermatan. - Keterbatasan SDM di bagian kesejahteraan rakyat dengan volume kegiatan yang cukup banyak.
7.Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : - Perlu pecermatan kembali anggaran-anggaran yang tidak terealisasi pada APBD, sehingga anggaran selanjutnya bisa terjadi penyerapan yang maksimal dan semua kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. - Perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran pada tahun barikutnya, serta penetapan target capaian sasaran program kegiatan yang sesuai dan realistis untuk mencapai target dan indikator sasaran yang ditetapkan agar dapat terealisasi dan tercapai dengan baik. 2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dilihat dalam Tabel 2.3 pada lampiran dibawah ini. Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG No. Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Target SPM Target IKK Target Indika tor Lainn ya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tah un 2028 Tah un 2024 Tah un 202 5 Tahun 2026 Tahun 2027 Tah un 202 8 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Jumlah Bagian yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001- 2008 - - Bagian N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 2 Jumlah Bagian yang Kelembagaann ya Sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku - - Dokum en N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 3

a.Jumlah OPD/Bagian yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) - - Dokum en N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 4
b.Perjanjian Kinerja (PK) OPD/Bagian yang ditandatangani Bupati tepat waktu - - Dokum en N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%
c.Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah No. Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Target SPM Target IKK Target Indika tor Lainn ya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tah un 2028 Tah un 2024 Tah un 202 5 Tahun 2026 Tahun 2027 Tah un 202 8 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Bupati tepat waktu - - Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 6
d.Jumlah OPD/Bagian yang Melakukan input data pada e- sakip tepat waktu - - OPD/Bagian N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 7
e.Dokumen LKIP OPD/Bagian yang disampaikan kepada Bupati tepat waktu - - Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 8
f.LKIP Kabupaten Tangerang disampaikan Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasitepat waktu - - Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100% 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Setelah memperhatikan berbagai faktor seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
1. 1.Kendala Implementasi Kerja Sama Antar Daerah akibat Perubahan Kebijakan Pusat dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. 2.Keterbatasan SDM Perancang Peraturan Perundang undangan;
3. 3.Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. 4.Belum optimalnya pemenuhan komoditi bahan pokok dan barang penting lainnya serta pengembangan usaha mikro, BUMD dan BLUD;
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Administrasi Pembangunan;
6. 6.Tantangan Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Menuju Kategori Sangat Baik;
7. 7.Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
8. 8.Belum optimalnya pengelolaan RKBMD dan RKPBMD;
9. 9.Belum Optimalnya Pengelolaan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
10. 10.Fasilitasi Pelaksanaan Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Belum Dilaksanakan Efektif dan Efisien. Indikator dan isu – isu strategis yang akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara laporan kegiatan perencanaan, laporan kegiatan penganggaran, laporan kegiatan monitoring evaluasi. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian akhir masa jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Formulasi isu – isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk 2 rekomendasi adalah sebagai berikut :
a.Sumber daya manusia aparatur
1. 1.Mengikuti Pendidikan lanjutan, khusus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan
2. 2.Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
3. 3.Kriteria kelayakan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen apparatur yang sesuai dengan latar belakang professional
b.Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah
1. 1.Mengembangan Teknologi Informasi (TI) dan Geographic Information System (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dan menunjang pembangunan
2. 2.Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan
3. 3.Optimalisasi ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis (renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2025-2029. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 RANCANGAN AWAL RKPD 2024 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Target Pagu Indikatif (Rp.) Target Pagu Indikatif (Rp.) SETDA Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Nilai 76.52 134.041.157.823 SETDA Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Nilai 76.52 170.010.084.479 ASDA I Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 35.867.521.570 ASDA I Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 52.714.533.730 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAAN RAKYAT Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Kinerja Program ): Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Kinerja Program ):
4. 1.Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan TAPEM Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predikat Sedang 35.867.521.570 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan TAPEM Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predikat Sedang 52.714.533.730
5. 1.Administrasi Tata Pemerintahan 1. Administrasi Tata Pemerintahan Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersusunnya LPPD Tepat Waktu Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dokumen 3 1.131.373.200 Tersusunnya LPPD Tepat Waktu Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dokumen 3 1.050.241.000 Hasil : Hasil : Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Persen 100 Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Persen 100 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 1 675.285.000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 1 725.083.300 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 1 412.781.700 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 1 282.031.700 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 1 43.306.500 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 1 43.126.000
6. 2.Fasilitasi Kerjasama Daerah 2. Fasilitasi Kerjasama Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersedianya Kerjasama Daerah - Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Dokumen 3 347.601.600 Tersedianya Kerjasama Daerah - Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Dokumen 3 547.614.300 Hasil : Hasil : Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti Persen 100 Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti Persen 100 4 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 254.221.500 4 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 359.943.000 RANCANGAN AWAL RKPD 2024 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Target Pagu Indikatif (Rp.) Target Pagu Indikatif (Rp.) 5 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 49.953.200 5 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 103.850.600 6 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tapem Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 43.426.900 6 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tapem Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 83.820.700
7. 2.Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah HUKUM Indeks Reformasi Hukum Predikat Cukup
8. 2.Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah HUKUM Indeks Reformasi Hukum Predikat Cukup
9. 3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Produk Hukum Daerah Tersedianya Produk Hukum Daerah Dokumen 20 1.686.646.100 Terpenuhinya Produk Hukum Daerah Tersedianya Produk Hukum Daerah Dokumen 20 1.749.440.600 Hasil : Hasil : Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah Persen 100 Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah Persen 100 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 20 346.447.100 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 20 346.792.600 8 Fasilitasi Bantuan Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 12 1.098.245.000 8 Fasilitasi Bantuan Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 12 1.097.824.000 9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 20 241.954.000 9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 20 304.824.000 RANCANGAN AWAL RKPD 2024 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024 Target Pagu Indikatif (Rp.) Target Pagu Indikatif (Rp.) Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 3 Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat KESRA Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Persen 100 3 Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat KESRA Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Persen 100
10. 4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
11. 4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan Dokumen 1 32.701.900.670 Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan Dokumen 1 49.367.237.830 Hasil : Hasil : Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Persen 100 Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Persen 100 10 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual Dokumen 1 650.003.300 10 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual Dokum en 1 1.714.189.560 11 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokume n 1 31.730.280.170 11 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokum en 1 47.139.783.250 12 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 1 321.617.200 12 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kesra Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokum en 1 513.265.020 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sasaran Program : Capaian Program (Indikator Program) : Sasaran Program : Capaian Program (Indikator Program) : 4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan Persen 100
12. 5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi Dokumen 5 892.050.000 Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi Dokumen 5 1.037.749.500 Hasil : Hasil : 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 59.440.000 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 35.480.000 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 49.220.000 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 36.940.000 Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program): Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 5 Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan ADMINISTRA SI PEMBANGUN AN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuhterhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 5 Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan ADMINIST RASI PEMBANGU NAN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100
13. 6.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
14. 6.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Dokume n 1 1.053.236.500 Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Dokumen 1 1.050.043.950 Hasil : Hasil : Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuhterhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 3 263.780.000 13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 3 368.165.000 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 204.750.000 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 286.610.000 15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 423.520.000 15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 382.974.500
15. 6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
16. 6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam Dokumen 1 228.460.000 Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam Dokumen 1 141.860.000 Hasil : Hasil : Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam Persen 100 Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam Persen 100 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 1 119.800.000 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 1 69.440.000 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Administrasi Pembangunan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokume n 1 494.569.500 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen 1 421.439.650 Target Rp. Target Rp. 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Administrasi Pembanguna n Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian danEvaluasi Program Pembangunan Laporan 1 181.451.000 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian danEvaluasi Program Pembangunan Laporan 1 251.417.600 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Administrasi Pembangunan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 377.216.000 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 377.186.700 Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 6 Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Baik 6 Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Baik
17. 7.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa
18. 7.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dokume n 1 828.891.980 Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 1.178.891.650 Hasil : Hasil : nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa Predikat Baik nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa Predikat Baik 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokume n 1 119.939.400 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 349.248.000 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokume n 1 340.861.900 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 1 355.426.800 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 1 0 0 368.090.680 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 100 474.216.850 1 Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 1 Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 2 Nilai Sakip Nilai 83.50 2 Nilai Sakip Nilai 83.50 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Sasaran Program : UM UM Sasaran Program : UM UM 7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana Persen 100 95.170.997.773 7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana Persen 100 113.887.005.649
19. 8.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20. 8.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Pendataan BarangMilik daerah yang Akuntabel Tersedianya laporan Barang Milik Daerah Dokumen 5 119.835.000 Tercapainya Pendataan BarangMilik daerah yang Akuntabel Tersedianya laporan Barang Milik Daerah Dokumen 5 95.270.000 Hasil : Hasil : Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persen 100 Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persen 100 25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Um um Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 54,000,000 25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Um um Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD Dokumen 4 53.954.000 26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Um um Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 65.835.000 26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Um um Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 41.316.000
21. 9.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
22. 9.Administrasi Kepegawaian Peran Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai Orang 162 1.183.788.680 Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai Orang 162 1.176.857.100 Hasil : Hasil : Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai Persen 100 Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai Persen 100 27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Um um Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 291.527.980 27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Umum Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 352.175.000 28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Um um Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 50 892.260.700 28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Umum Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 50 824.682.100
23. 10.Administrasi Umum Perangkat Daerah
24. 10.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jenis 7 16.705.049.510 Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jenis 7 18.188.919.600 Hasil : Hasil : Persentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persen 100 Persentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persen 100 29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 260.005.890 29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 690.201.000 30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 2.290.579.000 30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 2.845.513.500 31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 536.799.440 31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 931.151.600 32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Umum Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1.500.006.200 32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Umum Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 2.467.532.000 33 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Umum Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokume n 1 200.155.200 33 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Umum Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 237.150.000 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Umum Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 4.464.893.780 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Umum Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 6.627.830.000 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keuangan Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 7.452.610.000 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keuan gan Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 4.389.541.500
25. 11.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
26. 11.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Paket 3 878.742.000 Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Paket 3 1,425.965.000 Hasil : Hasil : Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persen 100 Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persen 100 36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 439.344.000 36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 1.097.465.000 37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 439.398.000 37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 328.500.000 38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 1 - 38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 1 -
27. 12.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
28. 12.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 17 41.100.000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 17 8.456.975.200 Hasil : Hasil : Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Umum Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 17 41.100.000 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Umum Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 17 8.456.975.200
29. 13.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30. 13.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Laporan 4 21.918.441.276 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Laporan 4 27.313.185.776 Perkantoran Perkantoran Hasil : Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran Persen 100 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran Persen 100 40 Penyedia Jasa Surat Menyurat Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 24 136.955.600 40 Penyedia Jasa Surat Menyurat Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 24 111.781.400 41 Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 13.417.972.216 41 Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 13.269.772.216 42 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 95.794.800 42 Penyedia Jasa Peralatan dan Perl Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.979.295.000 43 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 8.267.718.660 43 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Umum Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 11.952.337.160
31. 14.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
32. 14.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 4.771.729.160 Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 4.841.645.060 Hasil : Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umum Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 118 1.772.804.160 44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umum Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 118 1.818.574.560 45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 364.300.000 45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 320.000.000 46 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 934.725.000 46 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 1.139.770.500 47 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 13 1.699.900.000 47 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umum Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 13 1,563.300.000 Sasaran Program : Capaian Program : Sasaran Program : Capaian Program : 8 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan perencanaa n keuangan Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu Persen 100 8 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan perencanaa n keuangan Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu Persen 100
33. 15.Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
34. 15.Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 364.665.000 Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 460.320.000 Hasil : Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun Persen 100 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun Persen 100 48 Penyusunan. Dokumen Perencanaan perangkat Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 60.614.000 48 Penyusunan. Dokumen Perencanaan perangkat Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 64.994.000 49 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 6.466.000 49 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 6.466.000 50 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 12.932.000 50 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 12.932.000 51 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 29.792.000 51 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 12.392.000 52 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 12.932.000 52 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 12.932.000 53 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 39.043.000 53 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 25.103.000 54 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 202.886.000 54 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 324.961.000
35. 16.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
36. 16.Administrasi Keuangan Perangkat Dae rah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Ke giatan : Ke luaran : Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Dokumen 6 40.604.371.058 T erpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah T ersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Dokumen 6 42.091.179.621 Hasil : Hasil : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 55 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 152/1 2 40.285.550.058 55 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 152/1 2 41.927.108.621 56 Pelaksanaan Penatausahaan dan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Dokumen 1 27.532.000 56 Pelaksanaan Penatausahaan dan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Dokumen 1 27.532.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 27.532.000 57 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 27.532.000 58 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 1 23.360.000 58 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan T anggapan Pemeriksaan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 1 23.360.000 59 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 64.325.000 59 Koordinasi dan Penyusunan Lap Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD Laporan 1 7.925.000 60 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Laporan 1 53.522.000 60 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 41.522.000 61 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 122.550.000 61 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 36.200.000
37. 17.Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
38. 17.Adm inistrasi keuangan dan Ope rasional Kepala Dae rah dan Wakil Kepala Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 2 5.253.121.802 T erpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 2 5,798.795.362 Hasil : Hasil : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH Dokumen 2 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH Dokumen 2 62 Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bul an .2/12 168.492.854 62 Penyedia Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bula n .2/12 210.599.554 63 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bul an .2/12 5.084.628.948 63 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bula n .2/12 5.588.195.808 Sasaran Program : Capain Program Sasaran Program : Capain Program 9 Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan PROTOKO L 1 Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Persen 100 9 Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan PROTOKO L 1 Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Persen 100
39. 18.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40. 18.Pelaksanaan Protokol dan Kom unikasi Pimpinan Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Ke luaran : Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Laporan 3 1.828.364.527 Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah T ersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Laporan 3 2.040.362.500 Hasil : Hasil : Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Persen 100 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Persen 100 64 Fasilitasi Keprotokolan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 699.495.210 64 Fasilitasi Keprotokolan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 911.495.100 65 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 594.447.277 65 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 594.445.430 66 Pendokumentasian Tugas Pimpin Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 4 534.422.040 66 Pendokumentasian T ugas Pimpin Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 4 534.421.970 Sasaran Program : Capain Program Sasaran Program : Capain Program 10 Meningkatnya kualitas pelaporan ORGANISA SI 1 Komponen Pelaporan SAKIP Nilai 11.95 10 Meningkatnya kualitas pelaporan ORGANISA SI 1 Komponen Pelaporan SAKIP Nilai 11.95
41. 19.Penataan Organisasi 19. Penataan Organisasi Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Kualitas Pelaporan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 12 1.501.789.760 T ercapainya Kualitas Pelaporan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 12 1.997.530.430 Hasil : Hasil : Dokumen SAKIP Dokumen 1 Dokumen SAKIP Dokumen 1 67 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 499.999.930 67 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 496.761.930 68 Fasilitasi Pelayanan Publik dan T ata Laksana Organisasi Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan T ata Laksana Laporan 2 300.013.000 68 Fasilitasi Pelayanan Publik dan T ata LaksanaOrganisasi Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan T ata Laksana Laporan 2 327.397.800 69 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 2 301.576.230 69 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 2 567.024.800 70 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan T ata Laksana Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 1 200.194.500 70 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan T ata Laksana Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 1 358.366.300 71 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 1 200.006.100 71 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 1 247.979.600 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dengan sistematika penyajian berdasarkan Surat Edaran tentang Penyusunan Renja 2026. Setelah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah Renja 2026 dengan tujuan untuk mewadahi usulan-usulan program dan kegiatan maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Forum PD. Perencanaan program pada Sekretariat Daerah pada dasarnya adalah bersifat Top Down Planning melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah sebagai pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat Botton Up Planning dengan Masyarakat sebagai subjek. Untuk itu penselarasan rancangan Renja PD dengan aspirasi Masyarakat serta kebijakan daerah, provinsi dan nasional dapat diwadahi melalui Musrenbang. Dari hasil tersebut, terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 Kabupaten Tangerang No. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kab. Tangera ng Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kab. Tangera ng Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kab. Tangera ng Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan 52.144.872.00 0 138 Lembag a No. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB
42. 1.Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
43. 2.Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
44. 3.Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan;
45. 4.Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
46. 5.Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten dalam membantu Bupati yaitu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten, maka dapat dilihat bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan agenda prioritas 3 dan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang. Dengan dimulainya RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, maka Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (Pertama) periode kepemerintahan Bupati periode 2025-2030. Maka Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sesuai dengan ranwal RPJMD 2025-2030, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Visi Kabupaten Tangerang, yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Visi adalah pandangan mengenai arah organisasi. Mau dibawa ke arah mana manajemen tersebut. Agar bisa membangun kesuksesan, maka perlu ada arah jelas mengenai laju instansi. Pernyataan Visi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan visi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Kabupaten Tangerang Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah. Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang untuk masa 2025–2029 adalah : Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tujuan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun Tujuan dan Sasaran Renja 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang 2025–2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Tujuan OPD Sasaran OPD
47. 1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. 3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 3.3.1. Faktor – Faktor Rumusan Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Sekretariat Daerah dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah Implementasi dari prioritas pembangunan RPJMN dan RPJMD yang kemudian diwujudkan oleh Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan dan sasaran ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan program–program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rumusan program dan kegiatan tahun 2026 telah melalui beberapa tahapan mulai dari musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), forum perangkat daerah/gabungan perangkat daerah. Penyelenggaraan kegiatan musrenbang bertujuan mempertemukan aspirasi masyarakat maupun stakeholder pembangunan dengan perencanaan Teknokratik yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Tangerang serta penyesuaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 dan beberapa Nomenklatur program Kegiatan telah menyesuaiakan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. 3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2025 adanya perubahan Rencanan Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Perubahan Renstra mempengaruhi Kegiatan untuk Rencana Kerja (Renja) 2026 hingga prakiraan kegiatan Renja
48. 2027.Adapun perubahan yang tercantum dalam Kepmendagri 050- 5889 adalah Nomenklatur Indikator dan nomenklatur satuan yang telah di tetapkan sesuai peraturan Kepmendagri 050-5889. Berikut adalah Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026. TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026 Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (3) (6) (7) (8) (11) (12) (21) (22) (23) Misi 1. Mewujudka n Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Efektif dan Efisien Meningkatn ya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB Nilai 75.2 77.00 - 8.20 - SETDA

1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Indeks Reformasi Hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkum Indeks 98.62 98.65 98.80 SEKDA Indeks Tata Kelola Pengadaan penilaian LKPP Indeks 86.67 87.00 88 SEKDA Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tangerang untuk komponen pelaporan Nilai 12.02 13.00 15 SEKDA ASDA I Indikator : 1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai EPPD Pada Tahun n yang dikeluarkan oleh Kemendagri Persen 100 100 1,625,338,890 100 1,975,609,579 ASDA I
2.Efektivitas Kerja Sama Daerah Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan Persen 100 100 66,766,201,078 100 97,752,394,999 ASDA I Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persen 100 100 2,068,806,742 100 2,514,647,519 ASDA I MISI Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2.Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sasaran / Outcome Program : Capaian Program : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

(4)(5) Nilai AKIP

1.Indeks Reformasi Hukum Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan
3.Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Pemda TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (3) (6) (7) (8) (11) (12) (21) (22) (23) KABAG TAPEM Indikator Output : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan adm kewilayahan,dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Dokumen 3 3 894,049,590 18 1,086,722,864 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 1 1 588,454,650 1 715,270,305 Tapem 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 1 1 208,658,940 1 253,626,246 Tapem 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 1 1 96,936,000 1 117,826,314 Tapem KABAG TAPEM Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama daerah yan terdiri dari kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Dokumen 3 3 731,289,300 3 888,886,715 - 4 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 1 326,958,450 1 397,420,039 Tapem 5 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 1 247,846,200 1 301,258,605 Tapem 6 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 1 156,484,650 1 190,208,070 Tapem TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(4)(5)

1.Administrasi Tata Pemerintahan Sasaran / Output Kegiatan : Terlaksananya Adminitrasi Tata Pemerintahan
2.Fasilitasi Kerjasama Daerah MISI Sasaran / Output Kegiatan : Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (3) (6) (7) (8) (11) (12) (21) (22) (23) KABAG HUKUM Indikator Output : Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum Jumlah dokumen produk hukum yang diperoleh dari fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum serta pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum Dokumen 52 52 2,068,806,742 52 2,514,647,519 KABAG HUKUM 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 20 20 345,569,250 20 420,041,581 Hukum 8 Fasilitasi Bantuan Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 12 12 1,338,140,542 12 1,626,518,191 Hukum 9 Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 20 20 385,096,950 20 468,087,747 Hukum KABAG KESRA Terlaksananya fasilitasi kesejahteraan rakyat Indikator Output : Jumlah dokumen fasilitasi kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen fasilitasi kesra yang terdiri dari hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, hasil evaluasi pelaksanaan kinerja kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat Dokumen 3 7 66,766,201,078 7 97,752,394,999 KABAG KESRA 10 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Dokumen Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Dokumen 1 2 1,845,738,950 2 2,702,346,397 Kesra TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(4)(5)

3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum
4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat MISI Sasaran / Output Kegiatan : Sasaran / Output Kegiatan : Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 11 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 1 3 61,505,857,328 3 90,751,617,192 Kesra 12 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 1 2 595,179,620 2 871,402,482 Kesra ASDA II Indikator : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan dibanding dengan hasil Koordinasi Kebijakan Perekonomian Persen 100 80 1,326,294,200 100 1,941,827,335 ASDA II TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(3)(4) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sasaran / Outcome Program : Capaian Program : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dihasilkan dibagi dengan jumlah kebijakan Administrasi Persen 100 100 1,101,000,000 100 1,338,500,000 ASDA II Tingkat Kematangan UKPBJ Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ oleh UKPBJ Kab. Tangerang dan dinilai oleh LKPP dengan 4 Domain (Kelembagaan, SDM, Proses, dan Sistem Informasi) dan 9 Variabel (Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, dan Sistem Informasi) Nilai 40 40 1,332,916,305 40 1,620,168,099 ASDA II KABAG PEREKONO MIAN Terlaksananya kebijakan perekonomian Indikator Output : Jumlah dokumen kebijakan ekonomi Jumlah dokumen kebijakan ekonomi yang terdiri dari dokumen evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD, hasil pengendalian dan distribusi perekonomian, serta hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Dokumen 11 11 1,310,658,800 11 1,918,935,547 KABAG PEREKONO MIAN 13 Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang berkinerja baik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang berkinerja baik Dokumen 3 3 247,570,400 3 362,467,822 Perekonomi an Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(3)(4)

5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sasaran / Output Kegiatan : Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 4 461,533,600 4 675,731,343 Perekonomi an 15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Laporan 4 4 601,554,800 4 880,736,382 Perekonomi an KABAG PEREKONO MIAN Terlaksananya pemantauan kebijakan SDA Indikator Output : Jumlah dokumen pemantauan kebijakan SDA Jumlah dokumen pemantauan kebijakan SDA yang terdiri dari hasil koordinasi kebijakan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, kebijakan Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian serta kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dokumen 3 15,635,400 3 22,891,788 KABAG PEREKONO MIAN 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 1 1 5,211,800 1 7,630,596 Perekonomi an TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
(3)(4)

6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sasaran / Output Kegiatan : Target Rp. Target Rp.

(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 1 5,211,800 1 7,630,596 Perekonomi an 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 1 5,211,800 1 7,630,596 Perekonomi an KABAG ADPEM Terlaksananya administrasi pembangunan Indikator Output : Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari dokumen hasil fasilitasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi serta laporan Dokumen 3 12 1,101,000,000 12 1,338,500,000 KABAG ADPEM 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen 1 4 421,000,000 4 511,500,000 Administrasi Pembangun an 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Dokumen 1 4 250,000,000 4 304,000,000 Administrasi Pembangun an

7.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PembangunanDaerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PembangunanDaerah Laporan 1 4 430,000,000 4 523,000,000 Administrasi Pembangun an KABAG LPBJ Terlaksananya Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari hasil pengelolaan pengadaan barjas, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan advokasi Dokumen 2 8 1,332,916,305 8 1,620,168,099 KABAG LPBJ 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 4 435,147,300 4 528,924,263 PPBJ 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 1 4 428,780,205 4 521,185,019 PPBJ 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 100 100 468,988,800 100 570,058,818 PPBJ ASDA III Indikator : Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Jumlah perencanaan kebutuhan penunjang dibagi dengan kebutuhan penunjang yang direalisasikan Persen 100 100 122,964,874,905 100 2,750,000,000 ASDA III Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kematangan Organisasi berdasarkan ketentuan Permendagri Indeks 48.23 48.75 1,750,000,000 50 2,750,000,000 ASDA III Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Perangkat daerah Sasaran / Outcome Program : Capaian Program Sasaran / Output Kegiatan : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) KABAG UMUM Terselenggarany a Adminstrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Output : Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari RKBMD dan rekon BMD Dokumen 8 8 73,888,500.00 8 89,811,934 25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 4 42,619,500 4 51,804,269 Umum 26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 4 31,269,000 4 38,007,665 Umum KABAG UMUM Terselenggarany a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Output : Jumlah pegawai yang difasilitasi administrasi kepegawaian Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas dan pelatihan Orang 213 223 966,031,603 263 1,174,217,451 27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 3 368,831,503 3 448,316,997 Umum 28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 210 220 597,200,100 260 725,900,454 Umum

10.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran / Output Kegiatan :
9.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) KABAG UMUM Terselenggarany a Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Output : Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jenis 167 177 23,007,023,939 217 27,965,181,391 29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 273,005,880 1 331,840,353 Umum 30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 7 7 5,623,422,736 7 6,835,305,482 Umum 31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 564,562,694 1 686,229,483 Umum 32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 3 2,321,037,989 3 2,821,236,182 Umum 33 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 209,087,550 1 254,147,224 Umum 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 4 6,527,160,770 4 7,933,804,710 Umum 35 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 150 160 7,488,746,321 200 9,102,617,957 Keuangan KABAG UMUM Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtangga an Indikator Output : Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Setda Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 6 6 1,721,630,400 6 2,092,652,511

12.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sasaran / Output Kegiatan :
11.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 3 3 860,815,200 3 1,046,326,256 Umum 37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 3 3 860,815,200 3 1,046,326,256 Umum KABAG UMUM Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Output : Jumlah pengadaan barang milik daerah Jumlah Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 10 10 1,312,500,000 10 1,595,351,953 38 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 10 10 1,312,500,000 10 1,595,351,953 Umum KABAG UMUM Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Output : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Laporan 47 47 35,858,051,964 47 43,585,686,275 39 Penyedia Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 24 24 198,051,000 24 240,732,228 Umum 40 Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 5 11,697,209,349 5 14,218,031,071 Umum

14.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran / Output Kegiatan :
13.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 41 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 2,520,215,250 12 3,063,337,388 Umum 42 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 6 21,442,576,365 6 26,063,585,588 Umum KABAG UMUM Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator Output : Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 141 322 6,135,778,320 342 7,458,076,897 43 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 118 123 2,944,719,120 143 3,579,324,495 Umum 44 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 180 260,400,000 180 316,517,828 Umum 45 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 6 955,399,200 6 1,161,293,699 Umum 46 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 13 1,975,260,000 13 2,400,940,875 Umum

15.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) KABAG PERENCAN AAN DAN KEUANGAN Terlaksananya Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 15 808,292,533 16 982,484,626 47 Penyusunan. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 9 330,750,000 49 1,932,602,536 Perc. Keu 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 45,229,335 6 292,996,183 Perc. Keu 49 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 5 358,813,198 30 2,324,396,276 Perc. Keu 50 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 2 2 36,750,000 12 238,066,948 Perc. Keu 51 Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 2 2 36,750,000 12 238,066,948 Perc. Keu

16.Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) KABAG PERENCAN AAN DAN KEUANGAN Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Output : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Dokumen 5 5 40,692,067,971 5 49,461,462,944 52 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 152/12 40,255,100,797 48,930,326,613 Perc. Keu 53 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 1 55,125,000 1 67,004,782 Perc. Keu 54 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 1 55,125,000 1 67,004,782 Perc. Keu 55 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 55,125,000 1 67,004,782 Perc. Keu 56 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 1 1 216,467,174 1 263,117,203 Perc. Keu 57 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 1 55,125,000 1 67,004,782 Perc. Keu

17.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) KABAG PERENCAN AAN DAN KEUANGAN Terlaksananya Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Output : Jumlah Orang yang mendapat gaji,tunjangan dan dana operasional Jumlah Orang yang mendapat gaji,tunjangan dan dana operasional Orang 2/12 2/12 6,191,017,982 2/12 7,525,221,051 58 Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 2/12 2/12 216,724,396 2/12 263,429,858 Perc. Keu 59 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 2/12 2/12 5,886,093,586 2/12 7,154,583,542 Perc. Keu 60 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 2/12 2/12 88,200,000 2/12 107,207,651 Perc. Keu KABAG PROTOKOL Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Output : Jumlah laporan protokol dan komunikasi pimpinan Jumlah Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Laporan 12 12 3,379,166,513 12 21,890,281,907 61 Fasilitasi Keprotokolan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 4 1,036,604,561 4 1,259,999,322 Protokol

18.Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sasaran / Output Kegiatan :
19.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 Target Rp. Target Rp.
(1)(1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (20) (21) (22) 62 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 4 1,327,907,115 4 1,614,079,398 Protokol 63 Pendokumentasi an Tugas Pimpinan Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 4 4 1,014,654,837 4 1,233,319,297 Protokol KABAG ORGANISAS I Terlaksananya Penataan Organisasi Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Organisasi berupa dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab, pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan kinerja dan RB Dokumen 9 9 1,750,000,000 9 2,750,000,000 KABAG ORGANISAS I 64 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 3 350,000,000 3 550,000,000 Organisasi 65 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 2 2 350,000,000 3 550,000,000 Organisasi 66 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 2 2 500,000,000 2 700,000,000 Organisasi 67 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 1 1 300,000,000 1 500,000,000 Organisasi 68 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 1 1 250,000,000 1 450,000,000 Organisasi

20.Penataan Organisasi Sasaran / Output Kegiatan : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(3)(4) MISI TUJUAN Sasaran Program/Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS Satuan Kinerja Awal Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 2026 3.4 Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, rumusan Program dan Kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang serta dengan mempertimbangkan peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Bagian Tata Pemerintahan 1.943.243 .000,00 2.090.891 .973,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.943.243 .000,00 2.090.891 .973,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.943.243 .000,00 2.090.891 .973,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.943.243 .000,00 2.090.891 .973,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.113.453 .000,00 1.218.206 .302,00 4 01 02 2.01 000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlak sanan ya Admin itrasi Tata Pemeri ntaha n - Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 369.850.0 00 ,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n 1 Doku men 895.333.2 07,00 4 01 02 2.01 000 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlak sanan ya Admin itrasi Tata Pemeri ntaha n - Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 584.547.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Doku men 220.500.0 00,00 4 01 02 2.01 000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlak sanan ya Admin itrasi Tata Pemeri ntaha n - Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 159.056.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Doku men 102.373.0 95,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 829.790.0 00,00 872.685.6 71,00 4 01 02 2.04 000 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlak sanan ya Fasilit asi Kerjas ama - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 501.970.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Doku men 454.146.4 66,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Daera h 4 01 02 2.04 000 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Terlak sanan ya Fasilit asi Kerjas ama Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 179.100.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Doku men 262.054.5 55,00 4 01 02 2.04 000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Terlak sanan ya Fasilit asi Kerjas ama Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 148.720.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Lapo ran 156.484.6 50,00 Bagian Administrasi Pembangunan 1.141.242 .800,00 1.251.147 .000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.141.242 .800,00 1.251.147 .000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.141.242 .800,00 1.251.147 .000,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.141.242 .800,00 1.251.147 .000,00 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.141.242 .800,00 1.251.147 .000,00 4 01 03 2.02 000 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Terlak sanan ya Admin istrasi Pemba nguna n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Doku men 12 Dok ume n 272.672.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembanguna n Daerah 1 Doku men 292.382.0 00,00 4 01 03 2.02 000 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlak sanan ya Admin istrasi Pemba nguna n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 12 Dok ume n 408.885.4 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n 1 Lapo ran 498.398.0 00,00 4 01 03 2.02 000 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terlak sanan ya Admin istrasi Pemba nguna n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 12 Dok ume n 459.685.4 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n 1 Lapo ran 460.367.0 00,00 Bagian Perekonomian 1.467.813 .900,00 1.541.246 .070,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.467.813 .900,00 1.541.246 .070,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.467.813 .900,00 1.541.246 .070,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.467.813 .900,00 1.541.246 .070,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.461.189 .900 00,00 1.511.396 .670,00 4 01 03 2.01 000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlak sanan ya Kebija kan Pereko nomia n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Doku men 11 Dok ume n 495.013.5 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Doku men 311.439.4 50,00 4 01 03 2.01 000 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlak sanan ya Kebija kan Pereko nomia n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 11 Dok ume n 575.272.4 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n 4 Lapo ran 514.794.0 00,00 4 01 03 2.01 000 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlak sanan ya Kebija kan Pereko - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, 100 Per sen 4 Doku men 11 Dok ume n 390.904.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan 4 Doku men 685.163.2 20,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t dan Pembangunan nomia n Kadu Agung RAH (PAD) Ekonomi Mikro Kecil 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 6.624.000 ,00 29.849.40 0,00 4 01 03 2.04 000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Terlak sanan ya Kebija kan Pereko nomia n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 2.208.000 ,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Doku men 9.949.800 ,00 4 01 03 2.04 000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Terlak sanan ya Kebija kan Pereko nomia n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 2.208.000 ,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian 1 Doku men 9.949.800 ,00 4 01 03 2.04 000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Terlak sanan ya Kebija kan Pereko nomia n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 3 Dok ume n 2.208.000 ,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan 1 Doku men 9.949.800 ,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Bagian Kesejahteraan Rakyat 141.294.0 51.100,00 22.936.23 1.229,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 141.294.0 51.100,00 22.936.23 1.229,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 141.294.0 51.100,00 22.936.23 1.229,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 141.294.0 51.100,00 22.936.23 1.229,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 141.294.0 51.100,00 22.936.23 1.229,00 4 01 02 2.02 000 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tersed ianya Kebija kan yang ditetap kan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 2 Doku men 7 Dok ume n 8.441.850 .100,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Doku men 8.741.850 .100,00 4 01 02 2.02 000 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Tersed ianya Kebija kan yang ditetap kan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Doku men 7 Dok ume n 132.344.8 72.000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi , Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Doku men 13.647.08 6.129,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 02 2.02 000 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Tersed ianya Kebija kan yang ditetap kan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 2 Doku men 7 Dok ume n 507.329.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Doku men 547.295.0 00,00 Bagian Perencanaan dan Keuangan 58.026.26 1.275,00 61.166.69 5.020,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 58.026.26 1.275,00 61.166.69 5.020,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 58.026.26 1.275,00 61.166.69 5.020,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.026.26 1.275,00 61.166.69 5.020,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.202.560 .400,00 1.400.432 .285,00 4 01 01 2.01 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlak sanan ya Perenc anaan Penga nggara n, dan evalua si Kinerj a Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 9 Doku men 19 Dok ume n 177.042.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Doku men 347.287.5 00,00 4 01 01 2.01 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Terlak sanan ya Perenc anaan Penga nggara n, dan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Lapor an 19 Dok ume n 80.123.40 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 1 Lapo ran 47.490.80 2,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evalua si Kinerj a Perang kat Daera h Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 01 01 2.01 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlak sanan ya Perenc anaan Penga nggara n, dan evalua si Kinerj a Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 5 Lapor an 19 Dok ume n 884.123.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Lapo ran 928.478.9 83,00 4 01 01 2.01 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa Terlak sanan ya - Kab. Tanger ang, 100 Per sen 2 Doku men 19 Dok 30.636.00 0,00 PEN DAP ATAN Jumlah Dokumen Hasil 2 Doku men 38.587.50 0,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Perangkat Daerah n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Perenc anaan Penga nggara n, dan evalua si Kinerj a Perang kat Daera h Tigara ksa, Kadu Agung ume n ASLI DAE RAH (PAD) Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 01 01 2.01 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Terlak sanan ya Perenc anaan Penga nggara n, dan evalua si Kinerj a Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 2 Data 19 Dok ume n 30.636.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 38.587.50 0,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.940.93 4.559,00 56.042.93 2.923,00 4 01 01 2.02 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 204 Orang /bula n 5 Dok ume n 47.826.78 6.559,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 Oran g/bu lan 49.981.02 9.041,00 4 01 01 2.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 5 Dok ume n 25.828.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD 1 Doku men 58.125.00 0,00 4 01 01 2.02 000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 5 Dok ume n 27.260.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Doku men 58.125.00 0,00 4 01 01 2.02 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 5 Dok ume n 18.380.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 58.125.00 0,00 4 01 01 2.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Lapor an 5 Dok ume n 27.260.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 1 Lapo ran 227.290.5 33,00 4 01 01 2.02 000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlak sanan ya Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Lapor an 5 Dok ume n 15.420.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 58.125.00 0,00 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8.882.766 .316,00 9.325.443 .161,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 01 2.11 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlak sanan ya Admin istrasi keuan gan dan Operas ional Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 2 Orang /Bula n 2 Ora ng 1.475.476 .448,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Oran g/Bu lan 1.549.250 .270,00 4 01 01 2.11 000 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlak sanan ya Admin istrasi keuan gan dan Operas ional Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 11, 95 Nila i 100 Per sen 100 Per sen 2 Orang /Bula n 2 Ora ng 84.000.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Oran g/Bu lan 86.738.53 0,00 4 01 01 2.11 000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlak sanan ya Admin istrasi keuan gan dan Operas ional Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 2 Orang /Bula n 2 Ora ng 7.323.289 .868,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Oran g/Bu lan 7.689.454 .361,00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.531.958 .000,00 1.682.752 .505,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.531.958 .000,00 1.682.752 .505,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.531.958 .000,00 1.682.752 .505,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.531.958 .000,00 1.682.752 .505,00 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.531.958 .000,00 1.682.752 .505,00 4 01 03 2.03 000 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Tingkat Kematangan UKPBJ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlak sanan ya Doku men Hasil Penga daan Baran g dan Jasa - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 40 Nila i 4 Doku men 8 Dok ume n 806.424.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Doku men 625.730.0 00,00 4 01 03 2.03 000 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tingkat Kematangan UKPBJ Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terlak sanan ya Doku men Hasil Penga daan Baran g dan Jasa - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 40 Nila i 4 Doku men 8 Dok ume n 193.320.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Doku men 432.350.2 05,00 4 01 03 2.03 000 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan UKPBJ Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Terlak sanan ya Doku men Hasil - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, 40 Nila i 4 Doku men 8 Dok ume n 532.214.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 100 Oran g 624.672.3 00,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Barang dan Jasa Penga daan Baran g dan Jasa Kadu Agung RAH (PAD) Barang dan Jasa Bagian Umum 65.779.02 7.304,00 72.307.68 5.594,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.779.02 7.304,00 72.307.68 5.594,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 65.779.02 7.304,00 72.307.68 5.594,00 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.779.02 7.304,00 72.307.68 5.594,00 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.100.00 0,00 85.370.00 0,00 4 01 01 2.03 000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersele nggara nya Admin strasi Baran g Milik Daera h pada Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Doku men 8 Dok ume n 40.500.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Doku men 45.590.00 0,00 4 01 01 2.03 000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersele nggara nya Admin strasi Baran g Milik Daera h pada Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 8 Dok ume n 29.600.00 0,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 39.780.00 0,00 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.067.765 .000,00 1.350.442 .800,00 4 01 01 2.05 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersele nggara nya Admin istrasi Kepeg awaian Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Paket 223 Ora ng 500.000.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 681.680.8 00,00 4 01 01 2.05 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersele nggara nya Admin istrasi Kepeg awaian Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 220 Orang 223 Ora ng 567.765.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 220 Oran g 668.762.0 00,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.414.06 9.200,00 16.286.43 9.010,00 4 01 01 2.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Paket 177 Jeni s 748.960.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 799.301.7 40,00 4 01 01 2.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 7 Paket 177 Jeni s 2.812.500 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.821.355 .000,00 4 01 01 2.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Paket 177 Jeni s 703.096.2 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 849.332.0 01,00 4 01 01 2.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Paket 177 Jeni s 2.573.614 .000.000, 00 Pajak Daer ah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.673.745 .000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Daera h 4 01 01 2.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 1 Doku men 177 Jeni s 213.000.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Doku men 315.286.0 00,00 4 01 01 2.06 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 177 Jeni s 4.656.000 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 4.930.898 .669,00 4 01 01 2.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersele nggara nya Admin istrasi Umum Perang kat Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 160 Lapor an 177 Jeni s 3.706.899 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 3.896.520 .600,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 4 01 01 2.07 000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - 0,00 - - - - 0,00 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.562.22 1.380,00 44.796.55 8.884,00 4 01 01 2.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersed ianya Jasa Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 24 Lapor an 47 Lap oran 188.590.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Lapo ran 288.620.0 00,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 01 2.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersed ianya Jasa Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 5 Lapor an 47 Lap oran 11.144.20 7.380,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lapo ran 11.697.20 9.349,00 4 01 01 2.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersed ianya Jasa Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 12 Lapor an 47 Lap oran 2.227.400 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Lapo ran 3.400.205 .000,00 4 01 01 2.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersed ianya Jasa Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n Daera h - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Semua Kel/De sa 100 Per sen 6 Lapor an 47 Lap oran 28.002.02 4.000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Lapo ran 29.410.52 4.535,00 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.218.391 .724,00 8.043.598 .400,00 4 01 01 2.09 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terlak sanan ya Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemeri - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 123 Unit 322 Jeni s 2.950.831 .724,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 123 Unit 3.804.494 .400,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t ntaha n 4 01 01 2.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlak sanan ya Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 180 Unit 322 Jeni s 314.560.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 180 Unit 348.000.0 00,00 4 01 01 2.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Terlak sanan ya Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemeri ntaha n - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 6 Unit 322 Jeni s 975.000.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 6 Unit 1.009.904 .000,00 4 01 01 2.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Terlak sanan ya Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penunj ang Urusa - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 13 Unit 322 Jeni s 1.978.000 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 13 Unit 2.881.200 .000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t n Pemeri ntaha n 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.446.480 .000,00 1.745.276 .500,00 4 01 01 2.12 000 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Terlak sanan ya Fasilit asi Kerum ahtang gaan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Paket 6 Pak et 798.240.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 919.824.0 00,00 4 01 01 2.12 000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Terlak sanan ya Fasilit asi Kerum ahtang gaan - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 3 Paket 6 Pak et 648.240.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 825.452.5 00,00 Bagian Penataan Organisasi 2.522.917 .000,00 2.752.372 .625,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.522.917 .000,00 2.752.372 .625,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.522.917 .000,00 2.752.372 .625,00 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.522.917 .000,00 2.752.372 .625,00 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 2.522.917 .000,00 2.752.372 .625,00 4 01 01 2.13 000 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indeks Kematangan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlak sanan ya Penata an Organi sasi - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 48. 75 Ind eks 3 Doku men 9 Dok ume n 554.016.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Doku men 590.330.2 00,00 4 01 01 2.13 000 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indeks Kematangan Organisasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlak sanan ya Penata an Organi sasi - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 48. 75 Ind eks 2 Lapor an 9 Dok ume n 413.208.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Lapo ran 443.373.1 50,00 4 01 01 2.13 000 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indeks Kematangan Organisasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlak sanan ya Penata an - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, 48. 75 Ind eks 2 Doku men 9 Dok ume n 787.948.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Doku men 847.500.0 00,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Organi sasi Kadu Agung RAH (PAD) 4 01 01 2.13 000 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indeks Kematangan Organisasi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlak sanan ya Penata an Organi sasi - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 48. 75 Ind eks 1 Doku men 9 Dok ume n 402.681.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Doku men 446.284.6 15,00 4 01 01 2.13 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Kematangan Organisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Terlak sanan ya Penata an Organi sasi - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 48. 75 Ind eks 1 Doku men 9 Dok ume n 365.064.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Doku men 424.884.6 60,00 Bagian Hukum 2.003.610 .100,00 2.293.659 .570,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.003.610 .100,00 2.293.659 .570,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.003.610 .100,00 2.293.659 .570,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.003.610 .100,00 2.293.659 .570,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.003.610 .100,00 2.293.659 .570,00 4 01 02 2.03 000 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Terlak sanan ya Fasilit asi Dan Koordi nasi Huku m - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 20 Doku men 52 Dok ume n 426.790.1 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 20 Doku men 476.794.0 00,00 4 01 02 2.03 000 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Terlak sanan ya Fasilit asi Dan Koordi nasi Huku m - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 12 Kasus 52 Dok ume n 1.136.861 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasu s 1.346.911 .570,00 4 01 02 2.03 000 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Terlak sanan ya Fasilit asi Dan Koordi nasi Huku m - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 20 Doku men 52 Dok ume n 439.959.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumenta si 20 Doku men 469.954.0 00,00 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.639.102 .000,00 2.710.745 .150,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.639.102 .000,00 2.710.745 .150,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.639.102 .000,00 2.710.745 .150,00 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.639.102 .000,00 2.710.745 .150,00 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.639.102 .000,00 2.710.745 .150,00 4 01 01 2.14 000 1 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Terlak sanan ya Protok ol dan Komu nikasi Pimpin an - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 12 Lap oran 1.262.834 .000,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Lapo ran 1.255.610 .150,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Cat ata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiat an Lokasi Outpu t Kegiat an Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif (Rp.) Pro gra m Kelua ran Sub Kegiat an Hasi l Kegi atan Tolok Ukur Targe t 4 01 01 2.14 000 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlak sanan ya Protok ol dan Komu nikasi Pimpin an - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 12 Lap oran 830.818.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 Lapo ran 870.088.0 00,00 4 01 01 2.14 000 2 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan Terlak sanan ya Protok ol dan Komu nikasi Pimpin an - Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung 100 Per sen 4 Lapor an 12 Lap oran 545.450.0 00,00 PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan 4 Lapo ran 585.047.0 00,00 TOTAL 278.349.2 26.479,00 170.733.4 26.736,00 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 berisi rancangan program dan kegiatan, yang mendukung, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026. Rencana kerja berupa program dan kegiatan Bagian - bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANGERANG TAHUN 2026 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sekretariat Daerah 58.026 .261.2 75,00 61.166. 695.020 ,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 58.026 .261.2 75,00 61.166. 695.020 ,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 58.026 .261.2 75,00 61.166. 695.020 ,00 1 4 0 1 0 1 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah - 100 Perse n 58.026 .261.2 75,00 - 61.166. 695.020 ,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 0 1 0 1 2.0 1 Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1.202. 560.40 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.400.4 32.285, 00 4 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Doku men 177.04 2.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 347.287 .500,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 80.123 .400,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 47.490. 802,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Lapo ran 884.12 3.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 928.478 .983,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Doku men 30.636 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 38.587. 500,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 30.636 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 38.587. 500,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 Administr asi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - 5 Doku men 47.940 .934.5 59,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 50.440. 819.574 ,00 SEKR ETARI AT N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perangkat Daerah Perangkat Daerah hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204/ 12 Oran g/bu lan 47.826 .786.5 59,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 49.981. 029.041 ,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 1 Doku men 25.828 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 58.125. 000,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Doku men 27.260 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 58.125. 000,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 18.380 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 58.125. 000,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 1 Lapo ran 27.260 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 227.290 .533,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.0 2 000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 15.420 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 58.125. 000,00 SEKR ETARI AT DAER AH 4 0 1 0 1 2.1 1 Administr asi Keuangan dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji, - 2 Oran g 8.882. 766.31 6,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 9.325.4 43.161, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Operasion al Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan dan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 1 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala 2/12 Oran g/Bu lan 1.475. 476.44 8,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - 2.775.4 76.448, 00 SEKR ETARI AT DAER AH N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kadu Agung birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 1 000 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan 2 Oran g 84.000 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 88.000. 000,00 SEKR ETARI AT DAER AH N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wakil Kepala Daerah memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 1 000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2/12 Oran g/Bu lan 7.323. 289.86 8,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa - 7.689.4 54.361, 00 SEKR ETARI AT DAER AH N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Bagian Tata Pemerintahan 1.943. 243.00 0,00 2.090.8 91.973, 00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.943. 243.00 0,00 2.090.8 91.973, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 1.943. 243.00 0,00 2.090.8 91.973, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 4 0 1 0 2 PROGRA M PEMERIN TAHAN DAN KESEJAH TERAAN RAKYAT Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n - 100 Perse n 1.943. 243.00 0,00 - 2.090.8 91.973, 00 4 0 1 0 2 2.0 1 Administr asi Tata Pemerinta han Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n - 3 Doku men 1.113. 453.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola - - 1.218.2 06.302, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 1 000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n 1 Doku men 369.85 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang - 895.333 .207,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 1 000 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Doku men 584.54 7.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 220.500 .000,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 0 1 0 2 2.0 1 000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Doku men 159.05 6.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 102.373 .095,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 0 1 0 2 2.0 4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Daerah - 3 Doku men 829.79 0.000, 00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 872.685 .671,00 4 0 1 0 2 2.0 4 000 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Doku men 501.97 0.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 454.146 .466,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN 4 0 1 0 2 2.0 4 000 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Doku men 179.10 0.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 262.054 .555,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN 4 0 1 0 2 2.0 4 000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Lapo ran 148.72 0.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 156.484 .650,00 BAGIA N TATA PEME RINTA HAN Bagian Administrasi Pembangunan 1.141. 242.80 0,00 1.251.1 47.000, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.141. 242.80 0,00 1.251.1 47.000, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 1.141. 242.80 0,00 1.251.1 47.000, 00 3 4 0 1 0 3 PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBAN GUNAN Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembanguna n - 100 Perse n 1.141. 242.80 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang - 1.251.1 47.000, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 2 Pelaksana an Administr asi Pembang unan Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembanguna n - 12 Doku men 1.141. 242.80 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.251.1 47.000, 00 4 0 1 0 3 2.0 2 000 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembanguna n Daerah 4 Doku men 272.67 2.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 292.382 .000,00 BAGIA N ADMIN ISTRA SI PEMB ANGU NAN 4 0 1 0 3 2.0 2 000 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n 4 Lapo ran 408.88 5.400, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 498.398 .000,00 BAGIA N ADMIN ISTRA SI PEMB ANGU NAN 4 0 1 0 3 2.0 2 000 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n 4 Lapo ran 459.68 5.400, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 460.367 .000,00 BAGIA N ADMIN ISTRA SI PEMB ANGU NAN Bagian Perekonomian 1.467. 813.90 0,00 1.541.2 46.070, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.467. 813.90 0,00 1.541.2 46.070, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 1.467. 813.90 0,00 1.541.2 46.070, 00 4 4 0 1 0 3 PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBAN GUNAN Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomia n dan Pembanguna n - 100 Perse n 1.467. 813.90 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang - 1.541.2 46.070, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 1 Pelaksana an Kebijakan Perekono mian Jumlah Dokumen Kebijakan Ekonomi - 11 Doku men 1.461. 189.90 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.511.3 96.670, 00 4 0 1 0 3 2.0 1 000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Doku men 495.01 3.500, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 311.439 .450,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN 4 0 1 0 3 2.0 1 000 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n 4 Lapo ran 575.27 2.400, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 514.794 .000,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN 4 0 1 0 3 2.0 1 000 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Doku men 390.90 4.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 685.163 .220,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN 4 0 1 0 3 2.0 4 Pemantau an Kebijakan Sumber Jumlah Dokumen Pemantauan - 3 Doku men 6.624. 000,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 29.849. 400,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Daya Alam Kebijakan SDA hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 4 000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 1 Doku men 2.208. 000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - 9.949.8 00,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peragangan, Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Semua Kel/De sa birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 4 000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan 1 Doku men 2.208. 000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 9.949.8 00,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan , Statistik, Persandian Kel/De sa memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 4 000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, 1 Doku men 2.208. 000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa - 9.949.8 00,00 BAGIA N PEREK ONOM IAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Bagian Kesejahteraan Rakyat 141.29 4.051. 100,00 22.936. 231.229 ,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 141.29 4.051. 100,00 22.936. 231.229 ,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 141.29 4.051. 100,00 22.936. 231.229 ,00 5 4 0 1 0 2 PROGRA M PEMERIN TAHAN DAN Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat - 100 Perse n 141.29 4.051. 100,00 Memperk uat reformasi politik, hukum Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila - 22.936. 231.229 ,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KESEJAH TERAAN RAKYAT dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 2 Pelaksana an Kebijakan Kesejahte raan Rakyat Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesejahteraa n Rakyat - 7 Doku men 141.29 4.051. 100,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa - - 22.936. 231.229 ,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 2 000 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Doku men 8.441. 850.10 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi - 8.741.8 50.100, 00 BAGIA N KESEJ AHTE RAAN RAKYA T N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 2 000 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi 3Dok ume n 132.34 4.872. 000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang - 13.647. 086.129 ,00 BAGIA N KESEJ AHTE RAAN RAKYA T N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 , Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 2 000 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 2 Doku men 507.32 9.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 547.295 .000,00 BAGIA N KESEJ AHTE RAAN RAKYA T N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kesejahteraa n Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas Kel/De sa memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.531. 958.00 0,00 1.682.7 52.505, 00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.531. 958.00 0,00 1.682.7 52.505, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 1.531. 958.00 0,00 1.682.7 52.505, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 4 0 1 0 3 PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBAN GUNAN Tingkat Kematangan UKPBJ - 40 Nilai 1.531. 958.00 0,00 - 1.682.7 52.505, 00 4 0 1 0 3 2.0 3 Pengelola an Pengadaa n Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa - 8 Doku men 1.531. 958.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah - - 1.682.7 52.505, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 3 000 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Doku men 806.42 4.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang - 625.730 .000,00 BAGIA N PENG ADAA N BARA NG DAN JASA N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 efektif,dan efesien 4 0 1 0 3 2.0 3 000 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Doku men 193.32 0.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan yang efektif,dan efesien demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita - 432.350 .205,00 BAGIA N PENG ADAA N BARA NG DAN JASA N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludup an s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an 4 0 1 0 3 2.0 3 000 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Oran g 532.21 4.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata - 624.672 .300,00 BAGIA N PENG ADAA N BARA NG DAN JASA N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludup an n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Bagian Umum 65.779 .027.3 04,00 72.307. 685.594 ,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.779 .027.3 04,00 72.307. 685.594 ,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 65.779 .027.3 04,00 72.307. 685.594 ,00 7 4 0 1 0 1 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 Perse n 65.779 .027.3 04,00 - 72.307. 685.594 ,00 4 0 1 0 1 2.0 3 Administr asi Barang Jumlah Dokumen Administrasi - 8 Doku men 70.100 .000,0 0 Memperk uat reformasi Mewujudka n masyarakat - - 85.370. 000,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 3 000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 4 Doku men 40.500 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, PEND APATA N ASLI DAER Memperk uat reformasi politik, hukum Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila - 45.590. 000,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Daerah SKPD Kadu Agung AH (PAD) dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 3 000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapo ran 29.600 .000,0 0 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 39.780. 000,00 BAGIA N UMUM 4 0 1 0 1 2.0 5 Administr asi Kepegawa ian Jumlah Pegawai yang Difasilitasi - 223 Oran g 1.067. 765.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 1.350.4 42.800, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 3 Paket 500.00 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - 681.680 .800,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Atribut Kelengkapan Kadu Agung birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 220 Oran g 567.76 5.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 668.762 .000,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan Pelatihan memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah - 177 Jenis 15.414 .069.2 00,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi - - 16.286. 439.010 ,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 748.96 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Tigara ksa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan - 799.301 .740,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 narkoba, judi, dan pe nyeludup an berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 2.812. 500.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s - 2.821.3 55.000, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pe nyeludup an Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 703.09 6.200, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Tigara ksa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi - 849.332 .001,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.573. 614.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan - 2.673.7 45.000, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 narkoba, judi, dan pe nyeludup an berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Doku men 213.00 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s - 315.286 .000,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pe nyeludup an Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 4.656. 000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Tigara ksa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas - 4.930.8 98.669, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludup an Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Lapo ran 3.706. 899.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Tigara ksa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah - 3.896.5 20.600, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 7 Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah - - - 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 0 1 0 1 2.0 7 000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 0,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 0 1 0 1 2.0 8 Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang - 47 Lapo ran 41.562 .221.3 80,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 44.796. 558.884 ,00 4 0 1 0 1 2.0 8 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Lapo ran 188.59 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 288.620 .000,00 BAGIA N UMUM 4 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lapo ran 11.144 .207.3 80,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 11.697. 209.349 ,00 BAGIA N UMUM 4 0 1 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Lapo ran 2.227. 400.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 3.400.2 05.000, 00 BAGIA N UMUM 4 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Lapo ran 28.002 .024.0 00,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 29.410. 524.535 ,00 BAGIA N UMUM 4 0 1 0 1 2.0 9 Pemelihar aan Barang Milik Jumlah Jenis Pemeliharaa - 322 Jenis 6.218. 391.72 4,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 8.043.5 98.400, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah n Barang Milik Daerah hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 123 Unit 2.950. 831.72 4,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - 3.804.4 94.400, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kadu Agung birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 180 Unit 314.56 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 348.000 .000,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 6 Unit 975.00 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa - 1.009.9 04.000, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.0 9 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 13 Unit 1.978. 000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi - 2.881.2 00.000, 00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 2 Fasilitasi Kerumaht anggaan Sekretaria t Daerah Jumlah Fasilitasi Kerumahtan ggaan Sekretariat Daerah - 6 Paket 1.446. 480.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s - - 1.745.2 76.500, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pe nyeludup an Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 2 000 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 798.24 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas - 919.824 .000,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludup an Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 2 000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 648.24 0.000, 00 Kab. Tanger ang, Tigara ksa, Kadu Agung PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah - 825.452 .500,00 BAGIA N UMUM N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 an yang efektif,dan efesien Bagian Penataan Organisasi 2.522. 917.00 0,00 2.752.3 72.625, 00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.522. 917.00 0,00 2.752.3 72.625, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 2.522. 917.00 0,00 2.752.3 72.625, 00 8 4 0 1 0 1 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA Indeks Kematangan Organisasi - 48.7 5 Inde ks 2.522. 917.00 0,00 - 2.752.3 72.625, 00 4 0 1 0 1 2.1 3 Penataan Organisas i Jumlah Dokumen Hasil Penataan Organisasi - 9 Doku men 2.522. 917.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - - 2.752.3 72.625, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 3 000 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Doku men 554.01 6.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 590.330 .200,00 BAGIA N PENAT AAN ORGA NISASI 4 0 1 0 1 2.1 3 000 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Lapo ran 413.20 8.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 443.373 .150,00 BAGIA N PENAT AAN ORGA NISASI 4 0 1 0 1 2.1 3 000 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Doku men 787.94 8.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 847.500 .000,00 BAGIA N PENAT AAN ORGA NISASI 4 0 1 0 1 2.1 3 000 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Doku men 402.68 1.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 446.284 .615,00 BAGIA N PENAT AAN ORGA NISASI 4 0 1 0 1 2.1 3 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Doku men 365.06 4.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 424.884 .660,00 BAGIA N PENAT AAN ORGA NISASI Bagian Hukum 2.003. 610.10 0,00 2.293.6 59.570, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.003. 610.10 0,00 2.293.6 59.570, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 2.003. 610.10 0,00 2.293.6 59.570, 00 9 4 0 1 0 2 PROGRA M PEMERIN TAHAN DAN KESEJAH TERAAN RAKYAT Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan - 100 Perse n 2.003. 610.10 0,00 - 2.293.6 59.570, 00 4 0 1 0 2 2.0 3 Fasilitasi dan Koordinas i Hukum Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - 52 Doku men 2.003. 610.10 0,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang - - 2.293.6 59.570, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 3 000 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 20 Doku men 426.79 0.100, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan - 476.794 .000,00 BAGIA N HUKU M N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 narkoba, judi, dan pe nyeludup an berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 3 000 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasu s 1.136. 861.00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s - 1.346.9 11.570, 00 BAGIA N HUKU M N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pe nyeludup an Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 2 2.0 3 000 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumenta si 20 Doku men 439.95 9.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas - 469.954 .000,00 BAGIA N HUKU M N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludup an Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.639. 102.00 0,00 2.710.7 45.150, 00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.639. 102.00 0,00 2.710.7 45.150, 00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 2.639. 102.00 0,00 2.710.7 45.150, 00 1 0 4 0 1 0 1 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 Perse n 2.639. 102.00 0,00 - 2.710.7 45.150, 00 4 0 1 0 1 2.1 4 Pelaksana an Protokol dan Jumlah Laporan Protokol dan - 12 Lapo ran 2.639. 102.00 0,00 Memperk uat reformasi politik, Mewujudka n masyarakat bermoral - - 2.710.7 45.150, 00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Komunika si Pimpinan Komunikasi Pimpinan hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 4 0 1 0 1 2.1 4 000 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Lapo ran 1.262. 834.00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan - 1.255.6 10.150, 00 BAGIA N PROT OKOL DAN KOMU N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Semua Kel/De sa birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien NIKASI PIMPI NAN 4 0 1 0 1 2.1 4 000 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 Lapo ran 830.81 8.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask - 870.088 .000,00 BAGIA N PROT OKOL DAN KOMU NIKASI N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kel/De sa memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien PIMPI NAN 4 0 1 0 1 2.1 4 000 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan 4 Lapo ran 545.45 0.000, 00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa - 585.047 .000,00 BAGIA N PROT OKOL DAN KOMU NIKASI PIMPI NAN N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpo k Sasa ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikat if (Rp) Lokasi Sumbe r Dana Prioritas Targe t Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien J U M L A H 278.34 9.226. 479,00 170.733 .426.73 6,00 Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal – hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Sekratariat Daerah Kabupaten Tangerang adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, dan kegiatan Pembangunan yang melibatkan Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah dan melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, sehingga kualitas program dan kegiatan dapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.Untuk Kepala dan Sub Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang seluruh staf/aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a.Melaksanakan Renja Tahun Anggaran 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
b.Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun Angggaran 2026 yang dilaksanakan secara triwulanan. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Dengan ditetapkannya Renja Tahun Anggaran 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.
2. 2.Sekretariat DPRD Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja kegiatan dan pendanaan, sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini: L K I P L K I P Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang ditungkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang siftnya lebih operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang mengusung Tema “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang).” , serta memperhatikan isu strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu : RKA/APBD Renja Renstra RKPD Program dan Kegiatan Pembangunan
3. 1.Peningkatan kualitas perencanaan legislasi daerah melalui koordinasi DPRD–Pemda
4. 2.Penguatan sistem manajemen Pokok Pikiran DPRD berbasis teknologi informasi
5. 3.Digitalisasi proses legislasi dan penguatan sistem informasi DPRD
6. 4.Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD dan pemenuhan tenaga ahli
7. 5.Optimalisasi koordinasi dan sinergi multipihak dalam penyusunan kebijakan
8. 6.Penguatan monitoring dan evaluasi Prolegda
9. 7.Peningkatan dukungan sarana prasarana modern dan ramah teknologi Tahapan proses penyusunan dan Sitematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum
10. 1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. 3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. 5.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
15. 6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
16. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. 13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
24. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. 16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;
28. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
29. 20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. 21.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
31. 22.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
32. 23.Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
33. 24.Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
34. 1.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
35. 2.Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025;
36. 3.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
37. 4.Sebagai tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 1.4. Sistimatika Penulisan Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut : 1.2. Landasan Hukum Memuat landasan hukum yang mendasari Penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD. 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. 3.3. Program dan Kegiatan Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya. 3.4. Target Kinerja dan Program Kegiatan Menjelaskan perkiraan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. 3.5. Rencana Tindak Pengendalian Tentunya dalam pelaksanaan tiap kegiatan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga perlu ditindaklanjuti pengendaliannya. 3.6. Perjanjian Kinerja Satuan kerja perangkat daerah disharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan Rencana Kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah. Secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksankan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan DPRD baik bersifat rutin maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah rencanakan BAB V PENUTUP Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan oleh setiap bagian pada organisasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1.15.1-3406-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sek retariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 menjalankan dua program yang langsung berkaitan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu:
38. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dalokasikan pada 8 Kegiatan dan 31 Sub Kagiatan
39. 2.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dialokasikan pada 9 Kegiatan diarahkan pada 31 Kegiatan Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2024 anggaran Belanja Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp. 128.774.317.107,- terealisasi sebesar Rp. 118.887.141.979,- atau sebesar Rp.92.32 %. Realisasi anggaran belum mencapai target hal ini disebabkan ada beberapa factor diantaranya:
a.Kembali diberlakukannya Pepres 33 tahun 2020 sebagai pengganti Pepres 53 Tahun 2023 terhitung bulan oktober hal ini berdampak pada nilai acuan belanja menjadi lebih kecil
b.Terlambatmya Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2024-2029 selama 1 bulan yang mengakibatkan tidak dilaksanakan fasilitasi kegiatan DPRD
c.Efisiensi Kegiatan koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk pendampingan kunker DPRD
d.Efisiensi Gaji ASN
e.Terdapat efisiensi Harga Perkiraan Sendiri dari beberapa Kegaitan Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD menjalankan dua program diarahkan pada 16 kegiatan yang langsung berkaitan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dalokasikan pada 9 Kegiatan dan 31 Sub Kagiatan
b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dialokasikan pada 7 Kegiatan diarahkan pada 29 Kegiatan Pada APBD Tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp. 116.687.994.513,- sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp. 56.166.837.862,- atau sebesar Rp.48,13 %. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 belum maksimal, hal ini disebabkn beberapa hal sebagai berikut:
1. 1.Belanja Perjalanan Dinas baru terserap 70,14% dengan Silpa sebesar Rp4.374.577.402,00 yang disebabkan:
a.Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan berdasarkan perpres 33 namun yang direalisasi adalah melalui mekanisme lumpsum 30%;
b.Biaya Penginapan Staf Perjalanan Dinas Staf Pendamping dianggarkan sesuai dengan Perbup namun realisasinya menyesuaikan dengan riil cost dari goverment rate hotel;
c.Biaya transport Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Staf Pendamping dianggarkan sesuai dengan Perbup namun dalam realisasinya disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah;
1. 2.Belanja Jasa baru terserap 71,23% dengan Silpa sebesar Rp1.399.122.300,00 yang disebabkan:
a.Pada Belanja Sewa Hotel terdapat efisiensi dari Harga Perkiraan Sementara dengan Harga Kesepakatan;
b.Pada Belanja Kursus Singkat / Pelatihan terdapat efisiensi dari Pingiriman peserta Workshop dikurangi dikarenakan dampak dari inpres No.1 tahun 2025 bahwa pengiriman peserta tidak didukung dengan biaya perjalanan dinas (UAng Harian & Biaya Transportasi);
c.Pada Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang terdapat efisien dikarenakan impact Perpres No.1 Tahun 2025 yang menyebabkan Anggaran Ticketing dan tidak memerlukan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
d.Pada Belanja Tenaga Ahli belum terserap dengan optimal dikarenakan Pengadaan Kelompok Pakar/Tim Ahli sedang melalui Proses Mekanisme Pengadaan, dan Penyesuaian Kebutuhan Kelompok Pakar/Tim Ahli disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan AKD, Realisasi dijadwalkan pada APBD Perubahan;
e.Pada Belanja Medical Checkup pelaksanaan mundur ke Triwulan III dikarenakan padatnya jadwal Pimpinan dan Anggota DPRD pada Triwulan II
1. 3.Belanja Pemeliharaan baru terserap 37,31% dengan Silpa sebesar Rp952.629.173,00 yang disebabkan oleh Pemeliharaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan
2. 4.Belanja Barang baru terserap 89,93% dengan Silpa sebesar Rp861.765.550,00 yang disebabkan oleh Efisiensi dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Harga Penawaran
3. 5.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN baru terserap 79,35% dengan Silpa sebesar Rp553.208.078,00 serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN baru terserap 79,74% dengan Silpa sebesar Rp947.583.115,00 yang disebabkan oleh:
a.Alokasi Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan CPNS dan PPPK dianggarkan dari Bulan Januari namun realisasi menunggu SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dan penyerahan SK dari BKPSDM;
b.Terdapat beberapa Jabatan yang kosong dikarenakan Mutasi/Promosi/Pensiun sehingga penyerapan menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang difasilitasi; Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sampai dengan Semester II Tahun 2025 secara Rinci dapat didilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Taun 2025 sampai dengan Triwulan II Program IKU Kegiatan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Capaian Keuangan Capaian Fisik Angkas Realisasi % Target Satuan Realisasi % PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 21.175.709.810,00 15.898.907.720,00 75,08 49,00 Persen 44,09 89,98 PROSENTASE RAPAT-RAPAT DPRD YANG TEPAT WAKTU 16.196.641.610,00 11.188.069.720,00 69,08 46,41 Persen 43,90 94,59 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 274.389.200,00 133.440.000,00 48,63 40,00 Persen 40,00 100,00 Pembahasan KUA dan PPAS - - 100,00 0 Dokumen 0 100,00 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 137.194.600,00 133.440.000,00 97,26 1 Dokumen 1 100,00 Pembahasan APBD - - 100,00 0 Dokumen 0 100,00 Pembahasan APBD Perubahan - - 100,00 0 Dokumen 0 100,00 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 137.194.600,00 - - 1 Dokumen 1 100,00 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 730.930.960,00 694.082.480,00 94,96 52,94 Persen 52,94 100,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 131.227.840,00 127.766.120,00 97,36 2 Laporan 2 100,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 131.227.840,00 118.566.120,00 90,35 2 Laporan 2 100,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 131.227.840,00 120.866.120,00 92,10 2 Laporan 2 100,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 131.227.840,00 123.166.120,00 93,86 2 Laporan 2 100,00 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 206.019.600,00 203.718.000,00 98,88 1 Dokumen 1 100,00 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 2.528.957.370,00 2.038.650.060,00 80,61 51,10 Persen 48,90 95,71 Pendalaman Tugas DPRD 1.158.574.590,00 929.383.060,00 80,22 3 Dokumen 3 100,00 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 92.534.000,00 - - 4 Orang 0 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 386.664.400,00 317.806.000,00 82,19 8 Orang 8 100,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 271.281.000,00 208.861.000,00 76,99 72 Dokumen 63 87,50 Penyusunan Program Kerja DPRD - - 100,00 0 Dokumen 0 100,00 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 619.903.380,00 582.600.000,00 93,98 216 Dokumen 216 100,00 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH 24.491.100,00 6.248.000,00 25,51 50,00 Persen 50,00 100,00 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 24.491.100,00 6.248.000,00 25,51 12 Dokumen 12 100,00 FASILITASI TUGAS DPRD 12.118.000.180,00 8.055.172.180,00 66,47 44,78 Persen 38,81 86,67 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12.058.451.580,00 8.005.319.180,00 66,39 53 Dokumen 45 84,91 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD - - 100,00 0 Laporan 0 100,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 19.251.200,00 13.067.000,00 67,88 6 Dokumen 6 100,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 40.297.400,00 36.786.000,00 91,29 1 Dokumen 1 100,00 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 519.872.800,00 260.477.000,00 50,10 39,66 Persen 32,76 82,61 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 519.872.800,00 260.477.000,00 50,10 23 Laporan 19 82,61 Program IKU Kegiatan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Capaian Keuangan Capaian Fisik Angkas Realisasi % Target Satuan Realisasi % PROSENTASE JUMLAH RANCANGAN PERDA YANG DIFASILITASI PEMBAHASANNYA 336.229.000,00 95.085.000,00 28,28 37,50 Persen 12,50 33,33 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 336.229.000,00 95.085.000,00 28,28 37,50 Persen 12,50 33,33 Penyusunan dan Pembahasan ProgramrnnPembentukan Peraturan Daerah 97.087.400,00 92.165.000,00 94,93 2 Laporan 2 100,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 239.141.600,00 2.920.000,00 1,22 4 Raperda 0 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganrnnNaskah Akademik - - 100,00 0 Raperda 0 100,00 PROSENTASE PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI SIPD 5.162.712.000,00 4.876.230.000,00 94,45 66,67 Persen 65,45 98,18 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 5.162.712.000,00 4.876.230.000,00 94,45 66,67 Persen 65,45 98,18 Kunjungan Kerja dalam Daerah 65.011.000,00 63.493.000,00 97,67 55 Laporan 55 100,00 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 6.046.000,00 6.046.000,00 100,00 55 Dokumen 55 100,00 Pelaksanaan Reses 5.091.655.000,00 4.806.691.000,00 94,40 110 Dokumen 106 96,36 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIATDPRD KABUPATEN / KOTA 44.590.768.440,00 40.267.930.142,00 90,31 58,94 Persen 50,30 85,35 NILAI EVALUASI AKIP 44.070.895.640,00 40.007.453.142,00 90,78 65,59 Persen 52,50 80,04 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.736.000,00 16.507.000,00 75,94 62,50 Persen 50,00 80,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.645.000,00 7.620.000,00 79,00 2 Dokumen 2 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.204.000,00 - - 0 Dokumen 0 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - 100,00 1 Dokumen 1 100,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - 100,00 0 Dokumen 0 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - - 100,00 1 Dokumen 0 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.887.000,00 8.887.000,00 100,00 1 Laporan 1 100,00 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.374.513.558,00 5.871.970.365,00 79,63 92,75 Persen 81,16 87,50 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.355.001.558,00 5.854.210.365,00 79,59 60 Orang 52 86,67 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - 100,00 0 Laporan 0 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19.512.000,00 17.760.000,00 91,02 4 Laporan 4 100,00 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 336.038.000,00 209.768.250,00 62,42 16,50 Persen 16,50 100,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 170.038.000,00 148.268.250,00 87,20 4 Paket 4 100,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 166.000.000,00 61.500.000,00 37,05 13 Orang 13 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 4.567.573.620,00 3.920.144.208,00 85,83 48,70 Persen 48,70 100,00 Program IKU Kegiatan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Capaian Keuangan Capaian Fisik Angkas Realisasi % Target Satuan Realisasi % Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.689.000,00 164.744.800,00 95,96 2 Paket 2 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 549.418.300,00 529.070.000,00 96,30 3 Paket 3 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 255.149.800,00 243.294.970,00 95,35 4 Paket 4 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218.850.000,00 214.445.200,00 97,99 2 Paket 2 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203.253.200,00 174.767.400,00 85,99 2 Paket 2 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.843.200,00 53.970.000,00 96,65 6 Dokumen 6 100,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu 232.120.000,00 217.282.000,00 93,61 54 Laporan 54 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.881.250.120,00 2.322.569.838,00 80,61 414 Laporan 414 100,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.013.902.000,00 924.944.500,00 91,23 100,00 Persen 100,00 100,00 Pengadaan Mebel 1.013.902.000,00 924.944.500,00 91,23 132 Unit 132 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 453.899.600,00 398.817.500,00 87,86 50,00 Persen 25,00 50,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 - - 6 Laporan 0 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 446.399.600,00 398.817.500,00 89,34 6 Laporan 6 100,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.529.202.900,00 579.173.727,00 37,87 46,45 Persen 46,45 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 273.227.900,00 156.688.227,00 57,35 46 Unit 46 100,00 Pemeliharaan Mebel 43.600.000,00 39.900.000,00 91,51 4 Unit 4 100,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.500.000,00 76.460.000,00 71,13 22 Unit 22 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 960.375.000,00 173.940.000,00 18,11 2 Unit 2 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.500.000,00 132.185.500,00 91,48 11 Unit 11 100,00 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 28.774.029.962,00 28.086.127.592,00 97,61 73,91 Persen 52,17 70,59 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.294.197.262,00 26.893.282.092,00 98,53 55 Orang 55 100,00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.392.332.700,00 1.192.845.500,00 85,67 5 Paket 5 100,00 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 87.500.000,00 - - 25 Orang 0 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1.15.1-3406-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secretariat DPRD menjalankan dua program yang langsung berkaitan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu:
1. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. 4.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam upaya mengetahui tingkat capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran tugas dan fungsi yang didukung program, kegiatan dan Sub kegiatan, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian sasaran program dan kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja utama selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Rentra Tahun 2024-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Targe t NSPK Target IKK Target Indikat or Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3. 1.Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu 100 87,50 88,88 90,00 90,90 91,66 91,6 6
4. 2.ProsentasJumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya (PRIORITAS) 81,75 85 90 91 92 95 95
5. 3.Nilai SAKIP 83,15 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,5 0
a.Capaian Kinerja Tahun 2024 Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Utama ke satu dengan Indikator Prosentasi rapat-rapat DPRD yang tepat waktu dari target 100 persen terealisasi sebesar 82,23 persen, dapat dikatagorikan baik, namun belum mencapai target hal ini disebabkan terdapatnya Rapat-rapat AKD yang tidak dilaksankanan dan penggabungan Rapat paripurna Internal dan ekternal. Kinerja tersebut didukung oleh 6 kegiatan dengan rata-rata capaian 75% sd 100% sebagaimana terlihat pada tabel: Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama ke I Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu Program Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Output/Target Target Realiasai Capaian Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu 82,23% Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran 100% 83,33% 83,33% Kegiatan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Terselenggaranya pengawasan kinerja pemerintah 100% 83,33% 83,33% Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya pemenuhan fasilitasi kapasitas DPRD 100% 76,43% 76,43% Layanan Administrasi DPRD Terlaksanannya layanan Administrasi DPRD 100% 54,74% 54,74% Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya komunikasi dan publikasi 100% 100% 100% Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 100% 85,58% 85,58% Capaian Kinerja Utama kedua dengan indicator Prosentase jumlah rancangan perda yang difasilitasi pembahasannya dari target 81,75 persen terealisasi sebesar 94,29 persen, didukung dua kegiatan yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik. Capaian Kinerja tersebut dikatagorikan baik namun ada yang perlu menjadi perhatian yaitu Pelaksanaan sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditarget 100% terealisasi 71,43% atau terealisasi 5 raperda dari 7 raperda yang ditargetkan seperti dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama ke II Prosentase jumlah rancangan perda yang difasilitasi pembahasannya Program Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Output/Target Target Realis asi Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasanny a 94,29% Kegiatan Pembentukan Terlaksananya pembahasan dan 100% 92,86 % 92,86% Program Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Output/Target Target Realis asi Capaian Kinerja Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pembentukan raperda Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik Terlaksananya penyusunan dokumen kode etik 100% 100% 100% Capaian kinerja ketiga (pendukung) dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 memperoleh skor angka 79,95 dari target yang ditentukan dalam Renstra yaitu 83,15, masuk dalam kategori nilai B termasuk dalam predikat Baik. Katagori tersebut menununjukan akuntabilitas kinerja sangat baik dimaknai dengan diawali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang cukup baik serta berbasis penggunaan teknologi informasi yang memadai, pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah pada level/tingkatan eselon 3 atau koordinator.
b.Capaian Kinerja Tahun 2025 Sampai dengan triwulan II Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Melakasanakan dua Program kegiatan yang sama dengan tahun Anggaran 2024 yaitu
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. 2.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kedua program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung capaiain Kinerja Utama yang sudah ditetapkan terdiri dari
3. 1.Prosentase Jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi Pembahasannya ditargetkan 87,50 %
4. 2.Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu ditargetkan 85 %
5. 3.Nilai Sakip ditargetkan dengan nilai 80 Capaian Target Kinerja Utama tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian Kinerja Utama ke satu dengan Indikator Prosentasi rapat-rapat DPRD yang tepat waktu dari target 87,50 persen terealisasi sebesar 94,59 % sebagaimana terlihat pada tabel: Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama ke I Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu Program Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Output/Target Target Realiasai Capaian Kinerja Program Dugan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu 94,59 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran 40 40 100% Kegiatan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Terselenggaranya pengawasan kinerja pemerintah 52,94 52,94 100% Program Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Output/Target Target Realiasai Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya pemenuhan fasilitasi kapasitas DPRD 51,10 48,90 95,71% Layanan Administrasi DPRD Terlaksanannya layanan Administrasi DPRD 39,66 32,76 82,61 Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya komunikasi dan publikasi 50 50 100% Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 44,78 38,81 85,58% Capaian Kinerja Utama kedua dengan indicator Prosentase jumlah rancangan perda yang difasilitasi pembahasannya dari target 85 persen terealisasi sebesar 33,33 persen, didukung dua kegiatan yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik. Capaian Kinerja Prosentase jumlah rancangan perda yang difasilitasi pembahasannya belum mencapai taget hal ini disebabkna ada pergeseran pelaksanaan Pembahasan Raperda semula dijadwalkan pada triwulan II bergeser ke triwulan III disebabkan ketidaksiapan pengusul Raperda baik Eksekutif maupun Inisiatip DPRD. Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Utama ke II Prosentase jumlah rancangan perda yang difasilitasi pembahasannya Program Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Output/Target Target Realis asi Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya 33,33% Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda 37,50 12,50 33,33% Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik Terlaksananya penyusunan dokumen kode etik 0% 0% 100% Capaian kinerja Pendukung dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 memperoleh skor angka 79,95 dari target yang ditentukan dalam Renstra yaitu 83,15, masuk dalam kategori nilai B termasuk dalam predikat Baik. Katagori tersebut menununjukan akuntabilitas kinerja sangat baik dimaknai dengan diawali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang cukup baik serta berbasis penggunaan teknologi informasi yang memadai, pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah pada level/tingkatan eselon 3 atau koordinator. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024-2025 yang didukung dua Prgram dan 17 kegiatan diarahkan pada 60 Sub Kegiatan dapat dilihat secara rinci pada table dibawah ini : Tabel 2.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 93,28 93,28% 100 50,30 50,30% PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 100,00 100,00% 100 50,00 50,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 100,00% 3 2 66,67% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1 1 100,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1 1 100,00% ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 93,94 93,94% 100 81,16 81,16% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 55 45 81,82% 60 52 86,67% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 4 100,00% 8 4 50,00% ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 95,33 95,33% 100 16,50 16,50% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 233 233 100,00% 5 4 80,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 75 68 90,67% 98 13 13,27% ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 99,82 99,82% 100 48,70 48,70% Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 100,00% 2 2 100,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 136 134 98,53% 7 3 42,86% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 13940 13940 100,00% 7 4 57,14% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3570 3570 100,00% 2 2 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1835 1835 100,00% 2 2 100,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 4 100,00% 16 6 37,50% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 465 465 100,00% 108 54 50,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 768 768 100,00% 856 414 48,36% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Prosentase pemenuhan barang milik daerah Persen 100 99,89 99,89% 100 100,00 100,00% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1896 1894 99,89% 132 132 100,00% PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 100,00 100,00% 100 25,00 25,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 12 0 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 12 6 50,00% PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 100,00 100,00% 100 46,45 46,45% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 15 15 100,00% 92 46 50,00% Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 16 16 100,00% 19 4 21,05% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 50 100,00% 45 22 48,89% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 12 100,00% 2 2 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 183 183 100,00% 25 11 44,00% LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persen 100 95,76 95,76% 100 52,17 52,17% Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang/Bulan 55 55 100,00% 55 55 100,00% Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Paket 330 330 100,00% 5 5 100,00% Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 55 48 87,27% 55 0 0,00% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD Persen 100 54,74 54,74% 100 32,76 32,76% Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kali 95 52 54,74% 58 19 32,76% PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Persen 100 89,50 89,50% 100 44,09 44,09% PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persen 100 92,86 92,86% 100 12,50 12,50% Penyusunan dan Pembahasan ProgramrnnPembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 6 6 100,00% 5 2 40,00% Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 28 20 71,43% 8 0 0,00% Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganrnnNaskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen 4 4 100,00% 3 0 0,00% Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen 1 1 100,00% 0 0 100,00% PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran Persen 100 83,33 83,33% 100 40,00 40,00% Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen 1 1 100,00% 1 1 100,00% Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Dokumen 2 0 0,00% 0 0 100,00% Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen 1 1 100,00% 1 1 100,00% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Persen 100 83,33 83,33% 100 52,94 52,94% Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan 4 4 100,00% 4 2 50,00% Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan 4 4 100,00% 4 2 50,00% Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 4 4 100,00% 4 2 50,00% Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan 4 4 100,00% 4 2 50,00% Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Laporan 1 0 0,00% 0 0 100,00% Pembahasan Laporan KeteranganrnnPertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Laporan 1 1 100,00% 1 1 100,00% PENINGKATAN KAPASITAS DPRD Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD Persen 100 76,43 76,43% 100 48,90 48,90% Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 7 6 85,71% 6 3 50,00% Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 2 0 0,00% 4 0 0,00% Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 9 8 88,89% 8 8 100,00% Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen 50 42 84,00% 144 63 43,75% Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 1 1 100,00% 1 0 0,00% Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen 12 12 100,00% 430 216 50,23% PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persen 100 94,44 94,44% 100 65,45 65,45% Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 10 10 100,00% 55 55 100,00% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) SATUAN Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target dan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen 50 50 100,00% 110 55 50,00% Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 3 2 66,67% 165 106 64,24% PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD Persen 100 100,00 100,00% 0 0,00 100,00% Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen 1 1 100,00% 0 0 100,00% PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi Persen 100 100,00 100,00% 100 50,00 50,00% Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen 12 12 100,00% 24 12 50,00% FASILITASI TUGAS DPRD Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD Persen 100 85,58 85,58% 100 38,81 38,81% Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 12 12 100,00% 119 45 37,82% Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan 1 1 100,00% 1 0 0,00% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 26 11 42,31% 12 6 50,00% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Dokumen 4 4 100,00% 2 1 50,00% 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Visi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang).” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 antara lain:
6. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien;
7. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
8. 3.Mewujudkan Kesehatan yang berkualitas;
9. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
10. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
11. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi capaian kinerja Sekretariat DPRD masih terdapat permasalahan- permasalahan dan kendala yang perlu mendapat perhatian antara lain :
12. 1.Belum Optimal Perencanaan Legislasi Daerah
13. 2.Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal dalam hal Pemebahasan Raperda baik Rapaerda Inisiatif maupun Eksekutif
14. 3.Proses administrasi dan legialasi masih manual
15. 4.Belum adanya system monitorin dan Evaluasi Prolegda yang baku
16. 5.Belum Optimalnya Ketepatan Waktu PPenyampaian Pokok-pokok Pikiran yang diimpu dalam SIPD
17. 6.Kapasitas Sumber Daya Manusia masih Terbatas
18. 7.Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Memperhatikan permasalahan-persalahan yang terjadi maka dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRd menetapkan isu strategis sebagai berikut :
19. 1.Peningkatan kualitas perencanaan legislasi daerah melalui koordinasi DPRD–Pemda - Keterkaitan dengan Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien. - Relevansi: Kualitas Prolegda yang baik akan menghasilkan produk hukum daerah yang mendukung efektivitas birokrasi dan kepastian hukum pembangunan.
20. 2.Penguatan sistem manajemen Pokok Pikiran DPRD berbasis teknologi informasi - Keterkaitan dengan Misi 1 & Misi 5: Tata kelola pemerintahan efektif dan pembangunan infrastruktur. - Relevansi: Integrasi Pokir ke dalam perencanaan daerah melalui sistem digital akan meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, termasuk percepatan infrastruktur yang berbasis aspirasi masyarakat.
21. 3.Digitalisasi proses legislasi dan penguatan sistem informasi DPRD - Keterkaitan dengan Misi 1: Tata kelola pemerintahan efektif dan efisien. - Relevansi: Transformasi digital mendukung efisiensi kerja, transparansi, dan keterbukaan informasi publik, sehingga meningkatkan daya saing birokrasi.
22. 4.Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD dan pemenuhan tenaga ahli - Keterkaitan dengan Misi 1 & Misi 4: Tata kelola pemerintahan efektif serta pendidikan berkualitas. - Relevansi: Kompetensi ASN dan tenaga ahli yang meningkat akan mendukung kualitas pelayanan DPRD, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional.
23. 5.Optimalisasi koordinasi dan sinergi multipihak dalam penyusunan kebijakan - Keterkaitan dengan Misi 1 & Misi 2: Tata kelola pemerintahan dan penguatan perekonomian daerah. - Relevansi: Koordinasi antara DPRD, OPD, masyarakat, dan dunia usaha akan memastikan kebijakan daerah mendukung perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing.
24. 6.Penguatan monitoring dan evaluasi Prolegda - Keterkaitan dengan Misi 1: Tata kelola pemerintahan efektif dan efisien. - Relevansi: Sistem evaluasi legislasi yang baik memastikan keberlanjutan kebijakan daerah, serta menghindari stagnasi pembahasan Raperda.
25. 7.Peningkatan dukungan sarana prasarana modern dan ramah teknologi - Keterkaitan dengan Misi 1 & Misi 5: Tata kelola pemerintahan serta percepatan pembangunan infrastruktur. - Relevansi: Pemenuhan sarana prasarana yang memadai (ruang sidang modern, kendaraan dinas, sistem IT) akan memperkuat pelayanan Sekretariat DPRD dan mempercepat proses kerja lembaga legislatif. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Tahun 2025 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 kegiaan dan 60 sub kegiatan sedangkan Tahun 2025 DPRD melaksanakan 2 program, 16 Kegiatan dan 58 sub kegiatan. Berdasarkan Forum Perangkat Daerah atau Gabungan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah lingkup bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD pada Tahun Anngaran 2026 mendapatkan Pagu Indikatif Sebesar Rp. 115.070.661.000,-. Pagu Indikatip Anggaran yang diberikan Bappeda Kabupaten Tangerang belum memenuhi kebutuhan sehingga mendapat tambahan sebesar Rp.24.977.669.682,-, Menjadi Rp. 140.048.330.682 diarahkan pada 2 program, 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan terdiri dari:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan awal sebesar Rp. 80.329.746.043,- mejadi Rp. 86.075.865.634,-.
b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD awal sebesar Rp.34.740.914.957,- menjadi Rp. 53.972.465.048,-. Menindaklanjuti Hasil Pembahasan Pansus RKA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Mengajukan kembali anggaran sesuai kebutuhan sebesar Rp. 9.122.071.356,- dengan demikian Kebutuhan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 149.170.402.038,- dialokasikan pada Pogram dan kegiatan sebagai berikut:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan awal sebesar Rp. 91.1159733.990,-
b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD awal sebesar Rp.58.086.618.048. Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 115.070.661.000 140.048.330.682 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tersusunnya Prolegda yang berkulitas dan tepat waktu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum 100 80.329.746.043 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum 100 86.075.865.634 Prosentase pemenuhan administrasi dan program Prosentase pemenuhan administrasi dan program Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 88.077.600 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 142.345.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 32.355.200 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 55.225.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dok 10.736.800 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dok 18.575.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 10.736.800 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 18.580.000 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 10.736.800 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 18.575.000 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 12.265.600 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 16.915.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dok 11.246.400 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dok 14.475.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan 9.539.470.232 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan 13.223.088.304 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 dok 9.462.777.832 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 dok 13.124.188.304 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dok 17.869.600 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dok 13.620.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 lap 58.822.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 lap 85.280.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang di fasilitasi 839.512.250 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang di fasilitasi 902.867.600 Persentase yang meningkat kapasitasnya 100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 stel 234.934.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 stel 186.331.600 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 orang 604.578.250 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 orang 716.536.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 11.967.369.311 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 11.128.611.320 Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 pake t 212.625.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 128.114.888 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 paket 384.285.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 paket 687.355.800 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 paket 764.116.700 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 paket 517.556.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 250 paket 569.761.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 250 paket 220.505.920 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 253.403.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 224.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 dok 507.226.161 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 dok 263.695.050 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1969 lap 510.580.200 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1969 lap 609.784.662 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 lapor an 8.765.371.850 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 lapora n 8.477.099.000 Penataan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penataausahaan arsip dinamis pada SKOD 1 dok - Penataan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penataausahaan arsip dinamis pada SKOD 1 dok - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerah yang diadakan 885.900.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerah yang diadakan 553.824.000 Persentase pemenuhan barang milik daerah 100 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1200 unit 885.900.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1200 unit 553.824.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah 831.391.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah 1.088.028.100 Persentase pemenuhan jasa penunjang 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lap 15.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lap 816.391.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lap 1.088.028.100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.119.201.800 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.810.172.182 Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah 100 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 42 unit 537.551.800 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 42 unit 305.536.432 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 unit 87.800.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 unit 185.950.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 item 217.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 item 185.950.000 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 1.016.850.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 1.712.415.750 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 1 unit 260.000.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 1 unit 420.320.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 52.537.813.850 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.078.299.128 Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 oran g 51.088.957.800 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 orang 53.514.785.558 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 220 stel 1.253.981.850 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 220 stel 1.368.646.070 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 oran g 194.874.200 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 orang 194.867.500 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD 1.521.010.000 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD 1.148.630.000 Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 100 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95 kali 1.521.010.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95 kali 1.148.630.000
1. 2.Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Meningkatnya Kinerja Fasilitasi rapat - rapat Sekretariat DPRD yang tepat waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 58.221.985.722 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 53.972.465.048 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 2.367.608.000 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 2.617.617.000 Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 100 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 dok 401.331.000 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 dok 466.726.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 11 perd a 1.462.277.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 11 perda 1.723.335.000 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan /atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 dok 504.000.000 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 dok 336.000.000 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok - Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok 91.556.000 Pembahasan Kebijakan Anggaran Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 1.375.164.000 Pembahasan Kebijakan Anggaran Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.038.850.000 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 237.885.000 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 207.770.000 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 237.885.000 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 207.770.000 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 dok 207.770.000 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 237.885.000 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 207.770.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 dok 185.739.000 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 dok 207.770.000 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 dok 207.770.000 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 100 2.398.030.529 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 1.915.839.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 429.485.496 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 399.432.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 429.485.496 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 377.880.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 429.485.496 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 388.656.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 429.485.496 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 388.656.000 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 dok 305.313.245 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 1 dok 374.775.300 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 1 dok 361.215.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Kapasitas DPRD Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 100 8.113.969.180 Peningkatan Kapasitas DPRD Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 5.659.432.088 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 dok 2.363.921.160 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 dok 2.315.340.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 oran g 164.129.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 orang 293.616.000 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 oran g 782.838.400 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 12 bulan 761.616.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 100 dok 3.117.819.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 732 dok 723.216.000 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 63.066.000 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 54.106.000 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 dok 1.622.195.620 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 dok 1.511.538.088 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 9.146.979.900 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.328.127.000 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 3 kali 148.696.000 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 165 lap 191.925.000 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 165 dok 18.914.900 Penyusunan Pokok- pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 kali 9.792.000 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 dok 8.979.369.000 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 dok 6.126.410.000 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Prosentase Penyusunan Kode Etik 100 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Prosentase Penyusunan Kode Etik 91.556.000 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Kode Etik DPRD Tersusunnya kode etik dan tata beracara 1 dok - Penyusunan Kode Etik DPRD Tersusunnya kode etik dan tata beracara 1 dok 91.556.000 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik DPRD - - Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik DPRD - - Pembahasan Kerja Sama Daerah Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 100 192.927.640 Pembahasan Kerja Sama Daerah Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 325.469.760 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 360 dok 192.927.640 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 360 dok 325.469.760 Fasilitasi Tugas DPRD Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlakananya Fasilitasi Tugas DPRD 100 34.627.306.473 Fasilitasi Tugas DPRD Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlakananya Fasilitasi Tugas DPRD 35.995.574.200 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 95 dok 34.407.383.373 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1.296 kali 35.558.914.200 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 lap 60.458.500 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 lap 117.782.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 26 kali/ dok 60.451.600 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 26 kali/ dok 48.456.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 4 kali/ dok 99.013.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 2 kali/ dok 270.422.000 Kapasitas DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam hal membangun dan penetapan kebijakan pemerintah daerah melalui penyerapan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peranya difasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimna tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Penetapan Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan penting dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis sebagaimana diuraikan pada Bab II, dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dalam lima tahun ke depan. Tujuan bersifat umum dan strategis, sedangkan sasaran lebih bersifat spesifik, terukur, dan langsung terkait dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan merupakan kerangka operasional yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD. Strategi berfungsi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman pelaksanaan strategis yang bersifat lebih rinci dan praktis. Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tangerang 2025– 2029 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang).” Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam Renstra 2025–2029 menetapakan tujuan yang akan dicapaian adalah sebagai berikut: “ Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diturunkan sasaran strategis yang bersifat lebih terukur. Sasaran ini menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD. Adapun sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
2. 1.Meningkatnya jumlah Raperda yang ditetapkan sesuai target Prolegda setiap tahun.
3. 2.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELIN E 2024 TARGET TAHUN KE T 2025 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terwujudny a Dukungan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks) 4,23 4,23 4,27 4,3 4,34 4,37 4,37 Meningkatnya jumlah Raperda yang ditetapkan sesuai target Prolegda setiap tahun Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 84,14 85 90 91 92 95 95 Peningkatan akuntabilitas kinerja Setwan Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka) 79,95 80 80,5 81 81,5 82 82 3.3. Program dan Kegiatan Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Program dirumuskan sesuai dengan nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021. Program dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan, yaitu kelompok aktivitas yang bersifat operasional dalam mendukung fungsi DPRD maupun tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. Setiap kegiatan kemudian dirinci lagi menjadi sub kegiatan yang lebih teknis dan bersentuhan langsung dengan pelayanan sehari-hari. Guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Staragis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 didukung Program kegiatan yang merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Maka Pada Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan 2 Program yaitu :
1. a.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang meliputi 31 sub kegiatan
2. b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 29 sub kegiatan sebagai berikut 3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 9 (sembilan) Rincian Kegiatan sebagai berikut :
  1. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. 5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  8. 8.Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD;
  9. 9.Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. 3.3.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan 8 (delapan) Rincian Kegiatan sebagai berikut :
  10. 1.Pembentukan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  11. 2.Kegiatan Pembahasan kebijakan anggaran;
  12. 3.Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
  13. 4.Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD;
  14. 5.Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  15. 6.Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
  16. 7.Kegiatan Pembahasan kerja sama daerah;
  17. 8.Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD. Adapun rincian sub kegiatan dari kegiatan diatas adalah sebagai berikut : A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Rincian Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  18. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) rincian Sub Kegiatan, yaitu: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD; dan 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  19. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) rincian Sub Kegiatan, yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
  20. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) rincian Sub Kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  21. 4.Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 8 (delapan) rincian Sub Kegiatan, yaitu : 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  22. 5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Meubel
  23. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) rincian sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  24. 7.Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD, dengan 3 (tiga) rincian sub kegiatan, yaitu : 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; dan 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
  25. 8.Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan 1 (satu) SubKegiatan yaitu :
  26. 1.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
  27. 9.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 5 (lima) rincian sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2) Pemeliharaan Mebel; 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  28. 1.Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan 4 (empat) rincian sub kegiatan, yaitu :
3. a.Penyusunan dan Pembahasan Program dan Pembentukan Peraturan Daerah;
4. b.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
5. c.Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
6. d.Penyusunan Tata Tertib DPRD
  1. 2.Kegiatan Pembahasan kebijakan anggaran, dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
7. a.Pembahasan KUA dan PPAS;
8. b.Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
9. c.Pembahasan APBD;
10. d.Pembahasan APBD Perubahan;
11. e.Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
  1. 3.Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
12. a.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
13. b.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
14. c.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
15. d.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian; dan
16. e.Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
  1. 4.Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD, dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
17. a.Pendalaman Tugas DPRD;
18. b.Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
19. c.Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
20. d.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
21. e.Penyusunan Program Kerja DPRD; dan
22. f.Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
  1. 5.Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
23. a.kunjungan Kerja dalam Daerah;
24. b.penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan
25. c.pelaksanaan Reses.
  1. 6.Kegiatan Pembahasan kerja sama daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan yakni Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
  2. 7.Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
26. a.Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
27. b.Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
28. c.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; dan
29. d.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.
  1. 8.Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD
30. a.Penyusunan Kode Etik DPRD 3.4 Target Kinerja Program dan Kegiatan Memperhatikan hasil pencapaian realisasi Target Kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 Sekeretariat DPRD menetapkan Taget Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2026, mengisyaratkan adanya upaya perbaikan dalam pencapaian hasil program dan kegiatan, sebagai bahan evaluasi yang mampu memperbaiki kinerja jajaran Sekretariat DPRD dan juga menjadi tolok ukur secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Rumusan Program dan kegiatan seperti tercantum diatas merupakan estimasi kegiatan untuk Tahun 2026, Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dimungkinkan akan mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Tugas, Fungsi DPRD sebagaimana tergambar pada tabel berikut Tabel 3.2 Target Program dan Kegiatan 2026 No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi Fisik (%) Keu (%) I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. 1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,00 85,30 1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 100 88,50 1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 100 88,50 1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 100 88,50 1.5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 100 88,50 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 90,10
  2. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 90,45 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 91,20 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD 100 90,30
  3. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 100 91,80 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 92,90 90,30
  4. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 90,00 86,20 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90,75 88,65 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75,50 70,75 4.4 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 91,45 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 100 88,60 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 81,20 75,80 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91,00 80,40
  5. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.1 Pengadaan Mebel 78,00 68,50
  6. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 95,20 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 95,70
  7. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 79,25 7.2 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair 100 78,65 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78,65 72,75 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 80,25 7.5 Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100 80,80
  8. 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 100 94,50 8.2 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 45 40,10
  9. 9.Layanan Administrasi DPRD 9.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 92,15 88,75 II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
  10. 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 78,10 73,75 1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 70,00 65,95 1.3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 75,20 66,55 1.4 Penyusunan Tata Tertib DPRD 100 79,80
  11. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.1 Pembahasan KUA dan PPAS 100 95,40 2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS 100 95,40 2.3 Pembahasan APBD 100 95,40 2.4 Pembahasan APBD Perubahan 100 95,40 2.5 Pembahasan Laporan Semester 100 91,38 2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 100 95,80
  12. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum 100 88,90 3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 100 88,90 3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 100 88,90 3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 100 88,90 3.5 Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan pemeriksan Keuangan 81,45 74,70
  13. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD 4.1 Pendalaman Tugas DPRD 100 93,45 4.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 92,00 88,50 4.3 Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli 57,80 46,80 4.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 100 93,80 No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 4.5 Penyelenggaran Hubungan Masyarakat 89,30 84,20 4.6 Penyusunan Program Kerja DPRD 100 91,20
  14. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 50,10 43,80 5.2 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 60,00 45,60 5.3 Pelaksanaan Reses 100 93,70
  15. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD 100 85,25
  16. 7.Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 87,40 81,65
  17. 8.Fasilitasi Tugas DPRD 8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 95,00 88,55 8.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 100 88,70 8.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 90,45 85,80 8.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 88,15 75,80 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 115.070.661.000 119.219.995.320 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.235.797.880 APBD 81.568.192.010 Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah (Nilai) 80,5 86.075.865.634 81 81.568.192.010 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.449.000 APBD 92.718.000 Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 62.449.000 1 92.718.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.290.000 APBD 34.325.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Kabupaten Tangerang 3 19.290.000 3 34.325.000 4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8.022.000 APBD 11.020.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 8.022.000 1 11.020.000 4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.734.000 APBD 11.910.000 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 8.734.000 1 11.910.000 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.666.000 APBD 10.308.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 7.666.000 1 10.308.000 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.850.000 APBD 13.245.000 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 9.850.000 1 13.245.000 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.887.000 APBD 11.910.000 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Kabupaten Tangerang 1 8.887.000 1 11.910.000 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 12.998.059.842 APBD 13.355.575.028 Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 60 60 13.355.575.028 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 8 8 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.945.495.842 APBD 13.268.959.028 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) Kabupaten Tangerang 60 12.945.495.842 60 13.268.959.028 4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.540.000 APBD 19.996.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Kabupaten Tangerang 1 13.540.000 1 19.996.000 4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 39.024.000 APBD 66.620.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Kabupaten Tangerang 8 39.024.000 8 66.620.000 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 676.465.250 APBD 849.396.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 135 902.867.600 135 849.396.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 4 5 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 240.037.200 APBD 223.967.950 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Kabupaten Tangerang 4 240.037.200 5 223.967.950 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 436.428.050 APBD 625.428.050 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Kabupaten Tangerang 135 436.428.050 135 625.428.050 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.092.338.839 APBD 8.166.018.233 Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 8.166.018.233 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 108 108 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 856 856 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7 7 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7 7 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 16 16 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.689.000 APBD 210.574.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 2 171.689.000 2 210.574.000 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 APBD 100.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 7 200.000.000 7 100.000.000 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 438.329.010 APBD 486.545.201 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 7 438.329.010 7 486.545.201 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 256.650.000 APBD 310.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 2 256.650.000 2 310.000.000 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 249.340.410 APBD 276.767.855 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 2 249.340.410 2 276.767.855 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 252.678.419 APBD 258.479.177 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) Kabupaten Tangerang 16 252.678.419 16 258.479.177 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 523.652.000 APBD 523.652.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) Kabupaten Tangerang 108 523.652.000 108 523.652.000 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000.000 APBD 6.000.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Kabupaten Tangerang 856 6.000.000.000 856 6.000.000.000 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 APBD 50.000.000 Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 300 50.000.000 300 50.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 50.000.000 APBD 50.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Kabupaten Tangerang 300 50.000.000 300 50.000.000 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.667.600 APBD 786.667.600 Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 786.667.600 12 786.667.600 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 APBD 15.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Kabupaten Tangerang 12 15.000.000 12 15.000.000 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 771.667.600 APBD 771.667.600 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Kabupaten Tangerang 12 771.667.600 APBD 12 771.667.600 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.908.211.600 APBD 1.606.211.400 Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 45 1.908.211.600 45 1.606.211.400 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 92 92 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 19 19 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 25 25 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 546.411.600 APBD 641.411.400 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) Kabupaten Tangerang 92 546.411.600 92 641.411.400 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 87.800.000 APBD 87.800.000 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Kabupaten Tangerang 19 87.800.000 19 87.800.000 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 185.950.000 APBD 217.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Kabupaten Tangerang 45 185.950.000 45 217.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 800.000.000 APBD 400.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Kabupaten Tangerang 2 800.000.000 2 400.000.000 4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 259.000.000 APBD 260.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Kabupaten Tangerang 25 259.000.000 25 260.000.000 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.468.999.149 APBD 55.468.999.149 Prosentase Hak Keuangan dan Non Keuangan Anggota DPRD yang terpenuhi Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) 5 5 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) 55 55 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) 55 55 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 53.881.792.249 APBD 53.881.792.249 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) Kabupaten Tangerang 55 53.881.792.249 55 53.881.792.249 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.392.332.700 APBD 1.392.332.700 Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) Kabupaten Tangerang 5 1.392.332.700 5 1.392.332.700 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 194.874.200 APBD 194.874.200 Terlaksananya Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) Kabupaten Tangerang 55 194.874.200 55 194.874.200 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 1.192.606.600 APBD 1.192.606.600 Prosentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.192.606.600 APBD 1.192.606.600 Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) Kabupaten Tangerang 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 33.834.863.120 APBD 37.651.803.310 Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 100 111.399.200 100 119.995.320 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran 5.000.000 25.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) 1 1 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 25.000.000 APBD 25.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) 4 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) 4 4 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) 4 4 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan 4 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD 30.000.000 APBD 30.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) 4 4 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) 8 8 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) 1 1 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) 144 144 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) 6 6 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 6 5.000.000 6 5.000.000 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5.000.000 APBD 5.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) Kabupaten Tangerang 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 5.000.000 APBD 5.000.000 Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) Kabupaten Tangerang 8 5.000.000 8 5.000.000 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.000.000 APBD 5.000.000 Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) Kabupaten Tangerang 144 5.000.000 144 5.000.000 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 12 5.000.000 12 5.000.000 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 21.399.200 APBD 29.995.320 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) 110 21.399.200 110 21.399.200 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) 3 3 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) 55 55 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah 5.000.000 APBD 5.000.000 Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) Kabupaten Tangerang 55 5.000.000 55 5.000.000 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) Kabupaten Tangerang 110 5.000.000 110 5.000.000 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses 11.399.200 APBD 19.995.320 Terlaksananya Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) Kabupaten Tangerang 3 11.399.200 3 19.995.320 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD 5.000.000 APBD 5.000.000 Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 APBD 5.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) 12 5.000.000 12 5.000.000 4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 5.000.000 APBD 5.000.000 Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) Kabupaten Tangerang 12 5.000.000 12 5.000.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 100 33.723.463.920 APBD 100 37.531.807.990 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 90 91 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.544.697.600 APBD 2.048.929.920 Prosentase Fasilitasi Pelaksanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) 12 13 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) 10 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) 4 5 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) 1 1 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 306.070.000 APBD 306.070.000 Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) Kabupaten Tangerang 12 306.070.000 13 306.070.000 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 791.228.400 APBD 1.286.864.600 Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) Kabupaten Tangerang 10 791.228.400 12 1.286.864.600 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 336.000.000 APBD 336.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) Kabupaten Tangerang 4 336.000.000 5 336.000.000 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD 111.399.200 APBD 119.995.320 Tersusunnya Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1 111.399.200 1 119.995.320 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD 32.178.766.320 APBD 35.482.878.070 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) 2 2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) 1.211 1.211 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 31.955.599.520 APBD 35.235.490.630 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) Kabupaten Tangerang 1.211 31.955.599.520 1.211 35.235.490.630 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 68.078.000 APBD 68.078.000 Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) Kabupaten Tangerang 1 68.078.000 1 68.078.000 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 38.502.400 APBD 52.168.000 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) Kabupaten Tangerang 12 38.502.400 12 52.168.000 4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 116.586.400 APBD 127.141.440 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) Kabupaten Tangerang 2 116.586.400 2 127.141.440 3.5 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang dikelola oleh seluruh Bagian diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. melibatkan seluruh pegawai dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Namun demikian kerapkali dalam proses pelaksanaan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang perlu ditindaklanjuti pengendaliannya sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Rencana Tindak Pengendalian No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resiko Penyebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kemungkinan JUKNIS Penyusunan Perencanaan dan Anggaran terlambat disusun Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kurang cermat dan teliti perhitungan alokasi Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Keuangan Masih terdapatnya silpa gaji dan tunjangan Internal C Terlambatnya penyusunan gaji dan tunjangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kemungkinan kurangnya data bahan pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya kurang prosesionalnya vendor dalam pengerjaan pengadaan pakaian dinas Administrasi Umum Perangkat Daerah No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resiko Penyebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kemungkinan vendor tidak melakukan survey harga pasaran peralatan listrik Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Perkiraan Penyerapan Anggaran Belanja jumlah Pengadaan Mebel sesuai Harga Pasaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa internet tidak digunakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BBM Kendaraan Operasional Dinas dan Jabatan,pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan serta Pembayaran Pajak Kendaraan dibayarkan terlambat Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD kemungkinan penyusunan kertas kerja perhitungan gaji tidak berdasarkan jumlah anggota DPRD
  18. 9.Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD Tidak berdasarkan tata tertib Bagian Umum jumlah fasilitasi rapat tidak mencapai target Internal / eksternal C fasilitas Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD tidak No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resiko Penyebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber mencapai target II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA
  19. 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kurangnya pemahaman terhadap proses pengusulan raperda
  20. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resiko Penyebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Pembahasan KUA dan PPAS penyampaian dokumen KUA & PPAS tidak sesuai jadwal
  21. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum Kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan
  22. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD Pendalaman Tugas DPRD Kemungkinan penyediaan narasumber tidak sesuai spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja Dalam Daerah kemungkinan tidak semua anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah
  23. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD belum adanya peraturan perundang-undangan baru yang perlu disesuaikan
  24. 8.Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Pelaksanaan Kunker DPRD tidak sesuai jadwal hasil BANMUS Bagian Pesidangan tidak efektifnya pelaksanaannya Kunker DPRD Internal / eksternal C pelaksanaan rapat koordinasi tidak mencapai target Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD belum mengikuti Tata Tertib DPRD Bagian Pesidangan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Terlambat Internal / eksternal C penyusunan laporan kinerja DPRD tidak mencapai target Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawaah kemungkinan Alat Kelengkapan Dewan belum menyusun rencana kerja bulanan Bagian Pesidangan Usulan rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam draf banmus terlambat Internal / eksternal C pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak efektif Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD belum mengikuti Tata Tertib DPRD Bagian Pesidangan pelaksanaan tugas panita khusus tidak sesuai jadwal yang sudah di tetapkan Internal / eksternal C target tidak tercapai 3.6 Perjanjian Kinerja Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah membuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan Rencana Kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang akan direviu oleh Inspektorat Wilayah. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memperhatikan arahan dari Inspektorat Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang membuat perjanjian kinerja sebagaimana dibawah ini : PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NENENG ALMIRAH, S.E. Jabatan : Sekretaris DPRD Seleanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. MOCH. MAESYAL RAYSID Jabatan : Bupati Tangerang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama benjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharus sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi. Menyetujui, Bupati Tangerang MOCH. MAESYAL RAYSID Tigaraksa, September 2025 Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang NENENG ALMIRAH, SE NIP. 197005121997032003 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DPRD No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya jumlah Raperda yang ditetapkan sesuai target Prolegda setiap tahun Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu 88,88 % Prosentase Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya (PRIORITAS) 90,00 % 2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan Nilai Evaluasi AKIP 80,05 % No Program Anggaran

1.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan FungsI DPRD 53.972.465.048
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 86.075.865.634 Tigaraksa, September 2025 Pihak Kedua, Pihak Pertama, H MOCH MAESYAL RASYID NENENG ALMIRAH, S.E Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700512 199703 2 003 Pendekatan ini bertujuan agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditepkan dapat didukung program sesuai dengan nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan, yaitu kelompok aktivitas yang bersifat operasional dalam mendukung fungsi DPRD maupun tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. Setiap kegiatan kemudian dirinci lagi menjadi sub kegiatan yang lebih teknis dan bersentuhan langsung dengan pelayanan sehari-hari. Setiap sub kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja (output maupun outcome) yang jelas, target capaian tahunan periode 2026 serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, seluruh rangkaian perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja ini tidak hanya menggambarkan arah kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Rencana Kerja Tahun 2026 Telah ditetapkan Tujuan , saran yang didukung oleh 2 (dua) program dan 17 kegiatan (Tujuh belas) diarahkan pada 60 Sub-kegiatan (enam puluh) sebagaimana Tergambar pada Tabel dibawah ini : Bagan 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Output Kegiatan
1.Prosentse Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun)
2.Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi
3.Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi
4.Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi
5.Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi
6.Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi
7.Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
8.Prosentase Hak Keuangan dan Non Keuangan Anggota DPRD yang terpenuhi
9.Prosentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi
10.Prosentase Fasilitasi Pelaksanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
11.Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran
12.Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13.Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD
14.Prosentase Fasilitasi PelaksanaPengawasan Kode Etik DPRD
15.Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
16.Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah
17.Posentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPRD • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan
1.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9.Layanan Administrasi DPRD
10.Pembentukan dan Pembahasan Progra Peraturan Daerah
11.Pembahasan Kebijakan Anggaran
12.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
13.Peningkatan Kapasitas DPRD
14.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
15.Pengawasn dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
16.Pembahasan Kerja Sama Daerah
17.Fasilitasi Tugas DPRD Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sertamenyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Tujuan PD Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sasaran PD • Meningkatnya jumlah Raperda yang ditetapkan sesuai target Prolegda setiap tahun • Peningkatan akuntabilitas kinerja Setwan Outcome • Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah • Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan • Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah Dalam rangka mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 telah menetapkan dua program terdiri dari :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 31 sub kegiatan
2.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 29 sub kegiatan Guna Terlaksananya dua Proram dan 17 kegiatan yang diarahkan pada 60 Sub Kegiatan pada Forum Perankat Daerah Tahun Anggaran 2026 Sekretarian DPRD mendapat pagu indikatif Renstra Tahun 2025-2029 sebesar R.115.070.661.000., Namun Anggaran tersebut belum memenuhi kebutuhan riil, sehinnga mendapat tambahan Anngran Pagu Indukatif RKPD menjadi RP. 140.048.330.682, Untuk lebih jelasnya Pendanaan Anggaran Tahun 2026 tergambar pada Tabel dibah ini : Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan SekretariaT DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program kegiatan Pagu Indikatif RKPD (Rp) Pagu Indikatif Perubahan (Rp) Jumlah Kegiatan Sekretariat DPRD 115.070.661.000 140.048.330.682 17 Kegiatan 60 Sub Kegiatan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 115.070.661.000 140.048.330.682 SEKRETARIAT DPRD 115.070.661.000 140.048.330.682 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah 81.235.797.880 86.075.865.634 9 Kegiatan 31 Sub- Kegiatan
1.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Dokumen perencanaan penganngaran dan Evaluasi Kinerja Peranggkat Daerah yang tersusun 115.070.661.000 142.345.000
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi 12.998.059.842 13.223.088.304
3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi 676.465.250 902.867.600
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat 8.092.338.839 11.128.611.320 Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program kegiatan Pagu Indikatif RKPD (Rp) Pagu Indikatif Perubahan (Rp) Jumlah Kegiatan Daerah yang terpenuhi
5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi 50.000.000 553.824.000
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang Terpenuhi 786.667.600 1.088.028.100
7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi 1.908.211.600 2.810.172.182
8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Prosentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Terpenuhi 55.468.999.149 55.078.299.128
9.Layanan Administrasi DPRD Prosentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi 1.192.606.600 1.148.630.000 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan dan Pembahasan Raperda 33.834.863.120 33.972.465.048 8 Kegiatan 29 Sub- Kegiatan
1.Pembahasan Kebijakan Anggaran Prosetase Falitasi Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran 25.000.000 1.038.850.000
2.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 25.000.000 1.915.839.000
3.Peningkatan Kapasitas DPRD Prosenase Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD 30.000.000 5.659.432.088
4.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosentase Fasilitasi Peleksanaan Penyerapan dan 21.399.200 6.328.127.000 Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program kegiatan Pagu Indikatif RKPD (Rp) Pagu Indikatif Perubahan (Rp) Jumlah Kegiatan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 5.000.000 91.556.000
6.Pembahasan Kerja Sama Daerah Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 325.469.760
7.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Prosenrase Fasilitasi Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.544.697.600 2.617.617.000
8.Fasilitasi Tugas DPRD Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPRD 32.178.766.320 35.995.574.200 JUMLAH 115.070.661.000 140.048.330.682 Tabel 4.3 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) Sekretariat DPRD Kab. Tangerang Tahun 2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 115.070.661.0 00 119.219.995.3 20 122.679.451.0 52 126.139.852.3 58 129.639.852.3 58 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.235.797.88 0 81.568.192.01 0 82.907.246.16 0 84.220.310.90 2 84.516.112.90 1 Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah (Nilai) 79,95 80,5 81.235.797.88 0 81 81.568.192.01 0 81,5 82.907.246.16 0 82 84.220.310.90 2 82,5 84.516.112.90 1 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.449.000 92.718.000 92.718.000 92.718.000 92.718.000 Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 62.449.000 1 92.718.000 1 92.718.000 1 92.718.000 1 92.718.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.290.000 34.325.000 34.325.000 34.325.000 34.325.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 19.290.000 3 34.325.000 3 34.325.000 3 34.325.000 3 34.325.000 4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.022.000 11.020.000 11.020.000 11.020.000 11.020.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 8.022.000 1 11.020.000 1 11.020.000 1 11.020.000 1 11.020.000 4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 8.734.000 11.910.000 11.910.000 11.910.000 11.910.000 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 8.734.000 1 11.910.000 1 11.910.000 1 11.910.000 1 11.910.000 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.666.000 10.308.000 10.308.000 10.308.000 10.308.000 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 1 7.666.000 1 10.308.000 1 10.308.000 1 10.308.000 1 10.308.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.850.000 13.245.000 13.245.000 13.245.000 13.245.000 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 9.850.000 1 13.245.000 1 13.245.000 1 13.245.000 1 13.245.000 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.887.000 11.910.000 11.910.000 11.910.000 11.910.000 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 8.887.000 1 11.910.000 1 11.910.000 1 11.910.000 1 11.910.000 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.998.059.84 2 13.355.575.02 8 13.356.999.23 8 13.356.999.23 8 13.356.999.23 8 Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 60 60 12.998.059.84 2 60 13.355.575.02 8 60 13.356.999.23 8 60 13.356.999.23 8 60 13.356.999.23 8 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 8 8 8 8 8 8 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan) 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.945.495.84 2 13.268.959.02 8 13.270.383.23 8 13.270.383.23 8 13.270.383.23 8 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 60 60 12.945.495.84 2 60 13.268.959.02 8 60 13.270.383.23 8 60 13.270.383.23 8 60 13.270.383.23 8 4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.540.000 19.996.000 19.996.000 19.996.000 19.996.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 13.540.000 1 19.996.000 1 19.996.000 1 19.996.000 1 19.996.000 4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 39.024.000 66.620.000 66.620.000 66.620.000 66.620.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan) 8 8 39.024.000 8 66.620.000 8 66.620.000 8 66.620.000 8 66.620.000 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 676.465.250 849.396.000 892.214.050 842.354.050 842.354.050 Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 135 135 676.465.250 135 849.396.000 135 892.214.050 135 842.354.050 135 842.354.050 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 5 4 5 4 5 5 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 240.037.200 223.967.950 297.926.000 216.926.000 216.926.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 5 4 240.037.200 5 223.967.950 4 297.926.000 5 216.926.000 5 216.926.000 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 436.428.050 625.428.050 594.288.050 625.428.050 625.428.050 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 135 135 436.428.050 135 625.428.050 135 594.288.050 135 625.428.050 135 625.428.050 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.092.338.839 8.166.018.233 9.460.830.123 10.823.754.00 1 11.119.556.00 1 Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 8.092.338.839 2 8.166.018.233 2 9.460.830.123 2 10.823.754.00 1 2 11.119.556.00 1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 108 108 108 108 0 108 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 856 856 856 856 856 856 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7 7 7 7 7 7 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 2 2 2 2 2 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7 7 7 7 7 7 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 16 16 16 16 16 16 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.689.000 210.574.000 230.574.000 250.574.000 250.574.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 171.689.000 2 210.574.000 2 230.574.000 2 250.574.000 2 250.574.000 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 100.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7 7 200.000.000 7 100.000.000 7 250.000.000 7 300.000.000 7 300.000.000 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 438.329.010 486.545.201 540.065.173 599.472.342 599.472.342 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7 7 438.329.010 7 486.545.201 7 540.065.173 7 599.472.342 7 599.472.342 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 256.650.000 310.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 256.650.000 2 310.000.000 2 325.000.000 2 325.000.000 2 325.000.000 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 249.340.410 276.767.855 307.211.855 341.004.855 341.004.855 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 2 249.340.410 2 276.767.855 2 307.211.855 2 341.004.855 2 341.004.855 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 252.678.419 258.479.177 284.327.095 312.759.804 312.759.804 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 16 16 252.678.419 16 258.479.177 16 284.327.095 16 312.759.804 16 312.759.804 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 523.652.000 523.652.000 523.652.000 523.652.000 523.652.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 108 108 523.652.000 108 523.652.000 108 523.652.000 0 523.652.000 108 523.652.000 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.171.291.000 8.467.093.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 856 856 6.000.000.000 856 6.000.000.000 856 7.000.000.000 856 8.171.291.000 856 8.467.093.000 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 300 300 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 300 300 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.667.600 786.667.600 786.667.600 786.667.600 786.667.600 Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 12 786.667.600 12 786.667.600 12 786.667.600 12 786.667.600 12 786.667.600 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 771.667.600 771.667.600 771.667.600 771.667.600 771.667.600 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 771.667.600 12 771.667.600 12 771.667.600 12 771.667.600 12 771.667.600 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.908.211.600 1.606.211.400 1.606.211.400 1.606.211.400 1.606.211.400 Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 45 45 1.908.211.600 45 1.606.211.400 45 1.606.211.400 45 1.606.211.400 45 1.606.211.400 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 92 92 92 92 92 92 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 19 19 19 19 19 19 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 2 2 2 2 2 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 25 25 25 25 25 25 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 546.411.600 641.411.400 641.411.400 641.411.400 641.411.400 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 92 92 546.411.600 92 641.411.400 92 641.411.400 92 641.411.400 92 641.411.400 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 87.800.000 87.800.000 87.800.000 87.800.000 87.800.000 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 19 19 87.800.000 19 87.800.000 19 87.800.000 19 87.800.000 19 87.800.000 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 215.000.000 217.000.000 217.000.000 217.000.000 217.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 45 45 215.000.000 45 217.000.000 45 217.000.000 45 217.000.000 45 217.000.000 4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 800.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 2 800.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 259.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 25 25 259.000.000 25 260.000.000 25 260.000.000 25 260.000.000 25 260.000.000 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.468.999.14 9 55.468.999.14 9 55.468.999.14 9 55.469.000.01 3 55.469.000.01 2 Prosentase Hak Keuangan dan Non Keuangan Anggota DPRD yang terpenuhi Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) 5 5 55.468.999.14 9 5 55.468.999.14 9 5 55.468.999.14 9 5 55.469.000.01 3 5 55.469.000.01 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) 55 55 55 55 55 55 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) 55 55 55 55 55 55 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 53.881.792.24 9 53.881.792.24 9 53.881.792.24 9 53.881.793.11 3 53.881.793.11 2 Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) 55 55 53.881.792.24 9 55 53.881.792.24 9 55 53.881.792.24 9 55 53.881.793.11 3 55 53.881.793.11 2 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.392.332.700 1.392.332.700 1.392.332.700 1.392.332.700 1.392.332.700 Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) 5 5 1.392.332.700 5 1.392.332.700 5 1.392.332.700 5 1.392.332.700 5 1.392.332.700 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 194.874.200 194.874.200 194.874.200 194.874.200 194.874.200 Terlaksananya Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) 55 55 194.874.200 55 194.874.200 55 194.874.200 55 194.874.200 55 194.874.200 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 Prosentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) 58 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 1.192.606.600 Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) 58 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 58 1.192.606.600 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 33.834.863.12 0 37.651.803.31 0 39.772.204.89 2 41.919.541.45 6 45.123.739.45 7 Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 100 100 111.399.200 100 119.995.320 100 129.451.052 100 139.852.357 100 139.852.357 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) 1 1 1 1 1 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 4 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) 4 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) 8 8 8 8 8 8 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 144 144 144 144 144 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Hubungan Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) 6 6 6 6 6 6 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) 6 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) 8 8 5.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) 144 144 5.000.000 144 5.000.000 144 5.000.000 5.000.000 144 5.000.000 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 21.399.200 29.995.320 39.451.052 49.852.357 49.852.357 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) 110 110 21.399.200 110 29.995.320 110 39.451.052 110 49.852.357 110 49.852.357 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) 55 55 55 55 55 55 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) 55 55 5.000.000 55 5.000.000 55 5.000.000 55 5.000.000 55 5.000.000 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) 110 110 5.000.000 110 5.000.000 110 5.000.000 110 5.000.000 110 5.000.000 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses 11.399.200 19.995.320 29.451.052 39.852.357 39.852.357 Terlaksananya Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) 3 3 11.399.200 3 19.995.320 3 29.451.052 3 39.852.357 3 39.852.357 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 100 100 33.723.463.92 0 100 37.531.807.99 0 100 39.642.753.84 0 100 41.779.689.09 9 100 44.983.887.10 0 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 84,14 90 91 92 95 95 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.544.697.600 2.048.929.920 2.908.783.872 3.335.546.386 3.335.546.386 Prosentase Fasilitasi Pelaksanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) 11 12 1.544.697.600 13 2.048.929.920 17 2.908.783.872 20 3.335.546.386 20 3.335.546.386 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) 7 10 12 15 19 19 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) 3 4 5 6 7 7 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program 306.070.000 306.070.000 422.244.450 457.823.895 457.823.895 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Pembentukan Peraturan Daerah Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) 11 12 306.070.000 13 306.070.000 17 422.244.450 20 457.823.895 20 457.823.895 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 791.228.400 1.286.864.600 2.021.088.370 2.401.870.134 2.401.870.134 Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) 7 10 791.228.400 12 1.286.864.600 15 2.021.088.370 19 2.401.870.134 19 2.401.870.134 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 336.000.000 336.000.000 336.000.000 336.000.000 336.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) 3 4 336.000.000 5 336.000.000 6 336.000.000 7 336.000.000 7 336.000.000 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD 111.399.200 119.995.320 129.451.052 139.852.357 139.852.357 Tersusunnya Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) 1 1 111.399.200 1 119.995.320 1 129.451.052 1 139.852.357 1 139.852.357 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD 32.178.766.32 0 35.482.878.07 0 36.733.969.96 8 38.444.142.71 3 41.648.340.71 4 Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) 1 1 32.178.766.32 0 1 35.482.878.07 0 1 36.733.969.96 8 1 38.444.142.71 3 1 41.648.340.71 4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 31.955.599.52 0 35.235.490.63 0 36.474.971.98 4 38.172.373.13 1 41.376.571.13 2 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) 1.211 1.211 31.955.599.52 0 1.211 35.235.490.63 0 1.211 36.474.971.98 4 1.211 38.172.373.13 1 1.211 41.376.571.13 2 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 68.078.000 68.078.000 68.078.000 68.078.000 68.078.000 Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) 1 1 68.078.000 1 68.078.000 1 68.078.000 1 68.078.000 1 68.078.000 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 38.502.400 52.168.000 52.168.000 52.168.000 52.168.000 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) 12 12 38.502.400 12 52.168.000 12 52.168.000 12 52.168.000 12 52.168.000 4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 116.586.400 127.141.440 138.751.984 151.523.582 151.523.582 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) 2 2 116.586.400 2 127.141.440 2 138.751.984 2 151.523.582 2 151.523.582 Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi yang berada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan oleh setiap bagian pada organisasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik. Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. Pengukuran pelaksanaan Renja Setwan dilakukan terhadap fasilitasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari indikator kinerja, target dan capaian target. Bagi Sekretariat DPRD, dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman seluruh pegawai guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat diperoleh melalui dukungan dan kemauan :

1.Komitmen kepemimpinan perangkat daerah;
2.Konsistensi;
3.Kerja keras dan kesungguhan seluruh pegawai Sekretariat DPRD;
4.Partisipasi antar bagian dan sub bagian;
5.Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
6.Kedisiplinan penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
7.Monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kinerja. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :
1.Seluruh Bagian, Sub Bagian dan pelaksana berkewajiban melaksanakan atau mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan berpartisipasi aktif. sebaik-baiknya;
2.Seluruh Bagian, Sub Bagian menjamin konsistensi dokumen perencanaan;
3.Setiap Bagian dan Sub Bagian berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan;
4.Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap bagian, sub bagian wajib melakukan pemantauan kegiatan dan sub kegiatan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala kepada kepala perangkat daerah;
5.Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RKPD ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target dan anggaran, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula. Rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berpedoman pada RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian rencana tindaklanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1.Melaksanakan rencana kerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing.
2.Merancang dan menyusun anggaran secara transparan, efektif, efisien, cermat, teliti dan terukur.
3.Melaksanakan seluruh program, kegiatan dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
4.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dan sub bagian secara intensif dalam rencana pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan untuk memperoleh tujuan kinerja yang lebih baik.
5.Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu adanya pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap implementasi rencana kerja ini.
8.Dinas Pendidikan Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Kinerja Tahunan Daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan, dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai penanggungjawab dan pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan 2025-2029 dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan penyelenggara dan pengelola pendidikan: dinas pendidikan kabupaten, dewan pendidikan, unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak. Maka setiap Perangkat Daerah harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Maka setiap Perangkat Daerah harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan kemudian menyusun Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
1.Tahap perumusan rancangan Rencana Kinerja (Renja) SKPD.
2.Tahap penyajian rancangan Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Rencana Kinerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kinerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan, selaras dengan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. 1.2. Landasan Hukum
1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);
19.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 180);
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
29.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
34.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
36.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
37.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
40.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 8/100.3.4/1060/I/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) adalah sebagai panduan dan arahan bagi Dinas Pendidikan dalam rangka mencapai target sasaran melalui dokumen perencanaan. Rencana Kinerja (Renja) ini berisi gambaran atas rencana pokok yang akan dilakukan Dinas Pendidikan selama satu tahun. Maksud disusunnya Rencana Kinerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang dalam bentuk tujuan, strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikan.
2.Memberi panduan dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan selama satu tahun sesuai dengan RPJM secara terarah dan terukur
3.Memberi panduan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk merencanakan dan melaksanakan prioritas program tahunan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang.
4.Menciptakan integritas, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang.
5.Mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelayanan pendidikan.
6.Mendapatkan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.
7.Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja terhadap unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
8.Memudahkan penilaian dari hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui realisasi target yang telah dicapai. Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai penjabaran RPJPN dan RPJMN bidang Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan sebagai obyektivasi visi dan misi Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 ini secara kelembagaan merupakan pedoman utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Dengan Rencana Kinerja (Renja) ini maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun di depan dapat dijabarkan dengan tahapan yang sistematis dan capaian yang terukur. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129, bahwa Sistematika Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

a.Faktor- faktor yang menjadi bahan perimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti misalnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d.Tabel rencana program dan Kegiatan berdasarkasn hasil pengerjaan table T-C, 33 Lampiran Permendagri 86/2017 BAB IV. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN Berisi indikator dan target kinerja beserta pendanaan program kegiatan dan sub kegiatan BAB V. PENUTUP Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan merujuk pada pasal 127 ayat 2 dimana penyusunan Renja tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan (n-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 2 yang bertujuan untuk memastikan rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. 1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. 3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. 6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah merealisasikan anggaran APBD Tahun 2024, termasuk Perubahan Anggaran, dengan pagu sebesar Rp 1.948.068.596.140 dan realisasi sebesar Rp 1.904.749.274.666. Berikut disajikan rekapitulasi realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024: Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN LEBIH/ (KURANG) JUMLAH (Rp) (%) JUMLAH (Rp) (%) BELANJA DAERAH 1.948.068.596.140 1.904.749.274.666 97,78 43.319.321.474 2,22 BELANJA OPERASI 1.709.030.135.797 1.675.486.679.294 98,04 33.543.456.503 1,96 Belanja Pegawai 1.099.510.831.737 1.083.296.464.590 98,53 16.214.367.147 1,47 Belanja Barang dan Jasa 432.329.682.560 414.863.319.865 95,96 17.466.362.695 4,04 Belanja Hibah 169.494.421.500 169.672.694.839 100,11 -178.273.339 -0,11 Belanja Bantuan Sosial 7.695.200.000 7.654.200.000 99,47 41.000.000 0,53 BELANJA MODAL 239.038.460.343 229.262.595.372 95,91 9.775.864.971 4,09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.580.280.048 82.246.093.122 94,99 4.334.186.926 5,01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 124.704.309.554 121.044.125.200 97,06 3.660.184.354 2,94 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.447.722.141 25.827.377.050 94,10 1.620.345.091 5,90 Belanja Modal Aset Lainnya 306.148.600 145.000.000 47,36 161.148.600 52,64 Tabel 2.2 Rincian Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 No. PROGRAM INDIKATOR 2024 2025 Target RKPD Realisasi Target RKPD Realisasi s/d Triwulan II 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil AKIP OPD 80,71 79,55 80,81 0 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100 111,02 100 99,59 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 100 97,76 100 97,79 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 100 94,87 100 72,07 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Kesetaraan 100 88,32 100 69,79 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 100 100,00 100 0 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 90 90,00 91 0 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 80 80,00 85 0 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 75 75,00 77 0 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98,83 46,53 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Tingkat pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen dan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) kompetensi pegawai (%) Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan sarpras kantor (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 Hasil AKIP OPD 80,91 79,55 80,71 79,55 98,56 80,81 25,00 30,94 1.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.023 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 100,00 111,02 100,00 111,02 111,02 100,00 99,59 99,59 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) pendidikan dasar Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100,00 97,76 100,00 97,76 97,76 100,00 97,79 97,79 Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100,00 94,87 100,00 94,87 94,87 100,00 72,07 72,07 Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100,00 88,32 100,00 88,32 88,32 100,00 69,79 69,79 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.02. 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlayani 1.038 1.026 1.038 1.026 98,84 1.038 1.026 98,84 1.01.02. 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlayani 463 438 463 438 94,60 463 438 94,60 1.01.02. 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan PAUD yang Terlayani 1.360 1.388 1.360 1.388 102,06 1.360 1.388 102,06 1.01.02. 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terlayani 85 71 85 71 83,53 85 71 83,53 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum lokal yang dikembangkan 100 100 100 100 100,00 100 25 25 1.01.03. 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 80 100 100 100 100,00 30 30 100,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 92 90 90 90 100,00 91 25 27 01.01.2. 04.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang merata 6 2 2 2 100,00 2 - - 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 90 80 80 80 100,00 85,00 25,00 29,41 01.01.2. 05.01 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar 90 80 80 80 100,00 80,00 25,00 31,25 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 01.01.2. 05.02 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Satuan Pendidikan yang melakukan Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarkan oleh Masyarakat 79 75 75 75 100,00 77,00 25,00 32,47 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diresmikan pada Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Dikukuhkan dengan:
7. 1.Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2004.
8. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 02).
10. 4.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
11. 5.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membentuk lembaga pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
12. 1.Kepala Dinas
13. 2.Sekretariat A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian B. Kelompok Jabatan Fungsional
14. 3.Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini B. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
15. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Dasar; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
16. 5.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
17. 6.Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra B. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
18. 7.UPTD Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang A. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
19. 1.Kepala Dinas 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d.pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merumuskan program kerja DISDIK;
b.mengoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pendidikan;
c.membina pegawai di lingkungan DISDIK untuk meningkatkan kinerja pegawai;
d.mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, memantau dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
e.menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
f.mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
g.melaporkan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di bidang pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretariat Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan mengendalikan tugas kesekretariatan 2) Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.penyiapan pengendalian yang berkaitan degan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan;
d.penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
f.penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
g.penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- goverment;
h.penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
i.pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
d.mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusun rencana pembagunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis daerah;
f.mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DISDIK;
g.mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DISDIK;
h.mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
k.mengatur administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
l.mengatur administarsi kepegawaian perangkat daerah; m.mengatur administarsi umum perangkat daerah; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana DISDIK;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
d.melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
e.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian;
f.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
g.memfasilitasi pemulangan pegawai yang pension serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
h.memfasilitasi pemindahan tugas asn;
i.melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
j.melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggadaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
k.melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
l.melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik;
m.melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
n.melaksanakan administrasi/penatausahan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis disdik, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
o.melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, administrasi/penatausahaan barang milik daerah, serta penyusunan laporan barang milik daerah;
p.memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
q.memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan asset tetp lainnya, pengadaan asset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
r.memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi disdik serta kunjungan tamu;
s.memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
t.melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
u.menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
v.mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
w.menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
x.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;
y.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
z.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 3.Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal; 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan kesetaraan;
c.pengendalian program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan yang meliputi formasi, rotasi, mutasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik, dan tenaga kependidikan;
d.pembimbingan pegawai dilingkungan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
e.pengelolaan administrasi bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal dan kesetaraan;
g.melaksanakan pelaporan hasil program kegiatan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
c.memberi petunjuk program pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
g.melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
i.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar. 2) Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan sekolah dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaaan pendidikan sekolah dasar;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar.
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendididkan sekolah dasar;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.memberi petunjuk program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.mengevaluasi kegiatan program pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
i.mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
k.melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 5.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
g.pembinana pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksnakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolan Penddikan Menengah Pertama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama;
c.memberi petunjuk program pengelolaan pendidikan menengah pertama;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.mengoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menegah petama;
k.melakasanakan penyediaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manejemen sekolah menengah pertama;
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 6.Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kegiatan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.penyiapan pengendalian bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.penyiapan bimbingan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.pengelolaan adminstrasi bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
h.pelaporan di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakn tugas dan fungsi Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencakana perumusan kebijakan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
b.membagi tugas program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.memberi petunjuk program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.mengatur program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
g.mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
l.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 7.UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsioanal
2. 1.UPTD
a.Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan DISDIK dapat di bentuk UPTD.
b.UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
c.UPTD dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau jam tertentu.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetukan oraganisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
1. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
b.Pejabaat Fungsional dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.
c.Dalam hal Pejabat Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior.
d.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya
e.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi.
f.Jumlah pegawai yang dalam setiap jenis Jabatan Fungsional pada DISDIK ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
g.Jumlah Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Perangkat Daerah di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Selama periode pelaporan ini, Dinas Pendidikan sebagai leading sector telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Pelayanan di bidang pendidikan akan terus difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pengembangan sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah akan terus meningkat guna mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019 – 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2024- 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1 Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah IKU 65, 00 68, 00 70, 00 71, 00 72, 00 80, 71 80, 81 80, 91 64, 95 64, 59 71, 06 80, 51 73, 40 79,55 99,9 2 94,99 101,51 113,39 101,94 98,32 2 Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 0,0 0 10 0,0 0 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100,0 0 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B. Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas Indeks Pendidikan IKU - - - 0,6 8 0,6 8 0,6 9 0,7 0 0,7 1 0 0 0 0,6 8 0,6 8 0,68 - - - 100,00 100,00 95,77 Rata-rata Lama Sekolah IKU - - - 8,9 2 9,2 2 9,5 2 9,8 2 10, 12 8,2 8 8,3 9 8,6 1 8,9 2 8,9 3 9,06 - - - 100,00 96,85 89,53 Harapan Lama Sekolah IKU - - - 12, 85 12, 86 12, 87 12, 88 12, 89 12, 81 12, 82 12, 84 12, 85 12, 87 12,88 - - - 100,00 100,08 99,92 1 Angka Partisipasi Kasar (PAUD) 37, 50 39, 00 41, 50 43, 00 44, 50 100 ,00 100 ,00 100 ,00 40, 30 47, 00 21, 07 83, 11 85, 38 92,11 107, 47 120,51 50,77 193,28 191,87 92,11 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 96, 64 97, 14 97, 64 98, 14 98, 64 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 7,8 7 10 3,3 103 ,69 104 ,12 105 ,94 104,4 7 111, 62 106,34 106,20 106,09 107,40 104,47 3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B 89, 16 89, 66 90, 16 90, 66 91, 16 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 3,1 4 10 3,3 3 102 ,57 106 ,93 106 ,78 107,3 4 115, 68 115,25 113,76 117,95 117,13 107,34 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 84, 50 85, 50 92, 50 93, 50 94, 50 100 ,00 100 ,00 100 ,00 98, 98 98, 71 99, 11 95, 3 95, 61 95,46 117, 14 115,45 107,15 101,93 101,17 95,46 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 65, 15 65, 80 75, 30 77, 30 79, 30 100 ,00 100 ,00 100 ,00 81, 62 80, 86 85, 38 86, 13 89, 93 79,45 125, 28 122,89 113,39 111,42 113,40 79,45 6 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A 100 100 100 100 100 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 0 10 0 99, 83 99, 17 99, 11 99,93 100, 00 100,00 99,83 99,17 99,11 99,93 7 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 100 100 100 100 100 100 ,00 100 ,00 100 ,00 97, 19 97, 69 97, 9 96, 57 92, 87 95,6 97,1 9 97,69 97,90 96,57 92,87 95,60 8 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0 2 0,0 3 0,0 3 0,1 3 0,1 0,13 2,00 3,00 3,00 13,00 10,00 13,00 9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0 6 0,0 4 0,0 3 0,0 6 0,0 5 0,05 6,00 4,00 3,00 6,00 5,00 5,00 10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 10 0 100 100 100 100 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 10 0 100 100 100 100 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97 91, 37 100 100 100 97,0 0 97,00 91,37 100,00 100,00 100,00 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 100 96, 69 97, 19 85, 93 91, 99 88, 58 84,14 96,6 9 97,19 85,93 91,99 88,58 84,14 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 100 100 84, 03 84, 08 114 ,93 100 100 ,78 103,9 84,0 3 84,08 114,93 100,00 100,78 103,90 15 Rasio Siswa/Kelas untuk pendidikan SD 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 30 1 : 29 1 : 30 1 : 29 1 : 29 1 : 29 97,7 8 98,88 97,78 98,88 98,88 101,14 16 Rasio Siswa/Kelas untuk pendidikan SMP 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 25 1 : 32 1 : 37 1 : 33 1 : 32 1 : 33 108, 24 100,00 94,85 98,92 100,00 101,09 17 Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1 : 27 1 : 25 1 : 25 1 : 26 1 : 26 1 : 27 91,9 5 94,12 94,12 93,02 93,02 108,75 18 Rasio guru terhadap murid pendidikan SMP 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1 : 25 1 : 24 1 : 26 1 : 23 1 : 23 1 : 23 94,1 2 95,24 93,02 96,39 96,39 103,75 20 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki - - - - - - - - 96, 8 96, 82 96, 85 99, 80 99, 96 99,96 - - - - - - 21 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) - - - - - - - - 96, 8 96, 82 97, 24 96, 35 98, 58 98,58 - - - - - - 22 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - - - - - - - - 74 00 61 43 105 94 477 9 490 9 4909 - - - - - - C. Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari- hari. No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran - 5.0 00 10. 000 10. 000 10. 000 - - - - - 10. 000 10. 000 146 73 - - - 100,00 100,00 146,73 - D. Indikator Capaian SPM APS PAUD I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 68, 03 71, 07 70, 21 72, 07 64,99 70,21 72,07 91,45 APS DASAR I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 99, 23 99, 48 98, 13 98, 78 98,99 98,13 98,78 99,51 APS KESETARAAN I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 14, 19 14, 95 0,1 2 9,7 0 13,43 0,12 9,70 89,83 LITERASI SD I K K 50, 71 51, 59 56, 68 58, 67 61, 17 51, 59 58, 16 56,17 101,74 112,74 91,83 LITERASI SMP I K K 60, 22 60, 03 66, 53 67, 95 69, 05 39, 54 63, 14 66,85 65,66 105,18 96,81 NUMERASI SD I K K 37, 33 39, 54 42, 79 53, 82 56, 72 60, 03 45, 97 50,92 160,81 116,26 89,77 NUMERASI SMP I K K 53, 66 52, 97 62, 90 62, 01 63, 51 52, 97 57, 41 60,51 98,71 108,38 95,28 PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B I K K 63, 61 54, 58 56, 71 57, 21 49, 65 54, 58 49, 02 48,64 85,80 89,81 97,97 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROPORSI GURU PAUD S1/D4 I K K 68, 00 55, 16 56, 71 57, 21 61, 00 55, 16 55, 01 55,01 81,12 99,73 90,18 IKLIM INKLUSIVITAS SD I K K 73, 76 76, 76 61, 16 64, 05 61, 68 81, 91 54, 46 56,68 111,05 70,95 91,89 IKLIM INKLUSIVITAS SMP I K K 72, 94 75, 94 60, 20 62, 72 59, 54 72, 94 53, 84 54,74 100,00 70,90 91,94 IKLIM KEAMANAN SD I K K 81, 91 85, 31 76, 03 77, 80 74, 43 81, 91 72, 26 72,63 100,00 84,70 97,58 IKLIM KEAMANAN SMP I K K 75, 96 80, 96 71, 54 73, 21 69, 70 75, 96 65, 07 66,70 100,00 80,37 95,70 IKLIM KEBHINEKAAN SD I K K 86, 23 80, 28 72, 02 77, 02 69, 70 86, 23 70, 70 67,70 100,00 88,07 97,13 IKLIM KEBHINEKAAN SMP I K K 75, 42 77, 42 70, 07 71, 59 68, 63 75, 42 68, 54 66,63 100,00 88,53 97,09 Sumber : Dinas Pendidikan, 2024 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terdapat 4 indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Predikat nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada indikator yang tersebut di atas, terdapat indikator tentang akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang perlu untuk dikaji dan dievaluasi kembali terkait penentuan indikatornya karena dinilai masih sangat umum hanya mengukur Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dari peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan. Sehingga dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, hampir semua indikator urusan pendidikan telah mencapai lebih dari 100%. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga telah melakukan penyesuaian dalam menetapkan Indikator Kinerja Urusan dengan menggali akar permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada standar pelayanan minimal dalam urusan pendidikan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada pasal 3 ayat 2 berbunyi “Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas: a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar dan c. Pendidikan Kesetaraan”. Demikian halnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar dan c. Pendidikan Kesetaraan”. Tabel 2.5 Capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 No. Indikator SPM 2022 2023 2024
1. 1.APS PAUD 70,2 1 72,0 7 64,9 9
2. 2.APS DASAR 98,1 3 98,7 8 98,9 9
3. 3.APS KESETARAAN 0,12 9,7 13,4 3
4. 4.LITERASI SD 51,5 9 58,1 6 56,1 7
5. 5.LITERASI SMP 39,5 4 63,1 4 66,8 5
6. 6.NUMERASI SD 60,0 3 45,9 7 50,9 2
7. 7.NUMERASI SMP 52,9 7 57,4 1 60,5 1
8. 8.PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B 54,5 8 49,0 2 48,6 4
9. 9.PROPORSI GURU PAUD S1/D4 55,1 6 55,0 1 55,0 1
10. 10.IKLIM INKLUSIVITAS SD 81,9 1 54,4 6 56,6 8
11. 11.IKLIM INKLUSIVITAS SMP 72,9 4 53,8 4 54,7 4
12. 12.IKLIM KEAMANAN SD 81,9 1 72,2 6 72,6 3
13. 13.IKLIM KEAMANAN SMP 75,9 6 65,0 7 66,7 Sumber : Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Merujuk terhadap hasil capaian SPM menurut Rapor Pendidikan, partisipasi warga negara pada pendidikan dasar usia 7-15 tahun memiliki nilai capaian tertinggi yaitu 98,99% jika dibandingkan dengan partisipasi pendidikan PAUD dan Kesetaraan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dimana Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2018 berfokus kepada partisipasi, ketersediaan dan kualitan barang/jasa, ketersediaan dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Partisipasi siswa, kepemilikan sertifikat pendidik, pelengkapan dasar (buku, modul dan lainnya). Hal itu juga mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik seperti Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, fokus SPM pendidikan bergeser dari sekadar akses dan ketersediaan layanan menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. Indikator- indikator utama meliputi:
14. 1.Literasi dan Numerasi: Kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung;
15. 2.Iklim Keamanan dan Inklusivitas: Lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua siswa;
16. 3.Kualitas Pendidik: Kualifikasi dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa
17. 14.IKLIM KEBHINEKAAN SD 86,2 3 70,7 67,7
18. 15.IKLIM KEBHINEKAAN SMP 75,4 2 68,5 4 66,6 3 pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan dilematis dalam proses pembangunan yang menimbulkan celah atau gap expectation antara hasil capaian kinerja pembangunan dengan kondisi yang diharapkan dalam periode perencanaan. Kesenjangan yang ditimbulkan merupakan dampak dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Mencermati kondisi capaian kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, beberapa dimensi pembangunan menunjukan hasil capaian kinerja yang cukup baik, namun beberapa aspek pembangunan lainnya masih menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan upaya pembangunan yang lebih terarah dan terpadu secara berkelanjutan. Adapun permasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dewasa ini sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L
19. 1.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
20. 1.Masih kurangnya kuantitas pendidik dan tenaga kependidika n yang sesuai dengan kompetensi minimal Urbanisasi Global dan Demografi Penduduk Dunia Ketimpang an distribusi dan kualitas guru Kualitas dan distribusi guru tidak merata Distribusi dan Kualitas guru Belum merata
21. 2.Distribu si pendidik dan tenaga kependidika n belum merata Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L
22. 3.Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
23. 4.Belum tersedianya kebijakan daerah yang terbarukan 2 Belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik 1. Menurunnya karakter siswa dalam hal spiritual, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi dan kebhinekaan global Kemanusiaan universal dan kewarganegar aan global Tantangan kualitas SDM dalam penguatan karakter dan ideologi kebangsaa n Pergesera n Budaya dan Tantangan Pendidika n Karakter Belum Optimalny a karakter peserta didik
24. 2.Masih terjadi perundunga n, kekerasan dan penyalahgun aan narkotika di Satuan Pendidikan 3 Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat
25. 1.Minat baca masyarakat yang masih rendah Pendidikan di Tengah Perkembanga n Teknologi Transform asi digital dan revolusi industri Masih Rendahny a Literasi dan Numerasi Siswa Masih Rendahny a Capaian Literasi dan Numerasi
26. 2.Kurangny a akses masyarakat terhadap buku fisik/digital 4 Kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendidikan
27. 1.Penyedia an sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi Perubahan Lanskap Lapangan Kerja dan Perubahan Iklim Perubaha n iklim dan isu lingkunga n hidup Ketimpang an Sarpras dan Digitalisas i Sekolah Infrastruk tur Pendidika n yang Tidak Merata N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L yang berkualitas Standar Pelayanan Minimal 5 Belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas
28. 1.Masih terbatasnya akses peserta didik penyandang disabilitas dalam Pendidikan Perubahan Lanskap Lapangan Kerja dan Perubahan Iklim Perubaha n iklim dan isu lingkunga n hidup Ketimpang an Sarpras dan Digitalisas i Sekolah Kesenjang an Akses dan Kualitas Pendidika n antar Wilayah
29. 2.Masih terdapat siswa yang putus sekolah pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tanger ang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar 99,4 8 921.124.928. 928 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tangera ng Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar 99,48 921.124.928.9 28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 71,0 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 71,07 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraa n 14,9 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan 14,95 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik 64,2 6 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 28,5 6 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 28,56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tanger ang Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik 7.44 1 495.598.830. 214 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tangera ng Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik 7.441 495.598.830.2 14 Iklim Inklusivitas SD 61,6 8 Iklim Inklusivitas SD 61,68 Iklim Keamanan SD 74,4 3 Iklim Keamanan SD 74,43 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Meningkatnya Literasi SD 61,1 7 Meningkatnya Literasi SD 61,17 Meningkatnya Numerasi SD 56,7 2 Meningkatnya Numerasi SD 56,72 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tanger ang Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik 450 7 353.325.017. 614 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tangera ng Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik 4507 353.325.017.6 14 Iklim Inklusivitas SMP 59,5 4 Iklim Inklusivitas SMP 59,54 Iklim Keamanan SMP 69,7 0 Iklim Keamanan SMP 69,70 Meningkatnya Literasi SMP 69,0 5 Meningkatnya Literasi SMP 69,05 Meningkatnya Numerasi SMP 63,5 1 Meningkatnya Numerasi SMP 63,51 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tanger ang Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 61,0 0 48.737.013.7 00 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tangera ng Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 61,00 48.737.013.70 0 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 49,6 5 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 49,65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan Kab. Tanger ang Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan 30,4 2 23.464.067.4 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan Kab. Tangera ng Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan 30,42 23.464.067.40 0 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 35,0 4 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 35,04 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 2 PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM Kab. Tanger ang Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 43,5 5 552.840.400 PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM Kab. Tangera ng Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 43,55 552.840.400 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tanger ang Iklim Kebinekaan SD 69,7 0 552.840.400 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tangera ng Iklim Kebinekaan SD 69,70 552.840.400 Iklim Kebinekaan SMP 68,6 3 Iklim Kebinekaan SMP 68,63 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tanger ang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 91,6 4 700.062.100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tangera ng Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 91,64 700.062.100 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tanger ang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 21.4 68 700.062.100 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tangera ng Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 21.468 700.062.100 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 4 PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tanger ang Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui 81,5 8 302.350.700 PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tangera ng Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui 81,58 302.350.700 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tanger ang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 276 150.864.000 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tangera ng Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 276 150.864.000 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tanger ang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 731 151.486.700 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tangera ng Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 731 151.486.700 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik 100, 00 1.285.149.08 5.683 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik 100,00 1.285.149.085 .683 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 100, 00 727.413.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 100,00 727.413.500 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100, 00 1.257.289.18 7.312 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.257.289.187 .312 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100, 00 312.071.100 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 312.071.100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100, 00 1.583.374.80 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 1.583.374.800 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100, 00 3.066.087.00 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 3.066.087.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 100, 00 1.021.876.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan 100,00 1.021.876.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100, 00 21.149.075.9 71 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 21.149.075.97 1 Sesuai dengan RKPD Tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memfokuskan arah kebijakan pada efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan disesuaikan kembali, sedangkan program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta penguatan data pendidikan tetap menjadi fokus utama. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan dasar di bidang pendidikan, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n 1 2 3 4 5 6 7 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Persen 99,48 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Persen 71,07 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetara an Persen 14,95 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Persen 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Persen 28,56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tangerang Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Nilai 7.441 Iklim Inklusivitas SD Nilai 61,68 Iklim Keamanan SD Nilai 74,43 Meningkatnya Literasi SD Nilai 61,17 Meningkatnya Numerasi SD Nilai 56,72 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tangerang Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Nilai 4507 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 59,54 Iklim Keamanan SMP Nilai 69,70 Meningkatnya Literasi SMP Nilai 69,05 Meningkatnya Numerasi SMP Nilai 63,51 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tangerang Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Nilai 61,00 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B Nilai 49,65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Kab. Tangerang Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Nilai 30,42 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan Nilai 35,04 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Kab. Tangerang Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Nilai 43,55 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tangerang Iklim Kebinekaan SD Nilai 69,70 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 68,63 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 Nilai 91,64 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tangerang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 Orang 21.468 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui Nilai 81,58 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Lembag a 276 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Lembag a 731 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik Persen 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Persen 100,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Persen 100,00 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100,00 Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
30. 1.Mempedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045;
31. 2.Menselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
32. 3.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2026;
33. 4.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026;
34. 5.Memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan rencana target capaian tahun 2025;
35. 6.Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
36. 7.Memperhatikan indikator dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) san Sustainable Development goals tahun 2016-2030;
37. 8.Mempedomani Rancangan Awal RPJMD Tatun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tangerang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD STRATEGI RENSTRA PD AKAR MASALAH ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD 1 2 3 4 5 6 1 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas
38. 1.Rasio murid dan guru belum ideal Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
39. 2.Kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi
40. 3.Masih ada sekolah dasar/smp dengan kondisi gedung kurang layak
41. 4.Keterbatasan anggaran pembangunan dan perawatan sarana pendidikan"
42. 5.Masih ada wilayah tanpa lembaga PAUD
43. 6.Keterbatasan tenaga pendidik PAUD yang kompeten
44. 7.Belum seluruh PAUD memenuhi Standar Nasional Pendidikan
45. 8.Keterbatasan anggaran untuk pengembangan PAUD"
46. 9.Jumlah lembaga PKBM masih sedikit
47. 10.Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan 2 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan
48. 11.Keterbatasan dukungan fasilitas dan SDM pada lembaga non-formal" Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum 3 Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif
49. 12.Masih terbatasnya jumlah guru pendidikan khusus Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif 4 Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
50. 13.Fasilitas pendidikan belum ramah bagi penyandang disabilitas Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD STRATEGI RENSTRA PD AKAR MASALAH ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD dan kependidikan sesuai kompetensi pendidik dan kependidikan dan kependidikan sesuai kompetensi 5 Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
51. 14.Kurangnya pelatihan untuk guru dalam layanan pendidikan khusus" Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan 6 Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
52. 15.Belum semua guru menguasai media pembelajaran digital Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 7 Pendidikan menjunjung nilai budaya dan karakter bangsa. Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama
53. 16.Akses internet dan perangkat TIK belum merata Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif 8 Mengintegrasikan nilai- nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan
54. 17.Terbatasnya pelatihan TIK untuk pendidik" Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pusat transformasi, sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang merata dan inklusif. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong terciptanya akses pendidikan yang luas di seluruh jenjang, peningkatan hasil belajar yang berkualitas, serta pemerataan mutu pendidikan tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan pendidikan juga mendukung pemajuan kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa dengan memperkuat integrasi nilai-nilai luhur budaya dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal dan adaptasi terhadap nilai- nilai global secara positif. Transformasi ekosistem pendidikan menjadi aspek penting yang terus diperkuat. Paradigma lama yang kaku dan administratif digantikan oleh pendekatan yang lebih fleksibel, partisipatif, dan kolaboratif. Sekolah diharapkan menjadi ruang belajar yang menyenangkan dengan kepemimpinan terbuka dan keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui strategi ini, pendidikan diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat nilai kebangsaan, dan mendorong inovasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan beberapa pernyataan Visi dari Kabupaten Tangerang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING.” Adapun misi Kabupaten Tangerang dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut :
55. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
56. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
57. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
58. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
59. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
60. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berperan dalam mendukung misi ke IV, tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dan sasarannya adalah Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pendidikan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Target Tahun K et . 2 2025 2 2026 2 2027 2 2028 2 2029 2 2030 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan 0 0.68 0 0.69 0 0.69 0 0.70 0 0.71 0 0.72 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9 9.63 9 9.88 1 10.13 1 10.39 1 10.6 6 1 10.9 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) 1 13.4 3 1 13.6 3 1 13.83 1 14.03 1 14.2 4 1 14.4 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik NILAI SAKIP OPD 8 80.5 5 8 81.5 5 8 82.55 8 83.55 8 84.5 5 8 85.5 5 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 “TERWUJUDN YA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” (Tangerang Sejahtera. Semakin Gemilang) Mewujudk an Pendidikan yang Berkualita s Meningk atkan Kualitas Pendidik an Masyara kat Indeks Pendidik an penjelasan : Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Nilai 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 Menin gkatny a Pelaya nan Pendid ikan Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) penjelasan Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Nilai 9,06 9,63 9,88 10,13 10,39 10,66 10,93 10,93 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversika n ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungka n adanya kejadian pengulangan kelas. Harapan Lama Sekolah (HLS) penjelasan : Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Tahun 12,88 13,43 13,63 13,83 14,03 14,24 14,45 14,45 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Menin gkatny a Kualita s Penyel enggar aan Pelaya nan Publik NILAI SAKIP OPD penjelasan : Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP diketahui melalui hasil evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP Nilai 79,55 80,55 81,55 82,55 83,55 84,55 85,55 85,55 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang wajib kepada masyarakat. Capaian ini didukung melalui pelaksanaan program prioritas yang mencakup berbagai urusan, antara lain :
61. 1.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun, jumlah anak yang dilayani, dan mutu layanan melalui akreditasi PAUD serta kualifikasi guru.
62. 2.Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Mengukur angka partisipasi usia 7–15 tahun, cakupan penerima layanan, dan mutu layanan yang mencakup literasi, numerasi, serta iklim sekolah (keamanan, kebhinekaan, inklusivitas).
63. 3.Pendidikan Kesetaraan Menyasar usia 7–18 tahun yang belum sekolah, dengan fokus pada partisipasi dan pemenuhan mutu layanan. Ketiga urusan tersebut didukung program prioritas daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun sebagai kelanjutan dari arah kebijakan Renstra 2025–2029. Fokus utama Renja tahun ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator prioritas seperti RLS, HLS, literasi, numerasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak dan inklusif. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada tujuan utama Dinas Pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dengan sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan pada semua jenjang dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan telah diakomodir dalam kegiatan Dinas Pendidikan, yang pelaksanaannya dirancang secara bertahap selama tiga tahun. Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.207.829.267.811 2.253.500.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.207.829.267.811 2.253.500.000.000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kab. Tangerang 99,48 921.124.928.928 APBD 99,72 972.098.273.536 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Kab. Tangerang 71,07 APBD 74,11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan Kab. Tangerang 14,95 APBD 15,72 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 64,26 APBD 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Kab. Tangerang 28,56 APBD 28,56 1.01.02.2. 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 7.441 495.598.830.214 APBD 7.691 563.788.721.390 Iklim Inklusivitas SD Kab. Tangerang 61,68 APBD 64,18 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Iklim Keamanan SD Kab. Tangerang 74,43 APBD 75,33 Meningkatnya Literasi SD Kab. Tangerang 61,17 APBD 67,67 Meningkatnya Numerasi SD Kab. Tangerang 56,72 APBD 59,62 1.01.02.2. 02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 4507 353.325.017.614 APBD 4.607 332.618.426.046 Iklim Inklusivitas SMP Kab. Tangerang 59,54 APBD 61,94 Iklim Keamanan SMP Kab. Tangerang 69,70 APBD 71,20 Meningkatnya Literasi SMP Kab. Tangerang 69,05 APBD 70,15 Meningkatnya Numerasi SMP Kab. Tangerang 63,51 APBD 65,01 1.01.02.2. 03 Pengelolaan Pendidikan PAUD Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Kab. Tangerang 61,00 48.737.013.700 APBD 61,76 54.656.643.700 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B Kab. Tangerang 49,65 APBD 50,33 1.01.02.2. 04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Kab. Tangerang 30,42 23.464.067.400 APBD 30,72 21.034.482.400 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan Kab. Tangerang 35,04 APBD 35,34 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kab. Tangerang 43,55 552.840.400 APBD 58,55 1.052.840.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Kurikulum Muatan Lokal 1.01.03.2. 01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Iklim Kebinekaan SD Kab. Tangerang 69,70 552.840.400 APBD 70,70 1.052.840.000 Iklim Kebinekaan SMP Kab. Tangerang 68,63 APBD 69,63 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 Kab. Tangerang 91,64 700.062.100 APBD 92,64 700.000.000 1.01.04.2. 01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 Kab. Tangerang 21.468 700.062.100 APBD 21.818 700.000.000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui Kab. Tangerang 81,58 302.350.700 APBD 82,58 300.000.000 1.01.05.0 2.01 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Kab. Tangerang 276 150.864.000 APBD 291 150.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1.01.05.0 2.02 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Kab. Tangerang 731 151.486.700 APBD 743 150.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik Kab. Tangerang 100,00 1.285.149.085.683 APBD 100,00 1.279.348.886.464 1.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 727.413.500 APBD 100,00 790.000.000 1.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.257.289.187.312 APBD 100,00 1.268.661.339.127 1.01.01.2. 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Kab. Tangerang 100,00 312.071.100 APBD 100,00 253.650.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.583.374.800 APBD 100,00 547.356.000 1.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 3.066.087.000 APBD 100,00 3.363.949.920 1.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.021.876.000 APBD 100,00 2.134.075.800 1.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 100,00 21.149.075.971 APBD 100,00 3.598.515.617
64. 1.Pendukung pelayanan administrasi pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang seperti kebutuhan operasional kantor, sarana dan prasarana kantor, sarana dan prasarana aparatur, perencanaan dan pelaporan.
65. 2.Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti pengadaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pendukung pendidikan seperti laboratorium, UKS, Perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, sanitasi sekolah, halaman sekolah dan fasilitas pendukung seperti mebel, alat peraga dan alat peraktik siswa.
66. 3.Pendukung pelayanan pendidikan kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan minat dan bakat siswa, peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum merdeka, sekolah penggerak dan guru penggerak. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029.
67. 4.Pemenuhan layanan untuk peserta didik yang sedang bersekolah maupun yang putus sekolah dalam bentuk beasiswa MBR (Mayarakat Berpenghasilan Rendah). Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah. Tabel 4.1 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan SETARA 1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Indeks Mutu Pendidikan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swas Sumber: RPJMD kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Rencana Program dan Kegiatan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 mencakup 5 program, 15 kegiatan, dan 126 sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DINAS PENDIDIKAN 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik - 100 Persen 1.285.149.085.683,00 - 1.279.348.886.464 1.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi - 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 727.413.500,00 - 790.000.000 DINAS PENDIDIKAN Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 132.657.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 23.658.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 33.997.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 16.998.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.677.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan 16.063.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 26.860.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 321.728.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 134.774.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.257.289.187.312,00 - 1.268.661.339.127 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9375 Orang/bulan 1.256.657.057.312,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 109.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5 Laporan 522.980.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1.01.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 2 Laporan 100 Persen 312.071.100,00 - 253.650.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 71.172.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 240.899.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Dokumen 280 Orang 25 Orang 100 Persen 1.583.374.800,00 - 547.356.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 499.709.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 593.275.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 80.430.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 280 Orang 409.960.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Persen 3.066.087.000,00 - 3.363.949.920 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 32.968.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Bangunan Kantor yang Disediakan 1.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.158.892.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 76.485.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 256.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 400.902.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 140.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 100.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 1.021.876.000,00 - 2.134.075.800 DINAS PENDIDIKAN yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 21.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 592.236.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 408.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 7 Unit 21 Unit 105 Unit 100 Persen 21.149.075.971,00 - 3.598.515.617 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 924.179.964,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 7 Unit 20.045.500.007,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 105 Unit 179.396.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 2, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar - 14,95 Persen 28,06 Persen 62,26 Persen 71,07 Persen 99,48 Persen 921.124.928.928,00 - 972.098.273.536 1.01.02.2. 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 7441 Nilai 61,68 Nilai 74,43 Nilai 16 Paket 2 Dokumen 29 Kegiatan 1 Kegiatan 273 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan 60 Paket 260 Orang 0 Ruang 1200 Orang 495.598.830.214,00 - 563.788.721.390 DINAS PENDIDIKAN Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 39923 Peserta Didik 220 Orang 0 Ruang 0 Ruang 97 Ruang Kelas 950 Satuan Pendidikan 2175 Peserta Didik 61,17 Nilai 56,72 Nilai Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Meningkatnya Literasi SD Meningkatnya Numerasi SD 1.01.02.2. 01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 37.136.132.489,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PERPU STAKAAN DAERAH 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 3.125.470.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- GEDUN G OLAHRAGA 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 60 Paket 4.161.444.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2175 Peserta Didik 1.542.678.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2941 Orang 55.476.980.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1200 Orang 428.568.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 950 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 1026 Satuan Pendidikan 298.905.750.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER-SD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1026 Orang 20.746.220.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 260 Orang 367.584.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 192.572.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 220 Orang 55.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 83.881.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 138.306.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 273 Komunitas 204.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 29 Kegiatan 350.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 97 Ruang 37.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1200 Orang 617.580.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1013 Satuan Pendidikan 203.020.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 97 Ruang 19.331.881.935,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 22224 Peserta Didik 14.505.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 16 Paket 525.221.690,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta - 4507 Nilai 59,54 Nilai 69,70 Nilai 8 Paket 1 Dokumen 1 Kegiatan 11 353.325.017.614,00 - 332.618.426.046 DINAS PENDIDIKAN Didik yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Komunitas 1 Kegiatan 0 Ruang Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi 73 Paket 23000 Orang 800 Orang 1255 Orang 0 Ruang 0 Ruang 250 Orang 12124 Peserta Didik 430 Peserta Didik 500 Orang 5 Ruang 0 Ruang 36 Ruang Kelas 16 Ruang Kelas 0 Ruang 0 Ruang 10 Ruang 3 Satuan Pendidikan 430 Satuan Pendidikan 2552 Peserta Didik 3497 Orang 69,05 Nilai 63,51 Nilai Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Literasi SMP Meningkatnya Numerasi SMP 1.01.02.2. 02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 45.000.000.000, 00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang 853.170.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 2.575.867.108,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16 Ruang 7.430.118.024,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 73 Paket 5.489.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 36005 Peserta Didik 63.543.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2552 Peserta Didik 1.505.780.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1117 Orang 20.273.166.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 800 Orang 271.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2. 02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 217 Satuan Pendidikan 15.795.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 430 Satuan Pendidikan 146.260.700.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 430 Orang 3.847.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 23000 Orang 2.850.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 79.885.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 500 Orang 438.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 75.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 84.960.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 11 Komunitas 100.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 159.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 430 Satuan Pendidikan 828.080.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 36 Ruang 35.177.406.458,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 203.958.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 8 Paket 481.386.074 ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas - 26 Paket 3 Dokumen 1 Kegiatan 20 Paket 1400 Satuan Pendidikan 300 Orang 11 Paket 9250 Paket 300 Peserta Didik 0 Ruang 3 Ruang Kelas 2 Ruang Kelas 5 Ruang 1 Satuan Pendidikan 1300 Orang 61.00 Nilai 49,65 Nilai 48.737.013.700, 00 - 54.656.643.700 DINAS PENDIDIKAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 1.01.02.2. 03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 Unit 3.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 20 Paket 1.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 11 Paket 700.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1200 Orang 4.175.524.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan 300 Orang 86.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2. 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 600 Satuan Pendidikan 1.300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1400 Satuan Pendidikan 29.906.800.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1300 Orang 440.676.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 189.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1300 Orang 165.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 406.776.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 3 Dokumen 185.550.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 118.220.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 2.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 133.660.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 2.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 9250 Paket 395.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 26 Paket 664.963.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 300 Satuan Pendidikan 1.131.525.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 736.379.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang - 1 Paket 3 Dokumen 0 Paket 10 Orang 23.464.067.400, 00 - 21.034.482.400 DINAS PENDIDIKAN Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 400 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 165 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 160 Satuan Pendidikan 75 Satuan Pendidikan 30.42 Nilai 35.04 Nilai 1.01.02.2. 04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 Peserta Didik 2.097.510.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 10 Orang 99.942.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 160 Satuan Pendidikan 378.085.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP 75 Satuan Pendidikan 13.604.370.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 128.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 165 Peserta Didik 338.490.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit 5.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 816.870.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 3, 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal - 43.55 % 552.840.400,00 - 1.052.840.000 1.01.03.2. 01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Iklim Kebinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - 69,70 Nilai 68,63 Nilai 3 Dokumen 552.840.400,00 - 1.052.840.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 252.830.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 2 Dokumen 200.000.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 100.009.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 4, 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 - 91,64 Persen 700.062.100,00 - 700.000.000 1.01.04.2. 01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga - 1 Dokumen 1 Dokumen 21468 Orang 700.062.100,00 - 700.000.000 DINAS PENDIDIKAN Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 1.01.04.2. 01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 1 Dokumen 350.010.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2. 01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 1 Laporan 350.052.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 5, 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui - 81.58 Persen 302.350.700,00 - 300.000.000 1.01.05.2. 01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan - 1 Dokumen 1 Dokumen 276 Lembaga 150.864.000,00 - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 1.01.05.2. 01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 75.024.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 75.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat - 1 Dokumen 1 Dokumen 731 Lembaga 151.486.700,00 - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.006.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.920.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.560.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN J U M L A H 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000
68. 1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian Keberhasilan sektor Pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang baik dan cermat. Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sebagai arah bagi pelaksaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2026 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan. Namun demikian, rencana kerja (renja) bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renja mulai dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Renja dinas Pendidikan tahun 2026 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemdidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dengan memuat Target Kinerja, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pendidikan. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2026 ini akan terlaksana apabila seluruh stakeholder memberikan dukungan moril maupun materil. Meskipun demikian, ketatnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menyebabkan Dinas Pendidikan kurang leluasa dalam menyusun program dan kegiatan- berdasarkan potensi dan kebutuhan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Selain itu dibutuhkan keberanian dan invonasi yang tepat sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap kemajuan sektor Pendidikan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk masyarakat dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya Rencana Kinerja (Renja) ini diharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Perubahan Paradigma pengelolaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan, dimulai dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Implementasi aktualnya adalah bentuk kebijakan – kebijakan yang ditetapkan secara koordinatif dan lintas sektoral, serta memenuhi akuntabilitas publik yang tercantum dalam laporan pelaksanaan. Hal tersebut dapat terwujud, apabila eksekutif dan legislatif mempunyai Political Will dengan dukungan perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang profesional, transparan, jujur dan akuntabel.
69. 2.Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal. Implementasi Rencana Kinerja (Renja) ini membutuhkan partisipasi, peran dan komitmen dari semua komponen di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sehingga hasil yang dicapai akan optimal dan berkualitas selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
70. 3.Rencana Tindak Lanjut Kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Tangerang harus mengakomodir sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga kedepannya dianggap perlu untuk memasukan beberapa indikator urusan Pendidikan sesuai dengan regulasi tersebut. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan keberadaan data pendukung dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dalam hal ini diantaranya adalah :
a.Data Rapor Pendidikan telah tersedia namun tidak semua Satuan Pendidikan paham terhadap esensi dari Rapor Pendidikan untuk diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan nilai rapor pada masing-masing Satuan Pendidikannya.
b.Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam membaca dan mengimplementasikan pembenahan sesuai dengan rekomendasi rapor Pendidikan.
c.Dinas Pendidikan belum menetapkan target dan indikator berdasarkan hasil dari rapor Pendidikan dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, sehingga perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perangkat daerah kedepannya agar menjadikan data dalam rapor sebagai acuan dasar penentuan target indikator perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 mendatang dan rencana kerja tahunan. Meskipun demikian, keberadaan target dan indikator pada rapor Pendidikan tetap menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan diharapkan dapat dilaporkan secara berkelanjutan melalui laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Target indikator yang telah dijadikan tolak ukur kedepannya diantaranya adalah :
a.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 5-6 tahun PAUD
b.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-15 tahun SD dan SMP
c.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-18 tahun Kesetaraan
d.Kemampuan Literasi SD dan SMP
e.Kemampuan Numerasi SD dan SMP
f.Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B
g.Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
h.Iklim Inklusivitas SD dan SMP
i.Iklim Keamanan SD dan SMP
j.Iklim Kebhinekaan SD dan SMP Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pendidikan pada tahun berkenaan dan memerlukan dukungan dari stakeholder yang terkait agar perencanaan dalam rencana kerja ini dapat dilaksanakan dan cita-cita pencapaian tujuan Pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat terwujud.
1. 4.Badan Pendapatan Daerah Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dan disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalammemecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentinganlain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2026. Penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, dan saling mendukung. Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026, Terdapat 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dan Dokumen Rencana Kerja ini masih bersifat Draft karena dalam penyusunannya kami masih menunggu Juklak Juknis dan Standar Harga kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu kepada :
2. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. 6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. 12.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta perubahan terbaru melalui Kep. Mendagri Nomor 900.1.15.5‑3406 Tahun 2024
14. 13.Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
15. 14.Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045;
18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
19. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
20. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan Pelaksanaan program pembangunan untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
21. 1.Menjabarkan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 kedalam rencana operasional tahun 2026;
22. 2.Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan tahun 2026;
23. 3.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang di Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
24. 4.Sebagai bentuk keterbukaan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
25. 5.Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025;
26. 6.Target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026.
27. 7.Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB ini mencakup tentang 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat tentang 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB ini mencakup tentang Rencana Kerja dan pagu Anggaran Bapenda tahun 2026. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing- masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Bapenda. Pada BAB ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025 yang sedang berjal an, serta pencapaian target Renstra Bapenda berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024 Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut Tabel 2.1 Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Tangerang Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) BADAN PENDAATAN DAERAH 05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 5.02 KEUANGAN 5.02.01 ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100% 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen 16 13 17 17 100% 15 45 281% Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kinerja Perangkat Daerah 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 2 3 2 2 100% 2 7 350% 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 2 1 2 2 100% 2 5 250% 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 50 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 2 2 100% 2 4 200% 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 7 7 100% 7 21 300% Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 14 3 3 100% 3 20 667% 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara Unit 355 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 5 5 100% 5 10 200% 5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen 78,5 77 78 78 100% 79 40% 275% Persentase Pemenuhan Persen 100% 100% 100% 100% 50% 300% Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah Persen 100% 100% 100% 100% 50% 316% Persentase Capaian Target Pajak Daerah Persen 100% 100% 100% 100% 50% 300% 5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen 79,80% 65% 78 78 100% 79 40% 275% Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PENDAPATAN DAERAH Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Rasio 70,5 - 71,5 100% Jumlah objek Pajak Baru yang diterbitkan NPWPD dan/atau NOPD Angka 3.853 100% Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Indeks 92,75 100% 5.02.04.2.02 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen 14 15 15 100% 15 10 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5.02.04.2.02 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Mata Pajak yang Dikelola Daerah Mata Pajak 11 Faktor pendorong tercapainya target dan keberhasilan program-program di Bapenda Kabupaten Tangerang antara lain:
28. 1.Konsistensi dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara awal memudahkan wajib pajak mengetahui kewajibannya lebih cepat dan merangsang kepatuhan bayar tepat waktu
29. 2.Pendataan akurat dan sistematis menjadikan basis data WP lebih lengkap, mendukung penetapan target lebih realistis
30. 3.Pemasangan alat perekam transaksi di sektor usaha (seperti hotel, restoran) menjamin transparansi pelaporan transaksi dan mengurangi potensi kebocoran pajak
31. 4.Penggabungan self-assessment dan official assessment memungkinkan Bapenda memberikan stimulus dakwah pajak sekaligus melakukan verifikasi dan penagihan yang lebih ketat
32. 5.Program penagihan aktif dan edukasi intensif, termasuk penerapan relaksasi denda atau diskon untuk menstimulus pembayaran pajak tertunggak seperti PBB dan BPHTB
33. 6.Kampanye publik melalui media massa, sosialisasi langsung di kecamatan dan kelurahan, serta kolaborasi dengan stakeholder seperti Bupati, OPD, dan media membantu meningkatkan kesadaran WP
34. 7.Optimalisasi sistem administrasi pajak berbasis online (pendaftaran, pelaporan, pembayaran) membuat proses lebih mudah, cepat, dan hemat biaya operasional Sedangkan faktor penghambat tercapianya target Bapeda Kabupaten Tangerang adalah antara lain:
35. 1.Masih terdapat ketidaksesuaian data seperti nomor objek pajak ganda (NOP dobel), subjek tanpa objek atau objek tanpa subjek, yang menghambat proses penagihan PBB dan penetapan pajak
36. 2.Masyarakat kurang memahami kewajiban pajak seperti PBB dan BPHTB sehingga sering menunda atau lalai membayar
37. 3.Meningkatnya jumlah objek tidak selaras dengan peningkatan realisasi penerimaan PBB, sehingga target tak tercapai secara proporsional Adapun solusi untuk mengatasi faktor penghambat diatas adalah sebagai berikut:
38. 1.Pendataan massal dan validasi lapangan kontinu terhadap objek pajak di semua kecamatan untuk memperbarui basis data PBB-P2 secara menyeluruh
39. 2.Penggunaan SIG geospasial (Sistem Informasi Geografis) untuk verifikasi geografis atas objek pajak
40. 3.Kampanye edukasi publik terarah yang mengaitkan pembayaran pajak dengan hasil nyata pembangunan daerah (misalnya infrastruktur dan fasilitas publik
41. 4.Ekstensifikasi dan intensifikasi jelajah objek baru: identifikasi potensi objek kawasan tidak tercatat dan tingkatkan pemeriksaan secara proaktif Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Periode 01 Januari 2025 – 30 Juni 2025 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 110.749.252.523,00 45.149.646.399,00 40,77% 59,32% Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah % 50 50 100,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.384.440,00 54.259.000,00 15,49% 47,70% Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 10 10 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.617.000,00 25.842.000,00 38,79% 39,54% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.076.000,00 21.076.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 262.691.440,00 7.341.000,00 2,79% 3,56% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 2 100,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.671.031.031,00 36.319.115.764,00 38,36% 23,84% Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 1 1 100,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94.656.436.031,00 36.319.115.764,00 38,37% 31,12% Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan Orang 165 155 89,08% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.595.000,00 0 0,00% 16,56% Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan 1 1 100,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.403.000,00 4.000.000,00 22,98% 55,08% Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 1 1 100,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.403.000,00 4.000.000,00 22,98% 55,08% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah Laporan 1 1 100,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 400.896.000,00 185.110.000,00 46,17% 50,00% Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 1 1 100,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 187.796.000,00 185.110.000,00 98,57% 100,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 1 100,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213.100.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang - - 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.668.023.820,00 3.321.468.891,00 71,15% 75,74% Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 100,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 79.422.000,00 76.096.500,00 95,81% 100,00% Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 1 1 100,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.004.477.170,00 1.572.001.000,00 78,42% 90,00% Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 7 7 100,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 620.749.600,00 546.194.625,00 87,99% 100,00% Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 1 1 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.073.050,00 914.128.770,00 90,41% 93,81% Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 1 1 100,00% URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 80.188.000,00 36.805.000,00 45,90% 50,67% Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dokumen 2 2 100,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu 198.775.000,00 113.264.000,00 56,98% 60,50% Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 3 3 100,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 673.339.000,00 62.978.996,00 9,35% 35,17% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 4 100,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.856.159.556,00 3.251.656.216,00 47,43% 53,47% Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 3 100,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.264.000,00 2.548.000,00 40,68% 55,00% Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 2 100,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.265.988,00 668.883.216,00 43,09% 50,00% Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 5 5 100,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.297.629.568,00 2.580.225.000,00 48,71% 55,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 6 6 100,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.785.354.676,00 2.014.036.528,00 53,21% 65,58% Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 5 100,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 237.814.956,00 66.634.410,00 28,02% 45,24% Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 6 6 100,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.398.659.720,00 275.508.618,00 19,70% 45,52% Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 118 118 100,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 763.500.000,00 366.395.000,00 47,99% 50,00% Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 8 8 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 825.300.000,00 819.246.500,00 99,27% 100,00% Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 4 4 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 560.080.000,00 486.252.000,00 86,82% 87,16% Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 2 2 100,00% PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10.932.699.350,00 3.984.519.900,00 36,45% 45,15% Persentase Kepatuhan Wajib Pajak 79% 40 40 100,00% Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 100% 50 50 100,00% Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah 100% 50 50 100,00% Persentase Capaian Target Pajak Daerah 100% 50 50 100,00% Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 10.932.699.350,00 3.984.519.900,00 36,45% 45,15% Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen 15 10 66,67% Perencanaan pengelolaan pajak daerah 511.215.000,00 227.298.000,00 44,46% 44,98% Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen - - 0,00% Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 134.160.000,00 56.052.500,00 41,78% 60,65% Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah Dokumen - - 0,00% URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 524.500.000,00 275.767.000,00 52,58% 62,58% Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Laporan 2 2 100,00% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3.327.300.000,00 1.133.860.000,00 34,08% 50,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 259 259 100,00% Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.129.930.800,00 260.213.400,00 23,03% 23,23% Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah Laporan 2 2 100,00% Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 872.501.500,00 709.903.450,00 81,36% 94,84% Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 2 2 100,00% Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 394.000.500,00 18.255.000,00 4,63% 0,00% Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Objek - - 0,00% Penetapan Wajib Pajak Daerah 402.139.000,00 308.208.750,00 76,64% 88,06% Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen - - 0,00% Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.533.905.600,00 364.358.000,00 23,75% 83,88% Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah Layanan 2 2 100,00% Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 48.937.000,00 7.903.800,00 16,15% 20,40% Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi Dokumen - - 0,00% Penagihan Pajak Daerah 907.246.550,00 290.044.000,00 31,97% 40,00% Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen - - 0,00% Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.460.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen - - 0,00% Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 498.587.400,00 94.084.000,00 18,87% 33,40% Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah Dokumen - - 0,00% Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 160.692.000,00 61.492.000,00 38,27% 38,27% Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Laporan - - 0,00% Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 486.124.000,00 177.080.000,00 36,43% 36,97% Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan - - 0,00% Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 program, 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 121.681.951.873. Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2025 secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:
42. 1.Program penunjang urusan pemerintah daerah, dengan realisasi anggaran Rp. 45.149.646.399,- atau 40,77% dari anggaran sebesar 110.749.252.523,-. Capaian realisasi fisik Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah sebesar 59,32%. Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 7 kegiatan antara lain:
43. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.259.000,- atau 15,49% dari anggaran sebesar Rp. 350.384.440,-. Capaian realisasi fisik Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 47,70%.
44. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.319.115.764,- atau 38,36% dari anggaran sebesar Rp. 94.671.031.031,-. Capaian realisasi indikator Jumlah Laporan Keuangan sebesar 100%
45. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- atau 22,98% dari anggaran sebesar Rp. 17.403.000,-. Capaian realisasi fisik Jumlah Laporan Barang Milik Daerah sebesar 55,08%
46. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.110.000,- atau 46,17% dari anggaran sebesar Rp. 400.896.000,-. Capaian realisasi fisik Jumlah Pegawai Difasilitasi sebesar 46,17%.
47. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.321.468.891,- atau 71,15% dari anggaran sebesar Rp. 4.668.023.820,-. Capaian realisasi fisik Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 75,74%
48. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.251.656.216,- atau 47,43% dari anggaran sebesar Rp. 6.856.159.556,-. Capaian realisasi fisik Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 53,47%.
49. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.014.036.528,- atau 53,21% dari anggaran sebesar Rp. 3.785.354.676,-. Capaian realisasi fisik Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 65,58%.
50. 2.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 3.984.519.900,- atau 36,45% dari anggaran sebesar Rp. 10.932.699.350,- . Capain realiasasi indikator Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 66,67%. Program ini hanya memiliki 1 kegitan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi terdiri dari 15 sub kegiatan dan diampu oleh 4 bidang di Badan Pendapatan Daerah. Bidang dan sub kegiatan yang diampu adalah sebagai berikut
51. 1.BIDANG PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH mengampu 4 sub kegiatan, yaitu:
52. 1.Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
53. 2.Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
54. 3.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
55. 4.Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
56. 2.BIDANG PELAYANAN, PENELITIAN, VERIFIKASI DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH mengampu 4 sub kegiatan, yaitu:
57. 1.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
58. 2.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
59. 3.Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; dan
60. 4.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
61. 3.BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH mengampu 4 sub kegiatan, yaitu:
62. 1.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
63. 2.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
64. 3.Penetapan Wajib Pajak Daerah; dan
65. 4.Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
66. 4.BIDANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN mengampu 3 sub kegiatan, yaitu:
67. 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
68. 2.Penagihan Pajak Daerah; dan
69. 3.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Terdapat beberapa faktor penyebab realisasi anggaran triwulan II tidak terserap secara optimal, antara lain:
70. 1.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat anggaran Kas yang cukup besar di triwulan 4 untuk kegiatan evaluasi kinerja satu Bapenda
71. 2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dikarenakan penyusuan dokumen dilaksanakan pada triwulan 3
72. 3.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran kas dibebankan pada triwulan 3 dan 4
73. 4.Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena terdapat terdapat belanaja Tenaga Ahli untuk kegiatan pemutakhiran peta Objek Pajak PBB-P2 di triwulan 3 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 adalah Nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan Nilai AKIP Bapenda. Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sesuai dengan RENSTRA BAPENDA tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Tabel 2.3 sebagai berikut: Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.30) No Indikator Kinerja Utama SPM / Standar Nasional IKK Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025* 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Indeks Kemandirian Fiskal N/A Indeks 0,520 0,530 0,535 0,54 0,544 - 0,535 0,540 2 Nilai AKIP Bapenda N/A Nilai 80,50 81,00 81,70 82,00 83,55 - 81,70 82,00 3 N/A Indeks Kemandirian Fiskal Indeks 0,520 N/A N/A N/A 0,544 N/A N/A N/A 4 N/A Rasio PAD Rasio N/A 52,0 52,5 53,0 N/A - 52,5 53,0 5 N/A Revenue mobilization Nilai N/A 21,5 22,0 22,5 N/A - 22,0 22,5 Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
74. 1.Nilai Indeks Kemandirian Fiskal, yang ditargetkan sebesar 0,535 untuk tahun 2026 (dengan target sebelumnya: 0,530 pada 2025 dan 0,540 pada 2027). Realisasi tahun 2024 tercatat 0,544, melebihi apa yang ditargetkan pada Renstra. Proyeksi untuk 2026 sekitar 0,535, dan untuk 2027 sebesar 0,540. Hal ini dikarenakan meskipun realisasi IKF pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan—seperti capaian > 0,544—target akhir Renstra 2029 dibuat lebih konservatif karena adanya penambahan transfer pusat (Dana Transfer ke Daerah/TKDD), yang menurunkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal ini mengurangi rasio kemandirian fiskal, meskipun pendapatan daerah sendiri tetap tumbuh
75. 2.Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Bapenda juga melaju positif: realisasi 2024 adalah 83,55, melebihi target Renstra akhir 2026 sebesar 83,00. Proyeksi 2026 ditetapkan pada 81,70, dan 2027 sebesar 82,00. Hal ini dikarenakan dengan realisasi nilai AKIP sebesar 83,55 pada 2024, Bapenda telah mencapai kategori akuntabilitas yang sangat tinggi. Ruang untuk peningkatan lebih lanjut mulai terbatas karena instrumen penilaian AKIP berbasis standar e-SAKIP yang memiliki batas atas pada kategori “sangat baik” Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan serta saran perbaikan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024
76. 1.Masih ditemukan duplikasi NOP, WP tanpa objek, atau objek tanpa subjek mengganggu proses penagihan dan penetapan pajak;
77. 2.Masyarakat kurang memahami kewajiban pajak seperti PBB dan BPHTB sehingga sering menunda atau lalai membayar Selama ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kinerjanya pelayannanya, diantaranya:
78. 1.Memperkuat pendataan dan validasi basis data WP, gunakan SIG, dan sinkronisasi dengan KPP/BPN untuk menjamin kualitas data dan keakuratan tax base.
79. 2.Edukasi dan kampanye publik terstruktur terkait manfaat nyata pajak daerah dan lakukan insentif seperti diskon atau penghapusan denda, terutama untuk PBB dan BPHTB
80. 3.Tingkatkan kapasitas SDM & teknologi, termasuk pelatihan petugas pendataan/verifikasi dan penerapan sistem manajemen pajak digital yang memadai Pada tahun 2024 dan 2025 Bapenda Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya semaksimal mungkin guna meraih target Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan, hal tersebut dibuktikan dari target Pendapaan Pajak Daerah tahun 2024 Rp. 3.356.450.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.615.835.888.430,- atau 107,73%. Kemudian Pada tahun berjalan Bapenda menetapkan terget sebesar Rp. 3.763.500.000.000,- dan sampai dengan 30 Juni 2025 sudah terealisasi sebesar Rp. 1.771.503.920.124,- atau 47,07%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Rincian Objek Periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 URAIAN ANGGARAN (Perubahan) REALISASI LEBIH / (KURANG) PERSEN TASE PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.297.951.736.271 4.614.039.923.806, 54 316.088.187.535, 54 107,35 PAJAK DAERAH 3.356.450.000.000 3.615.835.888.430 259.385.888.430 107,73 Pajak Barang & Jasa Tertentu 1.170.000.000.000 1.197.924.339.591 27.924.339.591 102,39 PBJT - Jasa Perhotelan 53.000.000.000 57.402.210.937 4.402.210.937 108,31 PBJT Hotel 48.900.000.000 52.673.872.599 3.773.872.599 107,72 PBJT Motel 4.100.000.000 4.728.338.338 628.338.338 115,33 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 575.000.000.000 581.146.832.351 6.146.832.351 101,07 PBJT Restoran 551.000.000.000 553.385.212.478 2.385.212.478 100,43 PBJT Penyedia Jasa Boga Katering dan Sejenisnya 24.000.000.000 27.761.619.873 3.761.619.873 115,67 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 65.000.000.000 68.175.340.466 3.175.340.466 104,89 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 13.600.000.000 14.307.363.454 707.363.454 105,20 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 9.000.000.000 9.202.085.543 202.085.543 102,25 PBJT-Pameran 3.300.000.000 3.676.646.235 376.646.235 111,41 PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 1.400.000.000 1.641.508.662 241.508.662 117,25 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 11.000.000.000 11.815.844.254 815.844.254 107,42 PBJT-Permainan Ketangkasan 24.500.000.000 25.138.018.655 638.018.655 102,60 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 2.200.000.000 2.393.873.663 193.873.663 108,81 PBJT-Tenaga Listrik 432.000.000.000 444.236.638.469 12.236.638.469 102,83 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 432.000.000.000 444.236.638.469 12.236.638.469 102,83 PBJT-Jasa Parkir 45.000.000.000 46.963.317.368 1.963.317.368 104,36 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 45.000.000.000 46.963.317.368 1.963.317.368 104,36 Pajak Reklame 29.000.000.000 36.918.681.052 7.918.681.052 127,31 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 19.470.000.000 22.408.140.795 2.938.140.795 115,09 Pajak Reklame Kain 8.000.000.000 12.601.921.222 4.601.921.222 157,52 Pajak Reklame Berjalan 600.000.000 739.277.160 139.277.160 123,21 Pajak Reklame Udara 230.000.000 239.850.000 9.850.000 104,28 Pajak Reklame Film/Slide 700.000.000 929.491.875 229.491.875 132,78 Pajak Air Bawah Tanah 4.450.000.000 4.567.131.104 117.131.104 102,63 Pajak Air Bawah Tanah 4.450.000.000 4.567.131.104 117.131.104 102,63 URAIAN ANGGARAN (Perubahan) REALISASI LEBIH / (KURANG) PERSEN TASE Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 598.000.000.000 642.895.486.123 44.895.486.123 107,51 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 598.000.000.000 642.895.486.123 44.895.486.123 107,51 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.555.000.000.000 1.733.530.250.560 178.530.250.560 111,48 BPHTB-Pemindahan Hak 1.555.000.000.000 1.733.530.250.560 178.530.250.560 111,48 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Rincian Objek Periode 01 Januari 2025 s.d. 30 Desember 2025 URAIAN ANGGARAN (Murni) REALISASI LEBIH / (KURANG) PERSEN TASE PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.888 2.249.561.413.564, 72 (2.431.703.912.323,28) 48,05 PAJAK DAERAH 3.763.500.000.000 1.771.503.920.124 (1.991.996.079.876) 47,07 Pajak Barang & Jasa Tertentu 1.179.000.000.000 590.184.592.126 (588.815.407.874) 50,06 PBJT - Jasa Perhotelan 54.000.000.000 25.536.607.729 (28.463.392.271) 47,29 PBJT Hotel 49.900.000.000 23.094.297.864 (26.805.702.136) 46,28 PBJT Motel 4.100.000.000 2.442.309.865 (1.657.690.135) 59,57 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 578.000.000.000 291.209.474.064 (286.790.525.936) 50,38 PBJT Restoran 554.000.000.000 279.602.582.501 (274.397.417.499) 50,47 PBJT Penyedia Jasa Boga Katering dan Sejenisnya 24.000.000.000 11.606.891.563 (12.393.108.437) 48,36 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 66.000.000.000 32.447.268.580 (33.552.731.420) 49,16 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 13.800.000.000 7.696.012.043 (6.103.987.957) 55,77 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 9.300.000.000 1.434.342.804 (7.865.657.196) 15,42 PBJT-Pameran 3.400.000.000 798.859.415 (2.601.140.585) 23,50 PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 1.500.000.000 943.899.237 (556.100.763) 62,93 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 11.200.000.000 6.568.356.661 (4.631.643.339) 58,65 PBJT-Permainan Ketangkasan 24.550.000.000 13.695.579.375 (10.854.420.625) 55,79 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 2.250.000.000 1.310.219.045 (939.780.955) 58,23 PBJT-Tenaga Listrik 435.000.000.000 218.791.036.202 (216.208.963.798) 50,30 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 435.000.000.000 218.791.036.202 (216.208.963.798) 50,30 PBJT-Jasa Parkir 46.000.000.000 22.200.205.551 (23.799.794.449) 48,26 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 46.000.000.000 22.200.205.551 (23.799.794.449) 48,26 Pajak Reklame 30.000.000.000 16.994.297.492 (13.005.702.508) 56,65 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 19.900.000.000 12.725.984.120 (7.174.015.880) 63,95 Pajak Reklame Kain 8.200.000.000 3.472.707.465 (4.727.292.535) 42,35 Pajak Reklame Berjalan 700.000.000 240.221.532 (459.778.468) 34,32 Pajak Reklame Udara 250.000.000 114.075.000 (135.925.000) 45,63 Pajak Reklame Film/Slide 950.000.000 441.309.375 (508.690.625) 46,45 Pajak Air Bawah Tanah 4.500.000.000 2.267.382.404 (2.232.617.596) 50,39 Pajak Air Bawah Tanah 4.500.000.000 2.267.382.404 (2.232.617.596) 50,39 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 600.000.000.000 241.448.098.007 (358.551.901.993) 40,24 URAIAN ANGGARAN (Murni) REALISASI LEBIH / (KURANG) PERSEN TASE P ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 600.000.000.000 241.448.098.007 (358.551.901.993) 40,24 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.370.000.000.000 617.292.314.095 (752.707.685.905) 45,06 BPHTB-Pemindahan Hak 1.370.000.000.000 617.292.314.095 (752.707.685.905) 45,06 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) 300.000.000.000 188.400.736.000 (111.599.264.000) 62,80 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) 300.000.000.000 188.400.736.000 (111.599.264.000) 62,80 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) 280.000.000.000 114.916.500.000 (165.083.500.000) 41,04 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) 280.000.000.000 114.916.500.000 (165.083.500.000) 41,04 Beberapa upaya pendukung capaian indikator kinerja sasaran dalam bentuk inovasi yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 antara lain:
81. 1.Perluasan jaringan Layanan Pembayaran PBB melalui e- commerce.
82. 2.Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kanal Pembayaran QRIS dan Virtual Account.
83. 3.Rekonsiliasi semua kanal menggunakan aplikasi Pay On Pride.
84. 4.Intensifikasi layanan Mobil keliling jemput bola pembayaran PBB-P2 secara terjadwal ke seluruh desa di Kabupaten Tangerang.
85. 5.Implementasi teknologi informasi layanan pajak daerah guna meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (siCepot).
86. 6.Implementasi Aplikasi i-PBB untuk memberi kemudahan masyarakat dalam pembayaran PBB melalui playstore smartphone.
87. 7.Kerjasama penagihan pajak daerah dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
88. 8.Kerjasama pemetaan data wilayah PBB dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.
89. 9.Kerjasama pemetaan wilayah PBB dengan Badan Pertanahan Nasional
90. 10.Implementasi Aplikasi pelayanan secara online e-BPHTB yang menghubungkan layanan PBB dengan layanan BPN dan Kantor Notaris/PPAT.
91. 11.Implementasi pemasangan alat rekam dilakukan pada objek pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dalam bentuk pemasangan tapping box, tapping server dan bluetooth thermal printer 2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berfungsi merumuskan kebijakan teknis terkait dengan pajak daerah, perencanaan, pelaporan dan regulasi serta pengawasan pengendalian pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang menghadapi permasalahan pokok dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai perangkat daerah Pemerintah kabupaten Tangerang yang berperan sebagai pemungut pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu kontributor utama terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dalam APBD Kabupaten Tangerang diharapkan senantiasa dapat lebih dioptimalkan lagi capaiannya guna membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Beberapa faktor pada Masalah Pokok yaitu Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kab Tangerang senantiaasa diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya, maka dapat dikelompokan dari Bidang bidang pada Badan Pendapatan Daerah yaitu;
92. 1.Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
a.Belum Optimalnya Pemetaan dan Penggalian Potensi Pajak Daerah • Masih terjadi kendala dalam tatalaksana pendataan dan pendaftaran wajib pajak • Masih terjadi kendala dalam layanan penilaian dan penetapan pajak daerah • Masih terjadi kendala dalam layanan penyelesaian keberatan, pembetulan, restitusi pajak daerah
1. 2.Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan
a.Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian sehingga belum optimalnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak • Masih terdapat laporan Pajak Wajib Pajak Self Assesment yang disampaikan belum mencerminkan fakta yang sebenarnya; • Masih banyak terdapat Objek Pajak Potensial yang belum terpasang alat perekam transaksi; • Belum optimalnya upaya penagihan dan pemberlakuan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak taat.
1. 3.Bidang Pelayanan, Penelitian, verifikasi dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
a.Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan data informasi pelaporan secara terintegrasi • Perlu adanya Verifikasi dan Analisa data sebelum tersusunnya laporan; • Belum optimalnya Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat • Perkembangan Teknologi Informasi pendukung layanan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara terintegrasi
1. 4.Bidang Perencanaan, Kebijakan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
a.Masih terdapat permasalahan dalam kualitas perencanaan dan pengembangan potensi serta regulasi pendukung pendapatan daerah dan Belum Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah • Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terakomodasi dalam perencanaan target pendapatan • Basis data pelaporan perlu senantiasa di update secara realtime; • Regulasi pendapatan daerah senantiasa berkembang sesuai kondisi terkini Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut Tabel 2.4 Isu Strategis Bapenda No Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KajianLingkungan Hidup Strategis yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 8 Pajak Daerah Potensi pajak daerah yang belum optimal Pertumbuhan Industri masih relative rendah dalam pertumbuhan PAD Digitalisasi dan Teknologi Informasi Perubahan Regulasi dan Kebijakan Perubahan Regulasi dan Kebijakan Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kurangnya tingkat literasi wajib pajak terhadap pembayaran elektronik Peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Belum Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak daerah Literasi Wajib Pajak Belum Optimalnya Pemetaan dan Penggalian Potensi Pajak Daerah Terbatasnya pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam pemetaan objek pajak Belum Optimalnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih kurang optimalnya kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Pengelolaan SDM yang kurang efektif, seperti penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian pegawai Layanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dirasakan masih belum sepenuhnya optimal antara lain dipengaruhi oleh belum terintegrasinya layanan pajak daerah dengan layanan instansi lain yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat, hal lainnya yang mempengaruhi kualitas layanan pajak daerah adalah kondisi geografis Kabupaten Tangerang yang memiliki rentang wilayah yang luas menyebabkan layanan pajak sulit dijangkau terutama untuk wajib pajak yang jauh dari pusat pemerintahan. Faktor tersebut menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk layanan pajak daerah menjadi lama dan belum efisien. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan pajak daerah serta melaporkan kewajiban pajak terutangnya secara benar. Kondisi tersebut tentunya perlu ditangani secara serius mengingat potensi dinamika perkembangan kondisi perekonomian dan perwilayahan di Kabupaten Tangerang yang tinggi tentunya seharusnya juga selaras dengan penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun 2.4 Review Terhadap Rancagan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024. Setiap bidang dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2026 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan. Bila merujuk pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang untuk anggaran pada bulan Maret 2026 Bapenda mendapatkan amanat anggaran sebesar Rp.121.869.521.488,- Kemudian dari hasil Forum Perangkat Daerah, Kami mendapat alokasi anggaran belanja atau Pagu indikatif sebesar Rp.123.303.825.223,-. Di bawah ini kami sajikan Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.31) Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota KAB. TANG ERAN G Persentase pemenuha n penunjang perangkat daerah Persen 100% 111.187.22 7.362 Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota KAB. TANGER ANG Persenta se pemenu han penunja ng perangka t daerah Persen 100% 111.181.885. 223 5.02.01. 2.01 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 16 584.152.00 0 Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Dokumen 16 984.371.500 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Dokumen 5 130.796.00 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Perencan aan Perangka t Daerah Dokumen 5 154.750.500 5.02.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 38.690.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 33.621.000 5.02.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 8 320.790.00 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Laporan 8 665.000.000 5.02.01. 2.01.000 8 Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik KAB. TANG Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 41.558.000 Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Hasil Dokumen 1 54.000.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Sektoral Daerah ERAN G Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sektoral Daerah Penyelen ggaraan Walidata Penduku ng Statistik Sektoral Daerah 5.02.01. 2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulk an dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 1 52.318.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpu lkan dan Diperiksa Lingkup Perangka t Daerah Data 1 77.000.000 5.02.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Dokumen Administra Dokumen 2 92.562.413. 330 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Dokume Dokumen 2 92.561.683.7 23 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING si Keuangan n Administ rasi Keuanga n 5.02.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KAB. TANG ERAN G Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan Orang/Bula n 173 92.533.933. 330 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KAB. TANGER ANG Jumlah orang yang menerim an Gaji dan Tunjanga n Orang/Bul an 173 92.533.825.2 23 5.02.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n laporan keuangan Laporan 2 28.480.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Keuanga n akhir tahun dan Laporan hasil koordina si penyusu nan Laporan 2 27.858.500 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING akhir tahun SKPD laporan keuanga n akhir tahun SKPD 5.02.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Laporan 2 12.872.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Barang Milik Daerah Laporan 2 20.000.000 5.02.01. 2.03.06 Penatausaha an Barang milik daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Penatausah aan Barang milik daerah Laporan 2 12.872.000 Penatausaha an Barang milik daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang milik daerah Laporan 2 20.000.000 5.02.01. 2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 360.865.00 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Pembina an Pegawai Dokumen 2 400.000.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.01. 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya KAB. TANG ERAN G Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n Paket 1 145.365.00 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya KAB. TANGER ANG Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan Paket 1 150.000.000 5.02.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KAB. TANG ERAN G Jumlah pegawai berdasarka n tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 60 215.500.00 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KAB. TANGER ANG Jumlah pegawai berdasar kan tugas dan fungsi yang mengiku ti pendidik an dan pelatiha n Orang 60 250.000.000 5.02.01. 2.06 Administrasi Umum KAB. TANG Jumlah Dokumen Administra Dokumen 7 6.374.922.5 40 Administrasi Umum KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Dokumen 7 6.276.925.04 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Perangkat Daerah ERAN G si Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Administ rasi Umum Perangka t Daerah 5.02.01. 2.06.01 Penyediaan Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan KAB. TANG ERAN G Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor paket 1 83.003.640 Penyediaan Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan KAB. TANGER ANG Jumlah paket Kompon en Instalasi Listrik/Pe neranga n Banguna n Kantor paket 1 80.000.000 5.02.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor KAB. TANG ERAN G Jumlah paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan paket 7 2.484.541.9 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor KAB. TANGER ANG Jumlah paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang disediaka n paket 7 2.450.000.00 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.01. 2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAB. TANG ERAN G Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 3 787.584.00 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAB. TANGER ANG Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediaka n paket 3 900.000.000 5.02.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n KAB. TANG ERAN G Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengganda an paket 5 1.532.055.0 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n KAB. TANGER ANG Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggan daan paket 5 1.511.525.04 0 5.02.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Dokumen 5 78.788.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Bahan bacaan dan peratura n perunda ng- Dokumen 5 74.700.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING undanga n 5.02.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 4 266.700.00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan fasilitasi kunjunga n tamu Laporan 4 250.000.000 5.02.01. 2.06.09 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 1.142.250.0 00 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD Laporan 4 1.010.700.00 0 5.02.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 7.415.125.9 88 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Jasa Penunja ng Dokumen 3 6.860.000.00 0 5.02.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAB. TANG Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 1 11.520.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Penyedia Laporan 1 10.000.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING ERAN G jasa surat menyurat an jasa surat menyura t 5.02.01. 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KAB. TANG ERAN G Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 2 1.546.505.9 88 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KAB. TANGER ANG Jumah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 2 1.552.300.00 0 5.02.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 4 5.857.100.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor Laporan 4 5.297.700.00 0 5.02.01. 2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Pemelihara an Barang Dokumen 5 3.876.876.5 04 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Pemeliha Dokumen 5 4.078.904.96 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Urusan Pemerintaha n Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Urusan Pemerintaha n Daerah raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah 5.02.01. 2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KAB. TANG ERAN G Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 6 789.869.98 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KAB. TANGER ANG Jumlah Kendara an perorang an dinas atau kendaraa n jabatan yang dipelihar a dan dibayark an pajaknya Unit 6 886.724.960 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.01. 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KAB. TANG ERAN G Jumlah Kendaraan dinas operasiona l atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 118 954.166.92 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KAB. TANGER ANG Jumlah Kendara an dinas operasio nal atau lapangan yang dipelihar a dan dibayark an pajaknya Unit 118 1.043.300.00 0 5.02.01. 2.09.06 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya KAB. TANG ERAN G Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 8 763.000.00 0 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya KAB. TANGER ANG Jumlah peralata n dan mesin lainnya yang dipelihar a Unit 8 763.500.000 5.02.01. 2.09.09 Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan KAB. TANG ERAN G Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Unit 6 812.740.80 0 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan KAB. TANGER ANG Jumlah gedung kantor dan banguna Unit 6 825.300.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilita si Bangunan Lainnya n lainnya yang dipelihar a/direha bilitasi 5.02.01. 2.09.10 Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KAB. TANG ERAN G Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilita si Unit 4 557.098.80 0 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KAB. TANGER ANG Jumlah sarana dan prasaran a gedung kantor atau banguna n lainnya yang dipelihar a/direha bilitasi Unit 4 560.080.000 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah KAB. TANG ERAN G Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen 78,5 12.116.597. 861 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah KAB. TANGER ANG Persenta se Kepatuh an Wajib Pajak Persen 78,5 12.121.940.0 00 Rasio Pajak Daerah Rasio 67,5-68,5 Rasio Pajak Rasio 67,5-68,5 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Terhadap PAD Daerah Terhada p PAD Jumlah objek Pajak baru yang diterbitkan NPWD dan/atau NOPD Angka 2.353 Jumlah objek Pajak baru yang diterbitk an NPWD dan/atau NOPD Angka 2.853 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaa n Pelayanan Indeks 91,25 Indeks Kepuasa n Masyara kat terhadap pelaksan aan Pelayana n Indeks 91,7 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.04. 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Mata Pajak yang Dikelola Daerah Mata Pajak 11 12.116.597. 861 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Mata Pajak yang Dikelola Daerah Mata Pajak 11 12.121.940.0 00 5.02.04. 2.01.01 Perencanaa n Pengelolaan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaa n Pajak Daerah Dokumen 3 534.230.00 0 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Rencana Pengelol aan Pajak Daerah Dokumen 3 511.715.000 5.02.04. 2.01.02 Analisa dan Pengemban gan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengemba ngan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 2 216.666.00 0 Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Hasil Analisa dan Pengem bangan Pajak Daerah, serta Kebijaka Dokumen 2 297.500.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING n Pajak Daerah 5.02.04. 2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarlua san Kebiajakan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Pelaksanaa n Penyuluha n dan Penyebarlu asan Kebiajakan Pajak Daerah Laporan 3 321.765.00 0 Penyuluhan dan Penyebarlua san Kebiajakan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Pelaksan aan Penyuluh an dan Penyeba rluasan Kebiajak an Pajak Daerah Laporan 3 320.000.000 5.02.04. 2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaa n Pajak Daerah Unit 765 3.327.298.8 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Sarana dan Prasaran a Pengelol aan Pajak Daerah Unit 765 3.327.300.00 0 5.02.04. 2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran KAB. TANG Jumlah Laporan Hasil Laporan 4 1.131.440.0 00 Pendataan dan Pendaftaran KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Hasil Laporan 4 1.244.000.00 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Objek Pajak Daerah ERAN G Pendataan dan Pendaftara n objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah Objek Pajak Daerah Pendata an dan Pendafta ran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah 5.02.04. 2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaa n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Laporan Hasil Pengolaha n, Pemelihara an, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 4 955.901.76 0 Pengolahan, Pemeliharaa n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Laporan Hasil Pengolah an, Pemeliha raan, dan Pelapora n Basis Data Laporan 4 977.000.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Pajak Daerah 5.02.04. 2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) KAB. TANG ERAN G Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Objek 1 487.558.20 0 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) KAB. TANGER ANG Jumlah Objek pajak yang disesuaik an NJOP nya Objek 1 487.700.000 5.02.04. 2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 1 536.421.00 0 Penetapan Wajib Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Ketetapa n Pajak Daerah Dokumen 1 427.800.000 5.02.04. 2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi KAB. TANG Jumlah Layanan dan Layanan 2 1.699.608.6 00 Pelayanan dan KAB. TANGER ANG Jumlah Layanan dan Layanan 2 1.685.500.00 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING Pajak Daerah ERAN G Konsultasi Pajak Daserah Konsultasi Pajak Daerah Konsulta si Pajak Daserah 5.02.04. 2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi Dokumen 4 72.147.000 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Data Pelapora n Pajak Daerah yang telah dilakuka n Penelitia n dan verifikasi Dokumen 4 72.000.000 5.02.04. 2.01.11 Penagihan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa n penagihan pajak daerah Dokumen 4 1.220.946.0 00 Penagihan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Hasil pelaksan aan penagiha n pajak daerah Dokumen 4 1.224.550.00 0 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING 5.02.04. 2.01.12 Penyelesaia n Keberatan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen Hasil Penyelesai an Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 8.880.000 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n Hasil Penyeles aian Keberata n Pajak Daerah Dokumen 1 4.875.000 5.02.04. 2.01.13 Pengendalia n, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah Dokumen hasil pemeriksaa n serta pengendali an pengawasa n pajak daerah Dokumen 4 648.603.50 0 Pengendalia n, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah Dokume n hasil pemeriks aan serta pengend alian pengawa san pajak daerah Dokumen 4 645.000.000 5.02.04. 2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasa n Laporan 4 219.318.00 0 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah laporan Hasil pembina an dan pengawa san Laporan 4 210.000.000 Rancangan Awal RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN KODE REKENIN G BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKAT OR KINERJA SATUAN INDIKATO R KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA CATATAN PENTING pengelolaa n retribusi daerah pengelol aan retribusi daerah 5.02.04. 2.01.15 Elektronifika si Transaksi Pemerintah Daerah KAB. TANG ERAN G Jumlah laporan perkemban gan Elektronifik asi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 2 735.814.00 0 Elektronifika si Transaksi Pemerintah Daerah KAB. TANGER ANG Jumlah laporan perkemb angan Elektroni fikasi Transaksi Pemerint ah Daerah Laporan 2 687.000.000 TOTAL PAGU ANGGARAN 123.303.82 5.223 TOTAL PAGU ANGGARAN 123.303.825.223 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemerdayaan masyarakat. Namun pada prinsipnya kami Badan Pendapatan Daerah tetap akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah 1 2 3 4 5 6 Berdasarkan Hasil dari MUSRENBANG dan pengumpulan informasi dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, belum ada usulan kegiatan kepada Badan Pendapatan Daerah No Program/Kegiatan Lokasi CatatanIndikator Kinerja Besaran/ Volume
1. 1.Ketahanan pangan: Optimalisasi Bulog, serta pembangunan food estate dan lumbung pangan nasional
2. 2.Ketahanan energi: Peningkatan bauran etanol dan biodiesel, pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
3. 3.Swasembada Air: Sistem SPAM integratif dari hulu ke hilir, disertai pengelolaan sampah sebagai arahan Presiden
4. 4.Pendidikan dan Kesehatan inklusif: sekolah unggulan, digitalisasi pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, percepatan rumah sakit dan cek kesehatan daerah.
5. 5.Reformasi birokrasi dan kemudahan berbisnis: deregulasi, kepastian hukum, fiskal adaptif, stabilitas makro, menarik investasi (domestik dan asing)
6. 6.Transformasi ekonomi dan hilirisasi SDA: percepatan hilirisasi dimiliki entitas nasional, optimalisasi potensi kawasan Danantara, serta penguatan inovasi dan teknologi melalui riset, digitalisasi, dan data tunggal kemiskinan
7. 7.Pengentasan kemiskinan: program besar seperti pembangunan 3 juta rumah dan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta digitalisasi bantuan sosial
8. 8.Pertahanan semesta: penguatan kemampuan teritorial dan pemenuhan alutsista sebagai bagian dari ketahanan nasional Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka penyusunan Renja Bapenda mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2025-2029 adalah sebagai berikut :
9. 1.Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif.
10. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.
11. 3.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
12. 4.Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
13. 5.Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
14. 6.Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan.
15. 7.Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Bapenda Kabupaten Tangerang selaku Perangkat Daerah bidang pengelola pendapatan mendukung tujuan, yaitu : “Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif”. Pada tujuan ini peran Bapenda Kabupaten Tangerang terkait dengan upaya mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif adalah dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di bidang pendapatan daerah sebagai pelaksanaan tugas dan pembangunan dan bentuk komitmen badan pendapatan daerah dan segenap aparatur di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan benar-benar dapat diwujudkan. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang harus selalu mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan kondisi di masyarakat. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
16. 1.Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih;
17. 2.RPJPD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2025-2045;
18. 3.RPJPN 2025-2045;
19. 4.RPJMN 2025-2029;
20. 5.Rencana Tata Ruang Wilayah;
21. 6.Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. 7.Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pertimbangan dari ketujuh muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebagai fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu:
23. 1.Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang merupakan dimensi perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang;
24. 2.Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi;
25. 3.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dimensi perencanaan yang berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
26. 4.Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi perencanaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi. Keempat aspek tersebut menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, sebagai berikut :
27. 1.Mewujudkan Birokrasi yang Responsif Akuntabel, dan Inovatif dengan sasaran:
a.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
b.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dengan sasaran:
a.Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial
b.Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil. menengah. koperasi dan BUMD
c.Mengendalikan Harga Bahan Pokok
1. 3.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran:
a.Meningkatnya Kemandirian Desa
b.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
c.Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
1. 4.Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran:
a.Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal
b.Meningkatnya kesehatan individu. keluarga. dan Masyarakat
1. 5.Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan sasaran:
a.Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
b.Meningkatkan Daya Saing Pemuda
c.Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai- Nilai Budaya dan Agama
1. 6.Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan dengan sasaran:
a.Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas
b.Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu
1. 7.Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan sasaran:
a.Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
b.Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 5 tahun kedepan, sesuai dengan peran dan fungsinya, Bapenda Kabupaten Tangerang terkait erat dalam mewujudkan tujuan Pertama RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tangerang “Mewujudkan Birokrasi yang Responsif Akuntabel, dan Inovatif” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Bapenda menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendapatan dan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Bapenda Tahun 2026 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Bapenda, program-program yang disusun dalam rencana kerja ini merupakan kesinambungan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan Misi yang telah ditetapkan. Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Bapenda tahun kedua untuk periode 2025-2029, yaitu : Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran : -Meningkatnya Indeks Kemandirian Fiskal - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Tangerang sebagai unsur penunjang urusan keuangan di bidang pendapatan bagi Kabupaten Tangerang terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang. 3.3 Program dan Kegiatan Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari belanja SKPD dan belanja urusan wajib/pilihan.
a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 tetap merujuk pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dikarenakan tahun 2025-2029 sudah mulai penyusunan RPJMD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 maka Bapenda Kabupaten Tangerang merumuskan Program dan kegiatan tahun 2025 merujuk pada RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, RKPD 2026, pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Tangerang mempunyai 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 1 (satu) Program Penunjang yang terdiri dari kegiatan dan subkegiatan, yaitu:
1. 1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat 15 sub kegiatan, yaitu 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 11) Penagihan Pajak Daerah 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
2. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) kegiatan, yaitu a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu 1) Penatausahaan Barang milik daerah d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu 1) Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026 KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.02.01.2.01.00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang milik daerah 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Rumusan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2026. Pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mendapatkan arahan dari Bappeda untuk menambahkan 2 sub kegiatan di kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2 sub kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia. 2 sub kegiatan yang dimaksud adalah 1) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Oleh karena itu untuk tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 Program, 8 Kegiatan, dan 40 sub kegiatan.
d.Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri 86/2017. Pendanaan Program dan kegiatan tahun 2026 Bapenda sebesar Rp.123.303.825.223 yang terbagi ke satu Program penunjang dan satu program prioritas. Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program dan target kinerja program, kegiatan dan target kinerja kegiatan, serta anggaran dan indikatornya telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut: Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.33) KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA LOKASI RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMB ER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah KAB. TANGERANG 100% 111.187.227.362 100% 116.041.669.000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen KAB. TANGERANG 16 584.152.000 PAD 16 677.000.000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen KAB. TANGERANG 2 92.562.413.330 PAD 2 99.211.924.000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Laporan KAB. TANGERANG 2 12.872.000 PAD 2 22.250.000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen KAB. TANGERANG 2 360.865.000 PAD 2 298.700.000 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA LOKASI RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMB ER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Pembinaan Pegawai 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen KAB. TANGERANG 7 6.374.922.540 PAD 7 5.289.600.000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen KAB. TANGERANG 3 7.415.125.988 PAD 3 6.768.545.000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen KAB. TANGERANG 5 3.876.876.504 PAD 5 3.773.650.000 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen KAB. TANGERANG 78,5 12.116.597.861 79 11.271.682.000Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Rasio 67,5-68,5 68,5-69,5 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA LOKASI RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMB ER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Jumlah objek Pajak baru yang diterbitkan NPWD dan/atau NOPD Angka 2.353 2853 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Indeks 91,25 91,7 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Mata Pajak yang Dikelola Daerah Mata Pajak KAB. TANGERANG 11 12.116.597.861 PAD 11 11.271.682.000 TOTAL PAGU ANGGARAN 123.303.825.223 TOTAL PAGU ANGGARAN 127.313.351.000 Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Persen 100% 111.181.885.223 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 16 984.371.500 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 154.750.500 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 33.621.000 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 8 665.000.000 5.02.01.2.01.00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 1 54.000.000 5.02.01.2.01.00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 1 77.000.000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 2 92.561.683.723 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan Orang/Bula n 165 92.533.825.223 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan 2 27.858.500 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Laporan 2 20.000.000 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah Laporan 2 20.000.000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 400.000.000 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 150.000.000 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 60 250.000.000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 6.276.925.040 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor paket 1 80.000.000 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan paket 7 2.450.000.000 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 4 900.000.000 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan paket 3 1.511.525.040 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Dokumen 4 74.700.000 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 4 250.000.000 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 8 1.010.700.000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 6.860.000.000 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat Laporan 4 10.000.000 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 8 1.552.300.000 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 5.297.700.000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 4.078.904.960 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 5 886.724.960 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 118 1.043.300.000 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN Operasional atau Lapangan 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 8 763.500.000 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi Unit 6 825.300.000 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi Unit 4 560.080.000 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen 78,5 12.121.940.000 Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Rasio 67,5-68,5 Jumlah objek Pajak baru yang diterbitkan NPWD dan/atau NOPD Angka 2.853 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Indeks 91,7 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Mata Pajak yang Dikelola Daerah Mata Pajak 11 12.121.940.000 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 3 511.715.000 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 2 297.500.000 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Laporan 3 320.000.000 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 765 3.327.300.000 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah Laporan 4 1.244.000.000 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 4 977.000.000 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Objek 1 487.700.000 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 1 427.800.000 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah Layanan 2 1.685.500.000 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi Dokumen 4 72.000.000 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 4 1.224.550.000 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 4.875.000 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah Dokumen 4 645.000.000 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah laporan Hasil pembinaan Laporan 4 210.000.000 KODE REKENING BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 2 687.000.000 TOTAL PAGU ANGGARAN TOTAL PAGU ANGGARAN 123.303.825.223 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada Penyusunan Renja dalam Aplikasi SIPD masih belum sempurna karena masih menunggu satuan harga dari Tim SHS, sehingga proses input masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan. Pagu Anggaran yang didapat Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2026.yaitu sebesar Rp.123.303.825.223,- Alokasi Pagu Indikatif pada tahun 2026 yang diperuntukan membiayai seluruh Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebesar Rp.123.303.825.223,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga) yang terbagi dalam dua program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar sub kegiatan, dalam satu instansi maupun antar pemegang kebijakan dalam instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPJMD tahun kedua yaitu 2026 serta Surat edaran Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Surat Edaran Bupati terkait Penyusunan Renja 2026 belum rilis dari Instansi terkait. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa. Pelaksanaan semua program dan kegiatan harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu bidang maupun antar bidang, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing bidang dan sub bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5.3 Rencana Tindak Lanjut
1. 1.Pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam pelayanan pajak daerah
2. 2.Penguatan peran dan fungsi UPT Pajak Daerah
3. 3.Integrasi layanan pajak daerah dengan layanan lain terkait
4. 4.Perluasan jaringan layanan pembayaran pajak daerah
5. 5.Pemanfaatan sistem dan instrumen pengawasan pajak daerah berbasis online
6. 6.Penyusunan analisa potensi dan pengembangan pendapatan asli daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Pendapata Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam peningkatan Pendapatan Daerah dalam menopang pembangunan daerah yang selaras dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026.
7. 5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (Renja-BPKAD) pada dasarnya merupakan kumpulan dari kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode satu tahun anggaran yang mengacu kepada Rencana Strategis BPKAD tahun 2025–2029 dan RPD Kabupaten Tangerang tahun 2025–2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja-BPKAD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan tahunan pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja-BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
8. 1.Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
9. 2.Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
10. 3.Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.2 Dasar Hukum
11. 1.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah Daerah;
13. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. 12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
23. 13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025;
24. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
25. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
26. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
27. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja-BPKAD Tahun Anggaran 2026, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan BPKAD Kabupaten Tangerang, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
28. 1.Sebagai implementasi BPKAD Kabupaten Tangerang atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. 2.Sebagai acuan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ;
30. 3.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
31. 4.Sebagai tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
32. 5.Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang, Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga dijadikan panduan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang dalam membuat perencanaan tahunan dilingkungan Kabupaten Tangerang. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-BPKAD tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang dengan ruang lingkup kegiatannnya sebagai berikut: aa Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TAHUN 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase 98.5 0 98 100 102.04 98.25 98.25 99.75 Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah Persentase 97.5 0 92.5 100 108.11 95 95 97.44 Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase 100 0 100 100 100.00 100 100 100.00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Dokumen 72 18 18 18 100.00 18 54 75.00 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 16 4 4 4 100.00 4 12 75.00 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 16 4 4 4 100.00 4 12 75.00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Dokumen 112 28 28 28 100.00 28 84 75.00 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 16 4 4 4 100.00 4 12 75.00 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 80 20 20 20 100.00 20 60 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Laporan 16 4 4 4 100.00 4 12 75.00 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen 48 12 12 12 100.00 12 36 75.00 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Laporan 24 6 6 6 100.00 6 18 75.00 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah Laporan 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 432 108 108 108 100.00 108 324 75.00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 176 44 44 44 100.00 44 132 75.00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah Persentase 100 0 95 100 105.26 95 97 97.00 Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan Persentase 90 0 75 100 133.33 75 85 94.44 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Dokumen 789 0 267 551 206.37 267 818 103.68 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 4 4 4 100.00 4 12 #DIV/0! Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 1000 250 250 534 213.60 250 1034 103.40 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 36 9 9 9 100.00 9 27 75.00 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Unit 50 7 7 7 100.00 7 21 42.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 9 3 3 3 100.00 3 9 100.00 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 6 2 2 2 100.00 2 6 100.00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 6 2 2 2 100.00 2 6 100.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 0 100 100 100.00 100 100 100.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 83 21 21 21 100.00 21 63 75.90 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 49 10 10 10 100.00 10 30 61.22 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 30 10 10 10 100.00 10 30 100.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 141 0 #DIV/0! 0 0.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 292 68 68 68 100.00 68 204 69.86 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 15 5 5 5 100.00 5 15 100.00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 6 2 2 2 100.00 2 6 100.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 53 16 16 16 100.00 16 48 90.57 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 11 3 3 3 100.00 3 9 81.82 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 7 2 2 2 100.00 2 6 85.71 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 292 269 269 269 100.00 269 807 276.37 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1076 97 97 97 100.00 97 291 27.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 32 8 8 8 100.00 8 24 75.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 40 10 10 10 100.00 10 30 75.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 12 3 3 3 100.00 3 9 75.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 17 4 4 4 100.00 4 12 70.59 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan Paket 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Paket 4 1 1 1 100.00 1 3 75.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 44 11 11 11 100.00 11 33 75.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 48 12 12 12 100.00 12 36 75.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 8 2 2 2 100.00 2 6 75.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 12 12 12 100.00 12 36 75.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan Laporan 48 12 12 12 100.00 12 36 75.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 18 4 4 4 100.00 8 44.44 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 30 0 13 13 100.00 2 15 50.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 148 0 26 26 100.00 37 63 42.57 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah p\eralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 196 0 49 49 100.00 8 57 29.08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Unit 8 0 3 3 100.00 2 5 62.50 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini : Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO INDIKATOR SPM/ STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN CATATAN ANALIS 2024 2025 2026 2024 2025 2026 1 Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan ) Kabupaten/Kota 96.83 97.75 98.67 100,39 - - 2 Persentase Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan ) Kabupaten/Kota 85 91 95 87,5 - - 3 Nilai AKIP BPKAD Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan ) Kabupaten/Kota 84,2 84,3 84,4 81,2 - - 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang meliputi sebagai berikut:
33. 1.Belum optimalnya upaya meningkatnya kompetensi dan pemahaman PPK pada OPD dalam penyusunan laporan keuangan;
34. 2.Masih kurang optimalnya pemahaman Pengurus Barang OPD terhadap mekanisme pengelolaan aset daerah;
35. 3.Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam kinerja pelayanan publik. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang- bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah , antara lain sebagai berikut:
36. 1.Peningkatan tatakelola keuangan daerah;
37. 2.Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
38. 3.Membangun tatakelola professional dalam pelayanan publik. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suat daerah karena beberapa karakteristik :
39. 1.Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
40. 2.Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
41. 3.Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Pada Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada, dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah. Hal tersebut dilakukan guna mendukung target sasaran maupun indikator pada RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut : TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 32,418,112,590 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 31,807,889,271 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Doku men 21 731,127,950 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 21 775,234,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 10 330,165,198 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 330,190,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 1 278,596,335 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 278,703,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 10 122,366,417 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 10 166,341,000 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen dokumen Doku men 37 21,797,074,767.0 0 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 37 19,881,025,782 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Perangkat Daerah adminstrasi keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / Bulan 92 21,426,996,151.0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 92 19,426,977,782 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n 5 68,970,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 69,094,000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Doku men 2 75,867,000.00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 2 75,917,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semesteran SKPD Lapora n 14 149,971,703.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 14 188,928,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Doku men 2 75,269,913.00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 2 120,109,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Doku men 1 695,799,786.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 410,742,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 97 695,799,786.00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 210 91,242,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 155 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 155 319,500,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Doku men 8 2,704,025,831 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 2,554,742,489 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 96,252,450 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 71,739,300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 789,141,411 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 610,322,800 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 162,627,631 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 140,704,044 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 304,483,154 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 306,525,945 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 93,732,095 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 93,950,400 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Doku men 1 35,665,476 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen 1 34,000,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Perundang- undangan Perundang- Undangan yang Disediakan Perundang- undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 12 234,695,230 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 316,500,000 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 12 987,428,384 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 981,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Doku men 2 1,746,044,399 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 2 1,765,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 12 29,389,811 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 60,000,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 12 1,716,654,588 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1,705,000,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Doku men 4 4,744,039,857 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 6,421,145,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 37 911,576,611 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 44 910,385,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 470,110,598 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 470,760,000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Unit 2 2,757,352,648 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 3,900,000,000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Unit 3 605,000,000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 1,140,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persen 2.35 2,660,897,161 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persen 2.35 2,499,423,000 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persen 33.1 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persen 33.1 Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Persen 100 1,858,543,062 Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Persen 100 1,976,475,000 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persen 95.35 2,277,269,366 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persen 95.35 1,474,856,000 Persentase Penurunan SILPA Persen 2.4 Persentase Penurunan SILPA Persen 2.4 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Doku men 18 2,660,897,161 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Dokumen 18 2,499,423,000 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Doku men 1 234,911,717 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 1 159,992,500 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Doku men 1 268,331,026 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 1 115,250,000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Doku men 1 137,854,332 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 137,862,000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Doku men 1 137,854,332 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 200,742,500 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Doku men 1 212,037,617 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 212,004,000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Doku men 1 100,173,057 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 100,170,000 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Doku men 2 498,512,700 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 498,396,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. tentang Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Doku men 2 473,609,890 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 477,240,000 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Doku men 4 565,029,610 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 4 565,103,000 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Doku men 4 32,582,880 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 4 32,663,000 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Doku men 28 2,277,269,366 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Dokumen 28 1,976,475,000 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Doku men 4 1,444,755,486 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 4 902,876,000 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Doku men 20 220,197,978 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Dokumen 20 276,734,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lapora n 4 612,315,902 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 4 796,865,000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Doku men 12 1,858,543,062 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen 12 1,474,856,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Keuangan Daerah Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Lapora n 6 111,623,317 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 6 37,998,000 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Lapora n 2 368,585,179 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 2 198,040,000 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Doku men 2 155,035,279 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 2 139,920,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 109 1,191,946,916 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 109 927,441,000 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lemba ga 44 31,352,371 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 44 171,457,000 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persen 4.43 14,234,856,017 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persen 4.43 10,773,316,600 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen 1.1 1,815,000,000 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen 1.1 1,664,939,500 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Doku men 517 14,234,856,017 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Dokumen 517 10,773,316,600 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Doku men 4 500,000,000 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 4 583,950,000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Doku men 1 370,307,138 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 1 191,028,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lapora n 1 1,593,594,987 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 1 682,000,000 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Lapora n 500 9,421,765,177 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 500 7,889,444,100 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Lapora n 1 602,261,395 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 1 338,395,000 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Doku men 9 1,140,203,614 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 9 653,407,500 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Lapora n 1 606,723,706 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 1 435,092,000 Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPT PP BMD) Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Doku men 7 1,815,000,000 Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPT PP BMD) Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Dokumen 7 1,664,939,500 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lapora n 3 635,250,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 3 537,808,500 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Lapora n 2 544,500,000 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 2 108,000,000 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Doku men 2 635,250,000 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 2 1,019,131,000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUA N TARG ET RP. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN TARGET RP. Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan telaahaan usulan program dan kegiatan masyarakat. Karena selaku PPKD (BUD) BPKAD melaksanakan proses pencairan bantuan sosial dan hibah, yang merupakan usulan dari beberapa SKPD dalam menampung permohonan/usulan masyarakat. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan trasnformasi pelayanan publik Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasionaldalam RKP Tahun 2025 serta mendukung salah satu Isu Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel, maka kebijakan dan langkah strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 3.2 Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode 2025-2029 sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Tangerang ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Penjelasan dari visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:
42. 1.Sejahtera yang mengandung makna Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yangdiindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupansosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta dayadukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama;
43. 2.Berdaya Saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Sesuai dengan visi Kabupaten Tangerang ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”. Selanjutnya dijabarkan kedalam misi. Penjabaran visi kedalam misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Terkait dengan upaya untuk mencapai target kinerja dimaksud, maka misi Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :
44. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
45. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
46. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
47. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
48. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
49. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dari pencermatan terhadap visi, misi dan program kerja bupati dan Wakil bupati memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut: Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif dengan indikator: - Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikator: - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntable Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 76.00
50. 1.Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 33,10%; b) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 2,35%; c) Persentase laporan keuangan tepat waktu, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 100%; d) Persentase Penurunan SILPA, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 2.40%; e) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 95,35%.
51. 2.Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 4,43%; b) Persentase PAD (Penggunaushaan BMD) terhadap Pendapatan Daerah, dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 1,10%.
52. 3.Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Nilai AKIP BPKAD dengan capaian pada tahun 2026 sebesar 84. Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang- bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut. 3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Tangerang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 46 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
53. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang, pemeliharaan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah di BPKAD. Pagu yang direncanakan pada APBD 2026 adalah sebesar Rp. 31.807.889.271,-.
54. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan mewujudkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan tingkat kepatuhan rasio penganggaran, untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan akuntansi dan penyelesaian administrasi keuangan perbendaharaan daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD 2026 adalah sebesar Rp 5.950.754.000,-.
55. 3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pengelolaan aset daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD 2026 adalah sebesar Rp. 10.773.316.600,-
56. 4.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Sub Unit UPT PP BMD) Program ini bertujuan untuk mewujudkan penggunausahaan dan penyimpanan aset/barang daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD 2026 adalah sebesar Rp. 1.664.939.500,-. TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 31,807,889,271 100 31,451,095,558 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 21 775,234,000 21 740,127,950 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 330,190,000 10 335,165,198 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 278,703,000 1 279,596,335 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 10 166,341,000 10 125,366,417 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 37 19,881,025,782 37 20,760,398,371 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bu lan 92 19,426,977,782 92 20,426,899,371 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 69,094,000 5 38,651,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 2 75,917,000 2 13,724,500 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 14 188,928,000 14 160,541,500 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 2 120,109,000 2 120,582,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 410,742,000 2 464,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 210 91,242,000 210 160,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 155 319,500,000 155 304,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 2,554,742,489 8 2,715,100,007 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 71,739,300 2 97,465,660 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 610,322,800 10 790,141,411 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 140,704,044 3 164,379,464 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 306,525,945 3 308,082,172 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 93,950,400 1 94,939,300 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 34,000,000 1 36,964,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 316,500,000 12 234,812,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 981,000,000 12 988,316,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 2 1,765,000,000 2 1,878,248,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 60,000,000 12 65,108,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1,705,000,000 12 1,813,140,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 6,421,145,000 4 4,893,221,230 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 44 910,385,000 44 915,829,230 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 470,760,000 10 477,392,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 3,900,000,000 3 2,800,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 1,140,000,000 3 700,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persen 2.35 2,499,423,000 2.4 2,793,942,020 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persen 33.1 33.2 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Persen 100 1,976,475,000 100 2,391,132,834 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persen 95.35 1,474,856,000 95.37 1,951,470,215 Persentase Penurunan SILPA Persen 2.4 2.3 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Dokumen 18 2,499,423,000 18 2,793,942,020 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 1 159,992,500 1 246,657,303 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 1 115,250,000 1 281,747,577 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 137,862,000 1 144,747,048 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 200,742,500 1 144,747,049 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 212,004,000 1 222,639,498 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 100,170,000 1 105,181,710 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 498,396,000 2 523,438,335 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 477,240,000 2 497,290,385 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 4 565,103,000 4 593,281,091 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 4 32,663,000 4 34,212,024 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Dokumen 28 1,976,475,000 28 2,391,132,834 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 4 902,876,000 4 1,516,993,260 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 20 276,734,000 20 231,207,877 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan 4 796,865,000 4 642,931,697 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen 12 1,474,856,000 12 1,951,470,215 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 6 37,998,000 6 117,204,483 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 2 198,040,000 2 387,014,438 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 2 139,920,000 2 162,787,043 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Orang 109 927,441,000 109 1,251,544,262 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 44 171,457,000 44 32,919,989 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persen 4.43 10,773,316,600 4.44 14,946,598,818 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen 1.1 1,664,939,500 1.2 1,905,750,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Dokumen 517 10,773,316,600 517 14,946,598,818 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 4 583,950,000 4 525,000,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 1 191,028,000 1 388,822,495 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 1 682,000,000 1 1,673,274,736 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 500 7,889,444,100 500 9,892,853,436 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 1 338,395,000 1 632,374,465 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 9 653,407,500 9 1,197,213,795 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Laporan 1 435,092,000 1 637,059,891 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT SATUAN 2026 2027 LOKASI SUMBEER DANA KETERANGAN TARGET RP. TARGET RP. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPT PP BMD) Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Dokumen 7 1,664,939,500 7 1,905,750,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 3 537,808,500 3 667,012,500 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 2 108,000,000 2 571,725,000 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 2 1,019,131,000 2 667,012,500 BPKAD APBD PROGRAM PRORITAS Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.
57. 6.Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diawali dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Penyempurnaan Ranwal Renja dimaksud dilakukan setelah mendapatkan masukan dan usulan dari Instansi/PD/pegawai melalui Forum Perangkat Daerah/Gabungan/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangerang dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Berdasakan pertimbangan tersebut, Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan dengan upaya agar program dan Kegiatan yang telah disusun dapat menyajikan Target Capaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan dicapai pada Tahun 2026, mulai dari Program Prioritas hingga Program yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah :
58. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
59. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
60. 3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
61. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
62. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
63. 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
64. 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
65. 8.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
66. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
67. 10.Peraturan Bupati Tangerang nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
68. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ;
69. 12.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor 050/Kep. 28- BKPSDM/2023 tentang Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026;
70. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xxx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
71. 14.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang berisi kebijakan, program dan kegiatan. Maksud Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 2025. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan keselarasan atas RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra BKPSDM 2025- 2029 sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan ditahun mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan realisasinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2024 melaksanakan 2 Urusan 3 Program 12 kegiatan 38 Sub Kegiatan. Adapun realisasi kinerja dari pelaksanaan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
72. 1.Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program ini merupakan program dari kegiatan-kegiatan kesekretariatan guna menunjang tercapainya tujuan dan sasaran OPD. Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan 21 Sub Kegiatan dengan 2 indikator kinerja program yaitu:
73. 1.Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan dari target 100% dapat tercapai 100% dan serapan anggaran 96.23 %.
74. 2.Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. dari target 100% dapat tercapai 100 % dengan capaian anggaran 91.73% Pada program ini kegiatan dapat dilakukan secara maksimal sesuai kebutuhan, mengingat dalam program ini merupakan kegiatan rutin pendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang TA. 2024.
75. 2.Program Kepegawaian Daerah Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Pelaksana program kepegawaian berada pada 3 bidang yang ada di BKPSDM. Terdapat 4(empat) indikator dalam program ini yaitu:
76. 1.Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan target kinerja 100 % capaian realisasi 100 % dengan capaian keuangan sebesar 89.90%
77. 2.Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN dengan target kinerja 100 % realisasi 100 % dan capaian keuangan sebesar 77.75%
78. 3.Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN dengan capaian kinerja 100% realisasi 85.32 % dengan capaian penyerapan anggaran mencapai 95.01 %
79. 4.Capaian realisasi kinerja belum mencapai 100% karena target pegawai yang mengikuti ujian dinas dan UPKP tahun 2023 dari 78 orang pegawaia yang mendaftar hanya 65 orang pegawai yang lolos seleksi administrasi BKN Kanreg 3 Bandung.
80. 5.Persentase ASN yang dinilai dan dievaluasi berdasarkan target kinerja 100% capaian 100% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 91.61% Pada program ini kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan rencana strategis tahun 2025-2029.
81. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan 3 sub kegiatan dengan indikator kinerja program yaitu: ➢ Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional dan latsar prajabatan dari target 100% dapat tercapai 111.11% dan serapan anggaran 97.58%. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 antara lain:
82. 1.Terealisasinya belanja pegawai (Gaji & TPBK) untuk seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Tangerang sebanyak 73 Pegawai
83. 2.Kegiatan rutin Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya untuk Biaya pengadaan belanja modal pengadaan komputer CAT, pemeliharaan gedung kantor BKPSDM dan Kitri Bakti untuk ruang CAT, dan kegiatan rutin lainnya di bagian umum
84. 3.Kegiatan perencanaan meliputi Penyusunan dokumen perencanaan BKPSDM (Renja, RKA/DPA/RPPA/DPPPA, Laporan Monev, Laporan Akuntabilitas Kinerja), Penyusunan dokumen penjenjangan kinerja, Penyusunan SOP BKPSDM dan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi internal berbasis web.
85. 4.Bidang Renatur untuk kegiatan pengadaan ASN melakukan seleksi pengadaan CPNS dengan total formasi sebanyak 500 yang terdiri dari tenaga kesehatan 272 formasi dan tenaga teknis 228 formasi. Seleksi pengadaan PPPK dengan total formasi sebanyak 1500 yang terdiri dari tenaga guru 250 formasi, tenaga kesehatan 195 formasi, dan tenaga teknis 1.055 formasi.
86. 5.Kegiatan Pembinaan Pegawai dilakukan dan pemutahiran sistem kepegawaian, pada tahun 2025 BKPSDM melanjutkan kerjasama dengan Kota Tangerang untuk reduplikasi sistem kepegawaian kota Tangerang termasuk penyempurnaan pembangunan sistem Manejemen Talenta.
87. 6.Pelaksanaan Diklat Teknis. Pada Tahun 2024 diklat teknis yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan coaching mentoring, pelatihan tata kelola pemerintahan, pelatihan analisis kebutuhan pengambangan kompetensi, bimbingan teknis asistensi GAP kompetensi HCDP di lingkungan Kabupaten Tangerang, bimbingan teknis literasi dan numerasi tingkat SD-SMP, bimbingan teknis guru pembimbing khusus angkatan 1 s.d. 4, E-Learning angkatan 1 s.d. 2, magang teknis luar negeri sebanyak 2 orang ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Malaysia serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri melalui aplikasi SIMPEKA dan Pelatihan mandiri, workshop, webinar/ sosialisasi/ kelompok belajar baik yang dibiayai APBD, APBN (kementerian), APBD Provinsi Banten serta pelatihan nol rupiah yang dirintis oleh BKPSDM untuk memenuhi peningkatan kompetensi ASN serta pemenuhan 20JP/Pegawai per tahun. Pegawai yang mengikuti pelatihan hampir manjangkau seluruh ASN Kabupaten Tangerang. Sebanyak 13.296 pegawai.
88. 7.Pelaksanaan diklat Manajerial dan Fungsional yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 73 orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 27 pegawai, Pelatihan Kepegawaian Nasional 5 pegawai, diklat-diklat fungsional bekerjasama dengan Kementerian dan provinsi Banten. Selain itu Latsar bagi CPNS sebanyak 4 pegawai dan orientasi PPPK tahap II sebanyak 540 pegawai. Selain evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 disajikan juga rencana target capaian tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025- 2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Berikut adalah target capaian renja 2025 dan Pencapaian tahun awal Renstra BKPSDM 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 300 100 100 100,00 100 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 16 5 5 100,00 7 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 4 4 100,00 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 225 75 72 96,00 100 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 3 1 1 100,00 1 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 225 75 75 100,00 0 Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 225 75 75 100,00 100 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 60 21 21 100,00 8 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 5 5 100,00 4 Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 1 1 100,00 2 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 3 3 100,00 3 Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 120 38 38 100,00 12 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 1.055 335 298 88,96 350 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3 1 1 100,00 0 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 1 1 100,00 1 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 6 6 100,00 6 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 33 9 9 100,00 9 Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 813 271 271 100,00 267 Sub Kegiatan: Jumlah Gedung Kantor Unit 6 2 2 100,00 2 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Program Kepegawaian Daerah Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40,00 40,00 37,50 93,75 37,5 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40,00 40 40 100,00 40 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75,00 67,5 75 111,11 75 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40,00 40 40 100,00 40 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80,00 75 80 106,67 80 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40,00 40 40 100,00 40 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16,00 16 16 100,00 16 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24,00 20 22 110,00 24 Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 3 1 1 100,00 1 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 3 1 1 100,00 1 Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 6 2 2 100,00 2 Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 3 1 1 100,00 1 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 465 155 155 100,00 500 Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 3 3 3 100,00 700 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN Laporan 6 2 2 100,00 2 Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 3 1 1 100,00 1 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang diberikan penghargaan Orang 36 12 12 100,00 12 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= Penghargaan bagi Pegawai Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan Orang 43.440 14.480 14.480 100,00 14.480 2 Sub Kegiatan: Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen 3 1 1 100,00 1 Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan SDM Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 67,5 75 111,11 75 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 42.000 14000 14000 100,00 14000 2 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan Persen 300 100 100 100,00 100 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 3 1 1 100,00 1 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) P Ca Pe ta Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) R C P K s/ b (tah 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11= dan Prajabatan Berdasarkan analisis pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pelayanan pada Renja tahun 2024, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:
89. 1.Belum Optimalnya Penataan tenaga Non ASN;
90. 2.Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
91. 3.Belum optimalnya fungsi manajemen kinerja;
92. 4.Belum optimalnya pembinaan disiplin dan kode etik ASN;
93. 5.Belum maksimalnya upaya pengembangan kompetensi ASN kabupaten tangerang;
94. 6.Belum optimalnya pengelolaan penilaian kompetensi ASN. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :
95. 1.Perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;
96. 2.Terpenuhinya pengadaan ASN yang terbuka dan kompetitif;
97. 3.Kebijakan dan program Pengembangan karir ASN;
98. 4.Promosi dan Mutasi ASN secara obyektif dan transparan;
99. 5.Penerapan Manajemen Kinerja ASN;
100. 6.Mengoptimalkan penggajian, pemberian penghargaan dan disiplin ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja;
101. 7.Peningkatan program perlindungan dan pelayanan terhadap pegawai;
102. 8.Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah yang terintegrasi; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Kinerja Pelayanan di BKPSDM Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
103. 1.Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengelolaan kuangan BKPSDM
104. 2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur BKPSDM, Pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi asset BKPSDM
105. 3.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ASN
106. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP
107. 5.Meningkatnya disiplin dan kinerja ASN
108. 6.Meningkatnya kompetensi manajerial, fungsional dan teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi. Secara umum kinerja pelayanan BKPSDM sudah sangat baik, dapat di lihat berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2023 yang menunjukan capaian kinerja BKPSDM untuk setiap program mencapai 100%. Hal ini dapat di buktikan dengan :
109. 1.Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran
110. 2.Meningkatnya kompetensi manajerial, fungsional dan teknis untuk pegawai yang telah mengikuti diklat baik diklat Manajerial (Diklat Pim), Diklat fungsional maupun Teknis.
111. 3.Meningkatnya disiplin dan kinerja ASN dibuktikan dengan capaian nilai SKP ASN Kabupaten Tangerang rata-rata bernilai Baik
112. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian sesuai SOP seiring dengan meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian yang terdapat pada SIM ASN
113. 5.Meningkatnya akuntabilias kinerja BKPSDM Tahun 2024 adalah tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2023, pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang dapat di gambarkan sebagai berikut: Tabel 2.2.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RENSTRA Target 2024 Realisasi Capaian (%) Kategori Sumber Data 1. Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit Nilai 355 350,5 350,5 100,00 Sangat baik Evaluasi Implementa si Merit Sistem oleh KASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai 82,70 85.6 88,1 102,92 A (Memuas kan) Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Laporan Akuntabilit as Kinerja Tahun 2024 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BKPSDM Kabupaten Tangerang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan. BKPSDM mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah:
114. 1.Penyelesaian Tenaga Non ASN menjadi PPPK secara bertahap dan pelarangan pengangkatan tenaga non ASN baru;
115. 2.Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian ASN berbasis digital yang berdasarkan prinsip meritokrasi;
116. 3.Penguatan manajemen kinerja dan pembinaan ASN;
117. 4.Peningkatan kualitas pengembangan karier berdasarkan prinsip meritokrasi;
118. 5.Peningkatan pencapaian pemetaan profil potensi dan kompetensi PNS. Selain isu strategis, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKPSDM Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:
119. 1.Belum optimalnya perencanaan kebutuhan dan Pengadaan ASN berdasarkan anjab/ABK
120. 2.Belum optimalnya pengelolaan disiplin dan kinerja ASN
121. 3.Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN
122. 4.Belum optimalnya pelayanan kepegawaian ASN
123. 5.Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :
124. 6.Koordinasi dengan instansi yang membidangi penyusunan anjab/ABK sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai di Kabupaten Tangerang
125. 7.Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja
126. 8.Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur
127. 9.Peningkatan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja, coaching mentoring, juga pengiriman magang pegawai.
128. 10.Peningkatan pengembangan karier aparatur melalui talent pool dan rencana suksesi
129. 11.Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai Standar Pelayanan
130. 12.Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD Renja BKPSDM bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik. hal ini dalam rangka mengawal program dan kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pada masa transisi atau masa kekosongan Kepala Daerah diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025-2045), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) PD. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.063.803.702,- dari kebutuhan berdasarkan analisis sebesar Rp. 41.426.514.690,-. Tahun 2026 sesuai rancangan awal, BKPSDM Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan. Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGERANG Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 29.287.375.520 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 26.688.960.670 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 235.827.200 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 235.827.200 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 202.147.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 202.147.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 22.018.200 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 22.018.200 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 25.193.062.204 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 22.594.647.354 5.03..01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 orang/bulan 25.118.025.704 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 orang/bulan 22.519.610.854 5.03..01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.036.500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.036.500 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 286.444.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 286.444.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 orang 286.444.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 orang 286.444.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1.413.518.200 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1.413.518.200 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 582.682.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 582.682.400 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 179.618.800 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 179.618.800 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 141.604.000 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 141.604.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.840.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.840.000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 87.600.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 87.600.000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 398.653.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 398.653.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 977.196.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 977.196.000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 950.796.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 950.796.000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.181.327.916 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.181.327.916 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 6 Unit 218.609.956 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 6 Unit 218.609.956 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 205.317.960 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 205.317.960 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 364.400.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 364.400.000 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 393.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 393.000.000 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 4.092.632.500 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 4.114.632.500 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 persen 1.279.546.400 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 persen 1.279.546.400 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 48.580.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 48.580.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 856.540.000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 856.540.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 96.913.600 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 96.913.600 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 219.336.000 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 219.336.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 58.176.800 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 58.176.800 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 persen 571.152.000 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 persen 583.152.000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 172.563.200 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 172.563.200 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 271.290.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 283.290.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 127.298.800 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 127.298.800 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.161.669.100 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.161.669.100 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 236.156.100 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 236.156.100 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 589.963.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 589.963.000 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN 2 Laporan 335.550.000 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN 2 Laporan 335.550.000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 persen 1.080.265.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 persen 1.090.265.000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 137.953.000 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 147.953.000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 231.500.000 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 231.500.000 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 12 Orang 407.684.000 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 12 Orang 407.684.000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 14.480 Orang 292.946.000 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 14.480 Orang 292.946.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 10.182.000 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 10.182.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 Program Pengembangan Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 6.653.210.980 Program Pengembangan Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 6.653.210.980 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SDM SDM 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 persen 2.483.536.980 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 persen 2.483.536.980 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14.000 Orang 2.483.536.980 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14.000 Orang 2.483.536.980 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. 100 persen 4.169.674.000 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. 100 persen 4.169.674.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 4.169.674.000 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 4.169.674.000 SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 1.883.381.000 Program Kepegawaian Daerah Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 1.883.381.000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.883.381.000 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.883.381.000 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.883.381.000 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.883.381.000 TOTAL ANGGARAN 41.916.600.000 39.340.185.150 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan penjabaran Renja Tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam konteks peningkatan SDM Aparatur, BKPSDM Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, memberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Disisi lain, dalam era globalisasi, transformasi dan teknologi informasi, BKPSDM dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Dari hasil forum Perangkat Daerah dan Aplikasi SIPD tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mendapat usulan kegiatan dari Kecamatan. Sasaran Renstra BKN 2025-2029 Sasaran Renstra BKD Provinsi Banten 2025- 2029 Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang 2025- 2029
131. 1.Meningkatnya Kapabilitas Instansi Pemerintah Dalam Manajemen ASN dan Profesionalitas Pagawai ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi
132. 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital
133. 1.Meningkatnya Nilai Manajemen Talenta Melalui Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir
134. 1.Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Berdasarkan hal tersebut prioritas pembangunan nasional bidang kepegawaian yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi : • Meningkatkan implementasi Pengelolaan ASN berbasis system merit dari mulai perencanaan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, pengelolaan manajemen kinerja, penggajian, pengharagaan, perlindungan terhadap pegawai dan pelayanan serta penerapan disiplin pegawai. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Pasal 3 poin e nomor 4, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Dalam melaksanankan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
135. 1.penyusunan kebijakan teknis yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
136. 2.pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
137. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
138. 4.pelaksanaan administrasi yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
139. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan. Tujuan merupakan pernyataan tentang misi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah. Adanya tujuan menjadikan fokus kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional. Tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yaitu “ “Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif” mendukung pencapaian RPJMD tahun 2025-2029 pada misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien”. Dalam rangka mendukung misi, tujuan, dan sasaran tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu: “ Terwujudnya Profesionalitas ASN”. Untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tangerang melalui pengelolaan ASN berbasis system merit dengan indikator kinerja meningkatnya indeks profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang. Adapun sasaran stategis yang ingin dicapai yaitu :
140. 1.Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit dengan indikator kinerja Indeks System Merit
141. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang dengan indikator kinerja peningkatan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel : NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA TAHUN 2026 MISI 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Profesionalitas ASN Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit 352,50 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang 88,30 Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tabel : NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET KINERJA TAHUN 2026 1 Indeks Sistem Merit 352,50 3.3 Program dan Kegiatan Renja BKPSDM Tahun 2026 Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputuasan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur BKPSDM mengampu 2 urusan, 3 Program, 12 Kegiatan serta 42 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2026 sebagaimana table berikut ini: Tabel 3.3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
142. 1.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
143. 2.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
144. 3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Stratistik sektoral Daerah
145. 5.Terlaksananya Pengumpulan data statistic sektoral daerah 2 Administasi Keuangan Perangkat Daerah
146. 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
147. 2.Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
148. 1.Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
149. 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
150. 2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
151. 2.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
152. 3.Penyediaan bahan logistik kantor
153. 4.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
154. 5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
155. 6.Fasilitasi kunjungan tamu
156. 7.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
157. 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
158. 2.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
159. 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
160. 2.Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
161. 3.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
162. 4.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1 Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
163. 1.Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaanpengadaan ASN
164. 2.Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
165. 3.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
166. 4.Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian
167. 5.Pengelolaan data kepegawaian 2 Mutasi Dan Promosi ASN 1. Pengelolaan Mutasi ASN
168. 2.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
169. 3.Pengelolaan Promosi ASN 3 Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
170. 2.Pengelolaan Assesment Center
171. 3.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
172. 4.Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1. Pelaksanaan Penilian dan evaluasi kinerja aparatur
173. 2.Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
174. 3.Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
175. 4.Pembinaan Disiplin PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN
176. 5.Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Pengembangan Kompetensi Teknis 1. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
177. 1.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Berdasarkan table tersebut, Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah di sesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.
178. 1.Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui Peningkatkan kualitas sarana Prasarana serta mutu Pendidikan dan kesehatan.
179. 2.Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM.
180. 3.Peningkatan Infrastruktur dasar dan pemerataan Pembangunan berwawasan Lingkungan berkelanjutan.
181. 4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel. Sedangkan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui Kebijakan Berbasis Sistem Merit. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang memprioritaskan pelaksanan program dan kegiatan tahun 2026 dengan sasaran Meningkatnya impelementasi manajemen ASN berbasis Sistem Merit melalui:
182. 1.Peningkatan pengembangan kompetensi melalui pemagangan dan pertukaran pegawai, pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja.
183. 2.Peningkatan pengembangan karier aparatur dengan melakukan Assessment terhadap ASN Kabupaten Tangerang melalui Uji Kompetensi yang mana menjadi langkah awal tersedianya database profil kompetensi pegawai pada Sistem Manajemen Talenta sehingga tersaji talent pool dan rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan. Nilai indeks penerapan manajemen ASN berbasis system merit Kabupaten Tangerang telah mendapat predikat sangat baik dari KASN untuk penilaian tahun 2023, hal tersebut menjadikan Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang dikecualikan dari pengisian jabatan Pimpinan Tinggai melalui seleksi terbuka, sehingga pada tahun 2024 BKPSDM berupaya untuk mendapatkan persetujuan KASN agar dapat melakukan pengisian Jabatan dengan memanfaatkan system manajemen Talenta.
184. 3.Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur.
185. 4.Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja. Guna mendapatkan informasi mengenai kontribusi PNS terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan penilaian kinerja yang akurat dan obyektif
186. 5.Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2026 yaitu: Rincian program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dengan jumlah kebutuhan anggaran anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 37.063.803.702,- dengan rincian;
187. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 25.261.871.852,-
188. 2.Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp. 7.028.306.150,-
189. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dari 2 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp. 4.773.625.700,- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Tangerang 100 Persen 25.261.871.852 100 Persen 29.389.900.000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Kabupaten Tangerang 5 Kegiatan 264.664.200 PAD 100 Persen 356.500.000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 6 Dokumen 152.652.000 PAD 8 Dokumen 250.000.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 24.410.000 PAD 1 Laporan 17.500.000 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 2 Laporan 31.138.200 PAD 2 Laporan 40.000.000 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tangerang 2 Dokumen 43.160.000 PAD 2 Dokumen 39.000.000 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 1 Data 13.304.000 PAD 1 Data 10.000.000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 20.393.523.702 PAD 100 Persen 23.601.000.000 5.03..01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang 100 Orang/bulan 20.293.803.702 DAU & PAD 100 Orang/bulan 23.500.000.000 5.03..01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 75.300.000 PAD 1 Laporan 76.000.000 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 24.420.000 PAD 1 Dokumen 25.000.000 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Kabupaten Tangerang 2 Kegiatan 294.860.000 PAD 100 Persen 255.000.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang 100 Orang 294.860.000 PAD 100 Orang 255.000.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Kabupaten 7 Kegiatan 1.426.746.450 PAD 100 Persen 2.551.000.000 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daerah Tangerang 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Paket 24.120.000 PAD 1 Paket 30.000.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 9 Paket 582.698.000 PAD 9 Paket 1.600.000.000 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 4 Paket 179.618.800 PAD 4 Paket 195.000.000 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 2 Paket 144.414.000 PAD 2 Paket 168.000.000 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 3 Dokumen 8.160.000 PAD 3 Dokumen 15.000.000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Tangerang 1 Laporan 87.600.000 PAD 1 Laporan 133.000.000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Tangerang 350 Laporan 400.135.650 PAD 380 Laporan 410.000.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Kabupaten Tangerang 2 Kegiatan 965.400.000 PAD 100 Persen 986.400.000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Laporan 26.400.000 PAD 1 Laporan 26.400.000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Laporan 939.000.000 PAD 1 Laporan 960.000.000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang 4 Kegiatan 1.916.677.500 PAD 100 Persen 1.640.000.000 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Tangerang 6 Unit 916.677.500 PAD 6 Unit 250.000.000 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Tangerang 13 Unit 250.000.000 PAD 13 Unit 230.000.000 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Tangerang 271 Unit 350.000.000 PAD 271 Unit 365.000.000 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kabupaten Tangerang 2 Unit 400.000.000 PAD 2 Unit 795.000.000 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang 5.144.925.150 4.999.232.000 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Kabupaten Tangerang 100 Persen Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Kabupaten Tangerang 96 Persen Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Kabupaten Tangerang 98,5 Persen Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Kabupaten Tangerang 98,79 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Kabupaten Tangerang 5 kegiatan 978.584.000 PAD 100 Persen 1.310.845.000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 48.900.000 PAD 1 Dokumen 42.759.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 588.992.000 PAD 1 Dokumen 798.888.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 106.864.000 PAD 1 Dokumen 115.323.000 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 137.678.000 PAD 1 Dokumen 228.175.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 96.150.000 PAD 1 Dokumen 125.700.000 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 582.271.800 PAD 100 Persen 497.565.800 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 172.336.000 PAD 1 Dokumen 105.477.000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 282.640.000 PAD 1 Dokumen 271.290.000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 127.295.800 PAD 1 Dokumen 120.798.800 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 2.468.249.000 PAD 100 Persen 2.053.321.200 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kabupaten Tangerang 500 Orang 1.351.138.000 PAD 500 Orang 963.526.900 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Kabupaten Tangerang 500 Orang 589.948.000 PAD 700 Orang 592.843.000 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN Kabupaten Tangerang 4 Laporan 527.163.000 PAD 4 Laporan 496.951.300 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 5 Kegiatan 1.115.820.350 PAD 100 Persen 1.137.500.000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 236.182.000 PAD 1 Dokumen 180.000.000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 1 Laporan 135.636.000 PAD 1 Laporan 260.000.000 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan Kabupaten Tangerang 12 Orang 432.638.000 PAD 12 Orang 330.000.000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan Kabupaten Tangerang 15950 Orang 299.876.350 PAD 15950 Orang 350.000.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 11.488.000 PAD 1 Dokumen 17.500.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 Program Pengembangan SDM Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Fungsional, dan Teknis Kabupaten Tangerang 96 Persen 4.773.625.700 97 Persen 6.924.238.980 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 1.371.264.000 PAD 100 Persen 2.483.536.980 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kabupaten Tangerang 15950 Orang 1.371.264.000 PAD 15950 Orang 2.483.536.980 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 3.402.361.700 PAD 100 Kegiatan 4.440.702.000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Tangerang 4 Laporan 3.402.361.700 PAD 4 Laporan 4.440.702.000 SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Kabupaten Tangerang 100 Persen 1.883.381.000 PAD 100 Persen 1.506.179.940 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 1.883.381.000 PAD 100 Persen 1.506.179.940 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 1.883.381.000 PAD 1 Dokumen 1.506.179.940 TOTAL ANGGARAN 37.063.803.702 42.819.550.920 Guna optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Untuk keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui proses musyawarah melalui tahapan Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang agar terintegrasi dengan baik. 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut:
190. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026.
191. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3. Rencana Tindak Lanjut
192. 1.Peningkatan pada aspek Perencanaan dan Pengadaan ASN agar pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan anjab/ABK
193. 2.Peningkatan Pengembangan Kompetensi melalui pemagangan dan merintis pola pertukaran pegawai.
194. 3.Pengelolaan pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta dengan melakukan Asessment terhadap ASN Kabupaten Tangerang untuk pemetaan profil pegawai sehingga tersaji talent pool dan rencana suksesi sesuai standar kompetensi jabatan
195. 4.Peningkatan Manajemen kinerja dengan menselaraskan kinerja individu dengan organisasi;
196. 5.Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dengan terus mengupdate data dan membangun/mengembangkan system kepegawaian yang terintegrasi baik dengan aplikasi internal maupun dengan aplikasi pusat;
197. 6.Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pengelolaan pemberian reward dan ponisment pegawai;
198. 7.Sinergitas perencanaan yang intensif dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai ketentuan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan terutama sumber daya manusianya di daerah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang selaras dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Pada Akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam memberikan layanan organisasi untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang dan tentunya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
199. 6.Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diawali dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Penyempurnaan Ranwal Renja dimaksud dilakukan setelah mendapatkan masukan dan usulan dari Instansi/PD/pegawai melalui Forum Perangkat Daerah/Gabungan/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangerang dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Berdasakan pertimbangan tersebut, Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan dengan upaya agar program dan Kegiatan yang telah disusun dapat menyajikan Target Capaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan dicapai pada Tahun 2026, mulai dari Program Prioritas hingga Program yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah :
200. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
201. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
202. 3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
203. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
204. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
205. 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
206. 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
207. 8.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
208. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
209. 10.Peraturan Bupati Tangerang nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
210. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ;
211. 12.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor 050/Kep. 28- BKPSDM/2023 tentang Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026;
212. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xxx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
213. 14.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang berisi kebijakan, program dan kegiatan. Maksud Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 2025. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan keselarasan atas RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra BKPSDM 2025- 2029 sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan ditahun mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan realisasinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2024 melaksanakan 2 Urusan 3 Program 12 kegiatan 38 Sub Kegiatan. Adapun realisasi kinerja dari pelaksanaan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
214. 1.Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program ini merupakan program dari kegiatan-kegiatan kesekretariatan guna menunjang tercapainya tujuan dan sasaran OPD. Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan 21 Sub Kegiatan dengan 2 indikator kinerja program yaitu:
215. 1.Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan dari target 100% dapat tercapai 100% dan serapan anggaran 96.23 %.
216. 2.Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. dari target 100% dapat tercapai 100 % dengan capaian anggaran 91.73% Pada program ini kegiatan dapat dilakukan secara maksimal sesuai kebutuhan, mengingat dalam program ini merupakan kegiatan rutin pendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang TA. 2024.
217. 2.Program Kepegawaian Daerah Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Pelaksana program kepegawaian berada pada 3 bidang yang ada di BKPSDM. Terdapat 4(empat) indikator dalam program ini yaitu:
218. 1.Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan target kinerja 100 % capaian realisasi 100 % dengan capaian keuangan sebesar 89.90%
219. 2.Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN dengan target kinerja 100 % realisasi 100 % dan capaian keuangan sebesar 77.75%
220. 3.Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN dengan capaian kinerja 100% realisasi 85.32 % dengan capaian penyerapan anggaran mencapai 95.01 %
221. 4.Capaian realisasi kinerja belum mencapai 100% karena target pegawai yang mengikuti ujian dinas dan UPKP tahun 2023 dari 78 orang pegawaia yang mendaftar hanya 65 orang pegawai yang lolos seleksi administrasi BKN Kanreg 3 Bandung.
222. 5.Persentase ASN yang dinilai dan dievaluasi berdasarkan target kinerja 100% capaian 100% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 91.61% Pada program ini kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan rencana strategis tahun 2025-2029.
223. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan 3 sub kegiatan dengan indikator kinerja program yaitu: ➢ Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional dan latsar prajabatan dari target 100% dapat tercapai 111.11% dan serapan anggaran 97.58%. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 antara lain:
224. 1.Terealisasinya belanja pegawai (Gaji & TPBK) untuk seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Tangerang sebanyak 73 Pegawai
225. 2.Kegiatan rutin Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya untuk Biaya pengadaan belanja modal pengadaan komputer CAT, pemeliharaan gedung kantor BKPSDM dan Kitri Bakti untuk ruang CAT, dan kegiatan rutin lainnya di bagian umum
226. 3.Kegiatan perencanaan meliputi Penyusunan dokumen perencanaan BKPSDM (Renja, RKA/DPA/RPPA/DPPPA, Laporan Monev, Laporan Akuntabilitas Kinerja), Penyusunan dokumen penjenjangan kinerja, Penyusunan SOP BKPSDM dan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi internal berbasis web.
227. 4.Bidang Renatur untuk kegiatan pengadaan ASN melakukan seleksi pengadaan CPNS dengan total formasi sebanyak 500 yang terdiri dari tenaga kesehatan 272 formasi dan tenaga teknis 228 formasi. Seleksi pengadaan PPPK dengan total formasi sebanyak 1500 yang terdiri dari tenaga guru 250 formasi, tenaga kesehatan 195 formasi, dan tenaga teknis 1.055 formasi.
228. 5.Kegiatan Pembinaan Pegawai dilakukan dan pemutahiran sistem kepegawaian, pada tahun 2025 BKPSDM melanjutkan kerjasama dengan Kota Tangerang untuk reduplikasi sistem kepegawaian kota Tangerang termasuk penyempurnaan pembangunan sistem Manejemen Talenta.
229. 6.Pelaksanaan Diklat Teknis. Pada Tahun 2024 diklat teknis yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan coaching mentoring, pelatihan tata kelola pemerintahan, pelatihan analisis kebutuhan pengambangan kompetensi, bimbingan teknis asistensi GAP kompetensi HCDP di lingkungan Kabupaten Tangerang, bimbingan teknis literasi dan numerasi tingkat SD-SMP, bimbingan teknis guru pembimbing khusus angkatan 1 s.d. 4, E-Learning angkatan 1 s.d. 2, magang teknis luar negeri sebanyak 2 orang ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Malaysia serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri melalui aplikasi SIMPEKA dan Pelatihan mandiri, workshop, webinar/ sosialisasi/ kelompok belajar baik yang dibiayai APBD, APBN (kementerian), APBD Provinsi Banten serta pelatihan nol rupiah yang dirintis oleh BKPSDM untuk memenuhi peningkatan kompetensi ASN serta pemenuhan 20JP/Pegawai per tahun. Pegawai yang mengikuti pelatihan hampir manjangkau seluruh ASN Kabupaten Tangerang. Sebanyak 13.296 pegawai.
230. 7.Pelaksanaan diklat Manajerial dan Fungsional yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 73 orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 27 pegawai, Pelatihan Kepegawaian Nasional 5 pegawai, diklat-diklat fungsional bekerjasama dengan Kementerian dan provinsi Banten. Selain itu Latsar bagi CPNS sebanyak 4 pegawai dan orientasi PPPK tahap II sebanyak 540 pegawai. Selain evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 disajikan juga rencana target capaian tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025- 2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Berikut adalah target capaian renja 2025 dan Pencapaian tahun awal Renstra BKPSDM 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 2 .1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5.03 Kepegawaian 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.01.2.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.01.2.01.0001 Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Dokumen 16 5 5 100,00 7 12 75,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah 5.03.01.2.01.0006 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.01.2.01.0007 Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 4 4 100,00 1 5 100,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03..01.2.02.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 225 75 72 96,00 100 172 76,44 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) 5.03..01.2.02.0005 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.01.2.05 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.01.2.05.0002 Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 225 75 75 100,00 0 75 33,33 5.03.01.2.05.0009 Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 225 75 75 100,00 100 175 77,78 5.03.01.2.06 Kegiatan: Administrasi Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.01.2.06.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 60 21 21 100,00 8 29 48,33 5.03.01.2.06.0004 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 5 5 100,00 4 9 60,00 5.03.01.2.06.0005 Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 1 1 100,00 2 3 50,00 5.03.01.2.06.0006 Sub Kegiatan: Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Dokumen 12 3 3 100,00 3 6 50,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5.03.01.2.06.0008 Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 120 38 38 100,00 12 50 41,67 5.03.01.2.06.0009 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1.055 335 298 88,96 350 648 61,42 5.03.01.2.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.01.2.08.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3 1 1 100,00 0 1 33,33 5.03.01.2.08.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) dan Listrik yang Disediakan 5.03.01.2.08.0004 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.01.2.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.01.2.09.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 6 6 100,00 6 12 66,67 5.03.01.2.09.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Unit 33 9 9 100,00 9 18 54,55 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5.03.01.2.09.0006 Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 813 271 271 100,00 267 538 66,17 5.03.01.2.09.0009 Sub Kegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 2 2 100,00 2 4 66,67 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 5.03.02 Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40,00 40,00 37,50 93,75 37,5 37,5 93,75 5.03.02 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40,00 40 40 100,00 40 40 100,00 5.03.02 Nilai Aspek Nilai 75,00 67,5 75 111,11 75 75 100,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Pengembangan Karier 5.03.02 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40,00 40 40 100,00 40 40 100,00 5.03.02 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80,00 75 80 106,67 80 80 100,00 5.03.02 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40,00 40 40 100,00 40 40 100,00 5.03.02 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16,00 16 16 100,00 16 16 100,00 5.03.02 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24,00 20 22 110,00 24 22 91,67 5.03.02.2.01 Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.02.2.01.0002 Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Pelaksanaan Pengadaan ASN 5.03.02.2.01.0003 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.01.0006 Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.01.0010 Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.01.0011 Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.02 Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.02.2.02.0001 Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 5.03.02.2.02.0002 Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 6 2 2 100,00 2 4 66,67 5.03.02.2.02.0003 Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.03 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.02.2.03.0001 Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 465 155 155 100,00 500 655 140,86 5.03.02.2.03.0002 Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.03.0004 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 3 3 3 100,00 700 703 23433,33 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat Jumlah laporan hasil Laporan 6 2 2 100,00 2 4 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) dan Sertifikasi Jabatan ASN evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN 5.03.02.2.04 Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.03.02.2.04.0002 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.04.0003 Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 5.03.02.2.04.0004 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan Orang 36 12 12 100,00 12 24 66,67 5.03.02.2.04.0007 Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan Orang 43.440 14.480 14.480 100,00 14.480 28.960 66,67 5.03.02.2.04.0009 Sub Kegiatan: Pelayanan Proses Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Dokumen 3 1 1 100,00 1 2 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Izin Perceraian Pegawai Pegawai yang Dilayani 5.04 Pendidikan dan Pelatihan 5.04.02 Program Pengembangan SDM Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 67,5 75 111,11 75 0 #DIV/0! 5.04.02.2.01 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.04.02.2.01.0003 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 42.000 14000 14000 100,00 14000 28000 66,67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n -3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Daerah Perangkat tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 (n-1)) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5) Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.04.02.2.02 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan Persen 300 100 100 100,00 100 200 66,67 5.04.02.2.02.0007 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 3 1 1 100,00 1 2 66,67 Berdasarkan analisis pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pelayanan pada Renja tahun 2024, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:
231. 1.Belum Optimalnya Penataan tenaga Non ASN;
232. 2.Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
233. 3.Belum optimalnya fungsi manajemen kinerja;
234. 4.Belum optimalnya pembinaan disiplin dan kode etik ASN;
235. 5.Belum maksimalnya upaya pengembangan kompetensi ASN kabupaten tangerang;
236. 6.Belum optimalnya pengelolaan penilaian kompetensi ASN. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :
237. 1.Perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;
238. 2.Terpenuhinya pengadaan ASN yang terbuka dan kompetitif;
239. 3.Kebijakan dan program Pengembangan karir ASN;
240. 4.Promosi dan Mutasi ASN secara obyektif dan transparan;
241. 5.Penerapan Manajemen Kinerja ASN;
242. 6.Mengoptimalkan penggajian, pemberian penghargaan dan disiplin ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja;
243. 7.Peningkatan program perlindungan dan pelayanan terhadap pegawai;
244. 8.Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah yang terintegrasi; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Kinerja Pelayanan di BKPSDM Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
245. 1.Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengelolaan kuangan BKPSDM
246. 2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur BKPSDM, Pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi asset BKPSDM
247. 3.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ASN
248. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP
249. 5.Meningkatnya disiplin dan kinerja ASN
250. 6.Meningkatnya kompetensi manajerial, fungsional dan teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi. Secara umum kinerja pelayanan BKPSDM sudah sangat baik, dapat di lihat berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2023 yang menunjukan capaian kinerja BKPSDM untuk setiap program mencapai 100%. Hal ini dapat di buktikan dengan :
251. 1.Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran
252. 2.Meningkatnya kompetensi manajerial, fungsional dan teknis untuk pegawai yang telah mengikuti diklat baik diklat Manajerial (Diklat Pim), Diklat fungsional maupun Teknis.
253. 3.Meningkatnya disiplin dan kinerja ASN dibuktikan dengan capaian nilai SKP ASN Kabupaten Tangerang rata-rata bernilai Baik
254. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian sesuai SOP seiring dengan meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian yang terdapat pada SIM ASN
255. 5.Meningkatnya akuntabilias kinerja BKPSDM Tahun 2024 adalah tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2023, pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang dapat di gambarkan sebagai berikut: Tabel 2.2.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RENSTRA Target 2024 Realisasi Capaian (%) Kategori Sumber Data 1. Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit Nilai 355 350,5 350,5 100,00 Sangat baik Evaluasi Implementa si Merit Sistem oleh KASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai 82,70 85.6 88,1 102,92 A (Memuas kan) Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Laporan Akuntabilit as Kinerja Tahun 2024 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BKPSDM Kabupaten Tangerang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan. BKPSDM mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah:
256. 1.Penyelesaian Tenaga Non ASN menjadi PPPK secara bertahap dan pelarangan pengangkatan tenaga non ASN baru;
257. 2.Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian ASN berbasis digital yang berdasarkan prinsip meritokrasi;
258. 3.Penguatan manajemen kinerja dan pembinaan ASN;
259. 4.Peningkatan kualitas pengembangan karier berdasarkan prinsip meritokrasi;
260. 5.Peningkatan pencapaian pemetaan profil potensi dan kompetensi PNS. Selain isu strategis, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKPSDM Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:
261. 1.Belum optimalnya perencanaan kebutuhan dan Pengadaan ASN berdasarkan anjab/ABK
262. 2.Belum optimalnya pengelolaan disiplin dan kinerja ASN
263. 3.Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN
264. 4.Belum optimalnya pelayanan kepegawaian ASN
265. 5.Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :
266. 6.Koordinasi dengan instansi yang membidangi penyusunan anjab/ABK sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai di Kabupaten Tangerang
267. 7.Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja
268. 8.Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur
269. 9.Peningkatan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja, coaching mentoring, juga pengiriman magang pegawai.
270. 10.Peningkatan pengembangan karier aparatur melalui talent pool dan rencana suksesi
271. 11.Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai Standar Pelayanan
272. 12.Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD Renja BKPSDM bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik. hal ini dalam rangka mengawal program dan kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pada masa transisi atau masa kekosongan Kepala Daerah diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025-2045), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) PD. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.063.803.702,- dari kebutuhan berdasarkan analisis sebesar Rp. 41.426.514.690,-. Tahun 2026 sesuai rancangan awal, BKPSDM Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan. Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGERANG Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 29.287.375.520 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 26.688.960.670 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 235.827.200 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 235.827.200 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 202.147.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 202.147.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 22.018.200 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 22.018.200 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 25.193.062.204 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 22.594.647.354 5.03..01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 orang/bulan 25.118.025.704 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 orang/bulan 22.519.610.854 5.03..01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.036.500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.036.500 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 286.444.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 286.444.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 orang 286.444.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 orang 286.444.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1.413.518.200 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1.413.518.200 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 582.682.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 582.682.400 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 179.618.800 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 179.618.800 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 141.604.000 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 141.604.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.840.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.840.000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 87.600.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 87.600.000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 398.653.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 398.653.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 977.196.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 977.196.000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 950.796.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 950.796.000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.181.327.916 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.181.327.916 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 6 Unit 218.609.956 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 6 Unit 218.609.956 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 205.317.960 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 205.317.960 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 364.400.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 364.400.000 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 393.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 393.000.000 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 4.092.632.500 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 4.114.632.500 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 persen 1.279.546.400 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 persen 1.279.546.400 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 48.580.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 48.580.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 856.540.000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 856.540.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 96.913.600 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 96.913.600 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 219.336.000 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 219.336.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 58.176.800 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 58.176.800 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 persen 571.152.000 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 persen 583.152.000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 172.563.200 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 172.563.200 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 271.290.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 283.290.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 127.298.800 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 127.298.800 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.161.669.100 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.161.669.100 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 236.156.100 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 236.156.100 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 589.963.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 589.963.000 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN 2 Laporan 335.550.000 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN 2 Laporan 335.550.000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 persen 1.080.265.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 persen 1.090.265.000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 137.953.000 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 147.953.000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 231.500.000 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 231.500.000 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 12 Orang 407.684.000 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 12 Orang 407.684.000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 14.480 Orang 292.946.000 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 14.480 Orang 292.946.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 10.182.000 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 10.182.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 Program Pengembangan Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 6.653.210.980 Program Pengembangan Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 6.653.210.980 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SDM SDM 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 persen 2.483.536.980 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 persen 2.483.536.980 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14.000 Orang 2.483.536.980 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14.000 Orang 2.483.536.980 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. 100 persen 4.169.674.000 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. 100 persen 4.169.674.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp,000) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 4.169.674.000 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 4.169.674.000 SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 1.883.381.000 Program Kepegawaian Daerah Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 1.883.381.000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.883.381.000 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 persen 1.883.381.000 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.883.381.000 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.883.381.000 TOTAL ANGGARAN 41.916.600.000 39.340.185.150 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan penjabaran Renja Tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Renja BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam konteks peningkatan SDM Aparatur, BKPSDM Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, memberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Disisi lain, dalam era globalisasi, transformasi dan teknologi informasi, BKPSDM dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Dari hasil forum Perangkat Daerah dan Aplikasi SIPD tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mendapat usulan kegiatan dari Kecamatan. Sasaran Renstra BKN 2025-2029 Sasaran Renstra BKD Provinsi Banten 2025- 2029 Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang 2025- 2029
273. 1.Meningkatnya Kapabilitas Instansi Pemerintah Dalam Manajemen ASN dan Profesionalitas Pagawai ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi
274. 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital
275. 1.Meningkatnya Nilai Manajemen Talenta Melalui Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir
276. 1.Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Berdasarkan hal tersebut prioritas pembangunan nasional bidang kepegawaian yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi : • Meningkatkan implementasi Pengelolaan ASN berbasis system merit dari mulai perencanaan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, pengelolaan manajemen kinerja, penggajian, pengharagaan, perlindungan terhadap pegawai dan pelayanan serta penerapan disiplin pegawai. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Pasal 3 poin e nomor 4, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Dalam melaksanankan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
277. 1.penyusunan kebijakan teknis yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
278. 2.pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
279. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
280. 4.pelaksanaan administrasi yang terkait dengan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur;
281. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan. Tujuan merupakan pernyataan tentang misi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah. Adanya tujuan menjadikan fokus kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional. Tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yaitu “ “Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif” mendukung pencapaian RPJMD tahun 2025-2029 pada misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien”. Dalam rangka mendukung misi, tujuan, dan sasaran tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu: “ Terwujudnya Profesionalitas ASN”. Untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tangerang melalui pengelolaan ASN berbasis system merit dengan indikator kinerja meningkatnya indeks profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang. Adapun sasaran stategis yang ingin dicapai yaitu :
282. 1.Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit dengan indikator kinerja Indeks System Merit
283. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang dengan indikator kinerja peningkatan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel : NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA TAHUN 2026 MISI 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Profesionalitas ASN Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit 352,50 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang 88,30 Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tabel : NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET KINERJA TAHUN 2026 1 Indeks Sistem Merit 352,50 3.3 Program dan Kegiatan Renja BKPSDM Tahun 2026 Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputuasan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur BKPSDM mengampu 2 urusan, 3 Program, 12 Kegiatan serta 42 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2026 sebagaimana table berikut ini: Tabel 3.3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
284. 1.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
285. 2.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
286. 3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Stratistik sektoral Daerah
287. 5.Terlaksananya Pengumpulan data statistic sektoral daerah 2 Administasi Keuangan Perangkat Daerah
288. 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
289. 2.Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
290. 1.Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
291. 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
292. 2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
293. 2.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
294. 3.Penyediaan bahan logistik kantor
295. 4.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
296. 5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
297. 6.Fasilitasi kunjungan tamu
298. 7.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
299. 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
300. 2.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
301. 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
302. 2.Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
303. 3.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
304. 4.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1 Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
305. 1.Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaanpengadaan ASN
306. 2.Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
307. 3.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
308. 4.Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian
309. 5.Pengelolaan data kepegawaian 2 Mutasi Dan Promosi ASN 1. Pengelolaan Mutasi ASN
310. 2.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
311. 3.Pengelolaan Promosi ASN 3 Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
312. 2.Pengelolaan Assesment Center
313. 3.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
314. 4.Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1. Pelaksanaan Penilian dan evaluasi kinerja aparatur
315. 2.Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
316. 3.Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
317. 4.Pembinaan Disiplin PROGRAM KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN
318. 5.Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Pengembangan Kompetensi Teknis 1. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
319. 1.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Berdasarkan table tersebut, Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah di sesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.
320. 1.Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui Peningkatkan kualitas sarana Prasarana serta mutu Pendidikan dan kesehatan.
321. 2.Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM.
322. 3.Peningkatan Infrastruktur dasar dan pemerataan Pembangunan berwawasan Lingkungan berkelanjutan.
323. 4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel. Sedangkan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui Kebijakan Berbasis Sistem Merit. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang memprioritaskan pelaksanan program dan kegiatan tahun 2026 dengan sasaran Meningkatnya impelementasi manajemen ASN berbasis Sistem Merit melalui:
324. 1.Peningkatan pengembangan kompetensi melalui pemagangan dan pertukaran pegawai, pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja.
325. 2.Peningkatan pengembangan karier aparatur dengan melakukan Assessment terhadap ASN Kabupaten Tangerang melalui Uji Kompetensi yang mana menjadi langkah awal tersedianya database profil kompetensi pegawai pada Sistem Manajemen Talenta sehingga tersaji talent pool dan rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan. Nilai indeks penerapan manajemen ASN berbasis system merit Kabupaten Tangerang telah mendapat predikat sangat baik dari KASN untuk penilaian tahun 2023, hal tersebut menjadikan Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang dikecualikan dari pengisian jabatan Pimpinan Tinggai melalui seleksi terbuka, sehingga pada tahun 2024 BKPSDM berupaya untuk mendapatkan persetujuan KASN agar dapat melakukan pengisian Jabatan dengan memanfaatkan system manajemen Talenta.
326. 3.Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur.
327. 4.Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja. Guna mendapatkan informasi mengenai kontribusi PNS terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan penilaian kinerja yang akurat dan obyektif
328. 5.Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2026 yaitu: Rincian program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dengan jumlah kebutuhan anggaran anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 37.063.803.702,- dengan rincian;
329. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 25.261.871.852,-
330. 2.Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp. 7.028.306.150,-
331. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dari 2 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp. 4.773.625.700,- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNIT INDUK: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Tangerang 100 Persen 25.261.871.852 100 Persen 29.389.900.000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Kabupaten Tangerang 5 Kegiatan 264.664.200 PAD 100 Persen 356.500.000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 6 Dokumen 152.652.000 PAD 8 Dokumen 250.000.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 24.410.000 PAD 1 Laporan 17.500.000 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 2 Laporan 31.138.200 PAD 2 Laporan 40.000.000 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tangerang 2 Dokumen 43.160.000 PAD 2 Dokumen 39.000.000 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 1 Data 13.304.000 PAD 1 Data 10.000.000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 20.393.523.702 PAD 100 Persen 23.601.000.000 5.03..01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang 100 Orang/bulan 20.293.803.702 DAU & PAD 100 Orang/bulan 23.500.000.000 5.03..01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 75.300.000 PAD 1 Laporan 76.000.000 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 24.420.000 PAD 1 Dokumen 25.000.000 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Kabupaten Tangerang 2 Kegiatan 294.860.000 PAD 100 Persen 255.000.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang 100 Orang 294.860.000 PAD 100 Orang 255.000.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Kabupaten 7 Kegiatan 1.426.746.450 PAD 100 Persen 2.551.000.000 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daerah Tangerang 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Paket 24.120.000 PAD 1 Paket 30.000.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 9 Paket 582.698.000 PAD 9 Paket 1.600.000.000 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 4 Paket 179.618.800 PAD 4 Paket 195.000.000 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 2 Paket 144.414.000 PAD 2 Paket 168.000.000 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 3 Dokumen 8.160.000 PAD 3 Dokumen 15.000.000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Tangerang 1 Laporan 87.600.000 PAD 1 Laporan 133.000.000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Tangerang 350 Laporan 400.135.650 PAD 380 Laporan 410.000.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Kabupaten Tangerang 2 Kegiatan 965.400.000 PAD 100 Persen 986.400.000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Laporan 26.400.000 PAD 1 Laporan 26.400.000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Laporan 939.000.000 PAD 1 Laporan 960.000.000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang 4 Kegiatan 1.916.677.500 PAD 100 Persen 1.640.000.000 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Tangerang 6 Unit 916.677.500 PAD 6 Unit 250.000.000 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Tangerang 13 Unit 250.000.000 PAD 13 Unit 230.000.000 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Tangerang 271 Unit 350.000.000 PAD 271 Unit 365.000.000 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kabupaten Tangerang 2 Unit 400.000.000 PAD 2 Unit 795.000.000 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang 5.144.925.150 4.999.232.000 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Kabupaten Tangerang 100 Persen Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Kabupaten Tangerang 96 Persen Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Kabupaten Tangerang 98,5 Persen Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Kabupaten Tangerang 98,79 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Kabupaten Tangerang 5 kegiatan 978.584.000 PAD 100 Persen 1.310.845.000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 48.900.000 PAD 1 Dokumen 42.759.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 588.992.000 PAD 1 Dokumen 798.888.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 106.864.000 PAD 1 Dokumen 115.323.000 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 137.678.000 PAD 1 Dokumen 228.175.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 96.150.000 PAD 1 Dokumen 125.700.000 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 582.271.800 PAD 100 Persen 497.565.800 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 172.336.000 PAD 1 Dokumen 105.477.000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 282.640.000 PAD 1 Dokumen 271.290.000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 127.295.800 PAD 1 Dokumen 120.798.800 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang 3 Kegiatan 2.468.249.000 PAD 100 Persen 2.053.321.200 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kabupaten Tangerang 500 Orang 1.351.138.000 PAD 500 Orang 963.526.900 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Kabupaten Tangerang 500 Orang 589.948.000 PAD 700 Orang 592.843.000 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN Kabupaten Tangerang 4 Laporan 527.163.000 PAD 4 Laporan 496.951.300 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 5 Kegiatan 1.115.820.350 PAD 100 Persen 1.137.500.000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 236.182.000 PAD 1 Dokumen 180.000.000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabupaten Tangerang 1 Laporan 135.636.000 PAD 1 Laporan 260.000.000 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan Kabupaten Tangerang 12 Orang 432.638.000 PAD 12 Orang 330.000.000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan Kabupaten Tangerang 15950 Orang 299.876.350 PAD 15950 Orang 350.000.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 11.488.000 PAD 1 Dokumen 17.500.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 Program Pengembangan SDM Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Fungsional, dan Teknis Kabupaten Tangerang 96 Persen 4.773.625.700 97 Persen 6.924.238.980 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 1.371.264.000 PAD 100 Persen 2.483.536.980 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kabupaten Tangerang 15950 Orang 1.371.264.000 PAD 15950 Orang 2.483.536.980 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan. Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 3.402.361.700 PAD 100 Kegiatan 4.440.702.000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kabupaten Tangerang 4 Laporan 3.402.361.700 PAD 4 Laporan 4.440.702.000 SUB UNIT : UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Kabupaten Tangerang 100 Persen 1.883.381.000 PAD 100 Persen 1.506.179.940 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 1.883.381.000 PAD 100 Persen 1.506.179.940 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 1.883.381.000 PAD 1 Dokumen 1.506.179.940 TOTAL ANGGARAN 37.063.803.702 42.819.550.920 Guna optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Untuk keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui proses musyawarah melalui tahapan Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang agar terintegrasi dengan baik. 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut:
332. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026.
333. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3. Rencana Tindak Lanjut
334. 1.Peningkatan pada aspek Perencanaan dan Pengadaan ASN agar pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan anjab/ABK
335. 2.Peningkatan Pengembangan Kompetensi melalui pemagangan dan merintis pola pertukaran pegawai.
336. 3.Pengelolaan pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta dengan melakukan Asessment terhadap ASN Kabupaten Tangerang untuk pemetaan profil pegawai sehingga tersaji talent pool dan rencana suksesi sesuai standar kompetensi jabatan
337. 4.Peningkatan Manajemen kinerja dengan menselaraskan kinerja individu dengan organisasi;
338. 5.Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dengan terus mengupdate data dan membangun/mengembangkan system kepegawaian yang terintegrasi baik dengan aplikasi internal maupun dengan aplikasi pusat;
339. 6.Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pengelolaan pemberian reward dan ponisment pegawai;
340. 7.Sinergitas perencanaan yang intensif dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai ketentuan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan terutama sumber daya manusianya di daerah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang selaras dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Pada Akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam memberikan layanan organisasi untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang dan tentunya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
341. 7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Renja PD memuat tujuan dan sasaran tahunan, program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan serta pagu indikatif anggaran. Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA, yang dijabarkan dari Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penyusunan Renja ini juga merupakan wujud implementasi pendekatan perencanaan berbasis kinerja, partisipatif, dan responsif terhadap isu strategis pembangunan daerah, dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Proses penyusunan Renja PD diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja berdasarkan Renstra PD yang diselaraskan dengan rancangan awal RKPD yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Rancangan Renja telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk sinkronisasi antara rancangan Renja PD dengan masukan dari musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, serta isu strategis lintas sektor. Penyusunan rancangan Renja PD yang merupakan hasil penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan sehingga Renja BAPPEDA selaras dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Penyusunan Renja juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja program-program tahun sebelumnya, baik dari segi keberhasilan maupun kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program yang direncanakan serta memberikan dasar untuk perbaikan dan penyesuaian dalam rencana kerja yang baru, perlu memperhatikan kebijakan dan program dari pemerintah pusat yang relevan, serta mendukung sinergi antara kebijakan nasional dan pembangunan daerah, mengakomodasi perubahan regulasi dan peraturan terbaru yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, penyusunan rancangan akhir Renja disesuaikan dengan Rancangan RKPD telah melalui Musrenbang RKPD. Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD dan Renstra dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif seperti berikut :

(1)Secara struktur hierarkis Renstra : merupakan dokumen jangka panjang yang menggambarkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah selama periode tertentu (biasanya 5 tahun). Sedangkan Renja merupakan turunan dari Renstra yang lebih spesifik, berfokus pada kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam Renstra.
(2)Dalam pengembangan dan penyusunannya, Renstra disusun berdasarkan analisis kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, dan potensi yang ada sedangkan Renja disusun berdasarkan hasil Renstra dengan merinci program dan kegiatan, anggaran, serta penjadwalan untuk tahun berjalan.
(3)Dalam pelaksanaan Koordinasi dan Implementasi Renstra menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sedangkan Renja mengimplementasikan strategi dari Renstra dalam bentuk program kerja yang terukur dan terencana.
(4)Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi, Renstra menetapkan indikator kinerja strategis untuk menilai pencapaian tujuan jangka panjang sedangkan Renja menetapkan indikator kinerja operasional untuk mengevaluasi keberhasilan program tahunan, serta memastikan program tetap relevan dengan Renstra.
(5)Terkait dengan fleksibilitas dan penyesuaian Renstra dapat diperbarui berdasarkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sedangkan Renja akan disesuaikan untuk mendukung perubahan yang terjadi dalam Renstra, memastikan bahwa setiap tahun kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan arah pembangunan yang ditetapkan. Secara umum Renstra mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan Renja mengimplementasikan masukan tersebut dalam program tahunan, sehingga pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visualisasi Keterkaitan ▪ Renstra (5 tahun) → Menetapkan Tujuan Jangka Panjang ↓ ▪ Renja (tahunan) → Menjabarkan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan ↓ ▪ Monitoring dan Evaluasi → Mengevaluasi Pencapaian dan Mengidentifikasi Perbaikan. Penyusunan rancangan akhir Renja BAPPEDA Tahun 2026 memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yakni regulasi turunan atas Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja PD menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dengan hasil Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi BAPPEDA dalam menyusun Rencana Kerja, memastikan bahwa semua proses perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan kebijakan dan program yang lebih luas. Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, secara umum, dasar penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3) Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan; 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 12) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023); 13) Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4-231/2024); 14) Peraturan Gubernur Banten … Tahun 20... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9); 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222); 17) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; 18) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; 19) Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan strategis yang jelas untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang disusun dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan setiap program, kegiatan dan anggaran terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026, adalah :
1. a.Menjabarkan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 kedalam rencana operasional tahun 2026;
2. b.Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2026;
3. c.Menyediakan dasar untuk monitoring dan evaluasi kinerja program, memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan;
4. d.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tangerang di Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. e.Menjamin terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
6. f.Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaiana kinerja.
7. g.Sebagai bentuk keterbukaan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2026 masih tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut : Terkait dengan hal tersebut Renja BAPPEDA ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Pada tahun 2024 Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Tangerang mencapai Rp.50.397.440.599,00 untuk pelaksanaan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp.46.450.952.412,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,17%. Sementara pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BAPPEDA Tahun 2025 alokasi anggaran BAPPEDA adalah sebesar Rp.47.406.305.593,00 untuk pelaksanaan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Capaiankinerja diharapkan mencapai 100 persen. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026 yang merupakan Rencana Strategis antara yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2024, pelaksanaan kinerja BAPPEDA ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 17 Kegiatan : A. Belanja Operasi, terdiri dari : - Belanja Pegawai (Gaji dan TPBK) sampai dengan bulan Desember 2024 dialokasikan sebesar Rp.13.208.217.414,- dan terealisasi sebesar Rp.12.883.261.256,- (97,54%). - Belanja Barang dan Jasa sampai dengan bulan Desember 2024 dialokasikan sebesar Rp.33.961.529.585,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.428.920.956,- (89,60%). B. Belanja Modal Pada Tahun 2024 BAPPEDA menerima alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp.3.227.693.600,-,- yang dialokasikan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp.3.138.770.000,- (97,24%). Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/kegiatan s.d Desember 2024 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERENCANAAN 44.804.528.4 99 41.279.736.5 12 92,13 100% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 25.284.616.2 27 23.042.116.8 62 91,13% 99,71% URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.645.100 99.644.600 100,00 % 100,00 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.548.400 37.547.900 100,00 % 100,00 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.129.200 27.129.200 100,00 % 100,00 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.967.500 34.967.500 100,00 % 100,00 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan 13.246.046.1 14 12.921.089.9 56 97,55% 97,87% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13.208.217.4 14 12.883.261.2 56 97,54% 93,62% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.637.000 12.637.000 100,00 % 100,00 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 25.191.700 25.191.700 100,00 % 100,00 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai 467.659.000 398.770.000 85,27% 100,00 % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 213.809.000 151.270.000 70,75% 100,00 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 253.850.000 247.500.000 97,50% 100,00 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.111.755.80 0 4.587.701.99 6 75,06% 100,00 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 81.020.200 75.150.000 92,75% 100,00 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2.331.006.60 0 2.273.980.00 0 97,55% 100,00 % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 78.429.400 77.588.400 98,93% 100,00 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 399.057.400 366.033.000 91,72% 100,00 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 122.562.600 113.700.000 92,77% 100,00 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 55.641.600 41.625.000 74,81% 100,00 % Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 215.160.000 214.960.000 99,91% 100,00 % URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.828.878.00 0 1.424.665.59 6 50,36% 100,00 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah 743.612.700 719.790.000 96,80% 100,00 % Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 743.612.700 719.790.000 96,80% 100,00 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.815.924.96 3 1.703.603.62 6 93,81% 100,00 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 268.833.963 169.155.626 62,92% 100,00 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.547.091.00 0 1.534.448.00 0 99,18% 100,00 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.799.972.55 0 2.611.516.68 4 93,27% 100,00 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 562.462.550 414.034.664 73,61% 100,00 % Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 47.210.000 47.210.000 100,00 % 100,00 % Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2.190.300.00 0 2.150.272.02 0 98,17% 100,00 % PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu 6.249.285.84 2 5.850.351.92 0 93,62% 100,00 % Persentase Ketersedian Data Pembangunan Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 3.605.324.00 0 3.457.318.00 0 95,89% 100,00 % Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3.605.324.00 0 3.457.318.00 0 95,89% 100,00 % Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 792.462.572 691.734.150 87,29% 100,00 % Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 792.462.572 691.734.150 87,29% 100,00 % Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1.851.499.27 0 1.701.299.77 0 91,89% 100,00 % Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1.851.499.27 0 1.701.299.77 0 91,89% 100,00 % PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup 13.270.626.4 30 12.387.267.7 30 93,34% 100,00 % URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.452.270.53 0 3.024.805.13 0 87,62% 100,00 % Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD) 992.583.330 851.654.930 85,80% 100,00 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 445.488.150 356.208.150 79,96% 100,00 % Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1.614.199.90 0 1.459.662.90 0 90,43% 100,00 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitorin dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 399.999.150 357.279.150 89,32% 100,00 % Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 4.853.497.70 0 4.708.494.20 0 97,01% 100,00 % Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.151.428.45 0 2.104.719.40 0 97,83% 100,00 % URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 219.396.100 218.946.100 99,79% 100,00 % Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2.264.844.55 0 2.189.572.50 0 96,68% 100,00 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitorin dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 217.828.600 195.256.200 89,64% 100,00 % Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 4.964.858.20 0 4.653.968.40 0 93,74% 100,00 % Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3.710.608.85 0 3.462.896.35 0 93,32% 100,00 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitorin dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 101.781.500 80.925.500 79,51% 100,00 % Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunanny (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1.079.665.85 0 1.037.344.35 0 96,08% 100,00 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitorin dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 72.802.000 72.802.200 100,00 % 100,00 % PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.592.912.10 0 5.171.215.90 0 92,46 100% PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan 5.592.912.10 0 5.171.215.90 0 92,46% 100,00 % Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 965.495.400 911.220.400 94,38% 100,00 % Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 220.055.900 192.155.900 87,32% 100,00 % URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 324.113.300 297.918.300 91,92% 100,00 % Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 421.326.200 421.146.200 99,96% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 734.417.400 734.337.400 99,99% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 300.605.700 300.605.700 100,00 % 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 433.811.700 433.731.700 99,98% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2.384.273.10 0 2.260.517.10 0 94,81% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 925.600.400 839.984.400 90,75% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 236.854.600 233.614.600 98,63% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 183.957.800 183.957.800 100,00 % 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 691.560.800 690.840.800 99,90% 100,00 % Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 346.299.500 312.119.500 90,13% 100,00 % Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.508.726.20 0 1.265.141.00 0 83,85% 100,00 % Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi 1.077.244.90 0 946.099.700 87,83% 100,00 % Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 341.238.700 228.798.700 67,05% 100,00 % Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 90.242.600 90.242.600 100,00 % 100,00 % Total Anggaran 50.397.440.5 99 46.450.952.4 12 92,17 100% Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA pada Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong ketercapaian, diantaranya : ✓ Adanya tuntutan kebutuhan penambahan/perubahan target kinerja pada renja tahunan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil; ✓ Komitmen bersama antara BAPPEDA beserta mitra kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan; ✓ Adanya kegiatan yang bersifat rutin sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang berarti; ✓ Upaya yang maksimal dalam peningkatan kinerja pelaksanaan renja sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%) 1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Nilai 25 25 100 2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Nilai 22,8 18,55 81,36 3 Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan Persen 43 43 100 4 Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan menjadi Kebijakan Persen 50 50 100 5 Nilai LAKIP BAPPEDA Nilai 82 84,15 106,2 Indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja adalah merupakan komponen AKIP yang dievaluasi Kemenpan RB terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, dengan ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitasi kinerja internal. Sesuai tugas pokok dan fungsi, maka BAPPEDA mengampu ketercapaian nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja. Adapun bobot penilaian yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kemenpan RB terhadap komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah masing-masing berbobot “30”. Capaian kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja terhadap standar nasional sebesar 83,33% terinterpretasi berkategori baik, sedangkan capaian kinerja Nilai Komponen Pengukuran Kinerja terhadap standar nasional terinterpretasi buruk. Keberhasilan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama turut ditentukan oleh beberapa hal diantaranya : - BAPPEDA secara aktif melibatkan peran serta berbagai unsur pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi, seperti masyarakat, sektor swasta, dan akademisi untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun dapat diterima dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak melalui pelaksanaan FGD, forum lintas perangkat daerah, musrenbang dan kegiatan lainnya; - BAPPEDA telah melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam perumusan perencanaan kinerja, dalam penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja, penguraian isu strategis, program kegiatan sampai pada output sub kegiatan; - Melakukan penyempurnaan/peningkatan aplikasi eSAKIP Kabupaten Tangerang sebagai alat ukur baik terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah maupun untuk mengukur kinerja individu dan sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment; - BAPPEDA telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah setiap triwulan; Evaluasi yang dilaksanakan yaitu pada evaluasi tahap pasca-pelaksanaan untuk melihat capaian program dan menilai efisiensi dan efektivitas ataupun manfaat dari suatu program yang diharapkan menjadi indikator bagi penilaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pada proses monitoring dan evaluasi bidang pengampu mengumpulkan data per periodik kepada sepuluh perangkat daerah untuk dilakukan pengolahan data yang diharapkan data yang terkumpul sesuai atau menjadi dasar penginputan pada aplikasi eSAKIP. - BAPPEDA telah melakukan penyusunan kajian berdasarkan permasalahan pembangunan; Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian diantaranya : - Belum optimalnya pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan; - Belum optimalnya pemanfaatan eSAKIP Kabupaten Tangerang oleh perangkat daerah dalam hal pelaporan kinerja dan pengendalian kinerja oleh BAPPEDA - Masih terdapat perangkat daerah yang menganggap bahwa kajian yang telah dihasilkan belum perlu menjadi kebijakan; - Masih rendahnya respon perangkat daerah terhadap rencana kelitbangan; - Masih terdapat rencana kelitbangan dan atau kajian yang belum sesuai dengan permasalahan daerah/kebutuhan perangkat daerah sehingga tidak dapat diimplementasikan menjadi kebijakan. Solusi : - Menindaklanjuti rekomendasi AKIP tahun sebelumnya terkait perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja; - BAPPEDA akan meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (renstra, renja, IKU, PK, identifikasi crosscutting kinerja antar perangkat daerah pada pohon kinerja); - Memfasilitasi perangkat daerah mendapatkan pelatihan terkait perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang efektif agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi pencapaian kinerja dan pembinaan terhadap pemahaman perangkat daerah akan budaya sadar risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. - Mendorong kinerja perangkat daerah dalam mencapai target yang sudah disepakati dalam dokumen Renja masing-masing dan melakukan desk / diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami definisi operasional indikator program (asistensi); - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan melakukan evaluasi terhadap kinerja BAPPEDA baik sebagai pengampu perangkat daerah dalam perencanaan dan pengukuran kinerja maupun sebagai perangkat daerah; - Meningkatkan kompetensi aparatur perencana dan analis kebijakan lingkup BAPPEDA melalui pengikutsertaan pada pelatihan dan atau bimbingan teknis baik yang akan oleh BKPSDM selaku pembina ASN maupun yang dilakukan secara mandiri/internal BAPPEDA; - Pelaksanaan kajian dan inovasi harus lebih selektif lagi sesuai dengan kebutuhan permasalahan daerah; - Mendorong peningkatan pemanfaatan/implementasi hasil kajian melalui kegiatan mandatory; - Intervensi terhadap penerapan hasil kelitbangan dan inovasi sehingga dapat diimplementasi menjadi kebijakan daerah; - Meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga riset, universitas dan pihak swasta lainnya yang berkompeten; - Meningkatkan pendampingan dan monitoring serta evaluasi terhadap rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kajian; - Optimalisasi pelaksanaan Lomba Kanvas Gemilang dalam mendorong dan memotivasi perangkat daerah maupun masyarakat dalam berinovasi - Melaksanakan bimbingan teknis terkait inovasi terhadap perangkat daerah; - Optimalisasi dan peningkatan aplikasi SEPAKAT Perkiraan terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2025 antara lain disebabkan oleh beberapa faktor berikut : - Penyusunan Renja tahun 2025 telah mengacu pada arah kebijakan Renstra BAPPEDA 2024–2026 dan RPD Kabupaten Tangerang; - Implementasi sistem monitoring secara berkala serta pelibatan unit fungsional dalam evaluasi kinerja program mendorong peningkatan akuntabilitas; - Alokasi anggaran tahun 2025 mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, terutama dalam koordinasi perencanaan pembangunan dan riset kebijakan; - Koordinasi lintas bidang di lingkungan BAPPEDA berjalan cukup efektif melalui pembagian peran dan sinergi pelaksanaan kegiatan; - Upaya peningkatan kapasitas aparatur BAPPEDA yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan instansi yang berkewenangan serta pelaksanaan penyusunan dan pengembangan inovasi; Sementara faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak terpenuhi target kinerja diantaranya : - Perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak pada penyesuaian target dan alokasi anggaran; - Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM teknis di bidang perencanaan dan litbang yang memiliki kompetensi spesifik terutama terutama dalam pengelolaan data perencanaan dan evaluasi; - Kurangnya integrasi antara pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan mekanisme pelaporan capaian sasaran pembangunan daerah, terkait dengan pencapaian nilai perencanaan kinerja; - Mekanisme pengadaan jasa konsultan dan penyedia sering kali terkendala oleh lamanya proses administrasi atau gagal tender; - Dinamika situasi nasional/daerah (misalnya: kebijakan fiskal, penyesuaian target indikator pembangunan) menyebabkan kegiatan tertentu perlu ditunda, dialihkan, atau digeser. Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.3 TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 100 100 100 100 100 100 100% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100% 5.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 16 22 22 100 22 12 55% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100 100% 5.01.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 7 10 10 100 10 6 60% 5.01.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 1 5 5 100 5 3 60% 5.01.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 8 7 7 100 8 6 75% 5.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya laporan keuangan 9 14 3 3 100 3 2 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.01.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (47 orang/bulan) 47 47 47 45 96 75 74 99% 5.01.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 1 1 100 1 0 0% 5.01.01.2.02.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 0 17 17 100 6 3 50% 5.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah pegawai yang difasilitasi 6 70 2 2 100 2 0 0% 5.01.01.2.05.0 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapan 3 2 3 3 100 4 0 0% 5.01.01.2.05.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 47 57 47 47 100 62 0 0% 5.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100 8 0 0% 5.01.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 6 8 8 100 8 8 100% 5.01.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 3 5 5 100 5 0 0% 5.01.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 3 3 3 100 19 10 53% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.01.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 10 4 4 100 17 17 100% 5.01.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 7 1 1 100 7 7 100% 5.01.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 4 5 5 100 4 4 100% 5.01.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 94 90 93 93 100 94 46 49% 5.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 150 270 270 100 120 85 71% 5.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 1 1 100 1 1 100% 5.01.01.2.07.0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 0 2 2 100 2 0 0% 5.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 2 2 2 100 2 2 100% 5.01.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 6 50% 5.01.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 13 12 12 100 12 6 50% 5.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 4 3 3 100 3 3 100% 5.01.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 26 38 26 26 100 29 25 86% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5.01.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 73 75 75 100 75 31 41% 5.01.01.2.09.0 9 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1 1 100 1 0 0% 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 100 100 100 100 100 100 100 100% 5.01.02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan dan Jangka Menengah Daerah 2 8 7 7 100 10 2 20% 5.01.02.2.01.0 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2 6 7 7 100 10 2 20% 5.01.02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 8 5 5 100 5 2 40% 5.01.02.2.02.0 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 5 5 5 100 5 2 40% 5.01.02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN 10 20 14 14 100 10 5 50% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 10 14 14 100 10 5 50% 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10 100 100 100 100 100 100 100% 5.01.03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 20 16 20 20 100 20 10 50% 5.01.03.2.01.0 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 2 10 10 100 8 4 50% 5.01.03.2.01.0 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5 3 5 5 100 5 2 40% 5.01.03.2.01.0 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi bidang Pemerintahan 0 2 - 0 0 0 0 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) 5.01.03.2.01.0 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 2 10 10 100 8 4 50% 5.01.03.2.01.0 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 8 7 5 5 100 5 2 40% 5.01.03.2.01.0 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah dokumen hasil harmonisasi dengan OPD bidang pembangunan manusia 0 3 0 0 0 0 0 0% 5.01.03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian dan SDA 11 10 11 11 100 14 7 50% 5.01.03.2.02.0 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 4 7 7 100 5 2 40% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.01.03.2.02.0 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5 3 5 5 100 4 2 50% 5.01.03.2.02.0 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 0 5 0 0 0 0 0 0% 5.01.03.2.02.0 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 2 9 9 100 5 3 60% 5.01.03.2.02.0 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 2 5 5 100 4 2 50% 5.01.03.2.02.0 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 0 4 0 0 0 0 0 0% 5.01.03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 11 11 11 0 92 45 49% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 5.01.03.2.03.0 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 9 4 26 26 100 18 8 44% 5.01.03.2.03.0 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 6 3 10 10 100 4 2 50% 5.01.03.2.03.0 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 0 2 0 0 0 0 0 0% 5.01.03.2.03.0 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 31 3 63 63 100 66 33 50% 5.01.03.2.03.0 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 29 31 4 4 100 4 2 50% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.01.03.2.03.0 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan - 1 0 0 0 0 0 0% 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang 67 100 67 67 100 67 25 37% Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan 52 100 50 50 100 53 25 47% 5.05.02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN Tersedianya dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 3 3 3 3 100 3 3 100% 5.05.02.2.01.0 4 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0 1 0 0 0 0 0 0% 5.05.02.2.01.1 2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 0 2 0 0 0 0 0 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.05.02.2.01.0 001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 0 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.01.0 005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 0 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.01.0 014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 0 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Tersedianya dokumen litbang Bidang Sosial dan Kependudukan 3 2 2 2 100 2 2 100% 5.05.02.2.02.0 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 1 0 0 0 1 0 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.05.02.2.02.0 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 0 0 0 0 1 0% 5.05.02.2.02.0 5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 0 1 1 100 1 0 0% 5.05.02.2.02.1 0 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 0 1 1 100 0 1 0% 5.05.02.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5 2 6 6 100 6 4 67% 5.05.02.2.03.0 3 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0 1 0 0 0 1 1 100% 5.05.02.2.03.1 0 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Sub Kegiatan Renstra 2019-2023) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 0 0 0 0 0 0% 5.05.02.2.03.0 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 1 1 100 1 0 0% 5.05.02.2.03.0 2 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 0 0 2 2 100 0 0 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progrma/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Ourput) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.05.02.2.03.0 6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 0 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.03.0 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 0 1 1 100 0 0 0% 5.05.02.2.03.0 8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 0 1 1 100 1 0 0% 5.05.02.2.03.0 4 Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dan Pangan Junlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dan Pangan 1 0 0 0 0 1 1 100% 5.05.02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI Jumlah inovasi daerah yang didampingi 3 80 3 3 100 3 3 100% 5.05.02.2.04.0 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 80 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.04.0 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 1 5 1 1 100 1 1 100% 5.05.02.2.04.0 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 1 1 1 100 1 1 100% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA sebagai pembantu Bupati menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan serta melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2024-2026 BAPPEDA mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut : a) Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja b) Sasaran :
(1)Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan
(2)Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
(3)Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD c) Indikator Kinerja :
(1)Nilai Komponen Perencanaan Kinerja
(2)Nilai Komponen Pengukuran Kinerja
(3)Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan
(4)Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan menjadi Kebijakan
(5)Nilai AKIP Bappeda Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA No Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis 202420252026202420252026 1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja 25 26 27 25 26 27 Renstra 2024-2026 2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja 22,8 23,4 24,15 18,55 23,4 24,15 3 Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan 43% 57% 71% 43% 57% 71% 4 Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan menjadi Kebijakan 50% 52% 53% 50% 52% 53% 5 Nilai AKIP Bappeda 82 82,2 82,4 84,15 85 85,5 Dalam pencapaian target kinerja Pelayanan BAPPEDA dari tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu : - Terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi target kinerja pelayanan BAPPEDA dari tahun 2024-2026 sebagai bagian target kinerja yang tercantum dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2024-2026 yang telah menunjukkan capaian kinerja sesuai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan; - Indikator kinerja tersebut diatas sesuai arah Renstra 2024–2026 yang fokus pada perbaikan kualitas perencanaan; - Pada indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Terjadi selisih cukup besar antara target (22,8) dan realisasi tahun 2024 (18,55), menunjukkan perlunya evaluasi atas instrumen dan mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan dan akan mengoptimalkan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan perbaikan indikator ini; - Namun demikian kinerja pelayanan BAPPEDA tahun 2025 diproyeksikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA melaksanakan 2 (dua) tugas, yaitu sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten dan sekaligus bertindak sebagai perangkat daerah yang juga mempunyai kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal analisis tingkat kinerja pelayanan dan hal-hal kritis terkait pelayanan, kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian yang relatif stabil dan cukup baik, terutama dalam hal konsistensi penyediaan layanan fasilitasi perencanaan pembangunan, pelayanan data dan informasi perencanaan, koordinasi lintas perangkat daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Beberapa indikator yang menjadi acuan : - Penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, Renja) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan regulasi; - Layanan konsultasi perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui desk teknis, forum konsultasi publik, dan musrenbang berjalan sesuai jadwal; - Layanan data dan informasi perencanaan pembangunan (melalui SIPD, dan permintaan langsung) telah mencakup kebutuhan sebagian besar perangkat daerah dan pemangku kepentingan; - Responsivitas terhadap permintaan klarifikasi dan asistensi teknis meningkat, terutama dalam penyusunan indikator kinerja dan dokumen penganggaran. Meski secara umum dinilai baik, terdapat beberapa hal kritis yang menjadi tantangan dan perhatian utama untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan :

1.Belum optimalnya kinerja kapasitas pelayanan kelembagaan BAPPEDA dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau aparatur perencana;
2.Belum Optimalnya Integrasi Proses Perencanaan dan Evaluasi Proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis evaluasi capaian kinerja yang berdampak pada nilai komponen perencanaan dan menyebabkan penyimpangan antara target dan capaian.
3.Lemahnya Sistem Pengumpulan dan Validasi Data Kinerja; Dokumentasi terhadap realisasi kinerja belum terdigitalisasi secara konsisten dan belum terdapat mekanisme validasi internal lintas bidang. Berdampak pada nilai pengukuran kinerja rendah karena lemahnya evidence base.
4.Belum optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi; Hasil kajian belum diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan dan belum terdapat forum koordinasi antara tim litbang dan perencana. Dapat berdampak pada persentase hasil riset stagnan dan berpotensi menurun.
5.Belum optimalnya pengelolaan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
6.Terbatasnya Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik/belum optimalnya pemanfaatan eSAKIP Kabupaten dan Belum tersedia platform manajemen kinerja internal BAPPEDA yang terintegrasi sehingga monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara manual dan tidak sistematis. Berdampak pada pelaporan yang kurang akurat dan tidak mampu mendeteksi deviasi kinerja.
7.Data dan informasi belum terdokumentasikan dengan baik; Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunanan.
8.Manajemen pengelolaan risiko pelaksanaan kegiatan yang belum terarah/maksimal.
9.Belum semua layanan tersedia secara daring dengan sistem pelacakan yang transparan (seperti permintaan data, konsultasi indikator, atau telaah kelitbangan); Rekomendasi Perbaikan
1.Lakukan evaluasi Renja secara sistematis dan digunakan sebagai basis penyusunan tahun berikutnya;
2.Bangun sistem monitoring dan pelaporan kinerja internal (dashboard kinerja);
3.Wajibkan tiap bidang melakukan validasi data dan analisis capaian per triwulan;
4.Tetapkan SOP pemanfaatan hasil litbang menjadi rekomendasi kebijakan;
5.Laksanakan forum knowledge-sharing antara bidang riset dan inovasi dengan perencana;
6.Kembangkan e-kinerja yang terhubung ke sistem perencanaan dan pelaporan (kembangkan fungsi aplikasi eSAKIP Kabupaten) ; Tantangan dan peluang bagi BAPPEDA Kabupaten Tangerang dalam konteks evaluasi kinerja tahun 2024 dan proyeksi tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan nilai perencanaan dan pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam kebijakan daerah. Tantangan :
1.Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kinerja: - Belum optimalnya pendokumentasian dan terintegrasi seluruh proses manajemen kinerja (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi) dalam sistem informasi yang ada. - Dampaknya, penilaian terhadap nilai komponen pengukuran kinerja relatif lebih rendah dibandingkan nilai komponen perencanaan kinerja.
2.Optimalisasi Data dan Validitas Riset/Kajian: - Belum semua hasil kelitbangan memiliki rujukan data yang kuat, menyebabkan keterbatasan dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). - Kualitas dan kebermanfaatan hasil riset belum merata, terutama pada sektor yang strategis seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan.
3.Masih minimnya Implementasi Inovasi : Tingkat implementasi inovasi daerah yang menjadi kebijakan masih stagnan, meskipun secara kuantitatif target tercapai. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengakselerasi adopsi hasil inovasi ke dalam program nyata di perangkat daerah lain.
4.Tingkat Literasi Kinerja di Perangkat Daerah: Masih terdapat disparitas pemahaman baik internal BAPPEDA maupun perangkat daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja, yang menyulitkan BAPPEDA dalam peran koordinatif dan evaluatif. Peluang :
1.Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam Reformasi Birokrasi : adanya dukungan pimpinan daerah dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan SPBE memberikan momentum untuk meningkatkan integrasi sistem perencanaan–penganggaran– evaluasi.
2.Pemanfaatan Teknologi Informasi Adanya potensi pengembangan dashboard perencanaan dan monitoring kinerja (terintegrasi dengan SIPD, KUARTA, e-SAKIP, atau SRIKANDI) menjadi peluang percepatan implementasi sistem manajemen kinerja digital dan data-driven.
3.Kolaborasi Riset dan Inovasi Meningkatnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan BRIDA membuka peluang untuk meningkatkan kualitas dan utilisasi hasil kelitbangan serta inovasi.
4.Instrumen Penilaian Eksternal Dengan adanya reviu yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap LAKIP menjadi ruang pembelajaran untuk perbaikan indikator dan konsistensi pelaporan kinerja.
5.Dukungan Regulasi Nasional UU 25/2004 + PP 8/2008 → sebagai dasar hukum sistem perencanaan. Permendagri 86/2017 → sebagai panduan teknis penyusunan perencanaan berbasis kinerja. Permen PAN-RB 89/2021 → sebagai penguat aspek akuntabilitas dan logika kinerja yang terintegrasi. RPJMN & RKP → sebagai acuan kebijakan strategis nasional dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, BAPPEDA memiliki pijakan lebih kuat dalam mengarahkan perangkat daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan. Pembandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan selain untuk rasionalisasi dan sinkronisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah, juga untuk mengakomodir kegitan yang belum tertuang dalam rancangan awal. Selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2026. Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2026, BAPPEDA Kabupaten Tangerang merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan dengan pagu indikatif pada rancangan awal sebesar Rp. 31.740.447.471,-. Berdasarkan hasil analisi kebutuhan, terdapat perubahan 1 nama program dan perubahan/penambahan beberapa sub kegiatan dan pagu indikatif menjadi Rp. 55.027.462.922,- Hasil review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan disajikan pada matriks rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2026 dan analisis kebutuhan berikut : Tabel T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 31,740,4 47,471 55,027,4 62,922 5.01 PERENCANAAN Kab Tange rang 28,329,0 22,944 5.01 - PERENCANAAN Kab Tange rang 55,027,4 62,922 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab Tange rang 17,668,7 72,944 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab Tange rang 31,125,2 91,122 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Perse n 100 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Perse n 100 31,125,2 91,122 5.01.01.2. 01 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tange rang 291,500, 000 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tange rang 169,944, 000 5.01.01.2. 01.0001 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tigara ksa 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tigara ksa 22,091,0 00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 9 122,000, 000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 9 22,091,0 00 5.01.01.2. 01.0006 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tigara ksa 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tigara ksa 18,683,0 00 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapor an 5 24,500,0 00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapor an 2 18,683,0 00 5.01.01.2. 01.0007 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tigara ksa 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tigara ksa 104,178, 000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 7 145,000, 000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 6 104,178, 000 5.01.01.2. 01.0008 5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tigara ksa 11,016,0 00 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Doku men 1 11,016,0 00 5.01.01.2. 01.0009 5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Tigara ksa 13,976,0 00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 180 13,976,0 00 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.01.2. 02 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab Tange rang 13,577,2 72,944 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab Tange rang 16,056,2 50,669 5.01.01.2. 02.0001 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tigara ksa 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tigara ksa 16,002,1 35,169 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Oran g/ Bula n 47 13,533,7 72,944 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Oran g/ Bula n 78 16,002,1 35,169 5.01.01.2. 02.0005 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tigara ksa 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tigara ksa 19,122,0 00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapor an 1 22,500,0 00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapor an 1 19,122,0 00 5.01.01.2. 02.0007 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tigara ksa 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tigara ksa 34,993,5 00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Lapor an 6 21,000,0 00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Lapor an 6 34,993,5 00 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.01.2. 03 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab Tange rang 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab Tange rang 34,992,0 00 5.01.01.2. 03.0001 5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tigara ksa 14,992,5 00 Doku men Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Doku men 4 14,992,5 00 5.01.01.2. 03.0006 5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tigara ksa 19,999,5 00 Doku men Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Doku men 4 19,999,5 00 5.01.01.2. 05 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tange rang 350,000, 000 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tange rang 2,585,71 0,200 5.01.01.2. 05.0002 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tigara ksa 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tigara ksa 265,045, 000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 200,000, 000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 265,045, 000 5.01.01.2. 05.0009 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tigara ksa 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tigara ksa 2,320,66 5,200 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Oran g 47 150,000, 000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Oran g 78 2,320,66 5,200 5.01.01.2. 06 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab Tange rang 1,705,00 0,000 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab Tange rang 4,577,84 6,500 5.01.01.2. 06.0001 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tigara ksa 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tigara ksa 69,889,0 00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10 35,000,0 00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 8 69,889,0 00 5.01.01.2. 06.0002 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tigara ksa 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tigara ksa 997,317, 000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 402,000, 000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 997,317, 000 5.01.01.2. 06.0003 5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tigara ksa 5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tigara ksa 98,239,7 00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 22 54,000,0 00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 19 98,239,7 00 5.01.01.2. 06.0004 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tigara ksa 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tigara ksa 508,440, 800 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 142,000, 000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 7 508,440, 800 5.01.01.2. 06.0005 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tigara ksa 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tigara ksa 163,810, 000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 7 43,500,0 00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 8 163,810, 000 5.01.01.2. 06.0006 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tigara ksa 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tigara ksa 251,000, 000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Doku men 4 28,500,0 00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Doku men 8 251,000, 000 5.01.01.2. 06.0008 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Tigara ksa 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Tigara ksa 328,380, 000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 95 150,000, 000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 120 328,380, 000 5.01.01.2. 06.0009 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tigara ksa 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tigara ksa 2,160,77 0,000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 120 850,000, 000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 80 2,160,77 0,000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.01.2. 07 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab Tange rang 125,500, 000 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab Tange rang 1,216,08 4,000 5.01.01.2. 07.0001 5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tigara ksa 865,584, 000 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 6 865,584, 000 5.01.01.2. 07.0005 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Tigara ksa 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Tigara ksa 350,500, 000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 2 125,500, 000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 2 350,500, 000 5.01.01.2. 08 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tange rang 694,000, 000 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tange rang 1,432,08 4,797 5.01.01.2. 08.0002 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tigara ksa 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tigara ksa 291,710, 297 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 12 201,000, 000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 12 291,710, 297 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.01.2. 08.0004 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tigara ksa 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tigara ksa 1,140,37 4,500 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 12 493,000, 000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 12 1,140,37 4,500 5.01.01.2. 09 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tange rang 925,500, 000 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tange rang 5,052,37 8,956 5.01.01.2. 09.0002 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tigara ksa 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tigara ksa 461,398, 956 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 450,000, 000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 461,398, 956 5.01.01.2. 09.0006 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tigara ksa 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tigara ksa 40,000,0 00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 75 55,500,0 00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 43 40,000,0 00 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.01.2. 09.0009 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tigara ksa 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tigara ksa 4,550,98 0,000 Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Unit 1 420,000, 000 Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Unit 1 4,550,98 0,000 0.20905 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab Tange rang 2,981,20 0,000 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab Tange rang 5,300,00 0,000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 100 5,300,00 0,000 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 Persentase Ketersedian Data Pembangunan 70 Persentase Ketersedian Data Pembangunan 68 5.01.02.2. 01 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab Tange rang 2 1,855,00 0,000 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab Tange rang 2,800,00 0,000 5.01.02.2. 01.0007 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2,800,00 0,000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD) Doku men 2 1,855,00 0,000 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD) Doku men 6 2,800,00 0,000 5.01.02.2. 02 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tange rang 5 556,200, 000 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tange rang 900,000, 000 5.01.02.2. 02.0001 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 556,200, 000 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 900,000, 000 Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Doku men Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Doku men 5 900,000, 000 5.01.02.2. 03 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tange rang 10 570,000, 000 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tange rang 1,600,00 0,000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.02.2. 03.0003 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1,600,00 0,000 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lapor an 10 570,000, 000 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lapor an 4 1,600,00 0,000 0.20906 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kab Tange rang 7,679,05 0,000 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kab Tange rang 13,046,6 80,800 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 4,094,20 1,700 5.01.03.2. 03 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab Tange rang 3,684,00 0,000 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab Tange rang 4,094,20 1,700 5.01.03.2. 03.0001 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1,711,75 2,800 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 9 2,134,00 0,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 7 1,711,75 2,800 5.01.03.2. 03.0005 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2,135,95 3,900 Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 31 1,150,00 0,000 Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 9 2,135,95 3,900 5.01.03.2. 03.0003 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 112,985, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Lapor an 6 200,000, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Lapor an 4 112,985, 000 5.01.03.2. 03.0007 5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 133,510, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Lapor an 29 200,000, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Lapor an 4 133,510, 000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 4,359,51 7,900 5.01.03.2. 01 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Kab Tange rang 1,831,05 0,000 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Kab Tange rang 4,359,51 7,900 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5.01.03.2. 01.0001 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1,224,45 3,000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Doku men 8 507,800, 000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Doku men 2 1,224,45 3,000 5.01.03.2. 01.0005 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2,187,81 0,300 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 8 740,750, 000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 2 2,187,81 0,300 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.01.03.2. 01.0003 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 463,613, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Lapor an 5 264,000, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Lapor an 4 463,613, 000 5.01.03.2. 01.0007 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 483,641, 600 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lapor an 8 318,500, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lapor an 4 483,641, 600 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sda Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sda Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100 4,592,96 1,200 5.01.03.2. 02 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab Tange rang 2,164,00 0,000 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab Tange rang 4,592,96 1,200 5.01.03.2. 02.0001 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2,131,10 5,200 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 4 842,500, 000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 15 2,131,10 5,200 5.01.03.2. 02.0005 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1,800,08 0,000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 3 1,013,70 0,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Doku men 15 1,800,08 0,000 5.01.03.2. 02.0003 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 313,606, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Lapor an 5 123,700, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Lapor an 9 313,606, 000 5.01.03.2. 02.0007 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 348,170, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Lapor an 5 184,100, 000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Lapor an 9 348,170, 000 5.05 Penelitian dan Pengembangan 3,411,42 4,527 0.21183 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Tange rang Persentase implementasi Rencana kelitbangan Perse n 67 Kab Tange rang Persentase PD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Perse n 53 5.05.02.2. 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Doku men 3 620,180, 000 Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 5.05.02.2. 01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Lapor an 1 208,080, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5.05.02.2. 01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Lapor an 1 152,000, 000 5.05.02.2. 01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Lapor an 1 260,100, 000 5.05.02.2. 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Doku men 3 637,776, 000 Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 5.05.02.2. 02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Lapor an 1 180,000, 000 5.05.02.2. 02.0005 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial Lapor an 1 218,484, 000 5.05.02.2. 02.0010 Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lapor an 1 239,292, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 5.05.02.2. 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Doku men 5 1,010,00 0,000 Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5.05.02.2. 03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lapor an 0 5.05.02.2. 03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Lapor an 0 5.05.02.2. 03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Lapor an 1 200,000, 000 5.05.02.2. 03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Kelautan dan Perikanan Lapor an 1 200,000, 000 5.05.02.2. 03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Lapor an 1 220,000, 000 5.05.02.2. 03.0007 Penelitian dan Pengembangan Linngkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Lapor an 1 255,000, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 5.05.02.2. 03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Lapor an 1 135,000, 000 5.05.02.2. 03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lapor an 0 5.05.02.2. 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Doku men 3 1,143,46 8,527 Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2. 04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi Lapor an 1 717,056, 187 5.05.02.2. 04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Lapor an 1 212,954, 307 5.05.02.2. 04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Lapor an 1 213,458, 033 0.21181 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Kab Tange rang 5,555,49 1,000 0.21184 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kab Tange rang 5,555,49 1,000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah persentase hasil kajian yg diterapkan dalam bentuk regulasi 52 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan 52 5.05.03.2. 01 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 2,800,18 2,000 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Lapor an 1 418,232, 000 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Lapor an 1 2,381,95 0,000 5.05.03.2. 01.0001 5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, Lapor an 1 418,232, 000 Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 pengembangan, pengkajian, dan penerapan pengembangan, pengkajian, dan penerapan 5.05.03.2. 01.0004 5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Lapor an 1 2,381,95 0,000 5.05.03.2. 02 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi 2,755,30 9,000 5.05.03.2. 02.0002 5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Lapor an 1 487,021, 000 5.05.03.2. 02.0006 - 5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 kekayaan intelektual Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Lapor an 1 118,676, 000 5.05.03.2. 02.0008 - 5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) Lapor an 1 302,360, 000 5.05.03.2. 02.0009 5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 anisasi penelitian lainnya di daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah Kegia tan 1 153,294, 100 5.05.03.2. 02.0011 5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Lapor an 1 419,041, 000 5.05.03.2. 02.0012 5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 apresiasi prestasi Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Lapor an 1 513,716, 000 5.05.03.2. 02.0013 5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Siste m Infor masi 1 183,280, 000 5.05.03.2. 02.0014 5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan Lapor an 1 51,322,4 00 5.05.03.2. 02.0015 5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian Kode Rekening Rancangan Awl RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Targ et Cap aian Pagu Indikatif Program/ kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Satua n Target Capai an Kebutuh an Dana Cata tan Pent ing -1 -2 -3 -4 -5 - 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lapor an 1 90,300,0 00 5.05.03.2. 02.0016 5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Lapor an 1 89,738,5 00 5.05.03.2. 02.0018 5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Kegia tan 1 346,560, 000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dalam menyusun Rencana Kerja harus didasarkan pada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan skala prioritas, anggaran yang tersedia dan kemanfaatannya, Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten dan Forum RKPD Kabupaten dengan maksud berbagai aspirasi masyarakat dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam menjalankan fungsinya, BAPPEDA berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan masyarakat melalui musrenbang, dalam menampung aspirasi dan masukan terkait program pembangunan sesuai kondisi aktual di Kabupaten Tangerang. BAPPEDA sebagai koordinator dalam memfasilitasi proses pengumpulan aspirasi. Walaupun tidak secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang merupakan usulan masyarakat, BAPPEDA bersama-sama dengan perangkat daerah terkait, melakukan proses penyaringan dan penelaahan usulan baik dalam proses musrenbang pada level desa, kecamatan dan kabupaten, maupun dalam kegiatan forum perangkat daerah gabungan. Tentunya dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, keuangan, yang dikaitkan dengan target-target pembangunan yang telah ditentukan. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :
1.Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden dan berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, BAPPEDA Kabupaten Tangerang mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkat serta mendukung pelaksanaan Program Prioritas ke-3 Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dengan kebijakan pembangunan nasional, BAPPEDA Kabupaten Tangerang perlu melakukan telaahan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Telaahan ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di tingkat daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional, serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Arah Kebijakan Nasional Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah :
1.Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti (Evidence- Based Planning) : - Mendorong sinergi perencanaan pusat-daerah melalui sinkronisasi antara RKP, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. - Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang berbasis data, hasil riset, dan evaluasi.
2.Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Akuntabel - Mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam proses perencanaan dan penganggaran. - Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3.Penguatan Peran Litbangjirap dan Inovasi Daerah dalam Perumusan Kebijakan Publik - Optimalisasi fungsi kelitbangan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis riset. - Mendorong inovasi daerah untuk efisiensi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
4.Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah yang Sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional : fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan wilayah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 tujuan pembangunan jangka menengah BAPPEDA yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2025-2029 yaitu : “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan sasaran yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan adalah :

(1)Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan
(2)Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja BAPPEDA setiap tahunnya. Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 sesuai Renstra BAPPEDA 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Tujuan BAPPEDA Sasaran BAPPEDA Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Target 2026 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 71,5 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Pemda Nilai 27 Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Pemda Nilai 20,55 Nilai LAKIP Hasil Reviu Inspektorat Nilai 1.2 Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah persen 52 3.3 Program dan Kegiatan Rumusan Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026, ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal : 1) Efektivitas dan efesiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah; 2) Kebijakan anggaran sumber pendanaan dari APBD Kabupaten dalam penetapan program kegiatan BAPPEDA dengan penetapan pagu indikatif melalui proses penganggaran dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan; 3) Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025- 2029; 4) Mendukung pengentasan kemiskinan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, peningkatan potensi pariwisata, peningkatan UMKM dan pembangunan infrastuktur. Tahun 2026 BAPPEDA Kabupaten Tangerang melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 55,027,462,922.00,- (lima puluh lima milyar dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Tangerang :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a.Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
b.Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
c.Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. 3.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
2. 4.Program Riset dan Inovasi Daerah 3.1 Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 3.2 Kegiatan Invensi dan Inovasi - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi - Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi - Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi - Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Terdapat perbedaan/perubahan pada target, indikator dan pagu anggaran kegiatan dalam Renja 2026 dengan rancangan awal RKPD pada beberapa kegiatan dengan dasar pertimbangan : - Perlu melakukan penyesuaian dengan tugas fungsi sesuai Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; - Dalam proses perencanaan program kegiatan, pada perhitungan awal dibuat secara kasar, sehingga ketika perencanaan detail dilakukan, ditemukan bahwa kebutuhan anggaran yang lebih besar dari perkiraan awal, sehingga dilakukan penambahan pagu; Perbedaan dimaksud antara lain : - Program Penelitian dan Pengembangan dengan 4 kegiatan 18 sub kegiatan dan berubah menjadi Program Riset dan Inovasi Daerah dengan 2 kegiatan dan 13 sub kegiatan. - Penambahan 2 sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah; - Penambahan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; - Penambahan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, seperti yang tercantum dalam tabel berikut : Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 20256 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.01 5.01 - PERENCANAAN Kab. Tangerang 46,926,135,169 APBD 48,910,300,000 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tangerang 24,200,259,469 APBD 29,560,300,000 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Kab. Tangerang 100 24,200,259,469 APBD 100 29,560,300,000 5.01.01.2.01 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 169,711,000 APBD 155,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 9 49,949,000 APBD 9 45,000,000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang 2 24,904,000 APBD 2 20,000,000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 6 49,949,000 APBD 6 45,000,000 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang 180 24,870,000 APBD 180 25,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang 1 20,039,000 APBD 1 20,000,000 5.01.01.2.01.0001 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 49,949,000 APBD 45,000,000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 9 49,949,000 APBD 9 45,000,000 5.01.01.2.01.0006 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang 24,904,000 APBD 20,000,000 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang 2 24,904,000 APBD 2 20,000,000 5.01.01.2.01.0007 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 49,949,000 APBD 45,000,000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 6 49,949,000 APBD 6 45,000,000 5.01.01.2.01.0008 5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang 20,039,000 APBD 20,000,000 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang 1 20,039,000 APBD 1 20,000,000 5.01.01.2.01.0009 5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang 24,870,000 APBD 25,000,000 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang 180 24,870,000 APBD 180 25,000,000 5.01.01.2.02 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 16,056,250,669 APBD 24,070,300,000 Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang 6 34,993,500 APBD 6 35,000,000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang 1 19,122,000 APBD 1 19,124,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang 78 16,002,135,169 APBD 78 24,016,176,000 5.01.01.2.02.0001 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang 16,002,135,169 APBD 24,016,176,000 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang 78 16,002,135,169 APBD 78 24,016,176,000 5.01.01.2.02.0005 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang 19,122,000 APBD 19,124,000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang 1 19,122,000 APBD 1 19,124,000 5.01.01.2.02.0007 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang 34,993,500 APBD 35,000,000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang 6 34,993,500 APBD 6 35,000,000 5.01.01.2.03 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang 34,992,000 APBD 40,000,000 Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang 4 19,999,500 APBD 4 25,000,000 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangerang 4 14,992,500 APBD 4 15,000,000 5.01.01.2.03.0001 5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangerang 14,992,500 APBD 15,000,000 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangerang 4 14,992,500 APBD 4 15,000,000 5.01.01.2.03.0006 5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang 19,999,500 APBD 25,000,000 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang 4 19,999,500 APBD 4 25,000,000 5.01.01.2.05 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang 963,845,000 APBD 575,000,000 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang 78 698,800,000 APBD 78 325,000,000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang 3 265,045,000 APBD 3 250,000,000 5.01.01.2.05.0002 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang 265,045,000 APBD 250,000,000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang 3 265,045,000 APBD 3 250,000,000 5.01.01.2.05.0009 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang 698,800,000 APBD 325,000,000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang 78 698,800,000 APBD 78 325,000,000 5.01.01.2.06 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 3,090,751,500 APBD 2,420,000,000 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 7 508,440,800 APBD 7 425,000,000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang 80 1,156,343,000 APBD 80 800,000,000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 8 69,889,000 APBD 8 75,000,000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang 120 292,860,000 APBD 120 205,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang 8 251,000,000 APBD 8 260,000,000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 4 550,169,000 APBD 4 400,000,000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang 8 163,810,000 APBD 8 165,000,000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang 19 98,239,700 APBD 19 90,000,000 5.01.01.2.06.0001 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang 69,889,000 APBD 75,000,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 8 69,889,000 APBD 8 75,000,000 5.01.01.2.06.0002 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang 550,169,000 APBD 400,000,000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 4 550,169,000 APBD 4 400,000,000 5.01.01.2.06.0003 5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang 98,239,700 APBD 90,000,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang 19 98,239,700 APBD 19 90,000,000 5.01.01.2.06.0004 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang 508,440,800 APBD 425,000,000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 7 508,440,800 APBD 7 425,000,000 5.01.01.2.06.0005 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang 163,810,000 APBD 165,000,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang 8 163,810,000 APBD 8 165,000,000 5.01.01.2.06.0006 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang 251,000,000 APBD 260,000,000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang 8 251,000,000 APBD 8 260,000,000 5.01.01.2.06.0008 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang 292,860,000 APBD 205,000,000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang 120 292,860,000 APBD 120 205,000,000 5.01.01.2.06.0009 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang 1,156,343,000 APBD 800,000,000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang 80 1,156,343,000 APBD 80 800,000,000 5.01.01.2.07 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang 1,216,084,000 APBD 450,000,000 Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang 2 350,500,000 APBD 2 450,000,000 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Tangerang 6 865,584,000 APBD 6 5.01.01.2.07.0001 5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang 865,584,000 APBD - Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Tangerang 6 865,584,000 APBD 6 - 5.01.01.2.07.0005 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Kab. Tangerang 350,500,000 APBD 450,000,000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang 2 350,500,000 APBD 2 450,000,000 5.01.01.2.08 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 1,447,226,344 APBD 1,155,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 12 1,156,000,000 APBD 12 900,000,000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang 12 291,226,344 APBD 12 255,000,000 5.01.01.2.08.0002 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang 291,226,344 APBD 255,000,000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang 12 291,226,344 APBD 12 255,000,000 5.01.01.2.08.0004 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang 1,156,000,000 APBD 900,000,000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 12 1,156,000,000 APBD 12 900,000,000 5.01.01.2.09 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 1,221,398,956 APBD 695,000,000 Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang 43 40,000,000 APBD 43 45,000,000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang 30 461,398,956 APBD 30 300,000,000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang 1 720,000,000 APBD 1 350,000,000 5.01.01.2.09.0002 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang 461,398,956 APBD 300,000,000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang 30 461,398,956 APBD 30 300,000,000 5.01.01.2.09.0006 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang 40,000,000 APBD 45,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang 43 40,000,000 APBD 43 45,000,000 5.01.01.2.09.0009 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang 720,000,000 APBD 350,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang 1 720,000,000 APBD 1 350,000,000 5.01.02 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Tangerang 5,000,000,000 APBD 5,600,000,000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Kab. Tangerang 100 5,000,000,000 APBD 100 5,600,000,000 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Kab. Tangerang 100 APBD 100 Persentase Ketersedian Data Pembangunan Kab. Tangerang 68 APBD 68 5.01.02.2.01 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab. Tangerang 2,500,000,000 APBD 3,080,000,000 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kab. Tangerang 6 2,500,000,000 APBD 6 3,080,000,000 5.01.02.2.01.0007 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 2,500,000,000 APBD 3,080,000,000 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kab. Tangerang 6 2,500,000,000 APBD 6 3,080,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 5.01.02.2.02 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 900,000,000 APBD 920,000,000 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Tangerang 5 900,000,000 APBD 5 920,000,000 5.01.02.2.02.0001 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 900,000,000 APBD 920,000,000 Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Tangerang 5 900,000,000 APBD 5 920,000,000 5.01.02.2.03 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 1,600,000,000 APBD 1,600,000,000 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 4 1,600,000,000 APBD 4 1,600,000,000 5.01.02.2.03.0003 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 1,600,000,000 APBD 1,600,000,000 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Tangerang 4 1,600,000,000 APBD 4 1,600,000,000 5.01.03 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Tangerang 12,150,649,600 APBD 13,750,000,000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Tangerang 100 3,807,903,000 APBD 100 4,100,000,000 5.01.03.2.03 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Tangerang 3,807,903,000 APBD 4,100,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 7 1,456,085,900 APBD 7 1,600,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 7 2,110,572,100 APBD 7 2,000,000,000 5.01.03.2.03.0001 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 1,456,085,900 APBD 1,600,000,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 7 1,456,085,900 APBD 7 1,600,000,000 5.01.03.2.03.0005 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 2,110,572,100 APBD 2,000,000,000 Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 7 2,110,572,100 APBD 7 2,000,000,000 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Tangerang 5 120,175,000 APBD 5 250,000,000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Tangerang 5 121,070,000 APBD 5 250,000,000 5.01.03.2.03.0003 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Tangerang 120,175,000 APBD 250,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Tangerang 5 120,175,000 APBD 5 250,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 5.01.03.2.03.0007 5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Tangerang 121,070,000 APBD 250,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Tangerang 5 121,070,000 APBD 5 250,000,000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Tangerang 100 3,999,999,900 APBD 100 3,800,000,000 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Tangerang 3,999,999,900 APBD 3,800,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 4 974,453,000 APBD 4 995,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 5 2,078,292,300 APBD 5 1,955,000,000 5.01.03.2.01.0001 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 974,453,000 APBD 995,000,000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 4 974,453,000 APBD 4 995,000,000 5.01.03.2.01.0005 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 2,078,292,300 APBD 1,955,000,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 5 2,078,292,300 APBD 5 1,955,000,000 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Tangerang 5 483,641,600 APBD 5 430,000,000 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Tangerang 5 463,613,000 APBD 5 420,000,000 5.01.03.2.01.0003 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Tangerang 463,613,000 APBD 420,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Tangerang 5 463,613,000 APBD 5 420,000,000 5.01.03.2.01.0007 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Tangerang 483,641,600 APBD 430,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Tangerang 5 483,641,600 APBD 5 430,000,000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sda Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Kab. Tangerang 100 4,342,746,700 APBD 100 5,850,000,000 5.01.03.2.02 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab. Tangerang 4,342,746,700 APBD 5,850,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 6 1,880,890,700 APBD 6 2,645,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 6 1,800,080,000 APBD 6 2,700,000,000 5.01.03.2.02.0001 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 1,880,890,700 APBD 2,645,000,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 6 1,880,890,700 APBD 6 2,645,000,000 5.01.03.2.02.0005 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 1,800,080,000 APBD 2,700,000,000 Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Tangerang 6 1,800,080,000 APBD 6 2,700,000,000 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Tangerang 5 313,606,000 APBD 5 170,000,000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Tangerang 5 348,170,000 APBD 5 335,000,000 5.01.03.2.02.0003 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Tangerang 313,606,000 APBD 170,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Tangerang 5 313,606,000 APBD 5 170,000,000 5.01.03.2.02.0007 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Tangerang 348,170,000 APBD 335,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Tangerang 5 348,170,000 APBD 5 335,000,000 5.05 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Kab. Tangerang 5,575,226,100 APBD 5,420,000,000 5.05.03 - 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kab. Tangerang 5,575,226,100 APBD 5,420,000,000 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah persentase hasil kajian yg diterapkan dalam bentuk regulasi Kab. Tangerang 52 5,575,226,100 APBD 52 5,420,000,000 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan Kab. Tangerang 52 APBD 52 5.05.03.2.01 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Kab. Tangerang 3,199,567,000 APBD 3,170,000,000 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 1 419,843,000 APBD 1 420,000,000 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 1 2,779,724,000 APBD 1 2,750,000,000 5.05.03.2.01.0001 5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 419,843,000 APBD 420,000,000 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 1 419,843,000 APBD 1 420,000,000 5.05.03.2.01.0004 5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 2,779,724,000 APBD 2,750,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Kab. Tangerang 1 2,779,724,000 APBD 1 2,750,000,000 5.05.03.2.02 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi Kab. Tangerang 2,375,659,100 APBD 2,250,000,000 Jumlah invensi/inovasi daerah yang dihasilkan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Kab. Tangerang 1 274,884,000 APBD 1 275,000,000 Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Kab. Tangerang 1 183,280,000 APBD 1 190,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan Kab. Tangerang 1 50,200,000 APBD 1 50,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Kab. Tangerang 1 483,200,000 APBD 1 440,000,000 Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Kab. Tangerang 1 163,918,100 APBD 1 50,000,000 Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Kab. Tangerang 1 227,520,000 APBD 1 225,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Kab. Tangerang 1 119,876,000 APBD 1 120,000,000 Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Kab. Tangerang 1 89,901,000 APBD 1 90,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Kab. Tangerang 1 380,120,000 APBD 1 380,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang 1 100,400,000 APBD 1 100,000,000 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) Kab. Tangerang 1 302,360,000 APBD 1 300,000,000 5.05.03.2.02.0002 5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Kab. Tangerang 380,120,000 APBD 380,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Kab. Tangerang 1 380,120,000 APBD 1 380,000,000 5.05.03.2.02.0006 - 5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Kab. Tangerang 119,876,000 APBD 120,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Kab. Tangerang 1 119,876,000 APBD 1 120,000,000 5.05.03.2.02.0008 - 5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Kab. Tangerang 302,360,000 APBD 300,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) Kab. Tangerang 1 302,360,000 APBD 1 300,000,000 5.05.03.2.02.0009 5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Kab. Tangerang 163,918,100 APBD 50,000,000 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, Kab. Tangerang 1 163,918,100 APBD 1 50,000,000 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah 5.05.03.2.02.0011 5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Kab. Tangerang 274,884,000 APBD 275,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Kab. Tangerang 1 274,884,000 APBD 1 275,000,000 5.05.03.2.02.0012 5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Kab. Tangerang 483,200,000 APBD 440,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Kab. Tangerang 1 483,200,000 APBD 1 440,000,000 5.05.03.2.02.0013 5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Kab. Tangerang 183,280,000 APBD 190,000,000 Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Kab. Tangerang 1 183,280,000 APBD 1 190,000,000 5.05.03.2.02.0014 5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Kab. Tangerang 50,200,000 APBD 50,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan Kab. Tangerang 1 50,200,000 APBD 1 50,000,000 5.05.03.2.02.0015 5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang 100,400,000 APBD 100,000,000 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang 1 100,400,000 APBD 1 100,000,000 5.05.03.2.02.0016 5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Kab. Tangerang 89,901,000 APBD 90,000,000 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Kab. Tangerang 1 89,901,000 APBD 1 90,000,000 5.05.03.2.02.0018 5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Kab. Tangerang 227,520,000 APBD 225,000,000 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Kab. Tangerang 1 227,520,000 APBD 1 225,000,000
3. 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2025-2029;
4. 2.Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
5. 3.Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tahun 2026, BAPPEDA akan melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dengan 55 sub kegiatan. Pendanaan kegiatan BAPPEDA Tahun 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, yang direncanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 3 program adalah program utama dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja BAPPEDA, yaitu : - Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.300.000.000,- - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.13,046,680,800,- - Program Riset dan Inovasi Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.5,555,491,000.00,- Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sebagai berikut : ▪ Program dan Kegiatan Utama :
6. 1.Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.2.800.000.000,- untuk pelaksanaan : 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (RKPD dan dokumen perencanaan lainnya). 1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.900.000.000,- untuk pelaksanaan : 1.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan output dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.1.600.000.000,- untuk pelaksanaan : 1.3.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan output Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
7. 2.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.4,359,517,900.00,- untuk pelaksanaan : 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. 2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.4,592,961,200.00,- untuk pelaksanaan : 2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. 2.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. 2.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. 2.2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang SDA. 2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.4,094,201,700.00,- untuk pelaksanaan : 2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. 2.3.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. 2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. 2.3.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dengan output Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
8. 3.Program Riset dan Inovasi Daerah 3.1 Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.2,800,182,000,- untuk pelaksanaan : 3.1.1 Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, dengan rencana output Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Litbangjirap 3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, dengan rencana output terselenggaranya forum koordinasi dan integrasi program Litbang lintas perangkat daerah dan mitra eksternal. 3.2 Kegiatan Invensi dan Inovasi, dengan rencana kebutuhan anggaran Rp.2,755,309,000,- untuk pelaksanaan : 3.2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi, dengan rencana output terselenggaranya kegiatan promosi dan kampanye inovasi daerah. 3.2.2 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, dengan rencana output Peningkatan jumlah pengajuan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). 3.2.3 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi, dengan rencana output Dokumen rencana kebutuhan dan pemanfaatan anggaran riset. 3.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah, dengan rencana output Laporan koordinasi riset dengan lembaga/mitra daerah. 3.2.5 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi, dengan rencana output terpublikasinya praktik baik dan hasil inovasi daerah. 3.2.6 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi, dengan rencana output Kegiatan pemberian penghargaan inovasi daerah. 3.2.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dengan rencana output Sistem informasi iptek daerah berbasis web. 3.2.8 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah, dengan rencana output Ketersediaan alat/perangkat penunjang riset. 3.2.9 Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan rencana output Dokumen harmonisasi kebijakan riset dan inovasi. 3.2.10 Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi, dengan rencana output Laporan evaluasi invensi dan inovasi daerah. 3.2.11 Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi, dengan rencana output erlaksananya kegiatan bimtek dan kerja sama. ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
9. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.169,944,000 ,- untuk melaksanakan 5 sub kegiatan : 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana output Dokumen Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2026 dan 2027. 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan rencana output Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025. 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana output tersusunnya dokumen Evaluasi Renstra dan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan, Laporan MR. 1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan rencana output terselenggaranya fungsi walidata sektor perencanaan melalui forum koordinasi, validasi, dan pemutakhiran metadata statistik sektoral. 1.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan rencana output terkumpulnya data statistik sektoral dari perangkat daerah sesuai kebutuhan perencanaan.
10. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.16.056.250.669,- untuk melaksanakan 3 sub kegiatan : 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana output tersalurkannya gaji pokok dan tunjangan bagi ASN BAPPEDA sesuai ketentuan. 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan rencana output tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun secara lengkap dan tepat waktu. 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan rencana output tersusunnya laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, semesteran) sesuai ketentuan.
11. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.34.992.000,- untuk melaksanakan 2 sub kegiatan : 3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan rencana output tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) BAPPEDA Tahun 2027. 3.2 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan rencana output terselenggaranya penatausahaan BMD secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
12. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.2,585,710,200,- untuk melaksanakan 2 sub kegiatan : 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan rencana output tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap bagi ASN sesuai ketentuan peraturan. 4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan rencana output meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan.
13. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.4,577,846,500,- untuk melaksanakan 8 sub kegiatan : 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan rencana output Terpasangnya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang berfungsi dengan baik. 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan rencana output terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas. 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rencana output tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk mendukung kenyamanan dan kebersihan kantor. 5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan rencana output tersedianya bahan logistik yang mendukung aktivitas rutin perkantoran 5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan rencana output tersedianya dokumen cetak dan hasil penggandaan untuk mendukung tugas kedinasan. 5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, dengan rencana output tersedianya bahan bacaan dan dokumen hukum sebagai referensi kerja pegawai. 5.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan rencana output terselenggaranya pelayanan kunjungan tamu kedinasan dengan baik. 5.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana output terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi internal/eksternal perangkat daerah.
14. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.1,216,084,000,- untuk melaksanakan 2 sub kegiatan : 6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan rencana output tersedianya kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan rencana output tersedianya mebel kantor untuk mendukung kenyamanan dan kelayakan ruang kerja.
15. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.1,432,084,797,- untuk melaksanakan 2 sub kegiatan : 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan rencana output terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih, dan listrik untuk operasional kantor. 7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan rencana output ketersediaan layanan operasional kantor dan kebersihan lingkungan kerja.
16. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.5,052,378,956,- untuk melaksanakan 3 sub kegiatan : 8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan rencana output jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi laik dan legal untuk digunakan. 8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan rencana output jumlah Peralatan dan mesin dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. 8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan rencana output jumlah Gedung kantor dan bangunan dalam kondisi terpelihara dan layak fungsi. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA, pentingnya pemahaman seluruh aparatur bahwa keberhasilan/pencapaian tidak hanya diukur dari terserapnya seluruh anggaran yang telah dialokasikan, namun difokuskan pada aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan :
17. 1.Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menjalankan Standar Operasional Prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
18. 2.Menjaga konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
19. 3.Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja BAPPEDA Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. 4.Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2026 untuk mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata menuju Tangerang Semakin Gemilang;
21. 5.Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program kegiatan baik dalam internal BAPPEDA maupun antar instansi/perangkat daerah lainnya;
22. 6.Setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati Tangerang, maka dokumen renja ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dokumen rancangan akhir renja ini diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas dan transparan atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA.
23. 8.Dinas Pendidikan Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Kinerja Tahunan Daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan, dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai penanggungjawab dan pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan 2025-2029 dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan penyelenggara dan pengelola pendidikan: dinas pendidikan kabupaten, dewan pendidikan, unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak. Maka setiap Perangkat Daerah harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Maka setiap Perangkat Daerah harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan kemudian menyusun Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
24. 1.Tahap perumusan rancangan Rencana Kinerja (Renja) SKPD.
25. 2.Tahap penyajian rancangan Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Rencana Kinerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kinerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan, selaras dengan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. 1.2. Landasan Hukum
26. 1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
27. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
28. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
29. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
30. 5.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
31. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
32. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
35. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
36. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
37. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
38. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
39. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
40. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
41. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
42. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);
44. 19.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
45. 20.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 180);
46. 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
47. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
48. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
49. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
52. 27.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
53. 28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
54. 29.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
55. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
56. 31.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
57. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
58. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
59. 34.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
60. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
61. 36.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
62. 37.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
63. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
64. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
65. 40.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 8/100.3.4/1060/I/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) adalah sebagai panduan dan arahan bagi Dinas Pendidikan dalam rangka mencapai target sasaran melalui dokumen perencanaan. Rencana Kinerja (Renja) ini berisi gambaran atas rencana pokok yang akan dilakukan Dinas Pendidikan selama satu tahun. Maksud disusunnya Rencana Kinerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
66. 1.Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang dalam bentuk tujuan, strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikan.
67. 2.Memberi panduan dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan selama satu tahun sesuai dengan RPJM secara terarah dan terukur
68. 3.Memberi panduan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk merencanakan dan melaksanakan prioritas program tahunan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang.
69. 4.Menciptakan integritas, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang.
70. 5.Mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelayanan pendidikan.
71. 6.Mendapatkan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.
72. 7.Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja terhadap unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
73. 8.Memudahkan penilaian dari hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui realisasi target yang telah dicapai. Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai penjabaran RPJPN dan RPJMN bidang Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan sebagai obyektivasi visi dan misi Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 ini secara kelembagaan merupakan pedoman utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Dengan Rencana Kinerja (Renja) ini maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun di depan dapat dijabarkan dengan tahapan yang sistematis dan capaian yang terukur. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129, bahwa Sistematika Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:
a.Faktor- faktor yang menjadi bahan perimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti misalnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d.Tabel rencana program dan Kegiatan berdasarkasn hasil pengerjaan table T-C, 33 Lampiran Permendagri 86/2017 BAB IV. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN Berisi indikator dan target kinerja beserta pendanaan program kegiatan dan sub kegiatan BAB V. PENUTUP Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan merujuk pada pasal 127 ayat 2 dimana penyusunan Renja tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan (n-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 2 yang bertujuan untuk memastikan rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. 1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. 3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. 6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah merealisasikan anggaran APBD Tahun 2024, termasuk Perubahan Anggaran, dengan pagu sebesar Rp 1.948.068.596.140 dan realisasi sebesar Rp 1.904.749.274.666. Berikut disajikan rekapitulasi realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024: Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN LEBIH/ (KURANG) JUMLAH (Rp) (%) JUMLAH (Rp) (%) BELANJA DAERAH 1.948.068.596.140 1.904.749.274.666 97,78 43.319.321.474 2,22 BELANJA OPERASI 1.709.030.135.797 1.675.486.679.294 98,04 33.543.456.503 1,96 URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN LEBIH/ (KURANG) JUMLAH (Rp) (%) JUMLAH (Rp) (%) Belanja Pegawai 1.099.510.831.737 1.083.296.464.590 98,53 16.214.367.147 1,47 Belanja Barang dan Jasa 432.329.682.560 414.863.319.865 95,96 17.466.362.695 4,04 Belanja Hibah 169.494.421.500 169.672.694.839 100,11 -178.273.339 -0,11 Belanja Bantuan Sosial 7.695.200.000 7.654.200.000 99,47 41.000.000 0,53 BELANJA MODAL 239.038.460.343 229.262.595.372 95,91 9.775.864.971 4,09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.580.280.048 82.246.093.122 94,99 4.334.186.926 5,01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 124.704.309.554 121.044.125.200 97,06 3.660.184.354 2,94 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.447.722.141 25.827.377.050 94,10 1.620.345.091 5,90 Belanja Modal Aset Lainnya 306.148.600 145.000.000 47,36 161.148.600 52,64 Tabel 2.2 Rincian Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 No. PROGRAM INDIKATOR 2024 2025 Target RKPD Realisasi Target RKPD Realisasi s/d Triwulan II 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil AKIP OPD 80,71 79,55 80,81 0 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100 111,02 100 99,59 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 100 97,76 100 97,79 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 100 94,87 100 72,07 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Kesetaraan 100 88,32 100 69,79 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 100 100,00 100 0 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 90 90,00 91 0 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 80 80,00 85 0 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 75 75,00 77 0 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98,83 46,53 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Tingkat pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen dan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) kompetensi pegawai (%) Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan sarpras kantor (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 Hasil AKIP OPD 80,91 79,55 80,71 79,55 98,56 80,81 25,00 30,94 1.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.023 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 100,00 111,02 100,00 111,02 111,02 100,00 99,59 99,59 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) pendidikan dasar Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100,00 97,76 100,00 97,76 97,76 100,00 97,79 97,79 Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100,00 94,87 100,00 94,87 94,87 100,00 72,07 72,07 Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100,00 88,32 100,00 88,32 88,32 100,00 69,79 69,79 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.02. 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlayani 1.038 1.026 1.038 1.026 98,84 1.038 1.026 98,84 1.01.02. 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlayani 463 438 463 438 94,60 463 438 94,60 1.01.02. 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan PAUD yang Terlayani 1.360 1.388 1.360 1.388 102,06 1.360 1.388 102,06 1.01.02. 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terlayani 85 71 85 71 83,53 85 71 83,53 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum lokal yang dikembangkan 100 100 100 100 100,00 100 25 25 1.01.03. 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 80 100 100 100 100,00 30 30 100,00 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 92 90 90 90 100,00 91 25 27 01.01.2. 04.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang merata 6 2 2 2 100,00 2 - - 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 90 80 80 80 100,00 85,00 25,00 29,41 01.01.2. 05.01 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar 90 80 80 80 100,00 80,00 25,00 31,25 KODE URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGI ATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024- 2025 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 01.01.2. 05.02 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Satuan Pendidikan yang melakukan Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarkan oleh Masyarakat 79 75 75 75 100,00 77,00 25,00 32,47 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diresmikan pada Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Dikukuhkan dengan:
7. 1.Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2004.
8. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 02).
10. 4.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
11. 5.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membentuk lembaga pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
12. 1.Kepala Dinas
13. 2.Sekretariat A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian B. Kelompok Jabatan Fungsional
14. 3.Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini B. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
15. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Dasar; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
16. 5.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
17. 6.Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra B. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
18. 7.UPTD Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang A. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
19. 1.Kepala Dinas 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d.pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merumuskan program kerja DISDIK;
b.mengoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pendidikan;
c.membina pegawai di lingkungan DISDIK untuk meningkatkan kinerja pegawai;
d.mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, memantau dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
e.menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
f.mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
g.melaporkan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di bidang pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretariat Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan mengendalikan tugas kesekretariatan 2) Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.penyiapan pengendalian yang berkaitan degan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan;
d.penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
f.penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
g.penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- goverment;
h.penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
i.pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
d.mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusun rencana pembagunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis daerah;
f.mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DISDIK;
g.mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DISDIK;
h.mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
k.mengatur administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
l.mengatur administarsi kepegawaian perangkat daerah; m.mengatur administarsi umum perangkat daerah; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana DISDIK;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
d.melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
e.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian;
f.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
g.memfasilitasi pemulangan pegawai yang pension serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
h.memfasilitasi pemindahan tugas asn;
i.melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
j.melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggadaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
k.melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
l.melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik;
m.melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
n.melaksanakan administrasi/penatausahan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis disdik, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
o.melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, administrasi/penatausahaan barang milik daerah, serta penyusunan laporan barang milik daerah;
p.memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
q.memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan asset tetp lainnya, pengadaan asset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
r.memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi disdik serta kunjungan tamu;
s.memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
t.melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
u.menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
v.mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
w.menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
x.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;
y.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
z.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 3.Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal; 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan kesetaraan;
c.pengendalian program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan yang meliputi formasi, rotasi, mutasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik, dan tenaga kependidikan;
d.pembimbingan pegawai dilingkungan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
e.pengelolaan administrasi bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal dan kesetaraan;
g.melaksanakan pelaporan hasil program kegiatan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
c.memberi petunjuk program pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
g.melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
i.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar. 2) Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan sekolah dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaaan pendidikan sekolah dasar;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar.
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendididkan sekolah dasar;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.memberi petunjuk program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.mengevaluasi kegiatan program pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
i.mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
k.melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 5.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
g.pembinana pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksnakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolan Penddikan Menengah Pertama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama;
c.memberi petunjuk program pengelolaan pendidikan menengah pertama;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.mengoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menegah petama;
k.melakasanakan penyediaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manejemen sekolah menengah pertama;
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 6.Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kegiatan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.penyiapan pengendalian bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.penyiapan bimbingan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.pengelolaan adminstrasi bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
h.pelaporan di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakn tugas dan fungsi Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencakana perumusan kebijakan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
b.membagi tugas program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.memberi petunjuk program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.mengatur program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
g.mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
l.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 7.UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsioanal
2. 1.UPTD
a.Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan DISDIK dapat di bentuk UPTD.
b.UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
c.UPTD dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau jam tertentu.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetukan oraganisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
1. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
b.Pejabaat Fungsional dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.
c.Dalam hal Pejabat Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior.
d.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya
e.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi.
f.Jumlah pegawai yang dalam setiap jenis Jabatan Fungsional pada DISDIK ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
g.Jumlah Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Perangkat Daerah di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Selama periode pelaporan ini, Dinas Pendidikan sebagai leading sector telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Pelayanan di bidang pendidikan akan terus difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pengembangan sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah akan terus meningkat guna mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019 – 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2024- 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1 Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah IKU 65, 00 68, 00 70, 00 71, 00 72, 00 80, 71 80, 81 80, 91 64, 95 64, 59 71, 06 80, 51 73, 40 79,55 99,9 2 94,99 101,51 113,39 101,94 98,32 2 Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 0,0 0 10 0,0 0 100 ,00 100 ,00 100 ,00 100,0 0 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B. Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas Indeks Pendidikan IKU - - - 0,6 8 0,6 8 0,6 9 0,7 0 0,7 1 0 0 0 0,6 8 0,6 8 0,68 - - - 100,00 100,00 95,77 Rata-rata Lama Sekolah IKU - - - 8,9 2 9,2 2 9,5 2 9,8 2 10, 12 8,2 8 8,3 9 8,6 1 8,9 2 8,9 3 9,06 - - - 100,00 96,85 89,53 Harapan Lama Sekolah IKU - - - 12, 85 12, 86 12, 87 12, 88 12, 89 12, 81 12, 82 12, 84 12, 85 12, 87 12,88 - - - 100,00 100,08 99,92 1 Angka Partisipasi Kasar (PAUD) 37, 50 39, 00 41, 50 43, 00 44, 50 100 ,00 100 ,00 100 ,00 40, 30 47, 00 21, 07 83, 11 85, 38 92,11 107, 47 120,51 50,77 193,28 191,87 92,11 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 96, 64 97, 14 97, 64 98, 14 98, 64 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 7,8 7 10 3,3 103 ,69 104 ,12 105 ,94 104,4 7 111, 62 106,34 106,20 106,09 107,40 104,47 3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B 89, 16 89, 66 90, 16 90, 66 91, 16 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 3,1 4 10 3,3 3 102 ,57 106 ,93 106 ,78 107,3 4 115, 68 115,25 113,76 117,95 117,13 107,34 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 84, 50 85, 50 92, 50 93, 50 94, 50 100 ,00 100 ,00 100 ,00 98, 98 98, 71 99, 11 95, 3 95, 61 95,46 117, 14 115,45 107,15 101,93 101,17 95,46 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 65, 15 65, 80 75, 30 77, 30 79, 30 100 ,00 100 ,00 100 ,00 81, 62 80, 86 85, 38 86, 13 89, 93 79,45 125, 28 122,89 113,39 111,42 113,40 79,45 6 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A 100 100 100 100 100 100 ,00 100 ,00 100 ,00 10 0 10 0 99, 83 99, 17 99, 11 99,93 100, 00 100,00 99,83 99,17 99,11 99,93 7 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 100 100 100 100 100 100 ,00 100 ,00 100 ,00 97, 19 97, 69 97, 9 96, 57 92, 87 95,6 97,1 9 97,69 97,90 96,57 92,87 95,60 8 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0 2 0,0 3 0,0 3 0,1 3 0,1 0,13 2,00 3,00 3,00 13,00 10,00 13,00 9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0 6 0,0 4 0,0 3 0,0 6 0,0 5 0,05 6,00 4,00 3,00 6,00 5,00 5,00 10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 10 0 100 100 100 100 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 10 0 100 100 100 100 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97 91, 37 100 100 100 97,0 0 97,00 91,37 100,00 100,00 100,00 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 100 96, 69 97, 19 85, 93 91, 99 88, 58 84,14 96,6 9 97,19 85,93 91,99 88,58 84,14 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 100 100 84, 03 84, 08 114 ,93 100 100 ,78 103,9 84,0 3 84,08 114,93 100,00 100,78 103,90 15 Rasio Siswa/Kelas untuk pendidikan SD 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 30 1 : 29 1 : 30 1 : 29 1 : 29 1 : 29 97,7 8 98,88 97,78 98,88 98,88 101,14 16 Rasio Siswa/Kelas untuk pendidikan SMP 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 25 1 : 32 1 : 37 1 : 33 1 : 32 1 : 33 108, 24 100,00 94,85 98,92 100,00 101,09 17 Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1 : 27 1 : 25 1 : 25 1 : 26 1 : 26 1 : 27 91,9 5 94,12 94,12 93,02 93,02 108,75 18 Rasio guru terhadap murid pendidikan SMP 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1: 20 1 : 25 1 : 24 1 : 26 1 : 23 1 : 23 1 : 23 94,1 2 95,24 93,02 96,39 96,39 103,75 20 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki - - - - - - - - 96, 8 96, 82 96, 85 99, 80 99, 96 99,96 - - - - - - 21 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) - - - - - - - - 96, 8 96, 82 97, 24 96, 35 98, 58 98,58 - - - - - - 22 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - - - - - - - - 74 00 61 43 105 94 477 9 490 9 4909 - - - - - - C. Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari- hari. No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran - 5.0 00 10. 000 10. 000 10. 000 - - - - - 10. 000 10. 000 146 73 - - - 100,00 100,00 146,73 - D. Indikator Capaian SPM APS PAUD I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 68, 03 71, 07 70, 21 72, 07 64,99 70,21 72,07 91,45 APS DASAR I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 99, 23 99, 48 98, 13 98, 78 98,99 98,13 98,78 99,51 APS KESETARAAN I K K 100 ,00 100 ,00 100 ,00 14, 19 14, 95 0,1 2 9,7 0 13,43 0,12 9,70 89,83 LITERASI SD I K K 50, 71 51, 59 56, 68 58, 67 61, 17 51, 59 58, 16 56,17 101,74 112,74 91,83 LITERASI SMP I K K 60, 22 60, 03 66, 53 67, 95 69, 05 39, 54 63, 14 66,85 65,66 105,18 96,81 NUMERASI SD I K K 37, 33 39, 54 42, 79 53, 82 56, 72 60, 03 45, 97 50,92 160,81 116,26 89,77 NUMERASI SMP I K K 53, 66 52, 97 62, 90 62, 01 63, 51 52, 97 57, 41 60,51 98,71 108,38 95,28 PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B I K K 63, 61 54, 58 56, 71 57, 21 49, 65 54, 58 49, 02 48,64 85,80 89,81 97,97 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD IKU I K K Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 20 19 20 20 202 1 202 2 202 3 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROPORSI GURU PAUD S1/D4 I K K 68, 00 55, 16 56, 71 57, 21 61, 00 55, 16 55, 01 55,01 81,12 99,73 90,18 IKLIM INKLUSIVITAS SD I K K 73, 76 76, 76 61, 16 64, 05 61, 68 81, 91 54, 46 56,68 111,05 70,95 91,89 IKLIM INKLUSIVITAS SMP I K K 72, 94 75, 94 60, 20 62, 72 59, 54 72, 94 53, 84 54,74 100,00 70,90 91,94 IKLIM KEAMANAN SD I K K 81, 91 85, 31 76, 03 77, 80 74, 43 81, 91 72, 26 72,63 100,00 84,70 97,58 IKLIM KEAMANAN SMP I K K 75, 96 80, 96 71, 54 73, 21 69, 70 75, 96 65, 07 66,70 100,00 80,37 95,70 IKLIM KEBHINEKAAN SD I K K 86, 23 80, 28 72, 02 77, 02 69, 70 86, 23 70, 70 67,70 100,00 88,07 97,13 IKLIM KEBHINEKAAN SMP I K K 75, 42 77, 42 70, 07 71, 59 68, 63 75, 42 68, 54 66,63 100,00 88,53 97,09 Sumber : Dinas Pendidikan, 2024 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terdapat 4 indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Predikat nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada indikator yang tersebut di atas, terdapat indikator tentang akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang perlu untuk dikaji dan dievaluasi kembali terkait penentuan indikatornya karena dinilai masih sangat umum hanya mengukur Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dari peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan. Sehingga dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, hampir semua indikator urusan pendidikan telah mencapai lebih dari 100%. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga telah melakukan penyesuaian dalam menetapkan Indikator Kinerja Urusan dengan menggali akar permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada standar pelayanan minimal dalam urusan pendidikan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada pasal 3 ayat 2 berbunyi “Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas: a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar dan c. Pendidikan Kesetaraan”. Demikian halnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar dan c. Pendidikan Kesetaraan”. Tabel 2.5 Capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 No. Indikator SPM 2022 2023 2024
1. 1.APS PAUD 70,2 1 72,0 7 64,9 9
2. 2.APS DASAR 98,1 3 98,7 8 98,9 9
3. 3.APS KESETARAAN 0,12 9,7 13,4 3
4. 4.LITERASI SD 51,5 9 58,1 6 56,1 7
5. 5.LITERASI SMP 39,5 4 63,1 4 66,8 5
6. 6.NUMERASI SD 60,0 3 45,9 7 50,9 2
7. 7.NUMERASI SMP 52,9 7 57,4 1 60,5 1
8. 8.PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B 54,5 8 49,0 2 48,6 4
9. 9.PROPORSI GURU PAUD S1/D4 55,1 6 55,0 1 55,0 1
10. 10.IKLIM INKLUSIVITAS SD 81,9 1 54,4 6 56,6 8
11. 11.IKLIM INKLUSIVITAS SMP 72,9 4 53,8 4 54,7 4
12. 12.IKLIM KEAMANAN SD 81,9 1 72,2 6 72,6 3
13. 13.IKLIM KEAMANAN SMP 75,9 6 65,0 7 66,7 Sumber : Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Merujuk terhadap hasil capaian SPM menurut Rapor Pendidikan, partisipasi warga negara pada pendidikan dasar usia 7-15 tahun memiliki nilai capaian tertinggi yaitu 98,99% jika dibandingkan dengan partisipasi pendidikan PAUD dan Kesetaraan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dimana Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2018 berfokus kepada partisipasi, ketersediaan dan kualitan barang/jasa, ketersediaan dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Partisipasi siswa, kepemilikan sertifikat pendidik, pelengkapan dasar (buku, modul dan lainnya). Hal itu juga mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik seperti Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, fokus SPM pendidikan bergeser dari sekadar akses dan ketersediaan layanan menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. Indikator- indikator utama meliputi:
14. 1.Literasi dan Numerasi: Kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung;
15. 2.Iklim Keamanan dan Inklusivitas: Lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua siswa;
16. 3.Kualitas Pendidik: Kualifikasi dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa
17. 14.IKLIM KEBHINEKAAN SD 86,2 3 70,7 67,7
18. 15.IKLIM KEBHINEKAAN SMP 75,4 2 68,5 4 66,6 3 pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan dilematis dalam proses pembangunan yang menimbulkan celah atau gap expectation antara hasil capaian kinerja pembangunan dengan kondisi yang diharapkan dalam periode perencanaan. Kesenjangan yang ditimbulkan merupakan dampak dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Mencermati kondisi capaian kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, beberapa dimensi pembangunan menunjukan hasil capaian kinerja yang cukup baik, namun beberapa aspek pembangunan lainnya masih menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan upaya pembangunan yang lebih terarah dan terpadu secara berkelanjutan. Adapun permasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dewasa ini sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L
19. 1.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
20. 1.Masih kurangnya kuantitas pendidik dan tenaga kependidika n yang sesuai dengan kompetensi minimal Urbanisasi Global dan Demografi Penduduk Dunia Ketimpang an distribusi dan kualitas guru Kualitas dan distribusi guru tidak merata Distribusi dan Kualitas guru Belum merata
21. 2.Distribu si pendidik dan tenaga kependidika n belum merata Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L
22. 3.Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
23. 4.Belum tersedianya kebijakan daerah yang terbarukan 2 Belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik 1. Menurunnya karakter siswa dalam hal spiritual, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi dan kebhinekaan global Kemanusiaan universal dan kewarganegar aan global Tantangan kualitas SDM dalam penguatan karakter dan ideologi kebangsaa n Pergesera n Budaya dan Tantangan Pendidika n Karakter Belum Optimalny a karakter peserta didik
24. 2.Masih terjadi perundunga n, kekerasan dan penyalahgun aan narkotika di Satuan Pendidikan 3 Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat
25. 1.Minat baca masyarakat yang masih rendah Pendidikan di Tengah Perkembanga n Teknologi Transform asi digital dan revolusi industri Masih Rendahny a Literasi dan Numerasi Siswa Masih Rendahny a Capaian Literasi dan Numerasi
26. 2.Kurangny a akses masyarakat terhadap buku fisik/digital 4 Kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendidikan
27. 1.Penyedia an sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi Perubahan Lanskap Lapangan Kerja dan Perubahan Iklim Perubaha n iklim dan isu lingkunga n hidup Ketimpang an Sarpras dan Digitalisas i Sekolah Infrastruk tur Pendidika n yang Tidak Merata N O PERMASALAH AN AKAR MASALAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN ISU STRATEGI S GLOBAL NASIONAL REGIONA L yang berkualitas Standar Pelayanan Minimal 5 Belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas
28. 1.Masih terbatasnya akses peserta didik penyandang disabilitas dalam Pendidikan Perubahan Lanskap Lapangan Kerja dan Perubahan Iklim Perubaha n iklim dan isu lingkunga n hidup Ketimpang an Sarpras dan Digitalisas i Sekolah Kesenjang an Akses dan Kualitas Pendidika n antar Wilayah
29. 2.Masih terdapat siswa yang putus sekolah pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tanger ang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar 99,4 8 921.124.928. 928 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tangera ng Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar 99,48 921.124.928.9 28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 71,0 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 71,07 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraa n 14,9 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan 14,95 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik 64,2 6 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 28,5 6 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 28,56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tanger ang Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik 7.44 1 495.598.830. 214 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tangera ng Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik 7.441 495.598.830.2 14 Iklim Inklusivitas SD 61,6 8 Iklim Inklusivitas SD 61,68 Iklim Keamanan SD 74,4 3 Iklim Keamanan SD 74,43 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Meningkatnya Literasi SD 61,1 7 Meningkatnya Literasi SD 61,17 Meningkatnya Numerasi SD 56,7 2 Meningkatnya Numerasi SD 56,72 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tanger ang Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik 450 7 353.325.017. 614 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tangera ng Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik 4507 353.325.017.6 14 Iklim Inklusivitas SMP 59,5 4 Iklim Inklusivitas SMP 59,54 Iklim Keamanan SMP 69,7 0 Iklim Keamanan SMP 69,70 Meningkatnya Literasi SMP 69,0 5 Meningkatnya Literasi SMP 69,05 Meningkatnya Numerasi SMP 63,5 1 Meningkatnya Numerasi SMP 63,51 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tanger ang Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 61,0 0 48.737.013.7 00 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tangera ng Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 61,00 48.737.013.70 0 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 49,6 5 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 49,65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan Kab. Tanger ang Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan 30,4 2 23.464.067.4 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan Kab. Tangera ng Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan 30,42 23.464.067.40 0 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 35,0 4 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 35,04 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 2 PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM Kab. Tanger ang Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 43,5 5 552.840.400 PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM Kab. Tangera ng Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 43,55 552.840.400 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tanger ang Iklim Kebinekaan SD 69,7 0 552.840.400 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tangera ng Iklim Kebinekaan SD 69,70 552.840.400 Iklim Kebinekaan SMP 68,6 3 Iklim Kebinekaan SMP 68,63 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tanger ang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 91,6 4 700.062.100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tangera ng Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 91,64 700.062.100 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tanger ang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 21.4 68 700.062.100 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tangera ng Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 21.468 700.062.100 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 4 PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tanger ang Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui 81,5 8 302.350.700 PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tangera ng Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui 81,58 302.350.700 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tanger ang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 276 150.864.000 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tangera ng Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 276 150.864.000 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tanger ang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 731 151.486.700 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Kab. Tangera ng Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 731 151.486.700 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik 100, 00 1.285.149.08 5.683 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik 100,00 1.285.149.085 .683 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 100, 00 727.413.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 100,00 727.413.500 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100, 00 1.257.289.18 7.312 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.257.289.187 .312 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100, 00 312.071.100 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 312.071.100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100, 00 1.583.374.80 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 1.583.374.800 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100, 00 3.066.087.00 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 3.066.087.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 100, 00 1.021.876.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan 100,00 1.021.876.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi indikator kinerja targ et capa ian pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegiat an Lokasi indikator kinerja target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tanger ang Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100, 00 21.149.075.9 71 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 21.149.075.97 1 Sesuai dengan RKPD Tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memfokuskan arah kebijakan pada efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan disesuaikan kembali, sedangkan program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta penguatan data pendidikan tetap menjadi fokus utama. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan dasar di bidang pendidikan, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n 1 2 3 4 5 6 7 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Persen 99,48 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Persen 71,07 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetara an Persen 14,95 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Persen 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Persen 28,56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tangerang Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Nilai 7.441 Iklim Inklusivitas SD Nilai 61,68 Iklim Keamanan SD Nilai 74,43 Meningkatnya Literasi SD Nilai 61,17 Meningkatnya Numerasi SD Nilai 56,72 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tangerang Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Nilai 4507 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 59,54 Iklim Keamanan SMP Nilai 69,70 Meningkatnya Literasi SMP Nilai 69,05 Meningkatnya Numerasi SMP Nilai 63,51 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tangerang Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Nilai 61,00 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B Nilai 49,65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Kab. Tangerang Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Nilai 30,42 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan Nilai 35,04 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Kab. Tangerang Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Nilai 43,55 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tangerang Iklim Kebinekaan SD Nilai 69,70 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 68,63 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 Nilai 91,64 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tangerang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 Orang 21.468 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui Nilai 81,58 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Lembag a 276 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Lembag a 731 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik Persen 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Persen 100,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Persen 100,00 No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Satuan Besaran / Volume Catata n Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100,00 Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
30. 1.Mempedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045;
31. 2.Menselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
32. 3.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2026;
33. 4.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026;
34. 5.Memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan rencana target capaian tahun 2025;
35. 6.Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
36. 7.Memperhatikan indikator dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) san Sustainable Development goals tahun 2016-2030;
37. 8.Mempedomani Rancangan Awal RPJMD Tatun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tangerang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD STRATEGI RENSTRA PD AKAR MASALAH ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD 1 2 3 4 5 6 1 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas
38. 1.Rasio murid dan guru belum ideal Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
39. 2.Kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi
40. 3.Masih ada sekolah dasar/smp dengan kondisi gedung kurang layak
41. 4.Keterbatasan anggaran pembangunan dan perawatan sarana pendidikan"
42. 5.Masih ada wilayah tanpa lembaga PAUD
43. 6.Keterbatasan tenaga pendidik PAUD yang kompeten
44. 7.Belum seluruh PAUD memenuhi Standar Nasional Pendidikan
45. 8.Keterbatasan anggaran untuk pengembangan PAUD"
46. 9.Jumlah lembaga PKBM masih sedikit
47. 10.Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan 2 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan
48. 11.Keterbatasan dukungan fasilitas dan SDM pada lembaga non-formal" Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum 3 Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif
49. 12.Masih terbatasnya jumlah guru pendidikan khusus Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif 4 Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
50. 13.Fasilitas pendidikan belum ramah bagi penyandang disabilitas Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD STRATEGI RENSTRA PD AKAR MASALAH ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD dan kependidikan sesuai kompetensi pendidik dan kependidikan dan kependidikan sesuai kompetensi 5 Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
51. 14.Kurangnya pelatihan untuk guru dalam layanan pendidikan khusus" Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan 6 Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
52. 15.Belum semua guru menguasai media pembelajaran digital Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 7 Pendidikan menjunjung nilai budaya dan karakter bangsa. Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama
53. 16.Akses internet dan perangkat TIK belum merata Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif 8 Mengintegrasikan nilai- nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan
54. 17.Terbatasnya pelatihan TIK untuk pendidik" Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pusat transformasi, sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang merata dan inklusif. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong terciptanya akses pendidikan yang luas di seluruh jenjang, peningkatan hasil belajar yang berkualitas, serta pemerataan mutu pendidikan tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan pendidikan juga mendukung pemajuan kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa dengan memperkuat integrasi nilai-nilai luhur budaya dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal dan adaptasi terhadap nilai- nilai global secara positif. Transformasi ekosistem pendidikan menjadi aspek penting yang terus diperkuat. Paradigma lama yang kaku dan administratif digantikan oleh pendekatan yang lebih fleksibel, partisipatif, dan kolaboratif. Sekolah diharapkan menjadi ruang belajar yang menyenangkan dengan kepemimpinan terbuka dan keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui strategi ini, pendidikan diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat nilai kebangsaan, dan mendorong inovasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan beberapa pernyataan Visi dari Kabupaten Tangerang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING.” Adapun misi Kabupaten Tangerang dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut :
55. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
56. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
57. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
58. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
59. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
60. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berperan dalam mendukung misi ke IV, tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dan sasarannya adalah Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pendidikan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Target Tahun K et . 2 2025 2 2026 2 2027 2 2028 2 2029 2 2030 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan 0 0.68 0 0.69 0 0.69 0 0.70 0 0.71 0 0.72 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9 9.63 9 9.88 1 10.13 1 10.39 1 10.6 6 1 10.9 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) 1 13.4 3 1 13.6 3 1 13.83 1 14.03 1 14.2 4 1 14.4 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik NILAI SAKIP OPD 8 80.5 5 8 81.5 5 8 82.55 8 83.55 8 84.5 5 8 85.5 5 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 “TERWUJUDN YA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” (Tangerang Sejahtera. Semakin Gemilang) Mewujudk an Pendidikan yang Berkualita s Meningk atkan Kualitas Pendidik an Masyara kat Indeks Pendidik an penjelasan : Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Nilai 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 Menin gkatny a Pelaya nan Pendid ikan Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) penjelasan Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Nilai 9,06 9,63 9,88 10,13 10,39 10,66 10,93 10,93 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversika n ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungka n adanya kejadian pengulangan kelas. Harapan Lama Sekolah (HLS) penjelasan : Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Tahun 12,88 13,43 13,63 13,83 14,03 14,24 14,45 14,45 No Visi Misi Tujuan Sasara n Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Proyeksi Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Menin gkatny a Kualita s Penyel enggar aan Pelaya nan Publik NILAI SAKIP OPD penjelasan : Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP diketahui melalui hasil evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP Nilai 79,55 80,55 81,55 82,55 83,55 84,55 85,55 85,55 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang wajib kepada masyarakat. Capaian ini didukung melalui pelaksanaan program prioritas yang mencakup berbagai urusan, antara lain :
61. 1.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun, jumlah anak yang dilayani, dan mutu layanan melalui akreditasi PAUD serta kualifikasi guru.
62. 2.Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Mengukur angka partisipasi usia 7–15 tahun, cakupan penerima layanan, dan mutu layanan yang mencakup literasi, numerasi, serta iklim sekolah (keamanan, kebhinekaan, inklusivitas).
63. 3.Pendidikan Kesetaraan Menyasar usia 7–18 tahun yang belum sekolah, dengan fokus pada partisipasi dan pemenuhan mutu layanan. Ketiga urusan tersebut didukung program prioritas daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun sebagai kelanjutan dari arah kebijakan Renstra 2025–2029. Fokus utama Renja tahun ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator prioritas seperti RLS, HLS, literasi, numerasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak dan inklusif. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada tujuan utama Dinas Pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dengan sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan pada semua jenjang dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan telah diakomodir dalam kegiatan Dinas Pendidikan, yang pelaksanaannya dirancang secara bertahap selama tiga tahun. Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.207.829.267.811 2.253.500.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.207.829.267.811 2.253.500.000.000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kab. Tangerang 99,48 921.124.928.928 APBD 99,72 972.098.273.536 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Kab. Tangerang 71,07 APBD 74,11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan Kab. Tangerang 14,95 APBD 15,72 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 64,26 APBD 64,26 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Kab. Tangerang 28,56 APBD 28,56 1.01.02.2. 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 7.441 495.598.830.214 APBD 7.691 563.788.721.390 Iklim Inklusivitas SD Kab. Tangerang 61,68 APBD 64,18 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Iklim Keamanan SD Kab. Tangerang 74,43 APBD 75,33 Meningkatnya Literasi SD Kab. Tangerang 61,17 APBD 67,67 Meningkatnya Numerasi SD Kab. Tangerang 56,72 APBD 59,62 1.01.02.2. 02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Kab. Tangerang 4507 353.325.017.614 APBD 4.607 332.618.426.046 Iklim Inklusivitas SMP Kab. Tangerang 59,54 APBD 61,94 Iklim Keamanan SMP Kab. Tangerang 69,70 APBD 71,20 Meningkatnya Literasi SMP Kab. Tangerang 69,05 APBD 70,15 Meningkatnya Numerasi SMP Kab. Tangerang 63,51 APBD 65,01 1.01.02.2. 03 Pengelolaan Pendidikan PAUD Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Kab. Tangerang 61,00 48.737.013.700 APBD 61,76 54.656.643.700 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B Kab. Tangerang 49,65 APBD 50,33 1.01.02.2. 04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Kab. Tangerang 30,42 23.464.067.400 APBD 30,72 21.034.482.400 Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan Kab. Tangerang 35,04 APBD 35,34 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kab. Tangerang 43,55 552.840.400 APBD 58,55 1.052.840.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Kurikulum Muatan Lokal 1.01.03.2. 01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Iklim Kebinekaan SD Kab. Tangerang 69,70 552.840.400 APBD 70,70 1.052.840.000 Iklim Kebinekaan SMP Kab. Tangerang 68,63 APBD 69,63 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 Kab. Tangerang 91,64 700.062.100 APBD 92,64 700.000.000 1.01.04.2. 01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 Kab. Tangerang 21.468 700.062.100 APBD 21.818 700.000.000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui Kab. Tangerang 81,58 302.350.700 APBD 82,58 300.000.000 1.01.05.0 2.01 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Kab. Tangerang 276 150.864.000 APBD 291 150.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1.01.05.0 2.02 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Kab. Tangerang 731 151.486.700 APBD 743 150.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik Kab. Tangerang 100,00 1.285.149.085.683 APBD 100,00 1.279.348.886.464 1.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 727.413.500 APBD 100,00 790.000.000 1.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.257.289.187.312 APBD 100,00 1.268.661.339.127 1.01.01.2. 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Kab. Tangerang 100,00 312.071.100 APBD 100,00 253.650.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.583.374.800 APBD 100,00 547.356.000 1.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100,00 3.066.087.000 APBD 100,00 3.363.949.920 1.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 100,00 1.021.876.000 APBD 100,00 2.134.075.800 1.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 100,00 21.149.075.971 APBD 100,00 3.598.515.617
64. 1.Pendukung pelayanan administrasi pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang seperti kebutuhan operasional kantor, sarana dan prasarana kantor, sarana dan prasarana aparatur, perencanaan dan pelaporan.
65. 2.Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti pengadaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pendukung pendidikan seperti laboratorium, UKS, Perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, sanitasi sekolah, halaman sekolah dan fasilitas pendukung seperti mebel, alat peraga dan alat peraktik siswa.
66. 3.Pendukung pelayanan pendidikan kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan minat dan bakat siswa, peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum merdeka, sekolah penggerak dan guru penggerak. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029.
67. 4.Pemenuhan layanan untuk peserta didik yang sedang bersekolah maupun yang putus sekolah dalam bentuk beasiswa MBR (Mayarakat Berpenghasilan Rendah). Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah. Tabel 4.1 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan SETARA 1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Indeks Mutu Pendidikan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swas Sumber: RPJMD kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Rencana Program dan Kegiatan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 mencakup 5 program, 15 kegiatan, dan 126 sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DINAS PENDIDIKAN 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik - 100 Persen 1.285.149.085.683,00 - 1.279.348.886.464 1.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi - 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 727.413.500,00 - 790.000.000 DINAS PENDIDIKAN Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 132.657.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 23.658.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 33.997.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 16.998.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.677.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan 16.063.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 26.860.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 321.728.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 134.774.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.257.289.187.312,00 - 1.268.661.339.127 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9375 Orang/bulan 1.256.657.057.312,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 109.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5 Laporan 522.980.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1.01.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 2 Laporan 100 Persen 312.071.100,00 - 253.650.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 71.172.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 240.899.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Dokumen 280 Orang 25 Orang 100 Persen 1.583.374.800,00 - 547.356.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 499.709.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 593.275.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 80.430.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 280 Orang 409.960.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Persen 3.066.087.000,00 - 3.363.949.920 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 32.968.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Bangunan Kantor yang Disediakan 1.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.158.892.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 76.485.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 256.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 400.902.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 140.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 100.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 1.021.876.000,00 - 2.134.075.800 DINAS PENDIDIKAN yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 21.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 592.236.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 408.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 7 Unit 21 Unit 105 Unit 100 Persen 21.149.075.971,00 - 3.598.515.617 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 924.179.964,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 7 Unit 20.045.500.007,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2. 09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 105 Unit 179.396.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 2, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non- formal/Kesetaraan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar - 14,95 Persen 28,06 Persen 62,26 Persen 71,07 Persen 99,48 Persen 921.124.928.928,00 - 972.098.273.536 1.01.02.2. 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bangunan Sekolah SD dalam Kondisi Baik Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 7441 Nilai 61,68 Nilai 74,43 Nilai 16 Paket 2 Dokumen 29 Kegiatan 1 Kegiatan 273 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan 60 Paket 260 Orang 0 Ruang 1200 Orang 495.598.830.214,00 - 563.788.721.390 DINAS PENDIDIKAN Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 39923 Peserta Didik 220 Orang 0 Ruang 0 Ruang 97 Ruang Kelas 950 Satuan Pendidikan 2175 Peserta Didik 61,17 Nilai 56,72 Nilai Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Meningkatnya Literasi SD Meningkatnya Numerasi SD 1.01.02.2. 01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 37.136.132.489,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PERPU STAKAAN DAERAH 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 3.125.470.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- GEDUN G OLAHRAGA 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 60 Paket 4.161.444.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2175 Peserta Didik 1.542.678.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2941 Orang 55.476.980.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1200 Orang 428.568.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 950 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 1026 Satuan Pendidikan 298.905.750.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER-SD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1026 Orang 20.746.220.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 260 Orang 367.584.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 192.572.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 220 Orang 55.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 83.881.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 138.306.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 273 Komunitas 204.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 29 Kegiatan 350.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 97 Ruang 37.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1200 Orang 617.580.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1013 Satuan Pendidikan 203.020.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 97 Ruang 19.331.881.935,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 22224 Peserta Didik 14.505.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 16 Paket 525.221.690,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bangunan Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta - 4507 Nilai 59,54 Nilai 69,70 Nilai 8 Paket 1 Dokumen 1 Kegiatan 11 353.325.017.614,00 - 332.618.426.046 DINAS PENDIDIKAN Didik yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Komunitas 1 Kegiatan 0 Ruang Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi 73 Paket 23000 Orang 800 Orang 1255 Orang 0 Ruang 0 Ruang 250 Orang 12124 Peserta Didik 430 Peserta Didik 500 Orang 5 Ruang 0 Ruang 36 Ruang Kelas 16 Ruang Kelas 0 Ruang 0 Ruang 10 Ruang 3 Satuan Pendidikan 430 Satuan Pendidikan 2552 Peserta Didik 3497 Orang 69,05 Nilai 63,51 Nilai Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Literasi SMP Meningkatnya Numerasi SMP 1.01.02.2. 02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 45.000.000.000, 00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang 853.170.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 2.575.867.108,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16 Ruang 7.430.118.024,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 73 Paket 5.489.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 36005 Peserta Didik 63.543.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2552 Peserta Didik 1.505.780.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1117 Orang 20.273.166.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 800 Orang 271.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2. 02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 217 Satuan Pendidikan 15.795.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 430 Satuan Pendidikan 146.260.700.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 430 Orang 3.847.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 23000 Orang 2.850.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 79.885.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 500 Orang 438.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 75.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 84.960.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 11 Komunitas 100.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 159.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 430 Satuan Pendidikan 828.080.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 36 Ruang 35.177.406.458,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 203.958.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 8 Paket 481.386.074 ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas - 26 Paket 3 Dokumen 1 Kegiatan 20 Paket 1400 Satuan Pendidikan 300 Orang 11 Paket 9250 Paket 300 Peserta Didik 0 Ruang 3 Ruang Kelas 2 Ruang Kelas 5 Ruang 1 Satuan Pendidikan 1300 Orang 61.00 Nilai 49,65 Nilai 48.737.013.700, 00 - 54.656.643.700 DINAS PENDIDIKAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Proporsi jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B 1.01.02.2. 03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 Unit 3.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 20 Paket 1.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 11 Paket 700.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1200 Orang 4.175.524.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan 300 Orang 86.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2. 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 600 Satuan Pendidikan 1.300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1400 Satuan Pendidikan 29.906.800.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1300 Orang 440.676.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 189.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1300 Orang 165.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 406.776.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 3 Dokumen 185.550.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 118.220.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 2.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 133.660.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 2.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 9250 Paket 395.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 26 Paket 664.963.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 300 Satuan Pendidikan 1.131.525.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 736.379.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang - 1 Paket 3 Dokumen 0 Paket 10 Orang 23.464.067.400, 00 - 21.034.482.400 DINAS PENDIDIKAN Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP Meningkatnya Literasi Non Formal Kesetaraan Meningkatnya Numerasi Non Formal Kesetaraan 400 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 165 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 160 Satuan Pendidikan 75 Satuan Pendidikan 30.42 Nilai 35.04 Nilai 1.01.02.2. 04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 Peserta Didik 2.097.510.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 10 Orang 99.942.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 160 Satuan Pendidikan 378.085.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP 75 Satuan Pendidikan 13.604.370.000,00 DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 128.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 165 Peserta Didik 338.490.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit 5.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 816.870.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 3, 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal - 43.55 % 552.840.400,00 - 1.052.840.000 1.01.03.2. 01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Iklim Kebinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - 69,70 Nilai 68,63 Nilai 3 Dokumen 552.840.400,00 - 1.052.840.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 252.830.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 2 Dokumen 200.000.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2. 01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 100.009.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 4, 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 - 91,64 Persen 700.062.100,00 - 700.000.000 1.01.04.2. 01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga - 1 Dokumen 1 Dokumen 21468 Orang 700.062.100,00 - 700.000.000 DINAS PENDIDIKAN Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1 1.01.04.2. 01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 1 Dokumen 350.010.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2. 01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 1 Laporan 350.052.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 5, 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui - 81.58 Persen 302.350.700,00 - 300.000.000 1.01.05.2. 01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan - 1 Dokumen 1 Dokumen 276 Lembaga 150.864.000,00 - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 1.01.05.2. 01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 75.024.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 75.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang melakukan penerbitan ijin pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat - 1 Dokumen 1 Dokumen 731 Lembaga 151.486.700,00 - 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.006.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.920.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2. 02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 50.560.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 DINAS PENDIDIKAN J U M L A H 2.207.829.267.811,00 2.253.500.000.000
68. 1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian Keberhasilan sektor Pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang baik dan cermat. Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sebagai arah bagi pelaksaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2026 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan. Namun demikian, rencana kerja (renja) bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renja mulai dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Renja dinas Pendidikan tahun 2026 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemdidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dengan memuat Target Kinerja, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pendidikan. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2026 ini akan terlaksana apabila seluruh stakeholder memberikan dukungan moril maupun materil. Meskipun demikian, ketatnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menyebabkan Dinas Pendidikan kurang leluasa dalam menyusun program dan kegiatan- berdasarkan potensi dan kebutuhan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Selain itu dibutuhkan keberanian dan invonasi yang tepat sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap kemajuan sektor Pendidikan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk masyarakat dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya Rencana Kinerja (Renja) ini diharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Perubahan Paradigma pengelolaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan, dimulai dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Implementasi aktualnya adalah bentuk kebijakan – kebijakan yang ditetapkan secara koordinatif dan lintas sektoral, serta memenuhi akuntabilitas publik yang tercantum dalam laporan pelaksanaan. Hal tersebut dapat terwujud, apabila eksekutif dan legislatif mempunyai Political Will dengan dukungan perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang profesional, transparan, jujur dan akuntabel.
69. 2.Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal. Implementasi Rencana Kinerja (Renja) ini membutuhkan partisipasi, peran dan komitmen dari semua komponen di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sehingga hasil yang dicapai akan optimal dan berkualitas selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
70. 3.Rencana Tindak Lanjut Kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Tangerang harus mengakomodir sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga kedepannya dianggap perlu untuk memasukan beberapa indikator urusan Pendidikan sesuai dengan regulasi tersebut. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan keberadaan data pendukung dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dalam hal ini diantaranya adalah :
a.Data Rapor Pendidikan telah tersedia namun tidak semua Satuan Pendidikan paham terhadap esensi dari Rapor Pendidikan untuk diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan nilai rapor pada masing-masing Satuan Pendidikannya.
b.Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam membaca dan mengimplementasikan pembenahan sesuai dengan rekomendasi rapor Pendidikan.
c.Dinas Pendidikan belum menetapkan target dan indikator berdasarkan hasil dari rapor Pendidikan dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, sehingga perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perangkat daerah kedepannya agar menjadikan data dalam rapor sebagai acuan dasar penentuan target indikator perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 mendatang dan rencana kerja tahunan. Meskipun demikian, keberadaan target dan indikator pada rapor Pendidikan tetap menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan diharapkan dapat dilaporkan secara berkelanjutan melalui laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Target indikator yang telah dijadikan tolak ukur kedepannya diantaranya adalah :
a.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 5-6 tahun PAUD
b.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-15 tahun SD dan SMP
c.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-18 tahun Kesetaraan
d.Kemampuan Literasi SD dan SMP
e.Kemampuan Numerasi SD dan SMP
f.Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B
g.Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
h.Iklim Inklusivitas SD dan SMP
i.Iklim Keamanan SD dan SMP
j.Iklim Kebhinekaan SD dan SMP Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pendidikan pada tahun berkenaan dan memerlukan dukungan dari stakeholder yang terkait agar perencanaan dalam rencana kerja ini dapat dilaksanakan dan cita-cita pencapaian tujuan Pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat terwujud.
1. 9.Dinas Kesehatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a.Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan dari visi, misi Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b.Renja merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) tahun 2026.
c.Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. 1.Pasal l18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
5. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas;
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. 18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan untuk: Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan Renja juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Tujuan Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
25. 1.Menyusun program, kegiatan, dan alokasi pendanaan yang terencana dan terstruktur untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan selama tahun 2026.
26. 2.Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di bidang kesehatan.
27. 3.Menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ini disusun secara sistematiska, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu; 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. BAB ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 3.3. Program dan Kegiatan Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rencana, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan perbaikan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Pada tahun 2024, pelaksanaan Renja menunjukkan adanya beberapa capaian positif, khususnya pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra perangkat daerah. Namun, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang/jasa, serta belum optimalnya sinergi antar unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran. Evaluasi ini memberikan masukan penting terhadap perlunya penguatan koordinasi internal dan peningkatan kapasitas perencanaan teknis. Sementara itu, tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029. Evaluasi atas pelaksanaan Renja Tahun 2025 difokuskan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang dijalankan dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra. Beberapa capaian awal strategi jangka menengah mulai terlihat, namun perlu perbaikan pada aspek konsistensi target, kualitas indikator kinerja, serta penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, pembelajaran dari tahun 2025 juga menyoroti pentingnya penyusunan baseline data yang kuat sebagai dasar pengukuran kinerja. Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:
28. 1.Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja ● Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2024 tercatat 60/100.000 KH, lebih tinggi dari target Renstra sebesar 54/100.000 KH. ● Semester I tahun 2025, capaian AKI tercatat 29/100.000 KH, hanya 53,70% dari target tahunan. Mayoritas kematian terjadi pada masa nifas (44%), dengan penyebab utama adalah perdarahan (56%) dan hipertensi/PEB (33%). ● Prevalensi Stunting pada pertengahan tahun 2025 sebesar 13%, dengan 7,3% yang telah mendapatkan intervensi. Artinya, capaian belum optimal, dan baru mencapai sekitar 56,15% target tahunan. ● Cakupan penemuan dan pengobatan TB baru mencapai 45% dari target 88%.
29. 2.Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja ● Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2024 sebesar 4/1.000 KH, dan berhasil ditekan menjadi 3/1.000 KH pada semester I 2025, 100% tercapai sesuai target Renstra. ● Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar meningkat menjadi 94,55%, melampaui target tahunan sebesar 82,5%.
30. 3.Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja ● Tidak ditemukan capaian yang secara signifikan melebihi target pada semester I 2025, kecuali indikator pemenuhan standar SDMK yang telah melampaui target tahunan.
31. 4.Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja ● Lemahnya deteksi dini kehamilan dan skrining risiko, serta minimnya kesiapan layanan primer, menyebabkan tingginya kematian ibu. ● Penurunan AKB dicapai berkat pelatihan Puskesmas PONED, penguatan rujukan MatNeo, dan audit maternal perinatal. ● Stunting tinggi karena rendahnya cakupan PMT lokal, gangguan sistem pencatatan gizi, keterlambatan pengadaan pangan intervensi, dan pemahaman keluarga balita gizi buruk yang masih minim. ● Pada indikator TB, kendala terletak pada investigasi kontak dan pemberian TPT (Terapi Pencegahan TBC) yang belum optimal.
32. 5.Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah ● Target indikator AKI, TB, dan Stunting menunjukkan risiko tidak tercapainya sasaran strategis RPJMD apabila tidak dilakukan penguatan signifikan. ● Indikator-indikator tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan sektor kesehatan dasar, sehingga memerlukan perhatian ekstra.
33. 6.Kebijakan/Perencanaan dan Penganggaran yang Diperlukan ● Percepatan pembelian dan distribusi pangan intervensi gizi, serta peningkatan efektivitas program PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak). ● Penyusunan Peraturan Bupati tentang pelayanan persalinan dan penguatan SK Puskesmas Mampu PONED dan AMPSR. ● Pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan melalui OJT (On the Job Training). ● Penguatan program GERMAS, PHBS, serta integrasi kampanye dan edukasi gizi berbasis komunitas. ● Revitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan (Sigizikesga, TBIS, ASPAK), serta optimalisasi e-katalog untuk pengadaan cepat. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 terlampir. Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
34. 1.Jumlah Kematian Ibu 61 - - 32 32 100
35. 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita 16 15,5 15,5 100 1.2.2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11 48 48 48 100,00% 214 310 28,18 1.2.2.2.01.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 - 1 - - - - - 1.2.2.2.01.2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 1 1 1 100,00% - - - 1.2.2.2.01.3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 - - - 1.2.2.2.01.6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 44 - 1 1 100,00% 11 11 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2.2.01.7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 - - - 1.2.2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 630 107 139 139 100,00% 20 20 100 1.2.2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara SesuaiStandar 160 - 174 174 100,00% 140 140 100 1.2.2.2.01.22 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayananrumah sakit 4 - 2 2 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas 4 2 4 4 100,00% 4 4 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan yang disediakan 1.2.2.2.01.24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 59650 - 57578 102981 178,85% 58150 58150 100 1.2.2.2.01.26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 4 4 4 4 100,00% 4 4 100 1.2.2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43 34 36 36 100,00% 36 36 100 1.2.2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 64071 61.050 61053 61053 100,00% 61571 61571 100 1.2.2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 61160 58.275 58.410 58.410 100,00% 58772 58772 100 1.2.2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57753 55.500 55.500 55.500 100,00% 55500 55500 100 1.2.2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 295619 284.085 284.085 284.085 100,00% 284085 284085 100 1.2.2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 579561 556.948 556.948 556.948 100,00% 556948 556948 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan Sesuai Standar 1.2.2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3112075 2.246.044 2.246.044 2.257.355 100,50% 2246044 2246044 100 1.2.2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238724 192.092 192.092 192.092 100,00% 229410 229410 100 1.2.2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 308,095 707620 729.628 773.056 105,95% 729628 729628 100 1.2.2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 99,586 43632 43.632 44.076 101,02% 43632 43632 100 1.2.2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 4363 4219 4.255 4255 100,00% 4219 4219 100 1.2.2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 34161 67327 48.636 48636 100,00% 48578 48578 100 1.2.2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 77283 82.235 82.235 82.235 100,00% 79559 79559 100 1.2.2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1.2.2.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 2 2 2 100,00% 4 4 100 1.2.2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 3 3 3 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 1 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 505166 484803 484803 484803 100,00% 533283 533283 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 44 480 40 44 110,00% 480 480 100 1.2.2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 24 24 24 100,00% 24 24 100 1.2.2.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 244932 - - - 1.2.2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yangDidistribusikan 1 - 150 150 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 1 1 1 100,00% 1 3 3 1.2.2.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 10 - - - Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 - 4 4 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 44 - 12 12 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 - 2 2 100,00% 14 14 100 1.2.2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 48 47 47 47 100,00% 48 48 100 1.2.2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 2 4 4 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 2 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7029 11488 13625 13625 100,00% 10202 10202 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 371 464 450 450 100,00% 464 464 100 1.2.2.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria 19 1 12 12 100,00% 22 22 100 1.2.2.2.02.43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 7 - - - 1.2.2.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 3 - 12 12 100,00% - 1.2.2.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 - 1 1 100,00% 44 44 100 1.2.2.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 - - - - 1.2.2.2.02.48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi 1 - - - - 1.2.2.2.02.50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Haji 1 - - - - 1.2.2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi 1 100 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.2.2.03.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 4 1 1 1 100,00% 4 4 100 1.2.2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24 100 28 28 100,00% 28 28 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.2.2.04.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 24 25 28 28 100,00% 28 28 100 1.2.2.2.04.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 2 - - - 1.2.2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 48 - 25 25 100,00% 48 48 100 1.2.2.2.04.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 - - - 1.2.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 84 0 0 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 80 0 0 1.2.3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 190 100 180 180 100,00% 190 190 100 1.2.3.2.01.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 1 180 180 180 100,00% 1 1 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.2.3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1 3 219 219 100,00% 219 219 100 1.2.3.2.02.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyankes) 185 - 219 219 100,00% 219 219 100 1.2.3.2.02.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 3 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 762 100 100 100,00% 100 100 100 1.2.3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 762 100 100 100,00% 100 100 100 1.2.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Yang Sesuai Standar 87,5 80 80 100 1.2.4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko 200 100 218 224 102,75% 224 224 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.2.4.2.01.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 4 4 4 100,00% 4 4 100 1.2.4.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 12 100 12 12 100,00% 16 16 100 1.2.4.2.02.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 250 100 220 220 100,00% 250 250 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1.2.4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3 3 3 3 100,00% 3 3 100 1.2.4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 50 100 50 69 138,00% 50 50 100 1.2.4.2.04.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 1 1 3 300,00% 1 1 100 1.2.4.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 - - - Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.4.2.05.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 - - - 1.2.4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 110 100 65 69 106,15% 75 754 100 1.2.4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 100 119 65 69 106,15% 2 2 100 1.2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan 89 0 0 1.2.5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19 16 16 16 100,00% 16 16 100 1.2.5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 3 3 3 3 100,00% 3 5 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat 1.2.5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk yang menerapkan PHBS 154116 350 330 330 100,00% 330 330 100 1.2.5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 2 2 2 100,00% 2 2 100
36. 1..5.2.02.2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 46702 40300 40300 40300 100,00% 40343 40343 100 1.2.5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1939 1650 1650 1650 100,00% 1675 1675 100 1.2.5.2.03.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 100 100 100 100,00% 100 100 100 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 5 100 5 5 100,00% 5 5 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 3 3 100,00% 3 3 100 1.2.1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 2 1 1 100,00% 2 2 100 1.2.1.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 1 1 100,00% 4 4 100 1.2.1.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 - - - 1.2.1.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 - - - 1.2.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 100 5 5 100,00% 5 5 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 129 150 128 85,33% 150 150 100 1.2.1.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 1 1 1 100,00% 2 2 100 1.2.1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 100 4 4 100,00% 4 4 100 1.2.1.2.03.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.03.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 1 100,00% 1 3 100 1.2.1.2.03.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 1 100,00% 1 3 100 1.2.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 100 1 1 100,00% 1 102 100 1.2.1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 2 1 1 100,00% 175 178 100 1.2.1.2.05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 - 4 4 100,00% 3 3 100 1.2.1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 25 - - - - Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Pendidikan dan Pelatihan 1.2.1.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 130 - - - - 1.2.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 100 7 7 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 - 1 1 100 1.2.1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 2 2 2 100,00% 2 2 100 1.2.1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 12 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 16 100 4 4 100,00% 1 1 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.2.1.2.07.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 5 5 5 100,00% 7 7 100 1.2.1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 - 1 1 100,00% 4 4 100 1.2.1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 1 1 1 100,00% 4 4 100 1.2.1.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 12 100 12 12 100,00% 1 1 100 1.2.1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.1.2.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan 12 12 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100,00% 12 12 100 1.2.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61 100 12 12 100,00% 1 1 100 Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahunn-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (tahunn-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 1.2.1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 5 5 5 100,00% 6 6 100 1.2.1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 36 36 36 100,00% 36 36 100 1.2.1.2.09.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 1 1 1 100,00% 15 15 100 1.2.1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 11 1 11 11 100,00% 11 11 100 1.2.1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 6 5 6 6 100,00% 6 6 100 1.2.1.2.1 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan 49 - 48 48 100,00% 48 48 100 1.2.1.2.1.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 49 - 48 48 100,00% 48 48 100 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilakukan melalui kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kinerja pelayanan publik. Pengukuran kinerja dilakukan pada dua level, yaitu level sasaran dan level kegiatan. Indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dinilai secara terukur dan jelas. Sementara itu, indikator pada level kegiatan bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap capaian outcome atau paling tidak output dari program dan kegiatan yang mendukung langsung tercapainya sasaran strategis. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.2 : Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n- 2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2028 (thn n+2) Tahun 2029 (thn n+3) Tahun 2030 (thn n+4) Tahun 2023 (thn n-3) Tahun 2024 (thn n- 2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Rasio Daya Tampung RS Rujukan terhadap Jumlah Penduduk 0,10 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,13 0,89 0,89 0,89 0,92 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 4 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 5 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 99,63% 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 6 Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 98,73% 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 7 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 8 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.36 % 98,56% 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 9 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan pada usia Persentase Pelayanan kesehatan pada usia 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.45 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n- 2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2028 (thn n+2) Tahun 2029 (thn n+3) Tahun 2030 (thn n+4) Tahun 2023 (thn n-3) Tahun 2024 (thn n- 2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lanjut sesuai standar lanjut sesuai standar 10 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 98.24 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 11 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 12 Pelayanan kesehatan ODGJ Pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.58 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 13 Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi s Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.88 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 14 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.0 0 % 100.00 % 100.0 0 % 100.0 0 % 100.0 0 % 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tingkat capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hingga tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 tercatat sebesar 60 per 100.000 kelahiran hidup, masih berada di atas target sebesar 54 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian ibu didominasi oleh kasus Preeklampsia/Eklampsia sebesar 47%. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup, juga belum mencapai target sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup, dengan penyebab tertinggi yaitu Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebesar 53%, diikuti oleh asfiksia (20%) dan kelainan kongenital (19%). Selain itu, prevalensi balita stunting di Kabupaten Tangerang masih menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara serius, dengan jumlah balita stunting mencapai 10.031 anak pada tahun 2024. Di sisi lain, cakupan akses sanitasi layak baru mencapai 48,57%, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan sanitasi masih perlu ditingkatkan secara terintegrasi. Seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan memerlukan sinergi lintas sektor, karena status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai determinan, termasuk faktor lingkungan, perilaku individu, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029 dan RPD Tahun 2024–2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan guna mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu “Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas”. dengan berpedoman pada hal tersebut diatas maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalah pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ditinjau dari:
37. 1.Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
38. 2.Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
39. 3.Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
40. 4.Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut : Tabel 2. 3 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No Kriteria Bobot 1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementrian/Provinsi/Kabupaten 25 2 Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD 25 3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20 4 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas keperintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat 15 5 Janji - janji politik yang perlu diwujudkan 15 Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor di atas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut : Tabel 2. 4 Nilai Skala Kriteria No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-1 Nilai Skala Kriteria ke-2 Nilai Skala Kriteria ke-3 Nilai Skala Kriteria ke-4 Nilai Skala Kriteria ke-5 Total Skor 1 Transformasi Layanan Kesehatan Primer 25 25 20 15 15 100 2 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular melalui Skrining Kesehatan 25 25 20 15 15 100 3 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak 25 25 20 15 15 100 4 Penanggulangan Stunting dan Malnutrisi 25 25 20 15 15 100 5 Penguatan Kepesertaan JKN dan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) 25 25 20 10 10 90 Berdasarkan skala kriteria diatas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan isu strategis Kesehatan disimpulkan sebagai berikut:
41. 1.Transformasi Layanan Kesehatan Primer Tingginya Angka Kematian Bayi;
42. 2.Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular melalui Skrining Kesehatan;
43. 3.Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak;
44. 4.Penanggulangan Stunting dan Malnutrisi;
45. 5.Penguatan Kepesertaan JKN dan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC). Dari beberapa isu strategis diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2026 sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan periode tahun 2026. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yaitu pada tujuan dai RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kesehatan”. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 dan tahun 2026. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 2.5 terlampir. Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Kesehatan 1.007.977.4 29.449,00 Dinas Kesehatan 1.00 7.97 7.42 9.44 9,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.007.977.4 29.449,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.00 7.97 7.42 9.44 9,00 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.007.977.4 29.449,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.00 7.97 7.42 9.44 9,00 1 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persenta se pemenuh an penunja ng perangka t daerah 100 Persen 685.621.978 .229,00 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 685. 621. 978. 229, 00 [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] Persenta se pemenuh an penunja ng perangka t daerah 100 685.621.978 .229,00 [ Meningkatn ya kualitas penunjang urusan pemerintah an Kabupaten/ Kota ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 685. 621. 978. 229, 00 1 2 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2 1 2.0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokume n Perencan aan Perangka t Daerah 3 Dokum en 275.988.00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 3 Dokumen 275. 988. 000, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD 2 Dokum en 98.648.600 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 98.6 48.6 00,0 0 1 2 1 2.0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokume n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n DPA- SKPD 2 Dokum en 89.471.000 ,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 89.4 71.0 00,0 0 1 2 1 2.0 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian 2 Lapora n 165.524.00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 165. 524. 000, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2 1 2.0 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 4 Lapora n 243.615.50 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 243. 615. 500, 00 - - - 685.621.978 .229,00 - - - 685. 621. 978. 229, 00 1 2 1 2.0 1 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokume n Hasil Penyelen ggaraan Walidata Penduku ng Statistik Sektoral Daerah 1 Dokum en 94.770.000, 00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 94.7 70.0 00,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 1 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaa n Pengumpula n Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] Persenta se pemenuh an penunja ng perangka t daerah 100 685.621.978 .229,00 [ Meningkatn ya kualitas penunjang urusan pemerintah an Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 685. 621. 978. 229, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kabupaten/ Kota ] 1 2 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 2 1 2.0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjang an ASN 150 Orang/ bulan 660.546.557 .349,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/bul an 660. 546. 557. 349, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD 4 Lapora n 351.035.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 351. 035. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 2 1 2.0 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaa n Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.0 3 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembina an, Pengawa san, dan Pengend alian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 108.048.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasa n, dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 108. 048. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsili asi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 139.942.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 139. 942. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 2 1 2.0 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa nnya RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.0 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokume n Monitori ng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokum en 184.822.00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 184. 822. 000, 00 1 2 1 2.0 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengiku ti Pendidik an dan Pelatihan 9 Orang 1.080.500. 000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9 Orang 1.08 0.50 0.00 0,00 1 2 1 2.0 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengiku ti Sosialisa si Peratura n Perunda ng- Undanga n 120 Orang 99.216.000, 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 120 Orang 99.2 16.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengiku ti Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undanga n 120 Orang 249.510.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan 120 Orang 249. 510. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 2 1 2.0 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an 1 Paket 194.710.00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 194. 710. 000, 00Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor 1 2 1 2.0 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an 1 Paket 478.422.00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 478. 422. 000, 00 1 2 1 2.0 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an 1 Paket 306.444.79 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 306. 444. 790, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.0 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan daan yang Disediak an 1 Paket 474.410.00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 1 Paket 474. 410. 000, 00 1 2 1 2.0 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undanga n yang Disediak an 12 Dokum en 250.000.00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 250. 000. 000, 00 1 2 1 2.0 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu 12 Lapora n 536.400.00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 536. 400. 000, 00 1 2 1 2.0 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD 12 Lapora n 2.800.250.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.80 0.25 0.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.0 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokume n Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokum en 103.680.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 103. 680. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 2 1 2.0 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediak an 20 Unit 418.030.00 0,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 418. 030. 000, 00 1 2 1 2.0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an 20 Unit 478.820.000, 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 478. 820.0 00,00 1 2 1 2.0 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya 4 Unit 876.296.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 876. 296. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang Disediak an 1 2 1 2.0 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediak an 1 Unit 438.625.100 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 438. 625. 100, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 1 2.0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 1 2 1 2.0 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an 12 Lapora n 120.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 12 Laporan 120. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an 12 Lapora n 9.731.721.4 19,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.73 1.72 1.41 9,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 1 2.0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajaknya 6 Unit 228.381.38 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 228. 381. 380, 00 1 2 1 2.0 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n 36 Unit 649.458.73 2,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 36 Unit 649. 458. 732, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 1 2 1 2.0 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihar a 15 Unit 100.000.00 0,00 Pemeliharaa n Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 100. 000. 000, 00 1 2 1 2.0 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a 11 Unit 762.200.500 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 762. 200. 500, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 1 2.0 9 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi 1 Unit 1.200.000. 000,00 Pemeliharaa n/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 1 Unit 1.20 0.00 0.00 0,00 2 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalen si Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17 PERSE N 303.022.572 .220,00 PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17 PERSEN 303. 022. 572. 220, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kematia n Ibu 37 Orang N MASYARAK AT Jumlah Kematian Ibu 37 Orang [ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] [ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] 1 2 2 2.0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persenta se Ketersedi aan Fasilitas Pelayana n Kesehata n untuk UKM dan UKP Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota 100 Persen 114.079.686 .600,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Ketersediaa n Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kabupaten /Kota 100 Persen 114. 079. 686. 600, 00 Persenta se Ketersedi aan Layanan Kesehata n untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota 100 Persen Persentase Ketersediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 100 Persen Persenta se Penyelen ggaraan Sistem Informas i Kesehata n Secara Terintegr asi 100 Persen Persentase Penyelengg araan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100 Persen 1 2 2 2.0 1 2 Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pusat Kesehata n Masyara kat (Puskes mas) yang Dibangu n 2 Unit 23.200.000. 000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas ) yang Dibangun 2 Unit 23.2 00.0 00.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 1 6 Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesm as yang Ditingkat kan Sarana, Prasaran a, Alat Kesehata n dan SDM agar Sesuai Standar 22 Unit 42.915.005. 000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Puskesmas yang Ditingkatka n Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 22 Unit 42.9 15.0 05.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 1 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehata n Lainnya yang Ditingkat kan Sarana, Prasaran a, Alat Kesehata n dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 1.000.000.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatka n Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 1.00 0.00 0.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 1 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehata n/Alat Penunja ng Medik Fasilitas Layanan Kesehata n yang Terpeliha ra Sesuai Standar 140 Unit 1.200.000.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 140 Unit 1.20 0.00 0.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 1 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuma n di Fasilitas Kesehata n yang disediak an 4 Paket 45.288.729. 000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 45.2 88.7 29.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 1 24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunju ngi dan Diinterve nsi Masalah Kesehata nnya oleh Tenaga Kesehata n Puskesm as 61057 Keluarg a 199.976.00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatann ya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 61057 Keluarga 199. 976. 000, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.0 1 26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribus i Alat Kesehata n, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehata n 4 Paket 275.976.60 0,00 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 4 Paket 275. 976. 600, 00 1 2 2 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persenta se Ketersedi aan Layanan Kesehata n untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota 100 Persen 187.542.776 .620,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Ketersediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 100 Persen 187. 542. 776. 620, 00 1 2 2 2.0 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 61571 Orang 620.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61571 Orang 620. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 58772 Orang 300.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58772 Orang 300. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 55500 Orang 300.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 55500 Orang 300. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 284085 Orang 300.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Balita yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 284085 Orang 300. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidik an Dasar yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 556948 Orang 300.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 556948 Orang 300. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.0 2 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Pendudu k Usia Produktif yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 224604 4 Orang 491.706.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2246044 Orang 491. 706. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Pendudu k Usia Lanjut yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 229410 Orang 1.783.090.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 229410 Orang 1.78 3.09 0.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderit a Hiperten si yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 729628 Orang 399.999.880 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 729628 Orang 399. 999. 880, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penderit a Diabetes Melitus yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar 43632 Orang 1.239.999.9 40,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43632 Orang 1.23 9.99 9.94 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n Orang dengan Ganggua n Jiwa Berat Sesuai Standar 4255 Orang 300.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 4255 Orang 300. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderit a Tuberkul osis yang Mendapa tkan Pelayana n Sesuai Standar 48578 Orang 9.699.960.2 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosi s yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar 48578 Orang 9.69 9.96 0.20 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Terduga Menderit a HIV yang Mendapa tkan Pelayana n Sesuai Standar 79559 Orang 1.149.960.6 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar 79559 Orang 1.14 9.96 0.60 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n bagi Pendudu k Terdamp ak Krisis Kesehata n Akibat Bencana dan/ata u Berpoten si Bencana Sesuai Standar 1 Dokum en 208.430.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 208. 430. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n Gizi Masyara kat 2 Dokum en 11.717.978. 960,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 11.7 17.9 78.9 60,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n Kerja dan Olahraga 2 Dokum en 225.926.800 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 225. 926. 800, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n Lingkung an 2 Dokum en 399.282.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 399. 282. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Promosi Kesehata n 1 Dokum en 682.368.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 682. 368. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n Tradision al, Akupunt ur, Asuhan 4 Dokum en 199.932.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 4 Dokumen 199. 932. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mandiri dan Tradision al Lainnya 1 2 2 2.0 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Surveila ns Kesehata n 1 Dokum en 593.744.600 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 593. 744. 600, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n 244932 Orang 200.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan 244932 Orang 200. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalah guna NAPZA yang Mendapa tkan Pelayana n Kesehata n 40 Orang 199.999.980 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Penyalahgu na NAPZA yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan 40 Orang 199. 999. 980, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokume n Hasil Pelayana n Kesehata n Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokum en 239.176.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 239. 176. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Jaminan Kesehata n Masyara kat 24 Dokum en 151.199.956 .800,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24 Dokumen 151. 199. 956. 800, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1 2 2 2.0 2 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerim a Layanan Deteksi Dini Penyalah gunaan NAPZA di Fasilitas Pelayana n Kesehata n (Fasyank es) dan Sekolah 244932 Orang 199.999.86 0,00 Deteksi Dini Penyalahgu naan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgu naan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 244932 Orang 199. 999. 860, 00 [ Meningkatkan kualitas kesehatan Prevalen si Stunting (pendek 17 PERSE N 303.022.572 .220,00 [ Meningkatk an kualitas kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat 17 PERSEN 303. 022. 572. RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 perorangan dan masyarakat ] dan sangat pendek) pada balita perorangan dan masyarakat ] pendek) pada balita 220, 00 Jumlah Kematia n Ibu 37 Orang Jumlah Kematian Ibu 37 Orang 1 2 2 2.0 2 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokume n Hasil Penyelen ggaraan Kabupat en/Kota Sehat 1 Dokum en 300.064.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Kabupaten /Kota Sehat 1 Dokumen 300. 064. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayana n Kesehata n (Fasyank es) yang Melayani Konsulta si Jarak Jauh antar Fasyank es Melalui Pelayana n Telemedi cine untuk Mendapa tkan Akses Pelayana n Kesehata n yang Berkualit as 10 Unit 161.440.000 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicin e untuk Mendapatk an Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 10 Unit 161. 440. 000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.0 2 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokume n Operasio nal Pelayana n Fasilitas Kesehata n Lainnya 4 Dokum en 292.276.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 292. 276. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehata n yang Terakred itasi di Kabupat en/Kota 49 Unit 499.984.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakredita si di Kabupaten /Kota 49 Unit 499. 984. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investiga si Awal Kejadian Tidak Diharapk an (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas i dan Pemberia n Obat Massal) 1 Lapora n 242.860.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 242. 860. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokume n Hasil Pelaksan aan Kewaspa daan Dini dan Respon Wabah 1 Dokum en 221.060.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kewaspada an Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 221. 060. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia an, Terkelola an dan Terintegr asi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanga nan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1.500.000.0 00,00 - Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1.50 0.00 0.00 0,00 - 1 2 2 2.0 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkul osis yang mendapa tkan pelayana n kesehata n sesuai standar 10202 Orang 200.180.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah orang dengan Tuberkulosi s yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar 10202 Orang 200. 180. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapa tkan pelayana n kesehata n sesuai standar 464 Orang 199.960.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar 464 Orang 199. 960. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapa tkan pelayana n kesehata n malaria 22 Orang 84.793.000, 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah orang yang mendapatk an pelayanan kesehatan malaria 22 Orang 84.7 93.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemuk an aktifitas merokok 2 Tatana n 99.962.000, 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 2 Tatanan 99.9 62.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelola an pelayana n kesehata n reproduk si 1 Dokum en 100.000.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 100. 000. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.0 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelola an upaya kesehata n ibu dan anak 1 Dokum en 312.694.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 312. 694. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelola an pelayana n kelanjut usiaan 1 Dokum en 96.222.000 ,00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusi aan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusi aan 1 Dokumen 96.2 22.0 00,0 0 1 2 2 2.0 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokume n Hasil Pengelola an Layanan Imunisas i 1 Dokum en 96.250.000, 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 96.2 50.0 00,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 2 50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelola an Pelayana n Kesehata n Haji 1 Dokum en 183.520.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 183. 520. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1 2 2 2.0 3 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.0 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayana n Kesehata n Tingkat Daerah Kabupat en yang mampu memelih ara persyara tan perizinan 25 unit 598.810.000 ,00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang mampu memelihara persyaratan perizinan 25 unit 598. 810. 000, 00 1 2 2 2.0 4 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayana n Kesehata n yang Dikendal ikan, Diawasi dan Ditindakl anjuti 28 Unit 198.934.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalika n, Diawasi dan Ditindaklan juti Perizinanny a 28 Unit 198. 934. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perizinan nya 1 2 2 2.0 4 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehata n yang Dilakuka n Penguku ran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayana n kesehata n 49 Unit 199.992.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukura n Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 49 Unit 199. 992. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.0 4 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokume n Hasil Penyiapa n Perumus an dan Pelaksan aan Pelayana n Kesehata n Rujukan 1 Dokum en 199.884.00 0,00 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaa n Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaa n Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 199. 884. 000, 00 3 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persenta se Puskesm as dengan SDMK sesuai standar 11 Persen 9.642.293.0 00,00 PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar 11 Persen 9.64 2.29 3.00 0,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persenta se Peningka tan Kompete nsi SDM Bidang Kesehata n 25 Persen KESEHATA N Persentase Peningkata n Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 25 Persen [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] 1 2 3 2.0 1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberia n Izin Praktik Tenaga Kesehata n di Wilayah Kabupat en/Kota 190 Orang 199.956.000 ,00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota 190 Orang 199. 956. 000, 00 1 2 3 2.0 1 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 2 3 2.0 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Perencan aan Kebutuh an dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehata n untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupat en 154 Orang 7.341.578.0 00,00 Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagun aan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota Jumlah Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagu naan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten 154 Orang 7.34 1.57 8.00 0,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2.0 2 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehata n yang Memenu hi Standar di Fasilitas Pelayana n Kesehata n (Fasyank es) 186 Orang 7.067.328.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 186 Orang 7.06 7.32 8.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 3 2.0 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokume n Hasil Pembina an dan Pengawa san Sumber Daya Manusia Kesehata n 4 Dokum en 274.250.000 ,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 Dokumen 274. 250. 000, 00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 2 3 2.0 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengemb angan Mutu dan Peningka tan Kompete nsi Teknis Sumber Daya Manusia 250 Orang 2.100.759.0 00,00 Pengemban gan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Jumlah Pengemban gan Mutu dan Peningkata n Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 250 Orang 2.10 0.75 9.00 0,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kesehata n Tingkat Daerah Kabupat en Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten 1 2 3 2.0 3 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehata n Tingkat Daerah Kabupat en/Kota yang Ditingkat kan Mutu dan Kompete nsinya 250 Orang 2.100.759.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Ditingkatka n Mutu dan Kompetensi nya 250 Orang 2.10 0.75 9.00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persenta se Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehata n dan Makanan Minuma n 80 Persen 1.548.760.0 00,00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATA N DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 80 Persen 1.54 8.76 0.00 0,00 [ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ] [ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ] 1 2 4 2.0 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah apotek dan toko obat yang mampu memelih ara persyara tan perizinan 200 Unt 186.661.100 ,00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan 200 Unit 186. 661. 100, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 2.0 1 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 2 4 2.0 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Pemberia n Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehata n Kelas 1 tertentu dan Perbekal an Kesehata n Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusaha an Rumah Tangga 12 Unit 47.298.400, 00 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 12 Unit 47.2 98.4 00,0 0 1 2 4 2.0 2 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perusahaan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 2 4 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar 250 Unit 547.350.000 ,00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar 250 Unit 547.35 0.000,0 0 1 2 4 2.03 1 Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 2 4 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum (DAM) Pers enta se Pene rbita n Serti fikat Laik Higi ene Sani tasi Tem pat Peng elola an Mak ana n (TP M) anta ra lain Jasa Bog a, Rum ah Mak an/ Rest oran dan Dep 100 Persen 199.685.000,00 Pene rbita n Serti fikat Laik Higi ene Sani tasi Tem pat Peng elola an Mak ana n (TP M) anta ra lain Jasa Bog a, Rum ah Mak an/ Rest oran dan Dep ot Air Min Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Res toran dan Depot Air Minum (DAM) 10 0 Per sen 199.685.000,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ot Air Min um (DA M) um (DA M) 1 2 4 2.04 1 Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Re storan dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian dan Pengawa san serta Tindak Lanjut Pengawa san Penerbit an Sertifika 1 Dokum en 199.6 85.00 0,00 Kab. Tange rang, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 Dokum en 199.685.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Se mu a Ke ca ma tan , Se mu RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelol aan Makana n (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Re storan dan Depot Air Minum (DAM) a Kel /D esa 1 2 4 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 2 4 2.05 1 Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian dan Pengawa san serta Tindak Lanjut Penerbit an Stiker Pembina an pada 1 Dokum en 99.88 0.000, 00 Kab. Tange rang, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra 1 Dokum en 99.880.000,0 0 Ka b. Ta nge ran g, Se mu a Ke ca ma tan , Se mu RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Makana n Jajanan dan Sentra Makana n Jajanan Makanan Jajanan a Kel /D esa 1 2 4 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 1 2 4 2.06 1 Pemeriksa an Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 5 1 2 5 PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT BIDANG KESEHAT AN Persenta se Masyara kat Bidang Kesehat an yang Diberda yakan 85 Persen 8.141. 826.0 00,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Masyaraka t Bidang Kesehatan yang Diberdayak an 85 Persen 8.141.826.00 0,00 [ Meningkat nya kualitas pemberday aan masyaraka t bidang Persenta se Masyara kat Bidang Kesehat an yang Diberda yakan 85 8.141. 826.0 00,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Masyaraka t Bidang Kesehatan yang Diberdayak an 85 8.141.826.00 0,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kesehatan ] 1 2 5 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 2 5 2.01 1 Peningkata n Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberday aan Masyaraka t Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 6.641. 942.0 00,00 Kab. Tange rang, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa 6.641.942.00 0,00 Ka b. Ta nge ran g, Se mu a Ke ca ma tan , Se mu a Kel /D esa 1 2 5 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 499.9 20.00 0,00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 499.920.000, 00 1 2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokume n Hasil Penyelen ggaraan Promosi Kesehat an dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokum en 299.9 50.00 0,00 Kab. Tange rang, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokum en 299.950.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Se mu a Ke ca ma tan , Se mu a Kel /D esa 1 2 5 2.02 2 Penumbuh an Kesadaran Keluarga dalam Peningkata n Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkunga n dengan Menerapka n Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 2 5 2.03 Pengemba ngan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka t (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Persenta se Pengem bangan dan Pelaksa naan Upaya Kesehat an Bersum ber Daya Masyara 100 Persen 999.9 64.00 0,00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengemban gan dan Pelaksanaa n Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka t (UKBM) Tingkat Daerah 100 Persen 999.964.000, 00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat en/Kota Kabupaten /Kota 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengemba ngan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka t (UKBM) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) RSUD Tigaraksa 47.88 3.234. 304,0 0 RSUD Tigaraksa 47.883.234.3 04,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 2 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHAT AN 47.88 3.234. 304,0 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 47.883.234.3 04,00 6 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ Meningkat nya kualitas penunjang urusan pemerinta han Kabupaten / Kota ] - - 20.09 0.919. 392,0 0 [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] - - 20.090.919.3 92,00 1 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Atribut Kelengkap annya 1 2 1 2.06 Administra si Umum Perangkat Daerah Jumlah dokume n Administ rasi Umum Perangk at Daerah 1 Dokum en 2.459. 998.7 00,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administra si Umum Perangkat Daerah 1 Dokum en 2.459.998.70 0,00 1 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an Kantor yang Disediak an 1 Paket 119.1 75.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.175.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an 1 Paket 355.3 81.70 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 355.381.700, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 un g 1 2 1 2.06 4 Penyediaa n Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 2 1 2.06 5 Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 2 1 2.06 6 Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas i Kunjung an Tamu 12 Lapora n 536.4 00.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 536.400.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD 12 Lapora n 215.9 80.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 215.980.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediak an 20 Unit 418.0 30.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 418.030.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an 20 Unit 478.8 20.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 478.820.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Disediak an 25 Unit 1.200. 000.0 00,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 1.200.000.00 0,00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 1 2.08 2 Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an 12 Lapora n 2.222. 000.0 00,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.222.000.00 0,00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang 12 Lapora n 3.726. 806.4 00,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 3.726.806.40 0,00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disediak an yang Disediakan ksa , Ka du Ag un g 1 2 1 2.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah dokume n Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah 1 Dokum en 1.518. 029.9 88,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 1 Dokum en 1.518.029.98 8,00 1 2 1 2.09 2 Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 2 1 2.09 6 Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 20.09 0.919. 392,0 0 - - - 20.090.919.3 92,00 1 2 1 2.09 9 Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bangunan Lainnya [ Meningkat nya kualitas penunjang urusan pemerinta han Kabupaten / Kota ] - - 20.09 0.919. 392,0 0 [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] - - 20.090.919.3 92,00 1 2 1 2.10 Peningkata n Pelayanan BLUD Persenta se BLUD yang melakuk an pelayana n dan penunja ng pelayana n 100 Persen 7.883. 234.3 04,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan 100 Persen 7.883.234.30 4,00 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 7 1 2 2 PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHAT AN PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHAT AN MASYARA KAT Prevalen si Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17 Persen 25.65 9.364. 912,0 0 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17 Persen 25.659.364.9 12,00 Angka Kematia n Ibu (AKI) 64 per 100.00 0 KH Angka Kematian Ibu (AKI) 64 per 100.000 KH [ Meningkat kan kualitas - - 25.65 9.364. 912,0 0 [ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] - - 25.659.364.9 12,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kesehatan peroranga n dan masyaraka t ] 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 2 2 2.01 22 Pengemba ngan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit J U M L A H 1.055. 860.6 63.75 3,00 1.055.860.66 3.753,00 1 2 2 2.01 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makana n dan Minuma n di Fasilitas Kesehat an yang disediak an 1 Paket 13.60 6.454. 912,0 0 Kab. Tange rang, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 13.606.454.9 12,00 Ka b. Ta nge ran g, Se mu a Ke ca ma tan , Se mu a Kel /D esa RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 2.02 Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Jumlah Layanan Kesehat an untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota 1 Tahun 2.957. 775.0 00,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 1 Tahun 2.957.775.00 0,00 Persenta se Ketersed iaan Layanan Kesehat an untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota 100 Persen Persentase Ketersediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 100 Persen 1 2 2 2.02 32 Operasion al Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokume n Operasio nal Pelayana n Rumah Sakit 12 Dokum en 2.957. 775.0 00,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokum en 2.957.775.00 0,00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g 8 1 2 3 PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITA S SUMBER - - 2.132. 950.0 00,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 2.132.950.00 0,00 RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DAYA MANUSIA KESEHAT AN [ Meningkat nya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] - - 2.132. 950.0 00,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] - - 2.132.950.00 0,00 1 2 3 2.02 Perencana an Kebutuhan dan Pendayagu naan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota Jumlah Perenca naan Kebutuh an dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehat an untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupat en/Kota 1 tahun 1.870. 000.0 00,00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagu naan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota 1 tahun 1.870.000.00 0,00 1 2 3 2.02 2 Pemenuha n Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehat an yang Memenu hi Standar di Fasilitas Pelayana n 20 Orang 1.870. 000.0 00,00 - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes ) 20 Orang 1.870.000.00 0,00 - RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kesehat an (Fasyan kes) 1 2 3 2.03 Pengemba ngan Mutu dan Peningkata n Kompetens i Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Persenta se Sumber Daya Manusia Kesehat an yang dikemba ngkan dan ditingkat kan Kompete nsinya 100 Persen 262.9 50.00 0,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembang kan dan ditingkatka n Kompetens inya 100 Persen 262.950.000, 00 1 2 3 2.03 1 Pengemba ngan Mutu dan Peningkata n Kompetens i Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehat an Tingkat Daerah Kabupat en/Kota yang Ditingka tkan Mutu dan 35 Orang 262.9 50.00 0,00 Kab. Tange rang, Tigar aksa, Kadu Agun g Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Ditingkatk an Mutu dan Kompetens inya 35 Orang 262.950.000, 00 Ka b. Ta nge ran g, Tig ara ksa , Ka du Ag un g RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indik atif (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kompete nsinya 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sesuai dengan kewenangannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melaksanakan tugas koordinatif di bidang kesehatan, yang meliputi:
46. 1.Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang;
47. 2.Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait kesehatan;
48. 3.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan secara mandiri. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang. Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kesehatan NO PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 - - - - - - Berdasarkan hasil penelaahan, pada periode perencanaan ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan wajib dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang secara substansi sejalan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) periode yang sama, ditetapkan lima prioritas utama pembangunan kesehatan nasional, yaitu: 1) Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2) Pencegahan dan Penurunan Stunting 3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 4) Penuntasan TBC 5) Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 6) Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 7) Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Agar terjadi harmonisasi kebijakan nasional dan daerah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penyelarasan indikator pembangunan kesehatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan indikator nasional yang tertuang dalam RIBK. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselarasan arah pembangunan kesehatan nasional hingga level implementasi di daerah. Isu Strategis Kesehatan di Provinsi Banten yang menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan Provinsi Banten meliputi:
49. 1.Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM Kesehatan
50. 2.Penurunan angka kematian ibu
51. 3.Peningkatan penemuan kasus tuberkulosis (TBC)
52. 4.Peningkatan cakupan layanan intervensi stunting
53. 5.Peningkatan layanan kesehatan rujukan berbasis kompetensi di RS regional
54. 6.Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Implikasi terhadap Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, telaahan terhadap arah kebijakan nasional dan kondisi kesehatan provinsi menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Penyelarasan yang sistematis antara dokumen RPJMN, RIBK, RPJMD Kabupaten Tangerang, dan Renstra Dinas Kesehatan 2025– 2029 dilakukan guna memastikan konsistensi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat daerah. Adapun arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
55. 1.Pemerataan tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas dan RSUD.
56. 2.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan.
57. 3.Peningkatan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas, RSUD, dan fasilitas kesehatan lainnya.
58. 4.Pengembangan Puskesmas, RSUD, dan fasilitas kesehatan lainnya.
59. 5.Penyediaan sarana transportasi rujukan medis dan layanan kesehatan keliling.
60. 6.Penguatan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
61. 7.Pemanfaatan tenaga kesehatan berbasis digital dan teknologi informasi.
62. 8.Penguatan fungsi promotif dan preventif dalam skema JKN.
63. 9.Penguatan promosi gaya hidup sehat dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya kesehatan.
64. 10.Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi.
65. 11.Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja.
66. 12.Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 disebutkan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) dengan Misi Ketiga Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas. menetapkan tujuan “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan dua sasaran yaitu Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal dan Meningkatnya kesehatan individu, Keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah merumuskan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 antara lain : Tabel 3. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2 3 4 5 6 7 12 Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga, dan Masyarakat secara optimal Indeks Keluarga Sehat IKS Adalah nilai yang menggambarkan status Kesehatan Kesehatan berdasarkan pemenuhan terhadap 12 indikator keluarga sehat. Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi oleh suatu keluarga dibandingkan dengan jumlah total indikator Angka 0,79 0,8 Prevalensi Stunting Persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah tertentu yang mengalami stunting, yaitu memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan WHO Persen 26,4 21,4 20,08 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Persentase penduduk dalam suatu wilayah (nasional,provinsi, kabupaten/kota, desa, atau RT/RW) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non-PBI (mandiri, pekerja formal). Persen 98 98 99,17 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun per 1.000 kelahiran hidup 3,6 3,9 3,8 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Persentase jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan jumlah estimasi kasus TB yang seharusnya ditemukan dalam satu tahun di suatu wilayah. Persen 90 90 90 Kasus 11881 10202 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2 3 4 5 6 7 12 Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Tangerang Indeks Pencapaian SPM Kesehatan adalah rata-rata capaian persentase dari seluruh indikator SPM bidang kesehatan yang menunjukkan tingkat pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya dalam satu tahun anggaran Persen 99,74 100 100 Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya serta mencegah risiko penyakit, yang dapat diukur melalui pencapaian 10 indikator utama. Persen 70 70 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Pemerintah Bed Occupancy Rate yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Persen 70 70 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tangerang Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI (mandiri, pekerja, dan lainnya), terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode tertentu Persen 98 98 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Hasil evaluasi terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian Angka 77,65 77,7 77,75 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2 3 4 5 6 7 12 kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja Tabel 3. 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Indeks Keluarga Sehat IKS Adalah nilai yang menggambarkan status Kesehatan Kesehatan berdasarkan pemenuhan terhadap 12 indikator keluarga sehat. Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi oleh suatu keluarga dibandingkan dengan jumlah total indikator Angka 0,79 0,8 Prevalensi Stunting Persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah tertentu yang mengalami stunting, yaitu memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan WHO Persen 26,4 21,4 20,08 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Persentase penduduk dalam suatu wilayah (nasional,provinsi, kabupaten/kota, desa, atau RT/RW) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non-PBI (mandiri, pekerja formal). Persen 98 98 99,17 SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun per 1.000 kelahiran hidup 3,6 3,9 3,8 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Persentase jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan jumlah estimasi kasus TB yang seharusnya ditemukan dalam satu tahun di suatu wilayah. Persen 90 90 90 Kasus 11881 10202 Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Tangerang Indeks Pencapaian SPM Kesehatan adalah rata-rata capaian persentase dari seluruh indikator SPM bidang kesehatan yang menunjukkan tingkat pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya dalam satu tahun anggaran Persen 99,74 100 100 Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya serta mencegah risiko penyakit, yang dapat diukur melalui pencapaian 10 indikator utama. Persen 70 70 SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Pemerintah Bed Occupancy Rate yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Persen 70 70 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tangerang Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI (mandiri, pekerja, dan lainnya), terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode tertentu Persen 98 98 Nilai AKIP Perangkat Daerah Hasil evaluasi terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja Angka 77,65 77,7 77,75 Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatny a Pelayanan Kesehatan secara optimal Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga, dan Masyarakat secara optimal Indeks Keluarga Sehat IKS Adalah nilai yang menggambarkan status Kesehatan Kesehatan berdasarkan pemenuhan terhadap 12 indikator keluarga sehat. Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi oleh suatu keluarga dibandingkan dengan jumlah total indikator Angka 0,79 0,8 Prevalensi Stunting Persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah tertentu yang mengalami stunting, yaitu memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan WHO Persen 26,4 21,4 20,0 8 Meningkatny a Kesehatan Individu, Cakupan kepesertaan jaminan Persentase penduduk dalam suatu wilayah (nasional,provinsi, Persen 98 98 99,1 7 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keluarga, dan Masyarakat kesehatan nasional kabupaten/kota, desa, atau RT/RW) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non-PBI (mandiri, pekerja formal). Meningkatny a Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun per 1.000 kelahira n hidup 3,6 3,9 3,8 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Persentase jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan jumlah estimasi kasus TB yang seharusnya ditemukan dalam satu tahun di suatu wilayah. Persen 90 90 90 Kasus 1188 1 1020 2 Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Tangerang Indeks Pencapaian SPM Kesehatan adalah rata- rata capaian persentase dari seluruh indikator SPM bidang kesehatan yang menunjukkan tingkat pemenuhan Persen 99,74 100 100 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pelayanan dasar kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya dalam satu tahun anggaran Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya serta mencegah risiko penyakit, yang dapat diukur melalui pencapaian 10 indikator utama. Persen 70 70 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tangerang Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI (mandiri, pekerja, dan lainnya), terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode tertentu Persen 98 98 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Hasil evaluasi terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja Angka 77,65 77,7 77,7 5 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan tahun 2026 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan periode RPJMD sebelumnya. Pada tahun 2026 sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”.
a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten. 2) Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.
b.Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 1) Jumlah program yang diusulkan adalah 5 program, 25 kegiatan dan 112 sub kegiatan. 2) Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan terpusat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
c.Sumber anggaran tahun 2026 1) APBD Kabupaten 2) DAU Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Berikut dibawah ini program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada Renja Tahun 2026 : A. Program : 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman B. Kegiatan : 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 8) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 9) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 12) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 14) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 15) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 16) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19) Peningkatan Pelayanan BLUD 20) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 21) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 24) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 25) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2026. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah kebijakan tahun 2026 dalam RPJMD adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja tahun 2026 terdapat 5 Program 25 kegiatan dan 112 sub kegiatan. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1: Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinas Kesehatan 1.007.977.429.449,00 64.480.801.111,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.007.977.429.449,00 64.480.801.111,00 1 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.007.977.429.449,00 64.480.801.111,00 1 1 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 685.621.978.229,00 49.621.024.232,00 1 0 2 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 1.064.957.100,00 757.824.800,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 275.988.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 190.341.400,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 98.648.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68.149.000,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 89.471.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86.683.000,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 165.524.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 202.250.400,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 243.615.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 210.401.000,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 94.770.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 96.940.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 5 Dokumen 660.897.592.349,00 36.702.505.945,00 1 0 2 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/bula n 660.546.557.349,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36.347.266.545,00 1 0 2 0 1 2.0 2 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 351.035.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 355.239.400,00 1 0 2 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah 4 Dokumen 359.308.000,00 68.937.000,00 1 0 2 0 1 2.0 3 000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 111.318.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.052.000,00 1 0 2 0 1 2.0 3 000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 108.048.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.803.000,00 1 0 2 0 1 2.0 3 000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 139.942.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.082.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 1.814.035.000,00 385.700.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 199.987.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 184.822.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9 Orang 1.080.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.500.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 120 Orang 99.216.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.200.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 120 Orang 249.510.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.355.410.890,00 3.368.898.200,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 194.710.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102.208.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 478.422.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 222.059.200,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 306.444.790,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289.619.400,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 293.954.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 288.062.500,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 89.080.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.199.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 88.870.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 113.665.200,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.800.250.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.226.470.400,00 1 0 2 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 103.680.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.614.500,00 1 0 2 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan barang milik daerah 1 Dokumen 3.733.723.100,00 2.818.061.600,00 1 0 2 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 1.340.982.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.107.845.750,00 1 0 2 0 1 2.0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.077.820.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.002.852.700,00 1 0 2 0 1 2.0 7 001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 876.296.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 524.766.550,00 1 0 2 0 1 2.0 7 001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 438.625.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 182.596.600,00 1 0 2 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 1 Dokumen 10.301.721.178,00 3.038.479.725,00 1 0 2 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 449.999.759,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 607.080.300,00 1 0 2 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 359.519.100,00 1 0 2 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.731.721.419,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.071.880.325,00 1 0 2 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 3.095.230.612,00 2.480.616.962,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 228.381.380,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 242.318.300,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 649.458.732,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 721.213.504,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 762.200.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 796.247.320,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.355.190.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 698.837.838,00 2 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Angka Kematian Ibu (AKI) 17 PERSEN 64 PER 100.000 KH 303.022.572.220,00 6.337.760.379,00 1 0 2 0 2 2.0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 114.079.686.600,00 40.368.000,00 1 0 2 0 2 2.0 1 000 2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 23.200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 1 000 6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 22 Unit 42.915.005.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 1 000 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 1 002 0 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 140 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 1 002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 45.288.729.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 1 002 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 61057 Keluarga 199.976.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.368.000,00 1 0 2 0 2 2.0 1 002 6 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 4 Paket 275.976.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 187.542.776.620,00 6.059.000.460,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61571 Orang 620.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.021.965.560,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58772 Orang 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 147.981.900,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 55500 Orang 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154.822.800,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 284085 Orang 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 167.125.200,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 556948 Orang 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255.048.200,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2246044 Orang 491.706.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 229410 Orang 1.783.090.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH 993.489.200,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 729628 Orang 399.999.880,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43632 Orang 1.239.999.940,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 4255 Orang 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 48578 Orang 9.699.960.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 79559 Orang 1.149.960.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 208.430.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 11.717.978.960,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 225.926.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KO TA 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 399.282.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 682.368.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 405.561.200,00 1 0 2 0 2 2.0 2 001 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 4 Dokumen 199.932.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47.898.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 593.744.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 2 2.0 2 002 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 244932 Orang 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 40 Orang 199.999.980,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 239.176.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24 Dokumen 151.199.956.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 7 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 244932 Orang 199.999.860,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 002 9 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 300.064.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 249.598.800,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 0 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 10 Unit 161.440.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 292.276.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161.418.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 5 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 49 Unit 499.984.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 542.432.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 6 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 242.860.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 2 2.0 2 003 7 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 221.060.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 8 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1.500.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.556.588.400,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 0 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10202 Orang 200.180.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 464 Orang 199.960.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 22 Orang 84.793.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 3 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 2 Tatanan 99.962.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.120.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 312.694.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 234.951.200,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 96.222.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 96.250.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 2 005 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 183.520.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 2 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100 Persen 801.299.000,00 0,00 1 0 2 0 2 2.0 3 000 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 4 Dokumen 801.299.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 2 2.0 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Operasional 100 Persen 598.810.000,00 238.391.919,00 1 0 2 0 2 2.0 4 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 28 Unit 198.934.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 148.536.000,00 1 0 2 0 2 2.0 4 000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 49 Unit 199.992.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79.837.000,00 1 0 2 0 2 2.0 4 000 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 199.884.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.018.919,00 3 1 0 2 0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 20 Persen 69 Persen 9.642.293.000,00 149.016.700,00 1 0 2 0 3 2.0 1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Praktik di Wilayah Kabupaten Tangerang 100 Persen 199.956.000,00 74.752.700,00 1 0 2 0 3 2.0 1 000 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 Dokumen 199.956.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.752.700,00 1 0 2 0 3 2.0 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk SPM Bidang Kesehatan 100 Persen 7.341.578.000,00 74.264.000,00 1 0 2 0 3 2.0 2 000 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 186 Orang 7.067.328.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 3 2.0 2 000 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 Dokumen 274.250.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KO TA 74.264.000,00 1 0 2 0 3 2.0 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya 100 Persen 2.100.759.000,00 0,00 1 0 2 0 3 2.0 3 000 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 150 Orang 2.100.759.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 4 1 0 2 0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 85 Persen 1.548.760.000,00 0,00 1 0 2 0 4 2.0 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/memenuhi standar 100 Persen 186.661.100,00 0,00 1 0 2 0 4 2.0 1 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 Dokumen 186.661.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 4 2.0 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Persentase Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 100 Persen 47.298.400,00 0,00 1 0 2 0 4 2.0 2 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 2 Dokumen 47.298.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 4 2.0 3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 100 Persen 547.350.000,00 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 0 2 0 4 2.0 3 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3 Dokumen 547.350.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 4 2.0 4 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 100 Persen 199.685.000,00 - 0,00 1 0 2 0 4 2.0 4 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 199.685.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 4 2.0 5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan sesuai standar 100 Persen 99.880.000,00 - 0,00 1 0 2 0 4 2.0 5 000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 99.880.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1 0 2 0 4 2.0 6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100 Persen 467.885.500,00 - 0,00 1 0 2 0 4 2.0 6 000 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 65 Unit 467.885.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 5 1 0 2 0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan 85 Persen 8.141.826.000,00 - 8.372.999.800,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1 0 2 0 5 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan 100 Persen 6.641.942.000,00 - 7.611.281.040,00 1 0 2 0 5 2.0 1 000 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Dokumen 6.641.942.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH 7.611.281.040,00 1 0 2 0 5 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 499.920.000,00 - 585.541.000,00 1 0 2 0 5 2.0 2 000 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 299.950.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 398.530.000,00 1 0 2 0 5 2.0 2 000 2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 44377 Keluarga 199.970.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 187.011.000,00 1 0 2 0 5 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 999.964.000,00 - 176.177.760,00 1 0 2 0 5 2.0 3 000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 999.964.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 176.177.760,00 RSUD Tigaraksa 47.883.234.304,00 59.510.395.342,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 47.883.234.304,00 59.510.395.342,00 1 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 47.883.234.304,00 59.510.395.342,00 6 1 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 20.090.919.392,00 - 27.305.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 184.000.000,00 - 145.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 184.000.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.459.998.700,00 - 1.825.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.175.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 355.381.700,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 508.652.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 474.410.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 536.400.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 215.980.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan barang milik daerah 1 Dokumen 2.096.850.000,00 - 1.170.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 418.030.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 478.820.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 7 001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 1 Dokumen 5.948.806.400,00 - 15.000.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.222.000.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.500.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.726.806.400,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.500.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 1.518.029.988,00 - 1.165.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 123.629.988,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 194.400.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 410.000.000,00 1 0 2 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 1 0 2 0 1 2.1 0 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan 100 Persen 7.883.234.304,00 8.000.000.000,00 1 0 2 0 1 2.1 0 000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 7.883.234.304,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN DARI BLUD 8.000.000.000,00 7 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Angka Kematian Ibu (AKI) 17 Persen 64 per 100.000 KH 25.659.364.912,00 - 30.840.395.342,00 1 0 2 0 2 2.0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 22.701.589.912,00 28.683.895.342,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 2 0 2 2.0 1 002 2 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 9.095.135.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.483.895.342,00 1 0 2 0 2 2.0 1 002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 13.606.454.912,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.200.000.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Tahun 100 Persen 2.957.775.000,00 2.156.500.000,00 1 0 2 0 2 2.0 2 003 2 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 2.957.775.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.156.500.000,00 8 1 0 2 0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 2.132.950.000,00 - 1.365.000.000,00 1 0 2 0 3 2.0 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1 tahun 1.870.000.000,00 1.200.000.000,00 1 0 2 0 3 2.0 2 000 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 20 Orang 1.870.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.200.000.000,00 1 0 2 0 3 2.0 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya 100 Persen 262.950.000,00 165.000.000,00 1 0 2 0 3 2.0 3 000 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 35 Orang 262.950.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 165.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J U M L A H 1.055.860.663.753,00 123.991.196.453,00
a.Catatan penting sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. 1.Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2. 2.Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
b.Kaidah-kaidah pelaksanaan Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja ini berlaku untuk satu tahun anggaran, yaitu Tahun 2026, dan akan menjadi acuan pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan.
c.Rencana Tindak Lanjut :
1. 1.Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat;
2. 2.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. 3.Penguatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. 4.Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. LAMPIRAN AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG No Kegiatan Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI Bulan VII 1 Persiapan dan pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3 Penyusunan Rancangan Renja SKPD 4 Penyusunan Rancangan RKPD 5 Musrenbang /Forum SKPD 6 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 7 Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD 8 Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah
5. 10.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : • Tahap Perumusan Rancangan Rencana Kerja dan • Tahap Penyajian Rancangan Rencana Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah telah membentuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sebagai instansi teknis yang mempunyai tugas pokok perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Peraturan Perundangan sebagai berikut :
6. 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
7. 2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
8. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
10. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
12. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD;
14. 9.Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/2005 dan 050/166/SJ/2005 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005,
15. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang,
16. 11.Keputusan Bupati Tangerang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang tahun 2026 sebagai berikut :
17. 1.Menindak lanjuti Agenda dan Program Prioritas Nasional tahun 2026 yang memerlukan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai instansi teknis pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
18. 2.Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada tahun 2026.
19. 3.Mengakomodir Program dan Kegiatan Daerah yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. 1.3.2. Tujuan
20. 1.Mensinkronkan program dan kegiatan lima tahunan dan tahunan yang berasal dari Perangkat Daerah Bina Marga Dan Sumber Daya Air dengan rancangan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang yang memerlukan dukungan pendanaan APBD Kabupaten Tangerang.
21. 2.Menetapkan program dan kegiatan tahunan pada Renja OPD berdasarkan hasil sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Perangkat Daerah dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. 1.4. Ruang Lingkup Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas bina marga dan sumber daya air mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.Perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan bina marga, drainase dan sumber daya air
b.Pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bina marga, drainase dan sumber daya air
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bina marga, drainase dan sumber daya air
d.Pelaksanaan administrasi yang terkait dengan bina marga, drainase dan sumber daya air
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air tahun 2026 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Tangerang. Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air meliputi 4 (Empat) bab berikut : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap dokumen perencanaan daerah wajib dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam dokumen Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang terdapat evaluasi terhadap Renja DBMSDA Kabupaten Tangerang Tahun 2024, hal ini dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian dan keberhasilan pencapaian kinerja yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja 2026. Evaluasi ini mencakup:
1. 1.Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. 2.Realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan;
3. 3.Analisis faktor yang mempengaruhi pencapaian target;
4. 4.Dampak terhadap pencapaian Renstra DBMSDA. Pada tahun 2024, DBMSDA Kabupaten Tangerang melaksanakan sejumlah program melalui pendanaan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.444.024.919.773,- serta perubahan anggarannya sebesar Rp.521.164.840.051,- .Berikut ini adalah kapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024: Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DBMSDA dan Pencapaian Renstra DBMSDA s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kegiatan s/d tahun (2023) Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) tahun (2024) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten 6.4 % (Indikator berbeda) 3.38% 3.38% 100% 4.89% 4.89% 76.4 % 03. 10 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 45 Km (Indikator berbeda) 15 km 15 km 100% 15 km 30 km 66,70% 03. 10. 2. 1 1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik 84.2% (Indikator berbeda) 70.20 % 70.20 % 100% 77.2 % 77.2 % 91.68% 03. 2 Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 100% (Indikator berbeda) 77.27 % 77.27 % 100% 90.9 % 90.9 % 90.9 %

1.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun 9.4 Km (Indikator berbeda) 9.4 km 9.4 km 100% 9.4 km 9.4 km 100% 03. 02. 2. 1 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kegiatan s/d tahun (2023) Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) tahun (2024) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 1212.23 (Indikator berbeda) 882.23 Hektar 882.23 Hektar 100% 1047.23 Hektar 1047.23 Hektar 86.38 %

03.Hektar 02. 2. 2 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik 1.5 % (Indikator berbeda) 0.5%% 0.5% 100% 1% 1% 66.67 % 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani 0 Km (Indikator berbeda) 0 Km 0 Km 100% 0 km 0 km 100% X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% (Indikator berbeda) 100% 100% 100% 100% 100% 100% X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen 12 Dokumen (Indikator berbeda) 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kegiatan s/d tahun (2023) Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) tahun (2024) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang tersedia X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen pelaporan Keuangan 1 Dokumen (Indikator berbeda) 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Aset SKPD /Barang Daerah 1 Dokumen (Indikator berbeda) 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 55 Orang (Indikator berbeda) 55 Orang 55 Orang 100% 55 Orang 55 Orang 100% X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 Jenis (Indikator berbeda) 6 Jenis 6 Jenis 100% 6 Jenis 6 Jenis 100% X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 1 Jenis (Indikator berbeda) 1 Jenis 1 Jenis 100% 1 Jenis 1 Jenis 100% Penunjang Urusan Pemerintah Daerah X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan 3 Jenis (Indikator berbeda) 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 3 Jenis 100% X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 3 Jenis (Indikator berbeda) 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 3 Jenis 100% Sepanjang tahun 2024, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang melaksanakan 4 program dengan 5 indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 indikator kegiatan. Evaluasi capaian menunjukkan kinerja yang baik dengan tercapainya target indikator program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, tidak terdapat program maupun kegiatan DBMSDA Kabupaten Tangerang yang realisasinya berada di bawah target kinerja yang telah direncanakan. Seluruh indikator program dan kegiatan mencapai 100% sesuai dengan target Renja yang ditetapkan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan DBMSDA Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Hal ini mencakup: ● Program Penyelenggaraan Jalan: Realisasi perbaikan dan rehabilitasi jalan kabupaten sesuai target tahunan 3,38% dan panjang jalan 15 km tercapai 100%. ● Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): Seluruh indikator, termasuk persentase infrastruktur sungai dalam kondisi baik dan luas lahan sawah terlayani irigasi, mencapai 100%. ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase: Seluruh indikator pencapaian sesuai target (100%). ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Semua indikator administrasi dan pemeliharaan pemerintahan daerah mencapai target penuh (100%). Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator program dan kegiatan adalah: ● Perencanaan yang tepat dengan target yang ditetapkan realistis dan sesuai kapasitas anggaran serta kemampuan pelaksanaan. ● Ketersediaan anggaran yang memadai serta prioritas program yang memperoleh alokasi anggaran yang cukup dari APBD dan APBD-P. ● Koordinasi dan Monitoring yang baik dengan dilakukan proses pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik sehingga hambatan di lapangan dapat diatasi dengan segera. ● Kondisi Lapangan yang mendukung dengan minimnya hambatan teknis, sosial, dan cuaca yang memungkinkan pelaksanaan tepat waktu. Implikasi yang timbul dengan tercapainya seluruh target kinerja program dan kegiatan DBMSDA tahun 2024 adalah: ● Capaian Renstra DBMSDA semakin terkonsolidasi dan mendekati target akhir tahun 2026. ● Memberikan pondasi positif bagi pencapaian target tahunan berikutnya, termasuk percepatan jika dibutuhkan. ● Meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kinerja DBMSDA dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik ini, kebijakan dan tindakan berikut perlu dilakukan: ● Mempertahankan perencanaan berbasis data dan kebutuhan lapangan agar target tetap realistis dan relevan. ● Menjaga konsistensi pendanaan program prioritas melalui APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah. ● Melanjutkan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan ketercapaian target tahunan. ● Mengantisipasi potensi risiko (cuaca, teknis, sosial) agar capaian tahun berikutnya tetap stabil lewat MRI (Manajemen Risiko Indeks). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan DBMSDA Kabupaten Tangerang bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Penilaian ini mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019. Pengukuran kinerja pelayanan DBMSDA difokuskan pada IKK dan IKU yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai. DBMSDA tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena bidang pekerjaan umum dan sumber daya air tidak termasuk kategori pelayanan dasar yang diatur melalui SPM. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pelayanan DBMSDA difokuskan pada IKK yang mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional dan IKU yang berfokus pada berfokus pada pencapaian tujuan strategis dan hasil akhir. Tabel T.C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap (IKU 2024-2026) - Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota 92,08 93,18 93,77 94,36 92,08 95,19 93,77 94,36 2 Presentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas (IKU 2024-2026) - Rasio luas daerah irigasi kewenangan 38,32 42,42 46,52 38,32 42,42 46,52kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Prosentase infrastruktur Sungai dan Saluran Pembuang dalam kondisi baik (IKU 2019-2023) - 62,91 65,43 Prosentase luas lahan Pertanian Berkelanjutan yang terlayani irigasi (IKU 2019-2023) - 100 100 3 Prosentase Infrastruktur Drainase dalam kondisi Baik (IKU 2024-2026) - - 11,93 12,43 12,93 11,93 12,43 12,93 4 Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (IKU 2024- 2026) - - 72,5 82,37 82,87 83,37 79,31 82.35 82,87 83,37 Berdasarkan evaluasi tahun 2024, Ketiga indikator kinerja utama (IKU) DBMSDA menunjukkan capaian yang memenuhi 100% target tahunan, sedangkan satu indikator yaitu Nilai Sakip dan RB belum mencapai target di tahun 2024, yaitu dari target 82.37 berkurang menjadi 83.35. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program DBMSDA berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian sasaran Renstra dengan sedikit kendala yang perlu diperbaiki. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting yang terkait dengan pelayanan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:

1.Mempertahankan jalan kondisi yang baik yang ditekankan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan;
2.Pembangunan prasarana jalan terus ditumbuh kembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan angkutan jalan raya dengan pembangunan jalan baru;
3.Memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan secepatnya melakukan tindakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan;
4.Belum optimalnya Normalisasi Saluran Pembuang dan Sungai sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;
5.Kondisi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia; Adapun Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang adalah :
1.Adanya perubahan-perubahan indikator berdasarkan hasil review di mana perubahan indikator tersebut telah mencerminkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
2.Penggunaan sumber daya secara tidak efektif.
3.Alokasi anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi kurang ideal, alokasi tidak sesuai dengan tingkat kerusakan jalan.
4.Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan.
5.Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa.
6.Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa. Beberapa Solusi untuk pemecahan masalah dan kendala :
1.Peningkatan perbaikan dan rehabilitasi jalan kabupaten sehingga mengurangi prosentasi jalan rusak berat di Kabupaten Tangerang.
2.Upaya perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran.
3.Peningkatan pembangunan Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang,
4.Peningkatan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses penyusunan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD kebutuhan dana disusun melalui Renja Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Dinas dan dokumen Renstra Perubahan yang telah disusun, namun setelah masuknya usulan masyarakat melalui forum perangkat daerah dan pokok pikiran maka kebutuhan anggaran semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan merupakan bagian dari proses perencanaan program, kegiatan dan anggaran melalui 4 (empat) pendekatan antara lain :
1.Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah atau berdasarkan hasil survey perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan oleh perencana profesional sesuai ilmu perencanaan pada bidang- bidangnya;
2.Politik, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik dalam masa reses;
3.Partisipatif; yaitu perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder)
4.Bottom Up; dan
5.Top Down, yaitu Pendekatan yang mengakomodasi substansi substansi perencanaan pembangunan untuk diakomodasi secara vertikal dalam kelembagaan sehingga perencanaan pembangunan nasional terselenggara. Berikut tabel Review terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2024. T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Analis Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kab Tangera ng Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik 70.2 % 93.029.898.03 0 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kab Tangera ng Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik 70.2 % 101.782.613.5 12 Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 77.27 % Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 77.27 % Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Panjang Infrastruktur sungai dan saluran pembuang terbangun 9,4 Km 88.329.898.24 0 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangeran g Panjang Infrastruktur sungai dan saluran pembuang terbangun 9,4 Km 89.182.613.89 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 882,23 Ha 4.699.999.790 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi 882,23 Ha 12.599.999.62 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kab Tangera ng Persentase Infrastruktur Drainase yang Tertangani 0,5 % 51.269.121.02 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE Kab Tangera ng Persentase Infrastruktur Drainase yang Tertangani 0,5 % 52.060.948.32 9 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Analis Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani 0 Km 51.269.121.02 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani 8.8 Km 52.060.948.32 9 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kab Tangera ng Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten 3,38% 278.275.088.5 46 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Kab Tangera ng Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten 3,38% 252.389.130.0 07 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 15 Km 278.275.088.5 46 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 15 Km 252.389.130.0 07 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab Tangera ng Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 % 36.632.014.80 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Kab Tangera ng Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 % 37.792.227.92 5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia 12 Dokume n 300.869.000 Perencanaa n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia 12 Dokume n 350.360.200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Ketersediaan dokumen pelaporan keuangan 1 Dokume n 30.741.709.50 0 Administras i Keuangan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Ketersediaan dokumen pelaporan keuangan 1 Dokume n 30.753.794.96 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab Tangera ng Tersedianya dokumen Asset SKPD/Barang Daerah 1 Dokume n 33.830.000 Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab Tangera ng Tersedianya dokumen Asset SKPD/Barang Daerah 1 Dokume n 33.992.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Analis Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 55 Orang 199.887.000 Administras i Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 55 Orang 311.100.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran 6 Jenis 2.829.333.700 Administras i Umum Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran 6 Jenis 3.556.948.400 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab Tangera ng Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 1 Jenis 150.838.400 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab Tangera ng Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 1 Jenis 150.838.400 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tangera ng Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan 3 Jenis 809.958.400 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tangera ng Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan 3 Jenis 829.292.400 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tangera ng Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 3 Jenis 1.565.588.800 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tangera ng terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 3 Jenis 1.805.901.564 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Musyawarah Forum Perangkat Daerah merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pentahapannya forum perangkat daerah bertujuan untuk:
1.Membahas dan menyepakati usulan-usulan dari para pemangku kepentingan terkait rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang;
2.Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah wilayah Kabupaten Tangerang yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan;
3.Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
4.Klarifikasi usulan program dan kegiatan tahun 2026 yang disampaikan masyarakat;
5.Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang diampu Dinas Dinas Bina dan Sumber Daya Air; Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat an 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kab. Tangeran g Persentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangeran g Panjang infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun Normalisasi/Restorasi Sungai Kab. Tangeran g Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 20 Km Pembangunan Tanggul Sungai Kab. Tangeran g Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 20 Km Pembangunan Polder/Kolam Retensi Kab. Tangeran g Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun 3 Unit Pemeliharaan danau Kab. Tangeran g Jumlah danau yang dipelihara 3 Danau Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. Tangeran g Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 238 Km No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat an 1 2 3 4 5 6 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangeran g Jumlah luas Layanan Irigasi LSD yang direhabilitasi/ ditingkatkan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Tangeran g Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 2,5 Km 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kab. Tangeran g Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Tangeran g Panjang Preservasi Jalan Kabupaten tertangani Pembangunan Jalan Kab. Tangeran g Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 0,4 Km Rehabilitasi Jalan Kab. Tangeran g Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 Km Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Tangeran g Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1 Km Rehabilitasi Jembatan Kab. Tangeran g Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 24 Meter Rekonstruksi Jalan Kab. Tangeran g Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10,72 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar Kab. Tangeran g Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 0,2 Km Pembangunan Jembatan Kab. Tangeran g Panjang jembatan yang dibangun 8 Meter 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE Kab. Tangeran g Persentase Drainase Jalan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangeran g Jumlah luas Layanan Irigasi LSD yang direhabilitasi/ ditingkatkan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kab. Tangeran g Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 13150 Meter No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat an 1 2 3 4 5 6 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Kab. Tangeran g Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 72000 Meter Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Kab. Tangeran g Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan 41 Unit Visi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu: Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang tersebut sebagai berikut : Misi 1 : Misi 2 : Misi 3 : Misi 4 : Misi 5 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG KUAT, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING MENINGKATKAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS MEWUJUDKAN PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) 3.2.TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. TUJUAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. Meningkatkan Pemerataan Jaringan Jalan, SDA dan Drainase SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,spesifik,mudah dicapai,rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk mendukung capaian misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran sebagai berikut :
1.Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan, SDA dan drainase
2.Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Indikator dari setiap sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan, SDA dan drainase, Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%) - Persentase infrastruktur Drainase dalam kondisi baik (%) - Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%)
2.Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 No Indikator Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%) 8,20% 11,48% 13,25% 14,95% 16,67% 18,39% No Indikator Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik 9,98% 16,25% 19,57% 22,79% 26,12% 29,45% Persentase infrastruktur Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi baik 6,42% 6,71% 6,93% 7,12% 7,23% 7,34% 2 Persentase infrastruktur Drainase dalam kondisi baik (%) 12,49% 13,09% 13,69% 14,29% 14,89% 15,49% 3 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%) 73,94% 75,54% 78,27% 81,01% 83,75% 86,48% 4 Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 82,55 82,95 83,25 83,5 83,7 84,2 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Dinas bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang telah melakukan mapping program dan kegiatan pada Renstra 2025-2029 dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Indikator kinerja pada program – program Tahun 2026 sebagai berikut : a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA ) Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : • Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik • Persentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : • Persentase Drainase Jalan yang tertangani c) Program Penyelenggaraan Jalan Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : • Persentase Preservasi Jalan Kabupaten Tertangani d) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : • Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah Berdasarkan indikator kinerja pada program tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 sebagai berikut : Tabel 3.4 Program Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2026 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp) 1 2 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 335.151.493.329 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.806.697.311,12 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 87.702.178.453,88 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 46.628.675.894 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 158.013.941.670 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada Renja Tahun 2026 mempunyai 4 Program terdiri dari 1 program SKPD yang menunjang sasaran 1 meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan 3 Program Wajib pelayanan dasar yang menunjang sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan, SDA dan Drainase,. Untuk menunjang sasaran tersebut dituangkan dalam 4 Program, 11 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Table 3.5 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang \ Pembahasan substansi pada Bab 4 diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2026 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2026. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang guna mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar. Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas (bottom up), atas-bawah (top-down), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
1.Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematika dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan Tahun 2026.
2.Pendekatan partisipatif dan bawah atas (bottom-up) dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui:

a.Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
b.Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, termasuk kaum perempuan dan kelompok marjinal;
c.Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Tangerang;
1. 3.Pendekatan atas bawah (top-down) yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. 4.Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
a.Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah.
b.Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD. Tabel 4.1 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Definisi Operasional Kondisi Kinerja Tahun 2024 2026 2027 Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Preservasi Jalan Kabupaten Tertangani % Panjang Peningkatan dan Rehab Jalan Kabupaten tertangani/rencana Total Penanganan 4,67 16,63 402.000.249. 868 27,13 419.390.812.36 1 1.03.10.2. 01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Preservasi Jalan Kabupaten tertangani Km Jumlah Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 15 15 402.000.249. 868 15 419.390.812.36 1,00 1.03.10.2.01. 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Dokum en Jumlah Dokumen Perencanaan/DED Jalan dan Jembatan 0,0 60 15.750.000.0 00,00 60 16.537.500.000, 00 1.03.10.2. 01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Dokum en Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 0 20 3.675.000.00 0,00 20 3.858.750.000,0 0 11.03.10.2.0 1.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KM Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 1096, 26 2.625.000.00 0,00 1096,26 2.756.250.000,0 0 1.03.10.2.01. 0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan KM Panjang Jalan yang Dibangun 0 4 18.900.000.0 00,00 0,40 3.858.750.000,0 0 1.03.10.2.01. 0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar 0 0,2 3.161.670.33 0,00 0,2 3.319.753.847,0 0 1.03.10.2.01. 0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 0 20,00 327.638.579. 538,00 23,60 357.297.308.51 4,00 1.03.10.2.01. 0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi KM Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi 0 5 12.000.000.0 00,00 5 12.600.000.000, 00 1.03.10.2.01. 0069 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun M Panjang Jembatan yang Dibangun 0 8 2.500.000.00 0,00 8 2.625.000.000,0 0 1.03.10.2. 01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KM Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 1 5.250.000.00 0,00 1 5.512.500.000,0 0 1.03.10.2.01. 0058 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi M Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 0 24 10.500.000.0 00,00 24 11.025.000.000, 00 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah I) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 0 5,09 7.965.000.00 0,00 5,62 8.761.500.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah II) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 5,85 8.000.000.00 0,00 7 8.850.000.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah III) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 7 8.850.000.00 0,00 8,95 9.450.000.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah IV) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 7,55 8.950.000.00 0,00 8,6 9.600.000.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah V) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 5,58 8.315.000.00 0,00 5,86 8.735.000.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah VI) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 8,13 8.589.000.00 0,00 9,12 10.105.400.000, 00 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah VII) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 5,11 7.650.000.00 0,00 5,36 8.050.000.000,0 0 1.03.10.2.01. 0051 Pemeliharaan Rutin (Jalan UPTD Jalan Wilayah ViiI) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin KM Panjang Jalan Kabupaten yang Dilakukan Pemeliharaan 0 5,6 8.150.000.00 0,00 6,4 8.949.999.999,0 0 1.03.02 Program Pengelolaan SDA Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik % Persentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun 9,98 10,72 87.805.743.7 80,00 14,42 100.783.743.78 0,00 Prosentase Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi Ha Jumlah luas layanan irigasi yang 879,9 950 976 direhabilitasi dan ditingkatkan 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Infrastruktur sungai dan saluran pembuang terbangun KM Panjang Normalisasi (Galian Lumpur dan turap) sungai dan saluran pembuang 76.755.743.7 80,00 87.733.743.780, 00 1.03.02.2.01. 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Dokum en Jumlah Dokumen Perencanaan/DED SDA 37 25 2.500.000.00 0,00 25 2.500.000.000,0 0 1.03.02.2.01. 0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Dokum en Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 0 2 1.100.000.00 0,00 2 1.155.000.000,0 0 1.03.02.2.01. 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KM Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 30 10 51.145.743.7 80,00 10 61.808.743.780, 00 1.03.02.2.01. 0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Unit Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun 4 1 15.000.000.0 00,00 1 15.600.000.000, 00 1.03.02.2.01. 0093 Normalisasi/Resto rasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstor asi KM Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dires torasi 30 20 4.000.000.00 0,00 20 4.000.000.000,0 0 1.03.02.2.01. 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Lembag a Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 20 15 2.000.000.00 0,00 15 2.000.000.000,0 0 1.03.02.2.01. 0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dokum en Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 100 150 500.000.000, 00 150 500.000.000,00 1.03.02.2.01. 0134 Pemeliharaan Danau Jumlah danau yang dipelihara Danau Jumlah danau yang dipelihara 0 3 510.000.000, 00 1 170.000.000,00 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah I ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 27 3.751.249.41 9,00 29 3.931.309.391,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah II ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 24 5.501.999.53 2,00 28 5.777.099.508,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah III ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 20 4.430.500.00 0,00 24 4.760.750.000,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah IV ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 34 4.685.003.46 2,00 36 4.909.883.628,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah V ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 46 6.300.000.00 0,00 48 6.600.000.000,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air WilayahVI ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 35 6.424.000.00 0,00 37 6.762.300.000,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah VII ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 22 3.877.865.12 6,00 24 3.994.201.080,0 0 1.03.02.2.01. 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai ( UPTD Sumber Daya Air Wilayah VIII ) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KM Panjang Sungai/ Saluran yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 30 3.840.393.57 9,00 32 4.032.413.258,0 0 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun Dokum en Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 0 3 1.050.000.00 0,00 3 1.050.000.000,0 0 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun Km Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 13 2,5 10.000.000.0 00,00 1,5 12.000.000.000, 00 1.03.02.2.02. 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun KM Panjang Jaringan Irigasi Permukaan (Lahan sawah 13 2,5 10.000.000.0 00,00 1,5 12.000.000.000, 00 dilindungi) Dibangun 1.03.02.2.02. 0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun Dokum en Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 0 3 1.050.000.00 0,00 3 1.050.000.000,0 0 1.03.06 Program Pengelolaan Sistem Drainase Persentase Drainase Jalan yang tertangani Persen % Penanganan Drainase Jalan Kabupaten 4,18 11,87 46.002.000.0 00,00 15,75 48.302.100.000, 00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani Km Panjang Infrastruktur Drainase pada Jalan Kabupaten yang Tertangani 1.03.06.2.01. 0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun Dokum en Jumlah DED Drainase Jalan Kabupaten yang disusun 97 25 2.500.000.00 0,00 26 2.625.000.000,0 0 1.03.06.2.01. 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun M Panjang Drainase Jalan Kabupaten yang dibangun/ditingkat kan/ direhabilitasi 273,8 13150 40.502.000.0 00,00 13150 42.527.100.000, 00 1.03.06.2.01. 0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara M Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 66,900 72000 3.000.000.00 0,00 72000 3.150.000.000,0 0 1.03.06.2.01. 0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan (UPTD Workshop) Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan Unit Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan 0 41 18.875.000.0 00,00 51 19.985.000.000, 00 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah % Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 43.018.103.2 70,00 100 44.170.434.366, 00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia Dokum en Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia 12 12 268.973.634, 00 12 277.042.844,00 1.03.01.2.01. 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en Dokumen hasil Forum OPD, DPA/RKA, DPAP/RKAP dan Rencana Kerja 6 6 158.967.162, 00 6 163.736.177,00 1.03.01.2.01. 0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 16.471.760,0 0 1 16.965.913,00 1.03.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n Data Pembangunan SKPD/Wilayah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 5 73.534.712,0 0 5 75.340.754,00 1.03.01.2.01. 0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokum en Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 1 10.000.000,0 0 1 10.500.000,00 1.03.01.2.01. 0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 3 10.000.000,0 0 3 10.500.000,00 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen pelaporan Keuangan Lapora n Ketersediaan dokumen pelaporan Keuangan 1 1 36.985.738.6 86,00 1 37.912.871.785, 00 1.03.01.2.02. 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 147 150 36.877.493.8 58,00 150 37.799.431.205, 00 1.03.01.2.02. 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Lapora n Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD 1 1 108.244.828, 00 1 113.440.580,00 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Lapora n Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 1 1 14.924.700,0 0 1 15.372.441,00 Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD 1.03.01.2.03. 0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Lapora n Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 14.924.700,0 0 1 15.372.441,00 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 55 496.802.990, 00 55 511.707.080,00 1.03.01.2.05. 0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 55 496.802.990, 00 55 511.707.080,00 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 6 2.087.891.13 2,00 6 2.172.221.986,0 0 1.03.01.2.06. 0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 44 44 882.662.208, 00 44 909.142.075,00 1.03.01.2.06. 0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 46 46 219.607.142, 00 46 230.148.285,00 1.03.01.2.06. 0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 14 97.301.560,0 0 14 101.972.034,00 1.03.01.2.06. 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6000 6000 30.182.400,0 0 6000 31.631.155,00 1.03.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 300 300 150.325.120, 00 300 157.540.725,00 1.03.01.2.06. 0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 100 707.812.702, 00 100 741.787.712,00 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jenis Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 7 222.166.987, 00 7 232.831.002,00 1.03.01.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 7 222.166.987, 00 7 232.831.002,00 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan Jenis Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan 1.029.662.93 4,00 1.079.086.754,0 0 1.03.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 20 20 285.180.502, 00 20 298.869.166,00 dan Listrik yang Disediakan 1.03.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 744.482.432, 00 1 780.217.588,00 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Jenis Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 3 3 1.911.942.20 7,00 3 1.969.300.474,0 0 1.03.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 50 1.548.643.97 5,00 50 1.595.103.295,0 0 1.03.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 9 124.630.000, 00 9 128.368.900,00 1.03.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 2 238.668.232, 00 2 245.828.279,00 5.1. Catatan Penting Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja DBMSDA Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang dapat digunakan dalam perencanaan Renja 2026, antara lain:
1. 1.Ketersediaan Anggaran Realisasi program dan kegiatan DBMSDA Tahun 2024 telah mencapai target kinerja 100%. Namun, keberlanjutan pencapaian target Renstra memerlukan kesinambungan pendanaan yang memadai. Jika ketersediaan anggaran pada tahun berjalan lebih rendah dari kebutuhan, prioritas harus diberikan pada kegiatan strategis seperti peningkatan kemantapan jalan kabupaten, pengelolaan sistem irigasi, serta pemeliharaan infrastruktur drainase.
2. 2.Kondisi Infrastruktur dan Kebutuhan Lapangan Evaluasi menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kualitas jalan dan jaringan irigasi untuk mengimbangi pertumbuhan wilayah serta mendukung pelayanan dasar masyarakat. Perubahan kondisi lapangan seperti cuaca ekstrem dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi capaian target sehingga perlu antisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan.]
3. 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Program Diperlukan koordinasi erat antara DBMSDA dengan perangkat daerah lain, kecamatan, desa, serta pemerintah pusat/provinsi agar intervensi pembangunan infrastruktur berjalan sinergis dan menghindari tumpang tindih kegiatan. 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Agar pelaksanaan program dan kegiatan DBMSDA berjalan optimal, perlu diterapkan kaidah berikut:
4. 1.Berbasis Perencanaan Teknis Setiap kegiatan harus disusun berdasarkan kajian teknis, data kemantapan jalan, dan rasio irigasi yang terupdate untuk memastikan tepat sasaran.
5. 2.Efisiensi dan Efektivitas Penganggaran Optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui prioritas kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.
6. 3.Pengendalian dan Monitoring Berkala Pemantauan capaian indikator kinerja dilakukan secara rutin untuk mendeteksi deviasi sejak dini dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun 2024, DBMSDA Kabupaten Tangerang merencanakan langkah-langkah berikut dalam menyusun Renja 2026:
7. 1.Penyempurnaan Perencanaan Tahun Berikutnya Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan Renja tahun 2026 untuk memperbaiki target, indikator, dan prioritas kegiatan sesuai kondisi terkini. 2.Penguatan Kapasitas Teknis dan SDM Meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengawasan teknis, dan manajemen infrastruktur guna menjaga kualitas pelayanan.
8. 3.Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor untuk mendukung integrasi program infrastruktur jalan, irigasi, dan drainase dengan rencana pembangunan wilayah secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggara pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasilnya dinikmati dan dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuh rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.
9. 11.Dinas Tata Ruang dan Bangunan Proses penyusunan RENJA 2026 ini dilakukan untuk prioritas tahun rencana serta analisis isu strategis dan prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun yang direncanakan. Secara normatif, di dalam aturan yang mengatur penyusunan RENJA dinyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen yang disusun melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan rencana pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terarah dan aspiratif perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan. Dari hasil kegiatan ini maka ditetapkan program dan sasaran strategis pembangunan. Dengan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan alat ukur pencapaian kinerja pembangunan dan pemecahan masalah pembangunan di Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang membawa visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu unit Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemerinah Kabupaten Tangerang. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Program Kerja Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut :
10. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
12. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
13. 4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
16. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. 12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109)
22. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
23. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
24. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
25. 16.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
26. 17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
27. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Balaraja Tahun 2021-2041
28. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 Perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut: 1) Mempedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045; 2) Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025-2029; 3) Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2029; 4) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2025 dan rencana target capaian Tahun 2026; 5) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal. 1.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2026
a.Perumusan Program Pembangunan Perumusan program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu pada rumusan indikator kinerja program dan sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas lima program prioritas dengan beberapa kegiatan prioritas turunannya, yaitu : • PRIMA - PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART • PROSPEK - PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH • TUNAS - TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT • SETARA - SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK • SELARAS - SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH, DAN BERKESINAMBUNGAN
b.Isu Strategis Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing Kualitas SDM dapat dibentuk berdasarkan unsur yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing, Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan yaitu pendidikan berkualitas yang belum merata, aspek kesehatan yang belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, serta aspek
2. 2.Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif Pembangunan perekonomian dapat terbentuk dari pemerataan ekonomi wilayah. Dalam mewujudkan perekonomian yang Tangguh dan inklusif, Provinsi Banten memiliki berbagai tantangan, yaitu pemerataan perekonomian belum optimal karena pertumbuhan perekonomian wilayah utara dan selatan masih belum merata, sektor unggulan yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata belum dikelola secara maksimal, serta inovasi yang mendorong investasi dalam wilayah masih perlu ditingkatkan.
3. 3.Tata kelola pemerintahan yang berintegritas Tata kelola pemerintahan Provinsi Banten memiliki isu dalam penyelenggaraan pemerintah, meliputi aspek pengaturan regulasi dan hukum, digitalisasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan public dan integritas, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan dan integritas pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan akuntabel dapat mengurangi berbagai isu dan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan wilayah.
4. 4.Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro berketahanan yang Tangguh Provinsi Banten memiliki isu dalam pembangunan keamanan wilayah, meliputi keamanan, ketertiban dan kesadaran berdemokrasi masih rendah, kebijakan ekonomi makro belum stabil, ketahanan wilayah dan kerja sama daerah belum optimal. Beberapa isu tersebut dapat dipengaruhi oleh angka kriminalitas, kehidupan berdemokrasi, pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fungsi intermediasi perbankan serta isu potensial yang terkait dalam pembangunan sumber daya alam, sosial budaya dan lingkungan.
5. 5.Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan local Isu strategis pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal pada Provinsi Banten memiliki beberapa isu yang membawahinya. Isu-isu tersebut meliputi keaktifan kehidupan sosial belum optimal dan pembangunan keluarga dan gender masih lemah. Keaktifan kehidupan sosial belum optimal ditentukan berdasarkan kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya, serta kehidupan beragama yang juga ditentukan oleh dua indeks yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan dan indeks Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, pada pembangunan keluarga dan gender masih lemah menggunakan standar nilai IKK, angka kesetaraan gender, serta kualitas ketahanan ekonomi.
6. 6.Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan Manajemen kewilayahan dapat dilihat dari aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Pada Provinsi Banten aspek isu strategis tersebut meliputi daya dukung lingkungan yang masih rendah, kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, risiko bencana yang masih tinggi, serta kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang yang belum optimal. Aspek isu tersebut ditentukan melalui penggunaan lahan kritis, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Risiko Bencana, kapasitas daerah, serta urbanisasi. 1.5 Maksud dan Tujuan 1) Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang ini adalah agar program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat dievaluasi lebih dini, apakah telah mengacu kepada Rancangan RKPD maupun Renstra Dinas Tata Ruang dan Bangunan, apakah menerapkan program/ kegiatan lanjutan dari periode sebelumnya atau kegiatan baru. Lebih jauh apakah program/ kegiatan telah selaras dengan keinginan/usulan dari masyarakat. 2) Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan, mengoptimalkan pencapaian sasaran untuk mensinergikan dengan pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah serta menyesuaikan pendanaan program/ kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. 1.6 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 1.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 1.5 Maksud dan Tujuan 1.6 Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Rancangan Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2026 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 3.2 Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan 3.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB IV PENUTUP Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindkaan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang. Sesuai Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
7. 1.Perencanaan Program dan Kegiatan
8. 2.Pelaksanaan Program dan Kegiatan
9. 3.Hasil Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana urusan penataan ruang dan bangunan. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sampai dengan Semester I 2025: LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Satuan Targ et Realisasi Indikator Triwulan I Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5 = (4/3)*100 6 7 8 9 10 11 12 = (11/10)*100 PILIH OPD 1.03.0.00.0.00. 02.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0.00.0.00. 02.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 Outcome /Hasil - DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0.00.0.00. 02.0000.4.1.02 .03 Retribusi Perizinan Tertentu 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 1.03.0.00.0.00. 02.0000.4.1.02 .03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 1.03.0.00.0.00. 02.0000.4.1.02 .03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 85.000.000.000,00 32.016.166.358,00 37,67 37,67 01.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 31.266.052.793,00 14.681.856.150,00 46,96 47,01 Outcome /Hasil - Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Persen 100 25 25 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N perangkat daerah rata2 fisik kegiat an - Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Persen 100 25 25 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 339.179.400,00 66.773.410,00 19,69 2,81 Output/ Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokume n 9 1 11 1.03.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 96.365.810,00 29.694.910,00 30,81 8,75 - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 3 1 33 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 43.406.250,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA- SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD 17.381.420,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA- SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.966.190,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN Penyusubab Dokumen DPA- SKPD BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 15.836.940,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA- SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.227.290,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.995.500,00 37.078.500,00 29,90 10,93 - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.606.367.729,00 11.769.979.319,00 47,83 9,57 Output/ Keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokume n 1 1 100 1.03.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.495.222.119,00 11.699.983.799,00 47,76 47,55 - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/ Bulan 95 95 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.02.0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.280.000,00 15.330.000,00 58,33 0,06 - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN Pelaksanaan Tugas ASN BANGUNA N 1.03.01.2.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.447.280,00 11.723.640,00 50,00 0,05 - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.703.850,00 33.703.850,00 100,00 0,14 - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 27.714.480,00 9.238.030,00 33,33 0,04 - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.613.600,00 0,00 0,00 0,00 Output/ Keluaran Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah Dokume n 1 0 0 1.03.01.2.03.0 6 Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.613.600,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 40.000.680,00 13.277.950,00 33,19 33,19 Output/ Keluaran Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Dokume n 1 0 0 Kewenangan Perangkat Daerah 1.03.01.2.04.0 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 40.000.680,00 13.277.950,00 33,19 33,19 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 293.184.400,00 0,00 0,00 0,00 Output/ Keluaran Jumlah Pegawai yang di Fasilitasi Orang 80 0 0 1.03.01.2.05.0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 148.450.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Paket 150 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.05.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 144.734.400,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Orang 88 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.689.978.740,00 767.645.530,00 45,42 6,49 Output/ Keluaran Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokume n 57 57 100 1.03.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 841.565.800,00 339.950.000,00 40,39 20,12 - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.480.440,00 287.080.530,00 99,51 16,99 - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 15 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.726.500,00 71.524.000,00 99,72 4,23 - Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 5 5 100 DINAS TATA dan Penggandaan yang Disediakan RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 54.600.000,00 13.563.000,00 24,84 0,80 - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Paket 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.220.000,00 40.110.000,00 50,00 2,37 - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 3 25 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 333.676.000,00 9.505.000,00 2,85 0,56 - Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 3 25 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.06.1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19710000,00 5.913.000,00 30,00 0,35 - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.111.028.368,00 1.415.973.900,00 45,51 22,76 Output/ Keluaran Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Dokume n 3 0 0 1.03.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 177.760.800,00 42.835.400,00 24,10 1,38 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.933.267.568,00 1.373.138.500,00 46,81 44,14 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.173.699.876,00 648.206.041,00 55,23 11,05 Output/ Keluaran Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dokume n 62 52 84 1.03.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.950.000,00 6.341.000,00 11,13 0,54 - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 20 5 25 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 579.999.876,00 186.881.041,00 32,22 15,92 - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 62 15 24 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 156.750.000,00 78.300.000,00 49,95 6,67 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 5 17 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000,00 188.004.000,00 98,95 16,02 - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Unit 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.01.2.09.1 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 190.000.000,00 188.680.000,00 99,31 16,08 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Unit 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 01:03:08 Program Penataan Bangunan Gedung 318.858.762.657,00 49.696.976.270,00 15,59 2,23 Output/ Keluaran DINAS TATA Persentase Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan Persen 31 31 100,00 RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 318.858.762.657,00 49.696.976.270,00 15,59 2,23 Output/ Keluaran Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Tangerang Dokume n 820 820 100,00 1.03.08.2.01.1 4 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Dokume n 200 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.1 8 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 73.338.787.680,00 12.728.158.590,00 17,36 3,99 - Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala Bangun an 34 34 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.1 9 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0 0,00 - Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraa n bangunan Gedung Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.0 4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 2.629.446.000,00 749.293.800,00 28,50 0,23 - Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Dokume n 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.2 1 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian 241.281.463.977,00 35.815.723.880,00 14,84 11,23 - Jumlah Pembangunan, Dokume n 1 1 100 DINAS TATA dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.2 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 266.700.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraa nnya Orang 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.08.2.01.2 3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1.342.365.000,00 403.800.000,00 30,08 0,13 - Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokume n 10.4 20 10420 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 25.056.426.000,00 4.125.958.480,00 16,47 4,12 Output/ Keluaran - Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persen 38 38 100 DINAS TATA RUANG DAN sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan BANGUNA N 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daeah Kabupaten/Kota 25.056.426.000,00 4.125.958.480,00 16,47 4,12 Output/ Keluaran Jumah Dokumen Penyelenggaraa n Penataan bangunan dan Lingkungannya Dokume n 117 117 100,00 1.03.09.2.01.0 7 Pengawasan Penataan bangunan dan Lingkungan 194.675.000,00 31.536.250,00 16,20 0,13 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasa n 4 3 75 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.09.2.01.0 8 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 24.136.511.000,00 4.057.641.230,00 16,81 16,19 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kawasa n 4 4 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.09.2.01.0 9 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 180.108.000,00 36.781.000,00 20,42 0,15 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Dokume n 4 3 75 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1.03.09.2.01.1 0 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 545.132.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokume n 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 01:03:12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.708.449.380,00 128.350.000,00 2,73 6,62 Outcome /Hasil - Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Persen 31 31 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 3.133.476.000,00 25340000,00 0,81 0,20 Outcome /Hasil Jumlah Dokumen RTR Dokume n 7 7 100,00 1.03.12.2.01.0 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 82.558.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Dokume n 2 820 41000 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.01.0 6 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 1.551.544.000,00 25.340.000,00 1,63 0,81 - Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Dokume n 3 3 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.01.0 9 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota 1.345.142.000,00 0,00 0,00 0,00 - Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Dokume n 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi BANGUNA N 1.03.12.2.01.1 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang 154.232.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Orang 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 529.075.380,00 100.820.000,00 19,06 6,35 Output/ Keluaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Dokume n 1 1 100 1.03.12.2.03.0 3 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 133.189.000,00 98.120.000,00 73,67 18,55 - Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Penataan Ruang Dokume n 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.03.0 4 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 22.167.380,00 2.700.000,00 12,18 0,51 - Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku Layanan 144 144 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.03.0 7 Sistem informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 373.719.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Dokume n 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.045.898.000,00 2.190.000,00 0,21 0,07 Output/ Keluaran Jumlah Dokumen Pengendalian Ruang Daerah Dokume n 4 4 100 1.03.12.2.04.0 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 42.822.000,00 2.190.000,00 5,11 0,21 - Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokume n 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.04.1 4 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 531.688.000,00 0,00 0,00 0,00 - Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokume n 3 3 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.12.2.04.1 5 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 471.388.000,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Berita Acara Pemberian Instentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal Berita Acara 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N JUMLAH BELANJA 379.889.690.830,00 68.633.140.900,00 18,07 18,12 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Pada semester I Tahun 2025, target capaian kinerja telah tercapai baik dari aspek fisik maupun keuangan. Realisasi Anggaran sebesar Rp.68.633.140.900,00 atau 18,07% capaian kinerja atau output sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam setiap triwulan telah berhasil di realisasikan baik dari segi fisik (kegiatan), maupun keuangan (anggaran) sesuai dengan indikator dan tolak ukur yang telah ditentukan. Dari sisi kinerja capaian output pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah mencapai 39,47% yang seharusnya dari target tahunan 40%. Kendala utama adalah keterlambatan pembayaran restribusi tetapi, secara kinerja sudah mencapai target. Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2026 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan bangunan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2026 diambil dari Pengukuran terhadap capaian/realisasi indikator sasaran. Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, intensitas dan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan, bangunan gedung pemerintah dan kapasitas kelembagaan OPD. Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp. 90.000.000.000,- dan Belanja meliputi 5 program dan 17 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. 294.573.357.621,- Belanja Gaji sebesar Rp. 25.261.244.812,-. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, maka dari itu organisasi memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang penataan ruang dan bangunan gedung daerah telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang maka Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, serta mengendalikan Urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan kawasan dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang meyelenggaraan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
b.pelaksanaan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
d.pelaksanaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagaimana diatur dalam Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan stas Peraturan Bupati Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional;
c.Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Penataan Bangunan Gedung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e.Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.UPTD. KEPALA DINAS Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sesuai ayat (2) mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanankan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat

(2)sebagai berikut:
1. a.merumuskan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, danjasa konstruksi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
3. c.membina kinerja aparatur di lingkungan DTRB;
4. d.mengarahkan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan,dan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan penataan ruang, bidang penataan bangunan gedung, bidang penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
6. f.menyelenggarakan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
7. g.mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
8. h.melaporkan pelaksanaan program kerja DTRB kepada Bupati, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. SEKRETARIS Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
10. a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
11. b.Penyiapan pengendalian yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
12. c.Penyiapan bimbingan yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
13. d.Pengelolaan administrasi yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan; dan
14. e.Pelaksanaan fasilitasi pengeola informasi dan dokumen (PID) Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan egovernment. BIDANG PENATAAN RUANG Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengordinasikan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
15. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
16. b.penyusun program dan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
17. c.pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
18. d.pengendalian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
19. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
20. f.pelaksanaan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, meliputi penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, pelaksanaan persetujuan subtansi rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan persetujuan substansi rencana detail tata ruang, penyebarluasan informasi penataan ruang, pelaksanaan fasilitasi rencana detail tata ruang, pelaksanaan evaluasi dan konsultasi evaluasi rencana tata ruang wilayah penetapan rencana detail tata ruang, penetapan rencana tata ruang wilayah, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
21. g.pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruangm meliputi kordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan rencana detail tata ruang, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah;
22. h.pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang, meliputi kordinasi penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha, pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, dan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
23. i.pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang, kordinasi pelaksanaan penataan ruang, operasionalisasi tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang, pelaksanaan audit tata ruang, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang, penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil, operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang, pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan, pengawasan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, pengawasan fungsi dan manfaat, penilaian perwujudan rencana tata ruang, penyelesaian sengketa penataan ruang, pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang, pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal;
24. j.pelaksanaan pelayanan informasi tata ruang, rencana tapak, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
25. k.pelaksanaan fungsi lain yang dsiperintahkan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dijabarkan di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan uraian tugas sebagai berikut:
26. a.menyusun rencana dan kebijakan program penyelenggaraan penataan ruang;
27. b.membagi tugas program penyelenggaraan penataan ruang;
28. c.memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang;
29. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan penataan ruang; dan
30. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. BIDANG PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Tangerang nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Bidang Penataan Bnagunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bangunan gedung, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Gedung menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
  2. 2.penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan gedung; Pelaksanaan rencana tata ruang, meliputi: o penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang; o pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang; o pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin, rekomendasi, dan sanksi.
  3. 3.Pelaksanaan dan pengendalian penataan bangunan gedung, yang diarahkan untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, standar teknis bangunan, serta prinsip keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.
  4. 4.Pengelolaan administrasi penataan bangunan gedung, yang meliputi pelayanan perizinan, penerbitan dokumen teknis, serta pengelolaan data dan informasi bangunan gedung berbasis sistem informasi manajemen.
  5. 5.Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Tangerang diarahkan untuk menjamin tertib administrasi, keselamatan, kenyamanan, dan pelestarian fungsi bangunan. Fokus utama kebijakan meliputi:
31. a.Peningkatan layanan perizinan melalui pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi manajemen bangunan gedung.
32. b.Penguatan pengelolaan bangunan gedung negara dan daerah, termasuk pendaftaran, pemberian nomor register, serta fasilitasi bantuan teknis pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.
33. c.Pelestarian dan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya, melalui identifikasi, penetapan, serta pemberian insentif, disinsentif, dan kompensasi kepada pemilik/pengelola untuk mendukung kepentingan strategis daerah.
34. d.Pengendalian dan adaptasi bangunan gedung, termasuk pengubahsuaian, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala untuk menjaga fungsi bangunan sesuai standar.
35. e.Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran gedung.
36. f.Penguatan kelembagaan profesi teknis melalui pembentukan dan pemanfaatan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, serta penilik dalam mendukung kualitas penyelenggaraan bangunan gedung.
37. g.Pendataan dan digitalisasi bangunan gedung berbasis sistem informasi manajemen untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
  1. 6.Pelaksanaan pelayanan publik berbasis tata ruang, sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang daerah, untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
  2. 7.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan, dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bangunan di Kabupaten Tangerang. BIDANG PENATAAN KAWASAN DAN JASA KONSTRUKSI Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ruang, meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, serta membina jasa konstruksi yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Strategi kebijakan difokuskan pada:
  3. 1.Penguatan kebijakan teknis dan perencanaan penataan kawasan serta jasa konstruksi melalui penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan RTRW, RDTR, dan RPJMD Kabupaten Tangerang.
  4. 2.Pelaksanaan penataan kawasan dan bangunan gedung, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan kawasan strategis (kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pesisir, kawasan pariwisata, serta kawasan cagar budaya), serta penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan.
  5. 3.Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pelayanan perizinan (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG, Sertifikat Laik Fungsi/SLF), pengawasan teknis, pemeliharaan, pelestarian, dan pengendalian sesuai standar keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan.
  6. 4.Pengelolaan administrasi dan sistem informasi penataan kawasan dan jasa konstruksi, termasuk pendataan, pengolahan, serta digitalisasi informasi yang mendukung pelayanan publik berbasis elektronik (SPBE).
  7. 5.Pengembangan kapasitas jasa konstruksi, melalui: o pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi, analis); o fasilitasi sertifikasi kompetensi; o pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi; o pemberdayaan dan kemitraan dengan dunia usaha konstruksi; o monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas SDM konstruksi.
  8. 6.Penyelenggaraan informasi jasa konstruksi, dengan penyediaan data dan layanan informasi yang akurat, mudah diakses, dan mendukung perencanaan pembangunan daerah.
  9. 7.Pelayanan perizinan jasa konstruksi, melalui penerbitan izin usaha jasa konstruksi, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan produk hukum daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan tertib usaha jasa konstruksi.
  10. 8.Pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi, mencakup pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, serta penyusunan SOP/pedoman sebagai acuan bagi pelaku jasa konstruksi.
  11. 9.Peningkatan pelayanan publik di bidang konstruksi, termasuk pelayanan PBG, SLF, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan layanan lain yang menjadi tindak lanjut dari rencana tata ruang.
  12. 10.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi. Adapun Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan stas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada bagan dibawah ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2.4 Rancangan Pagu di Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2025 Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp.90.000.000.000,- dan Belanja meliputi 5 program dan 17 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. 294.573.357.621,- Belanja Gaji sebesar Rp. 25.261.244.812,-. Dinas Tata Ruang dan Bangunan mendapatkan Anggaran untuk kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang berupa kegiatan pembangunan dari Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak 208 kegiatan. NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 1 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) "Pembangunan Balai Warga Kp. Rowayan Rt. 003/003 Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji", Kab. Tangerang 2 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) "Peningkatan Pembangunan gedung majelis ta'lim dan kantor sekretariat/balai warga RT 02. Perum TKP I Karet Sepatan", Kab. Tangerang 3 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) "Pembangunan Balai Warga Perum Duta Asri 5 Duta Asri 5 Rw. 01 Desa Sarakan Kec. Sepatan", Kab. Tangerang 4 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Renovasi Balai Warga RT. 08 RW. 07 (Mulyanto) Kutabaru Pasar Kemis, Kab. Tangerang 5 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Lanjutan Balai Warga RW. 11 Kutabaru Pasar Kemis, Kab. Tangerang 6 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pengadaan Lanjutan Auning RT. 06 RW. 10 Kutajaya Pasar Kemis, Kab. Tangerang 7 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pengadaan Auning RT. 09 RW. 14 Kutajaya Pasar Kemis, Kab. Tangerang 8 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pemagaran Lapangan RW. 10 Kutabumi Pasar Kemis, Kab. Tangerang 9 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Kp. Pasir Al-Amin RT. 005/002 Ds. Kresek Kec. Kresek, Kab. Tangerang 10 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Kp. Kaliasin RT. 05/05 DS. Kaliasin Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang 11 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Kp. Gagunung RT. 003/005 Desa Buniayu Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang 12 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Penataran Wasit Catur Internasional (Seminar Fide Arbiter) DISPORA DISPORA, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 13 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai warga RW.10 Perum Graha Raflesia desa ciakar Ciakar Panongan, Kab. Tangerang 14 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Renovasi Balai Warga RW.03 Perum Nirwana Curug 1 desa ciakar Ciakar Panongan, Kab. Tangerang 15 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Penataan Lingkungan RW.07/wempi Desa Ciakar Perum Serdang Asri 3 (Betonisasi lap & MCK) Ciakar Panongan, Kab. Tangerang 16 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Waraga Rw.07 Blok H Mustika Desa Matagara Kec.Tigaraksa, Kab. Tangerang 17 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Mutika Rt.06 Rw.10 Blok B Desa Pasir nangka Kec.Tigaraksa, Kab. Tangerang 18 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Puri 3 Rw.11 Desa Pasir Nangka Kec.Tigaraksa, Kab. Tangerang 19 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Jl, Makam Mede RT. 02 RW. 04 Ds. Kadu jaya Kec. Curug, Kab. Tangerang 20 Pembangunan Gerbang dan Gapura Perumahan Villa Ilhami Balaraja Desa Parahu Kecamatan Sukamulya, Kab. Tangerang 21 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 006 Rw 010 Tahap II Bumi Indah Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis, Kab. Tangerang 22 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Picung RT 03 Rw 05 (Sacun) Desa Pasar Kemis Kecamatan Pasar kemis , Kab. Tangerang 23 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 19 ( RW teten) Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis, Kab. Tangerang 24 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum telaga bestari RT 03 RW 01 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Kab. Tangerang 25 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Desa tegal kunir lor kecamatan mauk, Kab. Tangerang 26 Pembangunan Gerbang dan Gapura kp masjid rt 17 rw 03 desa tegal kunir lor kecamatan mauk, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 27 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 03 Ds. Pasanggrahan Kec. Solear, Kab. Tangerang 28 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Tematik RT. 011 RW. 05 Ds. Bojong Renged Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 29 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Belimbing RT. 21 RW. 11 Ds. belimbing Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 30 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Rawa Lini RT. 04 RW. 07 Ds. Teluk Naga Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 31 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Lapangan RW. 09 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 32 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 001 Rw 014 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 33 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Jalan Zam-zam 5 RT 09 RW 14 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 34 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 06 Kel. bencongan Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 35 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 16 Kel. Bencongan Ke. Kelapa Dua , Kab. Tangerang 36 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 07 Kel. bencongan Indah Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 37 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 06 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 38 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 09 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang 39 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Bojong Bitung, RT 01, RW 05, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 40 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Cijengir RT.03/RW.07. Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang., Kab. Tangerang 41 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Desa Kadu,RT.03/RW.03 Kecamatan curug, Kabupaten Tangerang, Kab. Tangerang 42 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Medang Lestari Rt.005/008 Kel.Medang Kec.Pagedangan , Kab. Tangerang 43 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Jl.Karang Bolong Rt.008/013 Kel.Bencongan Kec.Kelapa Dua , Kab. Tangerang 44 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP. AMPEL DESA GEMBONG KEC. BALARAJA , Kab. Tangerang 45 Pembangunan Gerbang dan Gapura DESA GEMBONG KEC. BALARAJA, Kab. Tangerang 46 Pembangunan Gerbang dan Gapura Kp. Bugel RT02/04, Kel. Kaduagung, Tigaraksa, Tangerang, Banten, Kab. Tangerang 47 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Sudirman RT01/06, Kel. Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Tangerang, Banten, Kab. Tangerang 48 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Bugel Lebak RW03, Kel. Kaduagung, Tigaraksa, Tangerang, Kab. Tangerang 49 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum PWS RT10/02, Ds, Margasari, Tigaraksa, Kab. Tangerang 50 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum PWS RT04/02, Ds. Margasari, Tigaraksa, Kab. Tangerang 51 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Bugel RT01/04, Kel. Kaduagung, Tigaraksa, Kab. Tangerang 52 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Bugel Rt03/04, Kel. Kaduagung, Tigaraksa, Kab. Tangerang 53 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP. CARENANG PASIR RT.004/003 DS. ONYAM KEC. GUNUNG KALER, Kab. Tangerang 54 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat PERSADA ELOK 2 RW 01 DESA PEUSAR KECAMATAN PANONGAN , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) 55 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Rt.004/008, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis , Kab. Tangerang 56 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp.Rajeg Kavling V Rt.004/003, Desa Rajeg, Kec.Rajeg, Kab.Tangerang , Kab. Tangerang 57 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp Nagreg RT 002/002 Desa Rajeg Mulya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang , Kab. Tangerang 58 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp.Pangodokan Kaler Rt.004/001, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 59 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Rajeg Mas Pratama RT 07/06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg , Kab. Tangerang 60 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Duta Asri Palem 3 RT 07/11 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg , Kab. Tangerang 61 Pembangunan Gerbang dan Gapura Nuansa Sukatani RT 004/11 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg , Kab. Tangerang 62 Pembangunan Gerbang dan Gapura Rajeg Asri RT 004/01 Desa Rajeg Kecamatan Rajeg , Kab. Tangerang 63 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT/RW: 06/08 Ds. Parahu Kec. Sukamulya , Kab. Tangerang 64 Pembangunan Gerbang dan Gapura Perumahan Taman Balaraja Ds. Parahu Kec. Sukamulya , Kab. Tangerang 65 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 02 Desa Pagenjahan Kec. Kronjo Kab. Tangerang 66 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT/RW: 05/03 Ds. Pasir Kec. Kronjo , Kab. Tangerang 67 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA / GSG PERUMAHAN SERDANG ASRI BLOK F RT 006 RW 001 DESA PANONGAN KECAMATAN PANONGAN Kab. Tangerang 68 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) LAPANGAN BULU TANGKIS, KP BLOK LIMO RT 001 RW 010 DESA CURUG WETAN KECAMATAN CURUG , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 69 Pembangunan Gerbang dan Gapura PEMAGARAN MAKAM RT 001/007 DESA PAKUALAM KECAMATAN PAKUHAJI Kab. Tangerang 70 Pembangunan Gerbang dan Gapura PEMAGARAN SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NURUL AKBAR KP.KALANG ANYAR RT.01/04 DESA KALIBARU KECAMATAN PAKUHAJI Kab. Tangerang 71 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PENINGKATAN BALAI WARGA PAVING BLOK HALAMAN BALAI WARGA KP.SEPATAN RT.02/02 DESA SEPATAN KECAMATAN SEPATAN Kab. Tangerang 72 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Sarana Olahraga Perum Laguna Rw. 02 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya , Kab. Tangerang 73 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Gedung Serba Guna Kp. Kadaung Rt. 02 Desa Rancagong Kecamatan Legok , Kab. Tangerang 74 Pembangunan Gerbang dan Gapura Pemagaran Makam Kp. Kadaung Desa Rancagong Kecamatan Legok , Kab. Tangerang 75 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Renovasi Balai Warga Rw. 024 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang 76 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembuatan lapangan bulu tangkis fasum blok E perum tanjakan indah, Lembangsari Kecamatan Rajeg Kab. Tangerang 77 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Lanjutan Pemagaran Rt08/18 Jl arjuna 2 Kutabumi 5 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang 78 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Lanjutan pembangunan GSG Rw 20 gelam jaya, Kecamatan Pasar kemis, Kab. Tangerang 79 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan perapihan lapangan & RPTRA. RT 19 RW 014,MPh,Sukamanah. Kecamatan Rajeg Kab. Tangerang 80 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Gedung peralatan dan Sekretariat RT 01 RW 06 BPI Bumi Pasar Kemis Indah, Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang 81 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pagar Rt 08/ RW 06 Taman Pelangi , desa Sukaasih Kecamatan Pasar kemis Kab. Tangerang 82 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembuatan gapura perum griya taman walet gwa, Desa SIndangsari , Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang 83 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat GEDUNG SERBAGUNA RT. 02 RW. 013 BUMI ASRI KUTA JAYA Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) 84 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) lanjutan GEDUNG SERBAGUNA RT. 02 RW. 013 BUMI ASRI KUTA JAYA Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang 85 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai warga perumahan Sutera Mediterania RT 11/RW 3 Mekarsari Kecamatan Rajeg Kab. Tangerang 86 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Renovasi lapangan badminton perumahan Sutera Mediterania RT 11/ RW 3 Kel. Mekarsari Kec.Rajeg, Kab. Tangerang 87 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Gapura gerbang utama Perum Puri Pasundan I , Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang 88 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Taman Bermain Anak RT 06/01 Sindang Asri Residen, Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang jaya Kab. Tangerang 89 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai Warga Kp Selapajang RW.001, Kab. Tangerang 90 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) "Penataan Halaman GSG Kp.Nyompok RW.004 Desa Carenang Kec. Cisoka , Kab. Tangerang 91 Pembangunan Gerbang dan Gapura Gapura Rt. 05/02 Ds.Talagasari Kec. Cikupa, Kab. Tangerang 92 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga RW. 02 Desa Cipaeh Kec. Kresek Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 93 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga KP. Muncung Desa Jenggot Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 94 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 95 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga RW 02 Desa Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 96 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga RW 02 Desa Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 97 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga Desa Pasir ampo Kec. Kresek Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 98 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balaiwarga Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 99 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai RT 006 RW 011 Kasuari Purijaya Desa Sukamantri kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 100 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai RT 007 RW 011 Cendrawasih Purijaya Desa Sukamantri Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 101 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai RT 008 RW 011 Flamenggo Purijaya Desa Sukamantri Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 102 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai RT 002 RW 011 Taman Merpati Purijaya Desa Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang 103 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Balai Warga Perum Taman Cikande Rt. 006 Rw. 002 Ds. Cikande Kec. Jayanti, Kab. Tangerang 104 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Pembangunan Balai Warga Rt 004 Rw 008 Ds.Cempaka Kec. Cisoka Kab. Tangerang 105 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Bantuan Sarpras Lapangan Badminton Perum Surya Jaya Indah Rt.004 Rw.009 Ds.Cempaka Kec. Cisoka Kab. Tangerang 106 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PEMBANGUNAN GEDUNG POLINDES DESA SALEMBARAN JATI KEC.KOSAMBI Kab. Tangerang 107 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Cicayur 1 RT.001 RW.01, Kab. Tangerang 108 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP. PASIR BARAT RT. 03 RW. 02 DS. PASIR BARAT KEC. JAMBE, Kab. Tangerang 109 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP.GEMBONG MESJID RT.003/001 DS.GEMBONG KEC.BALARAJA (Tatu Kurniatun), Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 110 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM GRIYA SUTERA BALARAJA RT.07/03 DS.TALAGASARI KEC.BALARAJA (kutut), Kab. Tangerang 111 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) GRIYA SUTERA BALARAJA RT.06/03 DS.TALAGASARI KEC.BALARAJA (daus), Kab. Tangerang 112 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM GRIYA SUTERA BALARAJA RT.03/04 DS.TALAGASARI KEC.BALARAJA (aang), Kab. Tangerang 113 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM PERMATA BALARAJA RT.003/001 DS.SAGA KEC.BALARAJA (Kenji), Kab. Tangerang 114 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP. CIKAREO RT. 06 RW 03 DS. CIKAREO KEC. SOLEAR, Kab. Tangerang 115 Pembangunan Gerbang dan Gapura PEMBANGUNAN GAPURA RW 07 DS. SUKATANI KEC. CISOKA, Kab. Tangerang 116 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Persada Sukamantri RT 2 RW 15 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 117 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Vila Tangerang Elok RT 007 RW 12 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 118 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 05 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 119 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 16 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 120 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 08 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 121 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 05 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 122 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 20 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang 123 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 12 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 124 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 07 RW 11 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis , Kab. Tangerang 125 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 04 RW 08 Desa Tanjakan Indah Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang 126 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW. 007 Ds. Caringin Kec. Legok Kab. Tangerang, Kab. Tangerang 127 Pembangunan Gerbang dan Gapura Jl.Raya Perancis Gang Nurul Falah Rw 13 Desa Kosambi Timur, Kab. Tangerang 128 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Cicayur 1 RW. 02 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 129 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Desa Jatake Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 130 Pembangunan Gerbang dan Gapura Kp. Jatake Desa Jatake Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 131 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Desa Cihuni Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 132 Pembangunan Gerbang dan Gapura Desa Cijantra Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 133 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kelurahan Medang Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 134 Pembangunan Gerbang dan Gapura Desa Cibetok Kec.Gunung Kaler (150.000.000), Kab. Tangerang 135 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RT 003/010 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 136 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RW 010 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 137 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BUKIT HIJAU KARAWACI RW 022, Kab. Tangerang 138 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) KP.BINONG RW 002 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 139 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RW 016 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 140 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RT 005/015 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 141 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RT 010/016 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 142 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RT 007/09 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 143 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINONG PERMAI RT 012/014 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 144 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM BINNG PERMAI RT 008/09 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 145 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) PERUM SARI BUMI RT.012/017 KEL BINONG KEC CURUG , Kab. Tangerang 146 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 010 RW 002 Desa Margasari Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 147 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 001 RW 009 Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 148 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 007 RW 001 Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 149 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 004 RW 007 Desa Pematang Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 150 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 002 RW 002 Desa Pasir Bolang Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 151 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 007 RW 006 Kelurahan Tigaraksa Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang 152 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT006 RW 006 Kelurahan Tigaraksa Kec. Tigaraksa , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) 153 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 01 Perum Green Panongan Desa Panongan,Kec.Panongan, Kab. Tangerang 154 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Sukamantri Rt.001/007 Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 155 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Rajeg Asri Rt. 004/001 Desa Rajeg Kec, Rajeg, Kab. Tangerang 156 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Taman Walet Rt. 004/011 Kelurahan Sindangsari Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 157 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Rajeg Asri Rt.014/002 Desa Rajeg Kec. Rajeg, Kab. Tangerang 158 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Sindang Panon Residence Rt.001/010 Ds. Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya, Kab. Tangerang 159 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Bumi Anugerah Sejahtera II RW 009 Desa Rajeg Kec. Rajeg, Kab. Tangerang 160 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Nuansa Mekarsari II RW 005 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg, Kab. Tangerang 161 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Talaga Bestari Rt.011/01 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang 162 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Bumi Asri Rt.001/013 Kelurahan Kutajaya Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang 163 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Pondok Rezeki RW 006 Kelurahan Kutabaru Kec. Pasarkemis, Kab. Tangerang 164 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Kp. Rajeg Rt.001/001 Desa Rajeg Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang 165 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Wisma Mas I Rw 014 Kelurahan Kutajaya Kec. Pasarkemis, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 166 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 10 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasarkemis, Kab. Tangerang 167 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 006 Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis, Kab. Tangerang 168 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 012 Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis, Kab. Tangerang 169 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Grand Metro Sodong I RW. 003 Ds. Sodong Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang 170 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Villa Balaraja RW. 004 Ds. Saga Kec. Balaraja, Kab. Tangerang 171 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perumahan Graha Raflesia RW 03 Desa Ciakar,kecamatan panongan, Kab. Tangerang 172 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perumahan CMC 2 RW 10 Desa Cukanggalih,kecamatan curug, Kab. Tangerang 173 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 10 RW 03 Desa Cibadak,kecamatan cikupa, Kab. Tangerang 174 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 29 RW 06 Desa Dukuh,kecamatan cikupa, Kab. Tangerang 175 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perumahan Duta asri RT 05 RW 02, Desa Cikupa,kecamatan cikupa, Kab. Tangerang 176 Pembangunan Gerbang dan Gapura Desa lengkong kulon Kec. Pagedangan , Kab. Tangerang 177 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 07 Kp. Cibelut Desa Cibogo Kec. Cisauk , Kab. Tangerang 178 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 05 Desa Suradita Kec. Cisauk , Kab. Tangerang 179 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 02/05 desa Palasari Kec. Pagedangan , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 180 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 04/05 desa Palasari Kec. Legok, Kab. Tangerang 181 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 06/05 Desa Palasari Kec. Legok, Kab. Tangerang 182 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 01/08 Desa Suradita Kec. Cisauk , Kab. Tangerang 183 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 010 RW 05 PERUM TAMAN RAYA RAJEG DESA MEKARSARI KEC RAJEG ( 200.000.000 ), Kab. Tangerang 184 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Villa Balaraja Blok N 07 RT. 12 RW. 05 Desa Saga Kec. Balaraja, Kab. Tangerang 185 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 010 Perum Annieland Desa Cempaka Kec. Cisoka , Kab. Tangerang 186 Pembangunan Gerbang dan Gapura Kp.Kirabun Ds.Kosambi Dalam Kec.Mekar Baru, Kab. Tangerang 187 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT. 002 RW. 007 Ds. Rawa Rengas Kec. Kosambi , Kab. Tangerang 188 Pembangunan Gerbang dan Gapura Perum Cikupa Asri Cikupa Kec. Cikupa , Kab. Tangerang 189 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 40 RW 06 Blok Q Bukit Tiara Kec. Cikupa , Kab. Tangerang 190 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum mustika RT 06 RW 09 Matagara TigaRaksa, Kab. Tangerang 191 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) lapangan Samping masjid RW 17 Sukabakti curug, Kab. Tangerang 192 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 17 Griya Karawaci Sukabakti Curug , Kab. Tangerang 193 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 19 GriyaKarawaci Sukabakti Curug , Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 194 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Bukit Hijau Karawaci RW 22 Curug, Kab. Tangerang 195 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 01 RW 14 Perum Citra Pasundan Curug Wetan Kec Curug, Kab. Tangerang 196 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 03 RW 14 Perum Citra Pasundan Curug Wetan Kec Curug, Kab. Tangerang 197 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RW 14 Binong Permai Kel Binong Kec Curug, Kab. Tangerang 198 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 6 Rw 15 Binong permai Kel Binong Kec Curug, Kab. Tangerang 199 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 10 RW 15 Binong Permai Kel Binong Kec Curug, Kab. Tangerang 200 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 12 RW 15 Binong Permai Kel Binong Kec Curug, Kab. Tangerang 201 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Graha Hijau Balaraja RT/ RW: Balaraja, Kab. Tangerang 202 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT 03 RW 05 Selapajang Cisoka, Kab. Tangerang 203 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Villa Balaraja blok P2 RT.06/06 Saga - Balaraja , Kab. Tangerang 204 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum Sudirman Indah Blok C, RT 05 RW 06 Tigaraksa kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang 205 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Perum griya curug RT 09/011 Ds. Rancagong Legok, Kab. Tangerang 206 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) RT06/09 Ds Suradita Kec. Ciasuk, Kab. Tangerang NO KEGIATAN NAMA KEGIATAN 207 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Jl. Raflesia Rw 07 Perumahan Harapan Kita Kelurahan Bencongan Indah, Kab. Tangerang 208 Pembangunan Infrastruktur Kemasyrakatan (Balai warga, Lapangan Olahraga, GSG Kelurahan, Sekretariat RT/RW, Posyandu, Gapura, Taman Bermain) Jl. Seruni Raya Rw 09 Perumahan Harapan Kita Kel. Bencongan Indah, Kab. Tangerang Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah Gambar 3.2 Kerangkat Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai AKIP (nilai) Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks) Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%) Persentase RTH (%) Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait Dinas Tata Ruang dan Bangunan Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, Tujuan jangka menengah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut: “Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu dengan Dukungan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan” Adapun Tujuan tersebut, diukur melalui Indikator yaitu:
  13. 1.Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW dengan satuan persen; dan
  14. 2.Nilai AKIP dengan satuan nilai. 3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Sasaran Rencana Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang diformulisaikan secara spesifik, terukur, relevan, rasional untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang menetapkan Sasaran Strategis jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:
  15. 1.Meningkatnya Kepatuhan dan Kesesuaian Pembangunan terhadap Tata Ruang Daerah.
  16. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan ini kemudian diukur dengan rumusan Indikator sebagai berikut:
  17. 1.Persentase Pemanfaatan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sesuai peruntukannya;
  18. 2.Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah;
  19. 3.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  20. 4.Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
  21. 5.Nilai AKIP. Keterhubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan beserta indikatornya sesuai dengan kerangka rumusan digambarkan sebagai berikut: NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Target Capaian Ket. 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diuraikan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu Ketaatan Rencana Pembanguna n terhadap RTRW Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Rencana Peruntukan dalam RTRW x 100% Persentase 96 96,49 Indikator Kinerja Utama (IKU Persentase RTH Luas RTH / (20% dari Kawasan Perkotaan terbangun) x 100% Persentase 21,10 21,10 Meningkatnya Kepatuhan dan Kesesuaian Pembangunan terhadap Tata Ruang Daerah Persentase Pemanfaatan PBG sesuai peruntukann ya Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukanny a / Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100% Persentase 96,5 97 Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang dibangun / Jumlah kebutuhan bangunan Gedung Strategis Daerah x 100% Persentase 33 75 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Lokasi yang mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan / Jumlah Lokasi yang perlu mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan x 100% Persentase 16 32 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Target Capaian Ket. 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan / Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang perlu mendapatkan Pembinaan x 100% Persentase 0 20 Diuraikan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Nilai 81 81,2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 berdasarkan target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 utamanya pada Periode 1 (2025-2029). Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada 6 (enam), yaitu:
  22. 1.Persentase Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW;
  23. 2.Persentase Pemanfaatan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sesuai peruntukannya;
  24. 3.Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah;
  25. 4.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  26. 5.Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  27. 6.Nilai AKIP Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Ket. 2025 2026 1 2 3 4 5 6 1 Persentase Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW Persen 96 96,49 2 Persentase Pemanfaatan PBG sesuai peruntukannya Persen 96,5 97 3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah Persen 33 75 4 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persen 16 32 5 Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Persen 0 20 6 Nilai AKIP Nilai 81 81,20 3.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Adapun program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tupoksi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mengacu pada rumusan Indikator Kinerja Program dan Sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sebagai berikut: NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya kualitas bangunan gedung 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung PEMBANGUNAN MALL PELAYANAN PUBLIK (TAHAP II) PEMBANGUNAN GEDUNG KONI TAHAP I PEMBANGUNAN GEDUNG DIORAMA DAERAH PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PUSAT INOVASI DAN TEKNOLOGI SERTA KEWIRAUSAHAAN (TANGERANG TECHNOPARK) 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT INOVASI PEMUDA PEMBANGUNAN SENTRA OLAHRAGA KABUPATEN PEMBANGUNAN TRAUMA HEALING CENTER 1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2 1.03.12 - PROGRAM PENYELENG GARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penyelenggara an penataan ruang 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 3 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.03.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tabel 4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini, bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi atau penerapannya. Semoga Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini dapat memberikan pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan ditangani bersama dengan seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Renja Tahun 2026 merupakan Tahun kedua dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang periode Tahun 2025-2029. Perencanaan tahun 2029 di lingkup Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan salah satu acuan dalam pencapaian target kinerja indikator yang telah disusun dalam Renstra dan RPJMD baik indikator Daerah maupun indikator Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Forum Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pendekatan bottom up planning, top down planning dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan petahapan yaitu persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah- langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah. Secara umum, Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang tahun 2025 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan. Proses penyusunan Renja BPBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi tahap persiapan penyusunanan Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja. Renja BPBD akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan ketika Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). BPBD sudah melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Renja 2025 pada hari Kamis, 29 Februari 2024 secara tatap muka di Hotel Istana Nelayan Jatiuwung Tangerang Lingkup Prasarana Wilayah sebagai upaya mengakomodir kebutuhan tingkat stakeholder sesuai peraturan yang berlaku. Forum Organisasi Perangkat Daerah juga merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat serta dunia usaha (pemangku kepentingan), Akademisi, Lembaga/KL terkait kebencanaan, Organisasi Kemasyarakatan lainnya dan juga pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025- 2029, khususnya untuk Program dan Kegiatan yang menyentuh Masyarakat secara langsung karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan langsung pelayanan Kepada Masyarakat khususnya Fase Penanggulangan Bencana mulai dari Mitigasi/Pra Bencana, Kedaruratan Bencana, Pemulihan Bencana hingga Pasca Bencana. Disamping itu, Forum ini juga merupakan wahana antar pihak- pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Hal ini wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan penyelenggaraan kedua yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan setiap tahunnya setiap Perangkat Daerah diharapkan menyelenggarakan Forum dengan lebih baik lagi. Hal ini penting, agar di tahun awal penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, Perangkat Daerah dapat merumuskan dengan matang rencana kerja setiap tahunnya hingga RPJMD berakhir dan target sesuai dengan yang diinginkan dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan kepada :
1.UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Permendagri Nomor 21 Th 2011 tentang Perubahan Permendagri no 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Permendagri No 22 Th 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10.Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kab Tangerang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
13.Peraturan Bupati Tangerang No 114 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
14.Peraturan Bupati Tangerang No 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
15.Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA,DPA,RDPPA,DPPA dan DPAL Tahun Anggaran 2019;
18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2026; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah:
1.Sebagai dokumen perencananaan tahunan pada Perangkat Paerah yang merupakan bagian dari upaya perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029.
2.Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
3.Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran berjalan; Berdasarkan maksud di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah:
1.Memberikan arah pada target pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
2.Sebagai dasar dan tolok ukur evaluasi kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
3.Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dan berkelanjutan;
4.Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026, sistematikanya disusun sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp43.900.245.121,- dan Tahun 2025 dengan anggaran Rp43.369.043.801,-. Berikut ini adalah realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 : Tabel 2.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.322.967.521,00 27.286.101.253,00 96,34% 90,14% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206.101.800,00 174.292.000,00 84,57% 85,00% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.217.000,00 55.380.000,00 77,76% 90,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 6 100,00% 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 134.884.800,00 118.912.000,00 88,16% 80,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 100,00% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.970.604.167,00 16.717.248.691,00 98,51% 100,00% Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.939.940.167,00 16.686.584.691,00 98,50% 100,00% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/tahun 88 88 100,00% 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.664.000,00 30.664.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 6 6 100,00% 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.363.000,00 5.363.000,00 100,00% 100,00% Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.363.000,00 5.363.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 100,00% 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 223.124.000,00 220.600.000,00 98,87% 100,00% Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 223.124.000,00 220.600.000,00 98,87% 100,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.139.409.400,00 982.722.950,00 86,25% 93,29% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 100 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.863.500,00 26.665.000,00 99,26% 98,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 324.284.700,00 317.275.000,00 97,84% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.216.900,00 43.552.500,00 96,32% 95,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.341.300,00 87.365.000,00 98,89% 95,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.799.000,00 53.780.600,00 96,38% 90,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 83.200.000,00 81.066.000,00 97,44% 90,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 4 100,00% 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 515.704.000,00 373.018.850,00 72,33% 85,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 4 100,00% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 392.758.600,00 381.820.500,00 97,22% 90,00% Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 38.361.500,00 35.620.500,00 92,85% 85,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 146 146 100,00% 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 354.397.100,00 346.200.000,00 97,69% 95,00% Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 4 100,00% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.056.344.320,00 6.874.590.889,00 97,42% 80,00% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000,00 17.000.000,00 51,52% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 100,00% 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 531.718.320,00 421.663.389,00 79,30% 90,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.491.626.000,00 6.435.927.500,00 99,14% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.329.262.234,00 1.929.463.223,00 82,84% 85,00% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100,00% 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 307.568.972,00 194.327.028,00 63,18% 50,00% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 15 15 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.416.743.823,00 1.154.280.095,00 81,47% 90,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 50 50 100,00% 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.800.000,00 151.566.000,00 91,41% 100,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 85 85 100,00% 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 439.149.439,00 429.290.100,00 97,75% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 5 100,00% 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.601.915.000,00 1.460.615.600,00 91,18% 86,85% Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana % 100 100 100,00% Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100,00% Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya Desa 91 91 100,00% 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 126.033.700,00 117.090.000,00 92,90% 100,00% Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana % 100 100 100,00% 1.05.03.2.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 126.033.700,00 117.090.000,00 92,90% 100,00% Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang 150 150 100,00% 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 400.715.300,00 343.181.000,00 85,64% 83,50% Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100,00% 1.05.03.2.02.0002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 28.522.000,00 26.401.000,00 92,56% 50,00% Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Orang 150 150 100,00% 1.05.03.2.02.0003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 68.056.000,00 63.500.000,00 93,31% 96,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 12 12 100,00% 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 56.967.800,00 46.430.000,00 81,50% 90,00% Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 100 100 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi 70.398.000,00 70.370.000,00 99,96% 100,00% Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen 2 2 100,00% 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 61.710.600,00 61.480.000,00 99,63% 95,00% Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 400 400 100,00% 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 115.060.900,00 75.000.000,00 65,18% 70,00% Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Unit 50 50 100,00% 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 863.745.200,00 796.806.600,00 92,25% 90,00% Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100,00% 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 25.455.000,00 23.490.000,00 92,28% 80,00% Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 100 100 100,00% 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 838.290.200,00 773.316.600,00 92,25% 100,00% Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 25000 25000 100,00% 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 211.420.800,00 203.538.000,00 96,27% 87,00% Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana % 100 100 100,00% 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 60.729.800,00 60.490.000,00 99,61% 80,00% Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen 4 4 100,00% 1.05.03.2.04.0003 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 48.359.800,00 40.740.000,00 84,24% 70,00% Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen 5 5 100,00% 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 57.400.000,00 57.400.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen 4 4 100,00% 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 44.931.200,00 44.908.000,00 99,95% 98,00% Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 13.975.362.600,00 13.731.238.200,00 98,25% 89,25% Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100,00% 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.508.397.800,00 13.303.903.800,00 98,49% 88,80% Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 926.331.000,00 925.565.000,00 99,92% 98,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 35.094.000,00 35.084.000,00 99,97% 98,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04.2.01.0006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 12.210.405.400,00 12.014.505.000,00 98,40% 100,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 100 100 100,00% 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 321.967.400,00 321.449.800,00 99,84% 98,00% Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 100 100 100,00% 1.05.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 14.600.000,00 7.300.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 76.719.000,00 71.645.000,00 93,39% 93,50% Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran % 100 100 100,00% 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 49.431.500,00 49.416.000,00 99,97% 97,00% Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 27.287.500,00 22.229.000,00 81,46% 90,00% Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 4 4 100,00% 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 70.879.800,00 52.687.800,00 74,33% 80,00% Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran % 100 100 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 70.879.800,00 52.687.800,00 74,33% 80,00% Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian Dokumen 1 1 100,00% 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 270.208.600,00 254.694.000,00 94,26% 88,33% Persentase pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi % 100 100 100,00% 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 141.178.800,00 129.050.000,00 91,41% 80,00% Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 200 200 100,00% 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 93.581.800,00 92.744.000,00 99,10% 95,00% Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Kelurahan 92 92 100,00% 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 35.448.000,00 32.900.000,00 92,81% 90,00% Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen 1 1 100,00% 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 49.157.400,00 48.307.600,00 98,27% 95,00% Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi % 100 100 100,00% 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 49.157.400,00 48.307.600,00 98,27% 95,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Laporan 4 4 100,00% Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s.d Tahun 2026 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.0 1.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.01.2.0 1.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 1.05.01.2.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN 3 3 3 3 100 3 3,00 100,00 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 66,67 66,67 1.05..01.2. 02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 89 90 91 91 100 92 91,00 102,25 1.05.01.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 5 5 5 5 100 5 5,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 1.05.01.2.0 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05..01.2. 03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 100 100 100 100 66,67 66,67 1.05.01.2.0 5.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.01.2.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah 1 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 66,67 66,67 1.05.01.2.0 6.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 6.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 6.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 6.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.0 6.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah laporan pengadaan barang milik daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase pemenuhan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra barang milik daerah 1.05.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0 50 50 100 50 33,33 33,33 1.05.01.2.0 7.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang 3 3 3 3 100 3 3,00 100,00 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.0 8.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.0 8.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Air dan Listrik yang Disediakan 1.05.01.2.0 8.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12,00 100,00 1.05.01.2.0 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.0 9.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 63 59 59 59 100 61 59,67 94,71 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.01.2.0 9.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 63 59 59 59 100 61 59,67 94,71 1.05.01.2.0 9.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 96 96 96 96 100 96 96,00 100,00 1.05.01.2.0 9.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya 91 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana 100 86 95 96 101,05263 100 94,00 94,00
3.Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.0 1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota laporan pelayanan informasi rawan bencana 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana 100 100 100 100 100 100% 67,00 67,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.03.2.0 1.01 Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 1 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.03.2.0 1.02 Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 455 53 112 112 100 222 129,00 28,35 1.05.03.2.0 2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra terhadap bencana Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.0 2.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 0 1 1 100 1 0,67 #DIV/0! 1.05.03.2.0 2.02 Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 455 100 100 100 100 100 100,00 21,98 1.05.03.2.0 2.03 Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.0 2.04 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 100 50 50 50 100 100 66,67 66,67 1.05.03.2.0 2.05 Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.03.2.0 2.08 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.0 2.09 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana 3 1 1 1 100 1 1,00 33,33 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kontinjensi yang Dilegalisasi 1.05.03.2.0 2.10 Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 0 150 150 100 150 100,00 50,00 1.05.03.2.0 3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.0 3.03 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korbana Kabupaten/kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 50 60 60 100 50 53,33 53,33 1.05.03.2.0 3.04 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan 1000 500 1000 1000 100 1000 833,33 83,33 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.0 4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana 5 2 2 2 100 4 2,67 53,33 Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100 100% 0,67 66,67 1.05.03.2.0 4.01 Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana di Daerah 2 2 2 100 2 1,33 66,67 1.05.03.2.0 4.02 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 3 2 2 100 2 1,33 44,44 1.05.03.2.0 4.03 Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan 3 3 3 100 3 2,00 66,67 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.0 4.04 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.03.2.0 4.06 Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 1 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 1500 1000 1200 1200 100 1500 1233,33 82,22 1.05.04.2.0 1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota laporan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 3 4 4 100 5 4,00 80,00 Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.0 1.01 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.0 1.02 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.0 1.03 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kebakaran dan Non Kebakaran Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1.05.04.2.0 1.04 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 1.05.04.2.0 1.06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal 50 50 50 50 100 50 50,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sesuai Standar Teknis Terkait 1.05.04.2.0 1.07 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 60 0 60 60 100 60 40,00 66,67 1.05.04.2.0 1.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.0 2 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Data/Dokumen Inspeksi Peralatan 2 0 2 2 100 2 1,33 66,67 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Prooteksi Kebakaran Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.0 2.01 Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkunga n yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 1.05.04.2.0 2.02 Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkunga n yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.04.2.0 3 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran Data/Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.0 3.01 Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.04.2.0 4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 3 1 3 3 100 3 2,33 77,78 Persentase pemberdayaan masyarakat yang 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 1.05.04.2.0 4.01 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 120 90 90 90 100 100 93,33 77,78 1.05.04.2.0 4.02 Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan 92 0 0 0 0 91 30,33 32,97 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (SKKL) Setiap Tahunnya 1.05.04.2.0 4.03 Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.04.2.0 5 kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia laporan hasil Penyelenggaraa n Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2025 Target Renja SKPD tahun 2024 Realisasi Renja SKPD tahun 2024 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.sd. Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1.05.04.2.0 5.04 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penannggulangan Bencana Daeerah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang No 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.Penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic, serta rehabilitasi dan rekontruksi;
b.Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
d.Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
a.Kepala Badan
b.Sekretariat
a.Subag Perencanaan dan Keuangan
b.Subag Umum dan Kepegawaian
c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
a.Sub Bidang penyuluhan dan Pelatihan
b.Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan
c.Sub Bidang Pengembangan sistem informasi bencana
d.Bidang Kedaruratan dan Logistik
a.Sub Bidang Penanganan Kebakaran
b.Sub Bidang Penanganan Bencana
c.Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan
e.Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
a.Sub Bidang Pengendalian Bantuan
b.Sub Bidang Logistik sarana dan prasarana
c.Sub Bidang Mobilisasi penyaluran bantuan
f.Unit Pelaksana Teknis
g.Kelompok Jabatan Fungsional Berikut ini bagan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Bidang ini memiliki tiga sub urusan yaitu, Sub Urusan Ketentraman dan Ke tertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota, Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki jenis pelayanan sebagai berikut :
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Keteriban Umum;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Berikut ini adalah penerapan SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang : Tabel 2.3 Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Jenis Pelayanan Program Perangkat Daerah Terkait Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Pelaksana 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Program Penanggulangan Bencana Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana BPBD 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana BPBD 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase korban bencana yang mendapat layaan penyelamatan dan evakuasi BPBD 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit BPBD
1. 1.Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
2. 2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
3. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin
4. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial. Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal. Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran. Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani. Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran. Berikut ini adalah kegiatan di dalam program penanggulangan bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang mendukung penerapan layanan SPM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang : Tabel 2.4 Kegiatan SPM Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang NO JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB A. Pelayanan informasi rawan bencana
5. 1.Penyusunan kajian resiko bencana Tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang syah/legal Persentase (%) Penyelesian dokumen sampai dengan dinyatakan legal
6. 1.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB BPBD
7. 2.Diskusi public terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang syah /legal BPBD
8. 2.Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesaui jenis ancaman bencana
9. 1.Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana BPBD
10. 2.Sosialisasi melalui media social dan wahana multimedia BPBD
11. 3.Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public BPBD B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
12. 1.Penyusunan rencana penanggulanga n bencana (RPB) Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal
13. 1.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB BPBD
14. 2.Diskusi public terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen ya ng syah/legal BPBD
15. 2.Pembuatan rencana Kontinjensi (Renkon) Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal
16. 1.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi (RENKON) BPBD
17. 2.Diskusi public terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal
18. 3.Pelatihan pencegahan dan mitigasi Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan
19. 1.Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur BPBD
20. 2.Pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara BPBD
21. 4.Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Terlatihnya Warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan
22. 1.Simulasi dalam ruang (table top exercise) BPBD
23. 2.Gladi lapang BPBD
24. 5.Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan Tersedianya layanan PUSDALOPS penanganan bencana dan sarana prasarana Persentase jumlah warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS dan sarana prasarana penanggulangan bencana
25. 1.Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana BPBD
26. 2.Penyediaan sarana dan prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana BPBD
27. 3.Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap bencana
28. 4.Penyediaan obat-obatan dan vaksin DINKES DAN DINAS PERTANIAN
29. 5.Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi DINKES DAN DINAS PERTANAN
30. 6.Penyediaan Peralatan Kesehatan DINKES DAN DINAS PERTANIAN
31. 7.Penyediaan peralatan labortorium DINKES DAN DINAS PERTANIAN
32. 8.Penyediaan layanan biosekuriti DINKES DAN DINAS PERTANIAN
33. 9.Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan system peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat BPBD
34. 6.Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana Persentase jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan
35. 1.Penyediaan peralatan penyelamatan diri BPBD C. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
36. 1.Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/waba Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)
37. 1.Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor resiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, DINKES DAN DINAS PERTANIAN NO JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB h zoonosis prioritas KLB kurang dari 24 jam pengiriman dan pengujian specimen serta konfirmasi laboratorium
38. 2.Penetapan status keadaan darurat epidemic/wabah (zoonosis prioritas) KEPALA DAERAH KABUPATEN /KOTA
39. 3.Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (zoonosis prioritas) yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dn tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/pengebalan/pengobat an/ komunikasi resiko) DINKES DAN DINAS PERTANIAN
40. 2.Respon cepat darurat bencana Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)
41. 1.Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana BPBD
42. 3.Aktivasi system komando penanganan darurat bencana Terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops Penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana( target 100 % selama satu tahun)
43. 1.Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat) BPBD
44. 4.Pencarian, pertolongn Terlaksananya pencarian, Persentase jumlah korban
45. 1.Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB dan evakuasi korban bencana pertolongan dan evakuasi korban bencana berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana ( target 100 % selama satu tahun) pertolongan dan evakuasi korban bencana
46. 2.Penyediaan sarana prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi BPBD
47. 3.Operasional Penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana BPBD
48. 4.Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana BPBD
49. 5.Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Tabel 2.5 Kegiatan SPM Sub Urusan Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB
a.Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit
1. 1.Pengadaan Alat Komunikasi
2. 1.Belanja Alat Komunikasi HT
a.jumlah komandan lapangan
b.jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran
c.harga per unit sesuai jenis (A*C)+(B* C) BPBD
1. 2.Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar
a.jumlah rig di pusdalops
b.jumlah perangkat komputer
c.jumlah sound system/sirine/toa
d.harga per unit jenis A*D)+(B* D)+ (C*D) BPBD
b.Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
1. 1.Penyediaan Mobil Damkar/Kap alDamkar/un it operasional damkar lainnya
2. 1.Penyediaan Mobil Damkar/ Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya
a.jumlah pos sector /pos damkar
b.jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar
c.harga satu unit A*B*C BPBD
1. 2.Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya
a.jumlah unit mobil damkar/ unit operasional damkar lainnya
b.jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional A*B*C BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB damkar lainnya dalam satu tahun
c.harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya
1. 3.Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar /Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya
a.jumlah unit mobil damkar /kapal damkar / unit operasional damkar lainnya
b.jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar /kapal damkar / unit operasional damkar lainnya
c.harga per liter bahan bakar (A*B)*C BPBD
1. 4.Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam kebakaran
a.jumlah petugas
b.jumlah pelatihan
c.biaya per pelatihan (A*B)*C BPBD
1. 2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman
2. 1.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran
a.jumlah/jenis/set/ paket/unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran
b.harga per jumlah /jenis/set/paket/unit A*B BPBD
1. 2.Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas
a.jumlah/jenis/set/ paket/unit alat perlindungan diri petugas
b.harga per jumlah/jenis/ set/paket/unit A*B BPBD
1. 3.Penyediaan Tandon Air/Air/Foam
2. 1.Penyediaan Tandon Air/Air/Foam
a.jumlah/volume tendon air/air/foam untuk pemadaman A*B BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB untuk pemadaman untuk pemadaman
b.harga per jumlah/volume
1. 2.Pemeliharaan Rutin Tandon Air Untuk Pemadaman
a.jumlah unit tandon air
b.jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun
c.harga biaya pemeliharaan tandon air per unit (A*B)*C BPBD
1. 4.Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran
2. 1.Kesiapsiagaan petugas damkar
a.jumlah petugas pemadam kebakaran
b.honorarium piket jaga A*B BPBD
1. 2.Pelaksanaan pemadaman Kebakaran
a.jumlah petugas pemadam kebakaran
b.honorarium per kejadian kebakaran A*B BPBD
c.Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
1. 1.Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue)
2. 1.Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue)
a.jumlah pos sektor/pos damkar
b.jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)
c.harga satu unit A*B*C BPBD
1. 2.Pemeliharaan Rutin Mobil Penyelamatan (Rescue)
a.jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)
b.jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)
c.harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue) (A*B)*C BPBD
1. 3.Pembelian Bahan Bakar Mobil
a.jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) (A*B)*C BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB Penyelamatan (Rescue)
b.jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue)
c.harga per liter bahan bakar
1. 2.Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)
a.jumlah/jenis/set/ paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)
b.harga per jumlah /jenis/set/paket/unit A*B BPBD
1. 3.Kesiapan Petugas Penyelamatan (Rescue)
2. 1.Kesiapsiagaan petugas Penyelamatan (Rescue)
a.jumlah petugas penyelamatan (rescue)
b.honorarium piket jaga A*B BPBD
1. 2.Pelaksanaan Penyelamatan (Rescue)
a.jumlah petugas penyelamatan (rescue)
b.honorarium per kegiatan penyelamatan A*B BPBD
1. 3.Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan
a.jumlah petugas
b.jumlah pelatihan
c.biaya per pelatihan (A*B)*C BPBD
d.Layanan pemberdayaan masyarakat/relawa n kebakaran
1. 1.Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran Sosialisasi Masyarakat
a.frekuensi kegiatan sosialisasi
b.biaya penyelenggaraan per sosialisasi A*B BPBD
1. 2.Pelatihan/ simulasi dan penyuluhan masyarakat Pelatihan/simulas i dan penyuluhan
a.frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan A*B BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB relawan kebakaran masyarakat relawan kebakaran
b.biaya per pelatihan/simulasi dan penyuluhan 3. Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
1. 1.Pembentukan Satuan Relawan kebakaran
a.jumlah satlakar
b.biaya paket pelatihan/simulasi A*B BPBD
1. 2.Penyediaan Sarana Satlakar
a.jumlah satlakar
b.jumlah/unit/jenis /paket sarana satlakar
c.harga per jumlah/unit/jenis/paket (A*B)*C BPBD
1. 3.Pembinaan Operasionalisas i Satlakar
a.jumlah satlakar
b.biaya per kegiatan satlakar A*B BPBD
e.Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
1. 1.Pendataan 1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran
a.jenis tenaga ahli
b.jenis potensi risiko
c.jumlah orang
d.jumlah bulan kerja
e.jumlah pertemuan
f.atk dan penggandaan laporan ((A*B*C*D )+E+F)) BPBD
1. 2.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan
a.jenis tenaga ahli
b.jumlah orang
c.jumlah bulan kerja
d.jumlah pertemuan
e.atk dan penggandaan ((A*B*C)+ D+E)) BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran laporan
1. 3.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan
a.jenis tenaga ahli
b.jumlah orang
c.jumlah bulan kerja
d.jumlah pertemuan
e.atk dan penggandaan laporan ((A*B*C)+ D+E)) BPBD
1. 4.Diskusi public terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal
a.penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system
b.penyediaan peralatan pendukung (infocus, layar, computer set)
c.penggandaan materi/atk/ dokumentasi
d.akomodasi dan konsumsi
e.transport peserta
f.jumlah peserta
g.honor tenaga ahli
h.jumlah tenaga ahli laporan ((A+B+C)+ ((D+E )*F)+((D+ G)*H)+I) BPBD NO JENIS PELAYANAN DASAR LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS PENANGGUNG JAWAB
1. 5.Pelaporan Kejadian Kebakaran
a.frekwensi pendataan kejadian kebakaran
b.jumlah petugas pendataan
c.honorarium petugas pendataan
d.biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan (A*B*C)+ D BPBD 2.Inspeksi 1. Inventarisasi Sarana ProteksiKebaka ran Bangunan Gedung
a.jumlah bangunan gedung
b.jumlah petugas
c.biaya per kegiatan (A*B)*C BPBD
1. 2.Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung
a.jumlah bangunan/sarana proteksi kebakaran
b.jumlah petugas
c.biaya per kegiatan (A*B)*C BPBD 3, Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi
a.jumlah petugas
b.jumlah pelatihan
c.biaya per pelatihan (A*B)*C BPBD 3.Investigasi pasca kebakaran
1. 1.Inventarisasi kejadian kebakaran
a.jumlah petugas
b.jumlah sarana dan prasarana pendukung
c.biaya kegiatan A*B*C BPBD
1. 2.Investigasi Penyebab Kebakaran
a.jumlah petugas
b.frekwensi investigasi
c.jumlah sarana prasarana pendukung
d.biaya per kegiatan investigasi A*B*C*D BPBD 1045 Berikut ini adalah capaian kinerja BPBD Kabupaten Tangerang : Tabel 2.6 Capaian IKU BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 No IKU Realisasi Capaian Perangkat Daerah Pelaksana2024 2025 1 Indeks Ketahanan Daerah 47.08% 88,70% BPBD 2 Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 100% 92,80% BPBD 3 Nilai SAKIP OPD 100% 100% BPBD Berdasarkan pelayanan SPM tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen RPD dan Renstra Tahun 2024-2026 yaitu : Tabel 2.7 IKU BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. 1.Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,74 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,82
2. 2.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 14,67 14,67 14,65 14,6 14,5 14,3 14,25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang memiliki Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan outcome dan output sebagai berikut : 1046 Tabel 2.8 Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Tangerang NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3. 1.1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4. 2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
5. 3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana positif Orang 2.452.679 2.452.679 2.452.679 2.452.679 2.452.679 2.452.679 2.452.679
6. 4.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana positif Orang 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222
7. 5.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana negatif Orang 208 200 200 200 200 200 200
8. 6.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran negatif Menit 14.67 14.67 14.65 14.60 14.50 14.30 14.25 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah merupakan bagian terpenting dalam perumusan isu strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang adalah salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu pelayanan terkait sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Berikut ini adalah pemetaan permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang: Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya mutu pelayanan dasar sub urusan kebencanaan
a.Masih rendahnya implementasi prosedur operasional penanggulangan bencana; - Belum optimalnya fungsi koordinasi penanggulangan bencana dengan para pihak terkait
b.Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana - Rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
c.Masih rendahnya kapasitas personil/sumber daya manusia dalam kebencanaan - Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan Diklat Kebencanaan bagi aparatur - Belum terbangunannya kerjasama pengembangan kaspasitas personil dengan lembaga diklat terkait kebencanaan
d.Masih rendahnya pelayanan kebencanaan bagi Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana - Terbatasnya data warga negara dikawasan rawan bencana - Belum adanya pemetaaan daerah rawan bencana - Terbatasnya ketersediaan logistic bagi korban bencana - Masih rendahnya kinerja mitigasi structural di lokasi rawan bencana - Belum terbangunnya sistem informasi rawan bencana No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 2 Masih rendahnya mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
a.Masih rendahnya realisasi respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran . - Masih terbatasnya jumlah pos damkar dan belum optimalnya penempatan pos damkar yang ada - Belum optimalnya pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran - Belum adanya Dokumen RISPK - Belum adanya pemetaan daerah rawan kebakaran
b.Masih rendahnya layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; - terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki - terbatasnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran - Belum terbangunnya kerjasama antar daerah dan dengan pihak ke tiga dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran
c.Masih rendahnya layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Terbatasnya kapasitas petugas dalam penyelamatan dan evakuasi
d.belum optimalnya layanan pemberdayaan masyarakat/relawa n kebakaran; - Belum terbantuknya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa/kelurahan - Belum tersedianya alokasi anggaran biaya operasional bagi Relawan pemadam kebakaran
e.masih rendahnya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran - Terbatasnya jumlah petugas yang memiliki sertifikasi inspektur dan investigator - terbatasnya kualitas dan kuantitas data kebakaran Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dituntut untuk lebih responsif, inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan dan kejadian bencana dan kebakaran yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang : Tabel 2.10 Isu Strategis BPBD No. Permasalahan/Potensi Isu Strategis 1 Luas wilayah kabupaten Tangerang yang sangat luas terbagi kedalam 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan terbatasnya Cakupan pelayanan kebencanaan dan kebakaran yang dapat diberikan oleh 12 pos damkar 2 Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 3.432,16 jiwa/km2 Tingginya tingkat risiko bahaya kebakaran dan tingkat risiko bencana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebencanaan dan kebakaran 3 Merupakan daerah penyangga ibu kota yang berfungsi sebagai daerah perdagangan, permukiman, industri dan jasa sehingga berdampak pada pesatnya pembangunan permukiman, hotel dan industry masih rendahnya jaminan keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran belum terintegrasinya perencanaan Penanggulangan bencana kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4 Memiliki 8 jenis potensi ancaman bencana dengan tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi Masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 5 Dilintasi oleh 5 aliran sungai besar beserta anak sungai tingginya tingkat kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh luapan aliran sungai 6 berbatasan langsung dengan laut pantai utara sepanjang 52 km tingginya tingkat abrasi pantai yang diakibatkan oleh gelombang ekstrim disepanjang pantai utara Berikut ini adalah capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang : Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Indeks Risiko Bencana 130,45 125 125 120 130,45 141,43 122 120 2 Indeks Ketahanan Daerah 0,70 0,73 0,74 0,78 0,70 0,69 0,75 0,80 3 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 95 100 100 100 95 100 100 100 4 Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana 56 56 91 91 56 56 91 91 5 Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu response time 15 menit 80 90 65 70 60 64 70 80 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah. Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 : Tabel 2.12 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43.605.004.02 4,00 51.750.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.605.004.02 4,00 51.750.000.000,00 1 0 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 43.605.004.02 4,00 51.750.000.000,00 1 1 0 5 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 32.916.265.92 4,00 38.325.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.92 4,00 38.325.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 32.916.265.92 4,00 38.325.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 15.380.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila Perencanaa n, penganggar an dan evaluasi 30.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 n, Semua Kel/Desa dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien kinerja perangkat daerah 1 0 5 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.92 4,00 38.325.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 22.988.984.02 4,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN 26.000.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Laporan 14.380.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 196.450.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administra si Kepegawaia n Perangkat Daerah 250.000.000,00 - 1 0 5 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.92 4,00 38.325.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 0 5 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 0 5 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 45.880.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata Pemenuhan Administra si Umum Perangkat Daerah 55.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 85.200.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Administra si Umum Perangkat Daerah 100.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 400.000.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman Pemenuhan Administra si Umum Perangkat Daerah 500.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100 Persen 141.473.000,0 0 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 220.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 107.337.000,0 0 Kab. Tangeran PENDAPA TAN ASLI - Mewujudka n Pemenuhan Kebutuhan 120.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 0 5 0 1 2.0 7 001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 34.136.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 5.291.745.600, 00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 7.300.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 617.745.600,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 800.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.674.000.000, 00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 6.500.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 0 5 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 0 5 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 70 Unit 1.542.735.104, 00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 1.600.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 0 5 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 622.697.262,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuhan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 600.000.000,00 2 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA [ Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ] Indeks Ketahanan Daerah Indeks Risiko Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi Persentase penduduk di kawasan rawan bencana 0,76 100 124,00 50 998.491.100,0 0 1.510.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 1 0 5 0 3 2.0 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 0 5 0 3 2.0 1 000 7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1 0 5 0 3 2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 'laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 6 Dokumen 387.276.100,0 0 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana 550.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 2 001 8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 500 Orang 86.030.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana 150.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 2 002 1 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 50 Orang 49.880.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana 60.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 2 002 2 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 1 0 5 0 3 2.0 2 002 6 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 0 5 0 3 2.0 2 002 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat ] Persentase penanganan tanggap bencana darurat 100 50 998.491.100,0 0 1.510.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 'laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Laporan 487.478.000,0 0 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana 770.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 3 000 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat 4 Dokumen 8.424.000,00 Kab. Tangeran PENDAPA TAN ASLI - Mewujudka n Pelayanan Penyelamat 20.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah an dan Evakuasi Korban Bencana 1 0 5 0 3 2.0 3 000 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 50 Orang 12.744.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana 50.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 3 000 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25000 Orang 466.310.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana 700.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana ] Persentase Penanganan Pasca Bencana 100 50 998.491.100,0 0 1.510.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana 5 Laporan 66.554.000,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana 90.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 3 2.0 4 000 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 4 Dokumen 42.794.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana 50.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 4 000 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pemerataan Pembangun an Wilayah Yang Didukung Infrastrukt ur Berkualitas Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 4 001 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 4 Kegiatan 23.760.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana 40.000.000,00 3 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN [ Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 100 50 75 9.690.247.000, 00 11.915.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 0 5 0 4 2.0 1 000 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 0 5 0 4 2.0 1 000 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 960.682.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pencegahan , Pengendali an, Pemadama n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 960.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 000 4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 221.552.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Pencegahan , Pengendali an, Pemadama n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 220.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 4 2.0 1 000 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 200 Orang 279.509.000,0 0 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pencegahan , Pengendali an, Pemadama n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 300.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 001 3 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1 0 5 0 4 2.0 1 001 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat 250 Unit 7.794.764.000, 00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut Pencegahan , Pengendali an, Pemadama 10.000.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait n, Semua Kel/Desa an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota - 1 0 5 0 4 2.0 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran laporan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7 laporan 56.049.000,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 100.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 2 000 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus 4 Dokumen 27.702.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran n, Semua Kel/Desa an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 4 2.0 2 000 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran [ Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 100 50 75 9.690.247.000, 00 11.915.000.000,00 J U M L A H 43.605.004.02 4,00 51.750.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 3 000 1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 4 Dokumen 69.245.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Investigasi Kejadian Kebakaran 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah [ Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran ] Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 100 50 9.690.247.000, 00 11.915.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 3 Laporan 79.165.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberday aan masyarakat yang berpartisip asi dalam pencegahan dan penanggula ngan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 150.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 4 000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 50.412.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberday aan masyarakat yang berpartisip asi dalam pencegahan dan penanggula ngan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 50.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 4 000 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 29 Desa/Kelura han 28.753.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemberday aan masyarakat yang berpartisip asi dalam pencegahan dan penanggula ngan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 100.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 4 2.0 5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1 Laporan 43.251.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberday aan masyarakat yang berpartisip asi dalam pencegahan dan penanggula ngan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 65.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 5 000 4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan 4 Laporan 43.251.000,00 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang pemberday aan masyarakat yang berpartisip 65.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal n, Semua Kel/Desa Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah asi dalam pencegahan dan penanggula ngan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan penanganan bencana dan kebakaran yang pelayanannya sangat penting bagi masyarakat. Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya telah diusulkan melalui forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Hotel Istana Nelayan Jatiuwung Tangerang. Berikut ini usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang : Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Tangerang
1. 1.Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya - Penanganan Banjir di beberapa titik lokasi yang sering banjir - Pendistribusian logistik bantuan yang terkena bencana 1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama
2. 2.Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana
3. 3.Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kabupaten Tangerang Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi sarana prasarana untuk relawan pemadam kebakaran di setiap kecamatan Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan konstitusionil penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah:
4. 1.RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020- 2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.
5. 2.RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia. RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2025-2029. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia. Arah kebijakan RENAS PB 2025-2029 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 adalah: “PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2025-2029 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) AKIBAT DAMPAK BENCANA”. Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:
6. 1.Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi : a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
7. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
8. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi: a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana; b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering); d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
9. 4.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
10. 5.Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (outcome), dampak (impact). Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Renja BPBD dirumuskan dengan memperhatikan:
11. 1.5 Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2025-2029;
12. 2.Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2025-2029. Berdasarkan pertimbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebagai fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur. Aspek Peningkatan Kualitas Infrastruktur merupakan dimensi perencanaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi. Keempat aspek tersebut menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang masuk ke dalam tujuan 4, yaitu meningkatkan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan. Perumusan tujuan 4 dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dapat dipahami dari penjelasan berikutnya Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2024* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya layanan sub urusan kebencanaan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. (Semakin besar angka indeks, semakin tinggi risiko bencana) Indeks 130,45 130,00 124,00 123,00 122,00 121,00 120,00 120,00 2 Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya Indeks 0,70 0,73 0,76 0,78 0,80 0,82 0,82 0,82 tetap. (Semakin besar angka indeks, semakin baik ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam kurun waktu 15 menit dibagi jumlah keseluruhan kejadian Persentase 14,67 14,67 14,65 14,60 14,50 14,30 14,25 14,25 4 Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah Pemenuhan nilai LKIP Kinerja OPD Angka 75,00 77,00 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,00 Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya layanan sub urusan bencana kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Risiko Bencana (IRBI). Berikut ini adalah kondisi nilai indeks risiko di wilayah Banten Tabel 3.2 Nilai Indeks Risiko Bencana Wilayah Banten NO KABUPATEN/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KLS RISIKO 2024 1 LEBAK 215.20 215.20 182.04 182.04 199.57 172.98 185.64 TINGGI 2 SERANG 203.20 203.20 203.20 176.14 154.18 136.82 123.30 SEDANG 3 PANDEGLANG 215.20 215.20 177.46 177.46 203.05 169.21 192.52 TINGGI 4 KOTA SERANG 168.56 168.56 168.56 168.56 156.20 156.20 140.12 SEDANG 5 TANGERANG 185.63 170.15 146.93 146.93 130.45 141.43 125.22 SEDANG 6 KOTA TANGERANG 136.00 136.00 136.00 132.80 115.97 116.80 111.01 SEDANG 7 KOTA CILEGON 164.32 147.21 128.15 121.23 116.80 115.97 119.49 SEDANG 8 KOTA TANGERANG SELATAN 102.40 102.40 96.61 87.44 79.86 73.06 68.10 SEDANG Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kabupaten Tangerang masuk ke dalam kelas risiko tinggi. Kabupaten Tangerang menargetkan untuk menurunkan indeks risiko bencana di angka 115 pada akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Indeks Risiko Bencana memiliki klasifikasi kelas risiko bencana sebagai berikut :
a.Kelas 1 dengan skor <13 yaitu rendah
b.Kelas 2 dengan skor 13 – 144 yaitu sedang
c.Kelas 3 dengan skor > 144 yaitu tinggi Untuk mencapai kelas risiko bencana di kelas 2 yaitu sedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan dua sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Kedua sasaran tersebut memiliki indikator sasaran yang dijelaskan lebih lanjut dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki 3 Program, yaitu :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. 2.Program Penanggulangan Bencana
3. 3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut : Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43.605.004.024, 00 51.750.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.605.004.024, 00 51.750.000.000,00 1 0 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 43.605.004.024, 00 51.750.000.000,00 1 1 0 5 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 32.916.265.924, 00 38.325.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.924, 00 38.325.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 1 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 1 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 32.916.265.924, 00 38.325.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 1 00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 15.380.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perencan aan, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangka t daerah 30.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 1 00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.924, 00 38.325.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Penanggulangan Bencana Daerah ] 1 0 5 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 2 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 22.988.984.024, 00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah laporan keuanga n, gaji dan tunjanga n ASN 26.000.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 2 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Laporan 14.380.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien laporan keuanga n, gaji dan tunjanga n ASN 50.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 5 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 196.450.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah 250.000.000,00 - 1 0 5 0 1 2.0 5 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai [ Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 32.916.265.924, 00 38.325.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 0 5 0 1 2.0 6 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 0 5 0 1 2.0 6 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 0 5 0 1 2.0 6 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 0 5 0 1 2.0 6 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 45.880.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Administ rasi Umum Perangka t Daerah 55.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 6 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 85.200.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui Pemenuh an Administ rasi Umum Perangka t Daerah 100.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 6 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 400.000.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Pemenuh an Administ rasi Umum Perangka t Daerah 500.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 efektif,dan efesien 1 0 5 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100 Persen 141.473.000,00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Kebutuh an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah 220.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 7 00 05 Pengadaan Mebel No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 107.337.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Kebutuh an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah 120.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 7 00 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 34.136.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui Pemenuh an Kebutuh an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint 100.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien ah Daerah 1 0 5 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 5.291.745.600,0 0 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 7.300.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 8 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 617.745.600,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 800.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 8 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.674.000.000,0 0 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 6.500.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 0 5 0 1 2.0 9 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 9 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 70 Unit 1.542.735.104,0 0 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 1.600.000.000,00 1 0 5 0 1 2.0 9 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 1 2.0 9 00 09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 622.697.262,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pemenuh an Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 600.000.000,00 2 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 [ Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ] Indeks Ketahanan Daerah Indeks Risiko Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 0,76 100 124,00 50 998.491.100,00 1.510.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 0 5 0 3 2.0 1 00 07 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 'laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 6 Dokumen 387.276.100,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayana n Pencegah an dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana 550.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 2 00 18 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 500 Orang 86.030.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua Pelayana n Pencegah an dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana 150.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 3 2.0 2 00 21 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 50 Orang 49.880.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayana n Pencegah an dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana 60.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 2 00 22 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 2 00 26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 0 5 0 3 2.0 2 00 28 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat ] Persentase penanganan tanggap bencana darurat 100 50 998.491.100,00 1.510.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 'laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Laporan 487.478.000,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayana n Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana 770.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 3 00 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 Dokumen 8.424.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayana n Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana 20.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 3 00 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 50 Orang 12.744.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan Pelayana n Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 3 2.0 3 00 09 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25000 Orang 466.310.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pelayana n Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana 700.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana ] Persentase Penanganan Pasca Bencana 100 50 998.491.100,00 1.510.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 3 2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana 5 Laporan 66.554.000,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Penataan Sistem Dasar Penangg ulangan Bencana 90.000.000,00 1 0 5 0 3 2.0 4 00 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 4 Dokumen 42.794.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua Penataan Sistem Dasar Penangg ulangan Bencana 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah 1 0 5 0 3 2.0 4 00 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 0,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pemerataan Pembangun an Wilayah Yang Didukung Infrastrukt ur Berkualitas Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Penataan Sistem Dasar Penangg ulangan Bencana 0,00 1 0 5 0 3 2.0 4 00 10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 4 Kegiatan 23.760.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Penataan Sistem Dasar Penangg ulangan Bencana 40.000.000,00 3 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN [ Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 100 50 75 9.690.247.000,0 0 11.915.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 0 5 0 4 2.0 1 00 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Daerah Kabupaten/Kota 1 0 5 0 4 2.0 1 00 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 960.682.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pencegah an, Pengend alian, Pemada man, Penyelam atan, dan Penanga nan Bahan Berbahay a dan Beracun Kebakara n dalam Daerah Kabupat en/Kota 960.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 00 04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 221.552.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Pencegah an, Pengend alian, Pemada man, Penyelam atan, dan Penanga nan Bahan Berbahay a dan Beracun Kebakara n dalam Daerah Kabupat en/Kota 220.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 00 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 200 Orang 279.509.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua Pencegah an, Pengend alian, Pemada man, Penyelam atan, dan Penanga nan Bahan Berbahay a dan Beracun 300.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Kebakara n dalam Daerah Kabupat en/Kota 1 0 5 0 4 2.0 1 00 13 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1 0 5 0 4 2.0 1 00 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 250 Unit 7.794.764.000,0 0 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan Pencegah an, Pengend alian, Pemada man, Penyelam atan, dan Penanga nan Bahan Berbahay 10.000.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah a dan Beracun Kebakara n dalam Daerah Kabupat en/Kota - 1 0 5 0 4 2.0 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran laporan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7 laporan 56.049.000,00 - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakara n 100.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 2 00 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 4 Dokumen 27.702.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakara n 50.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 2 00 02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran [ Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 100 50 75 9.690.247.000,0 0 11.915.000.000,00 J U M L A H 43.605.004.024, 00 51.750.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 4 2.0 3 00 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 4 Dokumen 69.245.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Pembangun an Berkelanjut an Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah Investiga si Kejadian Kebakara n 50.000.000,00 [ Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran ] Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 100 50 9.690.247.000,0 0 11.915.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 4 2.0 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 3 Laporan 79.165.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberd ayaan masyara kat yang berpartis ipasi dalam pencegah an dan penangg ulangan kebakara n melalui sosialisa si dan edukasi 150.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 4 00 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 50.412.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberd ayaan masyara kat yang berpartis ipasi dalam pencegah an dan penangg ulangan kebakara n melalui sosialisa si dan edukasi 50.000.000,00 1 0 5 0 4 2.0 4 00 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 29 Desa/Kelura han 28.753.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak pemberd ayaan masyara kat yang berpartis ipasi dalam pencegah an dan penangg ulangan 100.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah kebakara n melalui sosialisa si dan edukasi 1 0 5 0 4 2.0 5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1 Laporan 43.251.000,00 - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberd ayaan masyara kat yang berpartis ipasi dalam pencegah an dan penangg ulangan kebakara n melalui sosialisa si dan edukasi 65.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp)Nasion al Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 1 0 5 0 4 2.0 5 00 04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 4 Laporan 43.251.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berintegrita s, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminat if Peningkata n pemerataan dan keterpadua n Pembangun an Infrastrukt ur wilayah pemberd ayaan masyara kat yang berpartis ipasi dalam pencegah an dan penangg ulangan kebakara n melalui sosialisa si dan edukasi 65.000.000,00 Tindak lanjut dari dokumen ini adalah dengan merencanakan dokumen teknis operasional kegiatannya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) sehingga program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dapat diimplementasikan secara optimal oleh setiap bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Pada sisi lainnya, hal yang sangat penting dalam kesinambungan program dan kegiatan adalah dengan melaksanakan pengendalian secara simultan oleh penanggung jawab program dan kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian atau proses didalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang ini, dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang yang telah di tetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dan jajaran pemerintah serta peran aktif stakeholder maupun partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.
4. 13.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanegrang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pelayanan urusan bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman di Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2026, adalah:
5. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
6. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
10. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
13. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang;
14. 10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
15. 11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018.
16. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. 23.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
28. 24.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
29. 25.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
30. 26.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
31. 27.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
32. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
33. 29.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
34. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
35. 31.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
36. 32.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
37. 33.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
38. 34.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 8/100.3.4/1060/I/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2025 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. 1.3.2 Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:
39. 1.Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
40. 2.Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2026.
41. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang tahun sebelumnya.
42. 4.Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dengan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2026 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
a.perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pemakaman dan Pertanahan;
b.kebijakan teknis yang terkait dengan Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pemakaman dan Pertanahan;
c.pelaksanaan evaluasi, pelaporan kebijakan teknis yang terkait dengan Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pemakaman dan Pertanahan;
d.pelaksanaan yang terkait dengan Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pemakaman dan Pertanahan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman memiliki peran sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas ;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
c.Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e.Bidang Pemakaman dan Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
f.UPTD; Fungsi dan tugas untuk setiap struktur adalah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merumuskan program kerja Dinas berjalan sesuai kebijakan;
b.mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas;
c.membina kinerja aparatur di lingkungan Dinas;
d.mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas di lingkungan Dinas;
e.menyelenggarakan program kerja Dinas;
f.mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dan tugas bawahan di lingkungan Dinas;
g.melaporkan pelaksanaan program kerja Dinas;
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
b.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksankan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesekretariatan. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
d.penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
f.penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
g.penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- government;
h.penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah secara elektronik;
i.pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
b.membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
c.memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
d.mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
e.mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah;
f.mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
g.mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
h.mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
k.mengatur administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah;
l.mengatur administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
m.mengatur administrasi umum Perangkat Daerah; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Dinas;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan kepegwaian;
d.melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, serta penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
e.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
f.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
g.memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
h.memfasilitasi pemindahan tugas ASN;
i.melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
j.melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
k.melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
l.melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
m.melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
n.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Dinas, jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
o.melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah;
p.memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
q.memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya;
r.memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas serta kunjungan tamu;
s.memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
t.melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
u.menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
v.mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
w.menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
x.melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;
y.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
z.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan kegiatan keuangan membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan;
d.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan;
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
c.Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Perumahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut ;
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan.;
b.penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
c.penyiapan pengendalian yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
d.pengelolaan administrasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
b.membagikan tugas program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
c.memberikan petunjuk program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
d.mengatur program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
e.mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
f.melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
g.melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
h.melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
i.melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
j.melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
k.melakukan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
l.melaksanakan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan; dan
m.melaksanakan tugas lain kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
d.Bidang Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
b.penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
c.penyiapan pengendalian yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
d.penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
b.membagikan tugas program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
c.memberikan petunjuk program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
d.mengatur program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
e.pengoordinasian pelaksanaan penyusunan profil Kawasan kumuh;
f.pengoordinasian pelaksanaan dan pengawasan penataan kawasan permukiman kumuh;
g.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana penunjang permukiman;
h.pengoordinasian pengendalian dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh;
i.pengoordinasian pelaksanaan kerjasama penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
j.pengoordinasian peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat;
k.mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Rehabiltasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
e.Bidang Pemakaman dan Pertanahan Bidang Pemakaman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang Pemakaman dan Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Bidang Pemakaman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pertanahan, dan pengadaan tanah, serta pemakaman;
b.penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
c.penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
d.penyiapan bimbinga dan evaluasi yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman; dan
e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud kepala Bidang Pemakaman dan Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
b.membagi tugas program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
c.memberi petunjuk program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
d.mengatur program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
e.mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
f.mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas anggaran selain anggaran belanja Daerah;
g.mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pertanahan;
h.melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pertanahan;
i.mengkoordinasikan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
j.mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pertanahan, dan pengadaan tanah; dan
k.melaksanakan tugas lain kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) UPTD pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
g.Kelompok Jabatan Fungsional Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
a.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b.Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepadaperaturan dan perundangan yang berlaku;
c.Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepada pejabat administrator;
d.Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Banten Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar 2.1 : Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2023 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Susunan Kepegawaian Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang saat ini sebanyak 145 Pegawai terdiri dari 78 Pegawai ASN dan 67 Non ASN. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Data dan Komposisi Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
a.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sampai dengan Bulan Juli 2025 memiliki pegawai sebanyak 151 Orang terdiri dari Orang 77 ASN dengan rincian 60 PNS dan 17 PPPK, serta 77 Non ASN. Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 2.1 Jumlah dan Status Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang No Pangkat/Golongan Jumlah % 1 Pegawai ASN 77 51% Pegawai PNS/CPNS 60 40% - Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1% - Pembina Tingkat I (IV/b) 1 1% - Pembina (IV/a) 6 4% - Penata Tingkat I (III/d) 13 9% - Penata (III/c) 6 4% - Penata Muda Tingkat I (III/b) 9 6% - Penata Muda (III/a) 15 10% - Pengatur Tingkat I (II/d) 5 3% - Pengatur (II/c) 3 2% - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 1% 2 Pegawai PPPK 17 11% - IX 4 3% - V 13 9% 3 Pegawai Non ASN 74 49% JUMLAH 151 100% Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas komposisi pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman terdiri dari 51% pegawai ASN dan 49% pegawai Non ASN. Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Data per Mei 2025 Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sudah di dominasi oleh tingkat pendidikan S- 2/Sarjana yaitu sebanyak 75 orang atau 50% dari jumlah pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, disusul dengan berpendidikan SLTA/SMA Sederajat sebanyak 59 orang atau 39%. Pegawai dengan pendidikan S-1/Sarjana sebanyak 11 Orang atau 7%, Pendidikan Diplom III sebanyak 3 Orang atau 1%, Diploma IV sebanyak 1 orang atau 1%, SMP/SLTP sebanyak 1 orang atau 1%. 2.1.2.2 Perlengkapan Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas – tugas pada bidang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang hingga Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas sebagai sarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil inventaris barang milik Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sampai dengan Bulan Desember 2024, sarana dan prasarana yang miliki Dinas adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Aset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab.Tangerang No Jenis Aset Jumlah Unit Kondisi Baik Kondisi Kurang Baik Kondisi Rusak Berat 1 Jalan Desa 3109 3109 2 Mini Bus 16 15 1 3 Truck Tinja 19 17 2 4 Truck Air Bersih 12 11 1 5 Mobil Jenazah 4 3 1 7% 50% 2%1% 39% 1% S-1 S-2 Diploma III Diploma IV SLTA SLTP No Jenis Aset Jumlah Unit Kondisi Baik Kondisi Kurang Baik Kondisi Rusak Berat 6 Tanah Hutan Diklat 69 69 7 Tanah Hutan Wisata 504 504 8 Tanah Kosong yang Diperuntukan 533 533 9 Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal 19 19 10 Tanah untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku 13 13 11 Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek 1365 1365 12 Tanah untuk Jembatan 1 1 13 Tanah untuk Makam Umum 291 291 14 Tanah untuk Jalan Kabupaten 35 35 15 Tanah untuk Jalan Desa 3 3 16 Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan 1 1 17 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 18 18 18 Tanah Bangunan Pasar 1 1 19 Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan 111 111 20 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu 11 11 21 Tanah Bangunan Rumah Sakit 4 4 22 Tanah Lapangan Apel/Upacara 1 1 23 Tanah untuk Bangunan Masjid 1 1 24 Tanah untuk Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah 2 2 25 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka 7 7 26 Tanah untuk Bangunan Air Kotor 3 3 27 Tanah untuk Bangunan Air Irigasi 12 12 28 Tanah untuk Lapangan Penimbunan Sampah 5 5 29 AC 31 31 30 Filling Cabinet 30 30 31 Lemari 41 41 32 PC Unit 29 29 33 Laptop 42 42 Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2024 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang ini pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025 dan perkiraan target kinerja yang akan dicapai tahun 2026. Dengan demikian maka indikator target-target kinerja yang telah di tetapkan pada tahun sebelumnya tetap menjadi landasan utama untuk menentukan indicator kinerja pada tahun- tahun berikutnya. Kemudian atas dasar penetapan indikator inilah, ditentukan program kegiatan yang relevan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran dari indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman tahun 2026. Evaluasi Tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan Triwulan II pada tahun berjalan dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pencapaian s/d Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 5 BELANJA DAERAH 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 69,808,787,430 5,259,666,000 7.53 10 Capaian Program : Cakupan Sarana Air bersih % 80.67 62.48 77.46 1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 69,808,787,430 5,259,666,000 7.53 10 Keluaran : Terlaksanya Pembangunan Sarana Air bersih bagi masyarakat Unit 833 108 8.16 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 69,711,579,930 5,222,216,000 7.49 10 Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun Unit 833 108 12.97 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 97,207,500 37,450,000 38.53 50 Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Orang 150 75 50 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 13,161,927,338 5,478,749,000 41.63 45 Capaian Program : persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin % 99.01 98.90 99.89 1.03.05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 13,161,927,338 5,478,749,000 41.63 45 Keluaran : Terlaksananya Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat Unit 1377 569 41.32 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 13,161,927,337.50 5,478,749,000 41.63 45 Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Rumah Tangga 1377 569 41.32 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 19,633,480,231 10,047,951,596 51.18 55 Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 40 40 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 374,553,750 86,774,000 23.17 25 Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dokumen 16 6 38 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 148,236,250 65,714,000 44.33 25 Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 8 2 25 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 155,667,500 15,880,000 10.20 50 Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen 4 2 50 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70,650,000 5,180,000 7.33 50 Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 4 2 50 1.04.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,188,232,047 8,111,692,255 53.41 50 Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan dokumen 4 2 50 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15,064,224,047 8,059,115,755 53.50 50 Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 77 77 100 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 124,008,000 52,576,500 42.40 50 Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dokumen 4 2 50 1.04.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 28,640,000 15,730,000 54.92 50 Keluaran : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah bulan 12 6 50 1.04.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 28,640,000 15,730,000 54.92 50 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 12 6 50 1.04.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 316,319,000 159,943,846 50.56 20 Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 301 184 61.13 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 95,040,000 47,413,846 49.89 35 Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket 3 1 33.33 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 221,279,000 112,530,000 50.85 50 Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 135 124 91.85 1.04.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1,829,727,150 1,242,190,250 67.89 32 Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah jenis 7 7 100 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 22,945,500 11,435,000 49.84 50 Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 4 2 50 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 755,023,400 575,319,408 76.20 75 Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 11 5 45 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31,051,400 30,405,000 97.92 100 Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 2 2 100 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 336,448,400 301,699,842 89.67 90 Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 11 5 45 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 268,940,950 226,506,000 84.22 85 Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 4 4 100 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 118,650,000 53,395,000 45.00 45 Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 2 2 100 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296,667,500 43,430,000 14.64 15 Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 2 2 100 1.04.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 203,591,400 197,855,000 97.18 Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis 1 1 100 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 203,591,400 197,855,000 97.18 Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 55 55 100 1.04.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 300,542,000 93,950,000 31.26 25 Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 3 2 67 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,162,000 9,900,000 65.29 50 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12 6 50 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,000,000 - - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 0 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279,380,000 84,050,000 30.08 25 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 6 50 1.04.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1,391,874,884 139,816,245 10.05 28 Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 3 2 66.67 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 714,084,884 113,291,245 15.87 38 Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 78 30 38.46 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76,500,000 26,525,000 34.67 31 Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 64 28 43.75 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 601,290,000 - - Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 3 0.00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1,051,672,000 832,958,900 79.20 Capaian Program : Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana % 100 100 100.00 Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen % 100 50 50.00 1.04.02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 354,857,000 163,750,000 46.15 45 Keluaran : Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen dokumen 4 2 50 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 354,857,000 163,750,000 46.15 45 Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus dokumen 4 2 50 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 500,000,000 500,000,000 100 100 Keluaran : Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah 7 7 100 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 500,000,000 500,000,000 100 100 Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit Rumah 7 7 100 1.04.02.2.05 PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS 196,815,000 43,200,000 21.95 20 Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Lokasi 5 5 100 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 196,815,000 43,200,000 21.95 20 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun laporan 5 5 100 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 42,237,200,693 10,548,809,000 24.98 Capaian Program : Persentase Rumah Layak Huni % 11.09 8.79 79.26 1.04.03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 42,237,200,693 10,548,809,000 24.98 Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni unit 1197 299 24.98 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 42,237,200,693 10,548,809,000 24.98 Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 1197 299 24.98 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 73,296,467,983 3,682,665,350 5.02 Capaian Program : Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar % 50.64 49.17 97.10 Persentase Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman tidak tertata % 100 1.04.05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 73,296,467,983 3,682,665,350 5.02 Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Lokasi 567 86 15.17 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 818,368,000 616,760,000 75.36 71 Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dokumen 7 5 71.43 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 17,583,746,000 2,550,385,000 14.50 Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian lokasi 212 86 40.57 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 54,449,869,983 157,275,500 0.29 Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Lokasi 355 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 444,484,000 358,244,850 80.60 75 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang laporan 30 7 23.33 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 116,123,246,490 79,330,418,888 68.32 46 Capaian Program : Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun % 35.4 16.15 45.61 2.10.10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA 116,123,246,490 79,330,418,888 68.32 46 Keluaran : Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum Bidang 57 26 46 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1,718,986,500 57,900,000 3.37 25 Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota laporan 4 1 25.0 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 364,156,650 248,640,000 68.28 Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya laporan 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 114,040,103,340 79,023,878,888 69.29 45 Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang 57 26 45.61 UPT PEMAKAMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11,793,191,668 6,826,508,080 57.89 15 Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun % 14.14 Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun % 14.14 1.04.05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 11,793,191,668 6,826,508,080 57.89 15 Keluaran : Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU asset Pemda Lokasi 72 39 54.17 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % REALISASI KEGIATAN FISIK (%) INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR CAPAIAN (%) 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 7,605,093,150 4,808,120,000 63.22 5 Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Lokasi 61 39 63.93 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 4,188,098,518 2,018,388,080 48.19 35 Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lokasi 11 UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3,497,663,590 1,497,595,487 42.82 25 Capaian Program : Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat % 100 69.7 70 1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,497,663,590 1,497,595,487 42.82 25 Keluaran : Terlaksananya layanan Pendistribusian air bersih bagi masyarakat liter 5,000,000 3,785,000 75.70 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3,497,663,590 1,497,595,487 42.82 25 Keluaran : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan unit 2 2 100 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6,261,028,304 2,556,358,400 40.83 40 Capaian Program : Prosentase kapasitas lumpur tinja % 1.06 0.71 66.82 1.03.05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,261,028,304 2,556,358,400 40.83 40 Keluaran : Terlakasananya layanan sedot lumpur tinja m3 2100 3225.5 153.60 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 2,858,841,900 1,267,735,100 44.34 45 Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 1100 569 51.73 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 3,402,186,404 1,288,623,300 37.88 40 Keluaran : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Unit 8 8 100 JUMLAH BELANJA DAERAH 356,864,665,726 126,061,680,701 35.32 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Dalam Peraturan Bupati nomor 102 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang N o. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Tar get NSP K Tar get IKK Target Indika tor lainny a Target Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 1 Rasio luas Kawasan Permukima n, Perumahan dan Pemakama n yang layak 0.943 3 0.945 5 0.945 7 0.945 3 0.945 5 0.945 7 100.2 2% 100% 100% 2 persentase permukima n kumuh 5.47 % 5.45 % 5.45 % 5.47 % 5.45 % 5.45 % 100% 100% 100% 3 Nilai AKIP Dinas Perumahan , Permukima n dan Pemakama n 79 79 79.5 66.8 79 79.5 84.56 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4 Cakupan Sarana Air Bersih 72.67 % 64.98 % 67.48 % 62.48 % 64.98 % 67.48 % 85.98 % 100% 100% 5 Persentase Terpenuhin ya Pelayanan Pendistribu sian Air Bersih Bagi 100% 100% 100% 179.4 0% 100% 100% 179% 100% 100% N o. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Tar get NSP K Tar get IKK Target Indika tor lainny a Target Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5 Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 96.61 % 99.01 % 99.12 % 98.89 % 99.01 % 99.12 % 102.3 6% 100% 100% 6 Persentase cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 0.140 % 1.063 % 1.695 % 0.521 % 1.063 % 1.695 % 372.1 4% 100% 100% PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 7 Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelengg araan, pendataan dan Perencanaa n Perumahan , rumah susun dan Apartemen 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 8 Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9 Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar 47.89 % 50.08 % 53.10 % 47.05 % 50.08 % 53.10 % 98.25 % 100.0 0% 100.0 0% 1 0 Persentase Peningkata n kualitas permukima n yang dibangun 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% 99.17 % 100.0 0% 100.0 0% 99.17 % 100.0 0% 100.0 0% PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 1 Persentase Rumah Layak Huni 97.11 % 97.22 % 97.33 % 97.11 % 97.22 % 97.33 % 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1 2 Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentinga n Umum 81.31 % 83.97 % 86.90 % 81.31 % 83.97 % 86.90 % 100.0 0% 100.0 0% 100.0 0% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 3 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah an 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan CAPAIAN SPM Keterangan (Rumus Perhitungan) 2024 2025 2026 Target (%) Capaian (%) Target (%) Perkiraan Capaian (%) Target (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 97.31 100 100 100 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari x 100 Jumlah warga negara daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi air pokok minum sehari-hari 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100 94.63 100 100 100 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik x 100Jumlah warga negara daerah Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengolahan air limbah domestik 3 Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 100 100 100 Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni 4 Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota 100 100 100 100 100 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangakat Daerah Beberapa permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. 1.Masih terdapatnya permukiman kumuh dan perumahan dengan PSU yang tidak memadai;
2. 2.Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak;
3. 3.Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk;
4. 4.Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh;
5. 5.Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil.
6. 6.Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan Limbah domestic dari permukiman dan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang. 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 463.373.270.206,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 195.373.270.206,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.000.325.060,00 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 56.325.043.460,00 [ Meningkatnya Fasilitas Air bersih bagi masyarakat ] Cakupan Sarana Air Bersih 67.48 56.325.043.460,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun 581 lokasi 56.325.043.460,00 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 581 Unit 56.231.369.660,00 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 93.673.800,00 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.675.281.600,00 [ Meningkatnya sanitasi layak dan aman ] Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 99,12 5.675.281.600,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit pengolahan setempat yang dibangun 560 unit 5.675.281.600,00 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 560 Rumah Tangga 5.675.281.600,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 133.372.945.146,00 1, 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.802.909.288,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 19.802.909.288,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 dokumen 486.665.000,00 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 140.473.000,00 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 167.064.000,00 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 179.128.000,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen adminstrasi keuangan 2 4 15.448.144.288,00 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/bulan 15.304.884.288,00 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 143.260.000,00 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 12 20.800.000,00 1.04.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 20.800.000,00 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 dokumen 192.400.000,00 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 212 Orang 192.400.000,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 dokumen 1.941.813.048,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.149.000,00 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 850.457.000,00 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 26.238.000,00 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 352.691.048,00 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 271.998.000,00 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 127.800.000,00 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 297.480.000,00 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32 unit 196.225.000,00 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 55 Unit 196.225.000,00 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 dokumen 301.300.000,00 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 16.000.000,00 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 279.300.000,00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3 dokumen 1.215.561.952,00 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 77 Unit 639.061.952,00 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 76.500.000,00 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 500.000.000,00 2, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.513.717.500,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana ] Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan. pendataan dan Perencanaan Perumahan. rumah susun dan Apartemen Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100 1.513.717.500,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 5 dokumen 577.409.500,00 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 4 Dokumen 477.409.500,00 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 100.000.000,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 550.000.000,00 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 550.000.000,00 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 Lokasi 386.308.000,00 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 Laporan 386.308.000,00 3, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 35.000.000.000,00 [ Meningkatnya hunian layak yang terhuni ] Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 97,33 35.000.000.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi 985 Unit Rumah 35.000.000.000,00 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 985 Unit Rumah 35.000.000.000,00 4, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 77.056.318.358,00 - - - 77.056.318.358,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan kawasan permukiman 568 Lokasi 77.056.318.358,00 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 7 Dokumen 838.462.000,00 [ Meningkatnya Prasarana sarana utilitas perumahan dan permukiman ] Persentase PSU dalam Asset Presentase Peningkatan Kualitas Permukiman Yang dibangun 100 53.10 77.056.318.358,00 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 20 Laporan 641.237.500,00 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 412 Lokasi 65.572.524.858,00 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 156 Lokasi 10.004.094.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 268.000.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 268.000.000.000,00 1, 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 268.000.000.000,00 - - - 268.000.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah realisasi pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum 11 ha 268.000.000.000,00 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 1.073.729.000,00 [ Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum ] Presentase Kebutuhan Luas Lahan Bagi Kepentingan umum 86.90 268.000.000.000,00 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1 Dokumen 137.644.350,00 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Dokumen 266.788.626.650,00 UPT PEMAKAMAN 5.800.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.800.000.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.800.000.000,00 1, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 5.800.000.000,00 [ Meningkatnya Prasarana sarana utilitas perumahan dan permukiman ] Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun Persentase sarana dan prasarana TPU yang terpelihara 100 5.800.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU asset Pemda 16 Lokasi 5.800.000.000,00 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5 Lokasi 1.100.000.000,00 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 11 Lokasi 4.700.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 8.320.707.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.320.707.300,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.320.707.300,00 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.320.707.300,00 [ Meningkatnya Fasilitas Air bersih bagi masyarakat ] Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 100 8.320.707.300,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendistribusian air bersih ke masyarakat 5000000 Liter 8.320.707.300,00 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 2 Unit 4.000.000.000,00 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 6.67 Liter/Detik 1.000.000.000,00 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 3.320.707.300,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 8.338.337.572,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.338.337.572,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.338.337.572,00 1, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.338.337.572,00 [ Meningkatnya sanitasi layak dan aman ] Persentase cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 1,695 8.338.337.572,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan sedot lumpur tinja terjadwal 14000 m3 8.338.337.572,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 7000 Rumah Tangga 3.300.000.000,00 1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4 Desa 50.000.000,00 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 50 M³/Hari 100.000.000,00 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 2 Unit 1.000.000.000,00 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 8 Unit 3.500.000.000,00 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 20 Orang 88.337.572,00 1.03.05.2.01.0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Penyeleng gara 100.000.000,00 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 1 Rumah Tangga 100.000.000,00 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 J U M L A H 485.832.315.078,00 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yangdiusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkanhasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang mengedepankan lima prioritas utama, yaitu: 1) PRIMA – Pemerintahan Inovatif, Maju dan Smart Efisiensi birokrasi lewat digitalisasi layanan, data terpadu, e-governance, command centre 2) PROSPEK – Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM yang Produktif Penguatan UMKM, ekonomi kreativitas, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan 3) TUNAS – Tunjang Layanan Dasar Berskala Merata Fokus pendidikan berkualitas dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. 4) SETARA – Percepatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dasar merata, transportasi, permukiman, layanan publik terpadu 5) SELARAS – Sinergi Lingkungan Hidup & Tata Kelola Berkelanjutan Integrasi pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, koordinasi OPD, tata kelola lingkungan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tangerang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (tiga) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan beberapa penyataan misi Kepala Daerah terpilih di atas, yaitu “Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang” serta sejalan dengan Kegiatan Prioritas SETARA dengan fokus : 1) Pembangunan Sarana Prasarana Dasar 2) Permukiman layak huni 3) Layanan Pemakaman Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang TUJUAN SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL TARGET CAPAIAN

(2)(3) (4) 2026 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan, permukiman dan pemakaman Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak Jumlah luas Kawasan Permukiman layak didapat dari Jumlah Luas Permukiman yang ditangani ditambah Jumlah Luas Kawasan Layak tahun tersebut 0,9457 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan, permukiman dan pemakaman persentase permukiman kumuh Jumlah Luas Permukiman Kumuh / Jumlah Luas Permukiman Total x 100 5,43 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Evaluasi AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang 79,50 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Evaluasi AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang 79,50 3.1 Program dan Kegiatan 3.1.1. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yaitu : Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman NO INDIKATOR SATUAN DEFINISI OPERASIONAL (RUMUSAN PERHITUNGAN) TARGET TAHUN 2026
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah tidak layak huni) % Jumlah Unit rumah tidak layak huni = 31.977 Jumlah total rumah kabupaten/kota = 1.107.551 2,67 2 Fasilitasi Hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak program pemerintah kabupaten/kota % Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan. 100 3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 HA di kab/kota yang didtangani % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 HA yang ditangani (HA) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 HA. 3,79 4 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bnecana kabupaten/kota % Jumlah rumah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani dikali 100. 100 5 Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah lumpur tinja yang telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di IPALD dibagi jumlah rumah di Kabupaten. 98,42 5 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota % Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Tangerang. 66,25 6 Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana, Utilitas) % Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah Kabuptaen / Kota (Hasil Pendataan Perumahan) 38,74 7 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas Umum % Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 100 3.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2026 Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Tangerang yang menitik beratkan pembangunan daerah tahun 2026 kepada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mencapai standar pelayanan minimal. Maka disusun rencana kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sebagai berikut : 1161 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 463.373.270.206, 00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 195.373.270.206, 00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.000.325.060,0 0 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 56.325.043.460,0 0 [ Meningkatnya Fasilitas Air bersih bagi masyarakat ] Cakupan Sarana Air Bersih 67.48 56.325.043.460,0 0 - - - - - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun 581 lokasi 56.325.043.460,0 0 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.03.03.2.01.00 22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 581 Unit 56.231.369.660,0 0 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK- BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 ekonomi biru 1.03.03.2.01.00 24 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 93.673.800,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH 5.675.281.600,00 [ Meningkatnya sanitasi layak dan aman ] Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 99,12 5.675.281.600,00 - - - - - - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah Unit pengolahan setempat yang dibangun 560 unit 5.675.281.600,00 Memantap k an sistem pertahana Mewujudk a n Pemerata an Pemban Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN 1164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 dalam Daerah Kabupaten/Kota n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah DAN PEMAKAMAN 1.03.05.2.01.00 44 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 560 Rumah Tangga 5.675.281.600,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK- BIDANG S ANITASI- PENUG ASAN Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru n Infrastrukt ur wilayah 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 133.372.945.146, 00 1, 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 19.802.909.288,0 0 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 19.802.909.288,0 0 - - - - - - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 dokumen 486.665.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 pe nyeludupa n . Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 140.473.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 4 Laporan 167.064.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 179.128.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 nyeludupa n . n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen adminstrasi keuangan 2 4 15.448.144.288,0 0 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/bula n 15.304.884.288,0 0 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 143.260.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 12 20.800.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.03.00 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 20.800.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 dokumen 192.400.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 212 Orang 192.400.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 dokumen 1.941.813.048,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.149.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 11 Paket 850.457.000,00 Kab. Tangerang , PENDAPATA N ASLI Memperku a t reformasi Mewujudk a n masyaraka DInas Perumahan, Permukiman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN 1174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tigaraksa, Tigaraksa DAERAH (PAD) politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien dan Pemakaman DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 26.238.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 judi, dan pe nyeludupa n . a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 352.691.048,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 271.998.000,00 Kab. Tangerang , PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, Mewujudk a n masyaraka t bermoral DInas Perumahan, Permukiman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN 1176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Tigaraksa, Tigaraksa hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien dan Pemakaman DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 127.800.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 pe nyeludupa n . Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 297.480.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32 unit 196.225.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.07.00 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 55 Unit 196.225.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 n . Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 dokumen 301.300.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 16.000.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 efektif,dan efesien 1.04.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 279.300.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3 dokumen 1.215.561.952,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 1.04.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 77 Unit 639.061.952,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 1.04.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 76.500.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 3 Unit 500.000.000,00 Kab. Tangerang , Tigaraksa, Tigaraksa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan Mewujudk a n masyaraka t bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi DInas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . birokrasi yang adaptif dan berintegrit a s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerinta h an yang efektif,dan efesien 2, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN 1.513.717.500,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana ] Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan. pendataan dan Perencanaan Perumahan. rumah susun dan Apartemen Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100 1.513.717.500,00 - - - - - - 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 5 dokumen 577.409.500,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.02.2.01.00 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 4 Dokumen 477.409.500,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.02.2.01.00 10 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 550.000.000,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.02.2.03.00 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 550.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 Lokasi 386.308.000,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.02.2.05.00 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 Laporan 386.308.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 ekonomi biru 3, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 35.000.000.000,0 0 [ Meningkatnya hunian layak yang terhuni ] Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 97,33 35.000.000.000,0 0 - - - - - - 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi 985 Unit Rumah 35.000.000.000,0 0 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.03.2.03.00 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 985 Unit Rumah 35.000.000.000,0 0 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 4, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 77.056.318.358,0 0 - - - 77.056.318.358,0 0 - - - - - - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan kawasan permukiman 568 Lokasi 77.056.318.358,0 0 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.05.2.01.00 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 7 Dokumen 838.462.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN [ Meningkatnya Prasarana sarana utilitas perumahan dan permukiman ] Persentase PSU dalam Asset Presentase Peningkatan Kualitas Permukiman Yang dibangun 100 53.10 77.056.318.358,0 0 - - - - - - 1192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 1.04.05.2.01.00 10 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 20 Laporan 641.237.500,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1.04.05.2.01.00 11 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 412 Lokasi 65.572.524.858,0 0 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.05.2.01.00 12 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 156 Lokasi 10.004.094.000,0 0 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 268.000.000.000, 00 1194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 268.000.000.000, 00 1, 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 268.000.000.000, 00 - - - 268.000.000.000, 00 - - - - - - 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah realisasi pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum 11 ha 268.000.000.000, 00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 2.10.10.2.01.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 1.073.729.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN [ Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum ] Presentase Kebutuhan Luas Lahan Bagi Kepentingan umum 86.90 268.000.000.000, 00 - - - - - - 2.10.10.2.01.00 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1 Dokumen 137.644.350,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 2.10.10.2.01.00 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Dokumen 266.788.626.650, 00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 1197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 UPT PEMAKAMAN 5.800.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.800.000.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.800.000.000,00 1, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 5.800.000.000,00 [ Meningkatnya Prasarana sarana utilitas perumahan dan permukiman ] Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun Persentase sarana dan prasarana TPU yang terpelihara 100 5.800.000.000,00 - - - - - - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU asset Pemda 16 Lokasi 5.800.000.000,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata Masyarakat Kabupaten Tangerang UPT PEMAKAMAN 1198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.04.05.2.01.00 08 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5 Lokasi 1.100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPT PEMAKAMAN 1.04.05.2.01.00 11 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang 11 Lokasi 4.700.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua PENDAPATA N ASLI Memantap k an sistem Mewujudk a n Pembang Masyarakat Kabupaten Tangerang UPT PEMAKAMAN 1199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Dilaksanakan Perbaikan Kecamata n, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 8.320.707.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.320.707.300,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.320.707.300,00 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA 8.320.707.300,00 1200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM [ Meningkatnya Fasilitas Air bersih bagi masyarakat ] Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 100 8.320.707.300,00 - - - - - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendistribusian air bersih ke masyarakat 5000000 Liter 8.320.707.300,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR BERSIH 1.03.03.2.01.00 22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 2 Unit 4.000.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR BERSIH 1201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.03.03.2.01.00 26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 6.67 Liter/Detik 1.000.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR BERSIH 1202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 hijau, dan ekonomi biru Infrastrukt ur wilayah 1.03.03.2.01.00 29 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 3.320.707.300,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR BERSIH UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 8.338.337.572,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.338.337.572,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.338.337.572,00 1203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH 8.338.337.572,00 [ Meningkatnya sanitasi layak dan aman ] Persentase cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 1,695 8.338.337.572,00 - - - - - - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan sedot lumpur tinja terjadwal 14000 m3 8.338.337.572,00 Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05.2.01.00 33 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 1204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 7000 Rumah Tangga 3.300.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05.2.01.00 34 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4 Desa 50.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.03.05.2.01.00 36 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 50 M³/Hari 100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05.2.01.00 37 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 2 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana Mewujudk a n Pemerata an Pemban Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR 1206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 n, Semua Kel/Desa n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah LIMBAH DOMESTIK 1.03.05.2.01.00 38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 8 Unit 3.500.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru n Infrastrukt ur wilayah 1.03.05.2.01.00 40 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 20 Orang 88.337.572,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05.2.01.00 43 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Penyeleng gara 100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah 1.03.05.2.01.00 44 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 1 Rumah Tangga 100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK 1209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 17 ekonomi biru 1.03.05.2.01.00 45 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memantap k an sistem pertahana n keamanan negara dan mendoron g kemandiri a n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mewujudk a n Pemerata an Pemban gunan Wilayah Yang Didukung I nfrastrukt ur Berkualita s Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbanguna n Infrastrukt ur wilayah Masyarakat Kabupaten Tangerang UPTD PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK J U M L A H 485.832.315.078, 00 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada BAB 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a.melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, direncanakan program dan kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2026 tidak akan jauh berbeda dengan program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2026 merupakan masih didominasi program/kegiatan yang sama. Namun demikian ada beberapa kegiatan tambahan yang akan diusulkan kembali sebagai kegiatan yang diprioritaskan pada Tahun 2026, karena waktu pengusulan untuk anggaran Tahun 2025 lalu belum dapat dialokasikan. Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2026 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.
2. 14.Satuan Polisi Pamong Praja Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Selain itu, RKPD juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyusun Renja Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan Renja tersebut merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Hal ini tentunya sejalan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Dalam konteks tersebut, Satpol PP Kabupaten Tangerang mempunyai 3 (tiga) tugas pokok utama yaitu, (1) penegakan Perda, (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta;

(3)perlindungan masyarakat. Hal ini paralel dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, “...dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat...”. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...” , dan dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat
(1)yang menyebutkan bahwa ”...Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal...” Untuk itu, dalam penyusunan Renja Tahun 2026, Satpol PP Kabupaten Tangerang berharap belanja daerah dapat diprioritas untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, khususnya berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dimana dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Selanjutnya, Renja Satpol PP Kabupaten Tangerang tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan di daerah. Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Kabupaten Tangerang. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah:
1. a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
3. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. d.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
6. f.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. g.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
8. h.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. i.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
13. m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
14. n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
16. a.Maksud Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang disusun dengan maksud untuk: 1) Memberikan Panduan Operasional: Menyediakan arah dan panduan operasional yang jelas bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun ke depan. 2) Menyelaraskan Kegiatan: Menyelaraskan kegiatan Satpol PP dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3) Mendukung Pengelolaan Sumber Daya: Mendukung pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan material Satpol PP secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 4) Mengukur Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang jelas sehingga memungkinkan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian hasil dan dampak dari pelaksanaan tugas Satpol PP.
17. b.Tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang bertujuan untuk: 1) Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. 2) Menegakkan Peraturan Daerah: Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) guna mewujudkan ketertiban hukum di masyarakat. 3) Mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Satpol PP kepada masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. 4) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparat: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat Satpol PP melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan pengembangan lainnya agar lebih profesional dalam menjalankan tugas. 5) Membangun Kerjasama dan Koordinasi: dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. p.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
19. q.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
20. r.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang; Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 6) Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran: Memastikan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan maksud dan tujuan yang jelas, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjadi alat manajemen yang efektif dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, serta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penyajian Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 44.228.955.467,00- dan Tahun 2025 setelah adanya efisiensi anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 35.484.232.298,00-. Berikut rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2024: Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d Triwulan II) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp44.228.955.467 Rp42.941.932.326 97,09% Rp35.484.232.298 Rp18.143.297.689 51,13% 1.05.01.2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp26.762.522.731 Rp26.278.590.400 98,19% Rp29.911.742.498 Rp15.190.225.789 50,78% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp820.396.290 Rp766.675.900 93,45% Rp526.574.375 Rp242.947.375 46,14% 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp320.269.090 Rp269.259.090 84,07% Rp219.240.425 Rp211.151.025 96,31% 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp55.945.000 Rp55.945.000 100,00% Rp36.660.000 Rp15.000.000 40,92% 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp13.196.000 Rp13.196.000 100,00% Rp6.660.000 Rp0 0,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Rp5.902.000 Rp5.902.000 100,00% Rp4.348.000 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp5.902.000 Rp5.902.000 100,00% Rp4.348.000 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp6.621.500 Rp6.621.500 100,00% Rp4.894.300 Rp4.894.300 100,00% 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp412.560.700 Rp409.850.310 99,34% Rp250.423.650 Rp11.902.050 4,75% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp14.719.803.553 Rp14.594.365.026 99,15% Rp18.484.981.457 Rp9.137.263.801 49,43% 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp14.406.176.553 Rp14.285.238.026 99,16% Rp18.350.610.507 Rp9.088.021.251 49,52% 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp76.875.900 Rp75.475.900 98,18% Rp37.729.850 Rp0 0,00% 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Rp236.751.100 Rp233.651.100 98,69% Rp96.641.100 Rp49.242.550 50,95% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp910.656.600 Rp900.555.000 98,89% Rp593.360.000 Rp558.153.000 94,07% 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp749.781.600 Rp739.680.000 98,65% Rp593.360.000 Rp558.153.000 94,07% 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp54.000.000 Rp54.000.000 100,00% Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp106.875.000 Rp106.875.000 100,00% Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp2.168.842.020 Rp2.007.004.574 92,54% Rp2.189.727.050 Rp1.241.260.113 56,69% 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp34.904.800 Rp34.738.000 99,52% Rp47.737.500 Rp43.854.663 91,87% 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp958.483.100 Rp943.274.600 98,41% Rp1.015.143.100 Rp569.991.950 56,15% 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp149.995.000 Rp148.908.200 99,28% Rp106.879.900 Rp62.428.700 58,41% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp81.285.500 Rp79.428.250 97,72% Rp87.439.500 Rp87.115.300 99,63% 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp101.051.620 Rp94.753.250 93,77% Rp185.302.050 Rp64.246.000 34,67% 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp47.328.000 Rp47.328.000 100,00% Rp152.640.000 Rp116.820.000 76,53% 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp266.000.000 Rp265.896.000 99,96% Rp376.170.000 Rp160.863.500 42,76% 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp529.794.000 Rp392.678.274 74,12% Rp218.415.000 Rp135.940.000 62,24% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp336.057.100 Rp301.000.000 89,57% Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp336.057.100 Rp301.000.000 89,57% Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp6.190.312.400 Rp6.189.815.000 99,99% Rp6.332.655.568 Rp3.290.361.500 51,96% 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp15.000.000 Rp15.000.000 100,00% Rp15.000.000 Rp7.500.000 50,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp28.800.000 Rp28.317.000 98,32% Rp46.800.000 Rp23.400.000 50,00% 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp6.146.512.400 Rp6.146.498.000 100,00% Rp6.270.855.568 Rp3.259.461.500 51,98% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.616.454.768 Rp1.519.174.900 93,98% Rp1.784.444.048 Rp720.240.000 40,36% 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp987.737.768 Rp929.596.900 94,11% Rp923.490.048 Rp401.486.000 43,47% 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp382.647.000 Rp357.648.000 93,47% Rp445.054.000 Rp265.004.000 59,54% 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp73.150.000 Rp61.957.000 84,70% Rp101.500.000 Rp53.750.000 52,96% 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp172.920.000 Rp169.973.000 98,30% Rp314.400.000 Rp0 0,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp17.466.432.736 Rp16.663.341.926 95,40% Rp5.572.489.800 Rp2.953.071.900 52,99% 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp16.470.707.026 Rp15.714.929.616 95,41% Rp5.202.469.200 Rp2.753.973.300 52,94% 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp4.570.642.330 Rp4.505.138.176 98,57% Rp856.960.550 Rp844.751.050 98,58% 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp8.252.161.396 Rp7.860.356.700 95,25% Rp116.580.000 Rp54.572.000 46,81% 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Rp850.687.200 Rp844.450.900 99,27% Rp604.363.650 Rp403.895.000 66,83% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.05.02.2.01.0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp885.953.590 Rp876.845.390 98,97% Rp37.927.450 Rp8.085.000 21,32% 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp50.977.600 Rp50.977.600 100,00% Rp131.305.150 Rp120.285.150 91,61% 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp447.839.550 Rp446.413.550 99,68% Rp1.612.357.000 Rp910.424.300 56,47% 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Rp1.174.133.860 Rp919.853.800 78,34% Rp844.864.400 Rp407.498.300 48,23% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Rp25.000.000 Rp0 0,00% Rp25.000.000 Rp0 0,00% 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp213.311.500 Rp210.893.500 98,87% Rp973.111.000 Rp4.462.500 0,46% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp557.906.600 Rp513.056.200 91,96% Rp222.350.150 Rp132.688.200 59,68% 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp0 Rp0 0,00% Rp44.709.850 Rp23.006.000 51,46% 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Rp117.309.200 Rp115.525.200 98,48% Rp47.840.100 Rp24.046.000 50,26% 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Rp440.597.400 Rp397.531.000 90,23% Rp129.800.200 Rp85.636.200 65,98% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 s.d Triwulan II PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Rp437.819.110 Rp435.356.110 99,44% Rp147.670.450 Rp66.410.400 44,97% 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Rp437.819.110 Rp435.356.110 99,44% Rp147.670.450 Rp66.410.400 44,97% TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Satuan Target Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(6+8) 11=(10/4) 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 500 100 100 100% 100 16,23 3,25% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 23 7 7 100% 7 1 4,35% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang lengkap dan akuntabel Dokumen 15 3 3 100% 3 0 0,00% 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang lengkap dan tertata Dokumen 18 3 3 100% 1 1 5,56% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik Dokumen 40 8 8 100% 8 2 5,00% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang lengkap dan sesuai prosedur Dokumen 2 1 1 100% 1 1 50,00% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penyediaan jasa Dokumen 15 3 3 100% 3 0 0,00% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Satuan Target Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(6+8) 11=(10/4) penunjang urusan pemerintahan daerah yang lengkap dan terdokumentasi 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang lengkap dan terdokumentasi Dokumen 20 4 4 100% 4 0 0,00% 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persen 500 100 100 100% 100 0,00 0% Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persen 500 100 100 100% 100 0,00 0% Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 500 100 100 100% 100 0,00 0% Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 500 100 100 100% 100 0,00 0% 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 20 5 5 100% 4 0 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pembinaan Linmas dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum Dokumen 19 3 3 100% 3 0 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur dalam Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 23 1 1 100% 2 0 0,00% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota Dokumen 10 2 2 100% 3 0 0,00% 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan PPNS Dokumen 9 1 1 100% 1 0 0,00% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Satuan Target Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(6+8) 11=(10/4) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG Analisis kinerja pelayanan Satpol PP sangat berkaitan erat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM menyediakan kerangka kerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Dengan mengevaluasi kinerja Satpol PP melalui indikator-indikator yang terkait dengan SPM, instansi ini dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan teknis SPM yang diterbitkan oleh kementerian terkait setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam praktiknya, Satpol PP harus terus memantau dan mengevaluasi kinerja mereka terhadap SPM untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Peningkatan koordinasi, penggunaan teknologi, pengembangan SDM, dan inovasi layanan adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mencapai dan melampaui SPM yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal ini, Satpol PP dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Pemenuhan SPM juga membantu Satpol PP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 2.3. TABEL 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang No SPM/ standar nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II) Tahun 2026 Tahun 2027 1 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum 100% 100% 100% 100% 62,39% 100% 100% 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:
1. a.Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. b.Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
3. c.Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. d.Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah- ubah;
5. e.SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS;
6. f.Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas;
7. g.Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada;
8. h.Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada;
9. i.Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada;
10. j.Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dilihat pada pemetaan permasalahan dalam memfasilitasi sasaran pembangunan daerah sebagai berikut; No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum Belum optimalnya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 Belum optimalnya penindakan atas gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Kurangnya personil Satpol PP dalam rangka penegakan PERDA dan PERKADA yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2 Belum optimalnya penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan Belum optimalnya pemberdayaan Satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah- ubah. 3 Kapasitas dan Kuantitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS yang masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya jumlah Personil PPNS SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS Belum optimalnya pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 4 Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Belum optimalnya sosialisasi Perda dan Perkada Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada 5 Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penunjang Administrasi Perkantoran Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, akan dilakukan:
  1. 1.Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tangerang, Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri;
  2. 2.Meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan dan pelatihan teknis tertentu kepada Jabatan Fungsional (Polisi Pamong Praja);
  3. 3.Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada melalui media sosial serta dalam penegakan Perda, Perkada dan Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kabupaten Tangerang;
  4. 4.Merumuskan Ratio kebutuhan SDM Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam Penegakan Perda;
  5. 5.Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
  6. 6.Optimalisasi pemberdayaan satlinmas dalam deteksi dini dan cegah dini serta dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan analisis kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek kinerja pelayanan, namun masih ada area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi yang lebih luas, dan peningkatan efektivitas penegakan Perda serta pengelolaan ketertiban umum. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kinerja pelayanan Satpol PP dapat semakin optimal dan memenuhi harapan masyarakat. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 44.916.646.600,00 34.851.573.367,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 44.916.646.600,00 34.851.573.367,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 44.916.646.600,00 34.851.573.367,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.866.646.600,00 29.859.787.667,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 33.866.646.600,00 - 100 29.859.787.667,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 431.733.600,00 4 Dokumen 476.483.000,00 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 97.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 140.174.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 88.110.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 88.110.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 13.598.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 13.598.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 9.487.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 121.830.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Laporan 258.054.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung 1 Dokumen 69.019.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Statistik Sektoral Daerah 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 9.236.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3 Dokumen 15.286.000.000,00 3 Dokumen 19.256.797.747,00 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/bulan 15.100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 127 Orang/bulan 19.081.597.747,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 80.240.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 116.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Laporan 94.960.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat 3 Dokumen 1.156.875.000,00 6 Dokumen 1.293.960.960,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daerah yang lengkap dan tertata 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 776.552.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 49.999.960,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 83.529.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 106.875.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84 Orang 383.880.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang 8 Dokumen 1.900.000.000 8 Dokumen 2.242.990.160,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lengkap dan terdokumentasi dengan baik 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 39.847.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 513.655.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 129.871.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 201.942.060,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 119.166.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, 4 Dokumen 100.640.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 637.790.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 600.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 500.079.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang lengkap dan sesuai prosedur 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang lengkap dan terdokumentasi 3 Dokumen 12.942.038.000,00 3 Dokumen 5.446.800.000,00 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 46.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.882.038.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 5.400.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang lengkap dan terdokumentasi 4 Dokumen 2.150.000.000 4 Dokumen 1.142.755.800,00 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 59 Unit 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51 Unit 808.786.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 59 Unit 750.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51 Unit 333.969.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.050.000.000 4.991.785.700,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan Linmas dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000.000 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4.156.456.520,00 [ Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat ] Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Linmas yang Terbina 100 5.400.000.000,00 - 100 1.000.453.500,00 - 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 1 Dokumen 3.200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 850.459.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 2.000.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 49.999.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 200.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 126 Orang 99.995.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [ Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS ] Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 1.375.000.000 - 100 812.949.640 - 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 76.734.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 272 Orang 1.325.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250 Orang 736.214.940,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [ Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum ] Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 100 3.225.000.000,00 - 100 2.343.053.380,00 - 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 304 laporan 1.700.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 laporan 1.002.904.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 60 Laporan 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 839.738.880,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 19.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 5 Unit 500.000.000,00 36 Unit 481.410.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [ Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100,00 750.000.000,00 - 100,00 459.725.480,00 - 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota 3 Dokumen 750.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 459.725.480,00 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 laporan 97.886.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 317.960.720,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 43.878.760,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [ Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS ] Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 300.000.000,00 - 100 375.603.700,00 - 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pembinaan PPNS dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP 1 Dokumen 300.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 375.603.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 300.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 375.603.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa J U M L A H 44.916.646.600,00 34.851.573.367,00 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan tahun 2025 untuk usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sebagai Penegak Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tidak mendapatkan usulan program atau Kegiatan dari Masyarakat/Stakeholders. Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi Kemendagri, di antaranya:
  7. 1.Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, serta stabilitas politik dalam negeri.
  8. 2.Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan.
  9. 3.Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui efektivitas desentralisasi, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dalam Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023–2026 menetapkan tujuan:
  10. 1.Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta koordinasi penanganan bencana kebakaran.
  11. 2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang ditetapkan antara lain:
  12. 1.Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  13. 2.Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran. Adapun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, ditetapkan visi: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Untuk mewujudkan visi tersebut, Satpol PP Kabupaten Tangerang memiliki kontribusi dalam mendukung Misi ke-1: . “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” Sesuai dengan misi tersebut, maka tujuan pembangunan daerah yang menjadi rujukan Satpol PP Kabupaten Tangerang adalah: . “Mewujudkan Birokasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif.” Serta sasaran strategis: . “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik” . Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tersebut, maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang diarahkan untuk:
  14. 1.Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  15. 2.Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  16. 3.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  17. 4.Mewujudkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang aman, tertib, dan berkelanjutan. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta citra negatif yang menerpa Satuan Polisi Pamong Praja, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam penegakan peraturan perundang-undangan serta kreatifitas dan inovasi dari pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk memanfaatkan teknologi dalam penyebarluasan informasi terkait peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
11. a.Tujuan 1) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
12. b.Sasaran 1) Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat; 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
13. c.Indikator 1) Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditangani; 2) Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dijabarkan kedalam 2 (dua) Program sebagai sarana strategi dalam pencapaian target. Adapun secara detail, Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2026 1 2 3 4 1 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditangani Persen 100% 2 Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah Nilai 80 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 didasarkan pada 2 (Dua) Program sebagai berikut:
14. a.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu: 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
15. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
16. b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
17. c.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
18. d.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
19. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
20. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
21. c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu:
22. a.Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
23. b.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
24. c.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
25. d.Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
26. e.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
27. f.Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan, yaitu :
28. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
29. b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
30. c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
31. d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
32. e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
33. f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
34. g.Fasilitasi Kunjungan Tamu;
35. h.Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD. 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :
36. a.Pengadaan Mebel. 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
37. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
38. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
39. c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
40. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
41. b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
42. c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
43. d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
44. b.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 (sembilan) Sub Kegiatan, yaitu:
45. a.Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
46. b.Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
47. c.Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
48. d.Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
49. e.Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
50. f.Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
51. g.Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
52. h.Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
53. i.Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah;
54. j.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
55. a.Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
56. b.Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
57. c.Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;
58. d.Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
59. e.Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
60. a.Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
61. b.Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. TABEL 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35.772.331.780,00 43.131.629.780,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.772.331.780,00 43.131.629.780,00 KEPALA SATUAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.772.331.780,00 43.131.629.780,00 KEPALA SATUAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 29.276.139.580,00 100 Persen 31.977.047.980,00 KEPALA SATUAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 834.923.500,00 7 Dokumen 424.733.600,00 SEKRETARIAT/ KEPALA SUB Umum Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 4 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 5.753.290.850,00 4 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 10.154.581.800,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.200.037.100,00 1 Dokumen 3.200.000.000,00 KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 199.990.000,00 1 Dokumen 2.000.000.000,00 KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 385 Orang 846.999.550,00 272 Orang 1.325.000.000,00 KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 83.987.450,00 161 Dokumen 100.000.000,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 181.805.150,00 1 Dokumen 200.000.000,00 KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 385 laporan 1.794.990.000,00 143 Kasus 1.793.299.800,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 83 Laporan 919.545.600,00 60 Kasus 1.000.000.000,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 25.000.000,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 360 Unit 500.936.000,00 5 Unit 511.282.000,00 KEPALA BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 3 Dokumen 451.340.900,00 3 Dokumen 750.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 130.840.650,00 1 Laporan 300.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 59.500.050,00 1 Laporan 150.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 261.000.200,00 1 Laporan 300.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas PPNS 1 Laporan 291.560.450,00 1 Dokumen 250.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 291.560.450,00 1 Laporan 250.000.000,00 KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN DAERAH
  1. 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, serta berkontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Seluruh perencanaan didasarkan pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kerangka anggaran yang realistis dan berbasis kinerja. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Dokumen ini juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, hasil analisis kebutuhan, serta prioritas pembangunan daerah khususnya dalam sub urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pendanaan dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan target kinerja dan pagu indikatif yang menggambarkan kebutuhan anggaran tahun berjalan. Rencana kerja dan pendanaan ini menjadi acuan penting dalam proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 34.851.573.367,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.851.573.367,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34.851.573.367,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.859.787.667,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 29.859.787.667,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 476.483.000,00 1.05.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 140.174.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 258.054.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.01. 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 69.019.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.01. 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 9.236.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 narkoba, judi, dan penyelundupan Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3 Dokumen 19.256.797.747,00 1.05.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 127 Orang/bula n 19.081.597.747,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 80.240.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 6 Laporan 94.960.000,00 Kab. Tangerang, PENDAPAT AN ASLI Memperkuat reformasi Mewujudkan masyarakat bermoral Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang lengkap dan tertata 6 Dokumen 1.293.960.960,00 1.05.01.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 776.552.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 49.999.960,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.05. 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 83.529.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 84 Orang 383.880.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik 8 Dokumen 2.242.990.160,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.847.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 narkoba, judi, dan penyelundupan Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 513.655.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 129.871.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 201.942.060,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 119.166.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 100.640.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 637.790.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Semua Kel/Desa serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 500.079.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang lengkap dan sesuai prosedur 0 Dokumen 0,00 1.05.01.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang lengkap dan terdokumentasi 3 Dokumen 5.446.800.000,00 1.05.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 46.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.400.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang lengkap dan terdokumentasi 4 Dokumen 1.142.755.800,00 1.05.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 51 Unit 808.786.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 333.969.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan penyelundupan 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.991.785.700,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan Linmas dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4.156.456.520,00 [ Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat ] Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Linmas yang Terbina 100 1.000.453.500,00 - 1.05.02.2.01. 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi 1 Dokumen 850.459.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota Semua Kel/Desa serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.02.2.01. 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 49.999.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.01. 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.01. 0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 126 Orang 99.995.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah [ Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS ] Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 812.949.640 - 1.05.02.2.01. 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 76.734.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.02.2.01. 0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 250 Orang 736.214.940,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah [ Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum ] Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 100 2.343.053.380,00 - 1.05.02.2.01. 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4 laporan 1.002.904.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.02.2.01. 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 4 Laporan 839.738.880,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.01. 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 19.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.01. 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban 36 Unit 481.410.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Umum yang Tersedia Semua Kel/Desa serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien [ Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100,00 459.725.480,00 - 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota 5 Dokumen 459.725.480,00 1.05.02.2.02. 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 laporan 97.886.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.02. 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.05.02.2.02. 0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.02. 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 317.960.720,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 1.05.02.2.02. 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 2 Laporan 43.878.760,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Semua Kel/Desa memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien [ Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS ] Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 375.603.700,00 - 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pembinaan PPNS dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP 2 Dokumen 375.603.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.02.2.03. 0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan penyelundupan 1.05.02.2.03. 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 375.603.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemerintahan Daerah J U M L A H 34.851.573.367,00
  2. 5.1. Kesimpulan dan Saran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Satpol PP. Dokumen ini disusun secara terarah, terpadu, dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renja ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, komitmen sumber daya, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan agar setiap tujuan dan sasaran dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya Renja ini, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dapat semakin adaptif, responsif, dan profesional dalam menghadapi dinamika masyarakat serta tantangan pembangunan daerah ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian penutup ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita.
  3. 15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, yang merupakan masa transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045. Dokumen ini juga mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta memperhatikan dinamika lokal dan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja. Bakesbangpol Kabupaten Tangerang memiliki mandat strategis dalam urusan pemerintahan umum, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, membina wawasan kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, serta menjaga harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama. Di tengah meningkatnya kompleksitas sosial dan tantangan ideologis di era digital, dibutuhkan perencanaan yang responsif dan antisipatif. Renja Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bakesbangpol Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini juga disusun dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan nyata di masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, toleran, dan berkarakter kebangsaan, serta memperkuat posisi Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. 1.2 Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya didasari landasan hukum sebagai berikut:
62. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
63. b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
64. c.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
65. d.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
66. e.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
67. f.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
68. g.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
69. h.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
70. i.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
71. j.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
72. k.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
73. l.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
74. m.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
75. n.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
76. o.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
77. p.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
78. q.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
79. r.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
80. s.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
81. t.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
82. u.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
83. v.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
84. w.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
85. x.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
86. y.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
87. z.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; aa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah; bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; jj. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; kk. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; ll. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; mm. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030; nn. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026; oo. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025; pp. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031; qq.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025; rr. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; ss. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang. tt. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional tahunan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renja ini merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan teknokratis dan partisipatif, serta sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang bertujuan untuk:
  1. 1.Merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis Bakesbangpol Kabupaten Tangerang yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional;
  2. 2.Menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan aspirasi masyarakat;
  3. 3.Menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan penganggaran yang berbasis kinerja;
  4. 4.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  5. 5.Mendorong terwujudnya stabilitas politik, harmoni sosial, serta ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Tangerang;
  6. 6.Menjamin keterpaduan perencanaan antar sektor dan antar level pemerintahan dalam rangka mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Tangerang;
  7. 7.Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol;
  8. 8.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
  9. 9.Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator- indikator sebagai berikut :
88. a.Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
89. b.lndikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapaI dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
90. c.lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah: Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 setelah APBD Tahun 2025 sebanyak 2 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program ,7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Bidang Nama Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang (Rp) % Sekretariat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.417.401.144 5.877.387.933 - 6.540.013.211 47,33 Bidang Ideologi PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.725.332.420 3.134.441.200 - 3.590.891.220 46,61 Bidang Ideologi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.152.080.500 669.006.500 -483.074.000 58,07 Bidang Poldagri PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 6.529.299.800 6.121.465.300 -407.834.500 93,75 Bidang Poldagri PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 827.196.500 566.524.200 -260.672.300 68,49 Bidang Wasnas PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.301.128.720 1.329.117.000 -972.011.720 57,76 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp 29.952.439.084, Rincian Anggaran Belanja Operasi Senilai Rp 8.513.777.327 dan belanja Modal Rp 161.699.100. Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah terserap Rp 17.697.942.133 atau 59,09 % dari APBD Tahun 2025, Adapun beberapa kegiatan fisik dan pengadaan barang serta konsultansi dilaksanakan pada Akhir Tahun 2025. Gambar 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun 2025 Terhadap hasil analisi Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 hingga disampaikan hal-hal sebagai berikut:
91. a.Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran Pada uraian ini terkait Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan APBD TA. 2025 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial pada yang dilaksanakan pada Triwulan IV. Untuk Ruang lingkup kelompok Penguatan Bela Negara belum tercapai target kinerja hal tersebut dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan karenakan jadwal masih pada akhir tahun.
92. b.Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran Pada uraian ini terkait Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran dalam hal indikator kinerja pada program/ kegiatan adalah:
  1. 1.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
93. c.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kesbangpol Kabupaten Tangerang adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tangerang, terdapat sejumlah target program yang telah dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja hingga tahun berjalan, masih terdapat beberapa kegiatan dalam program Renstra yang belum dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap pencapaian target strategis perangkat daerah, baik dari sisi output kegiatan maupun outcome yang diharapkan. Kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target, umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: • Terbatasnya ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; • Dinamika kebijakan nasional atau daerah yang memengaruhi prioritas kegiatan; • Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknis di lapangan; serta • Perubahan kebutuhan atau kondisi sosial-politik masyarakat yang tidak sepenuhnya terprediksi dalam perencanaan awal. Implikasi dari hal tersebut antara lain adalah tertundanya sebagian pencapaian sasaran strategis, perlunya penyesuaian target pada tahun berikutnya, serta potensi perlambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penyesuaian perencanaan dan penguatan koordinasi lintas sektor, agar target dalam sisa periode Renstra tetap dapat dikejar secara efektif dan akuntabel. 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesbangpol juga mencatatkan persentase 100% dalam pencegahan potensi kerawanan konflik sosial setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsi preventif terhadap potensi ancaman sosial, yang penting untuk menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya gesekan sosial. Nilai 100% ini mencerminkan upaya yang maksimal dan efektif dalam memitigasi faktor-faktor yang dapat memicu kerawanan sosial di tingkat daerah. Secara keseluruhan, kedua indikator ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kinerja Badan Kesbangpol, baik dari sisi kualitas pelayanan publik yang terus membaik, maupun dari sisi efektivitas program- program pencegahan yang telah berhasil dijalankan dengan sangat baik. Keterkaitan antara peningkatan nilai AKIP dan keberhasilan pencegahan konflik sosial mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang lebih baik. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bakesbangpol No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Meningkatkan Pencegahan Potensi Kerawanan Konflik Sosial Meningkatnya Pecegahan Potensi Kerawanan Konflik Sosial Persentase Pecegahan Potensi Kerawanan Konflik Sosial % 100% 100% 100% 100% 6,58 (Inde ks Harm oni) 2 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 65 68 70 72 74 Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang sesuai dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :
94. a.Faktor Pendorong
  1. 1.Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
  2. 2.Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivas kerja yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas, pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga memeberikan hasil yang optimal efektif dan efisien
95. b.Faktor Penghambat
  1. 1.Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai;
  2. 2.Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholder terkait;
  3. 3.Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional. 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tangerang merupakan bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di wilayah ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kesatuan bangsa, Bakesbangpol menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika sosial, politik, dan perubahan teknologi yang terus berkembang. Di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Tangerang yang meliputi beragam suku, agama, ras, dan budaya, peran Bakesbangpol menjadi sangat krusial untuk memastikan terwujudnya kedamaian, kerukunan, dan integrasi sosial yang kokoh. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ancaman-ancaman baru seperti penyebaran hoaks, radikalisasi, serta serangan siber, juga menjadi isu yang semakin mendesak untuk dihadapi secara serius. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat, yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap proses demokrasi. Isu-isu seperti konflik sosial, ketegangan politik, serta maraknya intoleransi dan radikalisasi di tingkat akar rumput memerlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subbab ini akan membahas secara mendalam isu-isu utama yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol, serta langkah- langkah strategis yang perlu diambil untuk menghadapinya. Dengan mengidentifikasi permasalahan, akar penyebab, dan isu-isu strategis yang muncul, diharapkan Bakesbangpol dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga kesatuan bangsa, stabilitas politik, dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang. Tabel 2.2 Isu-Isu Strategis Bakesbangpol Kabupaten Tangerang No Permasalahan Akar Masalah Isu Strategis 1 Tingginya Tingkat penyebaran Hoaks dan Disinformasi Kurangnya literasi media dan kesadaran tentang hoaks. Keterbatasan mekanisme untuk mendeteksi dan menangani hoaks. Penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial masyarakat, memperburuk polarisasi dan menciptakan ketegangan di kalangan publik. 2 Masih rendahnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Kurangnya kesadaran masyarakat. Minimnya saluran komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan aparat keamanan. Rendahnya kewaspadaan dini masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan atau gangguan lainnya. 3 Rendahnya partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula, kelompok muda, dan masyarakat marginal yang cenderung apatis terhadap pemilu dan pilkada Kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak pilih. Ketidakpercayaan terhadap proses politik. Kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik yang perlu ditingkatkan. 4 Konflik sosial yang terus berulang dapat berkembang menjadi kerusuhan jika tidak segera dikelola dengan baik. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penyelesaian konflik. Keterbatasan komunikasi antar kelompok. Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik Sosial yang Berkepanjangan 5 Minimnya Kesatuan Bangsa dan Nasionalisme di Tengah Masyarakat Multikultural. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman agama yang eksklusif. Tantangan dalam menjaga kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang multikultural. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini: Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14.507.527.850,0 0 100 Persen 14.507.527.850,0 0 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100,00 14.507.527.850,0 0 100,00 14.507.527.850,0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 1.529.923.100,00 100 persen 1.529.923.100,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 677.172.000,00 2 Dokumen 677.172.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 280.928.000,00 2 Laporan 280.928.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 478.349.100,00 2 Laporan 478.349.100,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 46.012.000,00 1 Dokumen 46.012.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 47.462.000,00 2 Data 47.462.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 8.443.712.102,00 100 persen 8.443.712.102,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bula n 8.235.832.102,00 51 Orang/bula n 8.235.832.102,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 207.880.000,00 2 Laporan 207.880.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 112.200.000,00 100 persen 112.200.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 112.200.000,00 2 Laporan 112.200.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 1.086.414.000,00 100 persen 1.086.414.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 922.014.000,00 3 Paket 922.014.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 164.400.000,00 51 Orang 164.400.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan 100 persen 1.227.745.400,00 100 persen 1.227.745.400,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 24.000.000,00 10 Paket 24.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 121.055.000,00 10 Paket 121.055.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 55.000.000,00 10 Paket 55.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 55.000.000,00 4 Paket 55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 88.000.000,00 1 Paket 88.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 18.000.000,00 1 Dokumen 18.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 177.600.000,00 2 Laporan 177.600.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 400.050.000,00 2 Laporan 400.050.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 90.000.000,00 2 Dokumen 90.000.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 199.040.400,00 2 Dokumen 199.040.400,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 972.131.248,00 100 persen 972.131.248,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 88.682.000,00 1 Laporan 88.682.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 883.449.248,00 1 Laporan 883.449.248,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.135.402.000,00 100 persen 1.135.402.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 743.120.000,00 5 Unit 743.120.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 122.282.000,00 8 Unit 122.282.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 35.000.000,00 40 Unit 35.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 235.000.000,00 1 Unit 235.000.000,00 2, PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Persen 8.875.740.000,00 2 Persen 8.875.740.000,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 8.875.740.000,00 2 8.875.740.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 Persen 8.875.740.000,00 100 Persen 8.875.740.000,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 2 Dokumen 51.360.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2000 Orang 6.029.555.000,00 2000 Orang 6.029.555.000,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 200 Orang 158.235.000,00 200 Orang 158.235.000,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 51.360.000,00 2 Laporan 51.360.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga 304.310.000,00 87 Keluarga 304.310.000,00 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 53.120.000,00 1 Dokumen 53.120.000,00 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 60 Orang 2.056.200.000,00 60 Orang 2.056.200.000,00 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 66.000.000,00 1 Dokumen 66.000.000,00 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 61.800.000,00 1 Dokumen 61.800.000,00 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 43.800.000,00 50 Orang 43.800.000,00 3, PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 8,61 Persen 8.622.355.500,00 8,61 Persen 8.622.355.500,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik 8,61 8.622.355.500,00 8,61 8.622.355.500,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 pada Kader Partai Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 Persen 8.622.355.500,00 100 Persen 8.622.355.500,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6.580.000,00 2 Dokumen 6.580.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang 8.362.559.500,00 700 Orang 8.362.559.500,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 227.158.000,00 200 Orang 227.158.000,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Laporan 26.058.000,00 2 Laporan 26.058.000,00 4, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,86 Persen 1.822.108.000,00 14,86 Persen 1.822.108.000,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,29 1.822.108.000,00 14,29 1.822.108.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan `100 Persen 1.822.108.000,00 `100 Persen 1.822.108.000,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6.418.000,00 2 Dokumen 6.418.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 1.341.690.000,00 400 Orang 1.341.690.000,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 442.800.000,00 200 Orang 442.800.000,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 31.200.000,00 2 Laporan 31.200.000,00 5, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 80 Persen 865.732.500,00 80 Persen 865.732.500,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi 80 865.732.500,00 80 865.732.500,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 Persen 865.732.500,00 100 Persen 865.732.500,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 2 Dokumen 51.360.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang 604.777.500,00 400 Orang 604.777.500,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 200 Orang 158.235.000,00 200 Orang 158.235.000,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 51.360.000,00 2 Laporan 51.360.000,00 6, PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 Persen 5.493.584.000,00 35 Persen 5.493.584.000,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 5.493.584.000,00 35 5.493.584.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 Persen 5.493.584.000,00 100 Persen 5.493.584.000,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 12.000.000,00 2 Dokumen 12.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 400 Orang 3.512.759.000,00 400 Orang 3.512.759.000,00 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp) Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 8 9 8 9 Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 491.051.000,00 200 Orang 491.051.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 521.194.000,00 2 Laporan 521.194.000,00 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 956.580.000,00 1 Dokumen 956.580.000,00 40.187.047.850,0 0 40.187.047.850,0 0 Sesuai dengan RKPD Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang memfokuskan arah kebijakan pada efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu, sedangkan program prioritas tetap menjadi fokus utama. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan masyaraka dan politik daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan dasar di bidang pemerintahan umum, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat serta organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan. 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tangerang secara aktif melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aspirasi kelembagaan, maupun masukan langsung dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan masyarakat yang masuk memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol, serta relevan dengan prioritas pembangunan daerah dalam bidang ideologi kebangsaan, ketahanan sosial budaya, kewaspadaan nasional, dan fasilitasi kehidupan politik. Selain itu, penelaahan juga mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, ketersediaan anggaran, serta sinergi antarprogram yang telah direncanakan. Melalui proses ini, Bakesbangpol berupaya menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan. Subbab ini menyajikan hasil penelaahan terhadap usulan-usulan masyarakat yang diterima, termasuk identifikasi usulan yang dapat diakomodasi dalam rencana kerja tahun berjalan maupun yang direkomendasikan untuk menjadi perhatian pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan, hasil telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini: Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2, PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Persen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 Persen Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2000 Orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 60 Orang Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 3, PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 8,61 Persen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 Persen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Laporan 4, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,86 Persen NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan `100 Persen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 5, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 80 Persen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 Persen Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang NO Program / Kegiatan / Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Besaran / Volume Catatan 1 3 4 8 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 6, PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 Persen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 Persen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 400 Orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen
  4. 1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  5. 2.Peraturan Gubernur Banten Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
  6. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
96. a.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
97. b.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
98. c.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
99. d.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
100. e.Mewujudkanpembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 2026 Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu Lima tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan beberapa pernyataan Visi dari Kabupaten Tangerang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING.” Adapun misi Kabupaten Tangerang dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:
  1. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
  2. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
  3. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
  4. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
  5. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
  6. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang berperan dalam mendukung misi ke IV, tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dan sasarannya adalah Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah No NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Awal 2024 Proyeksi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudn ya Karakter Masyaraka t yang Berbasis pada Nilai- Nilai Budaya dan Agama Meningkatnya Aktualitas Nilai- nilai Pancasila Dengan Semangat Nasionalisme Dalam Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis Indeks Harmoni Indeks 6,58 6,60 6,62 6,65 6,67 6,70 6,75 2 Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 74,00 74,3 0 74,6 0 74,9 0 75,2 0 75,5 0 75,8 0 3.3 Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tangerang Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun sebagai kelanjutan dari arah kebijakan Renstra 2025–2029. Fokus utama Renja tahun ini adalah meningkatnya aktualitas nilai- nilai pancasila dengan semangat nasionalisme dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada tujuan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam bidang pemerintahan umum telah diakomodir dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang pelaksanaannya dirancang secara bertahap selama lima tahun. Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14.507.527.850,00 - 15.725.558.317,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100,00 14.507.527.850,00 - - - 15.725.558.317,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 persen 1.529.923.100,00 - 1.207.195.000,00 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 677.172.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544.830.000,00 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 280.928.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 263.494.000,00 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 478.349.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 301.671.000,00 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 46.012.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47.600.000,00 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 47.462.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49.600.000,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 8.443.712.102,00 - 11.039.040.000,00 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 8.235.832.102,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11.000.000.000,00 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 207.880.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39.040.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 112.200.000,00 - 126.600.000,00 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 112.200.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 126.600.000,00 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 1.086.414.000,00 - 834.475.400,00 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 922.014.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 653.915.400,00 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 164.400.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 180.560.000,00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1.227.745.400,00 - 1.221.039.593,00 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 24.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.740.000,00 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 121.055.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 181.699.100,00 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 55.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.254.493,00 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 55.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59.802.000,00 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 88.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.284.000,00 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.000.000,00 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 177.600.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 133.554.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Semua Kel/Desa 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 400.050.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 360.656.000,00 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.050.000,00 8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 199.040.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 972.131.248,00 - 915.695.324,00 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 88.682.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58.160.700,00 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 883.449.248,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 857.534.624,00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 1.135.402.000,00 - 381.513.000,00 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 743.120.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 205.131.000,00 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 122.282.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 101.782.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 35.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39.600.000,00 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 235.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Persen 8.875.740.000,00 - 9.083.366.150,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 8.875.740.000,00 - - - 9.083.366.150,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 Persen 8.875.740.000,00 - 9.083.366.150,00 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.520.000,00 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2000 Orang 6.029.555.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.668.354.150,00 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 158.235.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112.582.000,00 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 51.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.520.000,00 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga 304.310.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.524.690.000,00 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 53.120.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59.552.000,00 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 60 Orang 2.056.200.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.428.421.000,00 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 66.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.250.000,00 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 61.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.797.000,00 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 43.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.680.000,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 8,61 Persen 8.622.355.500,00 - 7.103.916.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 8,61 8.622.355.500,00 - - - 7.103.916.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 Persen 8.622.355.500,00 - 7.103.916.000,00 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6.580.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.582.000,00 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang 8.362.559.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.793.697.700,00 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 227.158.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 277.579.600,00 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 2 Laporan 26.058.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.056.700,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,86 Persen 1.822.108.000,00 - 994.942.700,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,29 1.822.108.000,00 - - - 994.942.700,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan `100 Persen 1.822.108.000,00 - 994.942.700,00 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6.418.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.582.000,00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 400 Orang 1.341.690.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514.647.200,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 442.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442.724.800,00 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 31.200.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.988.700,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 80 Persen 865.732.500,00 - 2.376.132.000,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi 80 865.732.500,00 - - - 2.376.132.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 Persen 865.732.500,00 - 2.376.132.000,00 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.520.000,00 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang 604.777.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 815.126.000,00 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 200 Orang 158.235.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.526.966.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Semua Kel/Desa 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 51.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.520.000,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 Persen 5.493.584.000,00 - 3.488.616.000,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 5.493.584.000,00 - - - 3.488.616.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 Persen 5.493.584.000,00 - 3.488.616.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.560.000,00 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 400 Orang 3.512.759.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.756.437.000,00 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 200 Orang 491.051.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.912.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 521.194.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 275.537.000,00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 956.580.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.072.170.000,00 TOTAL 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 Subbab ini menyajikan rencana kerja tahunan beserta alokasi pendanaannya, yang disusun secara sistematis berdasarkan prioritas urusan pemerintahan umum, khususnya dalam bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya, kewaspadaan nasional, serta fasilitasi kehidupan politik. Penyusunan rencana kerja ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, dan sinergi dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan pendanaan yang terarah dan terukur, diharapkan pelaksanaan program Bakesbangpol dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Kabupaten Tangerang. Adapun rincian rencana kerja dan kebutuhan pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Tangerang untuk tahun perencanaan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan (Rancangan RKPD) Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 8 UNSUR PEMERINTAHA N UMUM 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.187.047.850,00 38.772.531.167,00 1, 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan - 100 Persen 14.507.527.850,00 - 15.725.558.317,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 14.507.527.850,00 - 15.725.558.317,00 8.01.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan - 100 persen 1.529.923.100,00 - 1.207.195.000,00 8.01.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 677.172.000,00 544.830.000,00 8.01.01 .2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 Laporan 280.928.000,00 263.494.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.01.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 478.349.100,00 301.671.000,00 8.01.01 .2.01.0 008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 46.012.000,00 47.600.000,00 8.01.01 .2.01.0 009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 47.462.000,00 49.600.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 8.443.712.102,00 - 11.039.040.000,00 8.01.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 8.235.832.102,00 11.000.000.000,00 8.01.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 2 Laporan 207.880.000,00 39.040.000,00 8.01.01 .2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah - 100 persen 112.200.000,00 - 126.600.000,00 8.01.01 .2.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan 2 Laporan 112.200.000,00 126.600.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Barang Milik Daerah pada SKPD 8.01.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya - 100 persen 1.086.414.000,00 - 834.475.400,00 8.01.01 .2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 922.014.000,00 653.915.400,00 8.01.01 .2.05.0 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 164.400.000,00 180.560.000,00 8.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 1.227.745.400,00 - 1.221.039.593,00 8.01.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 24.000.000,00 35.740.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 121.055.000,00 181.699.100,00 8.01.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 55.000.000,00 50.254.493 ,00 8.01.01 .2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 55.000.000,00 59.802.000 ,00 8.01.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 88.000.000,00 96.284.000 ,00 8.01.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000 ,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.01 .2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 177.600.000,00 133.554.000,00 8.01.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 400.050.000,00 360.656.000,00 8.01.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 90.000.000,00 85.050.000,00 8.01.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 199.040.400,00 200.000.000,00 8.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Jasa Penunjang - 100 persen 972.131.248,00 - 915.695.324,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Pemerintahan Daerah 8.01.01 .2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 88.682.000,00 58.160.700,00 8.01.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 883.449.248,00 857.534.624,00 8.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 persen 1.135.402.000,00 - 381.513.000,00 8.01.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 743.120.000,00 205.131.000,00 8.01.01 .2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 122.282.000,00 101.782.000,00 8.01.01 .2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 35.000.000,00 39.600.000,00 8.01.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 235.000.000,00 35.000.000,00 2, 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 2 Persen 8.875.740.000,00 - 9.083.366.150,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 9 0,09 1 2 8.875.740.000,00 - 9.083.366.150,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.02 .2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 100 Persen 8.875.740.000,00 - 9.083.366.150,00 8.01.02 .2.01.0 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 14.520.000,00 8.01.02 .2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 2000 Orang 6.029.555.000,00 4.668.354.150,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.02 .2.01.0 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 158.235.000,00 112.582.000,00 8.01.02 .2.01.0 005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 51.360.000,00 19.520.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.02 .2.01.0 006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga 304.310.000,00 1.524.690.000,00 8.01.02 .2.01.0 007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 53.120.000,00 59.552.000,00 8.01.02 .2.01.0 008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 60 Orang 2.056.200.000,00 2.428.421.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.02 .2.01.0 009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 66.000.000,00 150.250.000,00 8.01.02 .2.01.0 010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 61.800.000,00 54.797.000,00 8.01.02 .2.01.0 011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 43.800.000,00 50.680.000,00 3, 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik - 8,61 Persen 8.622.355.500,00 - 7.103.916.000,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada 8,61 8,61 8,61 8,61 8.622.355.500,00 - 7.103.916.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Kader Partai Politik 8.01.03 .2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - 100 Persen 8.622.355.500,00 - 7.103.916.000,00 8.01.03 .2.01.0 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 2 Dokumen 6.580.000,00 6.582.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 8.01.03 .2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang 8.362.559.500,00 6.793.697.700,00 8.01.03 .2.01.0 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di 200 Orang 227.158.000,00 277.579.600,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.03 .2.01.0 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 2 Laporan 26.058.000,00 26.056.700,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Situasi Politik di Daerah 4, 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif - 14,86 Persen 1.822.108.000,00 - 994.942.700,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 14,29 14,29 14,29 14,29 1.822.108.000,00 - 994.942.700,00 8.01.04 .2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - `100 Persen 1.822.108.000,00 - 994.942.700,00 8.01.04 .2.01.0 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 2 Dokumen 6.418.000,00 6.582.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 8.01.04 .2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 1.341.690.000,00 514.647.200,00 8.01.04 .2.01.0 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 200 Orang 442.800.000,00 442.724.800,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Ormas Asing di Daerah 8.01.04 .2.01.0 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 31.200.000,00 30.988.700,00 5, 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan - 80 Persen 865.732.500,00 - 2.376.132.000,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, Persentase Kebijakan di Bidang 80 80 80 80 865.732.500,00 - 2.376.132.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 dan budaya masyarakat ] Ketahanan Ekonomi 8.01.05 .2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 100 Persen 865.732.500,00 - 2.376.132.000,00 8.01.05 .2.01.0 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 51.360.000,00 14.520.000,00 8.01.05 .2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di 400 Orang 604.777.500,00 815.126.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8.01.05 .2.01.0 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 158.235.000,00 1.526.966.000,00 8.01.05 .2.01.0 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 2 Laporan 51.360.000,00 19.520.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 6, 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan - 35 Persen 5.493.584.000,00 - 3.488.616.000,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 35 35 35 35 5.493.584.000,00 - 3.488.616.000,00 8.01.06 .2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Optimalisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 100 Persen 5.493.584.000,00 - 3.488.616.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.06 .2.01.0 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 12.000.000,00 11.560.000,00 8.01.06 .2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 400 Orang 3.512.759.000,00 1.756.437.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.06 .2.01.0 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 491.051.000,00 372.912.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 8.01.06 .2.01.0 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 521.194.000,00 275.537.000,00 8.01.06 .2.01.0 006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 956.580.000,00 1.072.170.000,00 Melalui dokumen ini, Bakesbangpol Kabupaten Tangerang diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas politik, membangun harmoni sosial, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Renja ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 serta sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Pelaksanaannya memerlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun mitra strategis lainnya. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang aman, damai, dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. 16.Dinas Sosial Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pelayanan sosial di Kabupaten Tangerang. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2026, adalah:
  8. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  9. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  10. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  13. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
  14. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
  15. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  16. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
  17. 10.Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Invenrarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
  19. 12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
  20. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembar Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
  21. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
  22. 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 8). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2026 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. 1.3.2 TUJUAN Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :
  23. 1.Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
  24. 2.Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
  25. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tahun sebelumnya.
  26. 4.Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dengan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran dari indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025. Evaluasi Tahun 2025 dilaksanakan pada tahun berjalan dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 83,82 Persen 67,99 Persen 76,87 Persen 76,87 Persen 100,00% 100,00 Persen 100,00 Persen 119,30% 1.06.02.2.0 2 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 61 Dokumen 10 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 100,00% 20 Dokumen 36 Dokumen 59,02% Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 8,16 Persen 0,00 Persen 2,13 Persen 2,13 Persen 100,00% 1,70 Persen 3,83 Persen 46,94% 1.06.02.2.0 2.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 61 Dokumen 10 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 100,00% 20 Dokumen 36 Dokumen 59,02% 1.06.02.2.0 3 Pengembangan Potensi Sumber Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1742 Orang 1109 Orang 559 Orang 559 Orang 100,00% 1157 Orang 1716 Orang 98,51% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Hasil : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 80,48 Persen 67,99 Persen 74,73 Persen 74,73 Persen 100,00% 74,73 Persen 74,73 Persen 92,86% 1.06.02.2.0 3.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 930 Orang 350 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00% 368 Orang 668 Orang 71,83% 1.06.02.2.0 3.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 87 Orang 29 Orang 29 Orang 29 Orang 100,00% 29 Orang 58 Orang 66,67% 1.06.02.2.0 3.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 584 Keluarga 700 Keluarga 190 Keluarga 190 Keluarga 100,00% 700 Keluarga 890 Keluarga 152,40% 1.06.02.2.0 3.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya 135 Lembaga 30 Lembaga 40 Lembaga 40 Lembaga 100,00% 60 Lembaga 100 Lembaga 74,07% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.0 3.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Sertifikat NA 0 Sertifikat 0 Sertifikat 0,00% 3 Sertifikat 3 Sertifikat 50,00% 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100 Persen 0 Persen 33,33 Persen 3,33 Persen 10,00% 33,33 Persen 36,66 Persen 36,66% 1.06.03.2.0 1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 10 Orang 1 Orang 10,00% 10 Orang 11 Orang 36,67% Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak 100 Persen 0 Persen 33,33 Persen 3,33 Persen 10,00% 33,33 Persen 36,66 Persen 36,66% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 1.06.03.2.0 1.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 10 Orang 1 Orang 10,00% 10 Orang 11 Orang 36,67% 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 100 Persen 0,15 Persen 29,96 Persen 30,05 Persen 100,29% 36,11 Persen 66,16 Persen 66,16% 1.06.04.2.0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3964 Orang 680 Orang 1495 Orang 1500 Orang 100,33% 1836 Orang 3336 Orang 84,16% Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang 84,93 Persen 0,11 Persen 25,45 Persen 25,54 Persen 100,35% 31,26 Persen 56,80 Persen 66,88% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 mendapatkan rehabilitasi sosial 1.06.04.2.0 1.01 Penyediaan Permakanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1025 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00% 350 Orang 650 Orang 63,41% 1.06.04.2.0 1.02 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 900 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang 100,00% 350 Orang 600 Orang 66,67% 1.06.04.2.0 1.03 Penyediaan Alat Bantu Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 445 Orang 100 Orang 120 Orang 120 Orang 100,00% 350 Orang 470 Orang 105,62% 1.06.04.2.0 1.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 Orang 35 Orang 43 Orang 122,86% 93 Orang 136 Orang 113,33% 1.06.04.2.0 1.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 490 Orang 150 Orang 160 Orang 160 Orang 100,00% 160 Orang 320 Orang 65,31% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.0 1.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 310 Orang 130 Orang 90 Orang 90 Orang 100,00% 100 Orang 190 Orang 61,29% 1.06.04.2.0 1.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 0 Orang 70 Orang 70 Orang 100,00% 70 Orang 140 Orang 58,33% 1.06.04.2.0 1.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 445 Orang 0 Orang 145 Orang 145 Orang 100,00% 30 Orang 175 Orang 39,33% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.04.2.0 1.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 Orang 35 Orang 35 Orang 100,00% 35 Orang 70 Orang 58,33% 1.06.04.2.0 1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 359 Orang 100 Orang 119 Orang 116 Orang 97,48% 185 Orang 301 Orang 83,84% 1.06.04.2.0 1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 390 Orang 0 Orang 130 Orang 130 Orang 100,00% 72 Orang 202 Orang 51,79% 1.06.04.2.0 1.12 Pemberian Layanan Rujukan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 145 Orang 0 Orang 41 Orang 41 Orang 100,00% 41 Orang 82 Orang 56,55% 1.06.04.2.0 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 885 Orang 250 Orang 265 Orang 265 Orang 100,00% 285 Orang 550 Orang 62,15% Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan 15,07 Persen 0,04 Persen 4,51 Persen 4,51 Persen 100,00% 4,85 Persen 9,36 Persen 62,11% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 1.06.04.2.0 2.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 180 Orang 0 Orang 55 Orang 55 Orang 100,00% 55 Orang 110 Orang 61,11% 1.06.04.2.0 2.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 310 Orang 140 Orang 30 Orang 30 Orang 100,00% 128 Orang 158 Orang 50,97% 1.06.04.2.0 2.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 360 Orang 100 Orang 180 Orang 180 Orang 100,00% 72 Orang 252 Orang 70,00% 1.06.04.2.0 2.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 35 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% 30 Dokumen 40 Dokumen 114,29% 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 100 Persen 100 Persen 105,73 Persen 105,73% 100 Persen 103 Persen 102,87% 1.06.05.2.0 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang 523484 Orang 174340 Orang 327490 Orang 347690 Orang 106,17% 628850 Orang 976540 Orang 186,55% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan perlindungan jaminan sosial Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen 100 Persen 100 Persen 106 Persen 105,73% 100 Persen 103 Persen 102,87% 1.06.05.2.0 2.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 369900 Orang 123300 Orang 123300 Orang 142290 Orang 115,40% 123300 Orang 265590 Orang 71,80% 1.06.05.2.0 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 150000 Keluarga 50000 Orang 200000 Keluarga 200000 Keluarga 100,00% 50000 Keluarga 250000 Keluarga 166,67% 1.06.05.2.0 2.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3000 Keluarga 1000 Keluarga 4000 Keluarga 5097 Keluarga 127,43% 5150 Keluarga 10247 Keluarga 341,57% 1.06.05.2.0 2.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 584 Orang 40 Orang 190 Orang 303 Orang 159,47% 400 Orang 703 Orang 120,38% 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 1.06.06.2.0 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 3918 Orang 980 Orang 1195 Orang 1195 Orang 100,00% 1195 Orang 2390 Orang 61,00% Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 300 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 22,22% 1.06.06.2.0 1.01 Penyediaan Makanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1950 Orang 520 Orang 600 Orang 600 Orang 100,00% 3300 Orang 3900 Orang 200,00% 1.06.06.2.0 1.02 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1800 Orang 400 Orang 550 Orang 550 Orang 100,00% 650 Orang 1200 Orang 66,67% 1.06.06.2.0 1.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Unit 20 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00% 6 Unit 11 Unit 61,11% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.06.2.0 1.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 0 Orang 20 Orang 20 Orang 100,00% 65 Orang 85 Orang 113,33% 1.06.06.2.0 1.05 Pelayanan Dukungan Psikososial Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 40 Orang 20 Orang 20 Orang 100,00% 65 Orang 85 Orang 113,33% 1.06.06.2.0 2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 24 Item 7 Item 7 Item 7 Item 100,00% 7 Item 14 Item 58,33% Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.06.2.0 2.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 21 Kampung 7 Kampung 6 Kampung 6 Kampung 100,00% 6 Kampung 12 Kampung 57,14% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.06.2.0 2.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang 158 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 300 Orang 66,67% 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 90 Persen 80 Persen 80 Persen 80 Persen 100,00% 80 Persen 80 Persen 88,89% 1.06.07.2.0 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 42 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 100,00% 14 Dokumen 28 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.07.2.0 1.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 1.06.07.2.0 1.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 3 Makam 1 Makam 1 Makam 1 Makam 100,00% 1 Makam 2 Makam 66,67% 1.06.07.2.0 1.03 Pengamanan Taman Makam Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Dokumen 11 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% 11 Dokumen 21 Dokumen 70,00% Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100,00% 7 Dokumen 13 Dokumen 72,22% 1.06.01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 2 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00% 3 Laporan 6 Laporan 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.01.2.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 45 Dokumen 13 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100,00% 23 Dokumen 38 Dokumen 84,44% Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/B ulan 41 Orang/B ulan 45 Orang/B ulan 45 Orang/B ulan 100,00% 45 Orang/B ulan 90 Orang/B ulan 66,67% 1.06.01.2.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 6 Laporan 7 Laporan 233,33% 1.06.01.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 4 Laporan 5 Laporan 166,67% 1.06.01.2.0 2.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 1.06.01.2.0 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 8 Dokumen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Daerah pada Perangkat Daerah Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen 0 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 3.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 8 Dokumen 66,67% 1.06.01.2.0 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 2 Dokumen 4 Dokumen 66,67% Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 5.09 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 Paket 60 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00% 120 Paket 120 Paket 66,67% 1.06.01.2.0 5.02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100,00% 60 Orang 120 Orang 66,67% 1.06.01.2.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100,00% 7 Dokumen 14 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100,00% 100 Pesen 67 Persen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.06.01.2.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 33 Paket 5 Paket 8 Paket 8 Paket 100,00% 5 Paket 13 Paket 39,39% 1.06.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58 Paket 11 Paket 23 Paket 23 Paket 100,00% 29 Paket 52 Paket 89,66% 1.06.01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 100,00% 28 Paket 43 Paket 71,67% 1.06.01.2.0 6.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 135 Paket 39 Paket 40 Paket 40 Paket 100,00% 32 Paket 72 Paket 53,33% 1.06.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 32 Paket 6 Paket 7 Paket 7 Paket 100,00% 8 Paket 15 Paket 46,88% 1.06.01.2.0 6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 12 Dokumen 24 Dokumen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100,00% 100 Pesen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.0 9 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 12 Dokumen 24 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00% 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75 Unit 22 Unit 25 Unit 25 Unit 100,00% 46 Unit 71 Unit 94,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Catatan Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.06.01.2.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 38 Unit 40 Unit 40 Unit 100,00% 32 Unit 72 Unit 55,38% 1.06.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 2 Unit 66,67% Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Periode Tahun 2024-2026 serta masa transisi terhadap penyusunan Rancangan Akhir Renstra Periode 2025-2029 sehingga pada penyusunan Renja 2026 evaluasinya masih mengacu kepada Renstra Periode 2024-2025. Berdasarkan tabel diatas evaluasi pelaksanaan Renstra/Renja Tahun 2025 terhadap Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 -2029 masih terdapat kegiatan yang perkiran capaian kinerjanya dibawah 50% (*dilihat dari kolom 11) diantaranya :
  27. 1.Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal masih 36,66%. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. Solusi dari kegiatan ini yaitu dilakukan koordinasi tingkat lanjut dengan stakeholder terkait serta melakukan perubahan target maupun anggaran pada APBD-P;
  28. 2.Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial terdiri dari sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kinerjanya masih 39,33%. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. Solusi dari kegiatan ini yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan di ABPD-P;
  29. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyesuaian anggaran dan kebutuhan. Faktor penghabat lainnya yaitu :
101. a.Belum Optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Publik;
102. b.Belum optimalnya pengelolaan data penerima bantuan iurtan BPJS Ketenagakerjaan;
103. c.Adanya refocusing dan efisiensi belanja pada tahun berjalan. Rekomendasi lainya yaitu melakukan koordinasi secara insentif baik dengan lintas opd dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tersebut. Pelaksanaan Renstra/Renja Tahun 2024
  1. 1.Terdapat 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya : - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang perkiraan capaian kinerjanya dengan capaian 3,33% yang seharusnya 33,33% Fator yang mempengaruhi capaian kinerjanya tidak tercapai dari target kinerja yang telah direncanakan yaitu kegiatan dan sub kegiatan diatas merupakan kegiatan yang bersifat kasuistik dan sesuai kebutuhan.
  2. 2.Terdapat 2 (Dua) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan yang Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dianataranya : - Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian kinerja 30,05% atau setara 100,29% terdiri dari Kgiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. - Program Perilindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja 105,73% atau setara dengan 105,73% terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan tiga sub kegiatannya yaitu : • Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target awal 123300 Orang menjadi 142290 Orang dikarenakan terdapat beberapa operator mampu melebihi target verval. • Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga target awal 1000 KPM menjadi 4000 KPM dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan Ekstrim • Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat target awal 190 Orang menjadi 308 (Orang dengan harapan dapat menekan inflasi. Fator yang mempengaruhi capaian kinerjanya melebihi dari target kinerja yang telah direncanakan yaitu kegiatan dan sub kegiatan diatas merupakan kegiatan yang bersifat kasuistik dan sesuai kebutuhan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan sosial. Dalam Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
104. a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
105. b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
106. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
107. d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
108. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Semester I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 1 Persentase PPKS yang Berdaya 1,44% 1,69% 1,87% 1,48% 1.21% 1,87% INDIKATOR KINERJA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH 2 Nilai AKIP Dinas Sosial 83,10 83,30 83,50 88,90 88,90 (Nilai TA.2024) 83,50 3 Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 80% 85% 90% 80,00% 42.50% 90% STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN IKK 4 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,69% 100,00% 5 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,95% 100,00% 6 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,35% 100,00% √ √ √ No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Semester I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 7 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,88% 100,00% 8 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kenutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/Kota 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,21% 100,00% 9 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,02% 100,00% PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 11 Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 76,87% 80,35% 83,82% 76,87% 28.80% 83,82% PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN √ √ √ √ No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Semester I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 12 Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan 33,33% 33,33% 33,34% 3,33% 0,00% 33,34% PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 14 Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 29,96% 32,70% 37,33% 30,05% 15,49% 37,33% PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 16 Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100,00% 100,00% 100,00% 105,73% 42,19 % 100,00% PROGRAM PENANGANAN BENCANA 17 Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota 100% 100% 100% 100,00% 19,70% 100% PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 18 Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara 80,00% 85,00% 90,00% 80,00% 42,50% 90,00% No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Semester I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,03% 100,00% 2.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI SKPD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :
  1. 1.Masih rendahnya bantuan sosial dan terbatasnya akses permodalan bagi PPKS;
  2. 2.Belum optimalnya ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS ;
  3. 3.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PPKS;
  4. 4.Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan PPKS di Dinas Sosial ; Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia kabupaten tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Mencermati kondisi tersebut maka menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Isu strategis bagi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  5. 1.Perekonomian dan daya saing daerah, merupakan isu strategis RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta pemberdayaan masyarakat;
  6. 2.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, menjadi salah satu isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 karena Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan PPKS harus dipenuhi sertiap tahunnya agar Tujuan dari SPM bidang sosial ini sesuai dengan mutu pelayanan yang telah ditetapkan.
  7. 3.Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting, menjadi salah satu menjadi salah satu isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 karena isu strategis menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dimana perlunya dukungan dalam hal optimalisasi pengolahan data kemiskinan baik PPKS maupun data administrasi layanan PPKS lainnya.
  8. 4.Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menjadi salah satu menjadi salah satu isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 karena menggambarkan kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penetapan kinerja mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi berdaya di Kabupaten Tangerang yang diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengolahan data PPKS dan PSKS, terjaminnya perlindungan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PPKS di Kabupaten Tangerang. Selain empat isu tersebut, Isu-isu yang berkembang dan dikaitkan dengan Dinas Sosial seiring berjalannya waktu yaitu:
  9. 1.Data Kemiskinan / DTSEN
  10. 2.Penanggulangan Kemiskinan / Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
  11. 3.Penanganan Stunting Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam menangani isu-isu tersebut setra dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Kabupaten Tangerang merumuskan kebijakan-kebijakan strategis melalui 6 Program yaitu : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Penanganan Bencana; - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD; Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatifPerangkat Daerah, dipeperlukan penijauan kembali terhadap Rancangan Awal dengan Analisis kebutuhan sebagai bentuk dari proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 13.682.472.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 16.070.354.681 1.06.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 270.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Dokumen 325.000.000 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 1.06.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 160.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 39.050.000 1.06.01.2 .01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 17.330.000 1.06.01.2 .01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 22.665.000 1.06.01.2 .01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 19.120.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.06.01.2 .01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 24.455.000 1.06.01.2 .01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 45.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 61.112.000 1.06.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 65.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Laporan 45.143.000 1.06.01.2 .01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Dokumen 71.845.000 1.06.01.2 .01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 24.280.000 1.06.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 15 Dokumen 10.172.021.928 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 7 Dokumen 11.109.065.981 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 1.06.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bula n 10.048.021.928 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bu lan 10.984.065.981 1.06.01.2 .02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 52.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 66.086.000 1.06.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 52.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 46.282.000 1.06.01.2 .02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 20.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 12.632.000 1.06.01.2 .03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 4 Dokumen 12.895.104 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 6 Dokumen 17.760.000 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.06.01.2 .03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangerang Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 12.895.104 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 11.840.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.01.2 .03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 5.920.000 1.06.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 332.509.400 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 167.819.326 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 1.06.01.2 .05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 212.433.400 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 73.045.326 1.06.01.2 .05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 120.076.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 70 Orang 94.774.000 1.06.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 1.215.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 1.531.809.231 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 1.06.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 40.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 31.634.980 1.06.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 260.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 549.982.670 1.06.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah 30 Paket 45.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah 25 Paket 45.015.273 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tangga yang Disediakan Tangga yang Disediakan 1.06.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 110.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 119.300.358 1.06.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 40.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 49.225.950 1.06.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 120.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 105.000.000 1.06.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 600.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 631.650.000 1.06.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.371.210.000 Hasil : Persentase Unit Kendaraan yang disediakan 100 Persen 1.06.01.2 .07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.371.210.000 1.06.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Dokumen 1.070.045.568 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Dokumen 935.949.200 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 1.06.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 140.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 125.840.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 50.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 89.707.200 1.06.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 880.045.568 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 720.402.000 1.06.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 610.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 592.210.250 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.06.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 46 Unit 450.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 411.481.760 1.06.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 60.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 58.650.000 1.06.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 122.078.490 1.06.01.2 .13 Penataan Organisasi Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penataan Organisasi 1 Laporan 19.530.693 Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik 100 Persen RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.01.2 .13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 19.530.693 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 100 Persen 3.500.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 83,71 persen 4.983.548.620 1.06.02.2 .02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 50.000.000 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 27.939.500 Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 2,60 Persen Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 18,12 Persen 1.06.02.2 .02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 50.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 27.939.500 1.06.02.2 .03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 882 PSKS 3.450.000.000 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 946 PSKS 4.955.609.120 Hasil : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 91,37 Persen Hasil : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 65,59 Persen 1.06.02.2 .03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 30 Lembaga 90.000.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 65 Lembaga 777.110.760 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2 .03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 50.000.000 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 47.376.800 1.06.02.2 .03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 349 Orang 710.000.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 379 Orang 881.249.900 1.06.02.2 .03.0015 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 500 Orang 2.600.000.000 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 500 Orang 3.250.006.000 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Kab. Tangerang Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 33,34 Pesen 20.000.000 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani 100 persen 3.710.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.03.2 .01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 20.000.000 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.710.000 Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 33,34 Pesen Hasil : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani 100 persen 1.06.03.2 .01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 20.000.000 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.710.000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 33,67 Persen 2.060.000.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen 2.476.290.000 Capaian Program : Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Capaian Program : Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen Capaian Program : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen Capaian Program : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar HIV/ADIS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya 18.19 Persen 1.06.04.2 .01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1764 Orang 1.805.000.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1592 Orang 2.277.432.000 Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial 30,00 Persen Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial 100 persen 1.06.04.2 .01.0001 Penyediaan Permakanan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 380.000.000 Penyediaan Permakanan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 471.894.500 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.04.2 .01.0002 Penyediaan Sandang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 200.000.000 Penyediaan Sandang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 316.979.000 1.06.04.2 .01.0003 Penyediaan Alat Bantu Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 350.000.000 Penyediaan Alat Bantu Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 370.929.000 1.06.04.2 .01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 105 Orang 210.000.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 105 Orang 226.714.000 1.06.04.2 .01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 180.000.000 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 323.582.000 1.06.04.2 .01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 30 Orang 30.000.000 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 30 Orang 25.220.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2 .01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 20.000.000 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 27.553.940 1.06.04.2 .01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 150.000.000 Pemberian Layanan Kedaruratan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 116.904.800 1.06.04.2 .01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 84 Orang 40.000.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Orang 35.050.000 1.06.04.2 .01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 25.000.000 Pemberian Layanan Rujukan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 8.074.000 1.06.04.2 .01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 20.000.000 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 9.554.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2 .01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 100.000.000 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 108.397.750 1.06.04.2 .01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 100.000.000 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 236.579.010 1.06.04.2 .02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 214 Orang 255.000.000 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 132 Orang 198.858.000 Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 3,67 Persen Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 100 Persen 1.06.04.2 .02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 150.000.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 138.294.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.04.2 .02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 84 Orang 75.000.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Orang 35.270.000 1.06.04.2 .02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Dokumen 30.000.000 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Dokumen 25.294.000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 48.520.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase Pemenuhan Anak-anak yang Dijangkau dan Dipelihara 100 persen 50.150.000.000 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 37,74 Persen Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 55,72 Persen 1.06.05.2 .01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau dan Dipelihara 10 Orang 100.000.000 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau dan Dipelihara 10 Orang 103.500.000 Hasil : Presentase Pemenuhan Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau dan Dipelihara 100 Persen Hasil : Presentase Pemenuhan Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau dan Dipelihara 100 persen 1.06.05.2 .01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.05.2 .01.0002 Rujukan Anak- Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 Rujukan Anak- Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 1.06.05.2 .01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000 1.06.05.2 .01.0004 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi 10 Orang 25.000.000 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi 10 Orang 28.500.000 1.06.05.2 .02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 369.062 Orang 48.420.000.000 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 650000 Orang 50.046.500.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen 1.06.05.2 .02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 123300 Orang 1.200.000.000 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 123300 Orang 1.669.849.400 1.06.05.2 .02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 250 Orang 650.000.000 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 800 Orang 2.209.910.000 1.06.05.2 .02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan 5500 Orang 6.000.000.000 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan 1000 Orang 5.749.816.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.05.2 .02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Usulan 250.000.000 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Usulan 253.847.000 1.06.05.2 .02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota 240000 Orang 40.320.000.000 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000 Orang 40.163.077.600 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 100 877.528.000 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 persen 1.275.000.000 1.06.06.2 .01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 1417 Orang 617.000.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 1400 Orang 1.099.694.000 Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 100 Persen Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 1.06.06.2 .01.0001 Penyediaan Makanan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 1400 Orang 300.000.000 Penyediaan Makanan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 1400 Orang 443.850.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.06.2 .01.0002 Penyediaan Sandang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 750 Orang 262.000.000 Penyediaan Sandang Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 750 Orang 424.950.000 1.06.06.2 .01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 20.000.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 51.639.000 1.06.06.2 .01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 15.000.000 Pelayanan Dukungan Psikososial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 6.605.000 1.06.06.2 .01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 20.000.000 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 172.650.000 1.06.06.2 .02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 9 Item 260.528.000 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 7 Item 175.306.000 Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.06.2 .02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kampung 185.528.000 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kampung 78.204.000 1.06.06.2 .02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 75.000.000 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 97.102.000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 100 480.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Kab. Tangerang Capaian Program : Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik 100 persen 570.057.600 1.06.07.2 .01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 480.000.000 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 570.057.600 Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 100 Persen Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 100 persen 1.06.07.2 .01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 314.323.400 1.06.07.2 .01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 240.000.000 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 219.427.000 RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Rekeni ng' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.07.2 .01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 40.000.000 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 36.307.200 UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100 Persen 560.000.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100 persen 560.000.000 1.06.04.2 .01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1858 Orang 560.000.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 170 Orang 560.000.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100 persen Hasil : Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100 persen 1.06.04.2 .01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Orang 560.000.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab. Tangerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Orang 560.000.000 TOTAL ANGGARAN 69.700.000.000 TOTAL ANGGARAN 76.088.960.981 Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan dengan rancangan awal RKPD diantaranya sebagai berikut :
  12. 1.Rancangan Awal Renja 2026 masih mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sementara hasil analisa Kebutuhan sudah mengacu kepada Rancangan Akhir Renstra 2025-2029;
  13. 2.Total pagu indikatif pada rancangan awal RKPD disebutkan sebanyak Rp.69,700,000,000,- (Enam Puluh Sembilan Miliyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sedangan hasil analisa kebutuhan sebesar Rp. 76,088,960,981 ,- (Tujuh Puluh Enam Miliyar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) hal tersebut terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang merupakan mandatory atau prioritas daerah seperti pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrim, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan lain-lain;
  14. 3.Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan tambahan diantaranya : • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipergunakan untuk pengadaan kendaraan khusus yaitu mobil dapur umum; • Kegiatan Penataan Organisasi dengan 1 (satu) sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan publik; • 7 Sub Kegiatan tambahan lainnya merupakan penyesuaian dari sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra 2025-2029 diantaranya yaitu : 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 7) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  15. 4.Pada Program pemberdayaan sosial terjadi perubahan pada indikator serta target dimana pada rancangan awal indikator pada program ini yaitu “Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial” dengan target 100% sedangkan pada rancangan akhir berubah menjadi “Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial” dengan target 83,71% hal tersebut terjadi karena adanyan intruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
  16. 5.Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan juga terjadi perubahan target dan indikator yang mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, dan terhadap sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal terjadi perubahan yang signifikan dimana pada rancangan awal ditargetkan 10 orang pada rancangan akhir ditargetkan hanya 2 orang hal tersebut terjadi dikarenakan hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebalumnya dimana kegiatan ini bersifat kasuistik;
  17. 6.Pada Program – Program lainnya juga terjadi perubahan target dan indikator yang mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025- 2029 meskipun hanya 5 (lima) indikator program yang dapat diakomodir oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, kemudian pada target kegiatan dan sub kegiatannya menyesuaikan dengan target pada Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disusun; 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuanPeraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja PerangkatDaerah. Dinas Sosial sebagai pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda selaku Pelaksana Perencanaan di tingkat Kabupaten agar pelaksana kegiatan bisa terarah dan terukur untuk mencapai program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya telah diusulkan melalui forum perangkat daerah dan juga melalui Sistem Informasi Pemerintah Derah Republik Indonesia (SIPD-RI). Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut: Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 N o Proram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota LKSA AL JAUHARATUN NAQIYAH / Jl. KH. SUHAIMI KP. MERAPIT Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 100.000.000 / 1 Lembaga Hibah LKSLU NURUNNISA / Jl. Raya Kronjo Km. 05 Kp. Cimentul RT. 012 RW. 003 Rp. 100.000.000 / 1 Lembaga Hibah LKSA SIROJUL ATHFAL / KP. CILABAN Rp. 100.000.000 / 1 Lembaga Hibah LKSA ALYATAMA /Jl Raya Kresek Km 08 Patrasana Kresek Rp. 100.000.000 / 1 Lembaga Hibah 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sebagai berikut: TEMA PEMBANGUNAN: Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif PRIORITAS NASIONAL: PRIORITAS 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); PRIORITAS 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; PRIORITAS 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi; PRIORITAS 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas; PRIORITAS 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; PRIORITAS 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; PRIORITAS 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan; PRIORITAS 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Kebijakan Provinsi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, sebagai berikut : TEMA PEMBANGUNAN: “Efisiensi Anggaran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan.” PRIORITAS PROVINSI :
  18. 1.Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial;
  19. 2.Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas;
  20. 3.Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana;
  21. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
  22. 5.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif. Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mendukung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi terutama pada Prioritas Nasional (PN) 4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas”, Prioritas Nasional (PN) 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” serta Prioritas Nasional (PN) 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan maka dukungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pencapaian arah kebijakan nasional adalah melakukan Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim Melalui Graduasi. Pada RKPD Provinsi Banten Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masuk kedalam Prioritas 5 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif”, maka dukungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pencapaian arah kebijakan Provinsi tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah urusan sosial yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Keterkaitan Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional dapat diliat pada tabel berikut ini : Tabel. 3.1 Interkoneksi Prioritas Daerah, Provinsi Banten, Prioritas Nasional dengan Program dan Kegiatan Pada Dinas Sosial N o Arah Kebijakan Nasional Asta Cita / Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Program Perangkat Daerah 1 Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi PN. 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Sosial N o Arah Kebijakan Nasional Asta Cita / Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Program Perangkat Daerah Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial PN.6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial PN. 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Semua OPD 3.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Biroksi menetapkan tujuan Renja Tahun 2026 yaitu : “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif” Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1(satu) tahun kedepan. Rencana Kerja disajikan bersama Indikator Kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga Rencana Kerja merupakan rincian yang sitematis dari program yang akan dilaksanakan dengan diukur oleh Indikator Kinerja. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tangerang No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2026 Program Pendukung 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial Nilai IKESOS Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP). 59 Indeks
  23. 1.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
  24. 2.PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
  25. 3.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
  26. 4.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  27. 5.PROGRAM PENANGANAN BENCANA
  28. 6.PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Meningkatnya PPKS yang berdaya Persentase PPKS yang Berdaya (%) Persentase PPKS yang Berdaya = Jumlah PPKS yang Berdaya / Jumlah PPKS x 100% * PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1 s.d Desil 2. (Sumber data : P3KE/DTKS) 1,22 Persen Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Nilai AKIP Dinas Sosial 83.50 Nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD). Kegiatan merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan disajikan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja yang relevan, sehingga Rencana Kerja merupakan rincian yang sitematis dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). 3.3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu : Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU ) Dinas Sosial No Sasaran Indikator Kinerja Utama Definisi Operasional Satuan Target 2026 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya PPKS yang berdaya Persentase PPKS yang Berdaya Persentase PPKS yang Berdaya = Jumlah PPKS yang Berdaya / Jumlah PPKS x 100% * PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1 s.d Desil 2. (Sumber data : P3KE/DTKS) Persen 1,22% 3.3.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2026 Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Tangerang yang menitik beratkan pembangunan daerah tahun 2026 kepada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mencapai standar pelayanan minimal. Maka disusun rencana kinerja Tahun 2026 Dinas Sosial sebagai berikut : Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DINAS SOSIAL 75.528.960.901,00 174.189.199.104,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 75.528.960.901,00 174.189.199.104,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 75.528.960.901,00 174.189.199.104,00 1, 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 16.070.354.681,00 100 Persen 117.276.671.104,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Dokumen 325.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 14 Dokumen 485.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 39.050.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila Pegawai 4 Dokumen 160.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Semua Kel/Desa serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 17.330.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 22.665.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang Pegawai 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan Penyeludupan. . adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.120.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 24.455.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Pegawai 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 efektif,dan efesien 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 61.112.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 2 Laporan 45.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 45.143.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 2 Laporan 65.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung 1 Dokumen 71.845.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila Pegawai 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Statistik Sektoral Daerah Semua Kel/Desa serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 24.280.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 1 Data 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 7 Dokumen 11.109.065.981,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan Pegawai 7 Dokumen 113.124.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyeludupan. . berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 10.984.065.981,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 50 Orang/bulan 113.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 66.086.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Pegawai 1 Laporan 52.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 efektif,dan efesien 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 46.282.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 4 Laporan 52.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 12.632.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 6 Dokumen 17.760.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan Pegawai 6 Dokumen 18.395.104,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 11.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 4 Dokumen 12.895.104,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 5.920.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan Pegawai 2 Laporan 5.500.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 167.819.326,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 2 Dokumen 179.276.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 73.045.326,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 70 Paket 59.200.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 70 Orang 94.774.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 70 Orang 120.076.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 1.531.809.231,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 7 Dokumen 1.590.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 31.634.980,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Pegawai 15 Paket 40.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 549.982.670,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 22 Paket 500.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 45.015.273,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Pegawai 25 Paket 50.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyeludupan. . Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 119.300.358,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 50 Paket 120.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 49.225.950,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 15 Paket 40.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 105.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Laporan 140.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 631.650.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Laporan 700.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.371.210.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan Pegawai 0 Unit 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.371.210.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 0 Unit 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Dokumen 935.949.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Pegawai 12 Dokumen 1.090.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 125.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Laporan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 89.707.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Laporan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 720.402.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Laporan 890.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 592.210.250,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 12 Dokumen 770.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 411.481.760,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan Pegawai 18 Unit 500.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 58.650.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pegawai 40 Unit 70.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 122.078.490,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Pegawai 1 Unit 200.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Laporan Hasil Penataan Organisasi 1 Laporan 19.530.693,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien pegawai 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 19.530.693,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. . Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien pegawai 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 2, 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat 83.71 persen 4.983.548.620,00 88.88 persen 3.560.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 27.939.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PSKS 35 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25 Dokumen 27.939.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PSKS 35 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 946 PSKS 4.955.609.120,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 946 PSKS 3.510.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Lembaga 777.110.760,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 65 Lembaga 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 47.376.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 2 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 379 Orang 881.115.560,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 479 Orang 770.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0015 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 500 Orang 3.250.006.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 500 Orang 2.600.000.000,00 DINAS SOSIAL 3, 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani 100 persen 3.710.000,00 100 persen 50.000.000,00 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.710.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 2 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan pen yandang disabilitas. 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.710.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 2 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 4, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen 2.476.290.000,00 100 persen 2.985.000.000,00 Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen 100 persen Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen 100 persen Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 persen 100 persen Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar HIV/AIDS dan 18.19 persen 23.36 persen NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NAPZA yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1592 Orang 2.277.432.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 1672 Orang 2.655.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 471.894.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 375 Orang 400.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 316.979.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 375 Orang 270.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 370.929.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 180 Orang 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 105 Orang 226.714.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 105 Orang 210.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 323.582.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 130 Orang 260.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 25.220.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 30 Orang 530.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 27.553.940,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n pemerata an dan kete rpaduan Pe mbangunan Infrastrukt ur wilayah PPKS 40 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 116.904.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 135 Orang 220.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Orang 35.050.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 72 Orang 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 8.074.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 35 Orang 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 9.554.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 70 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 108.397.750,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 75 Orang 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial 50 Orang 236.579.010,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 50 Orang 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban 132 Orang 198.858.000,00 Memperkua t pembangu nan Mewujudka n Sumber Daya PPKS 137 Orang 330.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 138.294.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 55 Orang 220.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi 72 Orang 35.270.000,00 Kab. Tangerang, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya Mewujudka n Sumber Daya Manusia PPKS 72 Orang 80.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Dokumen 25.294.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 10 Dokumen 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 5, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Pemenuhan Anak-anak yang Dijangkau dan Dipelihara 100 persen 50.150.000.000,00 100 persen 48.590.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 37.74 persen 48.31 persen Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 55.72 persen 59.15 persen 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau dan Dipelihara 10 Orang 103.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Anak Terlantar 15 Orang 120.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana Anak Terlantar 15 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. serta Mutu Kesehatan 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Anak Terlantar 15 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Anak Terlantar 15 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1.06.05.2.01.0004 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi 10 Orang 28.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Anak Terlantar 15 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 650000 Orang 50.046.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 670000 Orang 48.470.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 123300 Orang 1.669.849.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 123300 Orang 1.200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 800 Orang 2.209.910.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 800 Orang 700.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan pen yandang disabilitas. 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Orang 5.749.816.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 1000 Orang 6.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 12 Usulan 253.847.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 12 Usulan 250.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yandang disabilitas. 1.06.05.2.02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000 Orang 40.163.077.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 500.000 Orang 40.320.000.000,00 DINAS SOSIAL 6, 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 persen 1.275.000.000,00 100 persen 912.528.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 1400 Orang 1.099.694.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana Korban Bencana 1500 Orang 652.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. serta Mutu Kesehatan 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1400 Orang 443.850.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Korban Bencana 1500 Orang 322.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 750 Orang 424.950.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana Korban Bencana 800 Orang 270.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. serta Mutu Kesehatan 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 51.639.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Korban Bencana 75 Orang 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 6.605.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Korban Bencana 75 Orang 20.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 172.650.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Korban Bencana 6 Orang 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 7 Item 175.306.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan TAGANA 7 Item 260.528.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kampung 78.204.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan TAGANA 6 Kampung 185.528.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 97.102.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan TAGANA 150 Orang 75.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan pen yandang disabilitas. 7, 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik 100 persen 570.057.600,00 100 persen 815.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 570.057.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 815.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 314.323.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Taman Makam Pahlawan 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 219.427.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Taman Makam Pahlawan 1 Makam 275.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 36.307.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Taman Makam Pahlawan 12 Laporan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 generasi Z), dan pen yandang disabilitas. UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 560.000.000,00 750.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 560.000.000,00 750.000.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 560.000.000,00 750.000.000,00 1, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100 persen 560.000.000,00 100 persen 750.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Rehabilitasi UPTD PMKS ] Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS 100,00 560.000.000,00 - - - - - 100,00 750.000.000,00 - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Orang 560.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 170 Orang 750.000.000,00 UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Orang 560.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Mewujudka n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminati f Peningkata n Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan PPKS 170 Orang 750.000.000,00 UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL J U M L A H 76.088.960.901,00 174.939.199.104,00 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2026 Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. 4.2 RENCANA KERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2025 Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Dinas Sosial mengampu urusan sosial yang capaian dan targetnya disajikan tabel berikut ini : Tabel 4.1 Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2022-2026 NO Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Satuan Capaian Target Target Nasional2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,33 100 100 100 100 100 2 Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,33 100 100 100 100 100 3 Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,34 100 100 100 100 100 4 Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara khususnya gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti % 93,33 100 100 100 100 100 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada Jumlah Warga Negara korban bencana % 88,37 100 100 100 100 100 NO Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Satuan Capaian Target Target Nasional2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan SPM Sosial NO KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN I 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL A 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 2 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 3 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 4 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 11 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 12 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 13 1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti II 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA B 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 14 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 15 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang 16 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 17 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 18 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 4.3 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2026 Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 Dinas Sosial No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN TARGET 2024 2024 2025 2026 2027 1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN TARGET 2024 2024 2025 2026 2027 1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota    Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% 85% 85% 100% 100% 100% Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
  29. 17.Dinas Tenaga Kerja Perencanaan dan Penganggaran Daerah selain merujuk pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diatur oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan perencanaan dan penggangaran serta pertanggungjawaban anggaran merupakan pelaksanaan undang- undang dalam rangka akuntabilitas dan tranparansi dalam penyusunan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang Undang yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada program priotas pembangnan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, rancangan awal RKPD dan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja. Secara garis besar tahapan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : A. Tahap Persiapan Penyusunan rencana Kerja (Renja)
  30. 1.Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah
  31. 2.Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
  32. 3.Penyusunan agenda kerja tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan
  33. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
  34. 1.Persipan penyusunan rancangan Renja
  35. 2.Pengolahan data dan Informasi
  36. 3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
  37. 4.Malaksanakan Review renja Perangkat Daerah tahun lalu
  38. 5.Menentukan isu strategis Perangkat Daerah dan sasaran pembangunan
  39. 6.Penelahaan rancangan awal Perangkat Daerah
  40. 7.Melaksanakan verifikasi usulan musrembang kecamatan dan usulan kegiatan masytarakat
  41. 8.Penentuan Program Prioritas C. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
  42. 1.Penyampaian rancangan Renja ke Bappeda
  43. 2.Verifikasi rancangan Renja oleh Bappeda D. Tahap Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah
  44. 1.Penyelarasan Program dan Kegiatan sesuai dengan hasil verifikasi usulan hasil musrembang Kecamatan.
  45. 2.Penajaman indkator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Renstra
  46. 3.Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan rioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah E. Tahap Perumusan Rancangan Akhir
  47. 1.Klarifikasi/verifikasi program strategis Perangkat Daerah oleh Bappeda
  48. 2.Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman paada RKPD yang telah di tetapkan F. Tahap Penetapan Renja
  49. 1.Verifikasi rancanan Renja yang dapat di sempurnakan oleh Bappeda
  50. 2.Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Bupati Sebagaimana diamanatkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang bahwa tema pembangunan tahun 2026 Kabupaten Tangerang yaitu; “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastuktur dan Ekologi” Program Unggulan/Program Prioritas. Prioritas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 yaitu meningkatkan perekonomi masayarakat melalui Transformasi Ekonomi yaitu: • Perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih produktif, inovatif, berdaya saing, dan inklusif. • Fokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor unggulan, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu juga prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan di tahun 2026 dalam program Program Unggulan/Program Prioritas Bupati yaitu Pemerintrahan Inovatif, Maju dan Smart (Prima) melalui Pengadaan Mobile Training Unit. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adalah :
  51. 1.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  52. 2.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  53. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587)
  54. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  55. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  56. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  57. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  58. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  59. 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  60. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana`Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
  61. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  62. 12.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
  63. 13.Peraturan BupatI Tangerang Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Pokok dan Rincian Tugas Serta tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
  64. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah menjadi pedoman bagi perencanaan program dan kegiatan dalam menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penjabaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2025 - 2029. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus dirumuskan dan diimplementasikan serta ditetapkan didalam Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan tahunan yang direalisasikan dalam rencana kerja dan Anggaran (RKA), Tujuan penyusunan renja ini adalah untuk mensinergikan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga Rencana Kerja ini adalah sebagai hasil konsensus antar “stake holders” didalam penetapan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang tahun 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini didasarkan kepada sistematika dokumen sebagai berikut : yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
  65. 1.Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang di rencanakan beserta faktor penyebabnya
  66. 2.Mengetahui implikasi yang timbul terhaap target capaian kinerja program RPJMD
  67. 3.Sebagai dasar kebijakan perencanan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut. Hasil pelaksanan renja OPD dapat di peroleh gambaran kinerja terhadap target Renstra OPD sebagai bahan pertimbangan arah dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Evaluasi capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  68. 1.Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas programdan target kinerja program.
  69. 2.Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun- tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
  70. 3.Identifikasikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan,. Berikut ini disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan Renstra Dinas tenaga Kerja Tahun 2025- 2029.; Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lau (N-2) Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat Daerah tahun tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Target Renja PD tahun (n-2) Realisasi Renja PD Tahun (n- 2) Tingkat Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10- /4) Tenaga Kerja 2,07,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100% 100% 100% 100% 100 100% 2.07.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27 Dokumen 9 9 100% 9 27 66,55% 2.07.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah 12 Dokumen 4 4 100% 4 8 66,66% 2.07.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Laporan 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4 4 100% 4 8 66,66% 2.07.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 6 Dokumen 2 2 100% 2 4 66,66% 2.07.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 122 Orang 40 40 100% 40 60 81,9% 2.07.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 3 Laporan 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 9 Dokumen 3 3 100% 3 6 66,66% 2.07.01.2.03.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya 3 Paket 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.03.08 Sub Kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang- undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan 180 Orang 60 60 100% 60 75 41,6% 2.07.01.2.03.09 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 36 Orang 10 10 100% 5 15 41,6% 2,07,01,2,06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Dokumen 6 6 100% 6 12 66,66% 2.07.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 3 Paket 1 1 100% 1 2 66.66% 2.07.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 18 paket 8 8 100% 6 14 77,77% 2.07.01.2.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 3 Paket 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 3 Paket 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3 Paket 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 36 Dokumen 12 12 100% 12 24 66.66% 2.07.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD 450 Laporan 150 144 100% 150 294 65,33% 2.07.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 9 Dokumen 3 3 100% 3 6 66,66% 2.07.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa suurat menyurat 36 Laporan 12 12 100% 12 24 66.66% 2.07.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 Laporan 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah lapoaran penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor yang disediakan 36 Laporan 12 12 100% 12 24 66,66% 2.07.01.2.09.01 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 4 4 100% 4 8 66.66% Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 2.07.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 15 Unit 5 5 100% 5 10 66,66% 2.07.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas opersional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 19 Unit 6 6 100% 6 12 63,15% 2.07.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 24Unit 8 8 100% 8 16 66,66% 2.07.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan dan di rehabilitasi 3 unit 1 1 100% 1 2 66,66% 2.07.02 2.07.02.01 PPROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan 100 Persen 100 100 100% 100 100 100% 2.07.02.01 Kegiatan Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 78 Dokumen 26 15 57,69% 21 78 46,15 2.07.02.01.01 Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 3 Dokumen 1 1 100 % 1 2 66,66% 2.07.02.01.02 Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro 75 Dokumen 25 14 56% 20 34 45,33% 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 77,80 Persen 72,2 94,8 131,30 % 75 75 96,40 Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi 100 Lembaga 30 28 93,33% 35 63 63% 2.07.03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihahn Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 5636 Orang 1744 1744 100,00 1760 3504 62,17% 2.07.03.2.01.01 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kompetensi pada tahun n 5636 Orang 1744 1744 100,00 2000 3504 62,17% 2.07.03.2.01.03 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja 400 Unit 5 5 100,00 5 10 66.66% 2.07.03.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 15 Lembaga 5 5 100,00 5 10 66,66% 2.07.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 150 Lembaga 60 60 100,00 40 100 66,66% 2.07.03.2.02.01 Sub Kegiatan Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 150 Lembaga 60 60 100,00 40 100 66,66% 2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 150 Perusahaan 48 48 100,00 320 368 245% 2.07.03.2.04.01 Konsultasi Produktivitas pada Perusahan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 150 Perusahaan 48 48 100,00 320 368 245% 2.07.03.2.05 Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 3 Dokumen 1 1 100,00 1 2 66,66% 2.07.03.2.05.03 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 3 Dokumen 1 1 100,00 1 2 66,66% 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar 96,90 Persen 96,12 97,36 101,29 96.87 96,87 99,96% Jumlah Wirausaha Baru 1800 orang 528 528 100,00 680 1208 67,11% 2.07.04.2.01 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terlayani dalam pelayanan antar kerja 120000 Orang 40000 38263 95,66 40000 78263 65,21% 2.07.04.2.01 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antara Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi 69 Orang 23 23 100,00 70 93 134% 2.07.04.2.02 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL 60000 Orang 20000 28448 142,24 20000 48448 80,74% 2.07.04.2.03 Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan 900 Orang 500 500 100,00 400 900 100% 2.07.04.2.04 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabbilitas Kabupaten/Kota Jumnlah Pencari kerja disabilitas yang ,mendapatkan Fasilitasi layanan ULD 150 Orang 50 50 100,00 50 100 66,66% 2.07.04.2.05 Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 1720 Orang 496 496 100,00 608 1103 64,12% 2.07.04.2.02 Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Penempatan yang dterbitkan perijinan dan dilakukakn pengawasan dan pengendalian 450 Lembaga 150 150 100,00 150 300 66,66% 2.07.04.2.02.02 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang di lakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku 450 Lembaga 150 150 100,00 150 300 66,66% 2.07.04.2.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia 60000 Orang 20000 29217 146,08 20000 49217 82,02% 2.07.04.2.03.01 Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 3 Dokumen 1 1 100,00 2 3 100% 2.07.04.2.03.02 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier Hub) 150000 Orang 35000 38263 109,32 30000 68263 45,50% 2.07.04.2.03.03 Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja 1500 Orang 500 521 104,2 500 1021 68,06% 2.07.04.2.04 Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota 960 Orang 280 267 95,35 320 587 61,14% 2.07.04.2.04.01 Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya 660 Orang 232 219 94,39 232 451 68,33% 2.07.04.2.04.03 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI purna yang diberdayakan 200 Orang 48 48 100,00 80 128 64% 2.07.04.2.05 Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasinya Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasinnya dalam satu daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 0 0 0 0 0 2.07.04.2.05.01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasinya Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi perpanjangan imta yang lokasinya dalam satu daerah Kabipaten 3 Dokumen 0 0 0 0 0 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 1,18 Persen 1,34 2,6 194,03% 1.25 1,34 88,05% 2.07.05.2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 405 Perusahaan 235 239 101,70% 135 374 92,34% 2.07.05.2.01.01 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online 570 Prusahaan 135 166 122,96% 135 301 52,80% 2.07.05.2.01.02 Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama 431 Perusahaan 100 73 73,00% 50 123 28,53% 2.07.05.2.01.03 Sub Kegiatan Penyelengaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan Jumlah Data dan informasi sarana hubungan Industrial (PP/PKB), Struktur Skalla Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan 3 laporan 1 1 100,00% 1 2 66,66% 2.07.05.2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota 900 Perkara 300 462 154,00% 300 762 84,66% 2.07.05.2.02.01 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perselisihan yang di cegah 300 Perkara 100 293 293,00% 100 393 131% 2.07.05.2.02.02 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perkara Perselisihan yang diselesaikan 600 Perkaran 200 169 84,5% 200 369 61,5% 2.07.05.2.02.03 Sub Kegiatan Penyelenggareaan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi, dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi 102 Asosiasi pengusaha/Serikat peklerja 34 46 135,29% 34 80 78,43% 2.07.05.2.02.04 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang dibina 3 Lembaga 1 1 100,00% 1 2 66,66% 2.07.05.2.02.05 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja 300 Orang 100 100 100,00% 100 200 66,66% 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.03 PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN Jumlah animo masyarakt bertransmigran pada tahun n 24 KK 10 8 80,00% 8 16 66.66% 3.32.03.2.01 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 21 KK 8 8 100,00% 7 15 71,42% 3.32.03.2.01.11 Sub Kegiatan Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 21 KK 8 8 100,00% 7 15 71,42% Evaluasi pelaksanaan renja berdasarkan tabel diatas merupakan periode capaian Renja yang sedang berjalan yaitu Renja tahun 2025 dan merupakan periode tahun II Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Adapun pelaksanaan Program/kegiatan berdasarkan target kinerja hasil/keluaran sampai dengan tahun 2025 yaiu :
109. a.Program Perencanaan tenaga Kerja dengan indikator Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan menetapkan target kinerja 100 persen. Dengan capaian kinerja samapai dengan tahun 2025 mencapai 100 persen.
110. b.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri terdiri dari 2 Indikator dimana terdapat 2 (dua) indikator yang di tetapkan yaitu: - Indikator Persentase lulusan pelatihan BLK yang kompeten akan direalisasikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 75 persen dengan capain kinerja 92,87 persen dari target akhir periode Renstra tahun 2026. - Indikator Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang terkareditasi dari target 30 Lembaga dan realisasi tahun 2025 di rencanakan berjumlah 65 lembaga sebesar 87,5 persen dari target akhir periode Renstra tahun 2026.
111. c.Program Penempatan tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan. - Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar yang kan difasilitasi penempatan di perusahaan berjumlah 96,87 persen di tahun 2025 dengan capain kinerja 99 persen dari target akhir periode Renstra tahun 2026. - Jumlah Wira Usaha baru yang akan dilakukan pembentukan Wira Usaha Baru tahun 2025 berjumlah 1280 orang atau sebesar 67,11% persen dari target akhir periode Renstra Tahun 2026
112. d.Program Hubungan Industrial dengan indikator Angka Sengketa Pengusaha dan pekerja akan mencapai target 1,34 persen sampai dengan tahun 2024 atau sebesar 88,05% dari target akhir periode Renstra tahun 2026
113. e.Program Pembangunan Kawasan Transmigran dengan indicator Jumlah animo masyarakt bertransmigran pada tahun n yang akan di realisasikan sebesar 18 orang atau sebesar 66,66 persen dari target akhir periode renstra tahun 2026. Dari hal tersebut diatas ada implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD yaitu :
  1. 1.Apabila target capain program dalam Renstra tidak tercapai berakibat pada rendahnya kinerja OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang di laksanakan.
  2. 2.Apabila target capaian program dalam renstra tercapai dan melebihi dari target kinerja berakibat baik dan sangat baiknya kinerja OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut perlu di perhatikan kebijakan perencanaan dan kebutuhan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya, untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu dilakukan :
  3. 1.Penyusunan Program dan kegiatan untuk tahun berikutnya harus memperhatikan target capain kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dimana bila target kinerja telah tercapai maka penganggaran kegiatan dapat di sesuaikan dengan target kinerja yang lain.
  4. 2.Untuk indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan Renstra maka penganggaran kegiatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanan program dan kegiatan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  5. 1.Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggara Tingkat Outcome Pemerintah Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dins Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah menetapkan indicator kinerja kunci (IKK)) yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanerang Tahun 2025-2029 yaitu; Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja Kunci Standar Nasional IKK Kondisi Awal Kinerja Target Renstra PD REALISASI Proyeksi tahun 2022* 2023** 2024 2025 2026 2023 2024 2025 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi IKK 4,58% 4,81% 5,06% 5,32% 5,57% 0.17% 0,13% 5,32% 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) IKK 36,28% 36,54% 36,77% 36,97% 37,15% 56.15% 48,09% 36,97% 5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme IKK 67,69% 68,48% 69,34% 70,27% 71,35% 62.67% 76,73% 70,27% Layanan Antar Kerja Pencapaian Inidikator kinerja kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan pertanggungjawban laporan pertanggung jawban Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2025 terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja yaitu
  6. 1.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dari target di tahun 2025 sebesar 5,06% terealiasai sebesar 0,13% rendahnya realisasi ini disebabkan data tenaga bersertifikat kompetensi berdasarkan hasil sertifikasi yang dilaksankan dan terdata di Dinas tenaga Kerja selain itu meningkatnya data jumlah tenaga kerja berdasarkan data perusahaan di Kabupaten Tangerang. Selain itu juga tidak wajibnya perushaan melaporkan data pekerja yang tersertifikasi sehingga menyebabkan data capaian menjadi rendah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja mempunyai tantangan berat dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan penempatan tenaga kerja,. Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pengangguran yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan melalui: - Peningkatan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta, dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan; - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan berbasis masayarakat dan Pemagangan; - Memfasilitasi Penempatan tenaga kerja antar pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja dan melaksanakan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan wira usaha baru; - Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk mewujudkan kondusivitas investasi, keberlangsungan usaha dan perlindungan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja; Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan telah berhasil menumbuhkan geliat ekonomi Kabupaten Tangerang berjalan searah dengan perekonomian nasional ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Secara umum perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang periode 2023 – 2024 mengalami peningkatan baik peningkatan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja serta menurunnya jumlah pengguran di Kabupaten Tangerang terjadi karena Kabupaten Tangerang sebagai kota industri dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan bekerja di Kabupaten Tangerang selain itu juga mulai membaiknya sektor ekonomi yang sebelumnya terpuruk sebagai akibat dampak pandemic covid-19. Grafik 2.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2023-2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2023-2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan di tahun 2024, berdasarkan data hasil Sakernas BPS terjadi penurunan TPAK sebesar 0,99% dari tahun 2023 berjumlah 66,87 % dibandingkan TPAK pada tahun 2024 sebesar 65,88 %. TPAK tahun 2023 berjumlah 65.88 % menggambarkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 65 hingga 66 orang yang aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian baik mereka yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan sebesar 0,88% dimana pada tahun 2023 TPT berjumlah 6,94 % dibanding tahun 2024 yang berjumlah 6.06 %. Penurunan ini disebabkan semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dan meningkatnya TPAK TPT 20242023 0 6,066,94 60 40 20 65,8866,87 80 penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama ketenagakerjaan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tangerang disebabkan angkatan kerja yang tinggi tidak di imbangi dengan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja untuk bersaing di pasar kerja, selain itu juga terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan tidak seimbangnya anatar jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, selain itu juga masalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tangerang yang lebih di dominasi kasus PHK sehingga akan menyebabkan bertambahnya penganguran di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang selain sebagai daerah industry juga merupakan darah tujuan investasi bagi investor yang akan mengembangkan bisnisnya. Dengan semakin berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa di Kabupaten Tangerang maka semakin besar peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja berperan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK, selain itu juga perlu adanaya pengembangan BLK wilayah sesuai dengan potensi wilayah industry untuk memenuhi kebutuan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan masayarakat. Selai itu perlu dilakukan upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menyebarluaskan kesempatan kerja yang ada di perusahaan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan keada pencari kerja dan perusahan pemberi kerja dalam mefasilitasi penempatan tenaga kerja.. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat diwujudkan apabila selalu terbuka ruang dialog anatara pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh yaitu dengn mendorong forum dialog bipartite maupun tripartite sebagai wadah bersama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan serta penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial (PHI). Berdasarkan analisa tersebut tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang merumuskan isu-isu srategis yang menjadi prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yaitu :
  7. 1.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja
  8. 2.Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
  9. 3.Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis Dinamis dan Berkeadilan
  10. 4.Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah penganggur secara bertahap dengan mewujudkan perluasan lapangan kerja baru yang produktif dan berkelanjutan, menyiapkan tenaga kerja yeng memiliki kompetensi dan keterampilan kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang memadai serta memiliki daya saing, memberikan fasilitsi perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengusaha serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah di lakukan dalam rangka mensinergikan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan target indikotor kinerja OPD sesuai dengan program prioritas dan sasaran pelaksanaan pembangunan sehingga hasil yang di harapkan sesuai dengan hasil yang ingin di capai. Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan mengacu target kinerja yang akan di capai dalam 4 tahun kedepan sesuai dengan Renstra OPD 2025 – 2029. Adapun review dilakukan untuk menganalisa kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mencapai target tujuan, sasaran, program , kegaiatan dan sub kegiatan dalam renstra Dinas Tenaga Kerja, berdasarkan hasil analisa Dinas Tenaga Kerja membutuhkan tambahn anggaran Rp. 100.000.000,- yang di peruntukan untuk
  11. 1.Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dan Lembaga Kerjsama Tripartit Kabupaten Tangerang Tabel II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.07 DINAS TENAGA KERJA 30.163.397.075 ,00 DINAS TENAGA KERJA 30.263.397.075 ,00 2.07 URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 30.163.397.075 ,00 URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 30.263.397.075 ,00 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 21.133.408.415 ,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 21.133.408.415 ,00 2.07.01. 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 183.136.000,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tanger ang Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 183.136.000,00 2.07.01.2 .01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah 6 Dokumen 135.022.000,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah 6 Dokumen 135.022.000,00 2.07.01.2 .01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab Tangera ng Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi 2 Laporan 28.026.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab Tangera ng Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar 2 Laporan 28.026.000,00 kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD 2.07.01.2 .01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.088.000,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.088.000,00 2.07.01. 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah dokumen administrasi keuangan Daerah 12 Dokumen 12.741.281.837, 00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah dokumen administrasi keuangan Daerah 12 Dokumen 12.741.281.837, 00 2.07.01.2 .02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab Tangera ng Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 61 Orang/bul an 12.729.185.837, 00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab Tangera ng Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 61 Orang/b ulan 12.729.185.837, 00 2.07.01.2 .02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Kab Tangera ng Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD 1 Laporan 12.096.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Kab Tangera ng Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD 1 Laporan 12.096.000,00 2.07.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tanger ang Jumlah dokumen pembinaan pegawai 3 Dokumen 387.355.060,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab Tanger ang Jumlah dokumen pembinaan pegawai 3 Dokumen 387.355.060,00 2.07.01.2 .05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Kab Tangera ng Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya 1 Paket 104.835.060,00 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Kab Tangera ng Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapanny a 1 Paket 104.835.060,00 2.07.01.2 .0009 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab Tangera ng Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang- undangan 5 Orang 32.500.000,00 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab Tangera ng Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang- undangan 5 Orang 32.500.000,00 2.07.01.2 .06.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab Tangera ng Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 87 Orang 250.020.000,00 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab Tangera ng Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 87 Orang 250.020.000,00 2.07.01.2 .06.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 2.408.624.118,0 0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab Tangera ng Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 2.408.624.118,0 0 2.07.01.2 .06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab Tangera ng Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 41.760.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab Tangera ng Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 41.760.000,00 2.07.000 2.06.002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab Tangera ng Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 750.000.368,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab Tangera ng Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 750.000.368,00 2.07.000 2.06.003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab Tangera ng Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 41.089.350,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab Tangera ng Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 41.089.350,00 2.07.01.2 .06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Kab Tangera ng Jumlah paket bahan logistik kantor yang 2 Paket 200.006.400,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Kab Tangera ng Jumlah paket bahan logistik kantor yang 2 Paket 200.006.400,00 Logistik Kantor disediakan Logistik Kantor disediakan 2.07.01.2 .06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab Tangera ng Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab Tangera ng Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 150.000.000,00 2.07.01.2 .06.0008 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab Tangera ng Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 75.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab Tangera ng Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 75.000.000,00 2.07.01. 2.0009 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab Tangera ng Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan 150.690.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab Tangera ng Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan 150.690.000,00 2.07.01.2 .08.010 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab Tangera ng Jumlah laporan penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD 12 Laporan 1.000.078.000,0 0 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab Tangera ng Jumlah laporan penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD 12 Laporan 1.000.078.000,0 0 2.07.01. 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 2.07.01.2 .07.0001 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab Tangera ng Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab Tangera ng Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 2.07.01. 2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah dokumen jasa penunang 2 Dokumen 3.316.002.000,0 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah dokumen jasa penunang 2 Dokumen 3.316.002.000,0 0 Daerah Daerah 2.07.01. 2.08.002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab Tangera ng Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan 1.128.102.000,0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab Tangera ng Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan 1.128.102.000,0 0 2.07.01.2 .08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab Tangera ng Jumlah lapoaran penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor yang disediakan 12 Laporan 2.187.900.000,0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab Tangera ng Jumlah lapoaran penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor yang disediakan 12 Laporan 2.187.900.000,0 0 2.07.01.2 .09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tangera ng Jumlaj dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daeah 5 Dokumen 1.631.156.900,0 0 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Tanger ang Jumlaj dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daeah 5 Dokumen 1.631.156.900,0 0 2.07.01.2 .09.001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab Tangera ng Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 216.396.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab Tangera ng Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 216.396.000,00 2.07.01.2 .09.002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas opersional atau Kab Tangera ng Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 9 Unit 251.860.900,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas opersional atau Kab Tangera ng Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 9 Unit 251.860.900,00 lapangan lapangan 2.07.01.2 .09.006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab Tangera ng Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 Unit 112.900.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab Tangera ng Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 Unit 112.900.000,00 2.07.01.2 .09,009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab Tangera ng Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 540.000.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab Tangera ng Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 540.000.000,00 2.07.01.2 .09.0011 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab Tangera ng Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan dan di rehabilitasi 1 Unit 510.000.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab Tangera ng Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan dan di rehabilitasi 1 Unit 510.000.000,00 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Kab Tangera ng Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 Persen 92.236.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Kab Tanger ang Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 Persen 92.236.000,00 2.07.02.2 .01 Kegiatan Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RTK) Kab Tangera ng Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 20 Dokumen 92.236.000,00 Kegiatan Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RTK) Kab Tanger ang Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 20 Dokumen 92.236.000,00 2.07.02.2 .01.0002 Sub Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Kab Tangera ng Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro 20 Dokumen 92.236.000,00 Sub Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Kab Tangera ng Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro 20 Dokumen 92.236.000,00 2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase lulusan Pelatihan yang kompoten 78,8 % 1.077.290.000, 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase lulusan Pelatihan yang kompoten 78.8 % 1.077.290.000, 00 TENAGA KERJA TENAGA KERJA 2.07.03. 2.01 Persentase Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi 20 % Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi 20 % 2.07.03.2 .01. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihahn Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 786.208.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihahn Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 786.208.000,00 2.07.03.2 .01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Kab Tangera ng Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 10 Lembaga 262.280.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Kab Tangera ng Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 10 Lembaga 262.280.000,00 2.07.03.2 .01.0004 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 150 Orang 523.928.000,00 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 150 Orang 523.928.000,00 2.07.03. 2.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 2.07.03.2 .01.0001 Sub Kegiatan Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kab Tangera ng Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 Sub Kegiatan Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kab Tangera ng Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 2.07.04.2 .01.02 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 300 Perusahaa n 119.934.000,00 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 300 Perusaha an 119.934.000,00 2.07.03.2 .01.0001 Konsultasi Produktivitas pada Perusahan Kecil Kab Tangera ng Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 300 Perusahaa n 119.934.000,00 Konsultasi Produktivitas pada Perusahan Kecil Kab Tangera ng Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 300 Perusaha an 119.934.000,00 2.07.03. 2.05 Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 104.912.000,00 Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 104.912.000,00 2.07.03.2 .05.0001 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab Tangera ng Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 104.912.000,00 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab Tangera ng Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 104.912.000,00 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri 78.76 Persen 4.697.328.300, 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri 78.76 Persen 4.697.328.300, 00 2.07.04.0 2.01 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja AKAD, AKL dan Perluasan kesempatan kerja 28.201 Orang 3.178.073.500,0 0 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja AKAD, AKL dan Perluasan kesempatan kerja 28.201 Orang 3.178.073.500,0 0 2.07.04.0 2.01.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antara Kerja Kab Tangera ng Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain- lain untuk peningkatan kompetensi 50 Orang 120.700.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antara Kerja Kab Tangera ng Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi 50 Orang 120.700.500,00 2.07.04.0 2.01.000 2 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui anan AKAD dan AKL 27.641 Orang 240.160.000,00 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui anan AKAD dan AKL 27.641 Orang 240.160.000,00 2.07.04.0 2.01.000 3 Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan 500 Orang 45.140.000,00 Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan 500 Orang 45.140.000,00 2.07.04.0 2.01.000 4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabbilitas Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumnlah Pencari kerja disabilitas yang ,mendapatkan Fasilitasi layanan ULD 50 Orang 19.832.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabbilitas Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumnlah Pencari kerja disabilitas yang ,mendapatkan Fasilitasi layanan ULD 50 Orang 19.832.000,00 2.07.04.0 2.01.000 5 Sub Kegiatan Perluasan kesempatan Kerja Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 560 Orang 2.752.241.000,0 0 Sub Kegiatan Perluasan Peluang Kerja Kab Tangera ng Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 560 Orang 2.752.241.000,0 0 2.07.04. 02.02 Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Jumlah lembaga Penempatan yang dterbitkan perijinan dan dilakukakn pengawasan dan 150 Lembaga 164.168.000,00 Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Jumlah lembaga Penempatan yang dterbitkan perijinan dan dilakukakn 150 Lembaga 164.168.000,00 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pengendalian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pengawasan dan pengendalian 2.07.04.0 2.01.001 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Kab Tangera ng Jumlah LPTKS yang di lakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku 150 Lembaga 164.168.000,00 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Kab Tangera ng Jumlah LPTKS yang di lakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku 150 Lembaga 164.168.000,00 2.07.04.0 2.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Informasi pasar Kerja 12 Dokumen 876.932.800,00 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Informasi pasar Kerja 12 Dokumen 876.932.800,00 2.07.04.0 2.03.000 1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Kab Tangera ng Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12 Dokumen 205.216.800,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Kab Tangera ng Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12 Dokumen 205.216.800,00 2.07.04.0 2.03.000 2 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier Hub) 38363 Orang 49.196.000,00 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier Hub) 38363 Orang 49.196.000,00 2.07.04.0 2.03.000 3 Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 622.520.000,00 Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Kab Tangera ng Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 622.520.000,00 2.07.04. 02.04 Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab Tanger ang Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (pra dan Purna Penempatan) di 312 Orang 478.154.000,00 Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab Tanger ang Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah 312 Orang 478.154.000,00 Kabupaten/Kota daerah Kab/Kota Kabupaten/Kota Kab/Kota 2.07.04.0 2.04.000 1 Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia Kab Tangera ng Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya 232 Orang 361.640.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia Kab Tangera ng Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya 232 Orang 361.640.000,00 2.07.04.0 2.04,000 2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Kab Tangera ng Jumlah PMI purna yang diberdayakan 80 Orang 116.514.000,00 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Kab Tangera ng Jumlah PMI purna yang diberdayakan 80 Orang 116.514.000,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Kab Tanger ang Persentase angka sengketa Pengusaha dan pekerja 2.4 Persen 3.163.134.360, 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Kab Tanger ang Persentase angka sengketa Pengusaha dan pekerja 2.4 Persen 3.163.134.360, 00 2.07.05. 2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 150 Perusahaa n 630.907.000,00 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a 150 Perusaha an 630.907.000,00 2.07.05.2 .01.0001 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Kab Tangera ng Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang 140 Perusahaa n 52.542.000,00 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Kab Tangera ng Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan 140 Perusaha an 52.542.000,00 terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online 2.07.05.2 .01.0002 Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan Kab Tangera ng Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama 60 Perusahaa n 51.278.000,00 Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan Kab Tangera ng Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama 60 Perusaha an 51.278.000,00 2.07.05.2 .01.0003 Sub Kegiatan Penyelengaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan Kab Tangera ng Jumlah Data dan informasi sarana hubungan Industrial (PP/PKB), Struktur Skalla Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 527.087.000,00 Sub Kegiatan Penyelengaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan Kab Tangera ng Jumlah Data dan informasi sarana hubungan Industrial (PP/PKB), Struktur Skalla Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 577.087.000,00 Untuk fasilitasi Dewan Pengupaha n Kabupaten Tangerang 2.07.05. 2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota Kab Tangerang 340 Perusahaa n 2.532.227.360,0 0 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kot a Kab Tangerang 340 Perusaha an 2.532.227.360,0 0 2.07.05. 2.02.000 1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Kab Tangera ng Jumlah perselisihan yang 220 Perkara 890.253.500,00 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Kab Tangera ng Jumlah perselisihan 220 Perkara 890.253.500,00 Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di cegah Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di cegah 2.07.05.2 .02.0002 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah perkara Perselisihan yang diselesaikan 175 Perkara 158.691.000,00 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah perkara Perselisihan yang diselesaikan 175 Perkara 158.691.000,00 2.07.05.2 .02.0003 Sub Kegiatan Penyelenggareaan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi, dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilasi Kab Tangera ng Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50.814.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggareaan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi, dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilasi Kab Tangera ng Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50.814.000,00 2.07.05.2 .02.0004 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah LKS Tripartit yang dibina 1 Lembaga 1.328.078.860,0 0 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Kab Tangera ng Jumlah LKS Tripartit yang dibina 1 Lembaga 1.428.078.860,0 0 Untuk fasilitasi LKS Tripartit Kabupaten Tangerang 2.07.05.2 .02.0005 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Kab Tangera ng Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja 120 Orang 104.390.000,00 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Kab Tangera ng Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja 120 Orang 104.390.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 63.136.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 63.136.000,00 3.32.08 PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN Angka animo masyarakat bertransmigran 7 KK 63.136.000,00 PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN Angka animo masyarakat bertransmigran 7 KK 63.136.000,00 3.32.03.2 .01 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tanger ang Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab Tanger ang Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 3.32.03.0 1.0001 Sub Kegiatan Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Kab Tangera ng Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 Sub Kegiatan Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Kab Tangera ng Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 UPTD LATIHAN KERJA 15.383.232.310 ,00 UPTD LATIHAN KERJA 15.383.232.310 ,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 15.383.232.310 ,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 15.383.232.310 ,00 2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan Pelatihan yang kompoten 77.78 Persen 15.383.232.310 ,00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan Pelatihan yang kompoten 77.78 Persen 15.383.232.310 ,00 2.07.03.2 Pelaksanaan Jumlah tenaga 1.744 15.383.232.310, Pelaksanaan Jumlah tenaga 1.744 15.383.232.310, .01 Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi kerja yang memilikimkompe tensi Orang 00 Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi kerja yang memilikimkom petensi Orang 00 2.07.03.2 .01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1.744 Orang 7.174.243.490,0 0 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Kab Tanger ang Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 7.174.243.490,0 0 2.07.03.2 .01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 50 Unit 8.208.988.820,0 0 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Kab tangera ng Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 50 Unit 8.208.988.820,0 0 TOTAL ANGGARAN 45.609.765.385 ,00 45.759.765.385 ,00 Review terhadap rancangan awal RKPD di lakukan dalam rangka memverikasi kebutuhan pelaksanan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Hal Ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja. Dari hasil review bahwa anggaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2026 telah sesuai yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan masyarakat bersumber dari hasi Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD. Berdasarkan hal tersebut dapat di himpun pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat dan sangat di butuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dari usulan program dan kegiatan baik melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD terdapat usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, dimana usulan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran dengan melaksanakan pelatihan di masyarakat dalam upaya meningkatkan kompetensi pencari kerja maupun perluasan kesempatan kerja melalui wira usaha baru. Hal ini dapat di lihat dalam tabel II. 3 Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
  12. 1.Usulan Musrenbang Kecamatan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besara n Volum e Catatan 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan KEsempatan Kerja Kampung Pekong RT. 006/001 Kab. Tangerang Pelatihan dan peralatan las listrik 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 2 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Kadu Jaya , Kab. Tangerang Pelatihan dan Pengadaan Mesin Las 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 3 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kampu ng Budaya Desa Pembuatan panggung pertunjukan 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kemuning , Kab. Tangerang Kampu ng Budaya Dinas Tenaga Kerja Kerja 4 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kampung Budaya Kemuning, Kab. Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapa n (Mesin Jahit dan Perlengkapa n Lainnya) 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 5 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kutabumi Pasar Kemis Kab. Tangerang Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM 16 orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 6 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan KEsempatan Kerja Kp. Talagasari Rt. 003/002 Kab. Tangerang Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Bengkel Roda Dua 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 7 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan KEsempatan Kerja Desa Talagasar Kab. Tangerang Pelatihan dan pengadaan peralatan menjahit i 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 8 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan KEsempatan Kerja Desa Sentul Kab. Tangerang Pelatihan dan pengadaan alat pembuatan sepatu Desa Sentul 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 9 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan KEsempatan Kerja Kp. Tobat, RT. 005/002, Kab. Tangerang Pelatihan dan pengadaan alat pembuat kerajinan tangan 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 10 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Cangku du , Kab. Tangerang Pelatihan Perbengkela n Roda Dua 16 orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 11 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Gembong Kab Tangeran g Pelatihan Las Listrik dan Pengadaan Alat- alat 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 12 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Pakuhaji Rt.001/0 06 Kab Tangerang Pelatihan dan pengadaan peralatan menjahit 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 13 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Sukamurni Kab Tangerang Pelatihan Perbengkela n bagi pemuda penganggur an 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 14 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Sukamurni Kab Tangerang Pelatihan dan Pengadaan alat sablon 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 15 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa SagaKab Tangeran g Pelatihan pembuatan kue beserta perlengkapan usaha 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 16 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Keluraha n Balaraja Kab Tangeran g Pelatihan dan peralatan menjahit 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 17 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Patrasana Kab Tangerang Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Perbengkelan Desa Patrasana 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 18 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Desa Patrasana Kab Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Sablon Digital 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang Desa Patrasana Kerja 19 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Renged Kab Tangerang Pelatihan dan bantuan fasilitasi sarana prasarana pengelasan Desa Renged 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 20 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Muncung Kec. Kronjo Kab Tangerang Pelatihan Keterampila n Tenaga Kerja 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 21 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Malaka Rt. 05/02 Desa Tegal Kunir KidulKab Tangerang Pelatihan Keterampila n Menjahit 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 22 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Kebon Raya Rt. 12/03 Banyu AsihKab Tangerang Pelatihan Keterampila n Las 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 23 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Jati waringin Kab Tangeran g Pelatihan Keterampila n Las Listrik 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 24 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Jati waringin Kab Tangeran g Pelatihan Keterampilan Instalasi Listrik 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 25 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Kebon Baru Rt. 01/03 Desa Tanjung Anom Kab Tangerang Pelatihan Keterampila n Service AC 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 26 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Sawah Rt. 01/01 Kel. Mauk Timur Kab Tangeran g Pelatihan Keterampilan Pembuatan Sate Bandeng 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 27 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Mandeg Rt. 11/03 Desa Sasak Kab Tangerang Pelatihan Keterampila n Menjahit 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 28 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Mauk Barat Kab Tangerang Pelatihan Keterampila n Desain Interior Rumah 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 29 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Kedung Dalem Kab Tangerang Pelatihan Keterampila n Las 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 30 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Keluraha n Sukatani Kab Tangeran g Pelatihan Rias Pengantin Kelurahan Sukatani 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 31 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Tanjakan Kab Tangeran g Pelatihan Keterampila n Menjahit Bagi Kelompok Perempuan 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 32 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Sukasari Kab Tangeran g Pelatihan menjahit untuk Ibu Rumah Tangga 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 33 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Yayasan Janur Sejah Kab Optimalisa si peningkat an Santri Entrepreneurs h 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang ip (Budidaya Pertanian Talas Benang) Kerja 34 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Ancol Pasir Kab Tangerang Pelatihan Desain Grafis dan Bantuan Perangkat Keras Digital Printing 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 35 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Pasir Barat Kab Tangeran g Peningkatan Pelatihan Menjahit/Gar m en 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 36 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Desa Wanakerta Kab Tangerang Pelatihan Komputer Aula Kantor Pkk 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 37 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Waru II Rt 04/04 Desa Sukaharja Kab Tangerang Pelatihan Instalasi Listrik 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 38 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kp. Waru II Rt 04/04 Desa Sukaharja Kab Tangerang Pelatihan Service Ac 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 39 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Pelatiha n Bengkel Motor Kp Kendal Rt 003/00 2 Desa Sindang Panon Pelatihan Bengkel Motor Kp Kendal Rt 003/002 Desa Sindang Panon 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kerja 40 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Kp Pondok Rt 002/003 Desa Sindang PanonKab Pelatihan Service Ac 16 Orang Di sesuaikan dengan anggaran di Dinas Tenaga Kesempatan Kerja Tangerang Kerja 41 Proses Pelaksanaan Kp. Cambay Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Desa Menjahit Orang dengan Keterampilan bagi Pencari Sindang Beserta anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Jaya Kab Peralatannya Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang Kerja 42 Proses Pelaksanaan Rt. 03/06 Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Desa Sindangson Kursus Komputer Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster o Kab Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang Kerja 43 Proses Pelaksanaan Kp. Malang Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Nengah Rt.02/05 Umkm Kue Kering Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Desa Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Sindangson Kerja KEsempatan Kerja o Kab Tangerang 44 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kp Onom Rt 01/02 Desa Pelatihan Make Up 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Badak anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Anom Kab Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang Kerja 45 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan KP.Cireund eu RT. Pelatihan dan Bantuan alat 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 004/002 Kab Bengkel LAS anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Tangerang Kerja 46 Proses Pelaksanaan Desa Pemberdayaan / 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kaliasin Kab Pelatihan di bidang Menjahit Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Tangerang garment/sepat u Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengadaan Mesin Jahit Kerja 47 Proses Pelaksanaan Kp.Sadang Pelatihan dan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Rt. 002/003 Desa Pengadaan Mesin Jahit Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Kubang Kab Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Tangerang Kerja Kesempatan Kerja 48 Proses Pelaksanaan Desa Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan KubangKab Sablon dan Orang dengan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Tangerang Pengadaan Alat Digital Printing anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kerja 49 Proses Pelaksanaan Kp. Pelatihan Las 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Pabuaran Rt. 004/002 Carbon dan Pengadaan Alat Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Desa Las Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja MerakKab Tangerang Kerja 50 Proses Pelaksanaan Desa Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari MerakKab Tangerang Menjahit dan Pengandaan Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Peralatan Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Menjahit Kerja Kesempatan Kerja 51 Proses Pelaksanaan Kp. Sadang Pelatihan dan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari RT.002/00 3 Desa Bantuan Peralatan Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Kubang Kab Perbengkelan Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Tangerang Motor Kerja Kesempatan Kerja 52 Proses Pelaksanaan Desa Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari BunarKab Tangerang Menjahit dan Pengandaan Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Peralatan Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Menjahit Kerja Kesempatan Kerja 53 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Desa Sukamulya Pelatihan dan Pengadaan 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Kab Peralatan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Tangerang Pengelas Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kerja Kesempatan Kerja 54 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kp.Carang Pulang Rt Pelatiha n Menjahi t 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari 01/Rw 02 anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Desa Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Wanakerta Kab Kerja Tangerang 55 Proses Pelaksanaan Desa Pelatihan Las 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Wanakerta Kab Listrik dan Perlengkapan ny Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Perluasan Tangerang a Dinas Tenaga Kerja Kesempatan Kerja 56 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Desa Badak AnomKab Pelatihan Las Listrik 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Tangerang anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kerja Kesempatan Kerja 57 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Desa Pasir Jaya Pelatihan Menjahit dan 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 004/002Ka b Tangerang Pengadaan Alat anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kerja Kesempatan Kerja 58 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kp. Pabuara n Pelatihan dan Pengadaan Alat 16 Orang Di sesuaikan dengan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster RT. 004/002Ka Service AC anggaran di Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja b Tangerang Kerja 59 Proses Pelaksanaan Kantor Desa Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Sukadama i Sablon Digital Orang dengan Keterampilan bagi Pencari 001/001Ka anggaran di Kerja berdasarkan Klaster b Tangerang Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kerja 60 Proses Pelaksanaan Desa Talaga Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kab Tangerang Menjahit ( pra kerja ) Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Kerja 61 Proses Pelaksanaan Desa Pelatihan 16 Di sesuaikan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Selapajang Kecamatan Perbengkela n Motor Orang dengan anggaran di Kerja berdasarkan Klaster CisokaKab Dinas Tenaga Kompetensi dan Perluasan Tangerang Kerja Kesempatan Kerja Usulan tersebut merupakan usulan hasil dari musrenbang dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga kerja. untuk pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
  13. 2.Program Unggulan/Program Prioritas Bupati Kabupaten tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan 1 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota UPT latihan Kerja Kecamata n Jayanti Tersedianya - MTU Las dan Referifrasi (AC) 2 Unit Pengadaan Mobile Training Unit (MTU) Kegiatan ini merupakan program unggulan/Program Prioritas Bupati dalam rangka mendekatkan pelayanan pelatihan di masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masyarakat untuk bersaing di pasar kerja dan berwirausaha.
  14. 1.Mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel.
  15. 2.Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
  16. 3.Meningkatkan perluasan kesempatan kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
  17. 4.Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industrti di masa datang.
  18. 5.Mewujudkan Hubungan Industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif.
  19. 6.Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan.
  20. 7.Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis. Terkait dengan pembangunan bidang ekonomi 2025-2029 sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari sasaran bidang ekonomi khusunya pada sasaran makro pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai adalah :
  21. 1.Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan Industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
  22. 2.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut Kementerian ketenagakerjaan telah menetapkan Arah kebijakan dan strategi pembangunan dan ketenagakerjaan yaitu :
  23. 1.Peningkatan kompetensi dan produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas kerja di sektor prioritas.
  24. 2.Penempatan dan Pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.
  25. 3.Perlindungan tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan
  26. 4.Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial ketenagakerjaan.
  27. 5.Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran program meningkatkan kapasitas kinerja organisasi dan pelayanan internal.
  28. 6.Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawsan internal dalam mendukung good govermence di Kementrian Ketenagakerjaan.
  29. 7.Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan secara elektronik, Sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rencana Strategis Kemenetreian ketenagakerjaan RI yang terkait dengan tugas dan pokok Dinas tenaga Kerja yaitu:
  30. 1.Peningatan kompetensi dan produktivitas dengan sasaran program meningkatkan daya saing tenga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja d sector prioritas.
  31. 2.Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.
  32. 3.Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial ada perusahaan. Tabel III.1 Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2025- 2029 Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI 2025-2029 Sasaran Strategis Meningkatnya kesempatan Kerja. Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan pekerja Meningkatnya akuntabilit as Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan dan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas Sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rencana Strategis Kemenetreian ketenagakerjaan RI yang terkait dengan tugas dan pokok Dinas tenaga Kerja yaitu:
  33. 1.Peningatan kompetensi dan produktivitas dengan sasaran program meningkatkan daya saing tenga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja d sector prioritas.
  34. 2.Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.
  35. 3.Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial ada perusahaan. Berdasarkann hal tersebut prioritas pembangunan nasional bidang ketenagakerjan yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu :
  36. 1.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memnuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha Untuk melaksanakan agenda tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program meningkatnya daya saing tenaga kerja.
  37. 2.Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Untuk melaksanakan agenda tersebut Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tangerang melaksankan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran program meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan.
  38. 3.Memperbaki iklim ketenagakerjan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melaksanakan Program Hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja dengan sasara program menngkatkan penyelesaiain perselisihan hubungan industrial 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2000-2025. Tujuan merupakan pernyataan tentang misi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu yang dijadikan fokus kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian pada misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan perekonomian yang kuat, produktif dan berdaya saing” dengan tujuan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja. Untuk mendukung tujuan dan sasaran Daerah pada RPJMD 2025- 2029 maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu:
  39. 1.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Indikator kinerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) , yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang di formulisaikan secara terukur, spesifik, rasional untuk di laksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan pada periode Renstra 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran Strategis jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tugas. pokok dan fungsi yaitu;
  40. 1.Tujuan Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:
114. a.Meningkatnya Kesempatan Kerja. Dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Lintas Kerja Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, yang digunakan untuk mengukur persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar dan terdata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
115. b.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja, yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja ( jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja hingga pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 beserta indkator kinerjanya di sajikan dalam tabel : Tabel III.2 Target Sasaran dan Indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Kinerja 2026 1 2 3 4 5 Meningkatny a Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68,69 % Meningkatny a Kesempatan Kerja Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan(Dala m dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Lintas Kerja Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 78,73 % Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja 78,30 3.3 Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan dan menetapkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026 Dinas Tenga Kerja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventartisasi Pemutakhiran klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi kabupaten Tangerang dan yang terdapat dalam RKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) Program, 19 (delapan belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 45.609.765.385,00 (empat puluh lima milyar enam ratus Sembilan njuta tiga ratus delapan piuluh lima rupiah) dengan rincian;
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 13 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp21.133.408.415,00,
  2. 2.Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp92.236.000,00
  3. 3.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 16.460.522.310,00 yang dilaksankan oleh DInas Tenaga Kerja berjumlah Rp1.077.290.000,00 dan dilaksanakan oleh UPT Latihan Kerja berjumlah Rp15.383.232.310,00
  4. 4.Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 kegiatan dan 11 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp4.697.328.300,00
  5. 5.Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan dan 8 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.163.134.360,00
  6. 6.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp63.136.000,00 Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kode Urusan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegaiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Rencana Tahun 2027 Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) DINAS TENAGA KERJA 30.163.397.075 ,00 29.764.933.870 ,00 2 URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 30.163.397.075 ,00 29.704.069.870 ,00 2 0 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 Persen 21.133.408.415 ,00 100 Persen 29.704.069.870 ,00 2 0 7 0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 12 Dokumen 183.136.000,00 12 Dokumen 20.986.751.724 ,00 2 0 7 0 1 2. 01 000 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kecamatan Sukamulya 6 Dokumen 135.022.000,00 6 Dokumen 183.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 01 000 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kab. Tangerang, Kecamatan Sukamulya 1 Laporan 28.026.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 135.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 2 0 7 0 1 2. 01 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 20.088.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 20.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 12 Dokumen 12.741.281.837 ,00 12 Dokumen 13.012.000.000 ,00 2 0 7 0 1 2. 02 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 61 Orang/bul an 12.729.185.837, 00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 61 Orang/bul an 13.000.000.000, 00 2 0 7 0 1 2. 02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Laporan 12.096.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 12.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen pembinaan pegawai 3 Dokumen 387.355.060,00 3 Dokumen 282.500.000,00 2 0 7 0 1 2. 05 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Paket 104.835.060,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0,00 2 0 7 0 1 2. 05 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 5 Orang 32.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Orang 32.500.000,00 2 0 7 0 1 2. 05 001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 87 Orang 250.020.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 Orang 250.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 2.408.624.118, 00 8 Dokumen 1.840.000.000, 00 2 0 7 0 1 2. 06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Paket 41.760.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 30.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Paket 750.000.368,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 400.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Paket 41.089.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 20.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 2 Paket 200.006.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 190.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Paket 150.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 50.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Dokumen 75.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 75.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 12 Laporan 150.690.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 150.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 12 Laporan 1.000.078.000,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 900.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 5 Unit 462.000.000,00 2 0 7 0 1 20 7 000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 5 Unit 465.852.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 462.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen jasa penunang Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 2 Dokumen 3.316.002.000, 00 2 Dokumen 3.287.500.000, 00 2 0 7 0 1 2. 08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 12 Laporan 1.128.102.000,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1.100.000.000,0 0 2 0 7 0 1 2. 08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa 12 Laporan 2.187.900.000,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 2.187.500.000,0 0 2 0 7 0 1 2. 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlaj dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daeah 5 Dokumen 1.631.156.900, 00 5 Dokumen 1.494.575.524, 00 2 0 7 0 1 2. 09 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa 5 Unit 216.396.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 214.805.964,00 2 0 7 0 1 2. 09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa 9 Unit 251.860.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 Unit 250.619.560,00 2 0 7 0 1 2. 09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 60 Unit 112.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 Unit 112.900.000,00 2 0 7 0 1 2. 09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 1 Unit 540.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 400.000.000,00 2 0 7 0 1 2. 09 001 1 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 510.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 516.250.000,00 2 0 7 0 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 Persen 92.236.000,00 100 Persen 95.000.000,00 2 0 7 0 2 2. 0 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja RTK) 20 Dokumen 92.236.000,00 20 Dokumen 95.000.000,00 2 0 7 0 2 2. 01 000 3 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20 Orang 92.236.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 Orang 95.000.000,00 2 0 7 0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
  7. 1.Persentase Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi
  8. 2.Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 20 Persen 77.78 Persen 1.077.290.000, 00 23 Persen 80 Persen 1.114.186.000, 00 2 0 7 0 3 2. 0 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 786.208.000,00 1.744 Orang 922.624.000,00 2 0 7 0 3 2. 01 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Lembaga 262.280.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Lembaga 269.887.000,00 2 0 7 0 3 2. 01 000 2 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150 Orang 523.928.000,00 150 Orang 652.737.000,00 2 0 7 0 3 2. 0 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga pelatihan Kerja yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 20 Lembaga 87.150.000,00 2 0 7 0 3 2. 02 000 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20 Lembaga 66.236.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 Lembaga 87.150.000,00 2 0 7 0 3 2. 0 4 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat peningkatan produktivitas 300 Perusahaa n 119.934.000,00 300 Perusahaa n 59.517.000,00 2 0 7 0 3 2. 04 000 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300 Perusahaa n 119.934.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300 Perusahaa n 59.517.000,00 2 0 7 0 3 2. 0 5 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah 1 Dokumen 104.912.000,00 1 Dokumen 44.895.000,00 2 0 7 0 3 2. 05 000 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 104.912.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 44.895.000,00 2 0 7 0 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri 78.76 Persen 4.697.328.300, 00 79 Persen 3.962.896.794, 00 2 0 7 0 4 2. 0 1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja AKAD, AKL dan Perluasan kesempatan kerja 28.201 Orang 3.178.073.500, 00 28.201 Orang 2.138.517.670, 00 2 0 7 0 4 2. 01 000 1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Orang 120.700.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 127.392.870,00 2 0 7 0 4 2. 01 000 2 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.641 Orang 240.160.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.641 Orang 277.500.000,00 2 0 7 0 4 2. 01 000 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 500 Orang 45.140.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 Orang 87.500.000,00 2 0 7 0 4 2. 01 000 4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50 Orang 19.832.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 32.656.000,00 2 0 7 0 4 2. 01 000 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 560 Orang 2.752.241.000,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Usulamn Musrenban g Kecamatan 560 Orang 1.613.468.800,0 0 2 0 7 0 4 2. 0 2 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penempatan yang diterbitkan perijinan dan dilakukan pengawasan dan pengendalian 150 Lembaga 164.168.000,00 150 Lembaga 150.000.000,00 2 0 7 0 4 2. 02 000 2 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150 Lembaga 164.168.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 Lembaga 150.000.000,00 2 0 7 0 4 2. 0 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi pasar kerja 12 Dokumen 876.932.800,00 12 Dokumen 1.024.567.000, 00 2 0 7 0 4 2. 03 000 1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu 12 Dokumen 205.216.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 243.627.000,00 2 0 7 0 4 2. 03 000 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38363 Orang 49.196.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30000 Orang 80.940.000,00 2 0 7 0 4 2. 03 000 3 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 500 Orang 622.520.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 Orang 700.000.000,00 2 0 7 0 4 2. 0 4 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perlindungan CPMI dan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota 312 Orang 478.154.000,00 312 Orang 649.812.124,00 2 0 7 0 4 2. 04 000 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 232 Orang 361.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232 Orang 402.732.000,00 2 0 7 0 4 2. 04 000 3 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80 Orang 116.514.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80 Orang 247.080.124,00 2 0 7 0 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase angka sengketa Pengusaha dan pekerja 2.4 Persen 3.163.134.360, 00 2,27 3.734.943.000, 00 2 0 7 0 5 2. 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 9satu) Daerah Kabupaten/Kota 150 Perusahaa n 630.907.000,00 150 Perusahaa n 1.447.000.000,0 0 2 0 7 0 5 2. 01 000 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 140 Perusahaa n 52.542.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140 Perusahaa n 39.724.000,00 2 0 7 0 5 2. 01 000 2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60 Perusahaa n 51.278.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 Perusahaa n 39.724.000,00 2 0 7 0 5 2. 01 000 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 527.087.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 1.367.552.000,0 0 2 0 7 0 5 2. 02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencegahan dan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 340 Perusahaa n 2.532.227.360,0 0 340 Perusahaa n 2.287.943.000,0 0 2 0 7 0 5 2. 02 000 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 220 Perkara 890.253.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220 Perkara 234.176.000,00 2 0 7 0 5 2. 02 000 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 175 Perkara 158.691.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175 Perkara 100.000.000,00 2 0 7 0 5 2. 02 000 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50.814.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 60.500.000,00 2 0 7 0 5 2. 02 000 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Lembaga 1.328.078.860,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Lembaga 1.793.267.000,0 0 2 0 7 0 5 2. 02 000 5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 120 Orang 104.390.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120 Orang 100.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 63.136.000,00 60.864.000,00 3 3 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 63.136.000,00 60.864.000,00 3 3 2 0 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n 7 KK 63.136.000,00 7 KK 60.864.000,00 3 3 2 0 3 2. 0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota JUmlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi adminitrasi dan tekhnisnya 7 KK 63.136.000,00 7 KK 60.864.000,00 3 3 2 0 3 2. 01 001 1 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 KK 63.136.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 KK 60.864.000,00 UPTD Latihan Kerja 15.383.232.310 ,00 16.200.000.000, 00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.383.232.310 ,00 16.200.000.000, 00 2 0 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 15.383.232.310 ,00 16.200.000.000, 00 2 0 7 0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 77.78 Persen 15.383.232.310 ,00 77,78 Persen 16.059.000.000 ,00 2 0 7 0 3 2. 0 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 15.383.232.310 ,00 2000 Orang 16.059.000.000 ,00 2 0 7 0 3 2. 01 000 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.744 Orang 7.174.243.490,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) t 2000 Orang 7.850.000.000,0 0 2 0 7 0 3 2. 01 000 3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Kab. Tangerang, Jayanti, Semua Kel/Desa 50 Unit 8.208.988.820,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 Unit 8.209.000.000,0 0 TOTAL 45.609.765.385 ,00 45.823.933.870 ,00 Prioritas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 yaitu meningkatkan perekonomi masayarakat melalui Transformasi Ekonomi yaitu: • Perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih produktif, inovatif, berdaya saing, dan inklusif. • Fokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor unggulan, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu juga prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan di tahun 2026 dalam program Program Unggulan/Program Prioritas Bupati yaitu Pemerintrahan Inovatif, Maju dan Smart (Prima) melalui Pengadaan Mobile Training Unit Dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah merumuskan dan menyusun program dan kegiatan tahun 2026. Prioritas Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan sarana dan prasana pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan, Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menyebarluaskan kesempatan kerja yang ada di perusahaan kepada masayarakat Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan Wira Usaha baru (WUB) di masayarakat, Serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mendorong forum dialog bipartie maupun tripartie sebagai wadah bersama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosiaol tenaga kerja.Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi kabupaten Tangerang dan yang terdapat dalam RKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 45.609.765.385,00 (empat puluh lima milyar enam ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima tiga ratus delapan lima rupiah) dengan rincian; B. Dinas Tenaga Kerja
  9. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 13 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.21.133.408.415,00,
  10. 2.Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.92.236.000,00
  11. 3.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran berjumlah Rp1.077.290.000,00.
  12. 4.Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 kegiatan dan 11 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.4.697.328.300,00.
  13. 5.Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan dan 8 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.163.134.360.00
  14. 6.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.63.136.000,00 C. UPT Latihan Kerja
  15. 1.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.15.383.232.310,00 Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 d an Prakiraan Maju Tahun 2027 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DINAS TENAGA 30.226.533.075,0 29.764.933.870 KERJA 0 ,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN 30.163.397.075,0 0 29.704.069.870 ,00 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN 30.163.397.075,0 29.704.069.870 PEMERINTAHAN 0 ,00 BIDANG TENAGA KERJA 1, 2.07. PROGRAM Persentase 100 21.133.408.415,0 100 20.986.751.724 01 PENUNJANG pemenuhan Persen 0 Persen ,00 URUSAN penunjang PEMERINTAHAN urusan DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan 2.07. Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 183.136.000,00 Memperkua t Mewujudka n Dokumen 12 183.000.000,00 01.2. Penganggaran, dan Perencanaan, Dokume reformasi politik, masyarakat perencanaa Dokume 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi n hukum dan birokrasi, serta bermoral Pancasila dan demokratis n, penganggara n Kinerja memp erkuat berlandask an iman n dan Perangkat penc egahan dan dan taqwa melalui Evaluasi Daerah pemberant asan reformasi birokrasi Kinera korupsi, narkoba, yang adaptif dan Dinas judi, dan pe berintegrita s Tenaga nyeludupan . Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Kerja efektif,dan efesien 2.07. 01.2.0 1.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokume n 135.022.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen perencanaan , penganggara n dan Evaluasi Kinera Dinas Tenaga Kerja 6 Dokume n 135.000.000,00 2.07. 01.2.0 1.002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 28.026.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen perencanaan , penganggara n dan Evaluasi Kinera Dinas Tenaga Kerja 2 Laporan 28.000.000,00 2.07. 01.2. 01.00 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.088.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen perencanaan , penganggara n dan Evaluasi Kinera Dinas Tenaga Kerja 4 Laporan 20.000.000,00 2.07.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 12 Dokume n 12.741.281.837,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen Adminiastras i keuangan Dinas Tenaga Kerja 12 Dokume n 13.012.000.000, 00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/b ulan 12.729.185.837,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen Adminiastras i keuangan Dinas Tenaga Kerja 61 Orang/b ulan 13.000.000.000, 00 2.07.0 1.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 1 Laporan 12.096.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Sukamuly a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Dokumen Adminiastras i keuangan Dinas Tenaga Kerja 1 Laporan 12.000.000,00 2.07.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 3 Dokume n 387.355.060,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Dinas Tenaga Kerja 3 Dokume n 282.500.000,00 2.07.0 1.2.05 .0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 104.835.060,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Sukamuly a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Dinas Tenaga Kerja 1 Paket 0,00 2.07.0 1.2.05 .0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 32.500.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Dinas Tenaga Kerja 5 Orang 32.500.000,00 2.07.0 1.2.05 .0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 87 Orang 250.020.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Pegawai Dinas Tenaga Kerja 87 Orang 250.000.000,00 . Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 2.07.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokume n 2.408.624.118,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 8 Dokume n 2.265.176.200,0 0 2.07.0 1.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.760.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Paket 40.176.200,00 2.07.0 1.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 750.000.368,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Paket 750.000.000,00 2.07.0 1.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 41.089.350,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Paket 0,00 2.07.0 1.2.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 200.006.400,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 2 Paket 200.000.000,00 2.07.0 1.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Paket 150.000.000,00 2.07.0 1.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 75.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Dokume n 75.000.000,00 2.07.0 1.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 150.690.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 12 Laporan 150.000.000,00 2.07.0 1.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.000.078.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 12 Laporan 900.000.000,00 2.07.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 5 Unit 462.000.000,00 2.07.0 1.2.07 .0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 465.852.500,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 5 Unit 462.000.000,00 2.07.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 2 Dokume n 3.316.002.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Jasa penunjang Dinas Tenaga Kerja 2 Dokume n 3.287.500.000,0 0 2.07.0 1.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.128.102.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Jasa penunjang Dinas Tenaga Kerja 12 Laporan 1.100.000.000,0 0 2.07.0 1.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.187.900.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Jasa penunjang Dinas Tenaga Kerja 12 Laporan 2.187.500.000,0 0 2.07.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Dokume n 1.631.156.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 5 Dokume n 1.494.575.524,0 0 2.07.0 1.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 216.396.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 5 Unit 214.805.964,00 2.07.0 1.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 251.860.900,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 9 Unit 250.619.560,00 2.07.0 1.2.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 112.900.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 60 Unit 112.900.000,00 2.07.0 1.2.09 .0009 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 540.000.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Unit 400.000.000,00 2.07.0 1.2.09 .0011 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 510.000.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja 1 Unit 516.250.000,00 2, 2.07. 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri 100 Persen 92.236.000,00 100 Persen 95.000.000,00 2.07.0 2.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja RTK) 20 Dokume n 92.236.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Rencana tenaga Kerja makro Dinas Tenaga Kerja dan rencana tenaga kerja mikro Perusahaan 20 Dokume n 95.000.000,00 2.07.0 2.2.01 .0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 20 Orang 92.236.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Rencana tenaga Kerja makro Dinas Tenaga Kerja dan rencana tenaga kerja mikro Perusahaan 20 Orang 95.000.000,00 3, 2.07. 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 20 Persen 77.78 Persen 1.077.290.000,00 23 Persen 80 Persen 1.114.186.000, 00 2.07.0 3.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pencari Kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 786.208.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perusahaan dan instruktur di lembaga pelatihan 1.744 Orang 922.624.000,00 2.07.0 3.2.01 .0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koor dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 10 Lembaga 262.280.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perusahaan dan instruktur di lembaga pelatihan 10 Lembaga 269.887.000,00 2.07.0 3.2.01 .0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 150 Orang 523.928.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan instruktur di lembaga pelatihan 150 Orang 652.737.000,00 2.07.0 3.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) 20 Lembaga 87.150.000,00 2.07.0 3.2.02 .0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 66.236.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) 20 Lembaga 87.1 50.000,00 2.07.0 3.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas 300 Perusah aan 119.934.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan kecil di Kabupaten Tangerang 300 Perusah aan 59.5 17.000,00 2.07.0 3.2.04 .0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 300 Perusah aan 119.934.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan kecil di Kabupaten Tangerang 300 Perusah aan 59.5 17.000,00 2.07.0 3.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokume n 104.912.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 1 Dokume n 44.8 95.000,00 2.07.0 3.2.05 .0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokume n 104.912.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 1 Dokume n 44.895.000,00 4, 2.07. 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri 78.76 Persen 4.697.328.300,00 79 Persen 3.962.896.794, 00 2.07.0 4.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja AKAD, AKL dan Perluasan kesempatan kerja 28.201 Orang 3.178.073.500,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 28.201 Orang 2.138.517.670,0 0 2.07.0 4.2.01 .0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi 50 Orang 120.700.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 50 Orang 127.392.870,00 2.07.0 4.2.01 .0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 27.641 Orang 240.160.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 27.641 Orang 277.500.000,00 2.07.0 4.2.01 .0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500 Orang 45.140.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 500 Orang 87.5 00.000,00 2.07.0 4.2.01 .0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 19.832.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 50 Orang 32.6 56.000,00 2.07.0 4.2.01 .0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 560 Orang 2.752.241.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 560 Orang 1.613.468.800,0 0 2.07. 04.2. 02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penempatan yang diterbitkan perijinan dan dilakukan pengawasan dan pengendalian 150 Lembag a 164.168.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 150 Lembag a 150.000.000,00 2.07.0 4.2.02 .0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 150 Lembaga 164.168.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 150 Lembaga 150.000.000,00 2.07.0 4.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi pasar kerja 12 Dokume n 876.932.800,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 12 Dokume n 1.024.567.000,0 0 2.07.0 4.2.03 .0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12 Dokume n 205.216.800,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 12 Dokume n 243.627.000,00 2.07.0 4.2.03 .0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 38363 Orang 49.196.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 38363 Orang 80.940.000,00 2.07.0 4.2.03 .0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 622.520.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Kerja 500 Orang 700.000.000,00 2.07.0 4.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (Pra da Purna Penempatan ) di daerah kab/kota 312 Orang 478.154.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pekerja Migran Indonesia Pra dan Purna Penempatan 312 Orang 649.812.124,00 2.07.0 4.2.04 .0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 232 Orang 361.640.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pekerja Migran Indonesia Pra dan Purna Penempatan 232 Orang 402.732.000,00 2.07.0 4.2.04 .0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 80 Orang 116.514.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pekerja Migran Indonesia Pra dan Purna Penempatan 80 Orang 247.080.124,00 5, 2.07. 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase angka sengketa Pengusaha dan pekerja 2.4 Persen 3.163.134.360,00 2.27 Persen 3.545.235.352, 00 2.07.0 5.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersaman untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 150 Perusah aan 630.907.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 150 Perusah aan 669.439.000,00 2.07.0 5.2.01 .0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 140 Perusah aan 52.542.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 140 Perusah aan 59.719.500,00 2.07.0 5.2.01 .0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 60 Perusah aan 51.278.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 60 Perusah aan 59.719.500,00 2.07.0 5.2.01 .0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 527.087.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan di Kabupaten Tangerang 1 Laporan 550.000.000,00 2.07.0 5.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 340 Perusah aan 2.532.227.360,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 340 Perusah aan 2.875.796.352,0 0 2.07.0 5.2.02 .0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 220 Perkara 890.253.500,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 220 Perkara 1.070.962.064,0 0 2.07.0 5.2.02 .0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 175 Perkara 158.691.000,00 Kab. Tangerang, Sukamuly a, Parahu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 175 Perkara 150.511.770,00 2.07.0 5.2.02 .0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50.814.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 42.650.510,00 2.07.0 5.2.02 .0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1.328.078.860,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 1 Lembaga 1.491.721.258,0 0 2.07.0 5.2.02 .0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 120 Orang 104.390.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Perusahaan dan Pekerja 120 Orang 119.950.750,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 63.136.000,00 60.864.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 63.136.000,00 60.864.000,00 1, 3.32. 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Angka animo masyarakat bertransmigran 7 KK 63136000+I85 7 KK 60.864.000,00 3.32.0 3.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kabupaten Tangerang 7 KK 60.864.000,00 3.32.0 3.2.01 .0011 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 7 KK 63.136.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kabupaten Tangerang 60.864.000,00 UPTD LATIHAN KERJA 15.383.232.310,0 0 16.059.000.000 ,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.383.232.310,0 0 16.059.000.000 ,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 15.383.232.310,0 0 16.059.000.000 ,00 1, 2.07. 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 77.78 Persen 15.383.232.310,0 0 77.78 Persen 16.059.000.000 ,00 2.07.0 3.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pencari Kerja yang memiliki kompetensi 1.744 Orang 15.383.232.310,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari kerja dan masyarakat Kabupaten Tangerang 1.744 Orang 16.059.000.000, 00 2.07.0 3.2.01 .0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1.744 Orang 7.174.243.490,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari kerja dan masyarakat Kabupaten Tangerang 1.744 Orang 7.850.000.000,0 0 2.07.0 3.2.01 .0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 50 Unit 8.208.988.820,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pencari kerja dan masyarakat Kabupaten Tangerang 50 Unit 8.209.000.000,0 0 J U M L A H 45.609.765.385,00 45.823.933.870,00 Melalui visi dan misi serta pemahaman faktor–faktor kunci keberhasilan dan responsif terhadap setiap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan terhadap implementasi dari Rencana Kerja ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur pelaksana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adapun aspek-aspek yang harus mendapat perhatian dalam mengevaluasi Rencana Kerja ini adalah bahwa:
  16. 1.Proses evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan;
  17. 2.Adanya komuniokasi secara aktif dari para pelaksana kegiatan ( botom-up approach ), melalui laporan tertulis secara berjenjang sebagai bukti adanya komitmen dari masing masing lini sesuai proses pelaksanaan kegiatan;
  18. 3.Untuk tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanantkan didalam RENSTRA maka harus ada komitmen dari masing masing lini untuk mencapai visi dan misi tersebut.
  19. 4.Agar Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut : • Rencana Kerja yang telah dirumuskan bersama ini harus mampu memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dari berbagai peluang yang tercipta didalam pelaksanaan program tersebut, serta harus mampu memperkecil bahkan menghilangkan dampak dari faktor yang bersifat negatif. Rencana Kerja ini disusun dan dirumuskan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, sebesar-besarnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun dengan harapan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta dapat bermanfaat didalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. Kami menyadari dokumen perencanaan ini masih banyak kekurangan kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik serta sarannya untuk bahan perbaikan perencanaan kedepan dan atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.
  20. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sebagai unsur pelaksana urusan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Tahun 2026 membahas evaluasi capaian Kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024), target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2025) dan rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2026), agar dalam mentargetkan pencapaian per tahunnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  21. 1.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
  22. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  23. 3.Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
  24. 4.Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
  25. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  26. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  27. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  28. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  29. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  30. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  31. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  32. 12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  33. 13.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  34. 14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak;
  35. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  36. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  37. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  38. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  39. 19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
  40. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  41. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
  42. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
  43. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 tahun 2015 tentang pengarusutamaan hak anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
  44. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunaan perencanaan dan penganggaran responsive gender;
  45. 25.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk satu tahun (2026) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Tangerang tahun 2025 – 2029. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut :
  46. 1.Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024);
  47. 2.Target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (tahun 2025);
  48. 3.Rencana target kinerja tahun berikutnya (tahun 2026) 1.4 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : PENDAHULUAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Hasil Evaluasi Kinerja 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dapat digambarkan pada tabel berikut: TABEL II.1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) 1 2 3 4 5 6 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.774.422.208 10.481.116.815 97,28 100 2.08.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.132.100 123.622.100 99,59 100 2.08.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.635.500 57.395.500 99,58 100 2.08.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.229.000 14.139.000 99,37 100 2.08.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.267.600 52.087.600 99,66 100 2.08.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.097.794.916 7.939.839.101 98,05 100 2.02.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.084.020.796 7.926.176.301 98,05 100 2.08.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.774.120 13.662.800 99,19 100 2.08.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.079.830 12.438.200 56,33 100 2.08.01.2.03.0 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 22.079.830 12.438.200 56,33 100 2.08.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 159.185.200 144.935.000 91,05 95.00 2.08.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 100.619.400 93.315.000, 92,74 100 2.08.01.2.05.0 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.565.800 51.620.000 88,14 90.00 2.08.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.327.209.710 1.250.438.750 94,22 100 2.08.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.729.700 13.729.700 100 100 2.08.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 630.768.400 603.548.300 95,68 100 2.08.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 283.951.600 272.272.700 95,89 100 2.08.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.813.210 24.785.250 99,89 100 2.08.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.800 11.996.800 99,97 100 2.08.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.706.000 58.400.000 96,20 100 2.08.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301.240.000 265.706.000 88,20 100 2.08.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311.324.000 300.391.500 96,49 100 2.08.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 218.924.000 215.000.000 98,21 100 2.08.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 15.391.500 75,45 100 2.08.01.2.08.0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.000.000 70.000.000 97,22 100 2.08.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 732.696.452 709.452.164 96,83 100 2.08.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 305.396.452, 284.424.164 93,13 100 2.08.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.950.000 53.950.000 100 100 2.08.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 373.350.000 371.078.000 99,39 100 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.898.572.260 1.857.202.059 97,82 100 2.08.02.2.01 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 140.679.730 140.103.900 99,59 100 2.08.02.2.01.0 004 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 140.679.730 140.103.900 99,59 100 2.08.02.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 385.026.600 381.959.900 99,20 100 2.08.02.2.02.0 001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 142.192.200 142.142.200 99,96 100 2.08.02.2.02.0 002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 242.834.400 239.817.700 98,76 100 2.08.02.2.03 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.372.865.930 1.335.138.259 97,25 100 2.08.02.2.03.0 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.169.999.800 1.132.361.599 96,78 100 2.08.02.2.03.0 003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 202.866.130 202.776.660 99,96 100 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 724.289.030 690.540.530 95,34 100 2.08.03.2.01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 239.146.460 225.614.160 94,34 100 2.08.03.2.01.0 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 239.146.460 225.614.160 94,34 100 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 112.799.530 110.319.530 97,80 100 2.08.03.2.02.0 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 112.799.530 110.319.530 97,80 100 2.08.03.2.03 Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 372.343.040 354.606.840 95,24 100 2.08.03.2.03.0 004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 372.343.040 354.606.840 95,24 100 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 394.318.910 393.083.110 99,69 100 2.08.04.2.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 394.318.910 393.083.110 99,69 100 2.08.04.2.02.0 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 244.319.280 243.459.280 99,65 100 2.08.04.2.02.0 2.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.999.630 149.623.830 99,75 100 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 35.956.400 35.846.800 99,70 100 2.08.05.2.01 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.956.400 35.846.800 99,70 100 2.08.05.2.01.0 001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 35.956.400 35.846.800 99,70 100 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 664.864.760 661.503.560 99,49 100 2.08.06.2.01 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 127.254.660 126.954.660 99,76 100 2.08.06.2.01.0 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 127.254.660 126.954.660 99,76 100 2.08.06.2.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 537.610.100 534.548.900 99,43 100 2.08.06.2.02.0 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 172.750.000 171.391.200 99,21 100 2.08.06.2.02.0 003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan 193.166.700 192.066.100 99,43 100 TABEL II.2 REALISASI ANGGARAN BERSARKAN BELANJA TAHUN 2024 NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PERSEN (%) 5 BELANJA 15.417.570.358 15.017.070.574 97,40 5.1 Belanja Operasi 14.754.343.758 14.381.064.074 97,47 5.1.01 Belanja Pegawai 8.084.020.796 7.926.176.301 98,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.670.322.962 6.454.887.773 96,77 5.2 Belanja Modal 663.226.600 636.006.500 95,90 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.648.200 623.428.100 95,82 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.578.400 12.578.400 100 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.06.2.02.0 004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 171.693.400 171.091.600 99,65 100 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 925.146.790 897.777.700, 97,04 100 2.08.07.2.01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 419.661.100 403.869.300 96,24 100 2.08.07.2.01.0 001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 419.661.100 403.869.300 96,24 100 2.08.07.2.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 127.838.490 127.339.500 99,61 100 2.08.07.2.02.0 005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 127.838.490 127.339.500 99,61 100 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 377.647.200 366.568.900 97,07 100 2.08.07.2.03.0 005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kot 377.647.200 366.568.900 97,07 100 TABEL II.3 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2024 NO PROGRAM JUMLA H KEG JUMLA H SUB KEG PAGU ANGGARAN REALISASI PERSE N (%) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 21 10.774.422.208 10.481.116.81 5 97,28 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3 5 1.898.572.260 1.857.202.059 97,82 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3 3 724.289.030 690.540.530 95,34 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1 2 394.318.910 393.083.110 99,69 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1 1 35.956.400 35.846.800 99,70 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2 4 664.864.760 661.503.560 99,49 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 3 3 925.146.790 897.777.700 97,04 JUMLAH 15.417.570.358 15.017.070.57 4 97,40 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, terdapat 3 IKK yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu : TABEL II.4 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Persentase ARG pada belanja langsung APBD 53.00 53,25 53,50 54,00 54,25 53.00 53.00 53,25 53,50 54,00 54,25 2 Persentase Perlindungan Terhadap Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 4,05 4,03 4,01 3,99 3,97 4,07 4,05 4,03 4,01 3,99 3,97 2.2.1 Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender PUG atau Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan pengarustamaan gender:

1.Kurangnya pemahaman aparatur tentang strategi pengarustamaan gender
2.Masih terbatasnya SDM dalam melaksanakan PPRG
3.Kurangnya kompetensi untuk melakukan analisis gender
4.Belum maksimalnya peran Driver PUG 2.2.2 Persentase Perlindungan Terhadap Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang dihadapi :
1.Kekuatan A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap anak B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0 C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
2.Kelemahan A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari anak C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap anak
3.Tantangan A. Masih banyaknya kekerasan terhadap anak B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak 2.2.3 Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang dihadapi :
1.Kekuatan A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0 C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan
2.Kelemahan A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari perempuan C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap Perempuan
3.Tantangan A. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja DPPPA Kabupaten Tangerang Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2023, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang adalah:
1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina serta mengendalikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 1) merumuskan program kerja Dinas; 2) mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas; 3) membina kinerja aparatur di lingkungan Dinas; 4) mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 5) menyelenggarakan program kerja Dinas; 6) mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas; 7) melaporkan pelaksanaan program kerja Dinas; dan 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas A. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 2) membagi tugas program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 3) memberi petunjuk program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 4) mengatur program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 5) mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah; 6) mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas; 7) mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas; 8) mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah; 9) mengatur pemenuhan program aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik; 10) merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah; 11) mengatur administrasi barang miiik Daerah pada Perangkat Daerah; 12) mengatur administrasi kepegawaian perangkat Daerah; 13) mengatur administrasi umum perangkat Daerah; dan 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: 1) merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Dinas; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; 3) membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian; 4) melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah; 5) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian; 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; 7) memfasiiitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas; 8) memfasilitasi pemindahan tugas ASN; 9) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; 10) memfasilitasi penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, serta bahan/material; 11) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis; 12) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik; 13) melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas; 14) melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Dinas, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor; 15) melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/ penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah; 16) memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/ Dinas; 17) memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya; 18) memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas serta kunjungan tamu; 19) memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen; 20) melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; 21) menyusun kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; 22) mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai; 23) menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian; 24) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya; 25) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan 26) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3.Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, pembinaan dan pengendalian bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan operasional program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 2) membagi tugas program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 3) memberi petunjuk program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 4) mengatur program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 5) merencanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 6) mengevaluasi kegiatan program peningkatan kuaiitas hidup perempuan dan keluarga; 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender; 8) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarustamaan gender kewenangan kabupaten; 9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender; 10) melaksanakan sosialisasi kebiiakan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender; 11) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi; 12) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi; 13) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 14) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 15) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 16) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten; 17) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender, serta perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten; 18) mengembangkan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten; 19) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 20) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 21) melaksanakan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 22) melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya Dalam Daerah; dan 23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4.Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak Bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas 1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 2) membagi tugas program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 3) memberi petunjuk program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 4) mengatur program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 5) merencanakan kegiatan pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 6) mengevaluasi kegiatan program pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 7) penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten; 8) penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten; 9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten; 10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi memfasilitasi layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten; 11) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah; 12) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah; 13) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah; dan 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5.Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak Bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas A. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 2) membagi tugas program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 3) memberi petunjuk program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 4) mengatur program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 5) merencanakan kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 6) mengevaluasi kegiatan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah; 8) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten; 9) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 11) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 12) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia iayanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 13) memfasilitasi penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten; 14) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten; 15) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten; 16) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten; 17) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; 18) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten; 19) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ; 20) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten; 21) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perllndungan khusus tingkat Daerah; 22) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; 23) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; dan 24) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalah dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut :
1.Ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang berkompeten belum maksimal
2.Pelaksanaan bimbingan teknis belum dilaksanakan secara massif
3.Pemetaan proses bisnis OPD belum optimal
4.Belum optimalnya koordinasi baik secara internal OPD maupun eksternal dengan OPD teknis yang terkait. 2.3.3 Dampak Program dan Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Penjabaran visi di atas merujuk pada kata kunci sebagai berikut: a) Sejahtera Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan. b) Berdaya Saing Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Visi Pembangunan Daerah diterjemahkan dalam Misi Pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, serta arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Rumusan misi dibawah ini didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan serta misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diformulasikan ke dalam 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut: 1) Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Pemerintahan yang akuntabel dan efisien merupakan bagian dari prinsip good governance. Prinsip akuntabel menjadi acuan dalam menjalankan program dan kebijakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap masyaraka sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepercayaan publik. Efisiensi diperlukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal serta pencegahan terhadap gangguan keamanan masyarakat yang efektif. Perwujudan pelayanan publik yang optimal mulai dari administrasi hingga layanan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih responsif. Melalui penerapan sistem yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu masyarakat dalam menyelesaiakan keperluan administrasi tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Selain itu, hal yang menjadi prioritas adalah penguatan SDM sektor pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan aparat/birokrat memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melayani masyarakat. Selain itu, dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan tindakan preventif yang intergratif dengan pelayanan publik. Koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat melalui program-program keamanan lingkungan dan sosialisasi keamanan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan yang menganggu kenyamanan masyarakat, lingkungan aman dan kondusif sangat sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. 2) Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing Perekonomian Kabupaten Tangerang yang kuat, produktif, dan berdaya saing menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan tingkat kemiskinan, menekan ketimpangan, kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan global dan nasional (e.g. geoekonomi, pembangunan bekerlanjutan, penurunan GRK, transisi EBT, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pondasi ekonomi kerakyatan serta memperkuat sistem perdagangan dan jasa untuk pengembangan ekonomi daerah. Perekonomian yang maju ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sektor unggulan (e.g. industri, perdagangan dan jasa, serta manufaktur) dan sektor potensial (e.g. pertanian, perikanan, peternakan, serta pariwisata). Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing tenaga kerja untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggalan kompetitif. Selain itu, perekonomian yang maju ditunjang dengan infrastruktur penghubung dalam integrasi ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan pergerakan orang–barang. Selain itu, akses terhadap pasar juga berhubungan dengan menjaga kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah. Integrasi ekonomi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas stakeholder (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkeadilan diwujudkan melalui peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, badan usaha desa, serta kewirausahaan. Skalabilitas ekonomi mikro didorong melalui kemudahan akses terhadap pemodalan, pengembangan kapasitas tenaga kerja dalam manajemen usaha, inkubasi bisnis kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap pasar. Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan menunjukkan komitmen untuk transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengetatan regulasi untuk aktivitas perekonomian dengan prinsip berkelanjutan dan sirkular serta investasi terhadap transisi energi baru terbarukan (EBT). 3) Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas Kesehatan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Tangerang dapat diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh optimalisasi pemberian layanan kesehatan dengan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas di setiap kecamatan, serta peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pengoptimalan layanan kesehatan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Selain peningkatan kuantitas, perlu ditunjang dengan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi rekrutmen tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan untuk seluruh lapisan. Terwujudnya kesehatan yang berkualitas juga perlu didukung melalui pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Pembangunan dan perbaikan unit-unit layanan kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan layanan serta pemenuhan kebutuhan peralatan medis yang sesuai standar. Upaya tersebut juga sejalan dengan target untuk menekan angka kesakitan dan stunting, yang diimbangi dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program kesehatan yang bersifat preventif, seperti edukasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemenuhan gizi masyarakat, dan penerapan PHBS, digalakkan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 4) Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, optimalisasi layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik dari kelompok disabilitas maupun anak-anak di daerah terpencil, dengan fasilitas pendidikan sesuai standar yang tersedia secara merata. Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya ditunjukkan dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan akademik peserta didik. Kemampuan akademik perlu diimbangi dengan pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan kurikulum muatan lokal. Selain penghayatan nilai budaya, nilai-nilai toleransi perlu disisipkan dalam pendidikan sejak dini, sebagai modal dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tangerang. Upaya-upaya sebelumnya perlu didukung dengan pengoptimalan kuantitas dan kualitas maupun kompetensi tenaga pendidik, melalui pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengadaan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Di samping itu, perwujudan sistem pendidikan yang berkualitas juga didukung melalui pengembangan potensi kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecakapan dalam bekerja sama, memiliki kedisiplinan tinggi, serta akan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai luhur. 5) Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan infrastruktur terpadu merupakan landasan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan Quality of Life bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui peningkatan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Infrastruktur dasar menjadi fondasi dalam mendorong daya saing sumber daya manusia (e.g. pendidikan, kesehatan, dan permukiman) serta mengakselerasi aktivitas perekonomian wilayah (e.g. nilai tambah sektor, perhubungan dan perdagangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar serta mewujudkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tangerang. Pengembangan infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Hal ini terwujud melalui (1) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara, (2) pengembangan Blue-Green Infrastructure dan infrastruktur penunjang Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (3) Keterpaduan penataan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan perencanaan tata ruang serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas stakeholder. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Selain itu, juga beberapa proyeks strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan kerjasama lintas K/L dan stakeholder terkait. Berbagai opsi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Tangerang. Kerjasama dan kolaborasi juga membuka peluang untuk mendorong realisasi investasi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur. 6) Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis menjadi landasan dan penyangga pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui (1) Peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan daerah; (2) Peningkatan perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup; (3) Peningkatan manajemen risiko bencana yang responsif. Strategi dalam pencapaian misi ini adalah meningkatkan penanganan masalah lingkungan, serta melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan. Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi memerlukan langkah strategis dalam efisiensi pendayagunaan sumber daya alam, diversifikasi dan konservasi energi, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan. Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, diperlukan arahan strategis dalam perlindungan ekosistem melalui optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, penegakan regulasi pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Manajemen risiko bencana diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana Dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mendukung pencapaian pada Misi 4 (Empat) yaitu “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas” dengan Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dan Sasaran: Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama. Guna mendukung pencapaian dari Misi 4 tersebut, tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya yaitu Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DPPPA Kabupaten Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk meningkatkan peran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa tantangan antara lain :
1.Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR
3.Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dana anak
4.Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap masyarakat
5.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas pelayanan Selain tantangan yang harus dihadapi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang harus dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga mampu mengatasi tantangan yang ada, beberapa peluang yang dimiliki antara lain :
1.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai
2.Perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Untuk mereview rancangan awal RKPD, terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DPPPA Kabupaten Tangerang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut :
1.Identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft Rencana Kerja di Internal DPPPA Kabupaten Tangerang
2.Pelaksanaan forum perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
3.Penyusunan rancangan awal Renja DPPPA Kabupaten Tangerang
4.Pelaksanaan asistensi terhadap Renja DPPPA Kabupaten Tangerang
5.Penyusunan Rancangan Akhir Renja DPPPA Kabupaten Tangerang
6.Penetapan Renja oleh Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang. Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2026 telah disesuaikan dengan Perencanaan kinerja DPPPA Kabupaten Tangerang. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini : TABEL NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA CATA TAN PENTI NG

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 206.158.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 206.158.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 71.100.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 71.100.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 23.980.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan 23.980.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 38.118.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 38.118.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 1 Dokumen 20.440.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 20.440.000 Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 84 Data 52.520.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 84 Data 52.520.000 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 9.716.909.734 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 9.716.909.73 4 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang 9.688.993.734 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang 9.688.993.73 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 1 Laporan 27.916.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Kabupaten Tangerang Jumlah laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD 1 Laporan 27.916.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 50.000.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 50.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah pegawai yang difasilitasi 52 Orang 549.946.600 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Jumlah pegawai yang difasilitasi 52 Orang 549.946.600 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kabupaten Tangerang Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 52 Paket 349.958.600 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kabupaten Tangerang Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 52 Paket 349.958.600 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kabupaten Tangerang Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52 Orang 199.988.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kabupaten Tangerang Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52 Orang 199.988.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 7 Jenis 1.793.122.800 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 7 Jenis 1.793.122.80 0 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Paket 25.201.200 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Paket 25.201.200 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Paket 722.755.200 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Paket 722.755.200 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket barang logistic kantor yang disediakan 17 Paket 500.000.100 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah paket barang logistic kantor yang disediakan 17 Paket 500.000.100 Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Tangerang Jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan 4 Paket 34.996.300 Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Tangerang Jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan 4 Paket 34.996.300 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kabupaten Tangerang Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan 3 Dokumen 10.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kabupaten Tangerang Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan 3 Dokumen 10.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.170.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.170.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyelenggaraan 1 Laporan 450.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyelenggaraan 1 Laporan 450.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD rapat koordinasi dan kosultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rapat koordinasi dan kosultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya Jasa Penunjang 4 Jenis 369.900.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya Jasa Penunjang 4 Jenis 369.900.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 15.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 15.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Laporan / Bulan 24.900.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 12 Laporan / Bulan 24.900.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Laporan 150.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Laporan 150.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 180.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 180.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya pemelihaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Jenis 1.070.994.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Tersedianya pemelihaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Jenis 1.070.994.00 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupaten Tangerang Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 9 Unit 811.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupaten Tangerang Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 9 Unit 811.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupaten Tangerang Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 50 Unit 59.994.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupaten Tangerang Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 50 Unit 59.994.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kabupaten Tangerang Jumlah Gedung kantor dan bangunan 1 Unit 200.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kabupaten Tangerang Jumlah Gedung kantor dan bangunan 1 Unit 200.000.000 lainnya yang di pelihara atau di rehabilitasi. Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang di pelihara atau di rehabilitasi. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tangerang Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaa n gender 100% 2.550.000.000 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tangerang Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaa n gender 100% 2.550.000.00 0 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Opd yang memahami PPRG 35 Lembaga 250.000.000 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Opd yang memahami PPRG 35 Lembaga 250.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Lembaga 250.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Lembaga 250.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/kota Kabupaten Tangerang Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan 650 Orang 2.000.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/kota Kabupaten Tangerang Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan 650 Orang 2.000.000.00 0 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Tangerang Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, 5 Lembaga 500.000.000 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Tangerang Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, 5 Lembaga 500.000.000 hukum, sosial dan ekonomi hukum, sosial dan ekonomi Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 150 Orang 500.000.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 150 Orang 500.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 275 Orang 1.000.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 275 Orang 1.000.000.00 0 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Peningkatan keterampilan, dan Kesejahteraan 1800 Orang 300.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Peningkatan keterampilan, dan Kesejahteraan 1800 Orang 300.000.000 Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 75 Lembaga 300.000.000 Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 75 Lembaga 300.000.000 Program Perlindungan Perempuan Kabupaten Tangerang Persentase perlindungan terhadap perempuan 100% 1.548.518.000 Program Perlindungan Perempuan Kabupaten Tangerang Persentase perlindungan terhadap perempuan 100% 1.548.518.00 0 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Kabupaten Tangerang Meningkatnya Pencegahan 53 Kelompok 499.546.000 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Kabupaten Tangerang M Meningkatnya Pencegahan 53 Kelompok 499.546.000 Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan terhadap Perempuan Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan terhadap Perempuan Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 20 Lembaga 499.546.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 20 Lembaga 499.546.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan yang Terlatih 150 Orang 648.972.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan yang Terlatih 150 Orang 648.972.000 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 1 Dokumen 648.972.000 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 1 Dokumen 648.972.000 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlayaninya Korban Kekerasan terhadap Permpuan Sesuai Standar 100% 400.000.000 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlayaninya Korban Kekerasan terhadap Permpuan Sesuai Standar 100% 400.000.000 Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 195 Orang 400.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 195 Orang 400.000.000 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tangerang Persentase peningkatan kualitas hidup keluarga 100% 750.000.000 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tangerang Persentase peningkatan kualitas hidup keluarga 100% 750.000.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak 150 Orang 450.000.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Kabupaten Tangerang Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak Keluarga Layak Anak 150 Orang 450.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 450.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/k ota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 450.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya Dalam 150 Orang 300.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya Dalam 150 Orang 300.000.000 Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK, dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK, dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga 300.000.000 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga 300.000.000 Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah 100% 99.998.000 Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah 100% 99.998.000 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersediannya data informasi gender dan anak serta profil gender 1 Dokumen 99.998.000 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersediannya data informasi gender dan anak serta profil gender 1 Dokumen 99.998.000 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 99.998.000 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 99.998.000 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kabupaten Tangerang Persentase Seluruh Klaster Hak Anak 100% 1.649.976.500 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kabupaten Tangerang Persentase Seluruh Klaster Hak Anak 100% 1.649.976.50 0 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA 100% 400.000.000 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA 100% 400.000.000 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kabupaten Tangerang jumlah SDM OPD kab/kota 50 Orang 400.000.000 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kabupaten Tangerang jumlah SDM OPD kab/kota 50 Orang 400.000.000 Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlaksananya KHA dalam pengembangan SRA, KELANA dan DEKELA 1900 SRA, 29 KELANA, 250 DEKELA, 1275 SDM KLA 1.249.976.500 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Terlaksananya KHA dalam pengembangan SRA, KELANA dan DEKELA 1900 SRA, 29 KELANA, 250 DEKELA, 1275 SDM KLA 1.249.976.50 0 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 100 Orang 499.981.500 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 100 Orang 499.981.500 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 300.000.000 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 300.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan 63 Lembaga 449.995.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Tangerang Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan 63 Lembaga 449.995.000 advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Kewenangan Kabupaten/Kota advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Program Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tangerang Persentase Perlindungan Terhadap Anak 100% 3.949.470.000 Program Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tangerang Persentase Perlindungan Terhadap Anak 100% 3.949.470.00 0 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak 80% 499.754.000 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak 80% 499.754.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 1 Kegiatan 499.754.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 1 Kegiatan 499.754.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Anak yang Terlatih 250 Orang 449.716.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Anak yang Terlatih 250 Orang 449.716.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Kabupaten Tangerang jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 449.716.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Kabupaten Tangerang jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 449.716.000 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Kabupaten Tangerang Terlayaninya Korban Kekerasan 100% 3.000.000.000 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten Tangerang Terlayaninya Korban Kekerasan 100% 3.000.000.00 0 Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Anak Sesuai Standar yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Anak Sesuai Standar Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 162 Orang 3.000.000.000 Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 162 Orang 3.000.000.00 0 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari Masyarakat untuk dilaksanakan oleh DPPPA Kabupaten Tangerang. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendukung penuh pencapaian visi dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, melalui pelaksanaan mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian PPPA dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Dukungan ini diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai elemen esensial dalam transformasi ketahanan sosial dan budaya. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. Periode RPJMN Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 meliputi (1) pendapatan Per kapita setara negara maju, (2) adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Pilar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi sangat relevan dalam pembangunan manusia seutuhnya karena mampu memastikan bahwa hasil pembangunan menjangkau seluruh kelompok tanpa diskriminasi dan meningkatkan keadilan sosial. Dalam RPJMN 2025–2029, pengarusutamaan ini merupakan salah satu dari lima agenda utama pengarusutamaan, bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim. Kelima agenda tersebut diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta mendorong inisiatif serupa di kalangan non-state actors, agar hasil pembangunan lebih merata, berkeadilan, dan meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Kementerian PPPA, sesuai dengan kewenangan dan mandatnya dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan mengacu pada Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Prioritas Nasional 4 mencakup lima sasaran utama pembangunan, yaitu:

1.Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
2.Terwujudnya kesehatan untuk semua
3.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
4.Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
5.Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat Sesuai mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), fokus utama kelembagaan ini berada pada Sasaran Utama nomor 3, yaitu “Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut mencakup :
1.Peningkatan ketangguhan keluarga
2.Peningkatan kualitas perlindungan anak
3.Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
4.Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia Mandat Kemen PPPA yang mencakup kesetaraan gender dan perlindungan anak secara langsung selaras dengan arah kebijakan terkait peningkatan kualitas perlindungan anak, serta peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan. Untuk mengukur capaian arah kebijakan ini, telah ditetapkan tiga indikator utama dalam dokumen Renstra, yaitu Indeks Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Gender. Ketiga indikator tersebut dinilai paling relevan untuk memantau kemajuan agenda kesetaraan gender dan perlindungan anak di periode mendatang. Selanjutnya, untuk mencapai Visi dan Misi Presiden, dalam RPJMN 2024-2029 telah ditetapkan 17 program prioritas nasional yang meliputi:
1.Swasembada pangan, energi, dan air
2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3.Reformasi Politik, hukum dan birokrasi
4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5.Memberantas kemiskinan
6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7.Pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat
8.Penguatan bidang pendidikan, sains, dan teknologi, juga digitalisasi
9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12.Jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13.Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14.Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN
15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja dan keadilan ekonomi
16.Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga Dari 17 Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2024- 2029, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Dari 17 Program Prioritas dalam RPJMN Tahun 2024-2029, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Program Prioritas No 10 yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Program prioritas ini selaras dengan arah pembangunan RPJPN 2025– 2045 yang menekankan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Selain Program Prioritas Nomor 10, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki mandat penting dalam mengampu pengarusutamaan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki mandat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pilar pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi bagian dari mandat dan kewenangan utama Kementerian, serta akan diselaraskan secara strategis dengan Rencana Strategis (Renstra) KemenPPPA 2025–2029. Pilar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial memegang peranan strategis dalam pembangunan manusia seutuhnya karena memastikan hasil pembangunan dapat menjangkau seluruh kelompok tanpa diskriminasi, sekaligus meningkatkan keadilan dan pemerataan sosial. Dalam RPJMN 2025–2029, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ditetapkan sebagai salah satu dari lima agenda utama pengarusutamaan, bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim. Kelima agenda ini akan diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendorong inisiatif serupa oleh aktor non-pemerintah, guna memperluas kemanfaatan hasil pembangunan dan meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan.Strategi ini akan diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh prioritas nasional maupun program non-prioritas nasional, guna mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif gender dan inklusif. Keseluruhan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diukur melalui 33 indikator, yang terdiri atas 6 indikator sebagai koordinator pencapaian indikator prioritas, serta 27 indikator sebagai pengampu kegiatan prioritas. Enam indikator prioritas ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, serta pemenuhan hak anak. Untuk aspek pemberdayaan perempuan, indikator tersebut juga mencakup perlindungan perempuan dari kekerasan dan upaya sistemik untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PPE). 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mendukung pencapaian pada Misi 4 (Empat) yaitu “Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama yang ditandai dengan Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga. Guna mendukung pencapaian dari Misi 4 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya yaitu Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel III.1. Target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel III.2. TABEL III.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASE LINE TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender Meningkatkan Kesetaraadan dan Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara Perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi Pembangunan : Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja Nilai 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Konperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap Persen 100 100 100 100 100 100 100 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASE LINE TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 perempuan yang dilaporkan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap anak yang dilaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Nilai 60,17 60,20 60,26 60,31 60,37 60,42 60,42 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks komposit yang mengukur Tingkat perlindungan yang diterima oleh Nilai 75,21 75,31 75,41 75,51 75,61 75,71 75,71 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN BASE LINE TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 anak-anak yang berada dalam situasi khusus yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi TABEL III.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASE LINE TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nilai 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah periode 2025-2029, terdiri dari :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota A. Kegiatan Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD F. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan A. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota B. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota C. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
3.Program Perlindungan Perempuan A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota B. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota C. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4.Program Peningkatan Kualitas Keluarga A. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah B. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5.Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak A. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) A. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota B. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7.Program Perlindungan Khusus Anak A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota B. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2) Sub Kegiatan Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota C. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Tangerang 100% 13.757.031.134 Pendapatan Asli Daerah 100% 16.775.000.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 3 Dokumen 206.158.000 Pendapatan Asli Daerah 3 Dokumen 275.000.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 3 Dokumen 71.100.000 Pendapatan Asli Daerah 3 Dokumen 60.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 23.980.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 50.000.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 1 Laporan 38.118.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 60.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 20.440.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 45.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan Kabupaten Tangerang 84 data 52.520.000 Pendapatan Asli Daerah 84 Data 60.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Kabupaten Tangerang 2 Dokumen 9.716.909.734 Pendapatan Asli Daerah 2 Dokumen 13.060.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang 52 Orang 9.688.993.734 Pendapatan Asli Daerah 33 Orang 13.000.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 27.916.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 60.000.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 60.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 60.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Kabupaten Tangerang 52 Orang 549.946.600 Pendapatan Asli Daerah 52 Orang 570.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kabupaten Tangerang 52 Paket 349.958.600 Pendapatan Asli Daerah 52 Paket 360.000.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kabupaten Tangerang 50 Orang 199.988.000 Pendapatan Asli Daerah 52 Orang 210.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 7 Jenis 1.793.122.800 Pendapatan Asli Daerah 7 Jenis 1.830.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 15 Paket 25.201.200 Pendapatan Asli Daerah 15 Paket 35.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 20 Paket 722.755.200 Pendapatan Asli Daerah 20 Paket 700.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 17 Paket 500.000.100 Pendapatan Asli Daerah 17 Paket 510.000.000 Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 4 Paket 34.996.300 Pendapatan Asli Daerah 4 Paket 45.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 3 Dokumen 10.000.000 Pendapatan Asli Daerah 3 Dokumen 20.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Tangerang 1 Laporan 50.170.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 60.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Tangerang 1 Laporan 450.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 460.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Kabupaten Tangerang 4 Jenis 369.900.000 Pendapatan Asli Daerah 4 Jenis 410.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Tangerang 1 Laporan 15.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 25.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Tangerang 12 Laporan/Bulan 24.900.000 Pendapatan Asli Daerah 12 Laporan/Bulan 35.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Tangerang 1 Laporan 150.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 160.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 1 Laporan 180.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan 190.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang 3 Jenis 1.070.994.000, Pendapatan Asli Daerah 3 Jenis 570.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Tangerang 9 Unit 811.000.000 Pendapatan Asli Daerah 9 Unit 290.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Kabupaten Tangerang 50 Unit 59.994.000 Pendapatan Asli Daerah 50 Unit 70.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Kabupaten Tangerang 1 Unit 200.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Unit 210.000.000 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang 100% 2.550.000.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 3.090.000.000 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang Memahami PPRG Kabupaten Tangerang 63 Perangkat Daerah 250.000.000 Pendapatan Asli Daerah 63 Perangkat Daerah 260.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan Kabupaten Tangerang 35 Lembaga 250.000.000 Pendapatan Asli Daerah 35 Lembaga 260.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tangerang 600 Orang 2.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah 650 Orang 2.520.000.000, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten Tangerang 5 Lembaga 500.000.000 Pendapatan Asli Daerah 5 Lembaga 510.000.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi Kabupaten Tangerang 150 Orang 500.000.000 Pendapatan Asli Daerah 150 Orang 510.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan Kabupaten Tangerang 275 Orang 1.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah 275 Orang 1.500.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota Jumlah Perempuan yang Mengikuti Peningkatan keterampilan dan Kesejahteraan Kabupaten Tangerang 300.000.000 Pendapatan Asli Daerah 310.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Kabupaten Tangerang 75 Lembaga 300.000.000 Pendapatan Asli Daerah 75 Lembaga 310.000.000 Program Perlindungan Perempuan Persentase Perlindungan terhadap Perempuan Kabupaten Tangerang 100% 1.498.518.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 1.330.000.000 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kabupaten Tangerang 20 Lembaga 499.546.000 Pendapatan Asli Daerah 20 Lembaga 510.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Kabupaten Tangerang 20 Lembaga 499.546.000 Pendapatan Asli Daerah 20 Lembaga 510.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan yang Terlatih Kabupaten Tangerang 648.972.000 Pendapatan Asli Daerah 410.000.000 Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 648.972.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 410.000.000 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlayaninya Korban Kekerasan terhadap Permpuan Sesuai Standar Kabupaten Tangerang 100% 400.000.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 410.000.000 Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Kabupaten Tangerang 195 Orang 400.000.000 Pendapatan Asli Daerah 195 Orang 410.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Kabupaten Tangerang 100% 750.000.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 770.000.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam DaerahKabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak Kabupaten Tangerang 450.000.000 Pendapatan Asli Daerah 460.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang 150 Orang 450.000.000 Pendapatan Asli Daerah 150 Orang 460.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang 300.000.000 Pendapatan Asli Daerah 310.000.000 Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Kabupaten Tangerang 4 Lembaga 300.000.000 Pendapatan Asli Daerah 4 Lembaga 310.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah Kabupaten Tangerang 100% 99.998.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 150.000.000 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data Informasi Gender dan Anak serta Profil Gender Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 99.998.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 150.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 99.998.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 150.000.000 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Seluruh Klaster Hak Anak Kabupaten Tangerang 100% 1.649.976.500 Pendapatan Asli Daerah 100% 1.730.000.000 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Tangerang 100% 400.000.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 410.000.000 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang 50 Orang 400.000.000 Pendapatan Asli Daerah 50 Orang 410.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya KHA dalam Pengembangan SRA, KELANA dan DEKELA Kabupaten Tangerang 1.249.976.500 Pendapatan Asli Daerah 1.320.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Kabupaten Tangerang 100 Orang 499.981.500 Pendapatan Asli Daerah 100 Orang 550.000.000 Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 300.000.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 310.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Kabupaten Tangerang 63 Lembaga 449.995.000 Pendapatan Asli Daerah 63 Lembaga 460.000.000 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Perlindungan terhadap Anak Kabupaten Tangerang 100% 3.949.470.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 1.520.000.000 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tangerang 499.754.000 Pendapatan Asli Daerah 550.000.000 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota Kabupaten Tangerang 1 Kegiatan 499.754.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Kegiatan 550.000.000 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Tersedianya Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Anak yang Terlatih Kabupaten Tangerang 449.716.000 Pendapatan Asli Daerah 460.000.000 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kot jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 449.716.000 Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 460.000.000 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Korban Kekerasan terhadap Anak Sesuai Standar Kabupaten Tangerang 100% 3.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah 100% 510.000.000 Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang 162 Orang 3.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah 162 Orang 510.000.000 24.304.993.634 25.365.000.000 Dari penjelasan diatas, maka rencana kerja untuk target capaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terdiri dari 1 (Satu) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sasaran pada tahun 2025 dan 2026 dan dapat dijabarkan pada tabel IV.1 berikut ini : TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 dan 2026 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN CAPAIAN 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara Perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi Pembangunan : Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja Nilai 0,39 0,38 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Konperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan yang dilaporkan Persen 100 100 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap anak yang dilaporkan Persen 100 100 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Nilai 60,20 60,26 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks komposit yang mengukur Tingkat perlindungan yang diterima oleh anak-anak yang berada dalam situasi khusus yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi Nilai 75,31 75,41 Adapun Rencana Kerja untuk target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : TABEL IV.2 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DPPPA KABUPATEN TANGERANG NO INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL SATUAN TAHUN SUMBER DATA 2025 2026 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara Perempuan dan laki- laki dalam tiga dimensi Pembangunan : Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja Nilai 0,39 0,38 BPS 2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan yang dilaporkan Persen 100 100 DPPPA 3 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap anak yang dilaporkan Persen 100 100 DPPPA Langkah-langkah pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan disepakati.

19.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Renja OPD merupakan langkah awal proses perencanaan pembangunan Tahunan Kabupaten Tangerang yang merupakan tindaklanjut dari Forum Perangkat Daerah Lintas Sektor Kabupaten Tangerang ( Dinas Perumahan,Pemukiman,dan Pemakaman,Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ,Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi Renja-OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait. Forum Perangkat daerah juga diselenggarakan untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan fungsi dan sub fungsi pemerintahan sesuai dengan tupoksi terkait, berdasarkan Rancangan Renja-OPD Kabupaten Tangerang dan Aspirasi Program dan Kegiatan Daerah baik itu dari tingkat kecamatan maupun masukan dari Stakeholder terkait. Renja-OPD merupakan penjabaran dari kegiatan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Tupoksi OPD yang telah ditetapkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang nomor : 15 Tahun 2023 .tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KabupatenTangerang 1.2. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah,
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 17 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14.Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ;
15.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
17.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026; Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri dari 3 ( tiga ) Kelompok Jabatan Fungsional, 1 (satu) sekretariat dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Secara lengkap susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas
2.Sekretariat : 2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.2. Sub Bagian Keuangan; 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional
3.Bidang Tata Lingkungan : 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional
4.Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3: 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional
5.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup: 5.1. Kelompok Jabatan Fungsional
6.Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pertamanan: 6.1. Kelompok Jabatan Fungsional
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 7.1.Terdiri dari UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I-IX, UPTD TPA dan UPTD Laboratorium.
8.Kelompok Jabatan Fungsional. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang secara lengkap adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
1.Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan;
2.Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup terkait program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :
1.Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan sebagai landasan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
2.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai dengan rencana ;
3.Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
4.Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5.Menyelenggarakan sosialisasi pedoman / petunjuk teknis Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan dating;
7.Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.
8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2.Sekretaris Dinas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas Tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Dalam menjalan tugas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
1.Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2.Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai perundang – undangan yang berlaku ;
3.Penyiapan pengandalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi perncanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
4.Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada baawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai;
5.Penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
6.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran program dan kegiatan Dinas ;
7.Pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi prencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
8.Pelaksanaan fasilitas Pengelola Informasi dan Dokumen (PID) ;
9.Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- governance.
10.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintah pimpinan Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas terdiri dari :
1.Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
2.Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
3.Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
4.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
5.Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis dalam bidang kepegawaian daerah
6.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
7.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
8.Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
9.Mereviu dan mengendalikan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
11.Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :
1.Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
2.Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, prosedur kerja;
3.Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4.Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7.Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8.Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4.Sub Bag Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan keuangan Dinas. Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
1.Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2.Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi: Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
4.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
5.Membuat laporan Neraca, Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Cash Opname dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK);
6.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :
1.Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
2.Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, prosedur kerja;
3.Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4.Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7.Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8.Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6.Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koodinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Tata Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dipimpin kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a.Penyiapan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang - undangan;
b.Penyiapan Rencana dan Program kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan;
c.Penyiapan Pengandalian dan Pengawasan bidang tata lingkungan;
d.Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan
e.Pengelolaan administrasi bidang tata lingkungan.
f.Merencanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
g.Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
h.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pusat penelitian lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
i.Melaksanakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak msayarakat hokum adat yang terkait dengan pusat penelitian lingkungan hidup
j.Melaksanakan penyelanggaraan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasayarakatan tingkat daerah. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Mempunyai tugas:
1. 1.Merencanqkan perumusan kebijakan teknis yag berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan perundang – undangan;
2. 2.Penyiapan renxana dan program kegiata yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan ;
3. 3.Penyiapan pengendalian dan pengawasan bidang tata lingkungan;
4. 4.Penyiapan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaiatan dengan bidang tata lingkungan ;
5. 5.Pengelolaan adminstrasi bidang tata lingkungan
6. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan
7. 7.Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang. Selain melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi;
8. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
9. 2.Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
10. 3.Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
11. 4.Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
12. 5.Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
13. 6.Penyiapan bantuan teknis pembangunan bangunan Gedung negara milik Daerah ;
14. 7.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga mempunyai tugas:
15. 1.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
16. 2.Membagi tugas kepada bawahan dibidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
17. 3.Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
18. 4.Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
19. 5.Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
20. 6.Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas bidang meliputi, pengurangan dan sampah serta limbah B3;
21. 7.Melaksanakan penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengelolaan sampah, pengangkuran sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta
22. 8.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta ; dan
23. 9.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
24. 8.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk mempunyai tugas :
25. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan.
26. 2.Penyiapan rencana dan program bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
27. 3.Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
28. 4.Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
29. 5.Penyiapan Bimibingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
30. 6.Pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
31. 7.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
32. 8.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
33. 9.Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Konservasi. Selain melaksanakan tugas, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai fungsi;
34. 1.Penyiapan rumusan Kebijakan Teknis yang berkautan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
35. 2.Penyiapan rencana program yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
36. 3.Penyiapan pengendalian progran dan kebijakan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan ;
37. 4.Penyiapan Bimbingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
38. 5.Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai tugas :
39. 1.Merencanakan program meliputi konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta Reklame;
40. 2.Membagi tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame
41. 3.Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
42. 4.Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
43. 5.Mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas dibidang konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
44. 6.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
45. 10.Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Bupati. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
46. 1.UPTD Tempat Pemrosesan Akhir sesuai dengan Perbup Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
47. 2.UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
48. 3.UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai dengan Perbup Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan Dan Perbekalan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
49. 4.UPTD Pengelolaan sampah Wilayah I – IX sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
50. 11.UPTD Laboratorium Lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dibentuk sebagai salah satu sarana penunjang dalam melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan khususnya yang berkaitan dengan analisa-analisa kualitas air/limbah cair. UPTD Laboratorium saat ini sudah Ter akreditasi dan Mendapatkan Sertifikasi ISO/IEC/SNI 17025 : 2008 tentang persyaratan kompetensi laboratorium lingkungan dari Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) kepada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang sebagai Laboratorium Penguji Tingkat Nasional. Dan juga Tersusunnya dan telah di berlakukannya Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha ( Analisa Laboratorium/Air ) Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
51. 1.Pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis dalam bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
52. 2.Pelaksana kegiatan Teknis bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
53. 3.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pekerjaan sesuai ketentuan Dinas;
54. 4.Pelaklsanaan perizinan dan akreditasi Laboratorium Lingkungan;
55. 5.Pelaksanaan Kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata, Usaha, Keuangan dan Kepegawaian. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari :
56. 1.Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengkondisikan, mengendalikan dan mengawasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
57. 2.Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup; Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, Kepegawaian, Keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup Mempunyai fungsi:
a.Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang ketatausahaan meliputi kepehgawaian, surat menyurat serta keuangan;
b.Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
c.Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
d.Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
e.Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup unit;
f.Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
g.Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait di bidang ketatausahaan;
h.Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
1. 12.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional, adapun Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Renja-OPD adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan Tahunan Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Isu Strategis , Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang 2019 – 2023. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
2. 1.Sebagai acuan dalam menyusun arah kegiatan dan pencapaian target kinerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. 2.Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
4. 3.Sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. 4.Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
6. 5.Sebagai tolok ukur menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. 1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika Penulisan Rencana Kerja OPD (Renja – OPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Capaian program pada tahun 2024 yang sesuai target yaitu 9 program. Adapun kendala pada tahun anggaran 2025 yaitu adanya Inpres nomor 5 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang langsung berdampak terhadap kegiatan konsultansi yang mengakibatkan beberapa kegiatan diperlukan penyesuaian kembali sehingga beberapa kegiatan mengalami kemunduran pelaksanaan, maka denggan adanya permasalahan diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan solusi Penyesuaian Pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) terkait jasa Konsultansi diatas. Dan berlakunya e-catalog versi 6 yang mengakibatkan beberapa barang dan jasa belum tersedia di e-catalog versi 6, sehingga pelaksanaan mengalami keterla mbatan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melakukan evaluasi dan percepatan dalam penanganan permasalahan tersebut. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 202 5 dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Capaian Renstra s/d tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Rekening Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Satuan Target Renstra Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Target Renja 2024 Realisa si Renja 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Renstra Realisasi Tahun 2025 triwulan II Tingkat Realisasi Capaian Rensta(% ) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 7 7 100 7 5 71,42 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 2 2 100 4 2 50 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Dokumen 1 2 2 100 2 2 100 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA Peubahan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD Laporan 1 1 0 0 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 4 4 100 5 2 40 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 2 2 100 5 2 40 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 100 87 87 100 95 95 100 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1 100 1 0 0 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 4 4 100 4 2 50 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan % 100 100 100 100 100 50 50 pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 2 2 100 3 1 33,33 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 100 87 87 100 87 0 0 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 87 87 100 100 50 50 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 100 100 100 10 5 50 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 10 10 100 2 1 50 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 2 2 100 2 1 50 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2 2 100 12 6 50 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 12 100 12 6 50 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 12 100 12 6 50 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 12 12 100 12 6 50 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 100 12 6 50 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Laporan 12 12 6 50 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 250 250 250 100 250 120 48 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 250 250 250 100 250 108 43,2 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 4 4 100 2 1 50 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat Sungai 3 33 33 100 3 0 0 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH Dokumen 3 3 3 100 3 0 0 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 40 40 40 100 40 20 50 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi Dokumen 2 3 3 100 2 0 0 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten / Kota Dokumen 3 1 1 100 3 0 0 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Tersusun Dokumen 6 6 0 0 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 50 50 100 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya IKA Indeks 74 71 71 100 72 0 0 2.11.03.2.01.0003 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan Dokumen 1000 200 200 100 1000 500 50 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 1 100 100 100 1 0 0 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen 1 1 1 100 1 0 0 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola % 5 1.20 1.20 100 1.20 0 0 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan RTH hektar 10 2 2 100 2 0 0 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Dokumen 3 12 121 00 1 1 100 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota hektar 2 2 2 100 2 1 50 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang 30 40 40 100 30 30 100 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit 100 5 5 100 70 70 100 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 5 2 2 100 4 4 100 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 10 5 5 100 5 5 100 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 % 100 100 100 100 100 50 50 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Laporan 100 60 60 100 100 50 50 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Laporan 100 60 60 100 100 50 50 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah 250 85 85 100 250 122 48,8 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha / Kegiatan Usaha Dokumen 100 200 200 100 100 60 60 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Dokumen 100 100 100 100 60 30 50 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat Jumlah 27 25 25 100 27 27 100 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat Entitas 25 25 25 100 25 25 100 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 25 25 25 100 25 25 100 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup % 100 100 100 100 100 25 25 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan yang telah terverifikasi Kasus 50 200 200 100 50 20 40 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani Pengadua n 200 200 200 100 200 100 50 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola % 70 65 65 100 62 30 48,38 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah % 70 60 60 100 62 30 48,38 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok 150 20 20 100 50 50 100 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Unit 50 30 30 100 50 20 40 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 550000 5.442.66 2 5.442.6 62 100 525000 300000 57,14 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali Ton 350000 20 20 100 302812 151406 50 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit 300 200 200 100 300 300 100 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 100000 969.045 969.04 5 100 985020 500000 50,76 2.2 Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di provinsi Banten, dengan luasan wilayah Kabupaten Tangerang setelah terjadi pemekaran dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 26 Nopember 2008 menjadi 959,61 km2 terdiri dari 29 Kecamatan, 246 Desadan 28 Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.352.472 jiwa (Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2023 ). Setiap tahunnya Kabupaten Tangerang mengalami perkembangan pembangunannya tergolong cepat ditandai dengan adanya peningkatan kegiatan industri, pariwisata, perikanan, ekonomi dan laian-lain. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang memberikan implikasi positif terutama pada aspek perkembangan ekonomi. Selain dampak positif, pembangunan yang berkelanjutan juga dapat memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukung lingkungan. Permasalahan sampah yang belum seluruhnya terangkut maupun dikelola oleh masyarakat. Dan juga kurangnya ketersediaan lahan tidak dapat mengimbangi pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang, sehingga tentu saja dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Hal lain yang menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap lingkungan yaitu koordinasi dengan instansi terkait yang kurang terpadu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran kelestarian lingkungan serta pengelolaan persampahan yang belum maksimal ditangani dengan oleh pemerintah maupun masyarakat, hal ini masih menjadi beban dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan untuk mencegah gejolak masyarakat, keterlibatan masyarakat masih relatif rendah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, dan juga kurangnya akses bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengawasan yang dilakukan masih bersifatpasif dan reaktif dan penerapan reward and punishment belum dilaksanakan Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan antara lain :
7. 1.Pengelolaan kebersihan yang belum optimal
8. 2.Masih banyaknya tindak pencemaran dan perusakan lingkungan
9. 3.Belum optimalnya pengelolaan RTH dan perlindungan konservasi alam Kabupaten Tangerang 2.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak terlepas dari tantangan dalam pelaksanaan dan juga pelayanan , namun hal itu menjadi kesatuan untuk keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas dimana hal itu juga terdapat peluang untuk mencapai tujuan meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, adapun tantangan dan peluang sebagai berikut : Tantangan :
a.Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang yang juga membuat Semakin bertambahnya jumlah perumahan, pemukiman dan aktivitas masyarakat
b.Semakin bertambahnya Industri dan pelaku usaha yang juga dapat meningkatnya pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan
c.Belum optimalnya pengurangan sampah pada masyarakat
d.Pengelolaan dan Konservasi alam atau Ruang Terbuka Hijau yang belum optimal
e.Belum adanya Pengawas Lingkungan Hidup ( PPLHD ) yang dapat dengan segera bisa mengambil langkah hukum terhadap dugaan pencemaran lingkungan Dari tantangan diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berupaya untuk mencari peluang untuk tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, adapun peluang yang dapat diperoleh dari tantangan sebagai berikut Peluang :
a.Jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat serta kesediaan masyarakat membayar pelayanan pengelolaan sampah menjadi peluang besar menambah penerimaan retribusi untuk mendanai program kerja pengelolaan sampah.
b.Pelaku usaha atau industry yang meningkat dapat menjadi peluang untuk pelaku usaha berkontribusi dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup seperti memberikan CSR untuk penananam pohon dan juga penyediaan lahan pengolahan sampah
c.Belum optimalnya pengurangan sampah pada masyarakat memberikan peluang untuk dapat terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta terkait pengelolaan sampah dan juga dapat menambah edukasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan bijak sehingga dapat terbentuk kelompok kelompok masyarakat pengelola sampah/ bank sampah
d.Belum optimalnyaa Pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang dapat menambah kadar oksigen juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang semakin sadar dengan pentingnya kualitas lingkungan hidup dengan adanya kampung proklim yang dapat menjadi salah satu cara pelestarian lingkungan tingkat masyarakat
e.Belum adanya Pengawas Lingkungan Hidup menjadikan peluang dengan terus secara intens berkordinasi dan bekerjasma dengan para Penegak Hukum baik dari Aparat Penegeak Hukum maupun dari Kementrian LHK Dari peluang tersebut diatas juga, DLHK terus berupaya untuk tetap mengelola peluang- peluang yang ada untuk peningkatan kualitas kinerja Dinas. 2.4 Penentuan Isu-Isu Penting Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah masalah pencemaran,perusakan lingkungan hidup dan masalah persampahan yang meliputi antara lain sebagai berikut:
1. 1.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
2. 2.Belum terkelolanya Timbulan Sampah
3. 3.Belum terkelolanya Sampah di TPA dengan teknologi ramah lingkungan Tabel 3.1. Sinkronisasi RKP Nasional terhadap RPJMD dan Kebijakan Perangkat Daerah RKP 2026 Nasional Tujuan RPJMD 2025- 2026 Kabupaten Tangerang Kebijakan Perangkat Daerah Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terlah selaras terhadap dengan tujuan RPJMD Tahun 2026 dan RKP Nasional 2026, dengan meningkatkan Lingkungan Hidup dan Reformasi Pengelolaan Persampahan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tujuan Merupakan Sebagai ukuran tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Maka dengan ini ditetapkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2026 yaitu sebagai berikut: Tabel Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2026 Tujuan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Tujuan pada Perangkat Daerah Target Indikator 2026 Definisi Operasional Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61.74 IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Ket : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air IKL = indeks Kualitas Lahan Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang hendak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk mencapai misi yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang tersebut adalah seperti pada Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3. Tabel Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Sasaran Indikator Target 2026 Definisi Operasional Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 62.06 (Indeks) Akumulatif Parameter Air Indeks Kualitas Udara 69.56 (Indeks) Akumulatif Parameter Udara Indeks Tutupan Lahan 46.74 (Indeks) RTH Meningkatnya Pengelolaan Sampa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 52 (Indeks) Akumulasi Kebijakan, Pengelolaan dan lainnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah 78 (Nilai) Reviu AKIP Indikator Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indeks ini merupakan gabungan dari beberapa parameter lingkungan utama, dan digunakan untuk menilai apakah kualitas lingkungan hidup membaik atau memburuk dari waktu ke waktu.
4. 1.Tujuan IKLH IKLH bertujuan untuk: • Memberikan gambaran umum kualitas lingkungan hidup. • Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. • Mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan oleh pemerintah dan masyarakat. Komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL), Indeks ini biasanya disusun dari beberapa sub-indeks, yaitu:
a.Indeks Kualitas Air (IKA) Menggambarkan kondisi kualitas air permukaan (seperti sungai, danau). Diukur berdasarkan parameter seperti: • pH • BOD (Biochemical Oxygen Demand) • COD (Chemical Oxygen Demand) • TSS (Total Suspended Solid) • DO (Dissolved Oxygen)
b.Indeks Kualitas Udara (IKU) Menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah. Diukur dari konsentrasi polutan utama seperti: • PM10 atau PM2.5 • SO₂ (Sulfur dioksida) • NO₂ (Nitrogen dioksida) • CO (Karbon monoksida) • O₃ (Ozon)
c.Indeks Tutupan Lahan (ITL) Menggambarkan tingkat tutupan vegetasi di suatu wilayah, khususnya yang terkait dengan hutan atau lahan hijau. Biasanya menggunakan: • NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dari citra satelit Skala Penilaian Nilai IKLH berkisar antara 0 sampai 100, dengan interpretasi umum sebagai berikut: • < 50 = Buruk • 50 – 60 = Sedang • 61 – 80 = Baik • 81 – 100 = Sangat Baik Manfaat IKLH • Menyediakan dasar data ilmiah untuk perencanaan tata ruang dan lingkungan. • Membantu pemerintah daerah dan nasional dalam menyusun program lingkungan. • Menjadi indikator dalam pelaporan pembangunan berkelanjutan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menilai kinerja pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. IKPS bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Komponen Penilaian IKPS IKPS menilai dua aspek utama:
1. 1.Governance (Tata Kelola): o Kebijakan: Adanya peraturan daerah, strategi daerah (Jakstrada), dan kebijakan pengurangan serta penanganan sampah. o Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kapasitas petugas pengelola sampah. o Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas seperti tempat pengolahan sampah dan kendaraan pengangkut. o Penganggaran: Alokasi dana dari APBD/APBN untuk pengelolaan sampah.
2. 2.Efektivitas dan Efisiensi: o Capaian Pengelolaan Sampah: Persentase pengurangan dan penanganan sampah. o Efisiensi Anggaran: Perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai. o Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah seperti bank sampah dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja. Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah. Penilaian SAKIP dikategorikan dalam beberapa predikat berdasarkan skor yang diperoleh: • AA (Sangat Memuaskan): Contoh: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kota Surabaya • A (Memuaskan): Contoh: Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kota Blitar, • BB (Baik): 16 pemerintah daerah menerima predikat ini, • B (Cukup Baik): 39 pemerintah daerah menerima predikat ini • CC dan di bawahnya: Sisanya berada pada kategori ini. 3.4 Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi, Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu
a.Timbulan Sampah yang masih belum terkelola di masyarakat
b.Tindak Pencemaran yang masih banyak terjadi di lingkungan Kabupaten Tangerang
c.Lahan kritis yang belum terkelola
d.Pelaku Usaha yang masih belum memiliki Dokumen Linkungan. Dari Sasaran diatas maka disusunlah Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2026 yaitu: Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 120.733.942.603,00 133.948.272.468,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120.733.942.603,00 133.948.272.468,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 120.733.942.603,00 133.948.272.468,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.490.903.133,00 83.769.767.445,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 54.490.903.133,00 83.769.767.445,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 dokumen 7 dokumen 699.366.000,00 978.985.445,00 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 104.500.000,00 118.364.670,00 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 82.200.000,00 53.254.775,00 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 22.200.000,00 51.623.500,00 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 44.400.000,00 105.742.500,00 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 343.168.000,00 400.000.000,00 - - - - - - 54.490.903.133,00 83.769.767.445,00 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 14.800.000,00 100.000.000,00 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 19.980.000,00 100.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 54.490.903.133,00 83.769.767.445,00 penunjang perangkat daerah ] 2.11.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 68.118.000,00 50.000.000,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 23.415.724.069,00 32.040.282.000,00 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 23.244.064.069,00 31.806.100.000,00 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 63.400.000,00 66.182.000,00 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 108.260.000,00 168.000.000,00 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah - 100 persen 16.384.000,00 18.000.000,00 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 16.384.000,00 18.000.000,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya - 100 persen 142.500.000,00 170.000.000,00 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 142.500.000,00 170.000.000,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 1.363.137.080,00 2.532.000.000,00 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 299.708.680,00 800.000.000,00 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 200.618.900,00 330.000.000,00 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 106.651.500,00 217.000.000,00 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 125.000.000,00 300.000.000,00 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 201.960.000,00 275.000.000,00 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 400.140.000,00 580.000.000,00 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 29.058.000,00 30.000.000,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang - 100 persen 26.986.874.600,00 45.850.000.000,00 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 302.595.600,00 350.000.000,00 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 26.684.279.000,00 45.500.000.000,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 persen 1.866.917.384,00 2.180.500.000,00 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 512.543.884,00 500.000.000,00 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 245 Unit 979.248.500,00 1.056.500.000,00 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 75.000.000,00 50.000.000,00 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 300.125.000,00 574.000.000,00 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2.150.000.000,00 3.801.173.200,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Udara Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100 62.43 62.86 71.36 10 49.79 61.46 68.56 20 61.57 61.86 69.36 40 61.74 62.06 69.76 2.150.000.000,00 3.801.173.200,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH - 3 Dokumen 650.000.000,00 1.255.204.300,00 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 100.000.000,00 872.813.200,00 - - - - - - 2.150.000.000,00 3.801.173.200,00 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan 1 Dokumen 550.000.000,00 382.391.100,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Udara Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100 62.43 62.86 71.36 10 49.79 61.46 68.56 20 61.57 61.86 69.36 40 61.74 62.06 69.76 2.150.000.000,00 3.801.173.200,00 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Kabupaten / Kota - 3 Dokumen 1.500.000.000,00 2.545.968.900,00 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 3 Dokumen 1.500.000.000,00 2.545.968.900,00 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 1.718.242.700,00 3.580.031.400,00 DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ] Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 62.43 55.87 61.57 61.74 1.718.242.700,00 3.580.031.400,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) - 100 lokasi 1.613.242.700,00 3.480.031.400,00 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 30 Dokumen 1.004.985.700,00 1.297.936.000,00 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 100.064.250,00 50.000.000,00 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 300.192.750,00 300.000.000,00 - - - - - - 1.718.242.700,00 3.580.031.400,00 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Laporan 108.000.000,00 409.908.800,00 [ Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 62.43 55.87 61.57 61.74 1.718.242.700,00 3.580.031.400,00 Lingkungan Hidup Daerah ] 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 1.422.186.600,00 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 105.000.000,00 100.000.000,00 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 105.000.000,00 100.000.000,00 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.182.354.700,00 7.603.226.192,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua 7 1 2 3 8.182.354.700,00 7.603.226.192,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan RTH - 2 Ha 8.182.354.700,00 7.603.226.192,00 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 78.812.900,00 89.838.000,00 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Ha 2.542.513.800,00 2.911.864.860,00 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 55 Orang 86.618.000,00 101.991.200,00 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 70 Unit 1.332.110.000,00 3.094.894.652,00 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 392.270.000,00 567.640.000,00 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 3.750.030.000,00 836.997.480,00 5, 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 150.189.400,00 380.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ] Persentase Limbah B3 yang Terkelola 100 100 100 100 150.189.400,00 380.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - 100 Laporan 99.989.400,00 330.000.000,00 2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan 100 Dokumen 99.989.400,00 330.000.000,00 persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.200.000,00 50.000.000,00 2.11.05.2.02.0006 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 50 Dokumen 50.200.000,00 50.000.000,00 6, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 554.477.100,00 1.327.922.200,00 [ Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan ] Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota 87 75 77 79 554.477.100,00 1.327.922.200,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan - - - 554.477.100,00 1.327.922.200,00 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 53 Dokumen 200.000.000,00 758.024.800,00 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang 54.400.000,00 50.000.000,00 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 100 Badan Usaha 300.077.100,00 519.897.400,00 7, 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 750.044.000,00 1.465.801.500,00 [ Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 40 10 15 20 750.044.000,00 1.465.801.500,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 750.044.000,00 1.465.801.500,00 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 27 Entitas 750.044.000,00 1.465.801.500,00 8, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 300.530.000,00 390.173.850,00 [ Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Pencemaran Lingkungan Hidup ] Presentase Angka sengketa pengusaha dan pekerja 100 100 100 100 300.530.000,00 390.173.850,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 300.530.000,00 390.173.850,00 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 100 Pengaduan 300.530.000,00 390.173.850,00 9, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 52.437.201.570,00 31.630.176.681,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 75 63.5 65 67 52.437.201.570,00 31.630.176.681,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 52.437.201.570,00 31.630.176.681,00 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 45 Kelompok 335.925.000,00 384.247.500,00 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 40 Unit 13.437.871.000,00 11.257.879.341,00 - - - - - - 52.437.201.570,00 31.630.176.681,00 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 Dokumen 200.000.000,00 352.307.340,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 75 63.5 65 67 52.437.201.570,00 31.630.176.681,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 170 Ton 7.499.804.000,00 12.186.300.000,00 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 36000 Ton 15.598.460.370,00 5.540.700.000,00 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui 4 Laporan 4.999.999.200,00 493.972.500,00 pembatasan timbulan sampah 2.11.11.2.01.0024 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 55 Ton 7.803.642.000,00 441.630.000,00 2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 1000 Ton 2.561.500.000,00 973.140.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24859 Ton 2.806.383.000,00 1.256.916.144,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24859 Ton 3.021.383.000,00 1.228.770.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH III 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 25419 Ton 3.585.080.000,00 1.342.512.600,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IV 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24855 Ton 3.908.569.000,00 1.741.346.100,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH V 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 23536 Ton 2.588.680.000,00 1.076.618.400,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VI 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 22414 Ton 3.139.822.000,00 1.574.316.691,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VII 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 21668 Ton 2.705.137.000,00 1.199.761.200,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VIII 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 26591 Ton 3.147.060.000,00 1.322.178.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IX 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 29062 Ton 3.452.733.000,00 1.410.739.200,00 UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 705000 Ton 7.221.886.000,00 26.000.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 1, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 [ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ] - - - - - 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya IKA - 73 Nilai 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1100 Dokumen 2.000.314.000,00 3.500.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 75 63.5 65 67 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 64 % 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 325 Unit 9.437.783.000,00 20.278.000.000,00 J U M L A H 167.748.772.603,00 195.879.430.803,00 Tabel 4.1. Kebutuhan Pagu Anggaran APBD 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 120.733.942.603,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120.733.942.603,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 120.733.942.603,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.490.903.133,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 54.490.903.133,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 699.366.000,00 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 104.500.000,00 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 82.200.000,00 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 22.200.000,00 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44.400.000,00 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 343.168.000,00 - - 54.490.903.133,00 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 14.800.000,00 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 19.980.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 54.490.903.133,00 2.11.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 68.118.000,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.415.724.069,00 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23.244.064.069,00 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 63.400.000,00 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 108.260.000,00 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 16.384.000,00 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16.384.000,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 142.500.000,00 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 142.500.000,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.363.137.080,00 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 299.708.680,00 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 200.618.900,00 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 106.651.500,00 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 125.000.000,00 Perundang-Undangan yang Disediakan 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.960.000,00 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.140.000,00 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 29.058.000,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 26.986.874.600,00 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 302.595.600,00 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 26.684.279.000,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.866.917.384,00 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 512.543.884,00 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 979.248.500,00 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75.000.000,00 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 300.125.000,00 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2.150.000.000,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Udara Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 2.150.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH 650.000.000,00 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 100.000.000,00 - - 2.150.000.000,00 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan 550.000.000,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Udara Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 2.150.000.000,00 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Kabupaten / Kota 1.500.000.000,00 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1.500.000.000,00 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.718.242.700,00 [ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ] Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 1.718.242.700,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 1.613.242.700,00 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.004.985.700,00 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 100.064.250,00 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 300.192.750,00 - - 1.718.242.700,00 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 108.000.000,00 [ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ] Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 1.718.242.700,00 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 100.000.000,00 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 105.000.000,00 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 105.000.000,00 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.182.354.700,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua 8.182.354.700,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan RTH 8.182.354.700,00 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 78.812.900,00 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.542.513.800,00 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 86.618.000,00 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1.332.110.000,00 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 392.270.000,00 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3.750.030.000,00 5, 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 150.189.400,00 [ Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ] Persentase Limbah B3 yang Terkelola 150.189.400,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 99.989.400,00 2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 99.989.400,00 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 50.200.000,00 2.11.05.2.02.0006 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 50.200.000,00 6, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 554.477.100,00 [ Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan ] Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota 554.477.100,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 554.477.100,00 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 200.000.000,00 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 54.400.000,00 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 300.077.100,00 7, 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 750.044.000,00 [ Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 750.044.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 750.044.000,00 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 750.044.000,00 8, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 300.530.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Presentase Angka sengketa pengusaha dan pekerja 300.530.000,00 Pencemaran Lingkungan Hidup ] 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - 300.530.000,00 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 300.530.000,00 9, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 52.437.201.570,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 52.437.201.570,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 52.437.201.570,00 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 335.925.000,00 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 13.437.871.000,00 - - 52.437.201.570,00 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 200.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 52.437.201.570,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 7.499.804.000,00 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 15.598.460.370,00 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 4.999.999.200,00 2.11.11.2.01.0024 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 7.803.642.000,00 2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 2.561.500.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I 2.806.383.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.806.383.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.806.383.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.806.383.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 2.806.383.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2.806.383.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II 3.021.383.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.021.383.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.021.383.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.021.383.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.021.383.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.021.383.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH III 3.585.080.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.585.080.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.585.080.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.585.080.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.585.080.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.585.080.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IV 3.908.569.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.908.569.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.908.569.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.908.569.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.908.569.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.908.569.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH V 2.588.680.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.588.680.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.588.680.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.588.680.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 2.588.680.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2.588.680.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VI 3.139.822.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.139.822.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.139.822.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.139.822.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.139.822.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.139.822.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VII 2.705.137.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.705.137.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.705.137.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.705.137.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 2.705.137.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2.705.137.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VIII 3.147.060.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.147.060.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.147.060.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.147.060.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.147.060.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.147.060.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IX 3.452.733.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.452.733.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.452.733.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.452.733.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 3.452.733.000,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3.452.733.000,00 UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR 7.221.886.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.221.886.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7.221.886.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.221.886.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 7.221.886.000,00 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 7.221.886.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.000.314.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.000.314.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.000.314.000,00 1, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.000.314.000,00 [ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ] - 2.000.314.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya IKA 2.000.314.000,00 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2.000.314.000,00 UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN 9.437.783.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.437.783.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9.437.783.000,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.437.783.000,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota 9.437.783.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 9.437.783.000,00 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 1 2 3 4 9 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 9.437.783.000,00 J U M L A H 167.748.772.603,00 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Rencana Kerja Perubahan ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini, 655diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali dampak lingkungan hidup dan kebersihan dengan baik sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
1. 20.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya penyusunan RKPD diatur oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022-2026, Rancangan RKP Tahun 2025 dan Ranwal RKPD Propinsi Banten Tahun 2025. Rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang memasuki tahun kedua pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026. RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Dalam melaksananakan tugas dan fungsinya secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
2. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 2.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
10. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2005-2025
15. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. 16.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
19. 18.Surat Kementerian Dalam Negeri No. 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD dan Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dengan Domain SIPD.GO.ID Yang Terintegrasi Dengan SIPD-RI;
20. 19.Surat Kementerian Dalam Negeri No. 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD dan Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dengan Domain SIPD.go.id Yang Terintegrasi Dengan SIPD-RI. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang terurai secara tepat dan terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indikator kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Tangerang dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2026. Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 serta untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan Anggaran 2026 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAB ini menyajikan tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 beserta kebutuhan pagu indikatif; Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan merujuk pada pasal 127 ayat 2 dimana penyusunan Renja tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan (n-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 2 yang bertujuan untuk memastikan rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
21. 1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
22. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
23. 3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
24. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
25. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
26. 6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Capaian Program : Cakupan kepemilikan KIA Persen 62% 50% 60% 60,66% 101,10% 70% 61% 99% Capaian Program : Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen 205 9 9 9 100% 9 9 4% Hasil : Persentase Pelayanan Pedaftaran Penduduk Persen 100% 86,45% 86,50% 100% 1 100,00% 100,00% 100% 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dokumen 12 16.000 16.500 16.500 100,00% 12 6 50% 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 0 82.379 - 0 0% 2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Orang 180 - 181 181 100,00% 80 80 44% 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 1 - 1 1 100,00% 1 1 100% 2.12.02.2.01.06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan Laporan 12 1.991.098 2.000.000 1.487.634 74,38% 6 6 50% 2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Laporan 0 866.828 0 0% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Blanko KIA yang tersedia Dokumen 2 55.794 55.794 55.794 100,00% Hasil : Persentase Ketersediaan Blanko KIA Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Dokumen 2 55.794 55.794 55.794 100,00% 2 0 0 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan Dokumen 6 6 5 5 100,00% 4 3 50% Hasil : Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan Persen 100% 52,38% 68,25% 100% 146,52% 100% 75% 75% 2 12 02 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan Dokumen 6 6 5 5 100,00% 4 3 50% 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Capaian Program : Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun Persen 99% 98,00% 99,00% 92,75% 93,69% 96,38% 92,36% 93,29% Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran Persen 97% 96,00% 83,15% 85,72% : Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah Persen 63% 62% 60,96% 96,76% : Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% : Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Penduduk yang memiliki akta perceraian bagi penduduk yang bercerai Persen 63% 62% 29% 46,38% Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persen 66% 65% 100% 152,67% : Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Keluaran : Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil Laporan 6 5 5 5 100,00% 5 5 100% Hasil : Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Persen 100% 99,60% 98,00% 100% 102,04% 100% 100% 100% 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Keluaran : Jumlah dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 6 5 5 5 100,00% 5 5 83% 02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Capaian Program : Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik Persen 6 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 17% Persentase Peningkatan Kualitas SDM Operator SIAK Persen 100% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN : Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Persen 5 53,23% 5 5 100% 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Keluaran : Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama Dokumen 6 14 13 13 100,00% 5 5 83% Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 12 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 6 14 13 1300% 100,00% 5 5 100% 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen 1 - - 1 1 100% Hasil : Persentase Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persen 100% - - 100% 100% 100% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 2 12 04 2.03 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusu Dokumen 1 - 1 1 100% 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) Laporan 1 1 2 2 100,00% 1 1 100% Hasil : Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persen 10% 100% 100% 100% 100,00% 10% 8,86% 89% 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100% 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 - 1 1 100,00% 1 0 0% 2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Laporan 1 - - 1 0 0% 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK Laporan 2 2 2 100,00% 2 0 0% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) Hasil : Persentase Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK Persen 100% 100% 100% 100,00% 100% 0% 0% 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 1 1 1 100,00% 2 0 0% 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Laporan 1 1 1 1 100,00% 2 0 0% 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan Persen 100 100 100 100,00% 1 1 100% 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Keluaran : Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Dokumen 2 1 1 1 100,00% 1 1 100% Hasil : Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Dokumen 2 1 1 1 100,00% 1 1 50% 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) DAERAH KABUPATEN/KOTA : Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 10 10 10 100,00% 7 7 58% Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 7 7 7 100,00% 5 5 71% 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 2 2 100,00% 1 1 100% 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 1 1 100,00% 1 1 100% 2 12 01 2.01 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Laporan 1 - 0 0 2 12 01 2.01 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah Laporan 1 - 0 0 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 12 2 1 1 100,00% 7 7 58% Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 65 orang/12 Bulan 12 12 100,00% 6 6 50% 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 2 2 2 100,00% 1 1 50% 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Pembinaan Pegawai Dokumen 260 1 12 12 100,00% 225 225 87% Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% 19,67% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Orang 260 - 0 0% 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 260 12 260 260 100,00% 225 225 87% 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 8 8 8 100,00% 8 8 100% Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 1 100,00% 1 1 100% 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 1 100,00% 1 1 100% 2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 5 1 1 100,00% 1 1 20% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 8 1 1 100,00% 2 2 40% 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 15 10 1 1 100,00% 10 10 67% 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 1 1 100,00% 3 3 100% 2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 12 12 100,00% 6 6 50% 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 12 12 100,00% 6 6 50% 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Dokumen 3 3 1 1 100,00% 0 0 0 Hasil : Persentase Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 0% 0% 0% 2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Laporan 3 12 0 0 0 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 3 1 1 100,00% 1 1 33% Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 - 0 0 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Realisasi Renja Perangkat Daerah Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 2 12 01 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 1 1 100,00% 1 1 8% 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit 69 2 3 3 100,00% 69 42 60,87% Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 12 01 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 19 19 19 19 100,00% 19 12 63,16% 2 12 01 2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 52 66 52 52 100,00% 50 30 57,69% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat: • Sub Bagian Keuangan; • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; • Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk: • Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Bidang Pencatatan Sipil: • Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan; • Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; • Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu : • Pelayanan Pendaftaran Penduduk; • Pelayanan Pencatatan Sipil; • Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan • Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. 1.Penerbitan kartu keluarga;
2. 2.Penerbitan Kartu Tanda penduduk elektronik (KTP-el);
3. 3.Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
4. 4.Penerbitan surat keterangan pindah WNI;
5. 5.Penerbitan surat keterangan datang WNI;
6. 6.Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. 7.Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
8. 8.Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
9. 9.Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
10. 10.Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. 11.Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan;
12. 12.Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
13. 13.Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian;
14. 14.Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
15. 15.Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
16. 16.Pencatatan pengangkatan anak;
17. 17.Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
18. 18.Penerbitan ganti kutipan akta pencatatan sipil;
19. 19.Legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
20. 20.Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
21. 21.Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
22. 22.Surat Keterangan Datang Luar Negeri
23. 23.Surat Keterangan Tempat Tinggal
24. 24.Identitas Kependudukan Digital (IKD) Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayananan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil). Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang NO Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase anak berusia 0- 4 tahun yang memiliki akta kelahiran Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran 0% 96% 97% 98% 87,5% 83,15% 97% 98% 2 Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah 100% 62% 63% 64% 58,70% 60,96% 63% 64% 3 Persentase penduduk yang memiliki akta perceraian bagi penduduk yang bercerai Persentase penduduk yang memiliki akta perceraian bagi penduduk yang bercerai 100% 62% 63% 64% 27,99% 29,22% 63% 64% 4 Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal 100% 65% 65,5% 66% 65,5% 66% 5 Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan adminduk Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan adminduk 60% 60% 55% 60% 58,24% 60,52% 55% 60% 6 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP 0% 10% 20% 30% 7,76% 8,86% 20% 30% Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berusaha untuk mencapai target pelayanan seperti pada Tabel 2.2 di atas. Adapun capaian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Update per Juli 2025) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Update per Juli 2025) Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indeks Kepuasan Masyarakat 84,65 8,00 9,45% Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai AKIP Perangkat Daerah 77,00% 76,50% 99,35% Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Indeks Pelayanan Publik 3,94 3,93 99,75% Dari tabel di atas capaian kinerja pelayanan per Juli 2025 untuk Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 8,00 dengan capaian dari target sebesar 9,45%. Sedangkan capaian untuk indikator sasaran nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 99,35% dan untuk indikator sasaran indeks pelayanan publik realisasi sebesar 3,93 dengan capaian sebesar 99,75% hal ini menunjukan bahwa semua indikator tersebut belum mencapai target. Selain karena capaian tersebut bukan capaian final Tahun 2025, sehingga untuk mengejar kekurangan poin di masing- masing indikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar indikator tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai dengan maksimal. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan sebagai berikut: - Pelayanan Adminduk belum merata serta Akses masyarakat terhadap layanan adminduk belum optimal - Layanan digital adminduk belum berjalan optimal - Keamanan dan integritas data masih lemah - Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD belum Optimal - Literasi Masyarakat terhadap adminduk masih rendah - Inovasi pelayanan adminduk belum berkembang signifikan Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dampak permasalahan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang seperti Tabel 2.4. Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang No Masalah Indikasi Masalah 1 Pelayanan Adminduk belum merata serta Akses masyarakat terhadap layanan adminduk belum optimal ● Capaian persentase kepemilikan dokumen adminduk khususnya akta kelahiran usia 0-18 tahun masih dibawah target nasional serta capaiannya tidak merata untuk setiap kecamatan. ● Pelayanan pencetakan KTP-el belum merata untuk semua kecamatan karena masih menggunakan sistem lokus. 2 Layanan digital adminduk belum berjalan optimal ● Capaian aktivasi layanan digital Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih dibawah target nasional. ● Belum terdapat tracking system proses pengajuan layanan adminduk yang dapat diakses oleh pengguna layanan. 3 Keamanan dan integritas data masih lemah ● Digitalisasi layanan masih belum optimal dan perlunya penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM IT. ● Kondisi sarana prasarana pelayanan seperti komputer, alat rekam dan alat cetak KTP-el banyak yang belum memenuhi standar Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 4 Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD belum Optimal ● Belum optimalnya OPD yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam mengakses dan menggunakan layanan pemanfaatan data yang sudah diberikan 5 Literasi Masyarakat terhadap adminduk masih rendah ● Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui standar pelayanan adminduk yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang 6 Inovasi pelayanan adminduk belum berkembang signifikan ● Belum terdapat inovasi pelayanan terbaru yang signifikan - Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain: Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan. - Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
b.Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
c.Rencana Pembangunan Mal Pelayanan Publik. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:
1. 1.Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. 2.Program prioritas pembangunan daerah
3. 3.Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Tangerang berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.805.843.206,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.805.843.206,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30.805.843.206,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30.805.843.206,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 28.980.843.206,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 28.980.843.206,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah 7 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 495.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 7 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 495.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.12.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 250.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 250.000.000,00 2.12.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 70.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 70.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 75.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 75.000.000,00 2.12.01.2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 2.12.01.2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 50.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 50.000.000,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Dokumen 94 Orang 18.703.200.206,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Dokumen 94 Orang 18.703.200.206,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94/12 Orang/bulan 18.535.843.206,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94/12 Orang/bulan 18.535.843.206,00 2.12.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 167.357.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 167.357.000,00 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 260 Orang 260 Orang 270.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 260 Orang 260 Orang 270.000.000,00 2.12.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 260 Paket 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 260 Paket 50.000.000,00 2.12.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang , Tigaraksa, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 260 Orang 220.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Tigaraksa, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 260 Orang 220.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kadu Agung Pendidikan dan Pelatihan Kadu Agung Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 12 Laporan 12 Laporan 5 Paket 15 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5.402.943.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 3 Paket 12 Laporan 12 Laporan 5 Paket 15 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5.402.943.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2.12.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.500.000,00 2.12.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.809.443.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.809.443.000,00 2.12.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 52.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 52.000.000,00 2.12.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.100.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.100.000.000,00 2.12.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 118.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 118.500.000,00 2.12.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 32.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 32.500.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 102.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 102.000.000,00 2.12.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 170.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 170.000.000,00 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 2.12.01.2.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Dokumen 12 Dokumen 3.625.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Dokumen 12 Dokumen 3.625.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 25.000.000,00 2.12.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.600.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.600.000.000,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 52 Unit 484.700.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 52 Unit 484.700.000,00 2.12.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 400.000.000,00 2.12.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 84.700.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 84.700.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 12 Persen 62 Persen 845.000.000,00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 12 Persen 62 Persen 845.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 515.000.000,00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 515.000.000,00 2.12.02.2.01.000 1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 12 Dokumen 130.000.000,00 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan 12 Dokumen 130.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Kependudukan 2.12.02.2.01.000 3 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 180 Orang 75.000.000,00 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 180 Orang 75.000.000,00 2.12.02.2.01.000 4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 220.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 220.000.000,00 2.12.02.2.01.000 6 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 90.000.000,00 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 90.000.000,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 260.000.000,00 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 260.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Masalah Pendaftaran Penduduk Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.02.000 2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2 Dokumen 260.000.000,00 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2 Dokumen 260.000.000,00 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 70.000.000,00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 70.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.03.000 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 6 Dokumen 70.000.000,00 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 6 Dokumen 70.000.000,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan 100 Persen 250.000.000,00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan 100 Persen 250.000.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 6 Dokumen 250.000.000,00 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 6 Dokumen 250.000.000,00 2.12.03.2.01.000 1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 6 Dokumen 250.000.000,00 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 6 Dokumen 250.000.000,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik 100 Persen 658.464.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik 100 Persen 658.464.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Dokumen 100.000.000,00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Dokumen 100.000.000,00 2.12.04.2.01.000 2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 12 Dokumen 100.000.000,00 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 12 Dokumen 100.000.000,00 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan 1 Dokumen 28.780.000,00 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan 1 Dokumen 28.780.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Penyelenggara an Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 2.12.04.2.02.000 1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 0 Dokumen 28.780.000,00 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 0 Dokumen 28.780.000,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 419.547.000,00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 419.547.000,00 2.12.04.2.03.000 3 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 303.650.000,00 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 303.650.000,00 2.12.04.2.03.000 5 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 115.897.000,00 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 115.897.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 110.137.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 110.137.000,00 2.12.04.2.04.000 1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4.517.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4.517.000,00 2.12.04.2.04.000 3 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Kab. Tangerang , Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 4 Laporan 105.620.000,00 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaa n Data Kependudukan 4 Laporan 105.620.000,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 Persen 71.536.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 Persen 71.536.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 71.536.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 71.536.000,00 2.12.05.2.01.000 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kab. Tangerang , Tigaraksa, Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi 2 Dokumen 71.536.000,00 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kab. Tangerang, Tigaraksa, Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan 2 Dokumen 71.536.000,00 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Kadu Agung Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Kadu Agung dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan dan dievaluasi melalui Forum SKPD serta berdasarkan hasil survey Tim Monitoring Bappeda Kabupaten Tangerang dengan mengacu pada prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 maka hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
a.Melaksanakan program unggulan yang merupakan bagian dari program prioritas dalam pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan;
b.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah;
c.Mendukung program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan dan operasional maupun program-program yang menjadi arahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
d.Meningkatkan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan dalam memaksimalkan program yang dilakukan melalui forum-forum penjaringan aspirasi;
e.Meningkatkan pelayanan publik dari tingkat kelurahan/desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda selaku Pelaksana Perencanaan di tingkat Kabupaten agar pelaksana kegiatan bisa terarah dan terukur untuk mencapai program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tangerang 2024- 2026. Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2026 Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut: Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang (Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra) No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan BELUM ADA USULAN Dari komponen vertikal yang digunakan sebagai acuan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang, RPJPD Provinsi, RPJMD Kabupaten Tangerang dan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/ Provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat Prioritas yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sebagai upaya pencapaian sasaran prioritas Nasional 6, dilakukan intervensi pada masing-masing arah kebijakan reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui peningkatan literasi Jaminan Sosial, penjangkauan aktif kepesertaan, penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan. Lalu, Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, dilakukan serangkaian intervensi diantaranya Reformasi politik dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (i) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (ii) pelayanan ldentitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Dirjen Dukcapil pada Rakornas Dukcapil 2025 menyampaikan beberapa isu nasional dan global di antaranya: Target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan ke-16 dan sasaran ke-9 tentang identitas hukum bagi semua warga semakin mendesak. Hal ini mengingat masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang tidak tercatat secara administratif, menghambat akses mereka terhadap layanan dasar. Tujuan dan outcome yang tertera pada Rencana Kerja PD Tahun 2026 berdasarkan pada Kinerja Renstra Perangkat Daerah per Urusan Pemerintahan Daerah yang telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 3.2.1 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi menetapkan tujuan Renja Tahun 2026 yaitu: “Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien” 3.2.2 Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1(satu) tahun kedepan. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah:
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan
2. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berikut terlampir Tabel 3.1 akan menguraikan tujuan, sasaran, dan indikator dengan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik NSPK: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indeks Kepuasan Masyarakat 80.30 80.35 80.40 80.45 80.50 80.55 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai AKIP Perangkat Daerah 77.00 77.05 77.10 77.15 77.20 77.25 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Indeks Pelayanan Publik 3.95 3.97 3.99 4.00 4.02 4.04 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD). Kegiatan merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Program dan kegiatan yang melalui proses Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan serta forum Perangkat Daerah dan juga mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 serta mengarah kepada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1.Program Pendaftaran Penduduk
2.Program Pencatatan Sipil
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tabel 3.2 berikut adalah rumusan program, berdasarkan tujuan dan sasaran: Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai AKIP Perangkat Daerah Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah dokumen Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah dokumen Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen Jasa Penunjang 2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah 2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah 2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerjaa Perangkat Daerah 2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai 2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pembinaan Pegawai 2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumlah Blanko KIA yang tersedia Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Blanko KIA yang tersedia 2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan 2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Meningkatnya kualitas profil kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Peningkatan Kualitas SDM Operator SIAK 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah Hasil Laporan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Hasil Laporan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK 2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK 2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian Kerjasama Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian Kerjasama 2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Selanjutnya Tabel 3.3 berikut adalah rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 berdasarkan usulan masing-masing bidang: Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.805.843.206,00 36.194.444.430,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30.805.843.206,00 36.194.444.430,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 28.980.843.206,00 - 33.342.308.258,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 7 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 495.000.000,00 - 650.000.000,00 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 7 Dokumen 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.000.000,00 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kab. Tangerang, Tigaraksa, 2 Laporan 70.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kadu Agung 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 75.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Dokumen 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Data 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Dokumen 94 Orang 18.703.200.206,00 - 21.909.235.980,00 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 94/12 Orang/bulan 18.535.843.206,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.741.878.980,00 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 167.357.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 167.357.000,00 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 260 Orang 260 Orang 270.000.000,00 - 409.837.000,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 260 Paket 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 260 Orang 220.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 369.837.000,00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 12 Laporan 12 Laporan 5 Paket 15 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5.402.943.000,00 - 5.867.309.710,00 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Paket 18.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.801.500,00 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Paket 1.809.443.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.811.005.550,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 5 Paket 52.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.736.000,00 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 5 Paket 3.100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.255.000.000,00 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 15 Paket 118.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.619.660,00 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 3 Dokumen 32.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 102.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 129.446.000,00 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 170.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 469.701.000,00 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 - 40.000.000,00 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Unit 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.625.000.000,00 - 3.964.925.568,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25.000.000,00 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 3.600.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.939.925.568,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 52 Unit 484.700.000,00 - 501.000.000,00 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 19 Unit 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.000.000,00 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 52 Unit 84.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.000.000,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 12 Persen 62 Persen 845.000.000,00 - 1.603.950.274,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 515.000.000,00 - 961.572.300,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Dokumen 130.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158.400.000,00 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 180 Orang 75.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161.023.000,00 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 220.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 338.724.100,00 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 303.425.200,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 260.000.000,00 - 286.000.000,00 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Dokumen 260.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 286.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 180 Orang 70.000.000,00 - 356.377.974,00 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 6 Dokumen 70.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 356.377.974,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan 100 Persen 250.000.000,00 - 257.391.400,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 6 Dokumen 250.000.000,00 - 257.391.400,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 6 Dokumen 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257.391.400,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik 100 Persen 658.464.000,00 - 897.097.098,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Dokumen 100.000.000,00 - 367.630.298,00 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Dokumen 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367.630.298,00 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 28.780.000,00 - 0,00 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 0 Dokumen 28.780.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 419.547.000,00 - 402.994.400,00 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 303.650.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 336.000.000,00 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Laporan 115.897.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66.994.400,00 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 110.137.000,00 - 126.472.400,00 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 4 Laporan 4.517.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.267.600,00 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 4 Laporan 105.620.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.204.800,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 Persen 71.536.000,00 - 93.697.400,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 71.536.000,00 - 93.697.400,00 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Dokumen 71.536.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 93.697.400,00 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempunyai 5 Program yang terdiri dari 1 Program (Program SKPD) dan 4 Program (Wajib Pilihan) untuk Jangka menengah periode 2025-2029, yaitu: Program SKPD:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Wajib Pilihan:
1.Program Pendaftaran Penduduk
2.Program Pencatatan Sipil
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan 4.2 KEGIATAN Rincian kegiatan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk periode 2025-2029, terdiri dari: A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah B. Program Pendaftaran Penduduk
1.Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.Penataan Pendaftaran Penduduk
3.Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk C. Program Pencatatan Sipil
1.Pelayanan Pencatatan Sipil D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1.Penyusunan Profil Kependudukan 4.3 SUB KEGIATAN Rincian sub kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk periode 2025-2029, terdiri dari: A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya H. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2.Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
3.Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4.Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan I. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
1.Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan J. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
1.Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk K. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
1.Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting L. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
1.Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan M. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan N. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan O. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan P. Penyusunan Profil Kependudukan
1.Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp. 845.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 845.000.000,00 Rp. 1.603.950.274,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 515.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 515.000.000,00 Rp. 961.572.300,00 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 130.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 130.000.000,00 Rp. 158.400.000,00 2 12 02 2.01 0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 75.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 75.000.000,00 Rp. 161.023.000,00 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 220.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 220.000.000,00 Rp. 338.724.100,00 2 12 02 2.01 0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 90.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 90.000.000,00 Rp. 303.425.200,00 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Rp. 260.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 260.000.000,00 Rp. 286.000.000,00 2 12 02 2.02 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 260.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 260.000.000,00 Rp. 286.000.000,00 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Rp. 70.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 70.000.000,00 Rp. 356.377.974,00 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) 2 12 02 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 70.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 70.000.000,00 Rp. 356.377.974,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 257.391.400,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 257.391.400,00 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 250.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 250.000.000,00 Rp. 257.391.400,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rp. 658.464.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 658.464.000,00 Rp. 897.097.098,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 367.630.298,00 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 100.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 100.000.000,00 Rp. 367.630.298,00 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 28.780.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 28.780.000,00 Rp. 0,00 2 12 04 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 28.780.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 28.780.000,00 Rp. 0 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 419.547.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 419.547.000,00 Rp. 402.994.400,00 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 303.650.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 303.650.000,00 Rp. 336.000.000,00 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 115.897.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 115.897.000,00 Rp. 66.994.400,00 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 110.137.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 110.137.000,00 Rp. 126.472.400,00 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 4.517.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 4.517.000,00 Rp. 20.267.600,00 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 105.620.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 105.620.000,00 Rp. 106.204.800,00 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Rp. 71.536.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 71.536.000,00 Rp. 93.697.400,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Rp. 71.536.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 71.536.000,00 Rp. 93.697.400,00 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 71.536.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 71.536.000,00 Rp. 93.697.400,00 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 28.980.843.206,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 R p. 28.980.843.206,00 R p. 33.302.308.258,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 495.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 495.000.000,00 Rp. 650.000.000,00 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 250.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 250.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 70.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 70.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 75.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 75.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 2 12 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 50.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 2 12 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 50.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 18.703.200.206,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 R p. 18.703.200.206,00 R p. 21.909.235.980,00 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 18.535.843.206,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 R p. 18.535.843.206,00 R p. 21.741.878.980,00 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 167.357.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 167.357.000,00 Rp. 167.357.000,00 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 270.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 270.000.000,00 Rp. 409.837.000,00 2 12 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 50.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 2 12 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 220.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 220.000.000,00 Rp. 369.837.000,00 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 5.402.943.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 5.402.943.000,00 Rp. 5.867.309.710,00 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 18.500.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 18.500.000,00 Rp. 10.801.500,00 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 1.809.443.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 1.809.443.000,00 Rp. 1.811.005.550,00 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 52.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 52.000.000,00 Rp. 50.736.000,00 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 3.100.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 3.100.000.000,00 Rp. 3.255.000.000,00 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 118.500.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 118.500.000,00 Rp. 140.619.660,00 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 32.500.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 32.500.000,00 Rp. 0 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 102.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 102.000.000,00 Rp. 129.446.000,00 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 170.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 170.000.000,00 Rp. 469.701.000,00 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 3.625.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 3.625.000.000,00 Rp. 3.964.925.568,00 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 25.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 25.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 3.600.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 3.600.000.000,00 Rp. 3.939.925.568,00 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 484.700.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 484.700.000,00 Rp. 501.000.000,00 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 400.000.000,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 400.000.000,00 Rp. 420.000.000,00 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung Rp. 84.700.000,00 Rp. 0 Jumlah Rp. 30.805.843.206,00 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi kepala daerah terpilih. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks 73 77 81 85 89 93
2.Indeks Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks 3,94 3,95 3,96 3,97 3,98 3,99 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, adapun urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran Persen 96 97 98 99 99,8 99,8 2 Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah Persen 62 63 64 65 66 66 3 Persentase penduduk yang memiliki akta perceraian bagi penduduk yang bercerai Persen 62 63 64 65 66 66 4 Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persen 65 65,5 66 66,5 67 67 5 Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan adminduk Persen 60 55 60 65 70 70 6 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP Persen 0 10 20 30 40 50 Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintahan Pusat. Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya/Langkah-langkah sebagai berikut ini:
1.Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
2.Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3.Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2026, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu: “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Tahun 2026 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.
21.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta mengukur kinerja pelayanan (SKPD);
2.Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah pada Tahun 2025. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :
1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3.Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4.Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah. Gambar 1.1 Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Persiapan Penyusunan RENJA SKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH Perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD: • Agenda penyusunan RKPD • Pelaksanaan Forum SKPD • Musrenbang RKPD • Batas waktu penyampaian rancangan renja SKPD kepada Bappeda Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029, terdiri dari lima misi yaitu : Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing Misi 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas Misi 4 Misi 5 : : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Tangerang tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi kedua ” Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing”. Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu pada tema RKPD Tahun 2026 : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)” 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12.Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17.Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
18.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2025-2045;
20.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
21.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang;
24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2026, meliputi : Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, pelaksanaan Kinerja DPMPD Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari pagu senilai Rp. 48.525.151.892,- menjadi Rp. 46.608.235.692 atau berkurang sebesar Rp. 1.916.916.200,- pengurangan anggaran tersebut terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pantia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelakasanan Kegiatan dan Belanja Sewa Hotel. Adapun rincian anggaran pada penetapan APBD Pergeseran Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : A. Belanja Operasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 8.723.515.150,- dan sampai dengan bulan mei sudah terealisasi sebesar Rp. 3.974.044.398,- (45,56%). Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 14.351.471.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.701.488.827,- (39,73%). Belanja Hibah Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 23.466.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.562.000.000,,- (32,23%) B. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 67.249.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 66.864.000,- (99,43%). Program dan kegiatan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Capaian kinerja fisik dan keuangan program/kegiatan/sub kegiatan tercantum dalam tabel berikut : Pada APBD Perubahan Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 8.061.215.371,- menjadi Rp. 56.586.367.263,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 56.519.118.263,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 67.249.000,- Tabel 2.1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.389.317.50 0,00 5.854.181.522 ,00 51,40 % 65,05 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 230.253.940,0 0 78.896.202,00 34,26 % 49,33 % tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dokum en 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.279.650,00 59.332.430,00 80,97 % 80,00 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokum en 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.648.000,00 8.162.000,00 25,00 % 50,00 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.326.290,0 0 11.401.772,00 9,17 % 18,00 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.737.785.750 ,00 4.797.616.497 ,00 54,91 % 62,00 % jumlah laporan keuangan dokum en 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.723.515.150 ,00 4.797.616.497 ,00 55,00 % 62,00 % Jumlah Orang yang Menerima Orang 33 33 100,00 % Dinas Pemberday KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Gaji dan Tunjangan ASN aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.270.600,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD lapora n - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.478.410,00 6.638.410,00 53,20 % 70,50 % tersedianya dokumen Barang Milik Daerah dokum en 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.410.060,00 3.790.060,00 51,15 % 70,00 % jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dokum en - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan 5.068.350,00 2.848.350,00 56,20 % 71,00 % jumlah Laporan Rekonsiliasi dan lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 301.626.400,0 0 72.000.000,00 23,87 % 82,00 % Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 60 60 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.900.000,0 0 72.000.000,00 62,12 % 64,00 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket 60 60 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.000.000,00 0,00 0,00 % 100,0 0 % Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 5 5 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 153.726.400,0 0 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Orang - - 0,00 % Dinas Pemberday aan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Perundang- Undangan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.561.500,0 0 296.852.300,0 0 44,20 % 67,43 % tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah dokum en 7 7 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.482.000,00 0,00 0,00 % 81,00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan paket 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.997.000,00 67.604.000,00 99,42 % 100,0 0 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 6 6 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.552.500,0 0 127.654.300,0 0 96,30 % 98,00 % Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.430.000,00 26.200.000,00 50,94 % 61,00 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 3 3 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 105.340.000,0 0 39.580.000,00 37,57 % 50,00 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan dokum en 3 3 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 107.850.000,0 0 18.750.000,00 17,39 % 34,00 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.910.000,0 0 17.064.000,00 9,48 % 48,00 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lapora n 3 3 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.961.568,0 0 272.416.640,0 0 43,59 % 50,00 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 6 6 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.961.568,0 0 272.416.640,0 0 43,59 % 50,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.649.932,0 0 329.761.473,0 0 40,68 % 66,33 % tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah jenis 4 4 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 332.149.932,0 0 113.008.305,0 0 34,02 % 47,00 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Unit 9 9 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya Pemerinta han Desa 2.13.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.500.000,00 21.200.000,00 24,80 % 52,00 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 15 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 196.500.000,0 0 195.553.168,0 0 99,52 % 100,0 0 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 196.500.000,0 0 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 602.899.870,0 0 561.565.000,0 0 93,14 % 100,0 0 % jumlah rekomendasi penataan desa Jumla h 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 602.899.870,0 0 561.565.000,0 0 93,14 % 100,0 0 % jumlah rekomendasi penataan desa desa 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.02.2.01. 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 41.210.880,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya desa 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.02.2.01. 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 561.688.990,0 0 561.565.000,0 0 99,98 % 100,0 0 % Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya desa 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 591.478.240,0 0 590.730.250,0 0 99,87 % 100,0 0 % Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya Desa 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 591.478.240,0 0 590.730.250,0 0 99,87 % 100,0 0 % Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya desa 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.03.2.01. 0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 310.477.990,0 0 310.400.000,0 0 99,97 % 100,0 0 % Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.03.2.01. 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 281.000.250,0 0 280.330.250,0 0 99,76 % 100,0 0 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.464.957.962 ,00 2.708.257.992 ,00 36,28 % 76,88 % Jumlah Desa Mandiri Desa 35 35 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.464.957.962 ,00 2.708.257.992 ,00 36,28 % 76,88 % jumlah desa mandiri desa 35 35 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 111.400.000,0 0 105.600.000,0 0 94,79 % 100,0 0 % Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dokum en 246 246 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 151.578.750,0 0 0,00 0,00 % 100,0 0 % Jumlah dokumen penyusunan produk hukum desa dokum en - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 130.822.500,0 0 0,00 0,00 % 100,0 0 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dokum en 3 3 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 6.310.085.712 ,00 2.490.187.992 ,00 39,46 % 51,00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dokum en 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 61.645.000,00 54.600.000,00 88,57 % 100,0 0 % Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 50 50 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 27.005.000,00 0,00 0,00 % 89,00 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 115.642.500,0 0 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dokum en - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 39.548.500,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dokum en - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 90.962.500,00 54.600.000,00 60,02 % 63,00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 61.702.500,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 199.687.000,0 0 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa lapora n - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Pemerinta han Desa 2.13.04.2.01. 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 164.878.000,0 0 3.270.000,00 1,98 % 12,00 % Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dokum en - - 0,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 26.559.582.12 0,00 11.529.914.20 0,00 43,41 % 65,60 % Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes Desa 3 3 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi % 100 100 100,00 % 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam 26.559.582.12 0,00 11.529.914.20 0,00 43,41 % 65,60 % jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi LKD 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01. 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 23.690.764.68 0,00 10.066.774.84 0,00 42,49 % 42,00 % Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.05.2.01. 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 866.854.160,0 0 500.162.530,0 0 57,70 % 63,00 % Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang lembag a 2 2 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realis asi Fisik Kegiat an (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indika tor Realis asi Indika tor Capaian (%) PERANGK AT DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 dan Masyarakat Hukum Adat Ditingkatkan Kapasitasnya 2.13.05.2.01. 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 223.638.740,0 0 206.110.000,0 0 92,16 % 100,0 0 % Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.05.2.01. 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 518.100.160,0 0 337.673.450,0 0 65,18 % 73,00 % jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lapora n 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Pemerinta han Desa 2.13.05.2.01. 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 1.260.224.380 ,00 419.193.380,0 0 33,26 % 50,00 % jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan dokum en 1 1 100,00 % Dinas Pemberday aan Masyaraka t Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bertujuan untuk memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.389.317.500 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 5.854.181.522 ,-( 51,40 %). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Kegiatan ini memfasilitasi pelayanan administrasi keuangan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), termasuk penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah: Kegiatan ini mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Kegiatan ini meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur di lingkungan perangkat daerah, termasuk pengadaan pakaian dinas, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan. Administrasi Umum Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan kelancaran operasional dan pelayanan administratif di lingkungan perkantoran, termasuk penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan, dan fasilitasi kunjungan tamu. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini menyediakan berbagai jasa penunjang yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan daerah, termasuk penyediaan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini memastikan kelangsungan dan kesiapan sarana serta prasarana aparatur daerah, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, serta gedung kantor dan bangunan lainnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam beberapa aspek, seperti: terpenuhinya target indikator program, pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur, kelancaran operasional dan pelayanan administratif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, belum terealisasinya sub kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi", perlunya pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini telah menunjukkan pencapaian yang baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat semakin optimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 7.464.957.962,- Program ini terdiri dari dua belas sub kegiatan, yaitu: fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, serta Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Sampai dengan akhir triwulan II TA 2025 Program ini baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.708.257.992,- atau sebesar 36,28%, dikarenakan beberapa sub kegiatan akan di realisasikan pada triwulan berikutnya sesuai anggaran kas. Secara keseluruhan, Program Administrasi Pemerintahan Desa telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di Kabupaten Tangerang. Untuk memastikan program ini semakin optimal, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Disarankan agar pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terus ditingkatkan, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat, kapasitas aparatur desa lebih ditingkatkan, serta dilakukan inovasi dan pengembangan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, Program Administrasi Pemerintahan Desa diharapkan dapat semakin efektif dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.559.582.120,- Program ini terbagi menjadi lima sub kegiatan: fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa; fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG); dan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Sampai dengan akhir triwulan II TA 2025 Program ini telah mencapai beberapa capaian signifikan, termasuk realisasi anggaran sebesar Rp. 11.529.914.200,- atau 43,41% terpenuhinya target indikator program dan kegiatan. setiap aspek program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat tidak hanya bergantung pada pelatihan dan pendampingan saja, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dengan memberdayakan lembaga-lembaga ini, program ini tidak hanya menciptakan perubahan di tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada, serta komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi program. Sebagai saran untuk perbaikan ke depan, penting bagi program ini untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pengumpulan data yang akurat dan partisipatif akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitator dan pendamping juga sangat penting agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dengan langkah- langkah ini, diharapkan program pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah merealisasi anggaran program dan kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar 47,59%, terdapat rencana perubahan kegiatan dan anggaran pada RKPD Perubahan tahun 2025. Namun proyeksi pelaksaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 optimis tercapai 100% serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 maupun perkiraan capaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DPMPD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

a.Masih perlunya penyelarasan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator outcome sesuai tujuan dan sasaran yang belum tercapai dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
b.Masih perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran. Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka pada Tahun 2025 DPMPD Kabupaten Tangerang menyusun strategi :
a.Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan aset. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk nilai SAKIP SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan, meliputi peningkatan dalam hal perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan manajemen aset.
b.Meningkatkan pemanfaataan IT. Strategi ini diarahkan untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (SPBE) terutama dalam pengelolaan data, pemberian layanan dan pengelolaan pengaduan.
c.Meningkatkan Manajemen ASN. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai lingkup DPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra. Adapun arah kebijakan strategis DPMPD Tahun 2025 sebagai berikut: • Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran • Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi • Meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah • Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sector • Meningkatkan Kinerja SKPD • Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi :
1. 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. 3.Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. 4.Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. 5.Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
6. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
7. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
b.Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c.Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d.Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e.Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
f.Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas;
g.Melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas kinerja;
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretariat Dinas Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian tugas kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
b.Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c.Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d.Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e.Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
f.Penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumentasi;
g.Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-government;
h.Penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
i.Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
b.Membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c.Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e.Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Daerah;
f.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPD;
g.Mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DPMPD;
h.Mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.Mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.Merumuskan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPD;
k.Mengatur administrasi barang milik Daerah pada DPMPD;
l.Mengatur administrasi kepegawaian DPMPD;
m.Mengatur administrasi umum DPMPD;
n.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
3. 3.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat kerja mempunyai fungsi :
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait bidang pemberdayaan masyarakat;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
e.Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat;
g.Pengelolaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
h.Pelaksanana fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Membuat perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan Merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
b.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, meliputi pengumpulan data dana desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal masyarakat sebagai perumusan dibidang lembaga kemasyarakatan;
c.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna, meliputi pengumpulan, pengolahan, menganalisa data ekonomi penduduk miskin, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, lembaga keuangan mikro, produksi hasil usaha masyarakat, serta pendayagunaan usaha teknologi tepat guna;
d.Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
e.Memberi petunjuk pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
f.Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
g.Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
h.Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kebupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang ama dalam daerah;
i.Mengevaluasi program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, dan teknologi tepat guna; dan
j.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
1. 4.Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang penataan dan kerja sama desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;
e.Pelaksanaan fasilitasi program di bidang penataan dan kerjasama desa;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerjasama desa;
g.Pengelolaan administrasi di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataaan dan Kerja Sama Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b.Melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
c.Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d.Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang penataan dan kerja sama desa;
e.Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
f.Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerja sama desa;
g.Melaksanakan penyelaenggaraan penataan desa;
h.Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa;
i.Mengevaluasi program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
j.Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
1. 5.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang administrasi pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
e.Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang administrasi pemerintahan desa;
g.Pengelolaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Menyusun perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa;
b.Melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
c.Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d.Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan desa;
e.Mengendalikan pelaksanan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan administrasi pemerintahan desa;
g.Mengevaluasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
h.Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
i.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPMPD Kabupaten Tangerang telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja DPMPD berdasarkan Tujuan adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan Indikator Nilai SAKIP SKPD;
2. 2.Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa dengan Indikator Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, DPMPD menetapkan 4 (empat) Program. Program-program tersebut terbagi dalam Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu :
3. 1.Sekretariat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. 2.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. 3.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa
6. 4.Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa KEPALA DINAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIS Program Penataan Desa dan Program Penataan Kerja Sama Desa Dalam kurun waktu Rencana Strategis tahun 2024 s.d. 2026 program dan kegiatan diarahkan pada pencapaian indikator tujuan DPMPD sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisa pencapaian kinerja pelayanan dimaksud terhadap indikator tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel diperoleh gambaran bahwa masih terdapat kendala dalam pencapaian target Nilai SAKIP DPMPD. Pada indikator tujuan meningkatnya kemandirian desa, hasil analisa menggambarkan bahwa target dengan indikator Indeks Desa Membangun, Jumlah Desa Mandiri telah tercapai. Sedangkan untuk capaian target pada tahun 2025 dan 2026 mendatang kami memproyeksikan akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPD Kabupaten Tangerang tetap mempertimbangkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, antara lain : Meningkatkan Ketahanan Sosial Desa, Penguatan Ekonomi Desa dan pengawasan penggunaan dana desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang berkelanjutan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Dalam menindaklanjuti isu- isu strategis tersebut DPMPD Kabupaten Tangerang telah menetapkan arah kebijakan, antara lain: Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat Desa, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi penanganan kemiskinan, stunting dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan sarana air bersih di desa, Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES sebagai pendukung makanan bergizi, Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, Menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa yang jelas dan transparan, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan di desa, Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (LPM, PKK, karang taruna, BUMDes,dll), Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dana desa serta Mendorong implementasi digitalisasi desa. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Dalam konteks ini, perencanaan kinerja menjadi fondasi yang mengarahkan setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan. Proses penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah esensial untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya terarah, tetapi juga terukur dan dapat dievaluasi. Dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan memuat informasi yang sangat mendetail mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, serta rencana capaiannya. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga mencakup informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai sasaran tersebut, serta kelompok indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai efektivitas dari setiap kegiatan. Dalam konteks anggaran, pada rancangan awal ditetapkan Pagu APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 48.525.151.892,-. Namun, pada bulan Maret terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp. 1.916.916.200,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 46.608.235.692,- dan pada APBD Perubahan Tahun 2025 mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 8.061.215.371,- Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, meskipun di sisi lain juga menuntut adanya analisis yang mendalam mengenai kebutuhan riil dari setiap program dan kegiatan. Setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran, pada RKPD Perubahan DPMPD Tahun Anggaran 2025, total anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp. 56.586.367.263,-. Penambahan anggaran ini sangat penting untuk mendukung program-program yang dianggap prioritas, seperti Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Secara detail, reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 pada DPMPD dapat dilihat pada tabel yang menyajikan informasi terstruktur mengenai alokasi anggaran, program, dan kegiatan yang direncanakan. Tabel ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi anggaran, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami prioritas dan fokus dari setiap program yang direncanakan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Berikut tabel rancangan awal RKPD DPMPD Tahun 2026: Tabel 2.2 Rencana Kerja DPMPD Kab. Tangerang Tahun 2026 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 53.016.687.289, 00 29.603.618.002, 00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.016.687.289, 00 29.603.618.002, 00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 53.016.687.289, 00 29.603.618.002, 00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan - 100 Persen 12.840.297.589, 00 13.753.618.002, 00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 12.840.297.589, 00 13.753.618.002, 00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.13.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.13.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.13.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 120.000.180,00 SKPD 170.000.000,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.13.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.13.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 14.300.000,00 SKPD 20.000.000,00 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.13.01.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.13.01.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 10.032.000,00 - 10.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.13.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.13.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.13.01.2.05. 00011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 194.250.000,00 SKPD 180.000.000,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.13.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.13.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.13.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.13.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.13.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.13.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 500.000.000,00 SKPD 500.000.000,00 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 627.000.000,00 SKPD 625.000.000,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.13.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.13.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.13.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 0,00 SKPD 200.000.000,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Fasilitasi Penataan Desa - 24.39 Persen 1.431.287.000,0 0 1.300.000.000,0 0 [ Meningkatnya kualitas penataan desa ] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Meningkatnya Penataan Desa - Desa 60 1.431.287.000,0 0 Desa 1.300.000.000,0 0 2.13.02.2.01. 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 60 Desa 400.000.000,00 Desa 600.000.000,00 2.13.02.2.01. 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 6 Desa 400.000.000,00 Desa 300.000.000,00 2.13.02.2.01. 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 88 Unit 631.287.000,00 Desa 400.000.000,00 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA [ Meningkatnya efektivitas kerja sama desa ] Persentase fasilitasi kerjasama desa 20,00 0,81 0,81 2,50 420.350.000,00 400.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Meningkatnya Kerja sama Desa - 6 Desa 420.350.000,00 Desa 400.000.000,00 2.13.03.2.01. 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 35.77 Persen 9.589.813.920,0 0 10.950.000.000, 00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik - 88 Desa 9.589.813.920,0 0 Desa 10.950.000.000, 00 2.13.04.2.01. 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 246 Dokumen 300.000.000,00 Desa 300.000.000,00 2.13.04.2.01. 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 246 Dokumen 500.544.000,00 Desa 8.000.000.000,0 0 2.13.04.2.01. 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 246 Orang 6.798.805.920,0 0 Desa 400.000.000,00 2.13.04.2.01. 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 199.800.000,00 Desa 200.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.13.04.2.01. 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 4 Dokumen 100.320.000,00 Desa 200.000.000,00 2.13.04.2.01. 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 200.344.000,00 Desa 250.000.000,00 2.13.04.2.01. 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 246 Dokumen 150.000.000,00 Desa 200.000.000,00 2.13.04.2.01. 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 200.000.000,00 Desa 250.000.000,00 2.13.04.2.01. 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan 246 Orang 400.000.000,00 Desa 400.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan Kapasitas 2.13.04.2.01. 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 350.000.000,00 Desa 500.000.000,00 2.13.04.2.01. 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 390.000.000,00 Desa 250.000.000,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT [ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif 100 12,20 12,20 34,55 28.734.938.780, 00 3.200.000.000,0 0 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01. 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.05.2.01. 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa J U M L A H 53.016.687.289, 00 29.603.618.002, 00 2.13.05.2.01. 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 400.533.500,00 Desa/ Lembaga Desa 400.000.000,00 2.13.05.2.01. 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 1.425.800.000,0 0 Desa/ Lembaga Desa 2.000.000.000,0 0 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan strategis yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Adapun rencana program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik;
8. 2.Program Administrasi Pemerintahan Desa: Program ini fokus pada peningkatan kapasitas administrasi di tingkat desa. Dengan administrasi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel;
9. 3.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat: Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
10. 4.Program Penataan Desa merupakan inisiatif yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Program ini tidak hanya sekadar penataan fisik, tetapi juga melibatkan pengembangan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan desa-desa dapat berkembang menjadi lebih terstruktur dan terencana, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya. Namun demikian Program Penataan Desa adalah langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, program ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya, desa-desa dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, sehingga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama.
11. 5.Program Peningkatan Kerjasama Desa: Program ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antar desa dalam berbagai bidang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan desa-desa dapat saling mendukung dan memanfaatkan potensi masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Untuk mendukung implementasi program-program prioritas tersebut, terdapat alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program antara lain penambahan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan Perangkat desa, penyesuaian belanja pegawai serta pemberian bantuan hibah kepada KPM. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029. Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Tema "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran awal RPJMN Tahun 2025-2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2026, guna mewujudkan tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa ditetapkan 10 (Sepuluh) arah kebijakan pembangunan yaitu :
12. 1.Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat Desa;
13. 2.Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES sebagai pendukung makanan bergizi;
14. 3.Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan;
15. 4.Menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa yang jelas dan transparan;
16. 5.Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan di desa;
17. 6.Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (LPM, PKK, karang taruna, BUMDes,dll);
18. 7.Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa;
19. 8.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam MUSRENBANGDes;
20. 9.Mendorong implementasi digitalisasi desa;
21. 10.Meningkatkan layanan Dasar dan Aksesibilitas. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Pernyataan misi suatu organisasi adalah tujuan organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :
22. 1.Meningkatnya Kemandirian Desa;
23. 2.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
24. 1.Meningkatnya Status Desa;
25. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja 2024 Target Capaian Kondis i Akhir2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kemandirian Desa Indeks Desa Capaian Indeks Desa Terhadap Variabel Komponen Dimensi Indeks 0,7815 0,7830 0,7850 0,7910 0,8010 0,8100 0,8190 0,8190 Meningkatnya Status Desa Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Tangerang Jumlah Desa 78 99 110 122 135 149 164 164 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Nilai SAKIP DPMPD Nilai AKIP Nilai 72,05 73,00 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 78,0 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP DPMPD Nilai AKIP Nilai 72,05 73,00 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 78,0 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2025 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2024* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa 78 99 110 122 135 149 164 164 Rencana ini tidak hanya mencakup program-program strategis, tetapi juga alokasi pendanaan yang tepat untuk memastikan implementasi yang efektif. Dua aspek penting dalam rencana ini adalah belanja pegawai dan belanja hibah, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam Rencana Kerja (Renja) yang masuk ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Program lainnya yang dialokasikan penambahan anggaran pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penambahan anggaran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa, Program Penataan dan Kerjasama Desa, serta Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu, PKK dan Hibah. Selain itu, pemberian bantuan hibah belanja hibah juga memainkan peranan penting dalam mendukung program-program yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Hibah ini dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya, hibah yang diberikan untuk untuk program pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan dan pemberdayaan tata boga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan belanja pegawai dan belanja hibah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus melakukan kajian yang mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, diharapkan rencana kerja yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dari segi pendanaan, Rencana Kerja (Renja) ini akan memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program yang telah dirancang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang akan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2026. Dalam implementasi Rencana Kerja (Renja) ini, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring akan memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana, sementara evaluasi akan memberikan gambaran mengenai dampak dari program yang telah dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan. Dengan fokus pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan bagi aparatur desa. Misalnya, melalui sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam Renja ini. Melalui forum-forum diskusi dan musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya akan menciptakan program yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi antar pihak, seperti antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta, akan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. Pengawasan dan evaluasi yang efektif merupakan bagian integral dari Renja ini, di mana setiap program akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, serta evaluasi berkelanjutan, semua upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan desa mandiri akan terealisasi. Keseluruhan strategi ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Renja ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan mandiri di masa depan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini : Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang pada APBD Tahun 2026 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 53.016.687.289,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.016.687.289,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 53.016.687.289,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 12.840.297.589,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 12.840.297.589,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 120.000.180,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 5 Laporan 14.300.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.032.000,00 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.13.01.2.05.00011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 194.250.000,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 500.000.000,00 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 627.000.000,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Fasilitasi Penataan Desa 24.39 Persen 1.431.287.000,00 [ Meningkatnya kualitas penataan desa ] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Meningkatnya Penataan Desa Desa 60 1.431.287.000,00 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 60 Desa 400.000.000,00 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 6 Desa 400.000.000,00 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 88 Unit 631.287.000,00 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA [ Meningkatnya efektivitas kerja sama desa ] Persentase fasilitasi kerjasama desa 2,50 420.350.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Meningkatnya Kerja sama Desa 6 Desa 420.350.000,00 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 35.77 Persen 9.589.813.920,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik 88 Desa 9.589.813.920,00 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 246 Dokumen 300.000.000,00 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 246 Dokumen 500.544.000,00 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 246 Orang 6.798.805.920,00 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 199.800.000,00 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 4 Dokumen 100.320.000,00 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 200.344.000,00 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 246 Dokumen 150.000.000,00 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 200.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 246 Orang 400.000.000,00 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 350.000.000,00 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 390.000.000,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT [ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif 34,55 28.734.938.780,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa J U M L A H 53.016.687.289,00 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 400.533.500,00 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 4 Dokumen 1.425.800.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja periode sebelumnya. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.
26. 22.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi “ Kabupaten Tangerang : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera ” dan Misi Ke 2 yaitu “ Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Tahun 2019-2024. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD,Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Mengingat pentingnya Renja tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang merasa perlu untuk menyusun Renja OPD yang akan menjadi dasar dalam implementasi program dan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :
a.Perumusan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
b.Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup - 5 - tugasnya; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1.2 LANDASAN HUKUM
1. 1.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. 2.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. 3.Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No.32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menyeleraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2026. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja DPPKB Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang disusun dengan sistematika sebagai berikut : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 semester I. Evaluasi Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang semester I tahun 2025 dan perkiraan target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tahun 2026. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) RPD 2024-2026 Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (Lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada dasarnya bermuara dari visi yang telah digariskan oleh Bupati. Visi Kabupaten Tangerang, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera menjadi landasan konsepsional di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tangerang. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah. Berikut disampaikan analisis dan evaluasi kinerja indikator yang dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut ini : Indikator Sasaran: Menurunnya Persentase Unmeetneed Tabel 2.1 No Indikator Sasaran Satuan Kondisi awal (2025) Tahun 2026 Capaian Kinerja Target Realisasi 1 Menurunnya Persentase Unmeetneed Persen 13,13 12,8 - 28165/29 Sumber : Laporan Bulanan Rutin Bidang Dalduk DPPKB Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat capaian kinerja Menurunnya Persentase Unmeetneed sebagai berikut : Realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 13,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 12,1 % artinya : Capaian kinerja melebihi target capaian sebesar 108%. Beberapa indikator yang antara lain : Tingginya unmet need menjadi permasalahan bagi pemerintah, bukan hanya akan mejadi penyebab ledakan populasi melainkan juga bisa berpengaruh pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) . Wanita usia subur yang tidak menggunakan KB berpeluang besar untuk hamil dan mengalami komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas. Hal ini dapat disebabkan jarak hamil terlalu dekat, melahirkan terlalu banyak maupun komplikasi penyakit selama kehamilan, penyulit saat persalinan dan komplikasi masa nifas. Laporan hasil unmet need sangat penting untuk mendapatkan gambaran pencapaian program KB dan mengetahui keadaan sasaran yang belum tergarap, dengan mengetahui proporsi kelompok tersebut akan diketahui besarnya sasaran potensial yang masih perlu diajak untuk ber-KB. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan Unmet Need adalah dengan :
a.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) tentang kesehatan Reproduksi.
b.Melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi, Peningkatan kualitas alat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) secara efektif dan efisien.
c.Pelayanan KB yang berkualitas. Program yang menunjang keberhasilan indikator Menurunnya Persentase Unmeetneed adalah Program Pelayanan Keluarga Berencana Indikator Sasaran Persentase KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP) Tabel 2.2 No Indikator Sasaran Satua n Kondis i awal

(2025)Tahun 2026 Capaian KinerjaTarget Realisas i 2 Persentase KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP) Perse n 71 72 - - Sumber : Laporan Bulanan Rutin Bidang Dalduk DPPKB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat capaian kinerja Persentase KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2024 sebesar 71% dari target 71,5% atau capaiannya 99% sedangkan pada tahun 2025 sampai bulan Juni realisasi capaiannya sebesar 35%. Program yang mendukung meningkatkan Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah sama dengan indikator pertama yaitu Program Keluarga Berencana . Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatan KB Aktif Metode Jangka Panjang adalah dengan :
1. a.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) tentang kesehatan Reproduksi.
2. b.Melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi, Peningkatan kualitas alat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) secara efektif dan efisien. Pelayanan KB yang berkualitas. Indikator Sasaran Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern ( Modern Contaceptive Prevalence rate /mCPR ) Tabel 2.3 No Indikator Sasaran Satuan Kondis i awal
(2025)Tahun 2026 Capaian KinerjaTarget Realisas i 3 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contaceptive Prevalence rate /mCPR) Persen 72% 72,5% - - Sumber : Laporan Bulanan Rutin Bidang Dalduk DPPKB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Dari Tabel 2.3 di atas dapat dilihat capaian kinerja Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern ( Modern Contaceptive Prevalence rate /mCPR ) Tahun 2025 sebesar 71% % dari target 72% atau capaiannya 99,9% sedangkan pada tahun 2025 sampai bulan Juni realisasi capaiannya sebesar 36%. Program yang mendukung meningkatkan Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah sama dengan indikator pertama yaitu Program Keluarga Berencana . KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Reali sasi Indik ator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)* 100 6 7 8 9 10 11=(10/9) *100 12 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.103.850.958,00 8.066.702.459,00 42,23% 64,44% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.842.730,00 160.864.830,00 49,52% 43,67% persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lengkap tepat waktu % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.485.300,00 124.611.000,00 96,98% 96,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.684.400,00 2.948.380,00 9,02% 9,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.212.000,00 11.149.000,00 99,44% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.262.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.182.780,00 2.447.000,00 21,88% 21,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.765.850,00 11.835.600,00 59,88% 25,02% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.250.400,00 7.873.850,00 7,14% 11,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.637.101.010,00 6.123.025.244,00 48,45% 52,33% persentase dukungan dan laporan keuangan sesuai ketentuan % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.567.300.010,00 6.104.993.244,00 48,58% 57,00% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 36 36 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.737.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28.995.000,00 14.497.500,00 50,00% 50,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 9 9 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.069.000,00 3.534.500,00 50,00% 50,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.111.350,00 53.814.400,00 76,76% 68,00% persentase administrasi BMD sesuai ketentuan % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 39.317.600,00 38.214.000,00 97,19% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 25.945.140,00 12.971.900,00 50,00% 50,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.848.610,00 2.628.500,00 54,21% 54,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 294.847.170,00 118.374.300,00 40,15% 98,68% Meningkat nya kompetensi SDM DPPKB % 40 40 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 90.468.000,00 89.520.000,00 98,95% 100,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Set 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.400.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 28.884.310,00 28.854.300,00 99,90% 97,36% Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 42 42 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 129.094.860,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.176.036.136,00 911.612.950,00 77,52% 78,19% persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.194.500,00 11.194.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.299.200,00 2.290.500,00 99,62% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 505.725.600,00 478.308.000,00 94,58% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(OPD) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.232.016,00 84.650.000,00 99,32% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(UPT) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.118.200,00 21.602.000,00 97,67% 100,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.628.410,00 15.591.500,00 99,76% 100,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 116.900.200,00 110.687.500,00 94,69% 100,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.821.040,00 27.561.000,00 99,07% 100,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(UPT) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.961.610,00 27.229.650,00 87,95% 88,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.865.000,00 1.720.000,00 60,03% 84,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(UPT) Set 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.410.000,00 5.205.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 101.269.500,00 53.309.500,00 52,64% 52,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (OPD) Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.400.000,00 600.000,00 25,00% 50,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.070.000,00 10.875.000,00 11,20% 79,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.818.860,00 9.788.800,00 99,69% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 300 300 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 134.322.000,00 51.000.000,00 37,97% 48,00% Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.600.575.502,00 62.310.000,00 3,89% 100,00% Terlaksana nya Pengadaan BMD sesuai ketentuan % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 300.580.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (OPD) Unit 85 85 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 64.322.502,00 62.310.000,00 96,87% 100,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UPT) Unit 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.235.673.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.065.552.960,00 421.734.736,00 39,58% 55,00% persentase terpenuhi kebutuhan Jasa penunjang % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (OPD) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.966.960,00 54.356.236,00 29,07% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 377.086.000,00 164.878.500,00 43,72% 65,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 489.000.000,00 202.500.000,00 41,41% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT) Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.934.784.100,00 214.965.999,00 11,11% 40,17% peprsentase pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan % 50 50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 219.134.456,00 84.670.999,00 38,64% 49,00% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 6 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.258.744,00 83.210.000,00 28,97% 47,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 26 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.400.000,00 27.585.000,00 22,54% 43,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 22 22 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 498.644.000,00 6.500.000,00 1,30% 1,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (OPD) Unit - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 169.502.900,00 6.500.000,00 3,83% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(UPT) Unit 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 637.844.000,00 6.500.000,00 1,02% 1,02% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.187.345.600,00 506.897.440,00 42,69% 67,31% Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjut % 50 25 50,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna % 14 14 100,00% Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan % 50 50 100,00% 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 375.934.200,00 176.182.240,00 46,87% 67,25% Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi Program KKBPK Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 88.107.000,00 51.680.000,00 58,66% 61,75% Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 11.610.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Kelompok - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 8.910.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga kali - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 44.019.000,00 17.899.000,00 40,66% 40,00% Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sekolah - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0022 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 69.716.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 153.572.200,00 106.603.240,00 69,42% 100,00% Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 811.411.400,00 330.715.200,00 40,76% 67,33% jumlah dokumen hasil pemutakhiran data keluarga dan pengendalian lapangan Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 10.030.000,00 10.030.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 71.430.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 28.381.400,00 28.381.400,00 100,00% 100,00% Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 116.251.000,00 6.270.000,00 5,39% 9,00% Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 76.200.000,00 38.100.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 33.125.000,00 21.804.980,00 65,83% 74,00% Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen 1 1 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 293.654.000,00 165.488.840,00 56,36% 59,00% Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk Unit 41 41 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB 43.057.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 36.920.000,00 28.079.980,00 76,06% 76,00% Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 56.268.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 46.095.000,00 32.560.000,00 70,64% 70,64% Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10.292.019.764,00 3.907.161.790,00 37,96% 58,07% Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%) % 71.50 71.50 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 27.13 27.13 100,00% Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga % 95 95 100,00% Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian % 70 70 100,00% 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.671.268.033,22 602.135.160,00 36,03% 54,30% jumlah kegiatan pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat kelompok Terlaksananya KIE kali 62 62 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 214.853.282,22 90.670.000,00 42,20% 54,00% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 579.638.000,00 126.711.000,00 21,86% 39,62% Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Dokumen 116 116 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 240.650.076,00 218.567.120,00 90,82% 97,00% Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 313.984.240,00 98.993.200,00 31,53% 60,87% Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 322.142.435,00 67.193.840,00 20,86% 20,00% Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Kelompok 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.526.786.000,00 683.373.000,00 44,76% 50,33% Jumlah peserta PKB/PLKB yang didayagunakan Orang 58 58 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 434.504.000,00 138.922.000,00 31,97% 41,00% Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia Unit 14 14 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 822.000.000,00 411.000.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 1644 1644 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 270.282.000,00 133.451.000,00 49,37% 60,00% Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.824.928.170,78 1.342.106.000,00 47,51% 62,13% Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 230.654.960,00 118.720.500,00 51,47% 53,00% Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.885.400.000,00 890.454.000,00 47,23% 47,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 2799 2799 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 11.989.460,00 3.066.000,00 25,57% 32,00% Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBdokumen Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 114.427.000,78 111.565.000,00 97,50% 100,00% Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 3 3 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 13.078.500,00 13.078.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Orang 34 34 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 286.500.000,00 144.810.000,00 50,54% 50,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 49.500.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 153.334.000,00 23.187.500,00 15,12% 15,00% Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Dokumen 1 1 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 42.819.250,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 37.225.000,00 37.225.000,00 100,00% 100,00% Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4.269.037.560,00 1.279.547.630,00 29,97% 60,50% Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina Lokasi 158 158 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 294.428.440,00 179.356.000,00 60,92% 91,00% Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 305.745.700,00 222.542.850,00 72,79% 72,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Dokumen 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 2.638.471.780,00 348.750.780,00 13,22% 28,00% Jumlah DASHAT di Kampung KB Unit 11 11 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 1.030.391.640,00 528.898.000,00 51,33% 51,00% Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Lokasi 158 158 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 16.110.214.800,00 7.650.372.760,00 47,49% 66,70% Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS % 92.25 92.25 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti % 94 94 100,00% Prosentase kerjasama dengan mitra kerja % 100 100 100,00% 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.560.744.960,00 573.406.490,00 36,74% 55,62% % Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina dan berjalan baik % 20 20 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 152.700.350,00 0 0,00% 10,19% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kelompok - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 195.287.200,00 66.280.000,00 33,94% 33,00% Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia kali 6 6 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 130.000.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 304.565.800,00 69.099.500,00 22,69% 70,38% Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orang - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 229.323.400,00 81.040.700,00 35,34% 70,72% Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Dokumen 4 4 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 28.703.920,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 324.000.000,00 162.000.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Kelompok 150 150 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (U 196.164.290,00 194.986.290,00 99,40% 99,40% Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok 65 65 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 14.549.469.840,00 7.076.966.270,00 48,64% 80,00% persentase peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg % 85 85 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 76.641.840,00 0 0,00% 100,00% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kelompok - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 73.279.630,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Dokumen - - 0,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 37.424.630,00 37.424.630,00 100,00% 100,00% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) kali 2 2 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 324.482.100,00 0 0,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Dokumen 6 6 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 6.218.441.640,00 3.129.941.640,00 50,33% 50,00% Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Dokumen 5 5 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 7.819.200.000,00 3.909.600.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Dokumen 5 5 100,00% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Realisasi anggaran Triwulan II 2025 mencapai Rp8.066.702.459 (42,23%) dari total anggaran Rp19.103.850.958. Capaian fisik rata-rata sebesar 64,44%, dengan kinerja tertinggi pada program penunjang urusan pemerintahan (capaian fisik 64,44%) dan terendah pada pengadaan barang milik daerah (3,89%). Secara umum, indikator kinerja program telah mencapai 100% untuk target yang terukur. Capaian per Program

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Anggaran: Rp19.103.850.958) • Realisasi Anggaran: Rp8.066.702.459 (42,23%) • Realisasi Fisik: 64,44% • Capaian Indikator: 66% o Kegiatan Kunci: ▪ Perencanaan & Evaluasi Kinerja (Realisasi 49,52%): Penyusunan dokumen perencanaan capai 96,98%, namun koordinasi penyusunan DPA-SKPD belum terealisasi (0%). ▪ Administrasi Keuangan (Realisasi 48,45%): Penyediaan gaji ASN capai 48,58% (36 orang terlayani), tetapi laporan keuangan akhir tahun belum tersusun (0%). ▪ Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Realisasi 11,11%): Pemeliharaan kendaraan dinas capai 38,64%, namun pemeliharaan gedung kantor hanya 1,30%.
2.Program Pengendalian Penduduk (Anggaran: Rp1.187.345.600) • Realisasi Anggaran: Rp506.897.440 (42,69%) • Realisasi Fisik: 67,31% • Capaian Indikator: 50% (target rekomendasi kebijakan baru capai 25%) o Kegiatan Kunci: ▪ Pemaduan Kebijakan (Realisasi 46,87%): Sosialisasi dampak kependudukan dan sarasehan data keluarga belum terlaksana (0%). ▪ Pemetaan Pengendalian Penduduk (Realisasi 40,76%): Rumah Data di Kampung KB terbentuk 41 unit (100% capai fisik), tetapi penyediaan data keluarga hanya 5,39%.
3.Program Pembinaan KB (Anggaran: Rp10.292.019.764) • Realisasi Anggaran: Rp3.907.161.790 (37,96%) • Realisasi Fisik: 58,07% • Capaian Indikator: 100% o Kegiatan Kunci: ▪ Advokasi & KIE (Realisasi 36,03%): Promosi media capai 90,82%, tetapi advokasi mitra kerja hanya 20,86%. ▪ Pengendalian Alat Kontrasepsi (Realisasi 47,51%): Distribusi alat KB capai 51,47%, namun peningkatan kompetensi tenaga KB belum ada realisasi (0%). ▪ Pemberdayaan Kampung KB (Realisasi 29,97%): 158 Kampung KB terbina (100% capai fisik), tetapi fasilitasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) hanya 13,22%.
4.Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Anggaran: Rp16.110.214.800) • Realisasi Anggaran: Rp7.650.372.760 (47,49%) • Realisasi Fisik: 66,70% • Capaian Indikator: 100% o Kegiatan Kunci: ▪ Pembinaan Ketahanan Keluarga (Realisasi 36,74%): Operasional Sekolah Lansia capai 33,94%, sementara pengadaan sarana kelompok kegiatan belum ada realisasi (0%). ▪ Pembentukan Kelompok Keluarga (Realisasi 99,40%): 65 kelompok BKB/BKR/PIK-R terbentuk (100% capai fisik).
1.Penyerapan Anggaran Rendah: o 24 sub-kegiatan bernilai Rp3.217.650.502 (e.g., pengadaan gedung, pelatihan pegawai) belum terealisasi (0%) dikarenakan anggaran kas pada Triwulan III
2.Ketidakselarasan Fisik-Anggaran: o Pemeliharaan BMD capai fisik 40,17% tetapi realisasi anggaran hanya 11,11% dikarenakan belanja menggunakan pihak ketiga dan akan dicairkan pada Triwulan III sesuai dengan anggaran kas.
3.Kinerja Spesifik yang Tertinggal: o Advokasi mitra kerja (20,86%), fasilitasi DASHAT (13,22%), dan penyediaan data keluarga (5,39%). Rekomendasi
1.Percepat Penyerapan Anggaran: o Fokus pada sub-kegangan bernilai tinggi yang belum terealisasi (e.g., pengadaan gedung, pelatihan pegawai).
2.Optimalisasi Koordinasi: o Tingkatkan sinergi antarkegiatan (e.g., integrasi program Kampung KB dengan DASHAT).
3.Pemantauan Berkala: o Evaluasi mingguan untuk kegiatan bermasalah (e.g., advokasi mitra kerja, pemeliharaan gedung).
4.Peningkatan Kapasitas SDM: o Segera laksanakan pelatihan tenaga KB dan penyuluh yang tertunda. Dinas telah memenuhi 100% target indikator kinerja, namun perlu fokus pada optimalisasi anggaran dan konsistensi capaian fisik-anggaran. Dengan perbaikan strategi, target triwulan III dapat dicapai secara lebih efektif. Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya Tabel Tujuan dan Sasaran No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasion al Satua n Target Capaian Kondisi Awal 2025 202 6 Kondisi Akhir 1 Menurunnya Laju Pertumbuha n Penduduk Laju Pertumbu han Penduduk Angka yang menunjuk an tingkat pertambah an penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu Perse n 1.31 1.29 1.29 Meningkat nya Kinerja Pengendali an Penduduk Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/rep roduksiny a Perse n 2.07 2.05 2.05 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasion al Satua n Target Capaian Kondisi Awal 2025 202 6 Kondisi Akhir Meningkat nya Kualitas Keluarga Indeks Pembangu nan Keluarga indeks pengukura n kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentera man, kemandiri an dan kebahagia an keluarga Perse n 67,24 71.0 6 71.06 Meningkat nya akuntabili tas kinerja PD Nilai AKIP Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksana an akuntabilit as kinerja PD yang dilaksanak an Inspektora t Nilai 80.20 80.4 0 80.40 3.2 Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk mempunyai 4 (empat) Program, yaitu :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengendalian Penduduk
3.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Presentase Ketersediaan Data Menuju Integrasi Satu Data Keluarga Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota ( Rencana Aksi Tahunan GDPK ) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan - - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Presentase Ketersediaan Data Menuju Integrasi Satu Data Keluarga Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan/ mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program Bangga Kencana Persentase masyarakat yang terpapar program Bangga Kencana Melalui Advokasi dan KIE Pengendalian Program KKBPK Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peresentase Fasilitasi Faskes yang siap melayani KB-MKJP Persentase KB Aktif MKJP Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Angka Prevelensi Kontrasepsi Mordern / Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutanrga Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program bangga kencana (advokasi dan KIE) Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan kegiatan sesuai standar Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentase Intervensi Keluarga Resiko yang didampingi Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan pendampingan Keluarga Resiko Stunting Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan UPTD Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum sesui Kebutuhan UPT Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan UPT Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase hasil Mekanisme Operasional sesuai dengan standar Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 3 4 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase tenaga PKB yang berkinerja >80% Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase PPKS yang sudah melaksanakan pelayanan sesuai standar Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 3.3 Program dan Kegiatan Pada Tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang mengacu pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyusunan program dan kegiatan ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional, serta target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024–2026. Setiap program dan kegiatan telah dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran sebagai bentuk komitmen terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun struktur program dan kegiatan terdiri dari: • Program: Merupakan kerangka kerja utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang relevan dengan fungsi Dinas PPKB. • Kegiatan dan Sub Kegiatan: Diturunkan dari program dan berfungsi sebagai langkah operasional dalam mencapai target indikator kinerja. • Indikator Kinerja: Menunjukkan ukuran keberhasilan yang hendak dicapai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. • Target Kinerja dan Pagu Anggaran: Menyajikan proyeksi hasil yang hendak dicapai pada tahun berjalan serta alokasi sumber daya anggaran yang tersedia. Secara umum, rancangan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, serta memperhatikan prinsip akuntabilitas dan keterukuran capaian kinerja. Dengan disusunnya perencanaan program dan kegiatan secara sistematis, diharapkan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga serta pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. 3.3.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 3.3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Laju Pertumbuhan Pendududuk Persen 1,47 1,40 1,36 1,31 1,29 1,29 2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Persen 2,13 2,10 2,08 2,07 2,05 2,05 3 Indeks Pembangunan Keluarga persen 54,12 59,30 63,46 67,24 71,06 71,06 4 Nilai AKIP Nilai 78.72 78.80 79.60 80.20 80.40 80.40 3.3.2 Rencana Kerja Tahun 2026 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJPD NO INDIKATOR Kondisi Kinerja Awal Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir 2024 2025 2026 1 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 54.12 63.46 67.24 71.06 71.06 2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) 2.13 2.08 2.08 2.05 2.05 3 presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjut 25 50 75 100 100 4 Prosentase Kampung KB dengan Rumah Data yang lengkap dan terupdate 0 100 100 100 100 5 Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%) 71 72 72.5 72.5 72.5 6 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 71 71.5 72 72.5 72.5 7 Prosentase IMP dan Organisasi lainnya yang mendukung Bangga Kencana 100 100 100 100 100 8 Prosentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian 100 100 100 100 100 9 Presentase Kinerja Program Bangga Kencana 5 6 7 8 8 10 Rata-rata prosentase hasil pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80 90 95 100 100 4.2 Rencana Kerja Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tahun 2024–2026, secara umum menunjukkan tren yang positif dan progresif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target 100%. Laju Pertumbuhan Penduduk terus mengalami penurunan, yang mencerminkan keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 1,31 atau 96,32% dari target. Tren positif ini diperkirakan berlanjut hingga 2026 dengan rasio capaian mencapai 94,12%, meskipun sedikit di bawah target ideal nasional, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sudah terkendali namun tetap perlu dijaga keberlanjutannya. No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target NSPK Target IKK Target IndiKat or lainnya Target Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 202 4 202 5 202 6 202 4 Perkiraa n 2025 202 6 202 4 202 5 202 6 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 1.36 1.36 1.36 1.31 1.29 1,36 1,36 1,36 2. Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR) 2.08 2.08 2.08 2.07 2.05 2,08 2,08 2,08 3. Indeks Pembanguna n Keluarga 63,46 63,46 63,4 6 67,2 4 71.0 6 63,4 6 63,46 63,4 6
4.Nilai AKIP 79.60 79.60 79.6 0 80.2 0 80.4 0 72,1 5 75 80 Angka Kelahiran Total (TFR) menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni 2,07 pada tahun 2024 atau 99,52% dari target. Prediksi tahun 2026 sebesar 2,03 menunjukkan bahwa program KB dan edukasi kesehatan reproduksi berjalan efektif. Meskipun belum 100% mencapai target, tren penurunan ini mengarah pada pencapaian TFR ideal yang ditetapkan pemerintah. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) telah melampaui target NSPK setiap tahunnya. Realisasi tahun 2024 mencapai 100%, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga 71,06 pada 2026. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas keluarga melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang menjadi inti program pembangunan keluarga. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan perbaikan Dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai yang dicapai adalah 72,15 (rasio 90,65%), meningkat menjadi 75 pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 78 pada 2026. Ini menunjukkan adanya peningkatan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan DPPKB, meskipun pembinaan dan penguatan kapasitas SDM tetap perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori "Sangat Baik". 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket 2025 202 6 202 7 202 8 202 9 2030 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Rata rata Anak per Wanita 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2 Tersedianya dokumen GDPK yang diperdakan 100 100 100 100 100 100 3 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun Median 21,5 21,7 21,9 22 22,1 22,2 4 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age SpecificFertili ty Rate ASFR 15-19) Kelahiran per 1.000 WUS 15- 19 tahun 9,4 9,3 9,2 9,1 9 9 5 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Bangga Kencana (Advokasi dan KIE) Persentase 82,75 83,2 83,6 5 84,1 84,5 5 85 6 Jumlah stakeholder/ Jumlah 38 39 40 41 42 43 pemangku kepentingan/ mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program Bangga Kencana 7 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Persentase 75,74 75,9 4 76,3 4 76,5 4 76,7 4 76,94 8 Persentase Fasilitas Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP Persentase 39,65 40,1 5 40,6 5 41,1 5 41,6 5 42,15 9 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase 12,75 13,5 14,2 5 15 15,7 5 16,5 10 Kelompok Kerja Bangga Kencana yang Efektif Jumlah 2 3 3 3 3 3 11 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Persentase 58,67 60,4 2 62,1 7 63,9 2 65,6 7 67,42 12 Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase 12,6 11,8 8 11,1 6 10,4 4 9,72 9 13 Persentase wil dengan Kesertaan Rendah Persentase 13,29 12,7 9 12,2 9 11,7 9 11,2 9 10,79 14 Pesentase kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase 23,51 24,1 24,5 1 25,0 1 25,5 1 26,01 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKAB. TANGERANG TAHUN 2026 Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Rensra 2026 Pagu Indikatif (Rp) 3 4 5 6 7 8 9 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 42.250.612.605,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.250.612.605,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 42.250.612.605,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 16.871.754.054,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 89.5 100 82.5 100 83.5 100 84.5 16.871.754.054,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 11.219.167.758 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 dokumen 60.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokumen 35.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 dokumen 130.000.000,00 - - - - - - 16.871.754.054,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 12 Dokumen 20.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 89.5 100 82.5 100 83.5 100 84.5 16.871.754.054,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/b ulan 13.200.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 20.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 9.371.250,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100% Dokumen 25.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% Laporan 25.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 90.468.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 Orang 46.400.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100% Orang 36.158.400,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100% Orang 181.083.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.194.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 344.890.909,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 22.041.400,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 116.900.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 41.282.350,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 10.410.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 138.600.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 199.625.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100% Dokumen 13.210.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100% Dokumen 137.180.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 276.000.000,00 2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100% Unit 300.000.000,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100% Unit 1.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 13.125.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Laporan 180.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 219.134.456,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 276.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 122.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100% Unit 600.000.000,00 - - - - - - 16.871.754.054,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100% Unit 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Presentase Ketersediaan Data Menuju Integrasi Satu Data Keluarga 100 1.84- 1.84 73.9 0 1.84- 1.84 66.7 1.84-1.84 20 67.9 1.84-1.84 40 69.1 1.162.635.120,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 10 Kegiatan 46.705.000,00 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 90.516.000,00 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Program 10.800.000,00 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota ( Rencana Aksi Tahunan GDPK ) 1 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 25 Laporan 10.000.000,00 2 - - - - - - 1.162.635.120,00 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Presentase Ketersediaan Data Menuju Integrasi Satu Data Keluarga 100 1.84- 1.84 73.9 0 1.84- 1.84 66.7 1.84-1.84 20 67.9 1.84-1.84 40 69.1 1.162.635.120,00 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 4 Dokumen 20.000.000,00 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 0 Perangkat Daerah 64.708.400,00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 45.684.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 116.530.000,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 25.410.000,00 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 39.798.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 27.951.000,00 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 97.082.800,00 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 70 Unit 318.775.370,00 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 83.685.000,00 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 59.514.000,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 8.282.416.380,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan/ mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program Bangga Kencana Persentase masyarakat yang terpapar program Bangga Kencana Melalui Advokasi dan KIE - 39 stakehold er 83,2 persen 1.606.424.000,00 Pengendalian Program KKBPK Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peresentase Fasilitasi Faskes yang siap melayani KB-MKJP Persentase KB Aktif MKJP Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) - 40,33 persen 14,25 persen 11,69 persen 3.623.742.400,00 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 laporan Laporan 355.056.000,00 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 6000 Orang 3.000.000.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen Dokumen 18.836.000,00 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 2 Unit Unit 66.452.400,00 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Angka Prevelensi Kontrasepsi Mordern / Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutanrga Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program bangga kencana (advokasi dan KIE) Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern 1 10.44 7 76.54 85 1 12.6 75.74 82.75 1 12.2 2 75.84 82.75 1 12.08 3 75.94 83.2 8.282.416.380,00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 5 Orang 37.000.000,00 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan kegiatan sesuai standar - 60 persen 3.052.249.980,00 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 24 Unit 1.500.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 150 Kampung 1.002.440.000,00 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3 Dokumen 549.809.980,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentase Intervensi Keluarga Resiko yang didampingi 44 80 8-10 38.78 80 8-10 39 80 8-10 40 80 8-10 15.933.807.051,00 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 3500 Orang 250.000.000,00 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 7 Laporan 225.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1000 Orang 250.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 75.000.000,00 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 78 Kelompok 150.000.000,00 Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan pendampingan Keluarga Resiko Stunting - 92 persen 13.923.827.051,00 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 laporan 6.104.627.051,00 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 laporan 7.819.200.000,00 UPTD Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.986.485.205,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.227.240.199,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum sesui Kebutuhan UPT - 100 persen 298.693.613,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.955.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.380.560,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.971.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.346.343,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - - - 1.227.240.199,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan UPT - 100 persen 71.997.930,00 Pengadaan Mebel [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] - - - - - 1.227.240.199,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 191.826.720,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 526.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 Unit 40.700.000,00 - - - - - - 1.227.240.199,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 97.521.936,00 J U M L A H 46.237.097.810,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] - - - - - 2.282.965.006,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase hasil Mekanisme Operasional sesuai dengan standar - 75 persen 1.109.840.000,00 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 170 Laporan 470.680.000,00 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 290 Laporan 639.160.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase tenaga PKB yang berkinerja >80% - 60 persen 1.173.125.006,00 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 577 Orang 882.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 3 Laporan 291.125.006,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - 476.280.000,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] - - - - - 476.280.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase PPKS yang sudah melaksanakan pelayanan sesuai standar - 25 persen 476.280.000,00 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 136 Laporan / Dokumen 476.280.000,00
23.Dinas Perhubungan Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir RKPD, untuk itu masing – masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA – SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memiliki beberapa tahapan, antara lain :
1.Persiapan penyusunan RENJA SKPD;
2.Penyusunan RENJA SKPD;
3.Pelaksanaan Forum SKPD; dan
4.Penetapan Renja SKPD Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :
1.penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
2.orientasi mengenai Renja SKPD;
3.penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja SKPD; dan
4.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renja SKPD disusun :
1.mengacu pada rancanagan akhir RKPD;
2.mengacu pada Renstra SKPD;
3.mengacu pada hasil evaluasi pelakasanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4.untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5.berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Perumusan Renja SKPD sebagaimana dimaksud mencakup :

a.persiapan penyusunan Renja SKPD;
b.pengolahan data dan informasi;
c.analisis gambaran pelayanan SKPD;
d.mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
e.penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
f.penelaahan rancangan akhir RKPD;
g.perumusan tujuan dan sasaran;
h.penelaahan usulan masyarakat; dan
i.perumusan kegiatan prioritas. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. 1.Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. 2.Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. 3.Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924),tanggal penegsahan 20 Desember 2024 antara lain :
4. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024
5. 2.RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat kita lihat bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
6. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);
7. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahlun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
15. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
21. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. 20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. 21.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. 22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. 24.Peraturan Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
30. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
33. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
36. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
37. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
38. 33.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
39. 34.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
40. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
41. 36.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
42. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924) 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Maksud Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah untuk menyelaraskan dengan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentang Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026. Tujuan Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu :
43. 1.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renja SKPD dengan Renstra SKPD atau dengan dokumen lainnya yang terkait;
44. 2.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setiap tahunnya;
45. 3.Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah : Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 setelah APBD Tahun 2025 sebanyak 2 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program ,7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan , serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggran 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Dishub 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 50 Persen 100% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dishub 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 50 Persen 100% X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 8 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokumen 6 Dokumen 100% X.XX.01. 2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% X.XX.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 0 Orang 10 Orang 10 Orang 100% 1 Dokumen 32 Orang 0,08% X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis 100% X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 6 Jenis 6 Jenis 100% X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100% 4 Jenis 5 Jenis 100% 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 0.30 Rasio 60 Persen 70 Persen 70 Persen 100% 0.30 Rasio 0.29 Rasio 96,67% Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi 1 Jaringan 96.55 Persen 96.55 Persen 96.55 Persen 100% 1 Jaringan 0 Jaringan 0% Persentase Perlangkapan Jalan 58 Persen 100 Persen 75 Persen 75 Persen 100% 58 Persen 91,67 Persen 158,05% Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas 33,33 Persen 55.56 Persen 77.78 Persen 77.78 Persen 100% 33,33 Persen 0 Persen 0% Terminal yang terbangun 1 Terminal 0 Terminal 0 Terminal 0 Terminal 100% 1 Terminal 0 Terminal 0% 2.15.02.2 .01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 8 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 8 Dokumen 0 Dokumen 0% 2.15.02.2 .02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan 7 Jenis 8 Jenis 12 Jenis 11 Jenis 100% 7 Jenis 4 Jenis 57,14% 2.15.02.2 .03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C 1 Jumlah 0 Jumlah 0 Jumlah 0 Jumlah 0% 1 Jumlah 1 Jumlah 0% 2.15.02.2 .04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tersedianya Titik Parkir di Jalan kabupaten 80 Titik 350 Titik 70 Titik 70 Titik 100% 80 Titik 17 Titik 56,67% 2.15.02.2 .05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang diuji 81216 Jumlah 83466 Jumlah 58304 Jumlah 69,85% 69,41Perse n 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0% 69,41Persen 22,98Persen 33,11% 2.15.02.2 .06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 1 Titik 2 Titik 2 Titik 2 Titik 100% 1 Titik 0 Titik 0% 2.15.02.2 .07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas 4 Dokumen 80 Dokumen 90 Dokumen 110 Dokumen 122,22% 4 Dokumen 0 Dokumen 0% 2.15.02.2 .08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Obejek Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas 50 Objek 50 Objek 50 Objek 100% 0% Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan 29 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 29 Laporan 6 Laporan 20,69% 2.15.02.2 .09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jaringan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 100% 0% Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal 32 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 32 Unit 32 Unit 100% 2.15.02.2 .14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang 1 Persen 8,52 Persen 9,23 Persen 1,98 Persen 21,45% 1 Persen 0 0% Capaian prosentase realisasi Belanja Langsung pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 49,66%, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sampai dengan Bulan Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan mencapai sebesar 49,66%, dengan realisasi fisik sebesar 50 % Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : I. PERMASALAHAN Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah dilaksanakan,dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dalam penyerapan masih ada bebrapa kegiatan yang realisasinya rendah meskipun demikian adanya beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan serta adanya ke tidak sesuaian target indikator sesuai Renstra yang ada dengan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang timbul bukan karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai, melainkan adanya Perubahan Anggaran Kas Pada Penjabaran pada proses pengadaan Barang dan jasa sementara proses pengadaan tersebut sedang berlangsung hal ini mengakibatkan pencairannya Rendah, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Adapun hasil analisa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Indikator SPM/ Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Rasio Konektivitas Kabupaten - Rasio konektivitas Kabupaten Tangerang 0,41 0,79 0,55 0,63 0,7 0,7 0,79 0,55 2 Rasio Penanganan Kemacetan - V/C Rasio Jalan di Kabupaten 0,46 0,44 0 0 0,28 0,28 0,46 0 Transportasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, dimana permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif terhadap besarnya biaya transportasi, pemborosan waktu dan energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang permasalahan transportasi ini akan berakibat pada turunnya daya saing ekonomi kota serta livability kota bagi kehidupan penduduknya. Begitu pula di Kabupaten Tangerang, permasalahan transportasi menjadi salah satu permasalahan klasik yang cukup sulit untuk diselesaikan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigaraksa. Letak astronomis antara 6°00'- 6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,51 km2 atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota yang akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal menuju tempat kerja, mendorong penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja persimpangan yang ada pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tangerang. Peningkatan derajat jenuh dan tundaan simpang yang terjadi akan memperpanjang waktu perjalanan para pengguna jalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja persimpangan di jalan kabupaten yang selanjutnya diusulkan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan tersebut terdiri dari 9 persimpangan yang meliputi • Simpang tidak bersinyal :
46. 1.Simpang 3 Islamic
47. 2.Simpang 3 Kelapa Dua
48. 3.Simpang 4 Rajeg Kukun
49. 4.Simpang 4 Sepatan
50. 5.Simpang 3 Merak Balaraja
51. 6.Simpang Pinang Tigaraksa
52. 7.Simpang 3 PLN Pasar Kemis
53. 8.Simpang 3 Pasar Kemis
54. 9.Simpang 3 Gelam Strategi peningkatan kinerja simpang dilakukan pada tahun eksisting tanpa melakukan proyeksi peningkatan volume lalu lintas pada tahun rencana. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pelayanan simpang adalah tundaan simpang Vc rasio adalah untuk mengetahui kinerja persimpangan pada kondisi eksisting kemudian melakukan upaya perbaikan kinerja persimpangan. Tujuan Vc rasio ini adalah sebagai berikut :
55. 1.Menghitung derajat jenuh persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
56. 2.Menghitung tundaan persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
57. 3.Melakukan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang. Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan Panjang Jalan Di Kabupaten Tangerang Status Jalan Panjang Jalan (km) Jalan Nasional 27,93 Jalan Provinsi 114,49 Jalan Kabupaten 990,62 ➢ PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ➢ PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten Tangerang secara geografis berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, trickling down dan backwash effect, terjadi bentuk hubungan yang sinergis antara kedua region tersebut. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) adalah sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan jalur transportasi darat (jalan) bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan– kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak, dan sebagainya. Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, dampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah kabupaten tangerang tahun 2019 s/d 2024. 2.3. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 2.3.1 Isu-Isu Penting Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu- isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:
58. 1.Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kemacetan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendaran;
59. 2.Penanganan kemacetan yang perlu penanganan secara serius dan intens;
60. 3.Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic ligt, PJU) yang umur pakainya; sudah lama sehingga memerlukan pemeliharaan/penggantian, supaya bisa tercapai target SPM bidang perhubungan
61. 4.Pengembangan sarana angkutan massal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
62. 5.Rencana pembangunan Jalur BRT, LRT dan MRT di Kabupaten Tangerang, menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah
63. 6.Rencana pembangunan Sistim Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan diwilayah Kabupaten Tangerang. Isu dari bidang infrastruktur menyangkut prasarana, perencanaan dan pemanfaatan ruang, transportasi, dan infastruktur. Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, sosial, budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Terjadi disparitas pertumbuhan antara kawasan selatan dan kawasan barat Kabupaten Tangerang, sementara pemanfaatan dan intensitas kawasan selatan dan tengah sudah sangat padat dan ruang terbuka untuk umum (publicspace) sangat terbatas termasuk penyediaan infrastruktur dan perhubungan seperti jalan, jembatan, akses bagi pejalan kaki, akses bagi pesepeda, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi bagian sudah terpenuhi. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi pada wilayah-wilayah strategis, dan kawasan pengembangan perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendaliannya pada kawasan strategis. Disisi lain isu mengurangi kemacetan yaitu melalui pengelolaan transportasi massal yang tepat sasaran, terjangkau dan interkoneksi antarmoda menjadi tantangan, seperti interkoneksi antara transportasi udara dengan transportasi darat. Integrasi perencanaan transportasi dengan pengembangan wilayah menjadi tantangan. Berdasarkan rumusan isu strategis yang sudah di uraikan di atas maka, isu strategis Kabupaten Tangerang ialah sebagai berikut; 1) Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Hijau serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki fokus terkait dengan green economy atau ekonomi hijau yang mana bertujuan untuk meningkatkaN kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi resio kerusakan lingkungan secara signifikan. Pembangunan berkelanjutan yang difokuskan oleh Kabupaten Tangerang saat ini mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka kemiskinan, Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan pada tahun 2013-2019, pada tahun 2019 merupakan persentase terendah yaitu 5,14 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,23 persen ini disebabkan pandemi covid-19 yang belum mereda sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,12 persen, dengan berbagai program untuk mengatasi pandemi pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 6,92 persen. Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya Angkatan Kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan ada pendidikan vokasi. Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha dapat juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tentu dalam upaya pelayanan peningkatan keterampilan tenaga kerja ini, perlu diidentifikasi kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya. Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari kerja di Kabupaten Tangerang adalah mulai sempitnya lapangan pekerjaan karena banyak industri dan pabrik yang pindah beroperasi di daerah lain. Hal ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan berwirausaha. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya fasilitas modal untuk UM dan IKM, informasi potensi dan peluang investasi yang kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi menjadi satu isu strategis di Kabupaten Tangerang. Tantangan yang dimiliki Kabupaten Tangerang terkait dengan IKM dan UM adalah pendataan dan pembinaan IKM dan UM yang belum berkelanjutan dan merata. Beberapa IKM juga terkendala terkait dengan legalitas produk, sehingga IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi sangat sulit untuk mendapatkan legalitas tersebut. Untuk wilayah kebijakan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi kebutuhan di sektor yang sedang meningkat contohnya adalah pada sektor kesehatan. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dikarenakan, semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan yang gencar dijalankan. Sektor unggulan lain yang harus dikuatkan karena menjadi ikon dan wajah Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dan perdagangan, yang belakangan ini mengalami penurunan karena beberapa hal. Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan “bottleneck” yang menghambat proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Tangerang. Selain itu, ekonomi kreatif juga menstimulasi lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah. 2) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut. Beberapa indikator lain yang digunakan Kabupaten Tangerang terkait dengan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah terkait dengan: Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah diperlukan sehingga Kabupaten Tangerang mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata; Revitalisasi reformasi administrasi juga digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif; Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan; Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; Pengembangan Smart City untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari- hari sehingga terwujud efisisensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern; Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti e-purchasing sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Sedangkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Tangerang terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui BPSDM sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 3) Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Sektor Sosial Budaya Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi mutu dan kualitas sektor pendidikan karena terbagunya fokus pengajar kepada lebih dari satu tugas yang harus dilaksanakan sekaligus. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020-2024. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Pada bidang kesehatan juga terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan stunting. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Pada sektor kependudukan, isu kepemilikan dokumen kependudukan masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dan data kependudukan. Selain itu, masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengarahkan Kabupaten/Kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar, masih terdapat keluarga pra- sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni, dan proses verifikasi data PMKS yang masih tumpang tindih, yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah PMKS yang terekam. 1) Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang digunakan untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur yang melibatkan berbagai macam pihak. Isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang yang pertaa adalah terkait sektor bina marga yang masih kurang memadainya kapasitas jalan kabupaten yang mana masih banyak kerusakan jalan. Hal ini ditandai dengan proporsi jalan yang memenuhi kualifikasi dalam kondisi mantap adalah 77,07% pada tahun 2021. Kabupaten Tangerang juga memiliki daerah rawan banjir yang cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah resapan air dan daya tamping dari Drainase Jalan/Sungai/Situ yang ada disekitar daerah rawan banjir. Selain itu, tingginya sedimentasi/endapan/ dan sampah pada drainase jalan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir. Kedua, aksesibilitas transportasi di Kabupaten Tangerang termasuk terminal dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang. Pelayanan transportasi di Kabupaten Tangerang belum terintegrasi karena belum ada Kajian Rencana Umum Jaringan Transportasi yang disusun. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua teratasi karena belum terdapat pemetaan jaringan trayek sesuai kebutuhan baik dalam trayek maupun yang tidak dalam trayek, Rencana Pembangunan terkait BRT, LRT, dan MRT serta Terminal Tipe A dan C yang terintegrasi juga menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang. Ketiga, rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah tangga yang ada di Kabupaten Tangerang sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi wilayah pedesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten Tangerang menimbulkan adanya perbedaan tingkat sanitasi. Kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih terhitung tinggi, yaitu sebesar 29,66% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas infrastruktur permukiman dan masih terbatasnya kemampuan SDM dalam penyediaan infrastruktur tersebut. Keempat, pencemaran dan kerusakan di Kabupaten Tangerang juga menjadi isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik dan juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang. 2) Pemekaran Wilayah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur terkait dengan Pemekaran Daerah. Pemekaran yang dimaksud adalah pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru. Pemekaran daerah baru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan daerah. Rencana pemekaran di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Tabel 2.3.2.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) N o Isu Strategis Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional 1 . Dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan darat Internasional periode 2011- 2020 Terbitnya Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Melakukan sinkronisasi dengan rencana jaringan transportasi di Jabodetabek (Jutpi) 2 . Globalisasi Perekonomian Pembangunan konektivitas nasional Rencana Pembangunan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi 3) Dinamika Internasional Indonesia mengambil sikap mendukung “Decade of Action for Road Safety” yang dicetuskan oleh PBB. Hal ini akan dinyatakan melalui kegiatan “Pencanangan Aksi keselamatan Jalan Indonesia” dengan pengesahan “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan” oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011. Tanggal 11 Mei 2011 merupakan tanda diawalinya “Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 yang menargetkan penurunan tingkat kecelakaan. Dalam Resolusi PBB no. 64/255 butir 7 diamanatkan kepada setiap negara anggota PBB untuk menetapkan targetnya masing-masing. Tujuan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 : I. Melaksanakan platform global, regional dan nasional untuk mengurangi angka korban kecelakaan di jalan melalui program “Dekade Aksi Keselamatan Jalan RI (2011-2020) ; II. Mengesahkan dan meluncurkan dokumen “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan RI ; III. Mengajak semua pihak untuk berkonstribusi dalam aksi penurunan jumlah korban kecelakaan d. Single Message : SAATNYA BERTINDAK ! (Time For Action) 4) Rekan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 Pemerintah berperan untuk memberikan panduan-panduan agar tercapainya keselamatan di Jalan. Panduan-panduan tersebut disediakan oleh Pemerintah. 5) Dinamika Nasional Rencana Induk Transportasi Jabodetabek adalah sebagai dokumen acuan pembangunan transportasi bagi Pemerintah Daerah se Jabodetabek dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan pengendalian jasa pelayanan transportasi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif. Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:
64. 1.Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
65. 2.Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam sahr kesahran wilayah perkotaan.
66. 3.Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan,
67. 4.Mengintegrasikan riencana pembiayaan transportasi perkotaan. Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:
68. 1.Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
69. 2.Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
70. 3.Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasisjalan;
71. 4.Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
72. 5.Pengembangan transportasi terintegrasi;
73. 6.Peningkatan kinerja lalu lintas;
74. 7.Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
75. 8.Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dan
76. 9.Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. 6) Dinamika Regional JUTPI adalah Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan dan ketentuan Undang-undang yang mempengaruhi Rencana Pengembangan Transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan memutakhirkan basis data transportasi perkotaan Jabodetabekserta melakukan revisi rekomendasi rencana induk transportasi hasil Study On Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP). 2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, maka dengan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan rincian tugas dan tata kerja, sebagai berikut :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
2. 2.subbagian perencanaan;
3. 3.subbagian keuangan; dan
4. 4.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.bidang lalu lintas, terdiri atas:
1. 1.seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
2. 2.seksi pengawasan, pengendalian, dan operasi; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
d.bidang angkutan, terdiri atas;
1. 1.seksi angkutan orang dan barang; dan
2. 2.seksi pengembangan dan pelayanan angkutan; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
e.bidang keselamatan, terdiri atas;
1. 1.seksi ketertiban keselamatan;
2. 2.seksi pembinaan keselamatan; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
f.bidang perlengkapan jalan, terdiri atas;
1. 1.seksi pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan;
2. 2.seksi pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
g.UPTD ; Uraian Tugas Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok ” Dishub mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, serta mengendalikan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.” Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; 3) pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang perhubungan; 4) pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan; 5) pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perhubungan; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, sebagai berikut 1) Kepala Dinas Tugas pokok : Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikanurusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Rincian Tugas Kepala Dinas :
a.merumuskan program kerja Dishub, meliputi bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang keselamatan, dan bidang perlengkapan jalan;
b.merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
c.mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
d.membina kinerja aparatur di lingkungan Dishub;
e.melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang perhubungan;
f.menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
g.melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
h.mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dishub;
i.melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas kinerja; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2) Sekretariat Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
b.penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
c.penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
d.penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
e.pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
f.penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
g.penyiapan dan pelaksanaan pengembangan egouernment;
h.penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah secara elektronik;
i.pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan; Rincian tugas Sekretariat :
a.merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
b.membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
c.memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
d.mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
e.mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Daerah;
f.mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dishub;
g.mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dishub;
h.mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dishub;
k.mengatur administrasi barang milik Daerah pada Dishub;
l.mengatur administrasi kepegawaian Dishub;
m.mengatur administrasi umum Dishub; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1) Subbagian Umum dan Kepegawaian Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan perencanaan.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a) merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Dishub; b) membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; c) membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; d) melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah; e) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; f) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; g) memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas; h) memfasilitasi pemindahan tugas ASN; i) melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; j) melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, serta bahan/material; k) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis; l) melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; m) melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas; n) melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Dishub, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor; o) melaksanakan pengadaan penlusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah; p) memfasilitasi peraiatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas; q) memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; r) memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dishub serta kunjungan tamu; s) memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen; t) melaksanakan peny.rsunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; u) menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya; v) mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai; w) menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian; x) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya; 2.2) Subbagian Perencanaan Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatana Perencanaan Dinas Perhubungan.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimanksud Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
c.melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
d.melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggararan satuan kerja Perangkat Daerah;
e.melaksanakan koordinasi dan penlrrsunan perubahan dokumen pelaksanaan anggararan satuan kerja Perangkat Daerah;
f.melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjasatuan kerja Perangkat Daerah;
g.melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 2.3)Subbagian Keuangan Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.merencanakankegiatankeuangan;
b.membimbingpelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
c.melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
d.menghimpun, mengolah, dan membayar gaji serta tunjangan ASN
e.melaksanakan pengujian/verifikasi keuangan;
f.membuat laporan akuntansi;
g.menJrusun dan mengolah laporan akhir tahun terkait keuangan;
h.menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
i.menyrrsun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
j.melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pengajuan keuangan;
k.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
l.membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
1. 1.laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
2. 2.laporan prognosis realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran;
3. 3.laporanoperasional;
4. 4.laporan perubahan ekuitas; dan
5. 5.catatan atas laporan keuangan;
m.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 3) Bidang Lalu Lintas Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis terkait bidang lalu lintas, meliputi manajemen dan rekayasaa lalu lintas serta pengawasan, pengendalian, dan operasi lalu lintas;
b.penyiapan rencana dan program kegiatan bidang lalu lintas yang mengacu pada rencana pembangunan
c.jangka menengah Daerah dan peraturan perundang undangan; pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait bidang lalu lintas, meliputi manajemen dan rekayasaa lalu lintas, serta pengawasan, pengendalian, dan operasi lalu lintas
d.penyiapan pengendalian dan pengawasan bidang lalu lintas, meliputi manajemen dan rekayasaa lalu lintas serta pengawasan, pengendalian, dan operasi lalu lintas;
e.pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang lalu lintas, meliputi manajemen dan rekayasaa lalu lintas serta pengawasan, pengendalian, dan operasi lalu
f.lintas; penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang lalu lintas, meliputi manajemen dan rekayasaa lalu lintas serta pengawasan, pengendalian, dan operasi lalu lintas;
g.pengelolaan administrasi bidang lalu lintas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Rincian tugas Bidang Lalu Lintas : a) merumuskan program manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; b) membagi tugas program manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; c) memberi petunjuk program manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; d) mengatur program manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; e) melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; f) mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan, pengendalian, dan operasi untuk jaringan jalan Daerah; g) memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah; h) melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala i) Dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. ➢ Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
a.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b.Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Operasi; 3.1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan manajemen lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan terkait penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
b.membimbing pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
c.membagi tugas pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa iatu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
d.menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan standar operasional pelayanan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e.melaksanakan terkait penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
f.mengevaluasi pelaksanaan terkait penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas dan persetujuan hasil analisis;
g.membuat laporan pelaksanaan terkait penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dal1m rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan kebijakan tata kelola a.r"lis" dampak lalu lintas, peningkatan kapasitas penilai analisa dampak lalu lintas, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisa dampak lalu lintas, dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas; dan;
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3.2)Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Operasi Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan rekayasa lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Operasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan operasi terkait uji coba sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa-lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, serta efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan operasi terkait uji coba sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa,lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, serta efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengawasan' pengenlalian dan operasi terkait uji. coba sosialisasi pehlsanaan manajemen dan rekayasa,lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, serta efektifrtas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah;
d.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan operasi terkait uji coba sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, serta efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
e.menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan persyaratan teknis, dan laik jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan operasi terkait uji coba sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, serta efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendaliarr dan operasi terakit uji coba sosialisasi pelai
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 4). Bidang Angkutan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Penyiapan Rumusuan kebijakan teknis di bidang angkutan;
b.peiyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka men-ngah Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang angkutan;
d.penyiapan pengendalian pengawasan pelaksanaan program kegiatan di angkutan;
e.pelaksanaan fasilitasi program di bidang angkutan;
f.penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang angkutan;
g.pengelolaan administrasi di bidang angkutan; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Rincian tugas Bidang Angkutan :
a.merencanakan perumusan kebijakan, membagi tugas, memberi petunjuk, melaksanakan kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan bidang angkutan terkait:
1. 1.rencana induk j aringan lalu lintas angkutan jaringan;
2. 2.penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
3. 3.penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah;
4. 4.penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam I (satu) Daerah;
5. 5.penerbitan izirt penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah;
6. 6.penerbitan izin penyelen ggataan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam I (satu) Daerah;
7. 7.penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
b.merencanakan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai, dan danau dan/atau pelabuhan pengumpan lokal;
c.membagi tugas pembangunan, penerbitan izir:. pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan, sungai, danau, dan/atau pelabuhan pengumpan lokal;
d.memberi petunjuk pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan, sungai, danau, dan/atau pelabuhan pengumpan lokal;
e.melaksanakan pembangunan, penerbitan izin
f.mengevaluasi pembangunan, penerbitan izin p.mbattgun"n dan pengoperasian Pelabuhan, sungai, danau, dan/atau pelabuhan pengumpan lokal;
g.membuat laporan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan/atau pelabuhan pengumpan lokal; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ➢ Bidang Angkutan, membawahkan: a) Seksi Angkutan Orang dan Barang b) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Angkutan 4.1)Seksi Angkutan Orang dan Barang Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan orang dan multimoda. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan, membimbing, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan orang dan barang terkait:
1. 1.penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah
2. 2.pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Dearah perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
3. 3.sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
4. 4.pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
5. 5.sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Daerah;
b.melaksanakan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur, standar pelayanan angkutan orang, dan barang; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 4.2)Seksi Pengembangan dan Pelayanan Angkutan Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan barang.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan, membimbing pelaksanaan, membagi tugas, melaksanakan, melakukan analisis, penyediaan data dan informasi, mengevaluasi pelaksanakan, dan membuat laporan kegiatan pengembangan dan pelayanan angkutan terkait:
1. 1.fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
2. 2.koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Daerah;
3. 3.pelaksanaan penyusunan rencana umum Janngan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah dan pengembangan kawasan berorientasi transit sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. 4.penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
5. 5.fasiliiasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah lpeiasinya kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
6. 6.koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan bin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan Daerah;
7. 7.pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Daerah;
8. 8.penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Dearah;
9. 9.Pengindalian pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
10. 10.perumusan kebi.lakan rencana umum jaringan trayek perdesaan kewenangan Daerah;
11. 11.analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam I (satu) Daerah;
12. 12.penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi Angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah; dll
13. 13.pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
b.melaksanakan kegiatan meliputi penyusunan standar operasional pro"edrr. dan standar pelayanan angkutan sisuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 5) Bidang Keselamatan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Keselamatan, fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
b.penyiapan rencana dan program kegiatan bidang keselamatan yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan
c.peraturan Perundang-undangan ; pelaksanain koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang keselamatan;
d.penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan di bidang keselamatan;
e.pelaksanaan fasilitasi program kegiatan di bidang keselamatan;
f.penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang keselamatan;
g.pengelolaan administrasi di bidang keselamatan; dan
h.pela-ksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Rincian tugas Bidang Keselamatan :
a.Merencanakan perumusan kebijakan, terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal Penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan iasilitas parkir, dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
b.membagi tugas terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C' pembangunan gedung terminal pene-rbitan izirt penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir' dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
c.memberi petunjuk, terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
d.melaksanakaan tugas, terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
e.mengevaluasi dan meiaporkan terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penJrusunan rencarla pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimPinan. ➢ Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. 1.Seksi Ketertiban Keselamatan
2. 2.Seksi Pembinaan Keselamatan 5.1) Seksi Ketertiban Keselamatan Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan teknik sarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketertiban Keselamatan mempunyai rincian tugas :
a.menyusun petunjuk teknis ketertiban keselamatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
b.merencanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Daerah;
c.merencanakan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan ivaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten, dan survei indeks pelayanan perhubungan;
d.membimbing pelaksanaan kegiatan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Daerah;
e.membimbing pelakasanaan kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Daerah, dan survei indeks pelayanan perhubungan;
f.membagi tugas pelaksanaan kegiatan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Daerah;
g.membagi tugas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten, dan survei indeks pelayanan perhubungan;
h.melaksanakan kegiatan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Daerah;
i.melaksanakan kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Daerah, dan survei indeks pelayanan masyarakat;
j.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi, audit dan pemintauan unit pelaksana uji berkala kendaraan termotor dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Daerah;
k.mengevaluasi sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan arratisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, koordinaii penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan Daerah, dan survei indeks pelayanan perhubungan; 5.2) Seksi Pembinaan Keselamatan Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Teknik Prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Keselamatann mempunyai rincian tugas :
a.merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas angkutan jalan, inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraa kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di Daerah;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas angkutan jalan, inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraa kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di Daerah;
c.membagi tugas kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas angkutan jalan, inspksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di Daerah;
d.melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas angkutan jalan, inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di Daerah.
e.mengevatuasipelaksanaankegiatanpeningkatankapasitas auditor dan inlpektor lalu lintas angkutan ja1an, inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraa kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di Daerah;
f.menyusun petunjuk teknis standar operasinal prosedur dan standar pelayanan pembinaan keselamatan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas angkutan jalan, inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraa kompetensi pengemudi kendaraan bermotor; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 6) Bidang Perlengkapan Jalan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud Kepala Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.pinyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perlengkaPan jalan;
b.penyiapan rencana dan program kegiatan bidang perlengkapan jalan yang mengacu- kepada rencana pembangunan - jangka menengah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
c.pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang perlengkapan jalan;
d.penyiapan pengendalian dan pengawasan petaksanaan program kegiatan di bidang keselamatan;
e.pelaksanaan fasilitasi program kegiatan di bidang perlengkapan jalan;
f.penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang perlengkaPan jalan;
g.pengelolaan administrasi di bidang perlengkapan jalan; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Rincian tugas Bidang Perlengkapan Jalan : a) merincanakan perumusan kebij akan bidang terkait penyediaan perlingkapan jalan di jalan Daerah; b) membagi tugas kegiatan bidang terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; c) memberi petunjuk kegiatan bidang terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; d) mengatur kegiatan bidang terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; e) mengevaluasi kegiatan bidang terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; f) melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang perlengkaPan jalan; dan g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh PimPinan. ➢ Bidang Perlengkapan Jalan, membawahkan :
1. 1.Seksi Pembangunan Prasarana dan Perlengkapan Jalan
2. 2.Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan 6.1) Seksi Pembangunan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Tugas Pokok : melakukan penyusunan kegiatan Perlengkapan Jalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai rincian tugas :
a.merencanakan kegiatan pembangunan prasarana jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jala.t d"., penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
c.menyusun petunjuk teknis standar operasional prosedur dan' standar pelayanan pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan;
d.membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembangunan prasara-na jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
e.melaksanakan kegiatan pembangunan prasaranajalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di j alan Daerah;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana jalan dan penyediaan perlengkapan jalan dijalan Daerah; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 6.2) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Perlengkapan Jalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai rincian tugas :
a.merencanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
c.menlrusun petunjuk teknis standar operasional prosedur dan standar pelayanan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan;
d.membagi tugas pelaksanaan kegiatan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
e.melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari : a) UPT Perparkiran dan Terminal yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Parkir Dan Terminal. b) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum didalam RPJMD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Dalam Rancanagan Awal RKPD ini akan tercantum beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti tertuang dalam Tabel 2.4 Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cacatan Penting URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 3 4 8 9 10 3 4 8 9 10 17 1 2 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kabupaten Tangerang yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5 Tabel 2.5. Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD) Kabupaten Tangerang No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1 TPU Kramat Mede RT. 02 RW. 04 Ds. Kadu Jaya Kec. Curug, Kab. Tangerang Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia Rp100.000.000 ASPIRASI 2 Kp. Pondok Jengkol RT. 02 RW. 04 Ds. Curug Wetan Kec. curug, Kab. Tangerang Rp50.000.000 ASPIRASI 3 PJU jalan poros desa Desa tegal kunir lor kecamatan mauk , Kab. Tangerang Rp200.000.000 ASPIRASI 4 jalan poros desa Desa legok sukamaju kecamatan kemiri, Kab. Tangerang Rp150.000.000 ASPIRASI 5 ja, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 6 Kp. Sarakan Rt 02 Rw 04 Desa Sukasari, Kec.Rajeg, Kab. Tangerang , Kab. Tangerang Rp30.000.000 ASPIRASI 7 Lampu Penerangan Areal Makam Desa Kiarapayung Kecamatan Pakuhaji (50.000.000,- ), Kab. Tangerang Rp50.000.000 ASPIRASI 8 Penerangan Jalan Umum Kp. Kapling Rt. 04/01 Desa Kiarapayung Kecamatan Pakuhaji (50.000.000,-), Kab. Tangerang Rp50.000.000 ASPIRASI 9 Penerangan Jalan Umum PJU Desa Rancagong Kecamatan Legok (100.000.000,-) , Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 10 Pembangunan Penerangan Jalan Rp100.000.000 ASPIRASI No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan Umum Kp. Onyam Rw. 09 Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug (100.000.000,-), Kab. Tangerang 11 Pembangunan Lampu Penerangan Lapangan Kp.cadas Desa Rancagong Kecamatan Legok (150.000.000,-) , Kab. Tangerang Rp150.000.000 ASPIRASI 12 Penerangan Jalan RT 06/01 Sindang Asri Residen, desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya (100.000.000,-), Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 13 Kp. Sangiang Kecil RW.04 Ds. Sangiang Kec. Sepatan Timur Nilai : 150.000.000, Kab. Tangerang Rp150.000.000 ASPIRASI 14 Jalan Desa Talok- Kec.Kresek (150.000.000), Kab. Tangerang Rp150.000.000 ASPIRASI 15 RW. 03 Kp. Cicayur 1 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 16 RW. 02 Kp. Tegal Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 17 RW. 01 Kp. Pagerhaur Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 18 RW. 01 Bumi Puspiptek Asri Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 19 RW. 02 Bumi Puspiptek Asri Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 20 RW. 03 Bumi Puspiptek Asri Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 21 RW. 04 Bumi Puspiptek Asri Desa Pagedangan Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 22 Kp. Cicayur 2 Desa Cicalengka Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 23 Kp. Paghedangan Desa Cicalengka Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 24 Kp. Sawah Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 25 Kp. Cihuni Desa Cihuni Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 26 Kp. Undrus Desa Cijantra Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 27 Kp. Jatake Desa Jatake Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 28 Kp. Malang Nengah Desa Malang Nengah Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 29 Kp. Kacipet Desa Karang Tengah Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 30 Kp. Situgadung Desa Karang Tengah Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 31 Kp. Kadusirung Desa Kadusirung Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 32 Medang Lestari Kelurahan Medang Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 33 KP.BLOK LIMO RT 001/010 DESA CURUG WETAN KEC CURUG , Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 34 Jalan Pecinan Kali - Rawaluh Ds.Gandaria Kec.Mekar Baru, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 35 Pecinan - Gandaria Malang Ds.Gandaria Kec.Mekar Baru, Kab. Tangerang Rp100.000.000 ASPIRASI 36 Kp. Bojong RT 18 RW 06 Desa Daru Jambe, Kab. Tangerang Rp75.000.000 ASPIRASI No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 37 Jl.Desa Ciapus Mindi 003/002 Rp350.000.000 Murembang 38 Jl.Jabarwood s/d Kantor Kelurahan Bunder Rp200.000.000 Murembang 39 Jalan Desa Bojong (Kejaroan 01 dan 02) Rp200.000.000 Murembang 40 jl. Suka karya Rt.002/010 Rp375.000.000 Murembang 41 Desa Kadu Sirung Rp250.000.000 Murembang 42 Desa Kosambi Rp200.000.000 Murembang 43 Penerangan Area Stadion Mini Kelurahan Bencongan Rp1.000.000.00 0 Murembang
1. 2029.Dokumen ini menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun RPJMD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan daerah. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
2. 1.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
3. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924) Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Tangerang 2025 – 2029, diuraikan dengan beberapa tujuan yang berisi pernyataan capaian didasarkan pada isu – isu analisis strategi. Dalam tujuan disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai pada masa akhir tahap perencanaan. Tujuan pada RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 adalah untuk “Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”
a.Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK) yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan terhadap sasaran bidang Perhubungan dengan fokus meliputi; 1) Konektifitas dan aksesibilitas dengan sasaran Pemerintah Daerah; 2) Peningkatan pelayanan transportasi dengan sasaran Pemerintah Daerah; 3) Keselamatan dan keamanan transportasi dengan sasaran Pemerintah Daerah; 4) Logistic dengan sasaran Pemerintah daerah; 5) Sumber daya manusia transportasi dengan sasaran Pemerintah Daerah.
b.Sasaran RPJMD 2025 – 2029 Tabel 3. 1 Sasaran RPJMD 2025 - 2029 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu Tiga tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 1 (Satu) sasaran yang akan dicapai, adalah Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah. NO URAIAN TUJUAN SASARAN SUMBER 1 2 3 4 5 Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1 PERANGKAT DAERAH Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 - 2029 Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau V/C Rasio di Jalan Kabupaten 0.55 0.63 0.69 0.78 0.80 Dinas Perhubungan Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah Rasio Konektivitas Kabupaten 0,55 0,63 0,69 0,78 0,80 Dinas Perhubungan 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan telaah kebijakan Nasional, Propinsi dan Visi Daerah serta pertimbangan usulan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perumusan program dan kegiatan pada Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang harus mampu untuk mendorong :

1.Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.
2.Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
3.Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
4.Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
5.Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana dan SDM yang berkualitas. Secara teknis, Rumusan Renja tahun ini dijabarkan dalam 2 Program, 19 kegiatan, dan 58 Sub-Kegiatan, yang sudah masuk dan terferifikasi pada system SIPD. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CACATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 DINAS PERHUBUNGAN 95.248.409.998,00 125.799.424.251,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 39.324.869.964,00 - 33.374.994.051,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 39.324.869.964,00 - - - - 33.374.994.051,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 313.717.750,00 - 402.000.000,00 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 86.404.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 13.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 27.000.000,00 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 45.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua PENDAPATA N ASLI Meningkatny a Akuntabilita 100.000.000,00 Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) s Kinerja Perangkat Daerah 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 92.133.750,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 75.540.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 12 Dokumen 19.793.166.668,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 14.224.994.051,00 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 174 Orang/bulan 19.736.610.668,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 14.197.994.051,00 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 56.556.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 27.000.000,00 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 11.287.960,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 150.000.000,00 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 Laporan 11.287.960,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja 150.000.000,00 Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa Perangkat Daerah 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 1.217.034.120,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 800.000.000,00 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 559.077.120,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000,00 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 657.957.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 2.032.451.000,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 2.205.000.000,00 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.440.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.526.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000,00 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 199.470.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 149.960.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 162.015.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 181.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 810.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 1.100.000.000,00 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Unit 782.773.870,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 700.000.000,00 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 782.773.870,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 5 Dokumen 13.194.438.596,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 12.815.000.000,00 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 14.850.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja 15.000.000,00 Semua Kel/Desa Perangkat Daerah 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.548.762.036,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000,00 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 11.630.826.560,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 12.100.000.000,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 1.980.000.000,00 Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah - 2.078.000.000,00 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 640.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 678.000.000,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 113 Unit 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000,00 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 250 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 240.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000,00 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten 69 Persen 55.923.540.034,00 - 92.424.430.200,00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Persentase Jumlah Ruas Jalan yang Terfasilitasi Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten Rasio Jaringan Konektivitas Transportasi Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten 0,42 0,55 14% 69% 55.923.540.034,00 - - - - 92.424.430.200,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Tahapan Penyusunan RI JLLAJ Sesuai Jadwal 100 Persen 1.423.058.850,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 2.870.000.000,00 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 143.503.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 600.000.000,00 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 137.662.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 200.000.000,00 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 658.001.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi 1.000.000.000,00 Semua Kel/Desa Antar Wilayah 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 473.588.050,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 720.000.000,00 2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5.152.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 150.000.000,00 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan 5.152.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 200.000.000,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersediannya Prasarana dan perlengkapan yang berfungsi baik 1.693 unit 37.512.845.334,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 67.440.380.200,00 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 138 Unit 1.918.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 10.130.000.000,00 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1511 Unit 7.201.680.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 6.210.380.200,00 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 26 Unit 400.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 50.700.000.000,00 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 18 Unit 27.992.465.334,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 400.000.000,00 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya konektivitas simpul transportasi angkutan jalan 1 Laporan 200.344.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 250.000.000,00 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 1 Dokumen 200.344.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 250.000.000,00 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 100 Persen 7.506.215.850,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 13.154.050.000,00 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 9 Laporan 5.555.454.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 7.979.050.000,00 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 50.448.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 200.000.000,00 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 5 Dokumen 1.000.307.550,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 4.075.000.000,00 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan 4 Laporan 900.006.300,00 Kab. Tangerang, PENDAPATA N ASLI Mengatasi Ketimpangan 900.000.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Persetujuan Hasil Andalalin yang ditetapkan 120 Dokumen 102.120.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 600.000.000,00 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 51.060.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 500.000.000,00 2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan 120 Dokumen 51.060.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 100.000.000,00 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 5 Dokumen 427.020.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 660.000.000,00 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan 244.010.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 210.000.000,00 2.15.02.2.08.0006 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 5 Laporan 83.216.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 125.000.000,00 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem 2 Laporan 81.480.000,00 Kab. Tangerang, Semua PENDAPATA N ASLI Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas 200.000.000,00 Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Transportasi Antar Wilayah 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 5 Laporan 18.314.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 125.000.000,00 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pelayanan Angkutan Publik dan Sekolah 63 Unit 8.100.344.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 6.300.000.000,00 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 200.344.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 400.000.000,00 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 63 Unit 7.900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 5.900.000.000,00 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 500.544.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 1.000.000.000,00 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 400.056.000,00 Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 800.000.000,00 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 100.488.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 200.000.000,00 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tarif Angkutan Publik 2 Dokumen 151.048.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 150.000.000,00 2.15.02.2.16.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.488.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 100.000.000,00 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.560.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 50.000.000,00 UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN 1.197.088.000,00 1.320.000.000,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten 14 Persen 1.197.088.000,00 - 1.320.000.000,00 - - - 1.197.088.000,00 - - - - 1.320.000.000,00 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Dokumen Rekomendasi Parkir yang di keluarkan dan Fasilitas Parkir yang terbangun 4 Dokumen 1.197.088.000,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 1.320.000.000,00 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan 4 Dokumen 1.100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi 1.220.000.000,00 dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Semua Kel/Desa Antar Wilayah 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 97.088.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 100.000.000,00 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN 5.037.112.670,00 5.850.000.000,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten 69 Persen 5.037.112.670,00 - 5.850.000.000,00 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang di uji 69 Persen 5.037.112.670,00 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah - 5.850.000.000,00 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 3 Unit 2.017.093.370,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 1.200.000.000,00 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Orang 150.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 400.000.000,00 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 15000 Dokumen 374.880.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 1.200.000.000,00 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 26 Unit 2.450.019.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 3.000.000.000,00 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan 45.120.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah 50.000.000,00 J U M L A H 101.482.610.668,00 132.969.424.251,00 Tabel.4.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 DINAS PERHUBUNGAN 95,248,409,998.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 95,248,409,998.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 95,248,409,998.00 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 39,345,526,514.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 39,345,526,514.00 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 321,169,750.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 93,856,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 13,840,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 45,800,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN - - - 39,345,526,514.00 - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 92,133,750.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 75,540,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 39,345,526,514.00 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 12 Dokumen 19,793,166,668.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 174 Orang/bulan 19,736,610,668.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan 56,556,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 11,287,960.00 DINAS PERHUBUNGAN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 11,287,960.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 645,296,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 502,920,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 142,376,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 2,032,451,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29,440,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500,526,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 199,470,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 149,960,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 162,015,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 181,040,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 810,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN - - - 39,345,526,514.00 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0.00 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan DINAS PERHUBUNGAN , Semua Kel/Desa [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 39,345,526,514.00 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 5 Dokumen 13,730,212,036.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 14,850,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1,548,762,036.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12,166,600,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 2,811,943,100.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 80 Unit 1,411,943,100.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 750,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 250 Unit 200,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 300,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - 55,902,883,484.00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Persentase Jumlah Ruas Jalan yang Terfasilitasi Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten Rasio Jaringan Konektivitas Transportasi Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten 0,42 0,55 14% 69% 55,902,883,484.00 - - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Tahapan Penyusunan RI JLLAJ Sesuai Jadwal 100 Persen 1,104,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 400,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 280,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 200,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 104,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan 120,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersediannya Prasarana dan perlengkapan yang berfungsi baik 1.693 unit 37,512,845,334.00 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 138 Unit 1,918,700,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1511 Unit 7,201,680,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 26 Unit 400,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 18 Unit 27,992,465,334.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya konektivitas simpul transportasi angkutan jalan 1 Laporan 200,344,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 1 Dokumen 200,344,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 100 Persen 7,506,638,150.00 DINAS PERHUBUNGAN Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 9 Laporan 5,555,454,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 50,030,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang 5 Dokumen 1,001,147,850.00 Kab. Tangerang, Semua DINAS PERHUBUNGAN dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan Kecamatan , Semua Kel/Desa Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 4 Laporan 900,006,300.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Persetujuan Hasil Andalalin yang ditetapkan 120 Dokumen 102,120,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 51,060,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan 120 Dokumen 51,060,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 5 Dokumen 725,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan 200,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 5 Laporan 125,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan 200,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 3 Orang 75,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 5 Laporan 125,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pelayanan Angkutan Publik dan Sekolah 63 Unit 8,100,344,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 200,344,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 63 Unit 7,900,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan 4 Dokumen 500,544,000.00 DINAS PERHUBUNGAN dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 400,056,000.00 Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 100,488,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tarif Angkutan Publik 2 Dokumen 151,048,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100,488,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50,560,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN 1,197,088,000.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,197,088,000.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1,197,088,000.00 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten 14 Persen 1,197,088,000.00 - - - 1,197,088,000.00 - - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tersedia nya titik parkir di wilayah kabupaten. Tengerang 10 titik 1,197,088,000.00 UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4 Dokumen 1,100,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 97,088,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN 5,037,112,670.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5,037,112,670.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5,037,112,670.00 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten 69 Persen 5,037,112,670.00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang di uji 69 Persen 5,037,112,670.00 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 3 Unit 2,017,093,370.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Orang 150,000,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 15000 Dokumen 374,880,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 26 Unit 2,450,019,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan 45,120,000.00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN 101,482,610,668.0 0 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Tangerang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tangerang secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026 atau merupakan tahun Kedua dari periode RPJMD 2025- 2029, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :.
1.Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
2.Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3.Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4.Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5.Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Demikian rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penentuan dalam mengambil langkahlangkah pelaksanaan
24.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, maysarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai tuntutan reformasi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1.Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2.Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3.Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5.Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6.Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi, Statistisk dan Persandian sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b.pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1.2 LANDASAN HUKUM Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada:
1. 1.Landasan Idiil Pancasila;
2. 2.Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. 3.Landasan Operasional, yaitu:
a.UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c.UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
d.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
e.UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
f.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
l.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
m.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan dan ditujukan untuk:
1. 1.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
2. 2.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. 3.Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. 4.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan untuk periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. 5.Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas tugas PD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ ketidak tercapaian pada tahun 2024 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Susunan garis besar isi dokumen Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut: Program tersebut terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Program SKPD terdiri dari 1 (satu) Program dan 8 (Depalan) Kegiatan. Program SKPD merupakan program pada sekretariat Diskominfo. Untuk program wajib pilihan terdiri dari 4 (Empat) Program dan 5 (Lima) kegiatan. Program Wajib Pilihan merupakan program dan kegiatan yang berada pada bidang-bidang Diskominfo. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Semester 1 SASARAN / PROGRAM Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian (%) Ket 1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 26.229.898.323 12.593.297.878 48,01% 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 26.229.898.323 12.593.297.878 48,01% 2. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.806.720 82.337.400 72,99% 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.572.340.217 7.458.932.169 47,90% 4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 3.104.000 0 0,00% 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 456.530.600 428.589.400 93,88% 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.856.700 379.723.481 56,52% 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.186.799.000 1.331.185.000 41,77% 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.538.590.470 2.659.758.431 48,02% 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 687.870.616 252.771.997 36,75% 2. Optimalnya Layanan Informasi Publik 5.849.382.400 2.904.448.602 49,65% 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 5.849.382.400 2.904.448.602 49,65% 2. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.849.382.400 2.904.448.602 49,65% 3. Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi 46.786.349.000 18.824.915.000 40,24% 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 46.786.349.000 18.824.915.000 40,24% SASARAN / PROGRAM Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian (%) Ket 1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 62.040.000 62.040.000 100,00% 2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 46.724.309.000 18.762.875.000 40,16% 4. Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi 3.777.349.200 2.123.121.635 56,21% 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 3.777.349.200 2.123.121.635 56,21% 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.777.349.200 2.123.121.635 56,21% 5. Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1.117.430.600 393.659.480 35,23%
6. 1.Program statistik sektoral 1.117.430.600 393.659.480 35,23% 2. Penyelenggaraan statistic sektoral di linkup pemerintah daerah kabupaten/kota 1.117.430.600 393.659.480 35,23% TOTAL BELANJA 83.760.409.523 36.839.442.595 43,98 Pada Tahun Anggaran 2025, total alokasi belanja untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebesar Rp 83.760.409.523, dengan realisasi sampai saat ini mencapai Rp 36.839.442.595 atau sekitar 43,98% dari total anggaran. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan strategis yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target. Tabel 2.2 Raport Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, diperoleh capaian kinerja dengan predikat “Sangat Baik” pada seluruh komponen evaluasi. Adapun capaian tersebut dirinci sebagai berikut: Capaian Fisik: sebesar 97,19%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara penuh sesuai rencana. Realisasi Anggaran: sebesar 89,90%, mencerminkan efektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian Kinerja: sebesar 94,38%, menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Nilai Total Kinerja: sebesar 100,00%, menunjukkan kinerja keseluruhan Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan optimal. Secara substantif sudah dapat dijadikan indikator awal atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan. Keberhasilan ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan baik, serta komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 100 100 100 100 100 100 285,87 71,4675 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 93 100 100 100 100 93 277,87 69,4675 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet 100 100 100 100 100 100 280 70 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan internet 100 100 100 100 100 100 280 70 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan aplikasi 100 80 80 80 100 100 260 65 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral 75 70 70 70 122,22 75 242,03 60,5075 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Prosentase data statistik sektoral 75 70 70 70 122,22 75 255,03 63,7575 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI prosentase layanan keamanan informasi 65 50 50 50 122.27 65 185,59 46,3975 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota prosentase layanan keamanan informasi 65 50 50 50 122.27 65 185,59 46,3975 NON URUSAN NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 300 75 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang berdiri tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Tahun 2016 Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan Diskominfo memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Struktur Oganisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG 2.2.1 Tugas dan Fungsi Sesuai struktur organiasasi sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b.pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas ;
2. 2.Sekretaris ;
a.Subag Umum dan Kepegawaian;
b.Tim Kerja Perencanaan;
c.Subag Keuangan;
1. 3.Bidang Pengelolaan aplikasi informatika;
a.Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi manajemen pemerintahan;
b.Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi layanan publik
c.Tim Kerja Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi ; dan
d.Tim Kerja Jaringan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1. 4.Bidang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
a.Tim Kerja Tata Kelola Persandian; dan
b.Tim Kerja Keamanan Informasi dan Persandian.
1. 5.Bidang Informasi dan Komunikasi
a.Tim Kerja Informasi Publik;
b.Tim Kerja Komunikasi Publik; dan
c.Tim Kerja Layanan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
1. 6.Bidang Statistik Sektoral;
a.Tim Kerja Pengolahan dan Penyiapan Data Statistik Sektoral; dan
b.Tim Kerja Evaluasi dan Publikasi Data Statistik Sektoral.
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :
2. 1.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut: ❖ Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung melaksanakan fungsi Dinas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan; ❖ Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung fungsi Dinas; ❖ Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai; ❖ Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas; ❖ Menyelenggarakan program kerja Dinas ❖ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas; dan ❖ Melaporkan pelaksanaan hasil program kerja.
3. 2.Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas antara lain: ➢ Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian; ➢ Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;dan ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
b.Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
d.Pengawasan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
e.Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
f.penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
g.Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
h.Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);dan
i.Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan e-government. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
a.Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas antara lain:
1. 1.Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
3. 3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi: Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendahara, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
4. 4.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
5. 5.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan cash opname; dan
6. 6.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
b.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. 1.Membimbing pelaksanaan Kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang- barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
2. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
3. 3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
4. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
5. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
6. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; dan
7. 7.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. 3.Bidang Pengelolaan aplikasi informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan aplikasi informatika. Bidang pengelolaan aplikasi informatika mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
9. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aplikasi informatika;
10. 2.Penyiapan rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
11. 3.Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Pengawasan kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
12. 4.Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang pengelolaan aplikasi informatika; dan
13. 5.Pengelolaan administrasi Bidang pengelolaan aplikasi informatika. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pengelolaan aplikasi informatika mempunyai rincian tugas:
a.merumuskan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang pengelolaan aplikasi informatika;
e.melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, dan nonpemerintah dalam hal pengolahan data, pengembangan, dan integrasi aplikasi;
f.mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
g.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Bidang statistik sektoral, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang statistik sektoral. Disamping itu Bidang statistik sektoral juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu:
2. 1.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang statistik sektoral;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang statistik sektoral;
5. 4.penyiapan bimbingan kegiatan bidang statistik sektoral; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan bidang statistik sektoral. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Bidang statistik sektoral mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang statistik sektoral;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk pelaksananaan program bidang statistik sektoral kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang statistik sektoral;
e.melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja lain terkait dengan data statistik sektoral;
f.melaksanakan penyiapan, pengelolaan, evaluasi, dan publikasi data statistik sektoral;
g.mengevaluasi kegiatan program bidang statistik sektoral;
h.melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang statistik sektoral kepada Kepala Dinas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 5.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang informasi dan Komunikasi publik. Selain tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga memiliki fungsi antara lain:
2. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan Komunikasi publik;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang informasi dan Komunikasi publik;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik;
5. 4.penyiapan bimbingan kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik Untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas :
a.merumuskan program bidang informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang dan Komunikasi publik;
e.melaksanakan program diseminasi informasi dan Komunikasi publik dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
f.melaksanakan koordinasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
g.melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, serta kemitraan media informasi guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah;
h.mengevaluasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
1. 6.Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Selain tugas pokok Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut:
2. 1.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
5. 4.penyiapan bimbingan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dalam mendukung fungsinya Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
b.membagi tugas program bidang kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.mengatur program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
d.mengevaluasi kegiatan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
e.melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi kepada Kepala Dinas; dan
f.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 2.2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika A. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2024 Triwulan I didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 55 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana 9 (Sembilan) orang, Program Sarjana 36 (Tiga Puluh Sembilan) orang, Program Diploma III 5 (Lima) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 5 (Lima) orang. Tabel. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan N NO PENDIDIKAN STATUS JUMLAH PNS TKK TKS 1Pasca Sarjana (S2) 9 - 2 11 2 Sarjana (S1) 36 - 56 92 3 Diploma (D3) 5 - 2 7 4 SMA 5 - 22 37 JUMLAH 137 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Gambar. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55(enam puluh satu) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 39 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 22 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3.2 sebagai berikut Tabel. 2.3.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin N NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 1 Lak-laki 33 60 2 Perempuan 22 40 Jumlah 55 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi presentasejumlah PNS berjenis laki-laki sebanyak 60% sedangkan proporsi presentase jumlah PNS berjenis perempuan sebanyak 40%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.3.2 sebagai berikut: Selain berdasarkan pendidikan personil PNS pada Diskominfo berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 2.3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang NO GOL/ RUANG PANGKAT JUMLAH 1 IV/b Pembina Tk.I 1 2 IV/a Pembina 5 0 10 20 30 40 50 60 Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma (D3) SMA 9 36 5 5 2 56 2 22 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan PNS TKS 60% 40% gambar 2.3.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan NO GOL/ RUANG PANGKAT JUMLAH 3 III/d Penata Tk. I 9 4 III/c Penata 1 5 III/b Penata Muda Tk.I 3 6 III/a Penata Muda 27 7 II/d Pengatur Tk.i 4 8 II/c Pengatur 5 JUMLAH 55 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Kemudian data sebaran PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan umur didominasi oleh golongan umur 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 18 pegawai. Sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 21-30 tahun sebanyak 16 pegawai, ketiga golongan umur 41-50 tahun sebanyak 11 pegawai, golongan 51-55 tahun sebanyak 6 pegawai, dan golongan umur >56 tahun sebanyak 4 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang didominasi oleh pegawai dari kalangan Mileneal yang cenderung cepat, aktif dan melek teknologi, maka akan memungkinkan sangat berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tangerang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.3 sebagai berikut: Tabel.2.3.3 Sebaran PNS Berdasarkan Umur UMUR JUMLAH % 21-30 16 29 31-40 18 33 41-50 11 20 51-55 6 11 >56 4 7 Berdasarkan gambar 2.3.3 berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur persentase golongan umur 21-30 tahun sebesar 29%; 31- 40 tahun sebesar 33%; persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 20%, dan persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 11%;dan persentase golongan umur >56 tahun sebesar 7% . Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.3 sebagai berikut: 29% 33% 20% 11% 7% GAMBAR 2.3.3 SEBARAN UMUR PNS 21-30 31-40 41-50 51-55 >56 Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel.2.3.4 Pegawai Pelaksana Pada DISKOMINFO NO PANGKAT GOL/ RUANG PENDIDIKAN JUMLAH 1 Pembina Tk. I IV/b S2 1 2 Pembina IV/a S2 5 3 Penata Tk. I III/d S2 3 4 Penata Tk. I III/d S1 6 5 Penata III/c S1 1 6 Penata Muda Tk. I III/b S1 3 7 Penata Muda III/a S1 27 8 Penata Muda III/a SMA 2 9 Pengatur Tk. I II/d SMA 2 10 Pengatur II/c D III 5 JUMLAH KESELURUHAN 55 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Untuk menunjang tugas tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Diskominfo. Kajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang NO Indikator IKU IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Optimalnya tata kelola teknologi informasi Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 2.99 3.05 3.15 3.25 3.37 *3.4 3.45 3.5 2 Optimalnya layanan informasi publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 93.90 94.05 94.30 94.80 97.87 *98 98.1 98.2 3 Optimalnya tata kelola keamanan informasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota 325 350 375 400 376 *380 385 400 4 Optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral Persentase Data Statistik Sektoral Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 70 73 75 80 85.59 *87 87.5 88 NO Indikator IKU IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 5 Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Persentase ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi dibawah Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika 81 81.5 82 82.5 73.25 *82 82.5 83 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e- Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. 2.3.1 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Tantangan : • Regulasi SPBE yang Belum Memadai: Ketiadaan peta rencana dan arsitektur SPBE menghambat integrasi layanan digital antarperangkat daerah. • Layanan kedaruratan tidak digunakan sesuai fungsi: Banyaknya panggilan prank dan ghosting menunjukkan rendahnya kesadaran serta kurangnya literasi digital masyarakat. • Penerapan SDI yang Belum Menyeluruh: Produsen data belum seluruhnya menerapkan prinsip SDI, sehingga kualitas statistik sektoral belum optimal. • Kurangnya Keterbukaan Informasi Publik: Masih ditemukan budaya birokrasi tertutup dan keterbatasan kapasitas dalam memenuhi hak informasi masyarakat. • Publikasi Pemerintah Kurang Efektif: Strategi komunikasi belum terarah, kurang pemanfaatan media digital, dan minimnya konten yang menarik. Peluang : • Transformasi Digital dan Dukungan Regulasi Pusat: Adanya dorongan nasional untuk SPBE dapat dimanfaatkan untuk membangun arsitektur dan peta rencana daerah. • Kemajuan Teknologi Informasi: Memungkinkan peningkatan pengendalian sistem layanan kedaruratan dan otomatisasi penyaringan panggilan. • Penguatan Literasi Data dan Informasi Publik: Peluang meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan serta sinergi dengan BPS dan lembaga pusat data. • Kebutuhan Masyarakat atas Informasi yang Cepat dan Akurat: Mendorong pengembangan sistem informasi publik berbasis digital yang interaktif dan responsif. • Pemanfaatan Media Sosial dan Digital: Memberikan ruang untuk menyampaikan program pemerintah secara lebih luas dan cepat kepada publik. 2.3.2 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Isu Strategis dan Rekomendasi: • Penguatan Tata Kelola SPBE Rekomendasi: Segera susun dan tetapkan regulasi teknis berupa peta rencana dan arsitektur SPBE Kabupaten Tangerang. Catatan Strategis: Libatkan seluruh perangkat daerah dan lakukan sosialisasi menyeluruh untuk memastikan keseragaman penerapan SPBE. • Optimalisasi Layanan Kedaruratan Rekomendasi: Lakukan kampanye edukasi masyarakat secara berkala mengenai pentingnya layanan kedaruratan, termasuk penindakan terhadap penyalahgunaan layanan. Catatan Strategis: Tingkatkan sistem pendeteksi panggilan prank melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi. • Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Rekomendasi: Adakan bimbingan teknis dan penyusunan SOP penerapan prinsip SDI bagi seluruh produsen data di lingkup perangkat daerah. Catatan Strategis: Perlu integrasi dengan data sektoral nasional dan penerapan dashboard data sektoral secara real time. • Keterbukaan Informasi Publik Rekomendasi: Bangun sistem permintaan informasi publik berbasis daring dengan fitur tracking dan monitoring permintaan. Catatan Strategis: Tetapkan indikator kinerja pelayanan informasi publik dalam evaluasi perangkat daerah. • Perkuatan Strategi Publikasi Pemerintah Daerah Rekomendasi: Kembangkan strategi komunikasi digital melalui pemanfaatan media sosial, portal berita resmi, dan kemitraan media. Catatan Strategis: Fokus pada produksi konten visual dan narasi yang lebih menarik serta melibatkan partisipasi publik dalam menyebarluaskan informasi. Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1.Belum adanya regulasi yang cukup dalam pengelolaan SPBE (peta rencana dan Asitektur)
2.Layanan kedaruratan tidak di manfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya (masih banyaknya prank dan ghosting panggilan yang dilakukan
3.Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh Produsen Data
4.Kurangnya keterbukaan Perangkat Daerah sebagai badan publik terhadap kebutuhan akses informasi dari masyarakat
5.Belum optimalnya publikasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang Faktor penghambat untuk pencapaian Misi antara lain:
1.Belum Adanya Regulasi yang Cukup dalam Pengelolaan SPBE (Peta Rencana dan Arsitektur)

i.Kekurangan Kebijakan dan Pedoman: Ketiadaan regulasi yang jelas dan terperinci dapat mengakibatkan kurangnya panduan yang efektif bagi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi dan manajemen SPBE. ii. Tantangan Koordinasi Antar Sektor: Tanpa regulasi yang kuat, koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga menjadi sulit, menghambat integrasi sistem dan berbagi informasi. iii. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam pengelolaan SPBE bisa menjadi kendala dalam pengembangan arsitektur yang efektif.
1. 2.Layanan Kedaruratan Tidak Dimanfaatkan oleh Masyarakat Sesuai dengan Fungsinya
i.Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami fungsi dan pentingnya layanan kedaruratan, sehingga tidak menggunakannya secara tepat. ii. Tingginya Angka Prank dan Ghosting: Banyaknya panggilan tidak valid atau prank mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari tindakan tersebut, mengganggu efisiensi layanan. iii. Teknologi dan Sistem Pengendalian yang Terbatas: Sistem pengendalian dan penyaringan panggilan yang kurang efektif dapat memperburuk masalah, menghambat respons cepat terhadap situasi darurat yang nyata.
1. 3.Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Seluruhnya Diterapkan oleh Produsen Data
i.Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan: Produsen data mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Sistem Data dan Informasi (SDI), sehingga penerapannya tidak konsisten. ii. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung penerapan SDI dapat menghambat penyelenggaraan statistik sektoral. iii. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa produsen data mungkin menghadapi resistensi internal terhadap perubahan dalam penerapan prinsip SDI, menghambat penerapan yang lebih luas.
1. 4.Kurangnya Keterbukaan Perangkat Daerah sebagai Badan Publik terhadap Kebutuhan Akses Informasi dari Masyarakat
i.Budaya Birokrasi Tertutup: Budaya birokrasi yang tidak transparan dapat menjadi hambatan utama dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. ii. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk mengelola permintaan informasi publik dapat menghambat keterbukaan. iii. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Informasi Publik: Beberapa perangkat daerah mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya hak akses informasi publik.
1. 5.Belum Optimalnya Publikasi Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang
i.Strategi Komunikasi yang Kurang Efektif: Kurangnya strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi dapat mengakibatkan pemberitaan yang tidak mencapai audiens target secara efektif. ii. Penggunaan Media yang Terbatas: Keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai platform media, termasuk media digital, dapat menghambat jangkauan dan dampak dari publikasi. iii. Kurangnya Konten Berkualitas: Produksi konten yang kurang relevan atau menarik dapat mengurangi minat masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan pemerintah. Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals). 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Dinas Komunikasi dan Informatika 66.863.777. 872 Dinas Komunikasi dan Informatika 90.266.100. 127 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66.863.777. 872 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 90.266.100. 127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 61.676.100. 272 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.262.735. 367 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 24.593.458. 072 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 33.201.168. 397 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 24.593.458. 072 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 33.201.168. 397 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 24.593.458. 072 - - - 33.201.168. 397 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 11.400.000 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 15.390.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan Persentase pemenuhan penunjang 100 24.593.458. 072 [ Meningkatnya pemenuhan Persentase pemenuhan penunjang 100 33.201.168. 397 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) penunjang perangkat daerah ] perangkat daerah penunjang perangkat daerah ] perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bul an 15.543.711. 698 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bul an 20.984.010. 792 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20 Laporan 13.320.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20 Laporan 17.982.000 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 5.400.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 7.290.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.400.000 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 7.290.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 495.184.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 668.498.400 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 Paket 200.184.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 Paket 270.248.400 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 295.000.000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 398.250.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 9.991.000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 13.487.850, Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 90.016.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 121.521.600 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 168.000.000 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 226.800.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 585.904.650 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 790.971.277 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 136.584.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 184.388.400 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 50 Unit 449.320.650 Jumlah Unit Peralatan dan 50 Unit 606.582.877 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Mesin Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.386.839.7 64 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.222.233.6 81 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 528.060.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 712.881.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.535.968.0 00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.773.556.8 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 288.714.960 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 389.765.196 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 94 Persen 6.162.761.2 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 94 Persen 8.319.727.6 20 [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan informasi dan komunikasi Publik 100 Laporan 6.162.761.2 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan informasi dan komunikasi Publik 100 Laporan 8.319.727.6 20 Relasi Media Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria 176 Laporan 3.091.380.0 00 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria 176 Laporan 4.173.363.0 00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan
1. 3.aktif dalam kegiatan relasi media sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan
2. 3.aktif dalam kegiatan relasi media Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 5 Laporan 14.840.000 Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 5 Laporan 20.034.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 100 Permohon an 203.452.000 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 100 Permohon an 274.660.200 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomend asi 480.000.000 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomend asi 648.000.000 Diseminasi Informasi Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 348.848.000 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 470.944.800 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jukni s 1 Media 172.136.000 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jukni s 1 Media 232.383.600 Penyusunan Konten Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 5 Konten 1.280.254.0 00 Jumlah Konten Informasi Publik 5 Konten 1.728.342.9 00 - - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan 100 Persen 30.919.881. 000 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan 100 Persen 41.741.839. 350 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) layanan internet layanan internet [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan e-government 1 Laporan 30.919.881. 000 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan e-government 1 Laporan 41.741.839. 350 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 490.592.500 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 662.299.875 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 80 Perangkat Daerah 18.900.000. 000 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 80 Perangkat Daerah 25.515.000. 000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatka n Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan , dan/atau Portal Data Nasional 3 Layanan 111.300.000 Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatka n Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan , dan/atau Portal Data Nasional 3 Layanan 150.255.00 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangka n sesuai dengan 20 Aplikasi 1.343.280.0 00 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangka n sesuai dengan 20 Aplikasi 1.813.428.0 00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembanguna n dan pengembanga n aplikasi SPBE ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembanguna n dan pengembanga n aplikasi SPBE Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah laporan operasionalis asi pusat kendali 1 Laporan 3.331.448.5 00 Jumlah laporan operasionalis asi pusat kendali 1 Laporan 4.497.455.4 75 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Penyediaan Akses Internet Penyediaan Akses Internet Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Kabupaten atau Kota Cerdas Kabupaten atau Kota Cerdas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.347.162.0 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.818.668.7 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL [ Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN) ] Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral 76 1.347.162.0 00 [ Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN) ] Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral 76 1.818.668.7 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional 236.428.000 319.177.800 0 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah 100 % 189.026.000 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah 100 % 255.185.100 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) memenuhi standar data, metadata, interoperabilit as data dan kode referensi dan/atau data induk memenuhi standar data, metadata, interoperabilit as data dan kode referensi dan/atau data induk Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 164.186.000 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 221.651.100 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 75 Orang 660.970.000 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 75 Orang 892.309.500 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah laporan penyelenggar 1 Laporan 96.552.000 Jumlah laporan penyelenggar 1 Laporan 130.345.200 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) aan forum satu data daerah aan forum satu data daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI persentase layanan kemanan informasi 75 Persen 3.840.515.6 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI persentase layanan kemanan informasi 75 Persen 5.184.696.0 60 66.863.777. 872 90.266.100. 127 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan keamanan informasi 1 Laporan 3.840.515.6 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan keamanan informasi 1 Laporan 5.184.696.0 60 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 1 Laporan 3.276.334.0 00 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 1 Laporan 4.423.050.9 00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 212.958.600 Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 287.494.110 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 70 Perangkat Daerah 157.250.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 70 Perangkat Daerah 212.287.500 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, 2 Dokumen 193.973.000 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, 2 Dokumen 261.863.550 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar aan persandian Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar aan persandian 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melaui Musrenbang, maupun secara tertulis. Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun … Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) • Landasan Kebijakan Nasional Pembaruan ini mengacu pada agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Arah kebijakan ini juga menyesuaikan dengan Nawacita 2025 yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta penguatan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan elemen-elemen perkembangan teknologi dalam strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK. • Dampak Pandemi dan Digitalisasi Nasional Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah mempercepat kebutuhan digitalisasi nasional. Pada era pasca-pandemi, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri, dan sektor ekonomi terdorong untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional. • Fokus Kebijakan Kemenkominfo 2025—2029 Sesuai dengan Fokus Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2025—2029, kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama:

1.Percepatan Penyediaan Infrastruktur TIK: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar, guna memastikan konektivitas yang merata.
2.Percepatan Transformasi Digital: Mendorong transformasi digital dalam tiga kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat. Transformasi ini mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan ekosistem digital, serta penguatan keamanan siber.
3.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik: Memperbaiki tata kelola komunikasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. • Peran Pemerintah dalam Masyarakat Informatif Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika dapat memainkan peran penting dalam transformasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. • Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sasaran yang ingin dicapai mencakup indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang mewakili tugas pokok dan fungsi Dinas. Khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui:
1.Penyediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transformasi digital di tingkat kabupaten.
2.Pengelolaan Statistik dan Persandian Mengelola data dan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
3.Peningkatan Literasi Digital Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tangerang mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Secara khusus Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:
1.Membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pegawai terhadap pencapaian kinerja yang terukur.;
2.Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaktivitas layanan informasi publik sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3.Mengembangkan kebijakan dan standar operasional untuk pengelolaan teknologi informasi yang berkelanjutan dan inovatif;
4.Menerapkan sistem keamanan informasi yang komprehensif, termasuk kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
5.Membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Komunikasi dan Informatika. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akanmemberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut ini adalah sasaran Rencana Kerja tahun 2025, antara lain:
1.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2.Optimalnya Layanan Informasi Publik;
3.Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi;
4.Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi; dan
5.Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2024 – 2026. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Renja pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
e.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah ii. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
c.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
d.Fasilitasi Kunjungan Tamu
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD iv. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
v.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD vi. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi vii. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya viii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Mebel
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 2.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
i.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Relasi Media
b.Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
c.Pelayanan Informasi Publik
d.Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
e.Diseminasi Informasi
f.Pengelolaan Media Komunikasi Publik
g.Penyusunan Konten
h.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
1. 3.Program Aplikasi Informatika
i.Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
b.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
c.Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi
d.Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
e.Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
f.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan
g.Penyediaan Akses Internet
h.Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
1. 4.Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
i.Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
b.Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
c.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
d.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
1. 5.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
i.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
a.Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
b.Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
c.Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
d.Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
e.Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 20.808.499.800 APBD 100 22.889.349.780 2 16 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 APBD 220.000.000 2 16 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 100.000.000 APBD 4 110.000.000 2 16 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 50.000.000 APBD 4 55.000.000 2 16 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 50.000.000 APBD 1 55.000.000 2 16 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.560.000.000 APBD 14.916.000.000 2 16 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 13.500.000.000 APBD 56 14.850.000.000 2 16 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 60.000.000 APBD 20 66.000.000 2 16 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 APBD 44.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 16 1 2.03 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 40.000.000 APBD 1 44.000.000 2 16 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 APBD 330.000.000 2 16 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 0 APBD 0 0 2 16 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 300.000.000 APBD 100 330.000.000 2 16 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 675.000.000 APBD 742.500.000 2 16 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 0 APBD 0 0 2 16 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 35.000.000 APBD 0 38.500.000 2 16 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 20.000.000 APBD 0 22.000.000 2 16 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 120.000.000 APBD 1 132.000.000 2 16 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 500.000.000 APBD 1 550.000.000 2 16 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.221.000.000 APBD 5.743.100.000 2 16 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 24 150.000.000 APBD 24 165.000.000 2 16 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 5.071.000.000 APBD 0 5.578.100.000 2 16 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.499.800 APBD 288.749.780 2 16 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 12.499.800 APBD 1 13.749.780 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 16 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daysa air dan listrik 0 0 APBD 0 0 2 16 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 250.000.000 APBD 1 275.000.000 2 16 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 APBD 0 0 2 16 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.000.000 APBD 605.000.000 2 16 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 500.000.000 APBD 15 550.000.000 2 16 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 50.000.000 APBD 40 55.000.000 2 16 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 100 12.240.956.250 APBD 100 13.465.051.875 2 16 2 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12.240.956.250 APBD 13.465.051.875 2 16 2 2.01 4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 6 7.908.550.000 APBD 6 8.699.405.000 2 16 2 2.01 5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 1.292.743.750 APBD 2 1.422.018.125 2 16 2 2.01 6 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 2 608.350.000 APBD 2 669.185.000 2 16 2 2.01 7 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 3 1.825.050.000 APBD 3 2.007.555.000 2 16 2 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 250 456.262.500 APBD 250 501.888.750 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 16 2 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 1 150.000.000 APBD 1 165.000.000 2 16 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet 100 68.675.713.310 APBD Program Unggulan 100 75.543.284.641 2 16 3 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 APBD 0 2 16 3 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 68.675.713.310 APBD 75.543.284.641 2 16 3 2.02 1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 73 165.341.918 APBD 73 181.876.110 2 16 3 2.02 3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 70 1.564.647.303 APBD 70 1.721.112.033 2 16 3 2.02 7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 25 577.747.379 APBD 25 635.522.117 2 16 3 2.02 9 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 48 33.183.988.355 APBD 48 36.502.387.191 2 16 3 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3 33.183.988.355 APBD 3 36.502.387.191 2 16 3 2.02 19 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 0 APBD 0 2 16 3 2.02 24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 0 APBD 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK APBD 0 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral 70 1.634.940.625 APBD 70 1.798.434.688 2 20 2 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.634.940.625 APBD 1.798.434.688 2 20 2 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 760.437.500 APBD 1 836.481.250 2 20 2 2.01 2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 75 380.218.750 APBD 75 418.240.625 2 20 2 2.01 3 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 380.218.750 APBD 1 418.240.625 2 20 2 2.01 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 75 114.065.625 APBD 75 125.472.188 2 20 2 2.01 5 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 0 0 APBD 0 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN APBD 0 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI prosentase layanan kemanan informasi 75 1.551.292.500 APBD 75 1.706.421.750 2 21 2 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.551.292.500 APBD 1.706.421.750 2 21 2 2.01 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 380.218.750 APBD 2 418.240.625 2 21 2 2.01 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 304.175.000 APBD 1 334.592.500 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 21 2 2.01 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 334.592.500 APBD 1 368.051.750 2 21 2 2.01 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70 532.306.250 APBD 70 585.536.875 4.1 Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kabupaten Tangerang didasarkan pada sejumlah faktor strategis dan kebijakan prioritas, antara lain: • Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Seluruh program diarahkan untuk mendukung pencapaian visi "Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera", sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. • Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perencanaan kegiatan mengintegrasikan indikator SDGs, dengan penekanan pada sektor pendidikan, pengurangan kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, serta kesetaraan gender dan lingkungan hidup. • Pengentasan Kemiskinan Program diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta fasilitasi lapangan kerja dan kewirausahaan. • Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan kegiatan berpedoman pada regulasi nasional dalam rangka menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. • Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang mengoptimalkan potensi lokal seperti kawasan industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM, melalui program- program pemberdayaan ekonomi daerah berbasis digital dan inovasi. • Respons terhadap Isu Strategis Daerah Termasuk penanggulangan stunting, pengendalian dampak urbanisasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. 4.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
a.Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan • Program/Kegiatan dengan Penyebaran Luas (Lintas Wilayah): Beberapa program seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta penguatan sistem informasi pemerintahan dilaksanakan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. • Program/Kegiatan dengan Lokasi Terfokus: Beberapa kegiatan ditujukan untuk kawasan atau kelompok sasaran tertentu, seperti: o Intervensi penanganan stunting di kecamatan prioritas, o Revitalisasi kawasan permukiman kumuh, o Pengembangan desa wisata unggulan, o Penguatan kapasitas pelaku UMKM di wilayah sentra produksi, o Digitalisasi layanan publik di area padat penduduk.
b.Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan • Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 66.863.777.872,- • Rincian sumber pendanaan meliputi: o APBD Kabupaten Tangerang: Rp 66.863.777.872,- o DAK Fisik dan Non Fisik (APBN): Rp 0,- o DAU (untuk pelayanan dasar wajib): Rp 0,- o Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten: Rp 0,- o Sumber Lain (CSR, Kerja Sama Pihak Ketiga, dan Hibah): Rp 0,- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin. 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, terutama apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran, yaitu: • Skala Prioritas Kegiatan Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pencapaian target SPM, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah harus diutamakan untuk direalisasikan terlebih dahulu. • Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Seluruh pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan prinsip efisiensi, tanpa mengurangi capaian output dan outcome yang telah direncanakan. • Antisipasi Terhadap Perubahan Kebijakan atau Kondisi Darurat Perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif jika terjadi penyesuaian kebijakan pusat/daerah, perubahan struktur anggaran, atau kondisi darurat seperti bencana alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat. • Penguatan Kolaborasi dan Sumber Pendanaan Alternatif Ketika pagu anggaran tidak mencukupi, maka OPD perlu menjajaki kemungkinan kerja sama pendanaan melalui CSR, skema KPBU, atau kerja sama antarinstansi untuk mendukung kegiatan strategis. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada kaidah-kaidah berikut: • Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. • Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan kegiatan harus didukung oleh sistem pelaporan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik. • Berbasis Data dan Bukti Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan data yang valid dan analisis kebutuhan yang jelas. • Partisipatif dan Kolaboratif Pelaksanaan kegiatan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Untuk memastikan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan optimal, maka disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut: • Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi OPD Secara Detail Setelah penetapan Renja, masing-masing bidang/unit kerja akan menyusun rencana aksi terperinci, lengkap dengan indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. • Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan kegiatan lintas sektor memerlukan sinergi dengan OPD lain serta stakeholder terkait untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. • Penguatan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Ditetapkan mekanisme monev triwulanan dan tahunan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai target dan dapat dievaluasi secara objektif. • Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Penunjang Dilakukan pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan internal, serta penyediaan infrastruktur pendukung berbasis teknologi informasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan modern. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang telah ditentukan. Renja ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tangerang.
1. 25.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(1)satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:
1. a.Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. b.Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SKPD;
3. c.Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. d.Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
5. e.Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. 3.Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang USAHA MIKRO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
  7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Negara Nomor 3591);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
  14. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
  15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
  16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
  17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelayanan, Pengembangan dan Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi;
  19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 thun 2016 Tentang Peraturan Dagang dan Pengembangan Usaha dan KUD;
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 2);
  22. 22.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30);
  23. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menggambarkan target kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah :
  25. 1.Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
  26. 2.Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Target Program Renstra SKPD 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.5 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.8 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PENDANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 3.2 3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
  27. 1.Memperhatikan masalah masalah yang dihadapi untuk keberlanjutan pembangunan di pemerintah daerah khususnya pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.
  28. 2.Tujuan yang dikehendaki.
  29. 4.Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pembangunan / pengembangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 pada misi tingkat Daerah Kabupaten Tangerang diarahkan memangku Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif dan Berdaya Saing”. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mampu menjadi Institusi yang responsive, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan perkoperasian dan Usaha Mikro dengan mengajak peran serta para pelaku Usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan masalah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Tujuan “Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD”. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2025 – 2029 maka sasaran, strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
6. a.Sasaran
  1. 1.Meningkatnya volume usaha koperasi .
  2. 2.Meningkatnya Wirausaha.
7. b.Strategi
  1. 1.Perluasan Akses Pelayanan Dana Bergulir;
  2. 2.Peningkatan Usaha Koperasi;
  3. 3.Peningkatan kualitas SDM Koperasi;
  4. 4.Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi;
  5. 5.Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi koperasi;
  6. 6.Perluasan Akses Pelayanan Dana Bergulir;
  7. 7.Peningkatan Akses Pemasaran;
  8. 8.Fasilitasi Legalitas Usaha;
  9. 9.Penguatan Kewiraausahaan.
8. c.Kebijakan
  1. 1.Peningkatan mutu pelayanan berbasis offline serta Perluasan pelayanan berbasis online;
  2. 2.Perluasan jaringan kerjasama, pemasaran, informasi dan daya saing produk Koperasi;
  3. 3.Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi;
  4. 4.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan intensitas pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi;
  5. 5.Penguatan manajemen usaha Koperasi melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi;
  6. 6.Peningkatan mutu pelayanan berbasis offline serta Perluasan pelayanan berbasis online;
  7. 7.Peningkatan Kemitraan dan Promosi dengan Sesama Pelaku Usaha maupun Pelaku Bisnis Lainnya;
  8. 8.Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro;
  9. 9.Peningkatan Kualitas Wirausaha. Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Tahun 2026 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA STRATEGIS SATUAN TARGET 1 Meningkatnya volume usaha koperasi Indeks volume usaha koperasi Nilai 147,28 2 Meningkatnya Wirausaha Rasio Wirausaha % 3,08 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk peyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melaksanakan sebanyak 7 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 23.272.663.310,-. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 21.809.061.743,- atau sebesar 93,71. Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4) 2 1 7 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 300% 95% 100% 92,73% 93% 25% 117,73% 39,24% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 300% 95% 100% 100% 100% 25% 125% 41,67% 2 1 7 0 1 2 0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Dokume n 8 Dokumen 8 Dokum en 8 Dokum en 100,0 0% 2 dokumen 2 Dokume n 50,00% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 300% 100% 100% 100% 100,0 0% 25,00% 125% 41,67% 2 1 7 0 1 2 0 1 0 0 0 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 dokume n 4 dokumen 4 dokum en 4 dokum en 100,0 0% 1 dokumen 5 dokume n 41,67% 2 1 7 0 1 2 0 1 0 0 0 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokume n 2 dokumen 2 dokum en 2 dokum en 100,0 0% 1 dokumen 3 dokume n 50,00% 2 1 7 0 1 2 0 1 0 0 0 7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokume n 2 dokumen 2 dokum en 2 dokum en 100,0 0% 0 2 dokume n 33,33% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 1 7 0 1 2 0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 3 dokume n 1 dokumen 1 dokum en 1 dokum en 100,0 0% 1 dokumen 2 dokume n 66,67% Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 300% 100% 100% 100% 100,0 0% 100,00% 200% 66,67% 2 1 7 0 1 2 0 2 0 0 0 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 42 orang/b ulan 14 orang/bula n 14 orang/ bulan 14 orang/ bulan 100,0 0% 4 orang/bu lan 18 orang/b ulan 42,86% 2 1 7 0 1 2 0 2 0 0 0 7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 3 Laporan 1 laporan 1 lapora n 1 lapora n 100,0 0% 0 1 laporan 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 3 dokume n 1 dokumen 1 dokum en 1 dokum en 100,0 0% 0 1 dokume n 33,33% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 300% 100% 100% 100% 100,0 0% 0 100% 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 dokume n 1 dokumen 1 dokum en 1 dokum en 100,0 0% 0 1 dokume n 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 120 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100,0 0% 0 40 orang 33,33% Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 300% 100% 100% 100% 100,0 0% 0 100% 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 5 0 0 0 2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya 60 orang 40 orang - - - 0 0 00% 2 1 7 0 1 2 0 5 0 0 0 9 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120 orang 10 orang 40 orang 40 orang 100,0 0% 0 40 orang 100,00% 2 1 7 0 1 2 0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 100,0 0% 12 jenis 42 jenis 100,00% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100,0 0% 40,00% 140% 35,00% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 1 Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 paket 7 paket 7 paket 7 paket 100,0 0% 3 paket 10 paket 47,62% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 paket 16 paket 16 paket 16 paket 100,0 0% 10 paket 26 paket 54,17% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 60 paket 20 paket 20 paket 20 paket 100,0 0% 20 paket 40 paket 100,00% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 90 paket 30 paket 30 paket 30 paket 100,0 0% 10 paket 40 paket 44,44% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 30 paket 10 paket 10 paket 10 paket 100,0 0% 10 paket 20 paket 66,67% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15 dokume n 5 dokumen 5 dokum en 5 dokum en 100,0 0% 1 dokumen 6 dokume n 40,00% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 laporan 1 laporan 1 lapora n 1 lapora n 100,0 0% 0 1 laporan 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 6 0 0 0 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 laporan 2 laporan 2 lapora n 2 lapora n 100,0 0% 0 2 laporan 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 jenis 3 jenis 4 jenis 2 jenis 50,00 % 1 jenis 3 laporan 25% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 300% 78% 100% 50,00% 50,00 % 50,00% 100% 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 8 0 0 0 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 laporan 2 laporan 2 lapora n 2 lapora n 100,0 0% 1 laporan 3 laporan 50,00% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 1 7 0 1 2 0 8 0 0 0 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 laporan 1 laporan 2 lapora n - 0,00 % 0 0 00% 2 1 7 0 1 2 0 9 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87 jenis 29 jenis 29 jenis 29 jenis 100,0 0% 10 jenis 39 jenis 44,82% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 300% 100% 100% 100% 100,0 0% 25,64% 125,64% 41,88% 2 1 7 0 1 2 0 9 0 0 0 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21 unit 11 unit 11 unit 11 unit 100,0 0% 3 unit 14 unit 66,67% 2 1 7 0 1 2 0 9 0 0 0 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 17 unit 11 unit 11 unit 10 unit 90,91 % 1 unit 12 unit 70,59% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan 2 1 7 0 1 2 0 9 0 0 0 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21 unit 7 unit 7 unit 7 unit 100,0 0% 0 unit 7 unit 33,33% 2 1 7 0 1 2 0 9 0 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor 3 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,0 0% 1 unit 2 Unit 66,67% 2 1 7 0 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 64,29% 65,46% 21,43% 17,86% 83,33 % 7,5% 25,36% 39,44% 2 1 7 0 3 2 0 1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. 300 Koperasi 218 koperasi 100 Kopera si 100 Kopera si 100,0 0% 25 koperasi 125 Koperasi 41,67% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 300% 109% 100,00 % 100,00 % 100,0 0% 25,00% 125% 41,67% 2 1 7 0 3 2 0 1 0 0 0 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi - 116 koperasi - - - - - - 2 1 7 0 3 2 0 1 0 0 0 2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan - 102 koperasi - - - - - - 2 1 7 0 3 2 0 1 0 0 0 3 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 150 Unit Usaha - 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100,0 0% 25 Koperasi 75 Koperasi 50,00% 2 1 7 0 3 2 0 1 0 0 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Koperasi yang telah dilakukan 150 Unit Usaha - 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100,0 0% 25 Koperasi 75 Koperasi 50,00% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 0 4 yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan dan Pengawasan 2 1 7 0 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 81,09% 30,63 27,03% 7,14% 26,42 % 0 7,14% 23,31% 2 1 7 0 4 2 0 1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. 480 koperasi 102 40 kopera si 40 kopera si 100,0 0% 0 40 koperasi 8,33% Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 300% 102 100% 100,00 % 100,0 0% 0 100% 33,33% 2 1 7 0 4 2 0 1 0 0 0 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Panilaian KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan 150 Unit Usaha 60 koperasi 40 kopera si 40 kopera si 100,0 0% 0 40 koperasi 26,67% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerjanya dan Kesehatan KSP/USP. (Progul) 2 1 7 0 4 2 0 1 0 0 0 2 Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 42 koperasi - - - - - - 2 1 7 0 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas 53,58% - 17,86% 5,36% 30,01 % 0 5,36% 10,00% 2 1 7 0 5 2 0 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian 300 Koperasi - 130 Kopera si 130 Kopera si 100,0 0% 0 130 Kopersi 43,33% 2 1 7 0 5 2 0 1 0 0 0 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan 300 Unit Usaha - 130 Unit Usaha 130 Unit Usaha 100,0 0% 0 130 Kopersi 43,33% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Kompetensi SDM Koperasi Kompetensi SDM Koperasi 2 1 7 0 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 80,37% 15,02% 26,79% 35,18% 134,3 1% 5,36 40,45% 50,44% 2 1 7 0 6 2 0 1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 300 koperasi 50 Koperaasi 195 Kopera si 197 Kopera si 101,0 3% 37 87 koperasi 29,00% Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 100% 100% 100% 101% 101,0 3% 37 137% 45,67% 2 1 7 0 6 2 0 1 0 0 0 5 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki 300 koperasi 50 koperasi 250 Unit Usaha 252 Unit Usaha 100,8 0% 37 289 koperasi 96,33% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2 1 7 0 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan 9,4% 21,92% 2,8% 9,84% 351,4 3% 0,58% 3,389% 35,96% 2 1 7 0 7 2 0 1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan 3265 UM 625 UM 2.550 UM 2.550 UM 100,0 0% 512 UM 3062 UM 93,78% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 1 7 0 7 2 0 1 0 0 0 3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi PIRT, HALAL, HKI 1290 Unit Usaha 625 UM 1750 Unit Usaha 1750 Unit Usaha 100,0 0% 335 UM 2085 UM 161.63% 2 1 7 0 7 2 0 1 0 0 1 5 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 975 Orang 42 UM 225 Orang 800 Orang 800 Orang 178 UM 978 UM 100,3% 2 1 7 0 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 6,42 3 Koperasi 2,14% 1,43% 66,67 % 0,35% 1,78% 27,72% 57,87% 3610 UM 19,29% 27,55% 142,8 2% 0,44% 27,44 27,56% Jumlah Usaha Mikro yang menjalin kemitraan dan pemasaran 600 UM - - - - - - Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan 4,80% - 1,40% 2,80% 200,0 0% 0,44% 3,24% 67,08% 2 1 7 0 8 2 0 1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 36 Koperasi 3 Koperasi 12 8 66,67 % 2 Koperasi 10 Koperasi 27,780% 15000 UM 3610 UM 5000 7141 142,8 2% 584 UM 7725 UM 51,5% Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah)T ahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaT ahun 2024 Realisa si RenjaT ahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi 300% - 100% 100% 100,0 0% 31,42% 131,42% 43,80% 2 1 7 0 8 2 0 1 0 0 0 1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah Melalui UPDB - 3 Koperasi - - - - - - - 3610 UM - - - - - - 2 1 7 0 8 2 0 1 0 0 0 2 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 36 Koperasi - 12 Kopera si 8 Kopera s 66,67 % 2 Koperasi 10 Koperasi 27,780% 15000 UM - 5000 UM 7141 UM 142,8 2% 584 UM 7725 UM 51,5% 2 1 7 0 8 2 0 1 0 0 0 6 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1200 UM - 700 UM 700 UM 100,0 0% 110 UM 810 UM 67,5% Dari Data sebagaimana tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja mengacu pada target indikator Kinerja pada Renstra 2019-2023, penyajian data pada table 2.2 yaitu tahun 2021-2023 dikarena tahun 2019-2020 perogram, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja berbeda dengan tahun 2021-2023 dan sudah tidak selaras dengan tahun 2026. Adapun Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2023 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten tangerang adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan UMKM memiliki 3 target Indikator kinerja, dengan uraian sebagai berikut:
9. a.Indikator Persentase Usaha Mikro yang Dipromosikan memiliki realisasi 2,80% dengan target 1,4% sehingga capaian kinerja mencapai 200%. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 350 Usaha Mikro menjadi 700 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024.
10. b.Indikator Persentase Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 1,42%atau 8 koperasi dengan target 2,14% atau 12 koperasi sehingga capaian kinerja adalah 66,36%. Capaian yang kurang dari target yang diperjanjikan disebabkan Masih banyaknya Koperasi yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP) sehingga pengajuan pembiayaan koperasi belum dapat direalisasikan. Oleh karena itu, sebagai solusi maka akan dilakukan Koordinasi dengan Bidang Koperasi untuk melakukan Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK-ETAP.
11. c.Indikator Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 28,34% atau 7141 Usaha Mikro dengan target 5,95% atau 1500 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 476,30%. Capaian yang melebihi target disebabkan banyaknya pengajuan proposal melalui koperasi serta masih tersedianya dana pokok sehingga tetap dilakukan penyaluran dana permodalan untuk Usaha Mikro. 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dengan Indikator Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan memiliki realisasi 9,84% atau 2550 Usaha Mikro dengan target 2,8% atau 725 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 351,41%. Capaian yang lebih tinggi dari target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 725 Usaha Mikro menjadi 2550 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024. 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan memiliki realisasi 17,86% atau 100 Koperasi dengan target 21,43% atau 137 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 83,33%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 137 koperasi turun di renja menjadi 100 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064. 4) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan memiliki realisasi 7,14% atau 40 Koperasi dengan target 27,03% atau 151 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 26,42%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 151 koperasi turun di renja menjadi 40 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064. 5) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan Indikator Persentase Jumlah Koperasi berkualitas memiliki realisasi 5,36% atau 35 Koperasi dengan target 17,86% atau 100 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 30,01%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 100 koperasi turun di renja menjadi 35 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064 6) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi memiliki realisasi 35,18% atau 197 Koperasi dengan target 26,79% atau 150 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 131,31%. %. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya peningkatan realisasi klinik Koperasi yang awalnya 50 koperasi tetapi yang mendapat layanan klinik koperasi sejumlah 84 koperasi. 2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Bupati Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kabupaaten Tangerang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 masih mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan tahun 2024 mengacu pada renstra tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut. Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 No Indikator IKK Target renstra perangkat daerah Realisasi Capaian Proye ksi Catatan analisa 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Prosentase Usaha Mikro yang mengalami - 10% 10,50 % - - 10,48 % 12,36 % - - No Indikator IKK Target renstra perangkat daerah Realisasi Capaian Proye ksi Catatan analisa 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan omset dan aset 2 Prosentase Koperasi yang mengalami Peningkatan omset dan aset - 50% 55% - - 31,21 % 61,06 % - - 3 Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya - - - 10,0 % 10,5% - - 11,30 % 10,5% 4 Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya - - - 56,79 % 65,71 % - - 56,79 % 65,71 % 5 Nilai AKIP - 71,9 72,41 76,41 76,91 81,5 77,2 64,65 76,91 6 - Menin gkatn ya Koper asi yang berku alitas - - 56,96 % 71,25 % 28,40 % 42,67 % 52,32 71,25 % Adapun Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut :
12. a.Indikator “Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya” pada tahun 2024 dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 10,50% dapat terealisasi sebesar 11,30% (capaian sebesar 107,62%);
13. b.Indikator “Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya” sesuai target, dimana dari target sebesar 56,79% teralisasi sebesar 56,79%% (capaian sebesar 100%).Indikator “Nilai AKIP” tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 76,41% teralisasi sebesar 64,65% (capaian sebesar 84,59%). Adapun penyebabnya yaitu : 1) Kualitas Perencanaan Kinerja yang Belum Optimal, Masih ditemukan ketidaktepatan antara indikator kinerja, sasaran strategis, dan program kegiatan serta Indikator belum seluruhnya mencerminkan outcome (hasil), masih banyak yang berfokus pada output. 2) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kurang Akurat, yaitu Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (result-oriented) serta Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat analisis capaian dan evaluasi penyebab ketidaktercapaian indikator secara mendalam. 3) Manajemen Kinerja Belum Terintegrasi, yaitu Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja (belum fully integrated performance management) serta SKP pegawai belum terintegrasi secara menyeluruh dengan indikator kinerja dinas. 4) Kapasitas SDM dalam Pengelolaan AKIP Terbatas, yaitu Masih terdapat kekurangan pemahaman teknis dalam menyusun dokumen SAKIP, seperti Renstra, Renja, LKjIP, dan IKU.
14. c.Indikator kinerja kunci (IKK) yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 56,96% teralisasi sebesar 52,32% (capaian sebesar 91,85%). Meskipun capaian indikator mendekati target (91,85%), realisasi tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain: 1) Kapasitas Manajerial dan Tata Kelola Koperasi Masih Lemah, yaitu Banyak koperasi yang belum memenuhi kriteria koperasi berkualitas, seperti memiliki RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu, laporan keuangan yang akuntabel, dan legalitas lengkap. Selainitu juga rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi modern dan praktik bisnis yang sehat. 2) Terbatasnya Akses dan Jangkauan Pembinaan, sehingga Kegiatan pendampingan koperasi belum merata ke seluruh wilayah kecamatan, terutama di wilayah pelosok atau desa. Serta rasio jumlah koperasi dengan tenaga penyuluh/pembina belum sebanding, sehingga tidak semua koperasi mendapat intervensi pembinaan secara berkala. 3) Rendahnya Partisipasi Anggota dan Kinerja Usaha Koperasi, yaitu Banyak koperasi pasif atau kurang aktif menjalankan usaha secara produktif. Serta kurangnya inovasi usaha dan adaptasi teknologi menyebabkan koperasi sulit berkembang menjadi entitas usaha yang sehat. 4) Terbatasnya kegiatan penguatan kelembagaan koperasi akibat keterbatasan pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan pencapaian indikator di periode berikutnya, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
  1. 1.Perbaikan Perencanaan Kinerja dengan menyusun ulang indikator kinerja agar lebih relevan dan mengarah pada capaian outcome (hasil nyata) serta melakukan review Renstra dan Renja agar selaras dengan indikator prioritas nasional dan RPJMD/RPD.
  2. 2.Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dengan elakukan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja (LKjIP) yang berbasis hasil dan analitis dan juga mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan real-time menggunakan aplikasi kinerja atau dashboard sederhana.
  3. 3.Integrasi Manajemen Kinerja, yaitu mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran melalui SIPD dan e-SAKIP. Serta menyesuaikan indikator SKP pegawai dengan indikator kinerja unit kerja secara konsisten.
  4. 4.Peningkatan Kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP.
  5. 5.Koordinasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal dengan memperkuat peran pengendalian internal (APIP) dalam mereview dokumen kinerja serta melakukan evaluasi triwulan terhadap kemajuan pencapaian indikator AKIP dan tindak lanjutnya.
  6. 6.Peningkatan Kapasitas Koperasi dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi, penyusunan laporan keuangan, RAT, dan literasi hukum bagi pengurus koperasi. Serta mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi sistem keuangan dan transparansi laporan kinerja usaha.
  7. 7.Optimalisasi Pembinaan dan Pendampingan dengan Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi koperasi secara berkala melalui penempatan tenaga pendamping koperasi wilayah dan menyusun mekanisme klasifikasi koperasi berdasarkan kinerja (sehat, cukup sehat, tidak sehat) sebagai dasar pembinaan yang lebih terarah.
  8. 8.Meningkatkan Kolaborasi dengan Stakeholder, yaitu Bekerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN, BUMDes, dan swasta untuk program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi serta menjalin kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan untuk mendukung akses permodalan.
  9. 9.Penguatan Sistem Penilaian Koperasi Berkualitas dengan menyempurnakan indikator penilaian koperasi berkualitas agar lebih objektif dan mudah diukur (misalnya berbasis RAT, Sisa Hasil Usaha, rasio pertumbuhan aset). Selain itu perlu mengembangkan sistem pelaporan mandiri berbasis aplikasi yang memudahkan koperasi melaporkan kinerja secara berkala. 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dinas menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Isu-isu ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. Berikut adalah isu-isu yang dihadapi, dampak serta Langkah- langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2026:
  10. 1.Rendahnya Literasi Usaha dan Digitalisasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Mayoritas belum memahami pemasaran online, pembukuan sederhana, atau aplikasi digital seperti e-commerce dan e- payment. Sehingga isu-isu yang terjadi di kalangan pengusaha mikro akan memberikan dampak antara lain:
  11. 1.Pelaku usaha sulit berkembang dan tidak mampu bersaing.
  12. 2.Tidak memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan formal.
  13. 3.Terbatasnya jangkauan pasar dan stagnasi pendapatan. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  14. 1.Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan keuangan secara masif dan berkelanjutan.
  15. 2.Menyediakan klinik usaha mikro di kecamatan.
  16. 3.Mengembangkan modul pelatihan praktis berbasis sektor usaha.
  17. 2.Tingginya Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Lemahnya Tata Kelola Masih banyak koperasi yang tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tidak menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (transparan, partisipatif, akuntabel). Hal tersebut memberikan dampak antara lain:
  18. 1.Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
  19. 2.Pemborosan anggaran pada koperasi yang tidak produktif.
  20. 3.Tidak tercapainya target rasio koperasi sehat. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  21. 1.Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data koperasi aktif/nonaktif secara berkala.
  22. 2.Menghapus koperasi tidak aktif sesuai ketentuan.
  23. 3.Meningkatkan pelatihan pengurus koperasi tentang tata kelola yang baik (Good Cooperative Governance).
  24. 3.Belum Optimalnya Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Meskipun dana bergulir telah disalurkan, realisasi pengembalian belum optimal. Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan mengembalikan dana karena lemahnya pendampingan usaha atau kegagalan usaha. Sehingga meiliki dampak antara lain:
  25. 1.Menurunnya daya dukung dana bergulir untuk siklus pembiayaan berikutnya.
  26. 2.Meningkatnya rasio non-performing loan (NPL).
  27. 3.Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  28. 1.Menerapkan asesmen kelayakan usaha secara ketat sebelum pencairan dana.
  29. 2.Melibatkan pendamping usaha untuk monitoring pasca pencairan.
  30. 3.Menyediakan sistem pelaporan pemanfaatan dana secara transparan.
  31. 4.Terbatasnya Akses Pasar dan Promosi Produk UMKM Pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang masih kesulitan memasarkan produknya secara luas, baik secara offline maupun online, karena minimnya informasi, promosi, dan jejaring distribusi serta masih banyaknya pelaku Usaha mikro yang berpendidikan rendah serta ketidak mampuan dalam menafaatkan teknologi. Sehingga hal tersebut memberikan dampak antara lain:
  32. 1.Produk lokal sulit dikenal masyarakat luas.
  33. 2.Potensi peningkatan pendapatan pelaku usaha tidak maksimal.
  34. 3.Terbatasnya skala usaha yang dapat naik kelas. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  35. 1.Menyelenggarakan event promosi secara rutin (expo, bazar, e-katalog lokal).
  36. 2.Membina UMKM agar siap masuk ke marketplace dan e- commerce.
  37. 3.Menjalin kemitraan promosi produk dengan hotel, pusat oleh-oleh, dan retail modern.
  38. 5.Layanan Publik Belum Sepenuhnya Terintegrasi Secara Digital Beberapa layanan seperti pendaftaran koperasi, izin usaha mikro, permohonan pelatihan, dan pengajuan bantuan masih dilakukan secara manual atau setengah digital, dengan proses yang belum efisien. Digitalisasi layanan perlu dioptimalkan guna mempercepat pelayan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien. Adapun dampak dari layanan public yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital antara lain:
  39. 1.Pelayanan lambat dan kurang responsif.
  40. 2.Sulitnya melakukan pelacakan data dan evaluasi program.
  41. 3.Rendahnya indeks kepuasan masyarakat (IKM). Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  42. 1.Membangun sistem layanan digital terpadu (e-UMKM & Koperasi).
  43. 2.Melakukan pelatihan internal bagi petugas dalam penggunaan aplikasi.
  44. 3.Integrasi sistem data dengan OPD terkait (Disdukcapil, DPMPTSP, Bapenda).
  45. 6.Terbatasnya SDM Pendamping dan Fasilitator Lapangan Jumlah tenaga pendamping UM dan pengawas koperasi masih belum mencukupi, sementara cakupan wilayah dan jumlah pelaku usaha yang harus didampingi sangat luas yaitu 61011 Usaha mikro dan 1887 Koperasi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendamping UM yang berjumlah 19 orang dan penyuluh koperasi yang berjumlah 7 orang. Rendahnya SDM pendamping dan penyuluh memberikan dampak antara lain:
  46. 1.Tidak meratanya pembinaan dan pengawasan.
  47. 2.Banyak UMKM dan koperasi tidak terpantau kinerjanya.
  48. 3.Lemahnya kualitas intervensi program. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  49. 1.Merekrut relawan pendamping atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
  50. 2.Meningkatkan kompetensi pendamping dengan pelatihan teknis dan sertifikasi.
  51. 3.Memberdayakan perangkat desa dan kecamatan sebagai mitra pembinaan.
  52. 7.Kurangnya Sinergi Program Lintas Sektor Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan koperasi masih terfragmentasi antara OPD, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Belum ada sinergi sistematis dalam hal pendampingan, pembiayaan, dan promosi. Sinergi lintas OPD, stake holder terkait perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro serta Koperasi. Adapun dampak yang ditimbulakan antara lain:
  53. 1.Tumpang tindih program.
  54. 2.Duplikasi penerima manfaat.
  55. 3.Efektivitas anggaran rendah. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  56. 1.Membentuk forum koordinasi UMKM lintas OPD dan stakeholder.
  57. 2.Menyusun roadmap UMKM terpadu berbasis wilayah dan klaster.
  58. 3.Meningkatkan integrasi antara program pembinaan, pelatihan, dan pembiayaan. Isu-isu di atas menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kegagalan mengatasi isu-isu tersebut akan berdampak pada rendahnya kinerja, turunnya kepuasan masyarakat, dan melemahnya daya saing pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada:
  59. 1.Penguatan sistem dan kelembagaan,
  60. 2.Peningkatan kapasitas sumber daya, serta
  61. 3.Kolaborasi aktif lintas sektor. 2.5 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5.1 berikut ini: Tabel 2.5.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang N O RENCANA AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATA TATN PENTI NG URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATI F (Rp) LOKA SI URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATI F (Rp) LOKA SI 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 18.152.8 32.103 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 21.394.1 30.457 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokume n 540.321. 374 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokume n 412.972. 000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokume n 278.353. 719 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokume n 193.944. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 235.561. 605 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 192.996. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 26.406.0 50 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 26.032.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kel/D esa Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 1 Dokume n 10.137.5 14.453 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 1 Dokume n 9.131.03 4.825 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 10.110.6 83.705 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 9.123.30 6.825 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 26.830.7 49 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.728.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Administrasi Barang Milik Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 1 Dokume n 10.475.5 00 Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 1 Dokume n 2.220.00 0 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.475.5 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.220.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah pegawai yang difasilitas 42 Orang 193.156. 330 Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah pegawai yang difasilitas 42 Orang 339.811. 200 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 40.573.1 90 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 180.949. 200 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 42 Orang 152.583. 140 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 42 Orang 158.862. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Jenis 2.475.62 8.688 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Jenis 2.881.69 2.200 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 92.233.0 88 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 133.730. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 990.970. 410 Kab. Tanger ang, Semua Kecam Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 964.758. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 15.778.8 50 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 23.790.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 111.476. 540 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 145.919. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 14.534.5 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.393.20 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokume n 123.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokume n 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 104.345. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 109.573. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 1.023.29 0.300 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 1.419.52 9.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 707.678. 200 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 3.655.28 2.700 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 16.678.2 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 17.108.7 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.074.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 666.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 3.632.10 0.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Jenis 845.657. 747 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Jenis 689.792. 884 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 186.654. 513 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 120.266. 900 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 3 Unit 83.004.4 84 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 3 Unit 83.375.9 84 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa dibayarkan Pajak dan Perizinannya dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 50.122.5 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 93.150.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 525.876. 250 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 393.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Meningkatnya Jumlah Pengembalian Dana 9,50% 4.281.32 4.648 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Meningkatnya Jumlah Pengembalian Dana 9,50% 4.281.32 4.648 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan 1 Unit BLD 4.281.32 4.648 Kab. Tanger ang, Semua Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan 1 Unit BLD 4.281.32 4.648 Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecam atan, Semua Kel/D esa Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM [ Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam ] Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam 12,82% 250.000. 000 - [ Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam ] Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam 12,82% 250.000. 000 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang terfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang terfasilitasi pemenuhan usaha simpan pinjam 8,55% 150.000. 000 Persentase Koperasi yang terfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang terfasilitasi pemenuhan usaha simpan pinjam 8,55% 150.000. 000 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota 50 Unit Usaha 78.541.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota 50 Unit Usaha 150.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota (Dengan Satuan:Unit Usaha) 4,27% 100.000. 000 Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota (Dengan Satuan:Unit Usaha) 4,27% 100.000. 000 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 25 Unit Usaha 100.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 25 Unit Usaha 100.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Persentase Koperasi Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus (Dengan satuan : persen) 32,48% 2.000.00 0.000 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Persentase Koperasi Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus (Dengan satuan : persen) 32,48% 2.000.00 0.000 Kegatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Kegatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 32,48% 2.000.00 0.000 Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 32,48% 2.000.00 0.000 Koperasi (Dengan Satuan:persen ) Koperasi (Dengan Satuan:persen ) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 40 Unit Usaha 1.000.00 0.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 40 Unit Usaha 1.000.00 0.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 150 Unit Usaha 1.000.00 0.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 150 Unit Usaha 1.000.00 0.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI [ Meningkatnya kinerja pengelolaan kooperasi ] Persentase Koperasi predikat Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup 16,92% 300.000. 000 - [ Meningkatnya kinerja pengelolaan kooperasi ] Persentase Koperasi predikat Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup 16,92% 300.000. 000 - - Berkualitas, Tidak Berkualitas Berkualitas, Tidak Berkualitas Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. Persentase koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan (dengan satuan:persen ) 16,92% 300.000. 000 Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. Persentase koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan (dengan satuan:persen ) 16,92% 300.000. 000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 99 Unit Usaha 300.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 99 Unit Usaha 300.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN [ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ] Persentase SDM koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6,85 450.000. 000 - [ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ] Persentase SDM koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6,85 500.000. 000 - - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian Persentase SDM koperasi yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:persen ) 3,82% 450.000. 000 Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian Persentase SDM koperasi yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:persen ) 3,82% 500.000. 000 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 598 Orang 450.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 598 Orang 500.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 38,77 1.275.00 0.000 - [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 38,77 1.498.08 0.000 - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaa n dan perlindungan koperasi. 335 Koperasi 1.275.00 0.000 Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaa n dan perlindungan koperasi. 335 Koperasi 1.498.08 0.000 Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 210 Keluarga 325.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 210 Keluarga 325.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Mas araf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampinga n yang dilaksanakan 5 Kelompo k Masyara kat 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Mas araf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampinga n yang dilaksanakan 5 Kelompo k Masyara kat 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 5 Unit Usaha 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 5 Unit Usaha 74.576.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha 100 Unit Usaha 200.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha 100 Unit Usaha 425.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 5 Unit Usaha 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 5 Unit Usaha 74.576.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Jumlah Koperasi yang Difasilitasi 5 Unit Usaha 75.000.0 00 Kab. Tanger ang, Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Jumlah Koperasi yang Difasilitasi 5 Unit Usaha 74.576.0 00 Kab. Tanger ang, Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Permodalanny a Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Permodalanny a Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 100 Unit Usaha 150.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 100 Unit Usaha 149.784. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/K ota 120 Unit Usaha 300.000. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/K ota 120 Unit Usaha 299.568. 000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DAN USAHA MIKRO (UMKM) [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Persentase Usaha Mikro yang Bertrasnform asi dari Informal ke Formal 3,61 6.907.62 6.374 - [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Persentase Usaha Mikro yang Bertrasnform asi dari Informal ke Formal 3,61 5.883.73 8.600 - - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaa n 3652 Usaha Mikro 6.907.62 6.374 Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaa n 3652 Usaha Mikro 5.883.73 8.600 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 2060 Unit Usaha 3.474.53 1.368 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 2060 Unit Usaha 2.148.72 4.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Semua Kel/D esa Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausaha an 1592 Orang 3.433.09 5.007 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausaha an 1592 Orang 3.735.01 4.600 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM [ Meningkatnya daya saing UMKM ] Nilai Penyaluran Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Rp. 35.000.0 00.000 3.100.00 0.000 [ Meningkatnya daya saing UMKM ] Nilai Penyaluran Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Rp. 35.000.0 00.000 1.000.00 0.000 Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan dan promosi 2,76% 2.696.54 4.757 Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan dan promosi 2,76% 7.539.73 8.300 - Pertumbuhan Wirausaha 2,99% Pertumbuhan Wirausaha 2,99% Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah penerima dana bergulir Pesentase jumlah penerima dana bergulir 5% 3.100.00 0.000 Jumlah penerima dana bergulir Pesentase jumlah penerima dana bergulir 5% 1.000.00 0.000 Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi Jumlah produk Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran, Kemitraan dan Promosi 700 Usaha Mikro 2.696.54 4.757 Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi Jumlah produk Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran, Kemitraan dan Promosi 700 Usaha Mikro 7.539.73 8.300 Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 12 Unit Usaha (Koperasi ) 5000 Unit Usaha (Usaha Mikro) 3.100.00 0.000 Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 12 Unit Usaha (Koperasi ) 5000 Unit Usaha (Usaha Mikro) 1.000.00 0.000 Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, 700 Unit Usaha 2.696.54 4.757 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, 700 Unit Usaha 7.539.73 8.300 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa Serta Desain dan Teknologi Serta Desain dan Teknologi Total 35.132.0 03.234 Total 40.365.6 87.357 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses pengusulan kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dala rangka pembangunan Koperasi dan UM sehingga ada kesesuaian antara materi proses usulan dan proses dalam pembahasan perencanaan di tingkat Kabupaten melalui Forum SKPD dan Murenbang Kabupaten. Adapun usulan ditahun 2026 yang terangkum dalam Rancangan Awal Renja 2026 adalah sbb : Tabel 2.6.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Tangerang No. Program Lokasi Usulan Permasala han Catatan 1. PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI Kecamata n Kelapa Dua Fasilitasi Pembinaan Pengembang an Koperasi Rendahnya Tata Kelola Koperasi Se-Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan,Bencon gan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 2. PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kecamata n Tigaraksa Peningkatan dan Keterampilan Pelaku UMKM Kue Semprong Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Cisereh Kecamata n Tigaraksa Pelatihan dan Keterampilan UMKM Rumah Sambal dan Ikan Asin Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Jl. Apel 2 No.17 Rt.004/002 Perum PWS Desa Margasari Kecamata n Tigaraksa Pelatihan dan Keterampilan UMKM Pengrajin Tape Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Tegalsari Kecamata n Tigaraksa Pelatihan dan Keterampilan UMKM pembuatan telor Asin Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Pasirnangka Kecamata n Balaraja Pelatihan UMKM pembuatan fried chiken beserta perlengkapan usaha Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Gembong Kecamata n Balaraja Pelatihan UMKM pembuatan kue beserta perlengkapan usaha Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kampung Kosambi RT.001 RW.003 Optimalisasi UKM Kripik Kedebong pisang dan pisang Rendahnya kualitas produk Usaha Mikro Kecamata n Rajeg Pelatihan untuk pengrajin kayu Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Rancabango Kecamata n Sepatan Pelatihan Kemasan UMKM Rendahnya Kualitas kemasan produk Usaha Mikro Desa Pondok Jaya Kecamata n Kosambi Pelatihan usaha mikro kembang ros dan rengginang Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa belimbing Kecamata n Kosambi Pelatihan keterampilan kewirausaha an bagi pemuda Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kelurahan salembaran jaya Kecamata n jambe Pembinaan dan Fasilitasi Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Produk Usaha Mikro belum terfasilitasi Legalitas Desa Tipar Raya Kecamata n jambe Pembanguna n Kawasan ekonomi Kreatif, Pemberdayaa n UMKM Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Kp. Jantungeun RT 001/001 Ds. Mekarsari Usaha Mikro Kecamata n Jayanti Fasilitasi Legalisasi Produk UMKM Produk Usaha Mikro belum terfasilitasi Legalitas Desa Cikande Kecamata n Jayanti Fasilitasi Ekonomi Kreatif Batik Khas Jayanti (Pelatihan pembuatan Batik Khas Jayanti) Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Cikande Kecamata n Jayanti Fasilitasi Legalitas Produk UMKM dan Pelatihan Pengembang an Home Industri Sepatu Produk Usaha Mikro belum terfasilitasi Legalitas Kp. Jayanti RT. 002/001 Desa Pasir Muncang, Kec. Jayanti Kecamata n Jayanti Pelatihan Usaha Mikro (PENGRAJIN TAS) Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Dangdeur Kecamata n Jayanti Pelatihan Usaha Mikro (PENGRAJIN LAP MAJUN) Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Dangdeur dan Desa Pabuaran Kecamata n Kelapa Dua Fasilitasi Legalisasi Produk Produk UMKM Produk Usaha Mikro belum terfasilitasi Legalitas Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan,Bencon gan Indah Dan Desa Curug Sangereng) Kecamata n Sukamuly a Pelatihan Peningkatan UMKM Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Kaliasin Kecamata n Sukamuly a Pembinaan Usaha Cetering Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kp. Kopo Kepuh RT/RW 010/001 Desa Bunar Kecamata n Panongan Pelatihan Kewirausaha an (kerajinan tangan hantaran pernikahan) dan alat Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kelurahan Mekarbakti Kecamata n Legok Pelatihan Membatik 30 Orang x 4 Hari x 4 Kali Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kampung Budaya Desa Kemuning Kecamat an Sukadiri Kelompok Usaha Rumahan (Produk Kandek Dan The Jelly Tarik) Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kp Ganepo Rt 003/002 Desa Pekayon Kecamat an Sepatan Abon Jengkol Rendahnya kualitas produk Usaha Mikro Desa Kayu Bongkok Kecamata n Sukadiri Pelatihanusa ha Keripik Baby Crab Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Buaran Jati Kecamata n Mekar Baru Pemberian Bantuan Modal UMKM (AA SNACK) Rendahnya permodala n Usaha Mikro Kp. Kosambi Dalam Rt/ Rw. 007/001 Desa Kosambi Dalam Desa Kosambi Dalam Kecamata n Mekar Baru Bantuan Bibit Ikan Lele Rendahnya permodala n Usaha Mikro Kp. Sura Rt/ Rw. 002/001 Desa Mekar Baru Kecamata n Mekar Baru Pemberdayaa n Budidaya Lele Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Kelompok Umah Lele Terpadu (ULET) Desa Gandaria Desa Jenggot Kecamat an Cisauk Pelatihan Pembuatan Produk Abon Lele Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Dangdang Kecamata n Mauk Pelatihan Ketrampilan UMKM Pengolahan Sate Banden Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Mauk Barat Kecamata n Sukadiri Pelatihan Pengembang an dan Pelatihan UMKM Rendahnya Keterampil lan SDM Usaha Mikro Desa Gintung 3. PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM Kecamata n Tigaraksa Pengembang an Ekonomi Kreatif di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Tigaraksa Rendahnya Skala Usaha Mikro Kelurahan Tigaraksa Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Kutabaru Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Kutajaya Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Kutabumi Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Kutabaru Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Sindangsari Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif rendahnya Produktifit as Usaha mikro Kutabumi berbasis UMKM Kecamata n Pasar Kemis Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM rendahnya Produktifit as Usaha mikro Suka asih Kecamata n Mauk Pengembang an e-comerce Produk UMKM Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Kp. Tegal Jawa Rt. 001/002 Desa Tegal Kunir Lor Kecamata n Rajeg Pemasaran Produk UMKM melalui Digitalisasi (E- Commercу) Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kecamata n Rajeg Fasilitas Penguatan Promosi Pemasaran Peci Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Daon Kecamata n Rajeg Pengembang an Usaha Kripik Singkong Gurilam Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Karet Kecamata n Cisoka Pemasaran Produk UMKM melalui Digitalisasi (E-Comerce) Produksi Sepatu Lokal Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Kp.Situgabug Rt.03/02 Desa Sukatani Kec.Cisoka Kecamata n Cisoka Pengembang an Produk Kerajinan Tangan Bambu Inovasi Anyaman Topi Bambu. Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Bojongloa Kec.Cisoka Kecamata n Kosambi Sarana dan prasarana pembuatan kue tradisional Kurangnya sarana dan Prasarana Usaha Mikro kel. Kosambi barat Kecamata n Kosambi Sarana dan prasarana umkm pengolahan kerang hijau kel. Dadap Kurangnya sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kec. Kosambi Kecamata n jambe Pengembang an Produk UMKM Topi Bambu Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Ancol Pasir Kecamata n jambe Pengambang an Produk UMKM Topi/Peci Bambu Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Tipar Raya Kecamata n jambe Pelatihan dan Bantuan Perangkat Keras untuk Pemasaran Produk UMKM (E- Comerce) Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro RT 008/003 Desa Mekarsari Kecamata n jambe Pengambang an Produk UMKM Kopiah Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Desa Taban Kecamata n Sukadiri Pengembang an Usaha Kacang Kulit Sangrai Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Desa Kosambi Kecamata n Sukadiri Pengembang an Usaha Telur Asin Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Desa Mekar Kondang Kecamata n Cisauk Peningkatan Sarana / Prasarana Kios UMKM Kurangnya sarana dan Prasarana Usaha Mikro Desa Kp. Sampora RT. 005/002 Kecamata n Mekar Baru Bantuan Alat-Alat Konveksi (DIZA store) Kurangnya sarana dan Prasarana Kp. Kosambi Dalam Rt/ Rw. 007/001 Desa Kosambi Dalam Usaha Mikro Desa Kosambi Dalam Kecamata n Kelapa Dua Pengembang an Produk dan Pembinaan bagi Pelaku UMKM Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan,Bencon gan Indah Dan Desa Curug Sangereng) Kecamata n Tigaraksa Penyediaan Gerobak Pelaku UMKM Kurangnya sarana dan Prasarana Usaha Mikro Desa Tapos Kecamata n Cisoka Pengadaan Gerobak UMKM Kurangnya sarana dan Prasarana Usaha Mikro Desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kecamata n Sukadiri Pengembang an Usasha Mpeк-Мрек Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Desa Rawakidang Kecamata n Sukadiri Pengembang an Usaha Pengolahan Ikan Asin Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Desa Karang Serang Kecamata n Sukadiri Pengembang an Usaha Sate Bandeng Rendahnya Keterampil lan SDM dan Kualitas produk Usaha Mikro Desa Buaran Jati 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
  62. 1.Tantangan Tantangan merupakan kondisi external yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pengelolaan Perkoperasian dan Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi dan prinsip-prinsip Koperasi dan Usaha Mikro yang akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kelengkapan organisasi pemerintah dan masyarakat serta koperasi harus menjadi sosok bidang usaha yang mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang maksimal dalam mensejahterakan anggota. Pola kegiatan penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa faktor penyebab penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro tidak berjalan sesuai dengan harapan dan ini merupakan tantangan terhadap keberhasilan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang antara lain : Masyarakat / Pejabat / Pegawai / Pimpinan Organisasi masih memiliki pemahaman dan kesadaran yang beragam tentang arti pentingnya Koperasi dan Usaha Mikro
15. a.Belum termanfaatkannya Teknologi Informasi secara maksimal sehingga informasi keberhasilan secara maksimal sehingga Informasi keberhasilan Koperasi tidak banyak diketahui.
16. b.Rendahnya Kapasitas / Kapabilitas SDM Koperasi dalam mengakses Teknologi Informasi, Jaringan produksi dan pemasaran
17. c.Belum tersedianya data yang lengkap dan Valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan anggota
18. d.Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi
19. e.Koperasi belum memenuhi visi untuk menjadi modern (SDM / Organisasi / Usaha dan Inovasi )
20. f.Pembentukan Koperasi hanya untuk memperoleh bantuan semata / bergantung pada bantuan Pemerintah Semua ini terjadi karena pembinaan / pelatihan / pendampingan / penyuluhan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro belum berjalan secara effektif sehingga perlu diciptakan mekanisme pembinaan dalam satu pola Pembinaan penyelenggaraan Perkoperasian dan Usaha Mikro yang ditetapkan secara effektif dan effisien serta memberikan hasil nyata dan bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Instansi Pemerintah, Swasta terhadap Koperasi dan Usaha Mikro mengembangkan usaha pelayanan kepada Koperasi dan Usaha Mikro secara cepat, akuntabel dan kepastian hukum
  1. 2.Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Urusan Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan sebagai urusan wajib bagi Daerah, status wajib terhadap urusan Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan karena fungsi Koperasi dan Usaha Mikro termasuk urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang otonom, penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dan meningkatkan kualitas usaha mikro, masyarakat, mensejahterakan anggota koperasi, mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran. Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah :
21. a.Adanya komitmen antara Pimpinan dan Staff dalam pengembangan Informasi tentang permodalan, pemasaran, pelatihan – pelatihan pengembangan usaha bagi para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi.
22. b.Sumber daya manusia aparatur, pengelola dan pengurus koperasi
23. c.Adanya sarana dan prasarana penunjang sistem manajemen Perkoperasian dan bantuan sarana (alat usaha) bagi para pelaku usaha, fasilitasi pelatihan- pelatihan
24. d.Tersedianya anggaran dalam pelaksaan program dan kegiatan Guna menjamin kualitas pelayanan Perkoperasian dan Usaha Mikro bagi Daerah setiap Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan pelaksanaan Perkoperasian dan Usaha Mikro
  1. 1.Penyediaan instrument pelayanan Bidang Koperasi, Promosi/ Kemitraan, Usaha Mikro dan UPT UPDB berupa format- format pelayanan
  2. 2.Pengembangan sistem manajemen Perkoperasian dan Sistem Pemasaran lewat online.
  3. 3.Pengembangan pengelola/pengurus Koperasi dan Pengembangan Pengelolaan Usaha Mikro.
  4. 4.Pelatihan – Pelatihan bagi para pelaku usaha dan bimbingan teknis untuk pengelola / pengurus Koperasi. 5. 2.8 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Kinerja pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kemitraan / Promosi dan Unit Pelayanan Teknis UPDB merupakan keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan pelayanan perkoperasian, usaha mikro dan pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan usaha mikro. Pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro telah membawa perubahan positif, namun pembangunan /pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakan wujud dan perannya sebagaimana yang dimaksud UUD 1945 pasal 33 bahwa “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi” penjelasan pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri : demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan. Pembangunan koperasi bila ditinjau dari segi kuantitas hasil pembangunan tersebut sangat membanggakan ditandai dengan jumlah koperasi yang meningkat pesat namun ditinjau dari segi kualitas masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan, sebagian koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian rakyat hal ini dikarenakan koperasi belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan banyak terdapat Lembaga Keuangan Non Bank yang mengatasnamakan koperasi atau sejenis nya akan tetapi dalam operasionalnya lebih condong kearah rentenir. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain :
  5. 1.Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui:
25. a.Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
26. b.Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
  1. 2.Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
27. a.Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2026 Kabupaten Tangerang
28. b.Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UM berdasarkan hasil kajian.
29. c.Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UM.
  1. 3.Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
  2. 4.Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UM.
  3. 5.Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UM.
  4. 6.Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UM baru melalui
30. a.Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
31. b.Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
  1. 7.Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UM melalui:
32. a.Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
33. b.Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UM. 3.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan harapan dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun, penetapan tujuan yang mengacu kedalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pembangunan / pengembangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 pada misi tingkat Daerah Kabupaten Tangerang diarahkan memangku Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing”. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut “Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro- kecil, menengah, koperasi dan BUMD”. Sasaran adalah penjabaran tujuan yang dapat terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam 5 (Lima) tahun. Sesuai dengan rumusan tujuan yang telah diuraikan diatas sasaran yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Tahun 2025-2029, maka sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut : • Sasaran
  1. 1.Meningkatnya volume usaha koperasi.
  2. 2.Meningkatnya Wirausaha. • Indikator keberhasilan
  3. 1.Indeks volume usaha koperasi.
  4. 2.Rasio Wirausaha.
  5. 1.Sasaran Meningkatnya volume Usaha Koperasi Untuk mencapai sasaran “Meningkatknya Volume Usaha Koperasi” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan : 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan kegiatan sebagai berikut:
  6. 1.Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  7. 2.Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. 3) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 4) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 5) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  8. 2.Sasaran Meningkatnya Wirausaha. Untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya Wirausaha” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan : 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. 2) Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil.
  9. 3.Program Pendukung Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
  10. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  11. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  12. 3.Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  13. 4.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  14. 5.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  15. 6.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  16. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  17. 8.Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dapat dilihat tabel 4.1. Tabel 3.2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERSI DAN USAHA MIKRO PERIODE 2025-2029 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2024** 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro- kecil, menengah, koperasi dan BUMD Kontribusi sektor Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB Rasio Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dibagi PDRB % 4,12 4,28 4,44 4,61 4,79 4,98 5,18 5,18 Meningkatnya volume usaha koperasi Indeks volume usaha koperasi volume usaha tahun berjalan dibagi dengan volume usaha tahun dasar dikali 100 nilai 145,57 146,26 147,28 148,30 149,32 150,35 151,37 151,37 Meningkatnya Wirausaha Rasio Wirausaha Jumlah Wirausaha / Jumlah Penduduk Usia Produktif × 100% % 2,66 2,86 3,08 3,31 3,56 3,82 4,11 4,11 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tidak lepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang telah ditetapkan Tabel 3.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA No. Uraian Alasan Sumber data
  18. 1.Meningkatnya volume usaha koperasi Meningkatnya pengelolaan manajemen koperasi yang sehat merupakan indikasi terhadap peningkatan Volume Usaha Koperasi • Laporan yang membidangi urusan Koperasi • Laporan hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Koperasi • Hasil Survey Tim Monitoring
  19. 2.Meningkatnya Wirausaha Meningkatnya Usaha Mikro yang memiliki legalitas, terfasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan merupakan indikasi terhadap peningkatan wirausaha • Hasil Laporan yang membidangi urusan Usaha Mikro • Laporan Hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Usaha Mikro • Hasil survey Tim Monitong Tabel 3.3.2 INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG No. Uraian Alasan Sumber data
  20. 1.Nilai AKIP. Meningkatnya Capaian Kinerja yang merupakan Indikasi terhadap peningkatan Nilai AKIP • Laporan yang membidangi urusan Sekretariat • Laporan hasil Monev pelaksanaan urusan Sekretariat Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan dan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diharapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 menyusun program dan kegiatan dengan program 7 wajib 8 Kegiatan sebagai pendukung IKU, sedangkan 1 Program 8 Kegiatan sebagai Indikator Kinerja Pendukung untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai Tabel berikut ini. Tabel 3.3.3 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 dan perkiraan Maju Tahun 2027 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 21.394.130.457 100 19.564.517.747 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 412.972.000 8 Dokumen 553.829.408 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 193.944.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Dokumen 285.312.562 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 192.996.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 241.450.645 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 26.032.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 27.066.201 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 9.131.034.825 1 Dokumen 10.390.952.314 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 9.123.306.825 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 42 Orang/bulan 10.363.450.797 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.728.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 27.501.517 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 2.220.000 1 Dokumen 10.737.388 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.220.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 10.737.388 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah pegawai yang difasilitas 42 Orang 339.811.200 42 Orang 197.985.238 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 180.949.200 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 42 Paket 41.587.520 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 42 Orang 158.862.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 42 Orang 156.397.719 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Jenis 2.881.692.200 20 Jenis 2.537.519.405 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 133.730.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 Paket 94.538.915 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 964.758.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Paket 1.015.744.670 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 23.790.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Paket 16.173.321 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 145.919.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 Paket 114.263.454 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.393.200 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Paket 14.897.863 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Kel/Desa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 75.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 126.075.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 109.573.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 106.953.625 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 1.419.529.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 1.048.872.558 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 3.655.282.700 3 Jenis 725.370.155 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 17.108.700 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 17.095.155 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Kel/Desa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.074.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 25.625.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 3.632.100.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 Laporan 682.650.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Jenis 689.792.884 29 Jenis 866.799.190 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 120.266.900 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Unit 191.320.876 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 83.375.984 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3 Unit 85.079.596 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 93.150.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 Unit 51.375.563 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 393.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Unit 539.023.156 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Meningkatnya Jumlah Pengembalian Dana 9,50% 4.281.324.648 9,50% 4.281.324.648 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit BLD 4.281.324.648 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan BLUD 1 Unit BLD 4.281.324.648 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) [ Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam ] Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam 12,82% 250.000.000 - 25,64% 256.250.000 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang terfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang terfasilitasi pemenuhan usaha simpan pinjam 8,55% 150.000.000 17,09% 153.750.000 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit Usaha 150.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 Unit Usaha 153.750.000 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang 4,27% 100.000.000 8,55% 102.500.000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit Usaha 100.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 50 Unit Usaha 102.500.000 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Persentase Koperasi Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus (Dengan satuan : persen) 32,48% 2.000.000.000 42,72% 250.000.000 Kegatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Persentase Koperasi yang dilakukan 32,48% 2.000.000.000 42,72% 250.000.000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pengawasan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Dengan Satuan:persen) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 40 Unit Usaha 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 50 Unit Usaha 100.000.000 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 150 Unit Usaha 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 200 Unit Usaha 150.000.000 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI [ Meningkatnya kinerja pengelolaan kooperasi ] Persentase Koperasi predikat Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Tidak Berkualitas 16,92% 300.000.000 19,49% 350.000.000 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. Persentase koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan (dengan satuan:persen) 16,92% 300.000.000 19,49% 350.000.000 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 99 Unit Usaha 300.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 114 Unit Usaha 350.000.000 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN [ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ] Persentase SDM koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6,85 500.000.000 10,11% 550.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian Persentase SDM koperasi yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:persen) 3,82% 500.000.000 6,25% 550.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 598 Orang 500.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) 648 Orang 550.000.000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Kel/Desa 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 38,77 1.498.080.000 - 41,09% 1.353.125.000 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 335 Koperasi 1.498.080.000 355 Koperasi 1.353.125.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 210 Keluarga 325.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 210 Keluarga 333.125.000 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Mas araf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 5 Kelompok Masyarakat 75.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Kelompok Masyarakat 76.875.000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 5 Unit Usaha 74.576.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Unit Usaha 76.875.000 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 100 Unit Usaha 425.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 Unit Usaha 205.000.000 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 5 Unit Usaha 74.576.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Unit Usaha 76.875.000 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 5 Unit Usaha 74.576.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Unit Usaha 76.875.000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 100 Unit Usaha 149.784.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 120 Unit Usaha 200.000.000 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 120 Unit Usaha 299.568.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 120 Unit Usaha 307.500.000 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Persentase Usaha Mikro yang Bertrasnformasi dari Informal ke Formal 3,61% 5.883.738.600 - - 3,83% 7.080.317.033 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan 3652 Usaha Mikro 5.883.738.600 3862 Usaha Mikro 7.080.317.033 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) kewirausahaan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 2060 Unit Usaha 2.148.724.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2190 Unit Usaha 3.561.394.652 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 1592 Orang 3.735.014.600 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1672 Orang 3.518.922.382 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM [ Meningkatnya daya saing UMKM ] Nilai Penyaluran Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Rp. 35.000.000.000 1.000.000.000 Rp. 40.000.000.000 3.177.500.000 Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan dan promosi 2,76% 7.539.738.300 3,99% 3.057.802.890 Pertumbuhan Wirausaha 2,99% 3,17% Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah penerima dana bergulir Pesentase jumlah penerima dana bergulir 5% 1.000.000.000 5% 3.177.500.000 Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi Jumlah produk Usaha Mikro yang difasilitasi 700 Usaha Mikro 7.539.738.300 750 Usaha Mikro 3.057.802.890 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pemasaran, Kemitraan dan Promosi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 12 Unit Usaha (Koperasi) 5000 Unit Usaha (Usaha Mikro) 1.000.000.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Unit Usaha (Koperasi) 5000 Unit Usaha (Usaha Mikro) 3.177.500.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 700 Unit Usaha 7.539.738.300 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 750 Unit Usaha 3.057.802.890 Total 40.365.687.357 35.639.512.670 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi kedua yaitu “Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing”. Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas nasional provinsi dan daerah adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Kota/Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2026 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 150.000.000 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 100.000.000 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (PAD) 1.000.000.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 1.000.000.000 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD) 300.000.000 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (PAD) 500.000.000 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan (PAD) 325.000.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Ekonomi Lainnya Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi (PAD) 75.000.000 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 74.576.000 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (PAD) 425.000.000 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 74.576.000 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 74.576.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 149.784.000 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (PAD) 299.568.000 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (PAD) 2.148.724.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (PAD) 3.735.014.600 Program Pengembangan Umkm Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Bid.Promosi) (PAD) 7.539.738.300 Pengembangan Usaha Mikro (PAD) 1.000.000.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan trnasformasi pelayanan publik Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PAD) 193.944.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (PAD) 192.996.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PAD) 26.032.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD) 9.123.306.825 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (PAD) 7.728.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (PAD) 2.220.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (PAD) 180.949.200 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (PAD) 158.862.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (PAD) 133.730.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD) 964.758.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (PAD) 23.790.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (PAD) 145.919.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (PAD) 9.393.200 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (PAD) 75.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu (PAD) 109.573.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (PAD) 1.419.529.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (PAD) 17.108.700 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (PAD) 6.074.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PAD) 3.632.100.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (PAD) 120.266.900 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (PAD) 83.375.984 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PAD) 93.150.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung (PAD) 393.000.000 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA/KABUPATEN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SUMBER PENDANAAN PAGU ANGGARAN (Rp) Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pendapatan BLUD 4.281.324.648 Total 40.365.687.357 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2065 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  21. 1.Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang secara bersama- sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  22. 2.Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
  23. 3.Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya. 5.2 Rencana Tindak Lanjut Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  24. 26.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) merupakan kumpulan dari program dan kegiatan prioritas untuk periode satu tahun anggaran yang disusun mengacu kepada hasil Forum Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta melihat evaluasi pelaksanaan kegiatan dari tahun sebelumnya serta hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025, yang dikomparasi dengan tahapan Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan – SKPD mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan SKPD tahunan pada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sisi transparansi dalam sistem akuntabilitas pemerintah, Renja Perubahan – SKPD merupakan acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bagian ketiga Rencana Pembangunan Tahunan pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa, Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renja–SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Disporabudpar tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disporabudpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:
  25. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  26. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  27. 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  28. 4.Perencanaan, pelaksanaaan, pengawasan dan pengendalian bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  29. 5.Perencanaan pola operasional dalam penanganan pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
  30. 6.Pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan, pengembangan dan sarana prasarana kepemudaan ;
  31. 7.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, pertandingan dan sarana prasarana olahraga;
  32. 8.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata meliputi Kesenian sejarah nilai tradisional ,Pengelolaan obyek wisata, Perijinan dan Pengembangan promosi usaha Wisata;
  33. 9.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang meliputi pengembangan kesenian daerah, pelestarian Cagar Budaya;
  34. 10.Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
  35. 11.Pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional dan internasional serta kegiatan olahraga di sekolah perguruan tinggi masyarakat dan instansi;
  36. 12.Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam pembinaan tim olahraga;
  37. 13.Pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi kepemudaan, olahraga pariwisata dan kebudayaan;
  38. 14.Penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, budaya dan pengaturan penggunaannya;
  39. 15.Pemberian ijin atau rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan serta pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  40. 16.Pemungutan retribusi dibidang keolahragaan dan pariwisata
  41. 17.Pemberian standarisasi produk dan harga satuan sarana olahraga;
  42. 18.Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi organisasi olahraga dan masyarakat;
  43. 19.Pengawasan dan Pengendalian serta evaluasi seluruh kegiatan Bidang- bidang dan sekretariat sebagai bahan pengukuran kinerja Dinas. 1.2 Landasan Hukum
  44. 1.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  45. 2.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  46. 3.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  47. 4.UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  48. 5.UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
  49. 6.UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
  50. 7.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  51. 8.PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  52. 9.PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
  53. 10.PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  54. 11.PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
  55. 12.Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  56. 13.Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  57. 14.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
  58. 15.Keputusan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perubahan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan Misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. Selain itu Penyusunan Rencana Kerja ini, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD yang memuat tentang kumpulan program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah antara lain adalah :
  59. 1.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026;
  60. 2.Sebagai acuan Disporabudpar dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Disporabudpar tahun 2026;
  61. 3.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
  62. 4.Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
  63. 5.Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut.
  64. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  65. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  66. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Evaluasi kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 serta capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 7 8 9 10 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.514.793.828, 00 5.870.110.628,0 0 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 50 50 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.187.560,00 38.822.650,00 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan % 15 15 2.19.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.670.190,00 23.306.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 2.19.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.194.940,00 6.581.650,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 2.19.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.322.430,00 8.935.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 2 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.262.908.834, 00 5.011.507.196,0 0 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 15 15 2.19.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.253.935.834, 00 5.009.272.771,0 0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 40 39 2.19.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.973.000,00 2.234.425,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 2 2 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.249.580,00 4.860.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD % 15 15 2.19.01.2.03.000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 11.249.580,00 4.860.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.690.000,00 0,00 Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 15 15 2.19.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.690.000,00 0,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.393.670.650,0 0 591.768.500,00 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 15 15 2.19.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 391.771.800,00 359.206.500,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 2.19.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.790.700,00 109.109.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 10 2.19.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.164.650,00 26.283.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 5 2.19.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 137.500.000,00 54.000.000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 18 18 2.19.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 113.550.000,00 29.330.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 20 20 2.19.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 524.893.500,00 13.840.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 60 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.674.704,00 69.316.600,00 Koordinasi dan Konsultasi SKPD % 15 15 2.19.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.202.000,00 0,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan - - 2.19.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.472.704,00 69.316.600,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan - - 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 541.412.500,00 153.835.682,00 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 15 15 2.19.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 462.032.500,00 146.535.682,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 14 14 2.19.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.800.000,00 7.300.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 15 2.19.01.2.09.001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.580.000,00 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 6.249.370.800,0 0 3.416.192.110,0 0 Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan % 16.6 16.6 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.498.093.860,0 0 443.514.670,00 Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda % 16.6 16.6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.19.02.2.01.001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 292.995.610,00 252.303.610,00 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kegiatan 2 2 2.19.02.2.01.001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 773.540.690,00 0,00 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Orang - - 2.19.02.2.01.001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 431.557.560,00 191.211.060,00 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Orang 100 92 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.751.276.940,0 0 2.972.677.440,0 0 Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda % 16.6 16.6 2.19.02.2.02.000 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 3.515.000.000,0 0 2.505.000.000,0 0 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Organisasi - - 2.19.02.2.02.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 1.236.276.940,0 0 467.677.440,00 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Orang 70 70 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 28.101.069.510, 00 13.648.766.600, 00 Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan % 17 17 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 818.776.840,00 364.619.500,00 Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota % 4 4 2.19.03.2.02.000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 818.776.840,00 364.619.500,00 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan 1 1 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 23.854.564.290, 00 11.426.367.500, 00 Terlaksanaannya seleksi atlet daerah % 15 15 2.19.03.2.03.000 6 Seleksi Atlet Daerah 159.645.000,00 140.610.500,00 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Orang 450 450 2.19.03.2.03.000 8 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 3.212.231.290,0 0 1.416.661.000,0 0 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Pelatda 2 2 2.19.03.2.03.000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 20.482.688.000, 00 9.869.096.000,0 0 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Orang 80 80 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3.427.728.380,0 0 1.857.779.600,0 0 Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi % 16 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.19.03.2.05.000 8 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 292.135.560,00 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Dokumen - - 2.19.03.2.05.001 0 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 3.135.592.820,0 0 1.857.779.600,0 0 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 1 1 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.609.556.560,0 0 594.187.200,00 Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan % 12.93 12.38 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.609.556.560,0 0 594.187.200,00 Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan % 12.93 12.38 2.22.02.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 949.089.290,00 247.461.000,00 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 3 3 2.22.02.2.01.000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 660.467.270,00 346.726.200,00 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Orang 80 70 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 348.070.500,00 71.480.500,00 Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata % 25 25 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 348.070.500,00 71.480.500,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota % 25 20 3.26.02.2.01.000 5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 275.490.000,00 0,00 Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi 3 2 3.26.02.2.01.000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 72.580.500,00 71.480.500,00 Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Laporan 8 8 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 866.002.100,00 0,00 Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata % 15 15 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 866.002.100,00 0,00 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media % 14 12 3.26.03.2.01.000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 657.677.000,00 0,00 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kegiatan 4 2 3.26.03.2.01.000 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 208.325.100,00 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Promosi - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.969.822.500,0 0 74.477.160,00 Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 15 15 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.969.822.500,0 0 74.477.160,00 Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 15 15 3.26.05.2.01.000 6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 144.575.160,00 74.477.160,00 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 20 20 3.26.05.2.01.000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 1.825.247.340,0 0 0,00 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Orang - - Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Sampai dengan Tahun 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda Binaan 100 90 100 100 100 32 222 2.22 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 100 90 100 100 100 32 222 2.22 2.19.02.2.01.0 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 30 140 30 30 100 30 200 6.67 2.19.02.2.01.0 7 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 100 8 100 100 100 108 1.08 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OKP yang diberdayakan 100 98 100 100 100 24 222 2.22 2.19.02.2.02.0 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 100 300 100 100 100 700 1100 11 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Atlit Cabang Olahraga Binaan 37 80 37 37 100 38 155 4.19 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten 37 37 37 100 43 80 2.16 2.19.03.2.02.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 100 100 100 100 1 101 1.01 2.19.03.2.02.0 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 70 70 70 100 1 71 1.01 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya Atlet Berprestasi 100 80 100 100 100 35 215 2.15 2.19.03.2.03.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Pelajar Berprestasi 115 100 115 115 100 150 365 3.17 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah target atlet olahraga tradisional yang dibina 100 95 100 100 100 33 228 2.28 2.19.03.2.05.0 1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tercapainya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 12 8 12 15 100 2 25 2.08 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Event Kebudayaan Yang Dilaksanakan 10 16 10 10 100 33 59 5.9 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok seni yang dibina 90 16 90 90 100 33 139 1.54 2.22.02.2.01.0 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 10 16 10 10 100 10 36 3.6 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Presentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata 23 23 23 100 33 56 2.43 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Prosentase jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina 100 100 100 100 100 33 233 2.33 3.26.02.2.01.0 4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 10 10 10 100 10 20 2 2.19 NON URUSAN 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 300 3 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 100 100 100 100 100 300 3 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Valuasi kinerja perangkat daerah yang disusun perjumlah dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi kinerja 100 100 100 100 100 33 233 2.33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.19.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 100 6 6 100 4 110 18.33 2.19.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan 100 100 100 100 100 32 232 2.32 2.19.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 100 100 100 100 100 40 240 2.4 2.19.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan barang milik daerah 100 100 100 100 100 33 233 2.33 2.19.01.2.03.0 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 1 100 1 3 3 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Dokumen dan Peralatan Gedung Kantor 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Dokumen dan Kebutuhan Alat Tulis Kantor 24 24 24 24 100 10 58 2.42 2.19.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran 9 9 9 9 100 10 28 3.11 2.19.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 10 7 10 10 100 30 47 4.7 2.19.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Pelayan Administrasi Perkantoran 4200 1522 4200 4200 100 48 5770 1.37 2.19.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Dokumen Pelayan Administrasi Perkantoran 2000 2000 2000 2000 100 200 4200 2.1 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 1 1 100 1 3 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.19.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 1 1 100 1 3 3 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur 14 14 14 14 100 14 42 3 2.19.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 4 4 4 100 15 23 5.75 Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kategori 1 Meningkatkan daya saing pemuda Prosentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda 5.12 5.12 100 Baik Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional 56.48 60,98 107,9 Sangat Baik Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan 9.02 8.51 94,3 Cukup 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan 3.95 5.04 127.5 Sangat Baik 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP 78.00 - - - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu diharapkan dapat terwujud sumber daya berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai beberapa target kinerja sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk lebih lengkapnya data terkait indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang pada Renstra 2025-2029, sebagai berikut. Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 1 Prosentase Pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional 29.30 27.97 29.07 29.07 29.07 29.30 27.97 7.00 26.50 29.70 2 Persentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam olahraga 100.00 22.08 42.03 61.98 81.93 100 22.08 10.03 46.50 81.93 3 Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional 36.00 32.00 45.00 34.00 47.00 36.0 32.00 0 13.60 74.00 4 Persentase kelompok kesenian yang aktif 73.97 63.01 65.75 68.49 71.23 73.97 63.01 0 61.65 68.96 5 Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata 35.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 15.00 5.00 20.00 30.00 6 Nilai AKIP Perangkat Daerah 80.00 65.00 70.00 72.00 73.00 74.00 60.42 77.17 77.17 75.74 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pembangunan pada segala sektor di wilayah Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan daya saing di masyarakat. Dalam hal tersebut, dibutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap kondisi untuk membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pada kondisi Kabupaten Tangerang saat ini yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk, diperlukan pendekatan oleh pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan karakteristik serta ciri khas Kabupaten Tangerang. 2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DISPORABUDPAR menyelenggarakan fungsi:
  67. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  68. 2.Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  69. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  70. 4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  71. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut: Tabel 2.3 Permasalahan dan Akar Masalah N o Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 N o Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan Kurangnya pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan Minimnya Akses Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan Kurangnya pengembangan kewirausahaan pemuda Kurangnya kordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda 2 Minimnya prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional Belum optimalnya Pembudayaan Olahraga di masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga sejak dini Minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya olahraga Belum optimalnya pembinaan olahraga Belum adanya pemusatan latihan pada sentra olahraga Kurangnya Pembinaan olahraga dalam hal penerapan IPTEK (Sports Science) Minimnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan profesional Tata kelola sarana dan prasarana olahraga yang belum efektif 3 Belum optimalnya Pengembangan Seni Budaya Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni budaya Kurangnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang bergerak (pelaku seni budaya) Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya asli daerah Kurangnya pengenalan dan promosi seni budaya asli daerah pada masyarakat secara luas Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan Belum tersedianya sarana prasarana pembinaan seni budaya daerah Belum tersedianya gedung pertunjukan kesenian kebudayaan Belum tersedianya museum seni budaya Kurang tersedianya alat pendukung kesenian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 4 Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata Rendahnya daya tarik destinasi parwisata Kurangnya perencanaan kawasan strategis pariwisata Minimnya pengembangan kawasan strategis pariwisata Minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata Kabupaten Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Minimnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kurangnya fasilitasi kekayaan intelektual Kurangnya perlindungan hasil kreativitas usaha pariwisata Rendahnya Publikasi dan Promosi pariwisata Kurangnya promosi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Kurangnya data pariwisata baik dalam dan luar negeri Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Minimnya kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Terhadap RKPD Perubahan Untuk mereview rancangan awal RKPD, terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:
  72. 1.Identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft Rencana Kerja di Internal DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
  73. 2.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  74. 3.Penyusunan Rancangan Awal Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
  75. 4.Pelaksanaan asistensi terhadap Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
  76. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
  77. 6.Penetapan Renja oleh Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2026 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dibandingkan dengan renstra DISPORABUDPAR ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut diantaranya terletak pada anggaran yang akan digunakan. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk menjawab tantangan serta dinamika yang terjadi. Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2026 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang direncanakan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 6 7 8 3 4 6 7 8 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 52,805,730 ,484 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 52,805,730 ,484 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,105,730 ,484 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,105,730 ,484 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 46,955,730 ,484 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 46,955,730 ,484 1 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 12,633,230 ,484 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 12,633,230 ,484 2 1 9 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 1 9 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokume n 45,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokume n 45,000,000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30,000,000 2 1 9 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 25,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 25,000,000 2 1 9 0 1 2. 01 00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 10,000,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 10,000,000 2 1 9 0 1 2. 01 00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah data 1 Data 5,000,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah data 1 Data 5,000,000 2 1 9 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 1 9 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 10,192,230 ,632 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 10,192,230 ,632 2 1 9 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 20,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 20,000,000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 2 1 9 0 1 2. 05 00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 2 1 9 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 1 9 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 250,000,00 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 250,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket 100,000,00 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket 100,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 90,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 90,000,000 2 1 9 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokume n 120,000,00 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokume n 120,000,00 0 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 130,000,00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 130,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 400,000,00 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 400,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan 100,000,00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan 100,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 100,000,00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 100,000,00 0 2 1 9 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 1 9 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 1,015,999, 852 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 1,015,999, 852 2 1 9 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 80,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 80,000,000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang dibina 55 Persen 7,675,000, 000 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang dibina 55 Persen 7,675,000, 000 2 1 9 0 2 2. 01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 6 Kegiatan 4,275,000, 000 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 6 Kegiatan 4,275,000, 000 2 1 9 0 2 2. 01 00 10 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokume n 150,000,00 0 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokume n 150,000,00 0 2 1 9 0 2 2. 01 00 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 250 Orang 600,000,00 0 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 250 Orang 600,000,00 0 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 2 2. 01 00 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4 Kegiatan 500,000,00 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4 Kegiatan 500,000,00 0 2 1 9 0 2 2. 01 00 14 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1200 Orang 675,000,00 0 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1200 Orang 675,000,00 0 2 1 9 0 2 2. 01 00 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 700 Orang 350,000,00 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 700 Orang 350,000,00 0 2 1 9 0 2 2. 01 00 16 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 2,000,000, 000 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 2,000,000, 000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 2 2. 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/kota 2 Kegiatan 3,400,000, 000 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/kota 2 Kegiatan 3,400,000, 000 2 1 9 0 2 2. 02 00 03 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisa si 3,400,000, 000 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisa si 3,400,000, 000 3 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 1 9 0 3 2. 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Keikutsertaan Event Olahraga 1 Laporan 1,620,000, 000 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Keikutsertaan Event Olahraga 1 Laporan 1,620,000, 000 2 1 9 0 3 2. 02 00 04 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 620,000,00 0 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 620,000,00 0 2 1 9 0 3 2. 02 00 06 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 200 Orang 1,000,000, 000 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 200 Orang 1,000,000, 000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 3 2. 03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2 1 9 0 3 2. 03 00 06 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 250 Orang 200,000,00 0 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 250 Orang 200,000,00 0 2 1 9 0 3 2. 03 00 08 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 2,800,000, 000 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 2,800,000, 000 2 1 9 0 3 2. 03 00 09 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 850,000,00 0 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 850,000,00 0 2 1 9 0 3 2. 04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh organisasi keolahragaan 3 Laporan 18,347,500 ,000 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh organisasi keolahragaan 3 Laporan 18,347,500 ,000 2 1 9 0 3 2. 04 00 06 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokume n 18,347,500 ,000 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokume n 18,347,500 ,000 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 2 1 9 0 3 2. 05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi/Masyarakat yang di berikan bantuan dalam pembinaan dan pengembangan 1 Lembaga 2,830,000, 000 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi/Masyarakat yang di berikan bantuan dalam pembinaan dan pengembangan 1 Lembaga 2,830,000, 000 2 1 9 0 3 2. 05 00 10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 2,830,000, 000 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 2,830,000, 000 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,150,000, 000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,150,000, 000 4 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3,150,000, 000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3,150,000, 000 2 2 2 0 2 2. 01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebudayaan 4 Kegiatan 3,150,000, 000 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebudayaan 4 Kegiatan 3,150,000, 000 2 2 2 0 2 2. 01 00 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 13 Objek 3,150,000, 000 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 13 Objek 3,150,000, 000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2,700,000, 000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2,700,000, 000 5 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan daya tarik wisata 38.46 Persen 555,000,00 0 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan daya tarik wisata 38.46 Persen 555,000,00 0 3 2 6 0 2 2. 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3 2 6 0 2 2. 01 00 05 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 410,000,00 0 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 410,000,00 0 3 2 6 0 2 2. 01 00 07 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 145,000,00 0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 145,000,00 0 6 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata 60 Persen 290,000,00 0 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata 60 Persen 290,000,00 0 3 2 6 0 3 2. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,00 0 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,00 0 N o Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lok asi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) ` 2 6 0 3 2. 01 00 06 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,00 0 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,00 0 7 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina 65 Persen 1,855,000, 000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina 65 Persen 1,855,000, 000 3 2 6 0 5 2. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendapatkan Pembinaan - Jumlah Sumber daya yang berhasil 670 Orang 1,855,000, 000 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendapatkan Pembinaan - Jumlah Sumber daya yang berhasil 670 Orang 1,855,000, 000 3 2 6 0 5 2. 01 00 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 120 Orang 620,000,00 0 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 120 Orang 620,000,00 0 3 2 6 0 5 2. 01 00 09 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 550 Orang 1,235,000, 000 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 550 Orang 1,235,000, 000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemuda Olaraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program tiga tahun ke depan. Adapun rencana program prioritas dimaksud dalam RPJMD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang adalah :
  78. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  79. 2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
  80. 3.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
  81. 4.Program Pengembangan Kebudayaan
  82. 5.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  83. 6.Program Pemasaran Pariwisata
  84. 7.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Selain program prioritas dimaksud dalam penyusunan renja DISPORABUDPAR Tahun 2026 juga memperhatikan usulan bottom up melalui forum musrenbang tingkat desa dan kecamatan juga aspirasi/pokir dari DPRD. Hasil musrenbang tingkat Kecamatan terdapat usulan yang menjadi kewenangan DISPORABUDPAR. Usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 N o Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM SUKAMANTRI Kabupaten Tangerang Pembinaan UMKM 200,000,000 2 Pembentukan Kelompok DARWIS bagi pemuda Kecamatan Kresek Desa Kresek Kabupaten Tangerang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 50,000,000 3 Penataan Objek Wisata Religi Keramat Syech Waliyudin Pabencongan Kelurahan Bencongan Kabupaten Tangerang Penataan Objek 100,000,000 4 Penataan Objek Wisata Religi Keramat Tumenggung dan Abuya Musa Pakulonan Barat Kelurahan Pakulonan Kabupaten Tangerang Penataan Objek 100,000,000
  85. 1.Masih tingginya peredaran narkoba dikalangan generasi muda;
  86. 2.Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam bidang kewirausahaan;
  87. 3.Minimnya Pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Tangerang; 4.Masih rendahnya animo dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional;
  88. 5.Belum adanya gedung kesenian di Kabupaten Tangerang;
  89. 6.Belum adanya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Tangerang;
  90. 7.Belum optimalnya promosi wisata; Untuk mendorong faktor-faktor penghambat tersebut, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki faktor pendukung yaitu: 1) Banyaknya generasi muda memiliki potensi untuk digali dan dikembangkan; 2) Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan gedung budaya; 3) Masyarakat yang majemuk (beragam) dapat menghasilkan kekayaan budaya lokal yang unik dan indah merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina dan dilestarikan menjadi asset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi pariwisata (Tourism Information Centre); 4) Semakin disadarinya manfaat seni dan budaya bagi sebagai salah satu upaya dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan kepribadian bangsa serta bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; 5) Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata baik sebagai hiburan, tantangan, sarana rekreasi dan wisata. 6) Adanya kawasan pantai yang berpotensi,seperti: ● Tanjung Pasir di Teluk Naga; ● Tanjung Kait di Kecamatan Mauk yang tidak hanya memiliki obyek wisata pantai tapi juga obyek wisata lainnya yaitu wisata budaya/sejarah, wisata kuliner, wisata olahraga rekreasi yaitu pemancingan; ● Dadap di Kecamatan Kosambi; ● Muara Ujung. 7) Pulau Cangkir yang mengedepankan unsur pedesaan di Kecamatan Kronjo. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mewujudkan misi, disusunlah tujuan yang berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan indikator kinerja tujuan yang menjadi tolak ukur / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya.
  91. 1.Tujuan 1) Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial 2) Meningkatnya Daya Saing Pemuda 3) Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya
  92. 2.Sasaran Strategis 1) Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 2) Meningkatkan Jumlah Wirausahawan Muda 3) Meningkatkan Prestasi Olahraga 4) Meningkatkan Kelompok Masyarakat Yang Aktif Dalam Pengembangan Seni dan Budaya Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Target Capaian Kondisi Akhir2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Persentase kunjungan wisatawan Persen 5.04 5.39 6.09 6.65 6.84 6.84 Meningkatnya Daya Saing Pemuda Meningkatkan Jumlah Wirausahawan Muda Persentase Pemuda Yang Berwirausaha Persen 12 34 56 78 100 100 Meningkatkan Prestasi Olahraga Persentase Atlet Yang Berprestasi Persen 4 56 62 94 100 100 Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya Meningkatkan Kelompok Masyarakat Yang Aktif Dalam Pengembangan Seni dan Budaya Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan Persen 10.66 11.4 8 12.3 0 12.3 0 13.1 1 13.11 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata No Indikator Kinerja Utama Definisi Operasional Satuan Target Capaian Kondisi Akhir2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Pemuda Yang Berwirausaha Jumlah Pemuda yang aktif berwirausaha dibagi dengan jumlah Pemuda (16-30 tahun) dikali 100 persen Persen 12 34 56 78 100 100 2 Persentase Atlet Yang Berprestasi Jumlah atlet yang berprestasi dibagi dengan jumlah atlet yang dibina dikali 100 persen Persen 4 55.7 5 61.87 5 93.5 100 100 3 Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah kesenian dan kebudayaan yang ada Persen 10.6 6 11.4 8 12.30 12.30 13.11 13.11 4 Persentase kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan tahun N - Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1 X 100% / Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1 Persen 5.04 5.39 6.09 6.65 6.84 6.84 5 Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai 74 75 76 78 80 80 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dimutakhirkan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah periode 2025-2029, terdiri dari :
  93. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(3)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
(2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
(1)Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
(1)Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
(1)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(2)Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(3)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(4)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
(5)Fasilitasi Kunjungan Tamu
(6)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(2)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
(2)Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(3)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

(1)Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
(2)Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
(3)Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
(2)Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

3.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1)Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
(1)Seleksi Atlet Daerah
(2)Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
(3)Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
(1)Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
(2)Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

4.Program Pengembangan Kebudayaan 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

(1)Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
(2)Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

5.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

(1)Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
(2)Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

6.Program Pemasaran Pariwisata 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

(1)Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

7.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

(1)Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
(2)Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 52,805,730,48 4 58,086,303,53 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,105,730,48 4 55,116,303,53 2 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 46,955,730,48 4 51,651,303,53 2 1 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 12,633,230,48 4 100 Persen 13,896,553,53 2 2 1 9 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 1 9 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Dokumen 45,000,000 4 Dokumen 49,500,000 2 1 9 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 33,000,000 2 1 9 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 25,000,000 4 Laporan 27,500,000 2 1 9 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 1 Data 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000 2 1 9 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 1 Dokumen 5,000,000 1 Data 5,500,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 1 9 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 2 1 9 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 40 Orang/bula n 10,192,230,63 2 40 Orang/bula n 11,211,453,69 5 2 1 9 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 20,000,000 4 Laporan 22,000,000 2 1 9 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 48 Orang 50,000,000 48 Orang 55,000,000 2 1 9 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 40 Orang 50,000,000 40 Orang 55,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 2 1 9 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 2 Paket 250,000,000 2 Paket 275,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 10 paket 100,000,000 10 paket 110,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 5 Paket 90,000,000 5 Paket 99,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 12 Dokumen 120,000,000 12 Dokumen 132,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 130,000,000 4 Laporan 143,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 2 1 9 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 400,000,000 4 Laporan 440,000,000 2 1 9 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 100,000,000 4 Laporan 110,000,000 2 1 9 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 4 Laporan 100,000,000 4 Laporan 110,000,000 2 1 9 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang - 2 1 9 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 13 Unit 1,015,999,852 13 Unit 1,117,599,837 2 1 9 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang 8 Unit 80,000,000 8 Unit 88,000,000 2 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang dibina Kab. Tangerang 55 Persen 7,675,000,000 55 Persen 8,442,500,000 2 1 9 0 2 2.0 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Masyaraka t Kab. Tangerang 6 Kegiatan 4,275,000,000 6 Kegiatan 4,702,500,000 2 1 9 0 2 2.0 1 001 0 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota Masyaraka t Kab. Tangerang 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 165,000,000 2 1 9 0 2 2.0 1 001 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Masyaraka t Kab. Tangerang 250 Orang 600,000,000 250 Orang 660,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 2 1 9 0 2 2.0 1 001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Masyaraka t Kab. Tangerang 4 Kegiatan 500,000,000 4 Kegiatan 550,000,000 2 1 9 0 2 2.0 1 001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Masyaraka t Kab. Tangerang 1200 Orang 675,000,000 1200 Orang 742,500,000 2 1 9 0 2 2.0 1 001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Masyaraka t Kab. Tangerang 700 Orang 350,000,000 700 Orang 385,000,000 2 1 9 0 2 2.0 1 001 6 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia Masyaraka t Kab. Tangerang 1 Unit 2,000,000,000 1 Unit 2,200,000,000 2 1 9 0 2 2.0 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/kota Masyaraka t Kab. Tangerang 2 Kegiatan 3,400,000,000 2 Kegiatan 3,740,000,000 2 1 9 0 2 2.0 2 000 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Organisasi 3,400,000,000 3 Organisasi 3,740,000,000 3 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 1 9 0 3 2.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Keikutsertaan Event Olahraga Masyaraka t Kab. Tangerang 1 Laporan 1,620,000,000 1 Laporan 1,782,000,000 2 1 9 0 3 2.0 2 000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Kegiatan 620,000,000 3 Kegiatan 682,000,000 2 1 9 0 3 2.0 2 000 6 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota Masyaraka t Kab. Tangerang 200 Orang 1,000,000,000 200 Orang 1,100,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 2 1 9 0 3 2.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2 1 9 0 3 2.0 3 000 6 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Masyaraka t Kab. Tangerang 250 Orang 200,000,000 250 Orang 220,000,000 2 1 9 0 3 2.0 3 000 8 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Masyaraka t Kab. Tangerang 2 Pelatda 2,800,000,000 2 Pelatda 3,080,000,000 2 1 9 0 3 2.0 3 000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Masyaraka t Kab. Tangerang 50 Orang 850,000,000 50 Orang 935,000,000 2 1 9 0 3 2.0 4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh organisasi keolahragaan Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Laporan 18,347,500,00 0 3 Laporan 20,182,250,00 0 2 1 9 0 3 2.0 4 000 6 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Dokumen 18,347,500,00 0 3 Dokumen 20,182,250,00 0 2 1 9 0 3 2.0 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi/Masyarakat yang di berikan bantuan dalam pembinaan dan pengembangan Masyaraka t Kab. Tangerang 1 Lembaga 2,830,000,000 1 Lembaga 3,113,000,000 2 1 9 0 3 2.0 5 001 0 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Masyaraka t Kab. Tangerang 1 Lembaga 2,830,000,000 1 Lembaga 3,113,000,000 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,150,000,000 3,465,000,000 4 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3,150,000,000 3,465,000,000 2 2 2 0 2 2.0 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebudayaan Masyaraka t Kab. Tangerang 4 Kegiatan 3,150,000,000 4 Kegiatan 3,465,000,000 2 2 2 0 2 2.0 1 000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Masyaraka t Kab. Tangerang 13 Objek 3,150,000,000 13 Objek 3,465,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2,700,000,000 2,970,000,000 5 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 6.15 Persen 555,000,000 38.46 Persen 610,500,000 3 2 6 0 2 2.0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 3 2 6 0 2 2.0 1 000 5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Masyaraka t Kab. Tangerang 2 Lokasi 410,000,000 2 Lokasi 451,000,000 3 2 6 0 2 2.0 1 000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Masyaraka t Kab. Tangerang 2 Laporan 145,000,000 2 Laporan 159,500,000 6 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Kab. Tangerang 5.18 Persen 290,000,000 5.18 Persen 319,000,000 3 2 6 0 3 2.0 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Kegiatan 290,000,000 3 Kegiatan 319,000,000 ` 2 6 0 3 2.0 1 000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Masyaraka t Kab. Tangerang 3 Kegiatan 290,000,000 3 Kegiatan 319,000,000 7 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi Kab. Tangerang 2.41 Persen 1,855,000,000 65 Persen 2,040,500,000 3 2 6 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendapatkan Pembinaan - Jumlah Sumber daya yang berhasil Masyaraka t Kab. Tangerang 670 Orang 1,855,000,000 670 Orang 2,040,500,000 3 2 6 0 5 2.0 1 000 6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Masyaraka t Kab. Tangerang 120 Orang 620,000,000 120 Orang 682,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju 2027 Kelompok Sasaran Lokasi Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3 2 6 0 5 2.0 1 000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Masyaraka t Kab. Tangerang 550 Orang 1,235,000,000 550 Orang 1,358,500,000 Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang Tahun 2026 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 52,805,730,484 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,105,730,484 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 46,955,730,484 1 2 19 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 12,633,230,484 2 19 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 115,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 45,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 30,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Aparatur Sipil Negara N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD judi, dan penyeludupan. Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 2 19 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 25,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah data 1 Data 5,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4 Laporan 10,212,230,632 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bula n 10,192,230,632 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui Aparatur Sipil Negara N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah , Semua Kel/Desa memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 2 19 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 4 Laporan 20,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 50,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Laporan 1,082,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 2 19 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 250,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket 100,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 90,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 112,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 130,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Aparatur Sipil Negara N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 2 19 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 400,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan 108,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 108,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Laporan 1,065,999,852 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 2 19 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 1,015,999,852 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 19 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 50,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Aparatur Sipil Negara 2 2 19 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang dibina 55 Persen 7,675,000,000 2 19 0 2 2.0 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 6 Kegiatan 4,275,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 2 2.0 1 001 0 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 1 Dokumen 150,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota , Semua Kel/Desa pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan 2 19 0 2 2.0 1 001 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 250 Orang 600,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 2 2.0 1 001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4 Kegiatan 500,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 2 19 0 2 2.0 1 001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1200 Orang 675,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 2 2.0 1 001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 700 Orang 350,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 2 2.0 1 001 6 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 2,000,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 19 0 2 2.0 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/kota 2 Kegiatan 3,400,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 2 2.0 2 000 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisasi 3,400,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 3 2 19 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan Prestasi Olahraga 10 Persen 26,647,500,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 2 19 0 3 2.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Keikutsertaan Event Olahraga 1 Laporan 1,620,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 2 000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 620,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 2 000 6 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 200 Orang 1,000,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 19 0 3 2.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet yang Mendapatkan Pembinaan 160 Orang 3,850,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 3 000 6 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 250 Orang 200,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 3 000 8 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Pelatda 2,800,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah Keolahragaan (Sport Science ) Keolahragaaan (Sport Science) prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan 2 19 0 3 2.0 3 000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 850,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh organisasi keolahragaan 3 Laporan 18,347,500,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 2 19 0 3 2.0 4 000 6 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 18,347,500,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi/Masyarakat yang di berikan bantuan dalam pembinaan dan pengembangan 1 Lembaga 2,830,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 19 0 3 2.0 5 001 0 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 2,830,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,150,000,000 4 2 22 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 10.66 Persen 3,150,000,000 2 22 0 2 2.0 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebudayaan 4 Kegiatan 3,150,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 2 22 0 2 2.0 1 000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 13 Objek 3,150,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan Masyarakat 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2,700,000,000 5 3 26 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 6.15 Persen 555,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 3 26 0 2 2.0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 2 Lokasi 555,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat 3 26 0 2 2.0 1 000 5 Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 410,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat 3 26 0 2 2.0 1 000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 145,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 6 3 26 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata 5.18 Persen 290,000,000 3 26 0 3 2.0 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat ` 26 0 3 2.0 1 000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 290,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat 7 3 26 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi 2.41 Persen 1,855,000,000 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3 26 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendapatkan Pembinaan - Jumlah Sumber daya yang berhasil 670 Orang 1,855,000,000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat 3 26 0 5 2.0 1 000 6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 120 Orang 620,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat 3 26 0 5 2.0 1 000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 550 Orang 1,235,000,000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran Dinas yang berada dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2026. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari dinas yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA). Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajamen yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. LAMPIRAN 2160

27.Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.1. Latar Belakang Dokumen perencanaan pada setiap Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen yang sangat penting seperti Rencana Kerja (Renja). Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perencanaan Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya menusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan dari visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sehubungan dengan hal itu, di bidang perencanaan setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada Renstra. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/unit kerja pada akhir tahun. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra.selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Jangka Menengah bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renja ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada: 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah ProDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 10) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 12) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang; 13) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026; 14) SE Bupati NO : B/100.3.4/1060 /I/ BAPPEDA/ 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026.
1.3. Maksud Dan Tujuan A. MAKSUD Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penajaman penyampaian Renstra SKPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. B. TUJUAN Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja ini juga untuk memberikan arah dan penyatuan pola pikir dan tindak dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dibidang perpustakaan dan arsip, juga sebagai tolok ukur bagi pencapaian Kinerja Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab, yaitu :
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dana Arsip Kabupaten Tangerang tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) secara keseluruhan telah disesuaikan dengan anggaran kas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Bab ini memuat review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakan Dan Arsip tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) dengan pencapaian target mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Tahun 2024- 2026. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Arsip tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) memperhatikan hal-hal berikut dibawah ini, yaitu: 1) Realisasi program dan kegiatan yang belum memenuhi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada bab ini juga realisasi keuangan penyerapan anggaran pada tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) disajikan pada tabel realisasi penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) diperoleh berdasarkan output dan outcome dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dan tahun berjalan yaitu tahun 2025. Dari hasil pengukuran terhadap target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 diperoleh capaian kinerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai berikut: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan Tahun Berjalan (Tahun 2025) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RENSTRA Target 2024 Realis asi Target 2025 Realis asi Capaian (%) 1 Meningkatnya layanan perpustakaan yang inklusif Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks 79,73 79,69 52,70 79,71 - 66,13 2 Meningkatnya tata kelola dan pengawasan kearsipan Indeks pengelolaan dan pengawasan kearsipan Nilai Indeks 82,00 81,65 80,26 81,75 - 98,30 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perpustakaan dan arsip Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks 88,25 87,75 88,75 88,00 - 101,14 4 Meningkatkan kinerja akuntabilitas Disperpusip Nilai AKIP Disperpusip Nilai 80.15 73,15 78,40 76,20 - 107,18 Selain pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang, berikut juga disampaikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan tahun 2025 (tahun berjalan) seperti pada tabel dibawah ini. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 99,70% 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokume n 7 Dokume n 100% 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 2.23.01. 2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.23.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan - 3 Laporan 3 Laporan - 6 Laporan 6 Laporan 100% 2.23.01. 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang 72 Orang/Bula n 62 Orang/B ulan 62 Orang/B ulan 100% 74 Orang 74 Orang 100% 2.23.01. 2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 4 Laporan 4 Laporan 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.23.01. 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya - 100% 100% 97,90% 100% - - 100% 2.23.01. 2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - 2 Paket 2 Paket - - - 100% 2.23.01. 2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 100 Orang 141 Orang 138 Orang 100% - - 100% 2.23.01. 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 2.23.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 7 Paket 7 Paket 100% 2.23.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 Paket - 2 Paket 2 Paket - 2 Paket 2 Paket 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Tangga yang Disediakan 2.23.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 5 Paket 5 Paket 100% 2.23.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 2.23.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokume n 6 Dokume n 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2.23.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 2.23.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 7 Laporan 7 Laporan 100% 2.23.01. 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - - 100% 100% - - - 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.23.01. 2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - 50 Unit 50 Unit - - - 100% 2.23.01. 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 2.23.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2 laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 2.23.01. 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 2.23.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 24 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 6 Unit 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.23.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 18 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 23 Unit 23 Unit 100% 2.23.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 81 Unit 106 Unit 74 Unit 74 Unit 100% 81 Unit 81 Unit 100% 2.23.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 1 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.23.02. 2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.23.02. 2.01.001 1 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Perpustakaan - 8 Perpusta kaan 8 Perpusta kaan - 3 Perpustak aan 3 Perpustakaan 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sesuai Standar Nasional Perpustakaan diWilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2.23.02. 2.01.001 2 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan 6 Layanan 8 Layanan - - 100% 6 Layanan 6 Layanan 100% 2.23.02. 2.01.001 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 280 Orang - 40 Orang 40 Orang - 280 Orang 280 Orang 100% 2.23.02. 2.01.001 7 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen - 5 Dokume n 5 Dokume n - 4 Dokumen 4 Dokumen 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.23.02. 2.01.001 8 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan KeberagamanKoleksi Perpustakaan 1822 Eksemplar - 1703 Eksempl ar 1703 Eksempl ar - 1822 Eksemplar 1822 Eksemplar 100% 2.23.02. 2.01.000 8 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan - 2500 Eksemplar - - 100% - - - 2.23.02. 2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.23.02. 2.02.000 6 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 29 Orang - 29 Orang 29 Orang - 29 Orang 29 Orang 100% 2.23.02. 2.02.000 7 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 12 Perpustakaan - 11 Perpusta kaan 11 Perpusta kaan - 12 Perpustak aan 12 Perpustakaan 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.23.02. 2.02.000 9 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 12 Orang 15 Orang 12 Orang 12 Orang 100% 12 Orang 12 Orang 100% 2.23.02. 2.02.001 0 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 50 Lokus 6 Kegiatan 200 Lokus 200 Lokus 100% 50 Lokus 50 Lokus 100% 2.23.02. 2.02.000 2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Ko ta - - 15 Perpusta kaan 15 Perpusta kaan 100% - - - 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.24.02. 2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.24.02. 2.01.000 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan - 468000 Berkas 422400 Berkas 422400 Berkas 100% - - 100% 2.24.02. 2.01.000 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 100% 2.24.02. 2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.24.02. 2.02.000 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 10000 Arsip 20000 Arsip 10000 Arsip 10000 Arsip 100% 10000 Arsip 10000 Arsip 100% 2.24.02. 2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.24.02. 2.03.000 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan 63 Pengguna 43 SKPD 63 Penggun a 63 Penggun a 100% 63 Pengguna 63 Pengguna 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kabupaten/Kota melalui JIKN Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 2.24.02. 2.03.000 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.24.03. 2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun - - 100% 100% 100% - - - 2.24.03. 2.01.000 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan - - 5000 Arsip 5000 Arsip 100% - - - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun 2.24.03. 2.01.000 2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan - - 2500 Berkas 2500 Berkas 100% - - - 2.24.03. 2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - 100% 100% 100% - - - 2.24.03. 2.02.000 1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana - - 50 Arsip 50 Arsip 100% - - - 2.24.03. 2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota 100% - - - - 100% 100% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.24.03. 2.04.000 1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai danDitetapkan 2 Arsip - - - - 2 Arsip 2 Arsip 100% 2.24.03. 2.04.000 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai PersyaratanPenjamin an Keabsahan Arsip 2 Arsip - - - - 2 Arsip 2 Arsip 100% 2.24.03. 2.05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang 100% - - - - 100% 100% 100% 2.24.03. 2.05.000 1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 2 Arsip - - - - 2 Arsip 2 Arsip 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a.Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan arsip;
b.Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan arsip;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan arsip;
d.Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Arsip;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
2. 2.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian tugas kesekretariatan. Sekretariat terdiri atas :
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian.
b.Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan Keuangan
1. 3.Bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan. Bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan terdiri atas:
a.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 4.Bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan Bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan terdiri atas :
a.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 5.Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip terdiri atas :
a.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 6.Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri atas :
a.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jenis fungsi sesuai dengan bidang tugasnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 8.UPTD Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Pelayanan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan pelayanan yang berinteraksi secara langsung dengan pihak penerima layanan (masyarakat/Perangkat Daerah). Terdapat dua jenis pelayanan pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang, yaitu: pelayanan dalam bidang perpustakaan yang merupakan peminjaman koleksi perpustakaan dan pelayanan kearsipan yaitu peminjaman dokumen arsip baik oleh pihak tertentu ataupun Perangkat Daerah yang membutuhkan dokumen arsip. Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini : Kepala Dinas Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip UPTD Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 79,69 79,71 70,00 75,00 79,71 70,00 75,00 2 Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 81,65 81,75 71,05 71,10 81,75 71,05 71,10 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 87,75 88,00 88,25 88,30 88,00 88,25 88,30 4 Nilai AKIP Nilai AKIP 73,15 76,20 80,15 80,26 76,20 80,15 80,26

2.3. Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu yang berkembang berkenaan penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a.Isu Internal 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas Salah satu modal utama pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, tangguh, handal, kreatif, professional dan memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku, motivasi sesuai dengan jenis pekerjaannya dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat melalui suatu sistem pelatihan/bimbingan teknis baik formal maupun informal di bidang perpustakaan dan kearsipan yang terencana. Untuk mampu memiliki kompetensi agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional perpustakaan dan kearsipan dari unsur-unsur yang terkandung dalam kompetensi fungsional pengetahuan merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dan peningkatan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. 2) Koordinasi Antar Instansi Belum Bersinergis Pengembangan Kearsipan dan perpustakaan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat komplek dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.Hubungan kelembagaan dalam wujud kordinasi antara pelaku kearsipan dan perpustakaan di rasakan belum optimal sehingga upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan perlu dilakukan melalui program- program terpadu dan terintergrasi seperti halnya program layanan perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat serta program pelatihan pengelolaan kearsipan guna efektivitas dalam pengelolaan arsip OPD sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan fungsi perpustakaan dan efektivitas dalam pengelolaan kearsipan. 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema bahwa di satu sisi lembaga diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Tangerang, namun disisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor di gedung kantor pusat maupun gedung kantor menetap yang ada di wilayah. 4) Belum optimalnya Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan Pendampingan arsip di OPD belum optimal disebabkan seringnya pergantian pengelola arsip dan terbatasnya SDM di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan (belum adanya arsiparis) dan terbatasnya pustakawan dan kurangnya sumber daya manusia untuk pelayanan perpustakaan keliling dan menetap. 5) Penyusutan dan Pemusnahan Arsip Belum Optimal Penyusutan dan pemusnahan arsip yang ada belum berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Penyusutan/penghapusan buku diatas 5 Tahun (yang sudah rusak) belum dilaksanakan secara optimal.
b.Isu Eksternal 1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling. Disamping itu pada masa sekarang ini perkembangan teknologi memudahkan dalam mencari koleksi Pustaka melalui website, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kecanggihan tekonologi informasi sekarang ini. 2) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Belum Optimal Pengembangan Perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat. Keberadaan database kearsipan/perpustakaan sangat bermanfaat untuk memudahkan OPD dan masyarakat dalam memperoleh informasi arsip dan koleksi buku yang dibutuhkan akan tetapi sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga sehingga belum bisa di akses oleh khalayak umum, sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung sistem informasi perpustakaan dan kearsipan dan scanner A3 untuk alihmedia buku, penyerahan arsip dari OPD belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dan belum ditetapkannya status arsip terbuka, tertutup, dikecualikan oleh Kepala OPD sebagai pencipta arsip. 3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpustakaan dan Kearsipan Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang di pandang perlu memahami tata kelola Arsip sesuai peraturan perundang- undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan salah satunya adalah dengan mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan yang diselengarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang setiap tahun. 4) Rendahnya Kesadaran Aparatur Dalam Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Salah satu kunci untuk tumbuh demi berkembangnya Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan adalah terciptanya tata kelola perpustakaan dan arsip yang handal di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan masyarakat. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang telah mengadakan / melaksanakan penyelenggaraan pendampingan kearsipan bagi seluruh OPD dan pembinaan bagi perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya pengelolaan perpustakaan dan arsip. Di Tahun 2026 terdapat penambahan atas Program dan Kegiatan Dinas perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang yang mengalami penambahan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 50 Tahun 2021. Dengan demikian anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja ini hingga menjadi berkurang dari sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang merupakan rekapitulasi anggaran dari Renja Awal (Murni). Dengan adanya struktur organisasi tersebut, diharapkan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang dapat memberikan kinerja yang optimal baik dalam menangani isu-isu internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan kerjasama antar Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditargetkan pada IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).
1. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat:
a.Rancangan kerangka ekononomi daerah;
b.Program prioritas pembangunan daerah; dan
c.Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan pendukung RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan arsip Kabupaten Tangerang periode 2025-2029. Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2026 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp 25.568.826.476,- Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp 37.862.297.703,- termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut: Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 21.683.326.476 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 21.902.296.483 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 300.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 380.000.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 150.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 49.999.840 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 50.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 45.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 100.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 60.000.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Kab. Tangerang, Semua Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 1 Dokumen 45.000.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Statistik Sektoral Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendukung Statistik Sektoral Daerah Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daer Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daer Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 50.000.160 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 17.861.676.476 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Dokumen 74 Orang/bul an 2 Laporan 4 Laporan 16.156.297.563 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/B ulan 17.771.676.476 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/Bul an 16.046.297.703 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 35.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 35.000.860 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 6 Laporan 35.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 4 Laporan 44.999.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 20.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 30.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% 343.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 2 Paket 140 Orang 100 Persen 380.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 80.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 180.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 65.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 140 Orang 200.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 65 Orang 50.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 123.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 682.650.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2 Dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Paket 1.034.585.100 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7 Paket 2 Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 42.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.012.200 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 165.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 127.571.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 75.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 120.008.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 110.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 166.993.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 13.650.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 50.000.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 42.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 50.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 200.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 350.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 55.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 770.381.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 661.210.000 Pengadaan Mebel Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 35.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 109.171.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 1.300.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.462.336.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.781.500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.300.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.437.555.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 1.141.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 23 Unit 6 Unit 81 Unit 1.718.696.320 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 252.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 158.185.980 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 574.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 523.444.432 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 106 Unit 145.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 81 Unit 117.023.908 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 170.000.000 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 920.042.000 2 Program Pembinaan Perpustakaan Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan 100% 2.417.500.000 Program Pembinaan Perpustakaan Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 100 Persen 70.00 Indeks 72.00 Nilai 5.324.998.660 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 100% 1.040.000.000 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2000 Eksemplar 5 Dokumen 500 Eksemplar 15 Eksemplar 6 Layanan 5 Perpustaka an 100 Orang 4.374.999.660 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di 8 Perpusta kaan 330.000.000 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di 6 Perpustaka an 3.400.000.100 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 6 Layanan 145.000.000 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 6 Layanan 199.999.900 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat - - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 500 Eksemplar 199.999.840 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40 Orang 225.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Orang 224.999.980 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 5 Dokumen 100.000.000 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan 5 Dokumen 99.999.900 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1348 eksempla r 240.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 eksemplar 149.999.940 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 15 eksemplar 100.000.000 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota 100% 1.377.500.000 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah 29 Orang 13 Perpustaka an 75 Lokus 12 Orang 949.999.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kabupaten/Kota yang dikembangkan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Perpustaka an Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 29 Orang 125.000.000 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 29 Orang 207.222.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 11 Perpusta kaan 245.000.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 13 Perpustaka an 218.428.000 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpusta kaan 380.000.000 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Perpustaka an 141.582.000 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 12 Orang 165.000.000 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 12 Orang 180.312.000 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Kab. Tangerang, Semua Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan 220 Lokus 462.500.000 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan 75 Lokus 202.455.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Kecamatan, Semua Kel/Desa Literasi pada Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Literasi pada Satuan Pendidikan 3 Program Pengelolaan Arsip Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip 100% 859.000.000 Program Pengelolaan Arsip Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip 100% 434.999.800 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 100% 174.000.000 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Laporan 80.030.200 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 174.000.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Laporan 80.030.200 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 100% 300.000.000 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 124.958.100 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 10000 Arsip 300.000.000 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 124.958.100 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota 100% 385.000.000 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Laporan 10 Pengguna 230.011.500 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 63 Pengguna 185.000.000 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 10 Pengguna 80.011.500 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kab. Tangerang, Semua Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas 1 Laporan 200.000.000 Pemberdayaan Kapasitas Unit Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas 1 Laporan 150.000.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 4 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip 100% 609.000.000 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 20% 200.002.760 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun 100% 209.000.000 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 250 Arsip 250 Berkas 200.002.760 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 5000 Berkas 109.000.000 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 250 Berkas 99.999.980 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2500 Arsip 100.000.000 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 250 Arsip 100.002.780 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 100% 100.000.000 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 50 Arsip 100.000.000 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana - - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota 100% 200.000.000 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota - - No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 10 Arsip 100.000.000 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan - - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 10 Arsip 100.000.000 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip - - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang 100% 100.000.000 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman - - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 10 Arsip 100.000.000 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan - - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman - - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman - - Total Anggaran 25.568.826.476 27.862.297.703

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang di fasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat LSM maupun asosiasi yang di tunjuk langsung pada Dinas, Berikut adalah kegiatan tersebut yaitu : TABEL T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 Dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, dan dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan maka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang di usulkan tersebut sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang disusun untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan, sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tangerang disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, dan khususnya merujuk pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Pada RPJPN Tahun 2025-2045, dalam meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, salah satunya melalui Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga, mencakup: (a) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal; (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip; dan (c) pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa. Sedangkan di Bidang Perpustakaan, dalam meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, melalui Peningkatan budaya literasi, mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; dan (c) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial dan Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (a) pengembangan mitra perpustakaan (library supporter); (b) pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 dan berdasarkan pada analisis arah kebijakan RPJPD tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Tangerang, Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Prioritas nasional Prioritas provinsi Prioritas kabupaten Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target 2025 Program PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (PD-4) Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Nilai SAKIP Nilai 78 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (PD-4) Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Nilai SAKIP Nilai 78 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Prioritas nasional Prioritas provinsi Prioritas kabupaten Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target 2025 Program PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (PD-4) Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Nilai SAKIP Nilai 78 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi sedangkan penetapan sasaran menggambarkan hal-hal yang harus dicapai melalui tindakan-tindakan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Tangerang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan di tuntut untuk dapat mendukung keberhasilan Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut diatas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang mengacu pada Visi dan misi Kabupaten Tangerang yaitu: ” KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN” Adapun Misi Kabupaten Tangerang yang terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi; 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Tata Kelola Arsip dan Literasi Masyarakat Dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 sasaran dan strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut: ➢ Sasaran 1) Meningkatnya kualitas layanan kearsipan; 2) Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan; 3) Meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. ➢ Strategi 1) Mengoptimalkan penggunaan SRIKANDI oleh Perangkat Daerah; 2) Mengoptimalkan pengelolaan arsip pada perangkat daerah (pencipta arsip); 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya arsip; 4) Meningkatkan kunjungan ke perpustakaan; 5) Mengoptimalkan kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang di emban oleh suatu organisasi, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang maka program yang dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah a.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD a.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD a.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD a.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD a.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah a.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun b.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD b.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah c.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya c.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor d.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan d.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu d.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e.1 Pengadaan Mebel
f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik f.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
a.Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a.1 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a.2 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota a.3 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat a.4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a.5 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan a.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan a.7 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
b.Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota b.1 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota b.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial b.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b.4 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca b.5 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
b.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
a.Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota a.1 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
b.Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota b.1 Akuisisi, Pengolahan, Presevasi dan Akses Statis
c.Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota c.1. Penyediaan Informasi, Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN c.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. 2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
a.Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun a.1 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun a.2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
b.Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang b.1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Dengan demikian Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 4 Program, 14 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp.27.862.297.703,-. kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dialokasikan untuk urusan Kesekretariatan sebesar Rp.21.902.296.483,-, urusan bidang perpustakaan sebesar Rp.5.324.998.660,- dan urusan bidang kearsipan sebesar Rp.635.002.560,-. Berikut adalah rincian program dan kegiatan yang mengalami penambahan tahun 2026, dapat dilihat pada tabel T-C.33. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% 21.902.296.483 100% 20.159.455.145 2.23.01.2. 01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 380.000.000 2 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 205.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.23.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 49.999.840 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 35.000.000 2.23.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 25.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 7.000.000 2.23.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 25.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 25.000.000 2.23.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 40.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 9.000.000 2.23.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 40.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 9.000.000 2.23.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 15.000.000 2.23.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Laporan 60.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Laporan 35.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 30.000.000 2.23.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Data 50.000.160 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Data 40.000.000 2.23.01.2. 02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Dokumen 74 Orang/bul an 2 Laporan 4 Laporan 16.156.297.563 1 Dokumen 74 Orang/bul an 2 Laporan 4 Laporan 16.529.455.145 2.23.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 74 Orang/bul an 16.046.297.703 Dana Alokasi Umum (DAU) 74 Orang 16.447.455.145 2.23.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 35.000.860 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 40.000.000 2.23.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 44.999.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Laporan 28.000.000 2.23.01.2. 02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 30.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 14.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 2 Paket 140 Orang 100 Persen 380.000.000 2 Paket 140 Orang 100 Persen 237.000.000 2.23.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 180.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 92.000.000 2.23.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 140 Orang 200.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 145 Orang 145.000.000 2.23.01.2. 06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 2 Paket 1.034.585.100 2 Dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 2 Paket 797.000.000 2.23.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 125.012.200 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 46.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 Paket 127.571.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Paket 145.000.000 2.23.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Paket 120.008.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Paket 81.000.000 2.23.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Paket 166.993.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Paket 92.000.000 2.23.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 40.000.000 2.23.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Dokumen 57.000.000 2.23.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 46.000.000 2.23.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 350.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 290.000.000 2.23.01.2. 07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 770.381.000 5 Unit 15 Unit 28.000.000 2.23.01.2. 07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Unit 661.210.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Unit 109.171.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 Unit 28.000.000 2.23.01.2. 08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.462.336.500 12 Laporan 12 Laporan 1.419.000.000 2.23.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 24.781.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 13.000.000 2.23.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 1.437.555.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 1.406.000.000 2.23.01.2. 09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 23 Unit 6 Unit 81 Unit 1.718.696.320 1 Unit 23 Unit 6 Unit 81 Unit 944.000.000 2.23.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Unit 158.185.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Unit 201.000.000 2.23.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23 Unit 523.444.432 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 23 Unit 425.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.23.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 81 Unit 117.023.908 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 81 Unit 145.000.000, 2.23.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Unit 920.042.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Unit 173.000.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 100 Persen 70.00 Indeks 72.00 Nilai 5.324.998.660 100 Persen 70.00 Indeks 72.00 Nilai 3.937.000.000 2.23.02.2. 01 Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2000 Eksemplar 5 Dokumen 500 Eksemplar 15 Eksemplar 6 Layanan 5 Perpustaka an 100 Orang 4.374.999.660 2000 Eksemplar 5 Dokumen 500 Eksemplar 15 Eksemplar 6 Layanan 5 Perpustaka an 100 Orang 3.385.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.02.2. 01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Perpustaka an 3.400.000.100 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Perpustaka an 2.500.000.000 2.23.02.2. 01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Layanan 199.999.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Layanan 165.000.000 2.23.02.2. 01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 500 Eksemplar 199.999.840 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 600 Eksemplar 173.000.000 2.23.02.2. 01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Orang 224.999.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 120 Orang 231.000.000 2.23.02.2. 01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 99.999.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen0 86.000.000 2.23.02.2. 01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2000 Eksemplar 149.999.940 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2100 Eksemplar 144.000.000 2.23.02.2. 01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Eksemplar 100.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 Eksemplar 86.000.000 2.23.02.2. 02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 29 Orang 13 Perpustaka an 75 Lokus 12 949.999.000 29 Orang 13 Perpustaka an 75 Lokus 12 552.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Orang 2 Perpustaka an Orang 2 Perpustaka an 2.23.02.2. 02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29 Orang 207.222.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 Orang 86.000.000 2.23.02.2. 02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 13 Perpustaka an 218.428.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 14 Perpustaka an 115.000.000 2.23.02.2. 02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Perpustaka an 141.582.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Perpustaka an 92.000.000 2.23.02.2. 02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Orang 180.312.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Orang 115.000.000 2.23.02.2. 02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 75 Lokus 202.455.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 85 Lokus 144.000.000 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Ketersediaan Arsip 100% 434.999.800 100% 502.000.000 2.24.02.2. 01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Laporan 80.030.200 34 Laporan 92.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.24.02.2. 01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34 Laporan 80.030.200 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 Laporan 92.000.000 2.24.02.2. 02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 124.958.100 1000 Arsip 145.000.000 2.24.02.2. 02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1000 Arsip 124.958.100 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1000 Arsip 145.000.000 2.24.02.2. 03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Laporan 10 Pengguna 230.011.500 1 Laporan 10 Pengguna 265.000.000 2.24.02.2. 03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Pengguna 80.011.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Pengguna 92.000.000 2.24.02.2. 03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 150.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 173.000.000 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 20% 200.002.760 20% 20.230.000.000 2.24.03.2. 01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 250 Arsip 250 Berkas 200.002.760 250 Arsip 250 Berkas 230.000.000 2.24.03.2. 01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Ta Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Kab. Tangerang, Semua 250 Berkas 99.999.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 250 Berkas 115.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.24.03.2. 01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250 Arsip 100.002.780 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 250 Arsip 115.000.000 2.24.03.2. 05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman - - 1 Arsip 20.000.000.000 2.24.03.2. 05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Arsip 20.000.000.000 Jumlah Total 37.862.297.703 44.828.455.145 Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 berisi program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dan pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% 21.902.296.483 100% 20.159.455.145 2.23.01.2. 01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 2 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 380.000.000 2 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 205.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.23.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 49.999.840 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 35.000.000 2.23.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 25.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 7.000.000 2.23.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 25.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 25.000.000 2.23.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 40.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 9.000.000 2.23.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 40.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 9.000.000 2.23.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 15.000.000 2.23.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Laporan 60.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Laporan 35.000.000 2.23.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua 1 Dokumen 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 30.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.23.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Data 50.000.160 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Data 40.000.000 2.23.01.2. 02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Dokumen 74 Orang/bul an 2 Laporan 4 Laporan 16.156.297.563 1 Dokumen 74 Orang/bu lan 2 Laporan 4 Laporan 16.529.455.145 2.23.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 74 Orang/bul an 16.046.297.703 Dana Alokasi Umum (DAU) 74 Orang 16.447.455.145 2.23.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 35.000.860 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 40.000.000 2.23.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 44.999.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Laporan 28.000.000 2.23.01.2. 02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 30.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 14.000.000 2.23.01.2. 05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 140 380.000.000 2 Paket 140 237.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Orang 100 Persen Orang 100 Persen 2.23.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 180.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 92.000.000 2.23.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 140 Orang 200.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 145 Orang 145.000.000 2.23.01.2. 06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 2 Paket 1.034.585.100 2 Dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 2 Paket 797.000.000 2.23.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 125.012.200 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 46.000.000 2.23.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 Paket 127.571.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Paket 145.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Paket 120.008.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Paket 81.000.000 2.23.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Paket 166.993.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Paket 92.000.000 2.23.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 45.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 40.000.000 2.23.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Dokumen 57.000.000 2.23.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 50.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 46.000.000 2.23.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 350.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 290.000.000 2.23.01.2. 07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 770.381.000 5 Unit 15 Unit 28.000.000 2.23.01.2. 07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Unit 661.210.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - - 2.23.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Unit 109.171.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 Unit 28.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.01.2. 08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.462.336.500 12 Laporan 12 Laporan 1.419.000.000 2.23.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 24.781.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 13.000.000 2.23.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 1.437.555.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 1.406.000.000 2.23.01.2. 09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 23 Unit 6 Unit 81 Unit 1.718.696.320 1 Unit 23 Unit 6 Unit 81 Unit 944.000.000 2.23.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Unit 158.185.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Unit 201.000.000 2.23.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23 Unit 523.444.432 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 23 Unit 425.000.000 2.23.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Semua 81 Unit 117.023.908 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 81 Unit 145.000.000, Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.23.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Unit 920.042.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Unit 173.000.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 100 Persen 70.00 Indeks 72.00 Nilai 5.324.998.660 100 Persen 70.00 Indeks 72.00 Nilai 3.937.000.000 2.23.02.2. 01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2000 Eksemplar 5 Dokumen 500 Eksemplar 15 Eksemplar 6 Layanan 5 Perpustaka an 100 Orang 4.374.999.660 2000 Eksempla r 5 Dokumen 500 Eksempla r 15 Eksempla r 6 Layanan 5 Perpustak aan 100 Orang 3.385.000.000 2.23.02.2. 01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Perpustaka an 3.400.000.100 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Perpustak aan 2.500.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.02.2. 01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Layanan 199.999.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Layanan 165.000.000 2.23.02.2. 01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 500 Eksemplar 199.999.840 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 600 Eksempla r 173.000.000 2.23.02.2. 01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Orang 224.999.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 120 Orang 231.000.000 2.23.02.2. 01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 99.999.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 0 86.000.000 2.23.02.2. 01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2000 Eksemplar 149.999.940 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2100 Eksempla r 144.000.000 2.23.02.2. 01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Eksemplar 100.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 Eksempla r 86.000.000 2.23.02.2. 02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota 29 Orang 13 Perpustaka an 75 Lokus 12 Orang 2 Perpustaka an 949.999.000 29 Orang 13 Perpustak aan 75 Lokus 12 Orang 2 Perpustak aan 552.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.23.02.2. 02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29 Orang 207.222.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 Orang 86.000.000 2.23.02.2. 02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 13 Perpustaka an 218.428.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 14 Perpustak aan 115.000.000 2.23.02.2. 02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Perpustaka an 141.582.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Perpustak aan 92.000.000 2.23.02.2. 02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Orang 180.312.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Orang 115.000.000 2.23.02.2. 02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 75 Lokus 202.455.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 85 Lokus 144.000.000 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Ketersediaan Arsip 100% 434.999.800 100% 502.000.000 2.24.02.2. 01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Laporan 80.030.200 34 Laporan 92.000.000 2.24.02.2. 01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34 Laporan 80.030.200 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 Laporan 92.000.000 2.24.02.2. 02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan 1000 Arsip 124.958.100 1000 Arsip 145.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Akses Arsip Statis 2.24.02.2. 02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1000 Arsip 124.958.100 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1000 Arsip 145.000.000 2.24.02.2. 03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Laporan 10 Pengguna 230.011.500 1 Laporan 10 Pengguna 265.000.000 2.24.02.2. 03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Pengguna 80.011.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Pengguna 92.000.000 2.24.02.2. 03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 150.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 173.000.000 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 20% 200.002.760 20% 20.230.000.000 2.24.03.2. 01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 250 Arsip 250 Berkas 200.002.760 250 Arsip 250 Berkas 230.000.000 2.24.03.2. 01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Ta Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250 Berkas 99.999.980 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 250 Berkas 115.000.000 2.24.03.2. 01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250 Arsip 100.002.780 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 250 Arsip 115.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2.24.03.2. 05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman - - 1 Arsip 20.000.000.000 2.24.03.2. 05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Arsip 20.000.000.000 Jumlah Total 37.862.297.703 44.828.455.145 Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu: A. Catatan Penting Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku Kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat tingkat Kecamatan tingkat Kabupaten. B. Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan. C. Rencana Tindak Lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang dan seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan acuan dalam pelaksanaan pembanguna yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman.

28.Dinas Perikanan Penyusunan dokumen ini merupakan amanah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan sektor perikanan dan menangani berbagai tantangan yang dihadapi, Dinas Perikanan merasa perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan. Rencana ini bertujuan untuk memberikan arah strategis yang jelas dalam pengembangan sektor perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dengan adanya rencana kerja perubahan yang terstruktur, diharapkan dinas ini dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, memanfaatkan potensi perikanan yang belum tergali sepenuhnya, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas produk perikanan. Rencana Kerja Perubahan ini menjadi sangat penting mengingat sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan produksi ikan, penangkapan ikan ilegal, dan penurunan pendapatan para nelayan perlu ditangani secara serius. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu adanya perubahan dalam kebijakan, praktik pengelolaan sumber daya perikanan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Rencana Kerja Perubahan ini juga menjadi respons atas arahan pemerintah yang semakin memperkuat peran sektor perikanan dalam perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran akan potensi sumber daya perikanan yang besar dan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor ini. Dengan demikian, dinas perikanan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sektor perikanan yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Rencana Kerja Perubahan ini juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat dengan pihak terkait diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan ini, akan diuraikan perubahan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan di Tahun 2024. Selain itu, akan dijelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas produk perikanan, maupun pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dokumen ini akan menjadi panduan yang komprehensif bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5) Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang kabupaten Tangerang di Provinsi Banten 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 13) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 18) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk :
1.Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2.Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2025 No Indikator Kinerja Utama Indikator 2024 2025 Target Realisasi % Target Realisasi Semester 1 % 1 Meningkatya Produksi Ikan Pertumbuhan Produksi Ikan (%) 1,05 1,07 101,9 1,05 0,51 48,57 2 Meningkatnya konsumsi Ikan Tingkat Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ th) 41,06 41,26 100,48 41,67 41,48 99,54 3 Meningkatnya akuntabilitas OPD Nilai AKIP Dinas Perikanan (Nilai) 85,5 75,15 87,89 85,5 89,2 104,3 Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024 -2025 Semester 1 dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.2 Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024-2025 No Indikator Kinerja 2024 2025 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi Semester 1 (Rp) % 1 Meningkatya Produksi Ikan 10.504.603.02 0 9.912.682.460 94,3711.943.502.780 7.380.790.82 3 61,79 2 Meningkatnya konsumsi Ikan 3.372.574.881 3.334.130.155 98.86 4.080.324.912 2.644.090.60 9 64,80 3 Meningkatnya akuntabilitas OPD 14.233.575.70 1 13.755.657.65 1 96,6413.475.909.400 6.625.903.33 2 49,17 4. Retribusi TPI (Rp) 480,344,366 646,237,120 134.5 4 576.413.239,2 134.955.049 23,41 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sasaran 1: Meningkatny a Produksi Perikanan Laju Produksi Perikanan % 1.05 1,05 1,05 - - 3.25.3 Program pengelolaan perikanan tangkap Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 0.6 0,6 0,6 - - 3.25.3.202 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran: Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil : Persentase daya serap pengetahuan kenelayanan % 89% 86% 86% - - 3.25.3.202.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 450 150 150 150 - - 3.25.3.202.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya Kelompok 9 3 3 3 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.3.201 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yg dpt Diusahakan dlm 1 Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran: Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil: Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan Kelompok 30 10 10 - - 3.25.3.201.1 Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 1 - - 3.25.3.201.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Unit 3 4 1 1 - - 3.25.3.201.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Unit 13.600 5835 4.500 4.500 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.3.203 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keluaran: Laporan Nilai Raman TPI Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil: Tercapainya target retribusi TPI % 100 100 100% 100% - - 3.25.3.203.2 Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI Layanan 3 3 3 3 - - 3.25.04 Program pengelolaan perikanan budidaya Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.50 1.5 1,50 1,50 - - 3.25.04.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan Keluaran 1 : Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil 1 : Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan Orang 150 150 150 - - Keluaran 2: Laporan Jumlah produksi ikan hias Dokumen 3 1 1 - - Hasil 2: Persentase peningkatan produksi ikan hias ribu ekor 5.874 1.958 1.958 - - 3.25.04.2.04. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 - - - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 3.25.04.2.04. 04 Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 87 29 29 29 - - 3.25.04.2.04. 06 Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan. Pemanfaatan dan Pelindungan Lahan untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yg direncanakan. dikembangkan. Dimanfaaatkan dan dilindungi Ha 6 2.5 2 2 - - 3.25.04.2.04. 07 Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk pembudidayaa n ikan di Darat Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 90 50 30 30 - - 3.25.04.2.04. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaa Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Unit 3 1 1 1 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Kabupaten/Kota yang dibangun 3.25.04.2.04. 05 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n ikan di darat Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat Orang 100 50 25 25 - - 3.25.04.2.02 Kegiatan Pemberdaayaan Pembudidaya Ikan Kecil Keluaran: Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil: Persentase peningkatan produksi benih ikan konsumsi ribu ekor 231.918 77.303 77.303 - - 3.25.04.2.02. 01 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 15 5 5 5 - - Sasaran 2: Meningkatny a angka konsumsi ikan Angka Konsumsi Ikan kg/ kapita/ thn 42.3 41,67 41,67 - - 3.25.06 Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 1.5 1.5% 1.5% - - 3.25.6.201 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Keluaran :Laporan Jumlah Data Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dokumen 1 1 - - - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Hasil: Persentase Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan % 100 100 - - - - 3.25.6.201.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 1 1 - - - - 3.25.06.2.02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananbagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Keluaran : Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil : Jumlah legalitas produk dan legalitas kelompok sertifikat 12 4 4 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.06.2.02. 01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit usaha 12 4 4 4 - - 3.25.06.2.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran : Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya. kenaikan kelas kelompoknya. keterampilan dan pengetahuan Dokumen 3 1 1 1 - - Hasil : Tersedianya laporan informasi. pemasaran dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (Bentuk Monitoring dan evaluasi) Kelompok 45 15 15 - - 3.25.06.2.03. 01 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ton 405.789 133.254 135.253 135.253 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kabupaten/Kot a 3.25.06.2.03. 02 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi pelaku usaha 45 20 15 15 - - Sasaran 3: Meningkatka n Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai 85.5 85.5 85.5 - - 3.25.01.2 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100 100 - - Persentase pemenuhan administrasi keuangan. perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 100 100 100 - - 3.25.01.2.01 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 4 4 4 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 100 100 100 - - 3.25.01.2.01. 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 2 2 2 - - 3.25.01.2.01. 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.01. 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporanadminstrasi keuangan Dokumen 6 2 2 2 - - Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 - - 3.25.01.2.02. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/ bulan 120 34 40 40 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Gaji dan Tunjangan ASN 3.25.01.2.02. 07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Laporan 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 3 1 1 1 - - Laporan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam Dokumen 3 1 1 1 - - Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 120 40 40 - - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam Orang 45 15 15 - - 3.25.01.2.05. 09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 195 65 65 65 - - 3.25.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Dokumen 3 1 1 1 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Jenis 18 6 6 - - 3.25.01.2.06. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 15 5 5 5 - - 3.25.01.2.06. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 60 20 20 20 - - 3.25.01.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 36 12 12 12 - - 3.25.01.2.06. 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 36 12 12 12 - - 3.25.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Laporan Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Dokumen 3 1 1 1 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Jenis 12 4 4 - - 3.25.01.2.08. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 3 1 1 1 - - 3.25.01.2.08. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 6 2 2 2 - - 3.25.01.2.08. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 3 1 1 1 - - Jumlah jasa iklan/media cetak - - 3.25.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 3 1 1 1 - - Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 12 4 4 - - 3.25.01.2.09. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 15 5 5 5 - - Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 (Semester 1) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3.25.01.2.09. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 69 23 23 23 - - 3.25.01.2.09. 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 6 2 2 2 - - 3.25.01.2.09. 07 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 12 4 4 4 - - 3.25.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 6 2 2 2 - - Note : Pada table Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2025 dan perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun (n-3) 2024 dikarenakan perbedaan indicator kinerja pada program, kegiatan maupun sub kegiatan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa rencana aksi Dinas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting. Dinas Perikanan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan laut maupun budidaya ikan di perairan darat. Melalui kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Dinas Perikanan dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pedalaman yang bergantung pada sektor perikanan. Dalam meningkatkan sektor perikanan, Dinas Perikanan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan ini meliputi teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan yang efektif, serta pengembangan usaha perikanan skala kecil. Dalam pelaksanaannya Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui rencana aksi pendistribusian sarana tangkap menargetkan 4500 unit Sarana penangkapan ikan dan peningkatan kegiatan usaha penangkapan ikan. Selain itu, Bidang Pengelolaan Perikanan Pembudidaya menargetkan laju produksi perikanan budidaya dengan sebesar 1,5 % budidaya ikan. Dinas Perikanan juga dalam rangka penanganan stunting memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi, terutama pangan laut dan ikan. Dalam pelaksaannya Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menargetkan angka konsumsi ikan 41,67 kg/kapita/tahun melalui rencana aksi Gerakan Memasyakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Maka dari itu dalam mendukung penangan kemiskinan ekstrim dan stunting tersebut, program dan kegiatan dimasukan kedalam program kegiatan yang sudah ada. - Selain itu program yang telah dilakukan Dinas Perikanan Tahun 2025 dalam mendukung program 100 Hari Kerja Bupati. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu. - Penyerahan Sarana Pengolahan Perikanan di Desa Mekar Bakti Kec.Panongan. Desa Jambe Kec.Jambe, Desa Gandaria Kec.Mekarbaru, Desa Ketapang Kec.Mauk. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa Pelatih diverfikasi olahan kepada 60 Pengolah, Pembagian 5.100 Distribusi olahan ikan serta pembagian 4 Paket(Freezer dan food processor,handsealer,mixer,Kompor dll) sarpas olahan ikan dalam rangka ketahanan pangan dan penangan stunting. - Penyerahan bantuan 11 unit kapal <5 GT, Penyerahan sarana Prasarana perikanan yaitu 33 Unit Jaring rampus, 11 Unit Mesin Kapal dan 11 Unit coolbox, serta bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 10.000 Nelayan yang telah dilaksanakan di Dermaga Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Mauk pada tanggal 17 April 2025. - Pencanangan Kampung budidaya di Desa Gandaria Kec. Mekarbaru berupa Pembangunan gerbang kampung tematik budidaya lele, Pembangunan hangar pakan alternatif, pemberian benih lele serta pakan untuk 5 Kelompok pembudidaya sebanyak 87 Orang dan panen ikan lele sebanyak 300 kg yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025. - Program kolaborasi ketahanan pangan dengan budidaya ikan lele bersama polri di 10 Polsek berupa pemberian bantuan 100 biovlog dan 100.000 benih, pakan ikan 11 Ton dan aerator 50 set untuk 10 kelompok pembudidaya dengan jumlah keterlibatan 50 pembudidaya dan 10 polsek. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Tahun 2025 Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pembangunan perekonomian sub sektor perikanan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2024 - 2026 sebagai berikut :
1.Rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam menjalankan usaha perikanan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi masih relatif besar dibandingkan dengan jumlah perolehan yang mereka dapatkan dalam sekali produksi sehingga margin yang diperoleh masih belum memuaskan.
2.Rendahnya produktivitas sumber daya. Produktivitas yang rendah merupakan dampak dari belum optimalnya produksi perikanan. Sistem Produksi yang masih Tradisional atau minimnya penggunaan teknologi. Kualitas produk menurun berdampak pada turunnya nilai harga produk. Hal ini membutuhkan perlakuan khusus agar ikan tetap memiliki nilai tambah dan peningkatan ketersediaan sarpras alat tangkap ramah lingkungan, penangkapan ikan invasif, penebaran benih ikan di PUD (Perairan Umum Daratan).
3.Rendahnya tingkat konsumsi ikan. Maka dari itu, Perlunya peningkatan penanganan pasca produksi hasil produksi perikanan terutama pengolahan hasil perikanan dengan memperbaiki kualitas dan ketersediaan komoditas ikan,
4.Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan. Maka dari itu, Pentingnya strategi Pemasaran Produk Perikanan untuk Tingkatkan Penjualan dengan membangun Kemitraan dan Jaringan Distribusi Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.30 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 NO Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SPM /standar nasional Satuan Target Reaisasi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Semester 1

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan Nilai Tukar Nelayan & Pembudidaya (NTNP)

1.Meningkatnya Produksi Perikanan 1.Laju Produksi Perikanan - % 1,05 1,05 1,05 1,52 0,51 - 2.Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan 2.Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ thn) - kg/ kapita/ thn) 41,06 41,67 42,3 40,68 41,48 - 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP OPD 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 3.Nilai AKIP OPD - Nilai 85,5 85,5 85,5 75,15 89,2 - Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) di seluruh Kab/Kota - ton 43.110 43.562 44.022 43.737,92 21.129,496 -

a.Produksi Perikanan Tangkap - ton 21.383 21.510 21.639 22.052,09 10.073 -
b.Produksi Perikanan Budidaya - ton 21.727 22.052 22.383 21.685,82 11.056,496 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan yang masuk ke dalam RKPD tahun 2025 mengalami rasionalisasi. Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2025 diantaranya untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Kemiskinan ekstrim di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tangerang merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi komprehensif. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, dan pelatihan yang memadai, serta perubahan iklim, berkontribusi pada kondisi kemiskinan yang persisten. Adapun peran Dinas Perikanan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang dilakukan dalam beberapa bentuk. Diantaranya yaitu melalui peningkatan produksi dan aksesibilitas pangan yang kaya akan zat gizi, serta sosialisasi mengenai manfaat konsumsi ikan dan produk perikanan. Dinas Perikanan juga dapat membantu meningkatkan ketersediaan dan kesadaran akan makanan bergizi di masyarakat. Selain itu, Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan megalami rasionalisme dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dan hasil tindak lanjut dari Program 100 hari kerja Bupati terpilih. Dinas Perikanan Tahun 2025 melaksanakan 4 Program. 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan Total Kebutuhan Belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp. 28.627.308.362 (APBD murni) dan Rp.35.179.942.020.- (APBD rasionalisasi). 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa rencana aksi Dinas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim, inlfasi dan stunting. Berdasarkan hasil pemetaan Program Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing- masing sub kegiatan. Pengalokasian Anggaran Dinas Perikanan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi secara konvergen dan terintegrasi Pemerintah Daerah memastikan program tersebut tepat sasaran pada lokasi khusus. Maka dari itu, Dinas Perikanan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi yang merupakan kebijakan atau program pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemerdayaan masyarakat serta usaha ekonomi mikro kecil. Selain Pengalokasian Anggaran Dinas Perikanan tahun 2025 dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi secara konvergen dan terintegrasi. Dinas Perikanan juga mendapatkan mandatory. Adapun tabelnya sebagai berikut: Tabel 2.5 Mandatory Perubahan Anggaran Tahun 2025 Program Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota THR Non ASN dan Honor 13 117.600.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Gaji dan Tunjangan ASN 62.606.548 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kapal Nelayan 1.183.907.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap BPJS Naker Nelayan 183.708.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Kolaborasi Budidaya Danramil, POLRES, dan Reguler 999.742.400 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Jogging Track 2.300.284.880 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Tambak udang Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Saluran Air Pengelolaan Perikanan Tangkap Perbaikan TPI dan Dermaga 799.356.100 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap Akta Notaris 33.000.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah)
a.memperbaiki komunikasi dengan nelayan. evaluasi kebijakan. penyederhanaan perizinan. pengembangan pelabuhan perikanan. pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas. perlindungan dan pembeirdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
b.mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja. peningkatan pendapatan dan nilai tambah. serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
c.membangkitkan industry kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industry. peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambahn untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
d.pengelolaan wilayah laut. pesisir. dan pulau-pulau kecil. penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
e.penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan 5 (lima) arah kebijakan tersebut. KKP menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu. KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarustamaan dalam RPJMN 2020-
1. 2024.yakni gender, pembangunan berkelanjutan, media social dan transformasi digital. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD Tujuan Rencana Kerja Dinas Perikanan pada Tahun 2026 adalah “Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial”. Tujuan tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan, Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan, Meningkatnya akuntabulitas kinerja PD. Sasaran pertama Yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Dicapai Melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya . Sasaran Kedua Yaitu Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan Melalui Program Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan. Sasaran Ketiga Yaitu Meningkatnya Akuntabilitas kiner PD Akan Dicapai Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Target Tujuan Dan Sasaran Pada Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024-2030 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan & Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tujuan Pembangunan Daerah 2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan daya Saing Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase kenaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya Nilai Persen 5.00 5.07 5.24 5.26 5.32 5.36 5.40 5.40 Tingkat Inflasi persentase perubahan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu Nilai Persen 1.8 1.8- 2.00 2.00 2.0 ± 1 2.0 ± 1 2.0 ± 1 2.0 ± 1 2.0 ± 1 Sasaran Pembangunan Daerah 2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) Persentase nilai tambah bruto dari kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total nilai tambah bruto (PDRB) suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota Nilai Persen 6.16 6.07- 6.30 6.10- 6.30 6.14- 6.30 6.17- 6.30 6.20- 6.30 6.21- 6.30 6.21- 6.30 1 Tujuan Dinas Perikanan: “Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Indikator Tujuan Dinas Perikanan: Kontribusi Sektor Pertanian, Persentase nilai tambah bruto dari kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total nilai tambah bruto (PDRB) suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota Nilai Persen 6,16 6,07- 6,30 6,10- 6,30 6.14- 6,30 6,17- 6,30 6,20- 6,30 6,21- 6,30 6,21- 6,30 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan & Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Unggulan dan Sektor Potensial” Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) Sasaran 1 : Meningkatkan Produksi Perikanan Indikator Sasaran: Jumlah Produksi perikanan Jumlah hasil produksi perikanan Tangkap dan Budidaya Ton 43.737 44.131 44.446 44.783 45.145 45.533 45.945 45.945 Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan Indikator Sasaran: Produksi Olahan Perikanan Jumlah hasil pemenuhan produksi olahan perikanan Ton - 22.042 22.373 22.708 23.049 23.395 23.741 23.741 Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tujuan/Sasaran: Nilai AKIP OPD Nilai akuntabilitas kinerja yang mengidentifikasi kemampuan OPD dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian kinerja dan evaluasi internal. Nilai 85,5 80 80 80 80 80 80 80 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026 Pada Tahun 2026 Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGR AM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Definisi Operasional Satuan Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Rencana Tahun 2026 Sumber Dana Prakiraan Rencana Tahun 2027 Target Anggaran Target Anggaran 1 2 3 4 5 8 9 10 11 3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.400.000.000 39.970.000.000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi kepegawaian. umum. jasa penunjang dan pemeliharaan % 100 14.669.909.070,0 0 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 15.300.000.000 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 200.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 385.000.000 Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Rata-rata capaian pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan Pelaporan % 100 100 3.25.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 25.000.000 3.25.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 50.000.000 3.25.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 170.000.000 3.25.01.2.01. 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 1 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 60.000.000 3.25.01.2.01. 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 1 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 80.000.000 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan Dokumen 2 9.549.909.070,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 10.015.000.000 adminstrasi keuangan Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rata-rata capaian pemenuhan admisntrasi keuangan perangkat daerah % 100 100 3.25.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji Orang/Bul an 41 9.499.909.070,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41 10.000.000.000 X.XX.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Laporan 1 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 15.000.000 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 1 539.196.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 645.000.000 Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitasi Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 65 65 3.25.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan berdasarkan jumlah pegawai Paket 48 139.196.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 48 45.000.000 3.25.01.2.05.0 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 65 400.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 65 600.000.000 Pendidikan dan Pelatihan 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Laporan Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Laporan Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Dokumen 1 1.106.724.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 2.300.000.000 Keluaran : Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah jenis 6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 3.25.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 5 462.051.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 1.400.000.000 3.25.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 114.859.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 160.000.000 3.25.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 17.654.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 10.000.000 3.25.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 150.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 45.000.000 3.25.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 62.160.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 75.000.000 3.25.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 610.000.000 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Laporan Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Laporan Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Dokumen 1 1.674.080.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 1.050.000.000 Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Jenis 4 4 3.25.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 3.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 43.000.000 3.25.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 2 370.280.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 207.000.000 3.25.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 1 1.300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 800.000.000 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Laporan Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Laporan Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 1 1.600.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 905.000.000 barang milik daerah Keluaran : Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 5 5 3.25.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 850.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 200.000.000 3.25.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 350.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 23 430.000.000 3.25.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 100.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 70.000.000 3.25.01.2.09.0 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit - - - 3.25.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 2 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 205.000.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah hasil tangkapan ikan perairan laut dan darat di wilayah Kabupaten Tangerang Ton 22.250 3.740.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 22.450 8.900.000.000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Hasil :Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen atau catatan resmi yang memuat data dan informasi mengenai kelompok nelayan yang telah menerima bantuan atau dukungan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan pada tahun penganggaran Dokumen 1 2.690.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 7.700.000.000 Keluaran : Wilayah pengelolaan penangkapan ikan yang difasilitasi Jumlah kecamatan yang nelayanya difasilitasi bantuan pemerintah Kecamatan 8 8 3.25.03.2.01.0 002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Unit 1 550.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 1.300.000.000 3.25.03.2.01.0 004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Unit 4.500 2.140.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4.500 6.400.000.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Hasil : Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen atau catatan resmi yang memuat data dan informasi mengenai jumlah nelayan yang telah mendapatkan pelatihan maupun bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan kelompok nelayan pada tahun penganggaran Dokumen 1 1.050.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 900.000.000 Keluaran : Cakupan domisili nelayan yang Jumlah kecamatan yang nelayannya difasilitasi bimbingan teknis, Kecamatan 8 8 diberikan pemberdayaan pelatihan dan kelembagaannya 3.25.03.2.02.0 001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 150 550.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 150 600.000.000 3.25.03.2.02.0 002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembanga n kelembagaann ya Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan peingembangan kelembagaannya Kelompok 20 500.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 300.000.000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Hasil Produksi Budidaya di Wilayah Kabupaten Tangerang Ton 22.196 4.245.000.000,00 22.333 10.070.000.000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Hasil : Laporan Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti pengembanga n kapasitas Laporan berupa kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas para pembudidaya, berupa pelatihan di dalam daerah dan di luar daerah Dokumen 1 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 420.000.000 Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembanga n Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 6 6 420.000.000 3.25.04.2.02.0 001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 6 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 420.000.000 Mengikuti Pengembanga n Kapasitas 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Hasil : Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 4.245.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 9.650.000.000 Keluaran :Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pengelolaan pemberdayaan ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pengelolaan pemberdayaan ikan Orang 30 40 3.25.04.2.04.0 004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 1 150.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 200.000.000 3.25.04.2.04.0 011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah unit usaha pembudidayaa n ikan yang memanfaatka n air untuk pembudidayaa n ikan Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan Unit 150 3.095.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 150 7,400,000,000 3.25.04.2.04.0 012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidayaan ikan Dokumen 1 1.000.000.000,0 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 1.500.000.000 Pembudidayaan Ikan di Darat perlindungan lahan pembudidayaa n ikan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan pertahun dibagi jumlah penduduk kg/ kapita/th 42,30 3.537.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 42,93 5.700.000.000 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Hasil : Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Jumlah laporan Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 300.000.000 Keluaran: Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok kelompok 5 5 300.000.000 3.25.06.2.02.0 002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 5 500.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 5 300.000.000 Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Hasil : Laporan Jumlah peningkatan ketersediaan ikan dan pelaku usaha yang terfasilitasi kegiatan usahanya Jumlah laporan peningkatan ketersediaan ikan dan pelaku usaha yang terfasilitasi kegiatan usahanya Dokumen 1 3.037.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 1 5.400.000.000 Keluaran : Jumlah kelompok yang terfasilitasi kegiatan usahanya Jumlah kelompok yang terfasilitasi kegiatan usahanya kelompok 20 20 5.400.000.000 3.25.06.2.03.0 001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ko ta Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Ton 137.282 1.200.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 139.311 2.200.000.000 3.25.06.2.03.0 002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ko ta yang terfasilitasi Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi Pelaku Usaha 20 1.837.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 20 3.200.000.000 UPTD Tempat Pelelangan Ikan 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hasil : Dokumen Retribusi TPI Jumlah dokumen yang berisi nilai retribusi di 3 TPI Dokumen 1 250.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 300.000.000 Keluaran : Jumlah layanan dalam rangka penyelenggara an TPI Terlaksananya penyelenggaraan pelelangan ikan di 3 TPI Layanan 3 3 3.25.03.2.03.0 002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggara an TPI Jumlah pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan di 3 TPI Layanan 3 250.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3 300.000.000 UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Hasil : Laporan Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti pengembanga n kapasitas Laporan berupa kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas para pembudidaya, berupa pelatihan di dalam daerah dan di luar daerah Dokumen 1 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 420.000.000 Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembanga n Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 6 6 420.000.000 3.25.04.2.02.0 001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembanga n Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 6 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 420.000.000 Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2025 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Hasil : Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 2.675.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 550.000.000 Keluaran :Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pengelolaan pemberdayaan ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pengelolaan pemberdayaan ikan Orang 30 40 3.25.04.2.04.0 002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah prasarana pembudidayaa n ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 2.400.000.00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 1 400,000,000 3.25.04.2.04.0 010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaa n ikan di darat Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat orang 30 275.000.000, 00 Pendapatan Asli Daerah (PAD 40 150.000.000
2. 2029.Program Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 mendasarkan pada kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2025 – 2029 yang akan memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2026 merupakan rencana aksi Dinas untuk menguatkan kembali Produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Berdasarkan hasil pemetaan Program Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan No menklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka dilakukan penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam dokumen RKPD dan Renja PD Tahun 2026 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Pengalokasian Anggaran Dinas Perikanan juga dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting stunting secara konvergen dan terintegrasi Pemerintah Daerah memastikan program tersebut tepat sasaran pada lokasi khusus. Maka dari itu. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem, Stunting dan inflasi dalam system informasi perangkat daerah (SIPD) Dinas Perikanan sebagai berikut :
3. 1.Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan Ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan berupa pemberdayaan/pembinaan maupun pengadaan sarana prasana perikanan, sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sebagai berikut : Tabel 4.1 Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1 2 3 9 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 3.740.000.000,00 3.25.03.2.01.000 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia 550.000.000,00 3.25.03.2.01.000 4 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia 2.140.000.000,00 3.25.03.2.02.000 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 550.000.000,00 3.25.03.2.02.000 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya 500.000.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4.245.000.000,00 3.25.04.2.04.000 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg teruji 150.000.000,00
4. 2.Stunting Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang sebagai perangkat daerah telah berupaya mereplikasi dan melaksanakan program Stunting melalui kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan beberapa kegiatan antara lain; memberikan edukasi kepada Masyarakat lokus stunting yang rentan gizi, memberikan penyuluhan tentang manfaat makan ikan dan membagikan produk olahan ikan guna pemenuhan gizi masyarakat dan ibu hamil. Di samping itu, Dinas Perikanan dalam hal membagikan produk olahan ikan bekerjasama dengan kelompok pengolah guna pemenuhan jenis produk olahan ikan dengan cara membeli produk para pelaku usaha binaan dengan jumlah melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 3.25.04.2.04.001 1 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan 3.095.000.000,00 3.25.04.2.04.001 2 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidayaan ikan 1.000.000.000,0 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan 3.537.000.000,00 3.25.06.2.02.000 2 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 500.000.000,00 3.25.06.2.03.000 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1.200.000.000,00 3.25.06.2.03.000 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi 1.837.000.000,00 UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 3.25.03.2.03.000 2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI 250.000.000,00 UPTD BATAP 3.25.04.2.02.000 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 300.000.000,00 3.25.04.2.04.000 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 2.400.000.000,00 3.25.04.2.04.001 0 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat 275.000.000,00 dan ragam produk yang bervariatif. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan dalam penanganan stunting sebagai berikut: Tabel 4.2 Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Penanganan Stunting Tahun 2025 Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan juga akan bekerja sama dengan berbagai stakeholder yaitu kelompok nelayan, kelompok budidaya, lembaga Pendidikan dan penelitian. serta pihak terkait lainnya guna meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan. Dinas Perikanan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi sehingga dapat memantau dan mengevaluasi kinerja program secara lebih efektif. Selain itu. Dinas Perikanan juga akan memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya guna memaksimalkan potensi sektor perikanan di wilayah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya. Dinas Perikanan telah memperoleh pagu anggaran untuk Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 26.191.909.070,00 terdiri dari 4 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran Sub Kegiatan 1 2 3 9 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan 3.25.06.2.03.000 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1.200.000.000,0 0 Tabel 4.3 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dinas Perikanan 26.191.909.070,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.191.909.070,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 26.191.909.070,00 1 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah - 100 Persen 14.669.909.070,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 14.669.909.070,00 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - 14.669.909.070,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 30.000.000,00 3 25 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 14.669.909.070,00 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 9.499.909.070,00 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 - No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi - 65 Orang 539.196.000,00 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 14.669.909.070,00 3 25 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 65 Orang 400.000.000,00 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 150.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Undangan yang Disediakan 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 62.160.000,00 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 300.000.000,00 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.800.000,00 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 370.280.000,00 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.300.000.000,00 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 350.000.000,00 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap - 22250 Ton 3.740.000.000,00 [ Meningkatkan produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 23199 21962 22073 22250 3.740.000.000,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan 4500 Unit 2.140.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan domisili nelayan yang diberikan pemberdayaan - 8 Kecamatan 1.050.000.000,00 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 Orang 550.000.000,00 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok 500.000.000,00 3 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Produktivitas Perikanan Budidaya 22.7 22746 21683.79 22 22 22058 22 22196 4.245.000.000,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pengelolaan pemberdayaan ikan - 30 Orang 4.245.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 04 2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 150 Unit 3.095.000.000,00 3 25 04 2.04 0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 1 Dokumen 1.000.000.000,00 4 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan Produksi Olahan Perikanan 4.00 44.89 0 41.26 1.50 41.67 2.50 42.30 3.537.000.000,00 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 500.000.000,00 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Jumlah kelompok yang terfasilitasi - 20 Kelompok 3.037.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko kegiatan usahanya 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 1.837.000.000,00 UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.975.000.000,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya - 22196 Ton 2.975.000.000,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] 2.975.000.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 300.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 300.000.000,00 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan Kapasitas - 30 Orang 2.675.000.000,00 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 2.400.000.000,00 J U M L A H 29.416.909.070,00 Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 30 Unit 275.000.000,00 UPTD Tempat Pelelangan Ikan 250.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 250.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 250.000.000,00 6 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap - 22250 Ton 250.000.000,00 [ Meningkatkan produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 23199 21920 22073 22250 250.000.000,00 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI - 3 Layanan 250.000.000,00 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 Layanan 250.000.000,00 Renja 2026 ini juga akan menjadi acuan bagi Dinas Perikanan dalam melakukan pembangunan di tahun mendatang. Pada pelaksanaannya membutuhkan komitmen. kesepahaman. kerjasama. transparansi. konsistensi. inovasi. dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif. masyarakat. hingga dunia usaha untuk mensukseskan program yang ditetapkan. Dengan mencapai tujuan pembangunan tahunan. diharapkan subsektor perikanan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan dan mendukung Misi 2 Kabupaten Tangerang. Demikian gambaran tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun
5. 2026.dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Renja Tahun 2026 untuk mencapai Renstra dapat terpenuhi. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2026 ini berlaku sejak ditetapkan. dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan. dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran. kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja.
6. 29.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD). Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a.Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b.Renja merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) tahun 2026.
c.Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tahun 2026 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. 6.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. 22.Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
24. 24.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
25. 25.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
26. 26.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
28. 28.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
29. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9):
30. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
31. 31.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
32. 32.Peraturan Bupati Tangerang Nomor __ Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.
33. 33.Peraturan Bupati Tangerang Nomor __ Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
34. 34.Peraturan Bupati Tangerang Nomor __ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan untuk:
35. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
36. 2.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2026 :
37. 1.Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2026.
38. 2.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan Pertanian dan Peternakan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
39. 3.Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
40. 4.Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2026, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Tahun 2026 dan Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU BAB ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money, Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
a.Indikator Masukan (input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b.Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c.lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan semester dua tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1.254.727.800 210.340.500 16,76% 16,91% Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % 53.95 - - 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.254.727.800 210.340.500 16,76% 16,91% Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % 53.95 - - 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.254.727.800 210.340.500 16,76% 16,91% Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Unit 3 - - 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 5.255.155.390 1.949.526.500 37,10% 32,64% Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% % 100 50 50,00% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) % 23.03 - - Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 85.5 - - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.289.038.990 1.946.176.500 85,02% 48,93% Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota % 85 - - 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.041.078.590 1.854.342.500 90,85% 91,70% Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 147.623.400 67.424.000 45,67% 45,77% Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Laporan 1 - - 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 39.947.000 20.605.000 51,58% 51,58% Informasi Harga dan Pasokan Pangan Dokumen 1 - - 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 60.390.000 3.805.000 6,30% 6,65% Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 1 - - 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.786.497.000 3.350.000 0,12% 0,12% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) % 23.03 - - 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.786.497.000 3.350.000 0,12% 0,12% Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Ton 200 - - 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 179.619.400 0 0,00% 0,00% Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 85.5 - - 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 54.671.000 0 0,00% 0,00% Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Dokumen 1 - - 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 124.948.400 0 0,00% 0,00% Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 1 - - 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 604.603.940 180.366.070 29,83% 30,18% Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Dokumen 1 - - Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan % 86.36 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 Pangan yang Diintervensi 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 57.856.870 6.783.000 11,72% 11,80% Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dokumen 1 - - 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 57.856.870 6.783.000 11,72% 11,80% Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 1 - - 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 546.747.070 173.583.070 31,75% 39,37% Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi % 86.36 - - 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 327.217.000 5.320.000 1,63% 1,64% Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 - - 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 219.530.070 168.263.070 76,65% 77,10% Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dokumen 1 - - 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 134.489.500 33.907.500 25,21% 66,24% Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan % 85 - - 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 134.489.500 33.907.500 25,21% 66,24% Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan % 85 - - 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 21.919.900 21.607.900 98,58% 98,78% Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 - - 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 102.712.600 2.709.600 2,64% 2,64% Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 daerah kabupaten/kota 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 9.857.000 9.590.000 97,29% 97,29% Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen 1 - - 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.882.601.359 18.559.411.345 51,72% 57,16% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 50 50,00% 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 147.349.000 30.453.000 20,67% 40,44% Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan % 100 50 50,00% 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.149.000 19.228.000 14,77% 14,77% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100,00% 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.200.000 11.225.000 65,26% 66,10% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100,00% 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.604.922.373 16.460.496.993 52,08% 57,20% Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 50 50,00% 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.604.922.373 16.460.496.993 52,08% 57,20% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 136 136 100,00% 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.978.000 2.400.000 48,21% 48,21% Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah % 100 50 50,00% 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4.978.000 2.400.000 48,21% 48,21% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Laporan 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 Milik Daerah pada SKPD 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.436.000 14.650.000 5,97% 6,13% Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya % 100 50 50,00% 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 245.436.000 14.650.000 5,97% 6,13% Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 150 - - 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.902.640.542 1.032.694.110 54,28% 69,09% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 50 50,00% 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.348.000 21.385.000 95,69% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.001.886.442 695.560.000 69,43% 71,74% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.456.500 40.780.000 98,37% 100,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.668.000 110.377.110 96,26% 100,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.068.600 53.353.000 74,03% 74,60% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.250.000 3.916.000 42,34% 43,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 151.318.000 86.098.000 56,90% 56,90% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 - - 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 489.645.000 21.225.000 4,33% 6,50% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 - - 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.892.000 175.163.550 99,59% 100,00% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang % 100 50 50,00% 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 175.892.000 175.163.550 99,59% 100,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 - - 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.206.673.568 607.162.636 50,32% 54,33% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang % 100 50 50,00% 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236.590.000 110.732.636 46,80% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 - - 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 970.083.568 496.430.000 51,17% 58,66% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 - - 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.709.876 236.391.056 39,75% 37,50% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 50 50,00% 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 573.709.876 231.891.056 40,42% 50,00% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 16 5 31,25% 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000 4.500.000 21,43% 25,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 5 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 11.857.393.280 4.207.190.562 35,48% 46,73% Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian % 45 - - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.710.557.600 242.004.105 5,14% 35,32% Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Laporan 1 - - Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Laporan 1 - - 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 341.029.000 42.715.000 12,53% 13,29% Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 1 - - 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4.212.352.000 78.157.000 1,86% 6,00% Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan 1 - - 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 157.176.600 121.132.105 77,07% 86,67% Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Ton 8 4 50,00% 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 6.252.241.900 3.458.283.390 55,31% 53,31% Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota % 45 - - Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota % 45.00 - - 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 521.675.800 99.080.000 18,99% 24,70% Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Dokumen 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3.497.565.000 1.332.441.040 38,10% 41,80% Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Dokumen 1 - - 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 2.233.001.100 2.026.032.350 90,73% 93,00% Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) 1 - - 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 385.309.230 211.946.987 55,01% 55,00% Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 1 - - Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 1 - - 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 385.309.230 211.946.987 55,01% 55,00% Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar Laporan 1 - - 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 72.245.400 9.000.000 12,46% 12,46% Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan 1 - - 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 72.245.400 9.000.000 12,46% 12,46% Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan 1 - - 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 437.039.150 285.956.080 65,43% 66,97% Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Laporan 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 385.208.000 257.156.080 66,76% 73,53% Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain ekor 48 48 100,00% 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 51.831.150 28.800.000 55,57% 60,40% Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain dosis 20 20 100,00% 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.321.757.000 110.717.000 1,75% 1,90% Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian % 65 - - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 6.321.757.000 110.717.000 1,75% 1,90% Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian % 76 - - 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 6.321.757.000 110.717.000 1,75% 1,90% Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Dokumen 1 - - 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3.335.182.210 960.168.150 28,79% 44,63% Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani % 75 37.5 - Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI % 66 - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 933.630.334 469.733.096 50,31% 55,50% Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota Laporan 1 - - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 933.630.334 469.733.096 50,31% 55,50% Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Wilayah 1 1 100,00% 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 373.142.916 241.259.494 64,66% 65,90% Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner ekor 1000 500 50,00% Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner ekor 1000 500 50,00% 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 373.142.916 241.259.494 64,66% 65,00% Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 1 - - 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.028.408.960 249.175.560 12,28% 12,49% Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan 1 1 100,00% 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2.028.408.960 249.175.560 12,28% 12,49% Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Laporan 2 1 50,00% 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.935.247.980 1.160.867.025 39,55% 47,58% Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya % 70 - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.935.247.980 1.160.867.025 39,55% 47,58% Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani % 70 - - Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani % 70 - - 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 719.022.600 568.798.100 79,11% 81,30% Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Unit 8 4 50,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 Ditingkatkan Kapasitasnya 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.088.838.400 235.377.000 21,62% 22,60% Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 300 - - 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 475.180.580 168.621.525 35,49% 38,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 10 4 40,00% 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 150.788.600 113.829.400 75,49% 77,60% Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit 8 - - 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 501.417.800 74.241.000 14,81% 18,38% Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya orang 40 - - Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 memiliki 9 Program, 25 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2025 dapat kami sampaikan realisasi anggaran sebesar Rp.27.372.494.652,- atau 40.50% dari anggaran Rp. 67.581.158.459,- dengan rincian per-program sebagai berikut:
1. 1.Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan realisasi sebesar Rp.210.340.500,- atau 16,76% dari anggaran sebesar Rp.1.254.727.800,- belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
2. 2.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan realisasi sebesar Rp.1.949.526.500,- atau 37,10% dari anggaran sebesar Rp.5.255.155.390,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
3. 3.program penanganan kerawanan pangan dengan realisasi sebesar Rp.180.366.070,- atau 29,83% dari anggaran sebesar Rp.604.603.940,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
4. 4.program pengawasan keamanan pangan dengan realisasi sebesar Rp.33.907.500,- atau 25,21% dari anggaran sebesar Rp.134.489.500,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
5. 5.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan realisasi sebesar Rp.18.559.411.345,- atau 51,72 dari anggaran sebesar Rp.35.882.601.359,-. Realisasi indikator kinerja sebesar 50% sesuai dengan target pada triwulan II.
6. 6.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan realisasi sebesar Rp.4.207.190.562,- atau 35,48% dari anggaran sebesar Rp.11.857.393.280,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
7. 7.Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan realisasi sebesar Rp.110.717.000,- atau 1,75% dari anggaran sebesar Rp.6.321.757.000,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
8. 8.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan realisasi sebesar Rp.960.168.150,- atau 28,79% dari anggaran sebesar Rp.3.335.182.210,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua.
9. 9.program penyuluhan pertanian dengan realisasi sebesar Rp.1.160.867.025,- atau 39,55% dari anggaran sebesar Rp.2.935.247.980,-. belum terdapatnya realisasi kinerja indikator dikarenakan kegiatan berlanjut pada semester dua. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan. Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan capaian tahun 2023, serta pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULAT AN DAN KEMANDIR IAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 64.47 43 .4 2 648.95 7.400 - 1.898. 000 - 31.533. 500 - 536.91 3.500 39 .4 7 557.63 5.500 39 .4 7 1.127.9 80.500 90, 9 17 3,8 1 82. 89 1.127.9 80.500 12 8,5 7 0 DPKP 2.09.02. 2.01 Penyediaan Infrastrukt ur dan Seluruh Pendukung Kemandiria n Pangan sesuai Kewenanga Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 43 .4 2 648.95 7.400 - 1.898. 000 - 31.533. 500 - 536.91 3.500 39 .4 7 557.63 5.500 39 .4 7 1.127.9 80.500 90, 9 17 3,8 1 39. 47 1.127.9 80.500 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 n Daerah Kabupaten /Kota 2.09.02. 2.01.000 3 Penyediaan Infrastruktu r Pendukung Kemandiria n Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 648.95 7.400 - 1.898. 000 - 31.533. 500 - 536.91 3.500 5 557.63 5.500 5 1.127.9 80.500 10 0 17 3,8 1 5 1.127.9 80.500 0 0 DPKP 2.09.03 PROGRAM PENINGKA TAN DIVERSIFI KASI DAN KETAHANA N PANGAN MASYARAK AT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5- 10% 100 10 0 879.69 1.219 10 0 3.443.4 27.060 - 57.854 .000 - 568.39 3.500 - 1.221.5 25.250 10 0 3.224.8 56.120 10 0 5.072.6 28.870 10 0 14 7,3 1 20 0 5.952.3 20.089 20 0 0 DPKP Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 29.15 16 .9 0 16 .9 0 - - - 14 .9 8 14 .9 8 88, 64 31. 88 10 9,3 7 Persentase Capaian Skor Pola Pangan 86 85 85 - - - 89 .4 89 .4 10 5,1 8 17 4.4 20 2,7 9 Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Harapan (PPH) 2.09.03. 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota 88 444.91 8.000 80 1.870.8 00.000 - 57.124 .000 - 494.87 4.500 - 619.13 3.250 98 .3 3 1.787.2 24.160 98 .3 3 2.958.3 55.910 12 2,9 1 15 8,1 3 18 6.3 3 3.403.2 73.910 0 0 DPKP 2.09.03. 2.01.000 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 10 444.91 8.000 1 1.508.5 50.700 - 2.190. 000 - 394.21 2.000 - 466.51 7.250 1 1.428.6 94.100 1 2.291.6 13.350 10 0 15 1,9 1 11 2.736.5 31.350 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 2.09.03. 2.01.001 4 Koordinasi dan Sinkronisas i Pemantaua n Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 24 300.33 3.600 - 53.122 .000 - 97.038. 500 - 140.35 5.000 24 297.25 8.060 24 587.77 3.560 10 0 19 5,7 1 24 587.773 .560 0 0 DPKP 2.09.03. 2.01.001 6 Penyusuna n Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 13 61.915. 700 - 1.812. 000 - 3.624.0 00 - 12.261. 000 13 61.272. 000 13 78.969. 000 10 0 12 7,5 4 14 78.969. 000 0 0 DPKP 2.09.03. 2.02 Pengelolaan dan Keseimban gan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 25 245.85 8.619 16 .9 0 1.024.2 63.900 - 0 - 4.358.0 00 - 254.67 6.000 14 .9 8 907.09 8.400 14 .9 8 1.166.1 32.400 88, 64 11 3,8 5 39. 98 1.411.9 91.019 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 2.09.03. 2.02.000 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/K ota 25 245.85 8.619 80 1.024.2 63.900 - 0 - 4.358.0 00 - 254.67 6.000 71 .8 907.09 8.400 71 .8 1.166.1 32.400 89, 75 11 3,8 5 96. 8 1.411.9 91.019 0 0 DPKP 2.09.03. 2.04 Pelaksanaa n Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/T ahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88 188.91 4.600 85 548.36 3.160 - 730.00 0 - 69.161. 000 - 347.71 6.000 89 .4 530.53 3.560 89 .4 948.14 0.560 10 5,1 8 17 2,9 17 7.4 1.137.0 55.160 0 0 DPKP 2.09.03. 2.04.000 1 Penyusuna n dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 0 1 58.623. 800 - 0 - 0 - 0 1 58.181. 000 1 58.181. 000 10 0 99, 24 2 58.181. 000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Kapita per Tahun 2.09.03. 2.04.000 2 Pemberday aan Masyarakat dalam Penganekar agaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 188.91 4.600 1 489.73 9.360 - 730.00 0 - 69.161. 000 - 347.71 6.000 1 472.35 2.560 1 889.95 9.560 10 0 18 1,7 2 2 1.078.8 74.160 0 0 DPKP 2.09.04 PROGRAM PENANGAN AN KERAWANA N PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) 1 1 91.122. 500 1 895.29 5.330 - 1.533. 000 - 14.914. 000 - 581.90 2.000 1 844.27 2.730 1 1.442.6 21.730 10 0 16 1,1 3 2 1.533.7 44.230 20 0 0 DPKP Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan 100 72 .7 2 72 .7 2 - - - 73 .6 4 73 .6 4 10 1,2 7 14 6.3 6 14 6,3 6 Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Pangan yang Diintervensi 2.09.04. 2.01 Penyusuna n Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 40.846. 900 1 109.06 4.700 - 1.533. 000 - 5.668.0 00 - 14.088. 000 1 95.294. 000 1 116.58 3.000 10 0 10 6,8 9 2 157.429 .900 0 0 DPKP 2.09.04. 2.01.000 1 Penyusuna n, Pemutakhir an dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 40.846. 900 1 109.06 4.700 - 1.533. 000 - 5.668.0 00 - 14.088. 000 1 95.294. 000 1 116.58 3.000 10 0 10 6,8 9 2 157.429 .900 0 0 DPKP 2.09.04. 2.02 Penangana n Kerawanan Pangan Kewenanga n Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi - 50.275. 600 72 .7 2 786.23 0.630 - 0 - 9.246.0 00 - 567.81 4.000 73 .6 4 748.97 8.730 73 .6 4 1.326.0 38.730 10 1,2 7 16 8,6 6 73. 64 1.376.3 14.330 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Kabupaten /Kota 2.09.04. 2.02.000 2 Pelaksanaa n Pengadaan, Pengelolaan , dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 14 50.275. 600 1 786.23 0.630 - 0 - 9.246.0 00 - 567.81 4.000 1 748.97 8.730 1 1.326.0 38.730 10 0 16 8,6 6 15 1.376.3 14.330 0 0 DPKP 2.09.05 PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi 90 80 0 80 144.17 8.500 - 102.72 5.000 - 104.03 7.000 - 104.03 7.000 98 .3 3 137.23 0.000 98 .3 3 448.02 9.000 12 2,9 1 31 0,7 5 17 8.3 3 448.029 .000 19 8,1 4 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.05. 2.01 Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan - 0 80 144.17 8.500 - 102.72 5.000 - 104.03 7.000 - 104.03 7.000 98 .3 3 137.23 0.000 98 .3 3 448.02 9.000 12 2,9 1 31 0,7 5 98. 33 448.029 .000 0 0 DPKP 2.09.05. 2.01.000 7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ko ta 1 0 1 108.59 5.900 - 101.72 5.000 - 102.03 7.000 - 102.03 7.000 1 102.03 7.000 1 407.83 6.000 10 0 37 5,5 5 2 407.836 .000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 2.09.05. 2.01.000 9 Penguatan kelembagaa n pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 0 1 35.582. 600 - 1.000. 000 - 2.000.0 00 - 2.000.0 00 1 35.193. 000 1 40.193. 000 10 0 11 2,9 6 2 40.193. 000 0 0 DPKP 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 10 0 28.779. 626.60 8 10 0 32.490. 257.12 3 2 5 8.467. 174.04 7 5 0 17.123. 098.75 6 7 5 24.667. 398.34 6 10 0 31.820. 369.34 6 25 0 82.078. 040.49 5 25 0 25 2,6 2 35 0 110.857 .667.10 3 0 0 DPKP 3.27.01. 2.01 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10 0 196.31 8.417 10 0 40.892. 100 2 5 10.968 .000 5 0 21.181. 500 7 5 30.774. 000 10 0 40.887. 000 25 0 103.81 0.500 25 0 25 3,8 6 35 0 300.128 .917 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Perangkat Daerah 3.27.01. 2.01.000 1 Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 49.600. 000 1 20.042. 100 - 5.755. 500 1 10.756. 500 1 15.136. 500 1 20.037. 000 3 51.685. 500 30 0 25 7,8 8 8 101.285 .500 0 0 DPKP 3.27.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 146.71 8.417 1 20.850. 000 - 5.212. 500 1 10.425. 000 1 15.637. 500 1 20.850. 000 3 52.125. 000 30 0 25 0 7 198.843 .417 0 0 DPKP 3.27.01. 2.02 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 0 25.835. 271.68 8 10 0 28.132. 822.29 5 2 5 7.916. 131.96 5 5 0 15.770. 643.63 2 7 5 21.597. 008.20 5 10 0 27.854. 059.50 3 25 0 73.137. 843.30 5 25 0 25 9,9 7 35 0 98.973. 114.993 0 0 DPKP 3.27.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 0 25.835. 271.68 8 14 9 28.132. 822.29 5 1 4 9 7.916. 131.96 5 1 4 9 15.770. 643.63 2 1 4 9 21.597. 008.20 5 14 9 27.854. 059.50 3 59 6 73.137. 843.30 5 40 0 25 9,9 7 74 6 98.973. 114.993 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.01. 2.03 Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 10 0 14.596. 750 10 0 6.000.0 00 2 5 1.500. 000 5 0 3.000.0 00 7 5 4.500.0 00 10 0 6.000.0 00 25 0 15.000. 000 25 0 25 0 35 0 29.596. 750 0 0 DPKP 3.27.01. 2.03.000 4 Pembinaan, Pengawasa n, dan Pengendali an Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 14.596. 750 1 6.000.0 00 - 1.500. 000 - 3.000.0 00 - 4.500.0 00 1 6.000.0 00 1 15.000. 000 10 0 25 0 2 29.596. 750 0 0 DPKP 3.27.01. 2.05 Administra si Kepegawaia n Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 10 0 155.36 1.312 10 0 422.31 4.200 2 5 0 5 0 145.27 0.000 7 5 367.73 5.000 10 0 396.19 1.200 25 0 909.19 6.200 25 0 21 5,2 9 35 0 1.064.5 57.512 0 0 DPKP 3.27.01. 2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta - 0 1 79.755. 000 - 0 1 49.500. 000 1 49.500. 000 1 55.245. 000 3 154.24 5.000 30 0 19 3,4 3 154.245 .000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Atribut Kelengkapa nnya Atribut Kelengkapan 3.27.01. 2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 0 155.36 1.312 14 9 342.55 9.200 1 4 9 0 1 4 9 95.770. 000 1 4 9 318.23 5.000 14 9 340.94 6.200 59 6 754.95 1.200 40 0 22 0,3 9 74 6 910.312 .512 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06 Administra si Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 0 1.205.2 88.318 10 0 1.560.9 62.368 2 5 189.82 7.880 5 0 434.90 1.030 7 5 962.22 3.070 10 0 1.351.6 41.082 25 0 2.938.5 93.062 25 0 18 8,2 6 35 0 4.143.8 81.380 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 9.951.0 40 1 9.722.0 00 - 9.722. 000 - 9.722.0 00 1 9.722.0 00 1 9.722.0 00 2 38.888. 000 20 0 40 0 3 48.839. 040 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 555.44 8.706 1 644.55 6.338 - 0 1 68.291. 400 1 462.98 0.200 1 579.94 0.500 3 1.111.2 12.100 30 0 17 2,4 7 1.666.6 60.806 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 0 1 55.491. 800 - 0 1 55.393. 500 1 55.393. 500 1 55.393. 500 3 166.18 0.500 30 0 29 9,4 7 3 166.180 .500 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 0 1 92.901. 200 - 78.358 .000 1 78.358. 000 1 78.358. 000 1 89.848. 400 3 324.92 2.400 30 0 34 9,7 5 3 324.922 .400 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 34.532. 355 1 43.700. 030 - 19.069 .200 1 23.060. 250 1 28.559. 190 1 40.574. 210 3 111.26 2.850 30 0 25 4,6 1 6 145.795 .205 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 9.360.0 00 1 9.557.0 00 - 2.098. 400 1 4.131.6 00 1 5.689.9 00 1 8.742.1 00 3 20.662. 000 30 0 21 6,2 4 30.022. 000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Perundang- undangan Perundang- Undangan yang Disediakan 3.27.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 150.00 0.000 1 150.42 0.000 - 25.037 .000 1 75.111. 000 1 112.55 7.000 1 150.42 0.000 3 363.12 5.000 30 0 24 1,4 1 4 513.125 .000 0 0 DPKP 3.27.01. 2.06.000 9 Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 445.99 6.217 1 554.61 4.000 - 55.543 .280 1 120.83 3.280 1 208.96 3.280 1 417.00 0.372 3 802.34 0.212 30 0 14 4,6 7 4 1.248.3 36.429 0 0 DPKP 3.27.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 10 0 46.268. 120 10 0 594.92 7.100 2 5 0 5 0 0 7 5 561.28 0.000 10 0 561.28 0.000 25 0 1.122.5 60.000 25 0 18 8,6 9 35 0 1.168.8 28.120 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.01. 2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 46.268. 120 3 594.92 7.100 - 0 - 0 - 561.28 0.000 3 561.28 0.000 3 1.122.5 60.000 10 0 18 8,6 9 8 1.168.8 28.120 0 0 DPKP 3.27.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 10 0 737.67 6.460 10 0 1.032.6 79.132 2 5 233.80 1.929 5 0 475.80 9.665 7 5 715.52 1.124 10 0 986.68 7.566 25 0 2.411.8 20.284 25 0 23 3,5 5 35 0 3.149.4 96.744 0 0 DPKP 3.27.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 137.23 6.460 1 197.99 9.132 - 35.831 .929 1 79.869. 665 1 121.61 1.124 1 168.81 7.566 3 406.13 0.284 30 0 20 5,1 2 15 543.366 .744 0 0 DPKP 3.27.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 600.44 0.000 1 834.68 0.000 - 197.97 0.000 1 395.94 0.000 1 593.91 0.000 1 817.87 0.000 3 2.005.6 90.000 30 0 24 0,2 9 15 2.606.1 30.000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.01. 2.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 10 0 588.84 5.543 10 0 699.65 9.928 2 5 114.94 4.273 5 0 272.29 2.929 7 5 428.35 6.947 10 0 623.62 2.995 25 0 1.439.2 17.144 25 0 20 5,7 35 0 2.028.0 62.687 0 0 DPKP 3.27.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 558.84 5.543 16 668.77 9.928 - 111.91 4.273 1 266.23 2.929 8 419.26 6.947 1 592.74 2.995 10 1.390.1 57.144 62, 5 20 7,8 6 26 1.949.0 02.687 0 0 DPKP 3.27.01. 2.09.000 6 Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 30.000. 000 16 30.880. 000 - 3.030. 000 1 6.060.0 00 8 9.090.0 00 16 30.880. 000 25 49.060. 000 15 6,2 5 15 8,8 7 35 79.060. 000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.02 PROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian 60 30 1.991.8 92.213 30 7.351.4 18.350 - 538.49 7.810 - 1.362.4 18.510 - 4.386.1 93.510 57 7.136.0 12.490 57 13.423. 122.32 0 19 0 18 2,5 9 87 15.415. 014.533 14 5 0 DPKP 3.27.02. 2.01 Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 0 1 880.70 4.170 - 0 - 17.682. 000 - 208.99 2.000 1 792.32 7.750 1 1.019.0 01.750 10 0 11 5,7 2 1.019.0 01.750 0 0 DPKP 3.27.02. 2.01.000 1 Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan - 0 1 880.70 4.170 - 0 - 17.682. 000 - 208.99 2.000 1 792.32 7.750 1 1.019.0 01.750 10 0 11 5,7 1 1.019.0 01.750 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Spesifik Lokasi 3.27.02. 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupaten /Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/K ota - 1.885.4 92.267 30 6.137.7 40.340 - 485.79 3.810 - 1.226.7 90.510 - 3.950.3 73.510 25 .3 6.024.2 73.300 25 .3 11.687. 231.13 0 84, 33 19 0,4 2 25. 3 13.572. 723.397 0 0 DPKP 3.27.02. 2.02.000 2 Peningkata n Kualitas SDG Hewan/Tan aman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana man 2 412.14 6.817 1 1.338.0 67.570 - 237.74 4.310 - 514.52 1.310 - 925.99 6.310 1 1.294.6 05.790 1 2.972.8 67.720 10 0 22 2,1 8 3 3.385.0 14.537 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.02. 2.02.000 3 Pemanfaata n SDG Hewan/Tan aman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tana man 1 1.473.3 45.450 1 3.939.3 43.760 - 3.504. 000 - 3.500.0 00 - 2.281.2 08.000 1 3.880.5 61.600 1 6.168.7 73.600 10 0 15 6,5 9 2 7.642.1 19.050 0 0 DPKP 3.27.02. 2.02.000 4 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian - 0 1 860.32 9.010 - 244.54 5.500 - 708.76 9.200 - 743.16 9.200 1 849.10 5.910 1 2.545.5 89.810 10 0 29 5,8 9 1 2.545.5 89.810 0 0 DPKP 3.27.02. 2.03 Peningkata n Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota 1 106.39 9.946 1 332.97 3.840 - 52.704 .000 - 117.94 6.000 - 226.82 8.000 1 319.41 1.440 1 716.88 9.440 10 0 21 5,3 2 823.289 .386 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.02. 2.03.000 2 Pengawasa n Peredaran Bahan Pakan/Pak an, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 106.39 9.946 1 332.97 3.840 - 52.704 .000 - 117.94 6.000 - 226.82 8.000 1 319.41 1.440 1 716.88 9.440 10 0 21 5,3 2 823.289 .386 0 0 DPKP 3.27.03 PROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARAN A PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 75 55 120.55 0.000 55 86.770. 500 - 18.830 .000 - 29.095. 000 - 61.460. 000 55 82.975. 000 55 192.36 0.000 10 0 22 1,6 9 11 0 312.910 .000 14 6,6 7 0 DPKP 3.27.03. 2.01 Pengemban gan Prasarana Pertanian Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian - 120.55 0.000 52 86.770. 500 - 18.830 .000 - 29.095. 000 - 61.460. 000 52 82.975. 000 52 192.36 0.000 10 0 22 1,6 9 52 312.910 .000 0 0 DPKP 3.27.03. 2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisas i Prasarana Pendukung Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana 25 120.55 0.000 16 86.770. 500 - 18.830 .000 - 29.095. 000 - 61.460. 000 16 82.975. 000 16 192.36 0.000 10 0 22 1,6 9 41 312.910 .000 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Pertanian lainnya Pendukung Pertanian Lainnya 3.27.04 PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINE R Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani 80 70 718.96 6.697 70 6.566.8 05.582 - 321.28 6.600 - 714.94 0.584 - 997.82 1.984 70 6.186.2 61.840 70 8.220.3 11.008 10 0 12 5,1 8 14 0 8.939.2 77.705 17 5 0 DPKP Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI 68 64 64 - - - 64 64 10 0 12 8 18 8,2 4 3.27.04. 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Terlaksanany a penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular 1 0 1 5.705.6 46.382 - 225.41 1.700 - 489.51 8.984 - 703.72 6.384 1 5.347.5 90.440 1 6.766.2 47.508 10 0 11 8,5 9 2 6.766.2 47.508 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Dalam Daerah Kabupaten /Kota dalam daerah Kabupaten/ Kota 3.27.04. 2.01.000 8 Pemberanta san Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta 2 0 2 5.705.6 46.382 - 225.41 1.700 - 489.51 8.984 - 703.72 6.384 2 5.347.5 90.440 2 6.766.2 47.508 10 0 11 8,5 9 4 6.766.2 47.508 0 0 DPKP 3.27.04. 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriu m dan Jasa Medik Veteriner dalam Terlaksanany a Pelayanan Jasa Medik Veteriner 90 00 318.98 6.011 10 00 276.18 3.700 - 0 - 43.106. 000 - 86.062. 000 17 20 274.10 3.400 17 20 403.27 1.400 17 2 14 6,0 2 10 72 0 722.257 .411 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Daerah Kabupaten /Kota 3.27.04. 2.03.000 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 318.98 6.011 1 276.18 3.700 - 0 - 43.106. 000 - 86.062. 000 1 274.10 3.400 1 403.27 1.400 10 0 14 6,0 2 2 722.257 .411 0 0 DPKP 3.27.04. 2.04 Penerapan dan Pengawasa an Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksanany a Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 399.98 0.686 1 584.97 5.500 - 95.874 .900 - 182.31 5.600 - 208.03 3.600 1 564.56 8.000 1 1.050.7 92.100 10 0 17 9,6 3 2 1.450.7 72.786 0 0 DPKP 3.27.04. 2.04.000 2 Pengawasa n Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan - 399.98 0.686 2 584.97 5.500 - 95.874 .900 - 182.31 5.600 - 208.03 3.600 2 564.56 8.000 2 1.050.7 92.100 10 0 17 9,6 3 2 1.450.7 72.786 0 0 DPKP 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian 100 10 0 0 10 0 56.330. 480 - 1.069. 280 - 7.951.2 80 8 0 53.833. 280 10 0 54.250. 480 18 0 117.10 4.320 18 0 20 7,8 9 28 0 117.104 .320 28 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan 3.27.06. 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan 10 0 0 10 0 56.330. 480 - 1.069. 280 - 7.951.2 80 8 0 53.833. 280 10 0 54.250. 480 18 0 117.10 4.320 18 0 20 7,8 9 28 0 117.104 .320 0 0 DPKP 3.27.06. 2.01.000 5 Pembinaan dan Pengawasa n Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 0 75 56.330. 480 - 1.069. 280 - 7.951.2 80 - 53.833. 280 75 54.250. 480 75 117.10 4.320 10 0 20 7,8 9 76 117.104 .320 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.07 PROGRAM PENYULUH AN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 80 60 715.74 0.158 60 1.075.1 35.620 - 153.67 9.400 - 522.55 1.900 - 805.41 0.950 60 1.060.2 03.850 60 2.541.8 46.100 10 0 23 6,4 2 12 0 3.257.5 86.258 15 0 0 DPKP 3.27.07. 2.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 1 715.74 0.158 60 1.075.1 35.620 - 153.67 9.400 - 522.55 1.900 - 805.41 0.950 60 1.060.2 03.850 60 2.541.8 46.100 10 0 23 6,4 2 61 3.257.5 86.258 0 0 DPKP 3.27.07. 2.01.000 1 Peningkata n Kapasitas Kelembaga an Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 205.76 2.328 8 445.64 3.440 - 99.381 .500 - 174.51 5.100 - 336.93 3.200 8 437.53 4.220 8 1.048.3 64.020 10 0 23 5,2 5 16 1.254.1 26.348 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 3.27.07. 2.01.000 2 Pengemban gan Kapasitas Kelembaga an Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 126.42 4.200 30 0 221.90 1.700 - 6.090. 000 - 111.15 6.800 - 136.38 1.600 30 0 219.36 6.200 30 0 472.99 4.600 10 0 21 3,1 6 30 0 599.418 .800 0 0 DPKP 3.27.07. 2.01.000 3 Penyediaan dan Pemanfaata n Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 383.55 3.630 8 268.99 9.280 - 48.207 .900 - 120.44 6.400 - 196.75 7.350 8 267.96 4.630 8 633.37 6.280 10 0 23 5,4 6 16 1.016.9 29.910 0 0 DPKP 3.27.07. 2.01.000 5 Pembentuk an dan Penyelengg araan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi - 0 8 138.59 1.200 - 0 - 116.43 3.600 - 135.33 8.800 8 135.33 8.800 8 387.11 1.200 10 0 27 9,3 2 8 387.111 .200 0 0 DPKP Kode Urusan/Bi dang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/K egiatan/Su b Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output ) Targe t Renst ra Peran gkat Daer ah pada tahu n 2026 (akhi r perio de Renst ra PD Kabu paten ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah Kabupat en s/d tahun 2024 (%) Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I II III IV K K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(00 0) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp.(000 ) K Rp. K Rp.(000) K R p . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*10 0 16 Kabupaten/ Kota 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategi yang ditetapkan. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.2. : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian 1 Meningkatnya Jumlah Cadangan Pangan Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) - - - - - - - - - 16,90% 14,98% 88,64 2 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88% 86,30 98,06 87% 84,40% 97,01 88,00% 91,60% 104,09 85.00% 89,40% 105,12 3 Meningkatnya Produksi Pertanian Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian 1,00% 1,00% 100,00 1,00% 1,00% 100,00 1,00% 1,00% 100,00 1,00% 1,00% 100,00 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penilaian LKIP 72 81,60 113,33 73 69,30 94,93 75,00 71,35 95,13 80,50 81,35 101,06 Adapun analisis capaian kinerja berdasarkan tabel capaian kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1.Untuk Sasaran Meningkatnya Jumlah Cadangan Pangan, belum mencapai target yang ditetapkan, dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 menargetkan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 16,90% dari perhitungan target Cadangan pangan sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 yaitu sebesar 1.306 ton, atau setara dengan 220,71 ton. Namun, realisasi yang dicapai hingga saat ini baru mencapai 195,72 ton atau 14,98%, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 1,92% atau 24,99 ton dari target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target ini adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan. Keterbatasan dana berdampak pada keterbatasan jumlah pangan yang dapat dibeli dan disimpan oleh pemerintah daerah, sehingga stok yang tersedia belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan serta adanya penyesuaian harga dan kuantum (kg) dari tahun pengadaan 2017 hingga saat ini.
2.Pada tahun 2024, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang mencapai 89,40 melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,00. Keberhasilan ini didukung oleh pencapaian maksimal pada beberapa kelompok pangan, seperti padi-padian (25,0), pangan hewani (24,0), dan minyak lemak (5,0), yang menunjukkan keseimbangan konsumsi pada kelompok pangan tersebut sesuai dengan standar PPH. Namun, masih terdapat beberapa kelompok pangan yang belum mencapai target, terutama umbi-umbian (1,0 dari 2,5), buah/biji berminyak (0,2 dari 1,0), dan sayur-buahan (26,3 dari 30,0). Rendahnya konsumsi pada kelompok ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti preferensi masyarakat yang masih cenderung bergantung pada sumber karbohidrat dari padi-padian, keterbatasan akses dan ketersediaan pangan tertentu, serta kurangnya edukasi tentang pentingnya diversifikasi pangan dalam pola makan sehari-hari. Untuk meningkatkan keseimbangan konsumsi pangan, diperlukan strategi yang lebih intensif dalam mendorong diversifikasi pangan, seperti kampanye edukasi gizi, peningkatan akses dan distribusi pangan lokal yang kurang dikonsumsi, serta insentif bagi petani dan produsen dalam mengembangkan komoditas pangan yang masih di bawah target. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pola konsumsi masyarakat dapat semakin optimal, sehingga skor PPH dapat terus meningkat secara lebih merata di semua kelompok pangan.
3.Pada tahun 2024, laju peningkatan jumlah produksi pertanian di Kabupaten Tangerang mencapai 1%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menjaga tingkat pertumbuhan produksi sesuai dengan perencanaan, yang mengindikasikan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pertanian, penerapan teknologi budidaya, serta dukungan kebijakan yang mendukung produktivitas petani. Namun, meskipun target telah tercapai, tantangan dalam meningkatkan produksi lebih lanjut tetap perlu diperhatikan, terutama dalam menghadapi faktor eksternal seperti perubahan iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga input pertanian. Ke depan, upaya peningkatan produksi dapat difokuskan pada pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih efisien, diversifikasi komoditas unggulan, serta penguatan sistem distribusi dan pemasaran agar pertumbuhan produksi dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
4.Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 81.35 melebihi target yang telah ditetapkan Tabel 2.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2024 Target Akhir 2026 Tingkat Kemajuan 1 2 3 4 5 6=4/5*100 1 Meningkatnya Jumlah Cadangan Pangan Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 14,98% 29,15% 51,39% 2 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89,40% 86% 103,95% 3 Meningkatnya Produksi Pertanian Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian 1,00% 1,00% 100% 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penilaian LKIP 81,35 81,50 99,81 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:
1.Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
2.Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3.Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5.Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6.Program Instansi pusat yang harus didukung.
7.Janji politik yang harus diwujudkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :
1.Peningkatan Produksi Pertanian: ● Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern. ● Penyuluhan kepada petani tentang praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan.
2.Pengembangan Infrastruktur Pertanian: ● Membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
3.Alih Fungsi Lahan Pertanian ● Mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non- pertanian melalui penegakan regulasi yang ketat, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan pertanian, serta pemberian insentif berupa sarana dan prasarana pertanian untuk mendorong petani mempertahankan lahan mereka.
4.Ketahanan Pangan Berkelanjutan: ● Mengembangkan program-program yang mendukung ketahanan pangan lokal. ● Mendorong diversifikasi tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
5.Pemberdayaan Petani: ● Program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petani. ● Membentuk kelompok tani untuk meningkatkan kerjasama.
6.Peran TNI dan POLRI dalam Ketahanan Pangan: ● Mendukung program TNI dan POLRI dalam membantu mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
7.Keterlibatan Masyarakat: ● Mendorong partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan. ● Mengadakan forum diskusi antara pemerintah, petani, dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan tantangan yang dihadapi.
8.Pendidikan dan Kesadaran Pangan: ● Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan melalui kampanye edukasi. ● Mengembangkan program-program pendidikan yang berkaitan dengan pertanian di sekolah-sekolah. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, dipeperlukan penijauan kembali terhadap Rancangan Awal dengan Analisis kebutuhan sebagai bentuk dari proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang telah melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini :. Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 70% 1.000.000.00 0 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 70% 1.300.000.00 0 2 0 9 0 2 2.0 1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 70% 1.000.000.00 0 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 70% 1.300.000.00 0 2 0 9 0 2 2.0 1 000 3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 Unit 1.000.000.00 0 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 Unit 1.300.000.00 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5- 10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbentuk Ketersediaan Protein Per Kapita Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 % 100 % 2400 Kg/Kapita/Ha ri 407779 Ton 5 Desa 63 Kg/Kapita/Ha ri 85,5 5.044.976.93 9 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5- 10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbentuk Ketersediaan Protein Per Kapita Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 % 100 % 2400 Kg/Kapita/Ha ri 407779 Ton 5 Desa 63 Kg/Kapita/Ha ri 85,5 5.515.000.00 0 2 0 9 0 3 2.0 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 1 Laporan 4.555.000.00 0 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 1 Laporan 4.575.000.00 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 3 2.0 1 000 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 4.000.000.00 0 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 4.000.000.00 0 2 0 9 0 3 2.0 1 000 7 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 180.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 200.000.000 2 0 9 0 3 2.0 1 000 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 200.000.000 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 200.000.000 2 0 9 0 3 2.0 1 001 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 100.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 100.000.000 2 0 9 0 3 2.0 1 001 6 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 75.000.000 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 75.000.000 2 0 9 0 3 2.0 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 100% 300.000.000 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 100% 750.000.000 2 0 9 0 3 2.0 2 000 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 20 Ton 300.000.000 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 50 Ton 750.000.000 2 0 9 0 3 2.0 4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,50% 189.976.939 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,50% 190.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 3 2.0 4 000 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 59.990.079 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 60.000.000 2 0 9 0 3 2.0 4 000 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 129.986.860 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 130.000.000 2 0 9 0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Persentase jumlah desa rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani 2,06 % 33 % 85,20 % 2.445.000.00 0 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Persentase jumlah desa rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani 2,06 % 33 % 85,20 % 2.445.000.00 0 2 0 9 0 4 2.0 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 120.000.000 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 120.000.000 2 0 9 0 4 2.0 1 000 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 120.000.000 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 120.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 4 2.0 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 85,20% 2.325.000.00 0 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 85,20% 2.325.000.00 0 2 0 9 0 4 2.0 2 000 2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 325.000.000 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 325.000.000 2 0 9 0 4 2.0 2 000 4 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 2.000.000.00 0 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 2.000.000.00 0 2 0 9 0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 35 % 82,35 % 165.000.000 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 35 % 82,35 % 165.000.000 2 0 9 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 82,35% 165.000.000 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 82,35% 165.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 9 0 5 2.0 1 000 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000 2 0 9 0 5 2.0 1 000 7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 120.000.000 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 120.000.000 2 0 9 0 5 2.0 1 000 9 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 15.000.000 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 15.000.000 3 2 7 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% 35.998.809.2 77 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% 35.682.000.0 00 3 2 7 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 54.404.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000 3 2 7 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 35.049.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.000.000 3 2 7 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 19.355.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Laporan 31.834.764.5 66 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Laporan 32.000.000.0 00 3 2 7 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/bulan 31.834.764.5 66 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/bulan 32.000.000.0 00 3 2 7 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 9.900.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 10.000.000 3 2 7 0 1 2.0 3 000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.900.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000 3 2 7 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 465.362.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 266.000.000 3 2 7 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 153 Paket 149.770.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 153 Paket 26.000.000 3 2 7 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 153 Orang 315.592.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 153 Orang 240.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Laporan 1.482.552.95 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Laporan 1.795.000.00 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.801.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 509.003.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 30.910.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 30.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 105.570.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.991.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.250.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 199.600.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 215.000.000 3 2 7 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 578.427.059 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 900.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 149.955.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 150.000.000 3 2 7 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 149.955.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 150.000.000 3 2 7 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 1.091.800.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 890.000.000 3 2 7 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 268.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 240.000.000 3 2 7 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 823.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 650.000.000 3 2 7 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 910070751,5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 521.000.000 3 2 7 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 889070751 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 500.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 21.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 21.000.000 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 8.850.085.17 0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 8.850.000.00 0 3 2 7 0 2 2.0 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 6.999.999.77 0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 7.000.000.00 0 3 2 7 0 2 2.0 1 000 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1.999.999.79 0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 2.000.000.00 0 3 2 7 0 2 2.0 1 000 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 4.999.999.98 0 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 5.000.000.00 0 3 2 7 0 2 2.0 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 1.050.235.50 0 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 1.050.000.00 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 2 2.0 2 000 2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 750.085.000 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 750.000.000 3 2 7 0 2 2.0 2 000 3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 300.150.500 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 300.000.000 3 2 7 0 2 2.0 3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 1 Laporan 299.996.900 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 1 Laporan 300.000.000 3 2 7 0 2 2.0 3 000 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil 1 Laporan 299.996.900 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil 1 Laporan 300.000.000 3 2 7 0 2 2.0 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 Laporan 499.853.000 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 Laporan 500.000.000 3 2 7 0 2 2.0 6 000 3 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 425 Ekor 399.869.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 425 Ekor 400.000.000 3 2 7 0 2 2.0 6 000 4 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3000 Dosis 99.984.000 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3000 Dosis 100.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Ketersediaan Prasarana Pertanian 0,5 % 8 Unit 4.500.000.00 0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Ketersediaan Prasarana Pertanian 0,5 % 8 Unit 4.500.000.00 0 3 2 7 0 3 2.0 1 Pengembangan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Laporan 3.530.000.00 0 Pengembangan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Laporan 3.530.000.00 0 3 2 7 0 3 2.0 1 000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 75.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 75.000.000 3 2 7 0 3 2.0 1 000 5 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 3500 Ha 1.487.500.00 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 3500 Ha 1.487.500.00 0 3 2 7 0 3 2.0 1 001 5 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola 1 Dokumen 1.967.500.00 0 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola 1 Dokumen 1.967.500.00 0 3 2 7 0 3 2.0 2 Pembangunan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian 1 Laporan 970.000.000 Pembangunan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian 1 Laporan 970.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 3 2.0 2 000 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 270.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 270.000.000 3 2 7 0 3 2.0 2 000 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 500.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 500.000.000 3 2 7 0 3 2.0 2 001 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 200.000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 200.000.000 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 75 % 82 % 1.450.000.00 0 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 75 % 82 % 1.400.000.00 0 3 2 7 0 4 2.0 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 1 Laporan 959.416.000 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 1 Laporan 950.000.000 3 2 7 0 4 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 959.416.000 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 950.000.000 3 2 7 0 4 2.0 4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 490.584.000 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 450.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 4 2.0 4 000 2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 490.584.000 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 450.000.000 3 2 7 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Area Terdampak Perubahan Iklim yang dapat ditangani 75% 219.998.800 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Area Terdampak Perubahan Iklim yang dapat ditangani 75% 200.000.000 3 2 7 0 5 2.0 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Laporan 219.998.800 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Laporan 200.000.000 3 2 7 0 5 2.0 1 000 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 5 Ha 219.998.800 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 5 Ha 200.000.000 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 2.049.895.20 0 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 2.000.000.00 0 3 2 7 0 7 2.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah pelaksanaan Penyuluh Pertanian 1 Laporan 2.049.895.20 0 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah pelaksanaan Penyuluh Pertanian 1 Laporan 2.000.000.00 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 7 2.0 1 000 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 699.932.200 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 700.000.000 3 2 7 0 7 2.0 1 000 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 300 Unit 729.991.500 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 300 Unit 730.000.000 3 2 7 0 7 2.0 1 000 5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 169.990.500 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 150.000.000 3 2 7 0 7 2.0 1 000 6 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 199.988.900 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 170.000.000 3 2 7 0 7 2.0 1 000 9 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 1 Dokumen 249.992.100 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 1 Dokumen 250.000.000 UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 799.999.460 UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 800.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 799.999.460 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 800.000.000 3 2 7 0 2 2.0 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 249.999.660 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 300.000.000 3 2 7 0 2 2.0 1 000 3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 8 Ton 249.999.660 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 8 Ton 300.000.000 3 2 7 0 2 2.0 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 549.999.800 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 500.000.000 3 2 7 0 2 2.0 2 000 4 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 549.999.800 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 500.000.000 UPTD Pembibitan Ternak 364.999.880 UPTD Pembibitan Ternak 500.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 364.999.880 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 500.000.000 3 2 7 0 2 2.0 3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 364.999.880 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 500.000.000 3 2 7 0 2 2.0 3 000 2 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 364.999.880 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 500.000.000 UPTD Penyuluhan Pertanian 499.999.880 UPTD Penyuluhan Pertanian 500.000.000 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 499.999.880 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 500.000.000 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 7 0 7 2.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 75% 499.999.880 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 75% 500.000.000 3 2 7 0 7 2.0 1 000 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit 499.999.880 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit 500.000.000 UPTD Puskeswan 499.999.960 UPTD Puskeswan 500.000.000 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 75 % 82 % 499.999.960 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 75 % 82 % 500.000.000 3 2 7 0 4 2.0 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 1000 Ekor 499.999.960 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 1000 Ekor 500.000.000 3 2 7 0 4 2.0 3 000 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 499.999.960 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 500.000.000 J U M L A H 63.888.764.5 66 JUMLAH 64.357.000.0 00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkanhasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah . Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda selaku Pelaksana Perencanaan di tingkat Kabupaten agar pelaksana kegiatan bisa terarah dan terukur untuk mencapai program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya telah diusulkan melalui forum perangkat daerah dan juga melalui Sistem Informasi Pemerintah Derah Republik Indonesia (SIPD-RI). Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut: Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan NO USULAN KEGIATAN LOKASI VOLUME Kecamatan Pengusul 1 2 3 4 5 1 Pengadaan Peternakan Unggas Gapoktan Multi Asih Kp. Cogreg Rt. 004/03 Desa Pasirbolang 1 Kelompok Tigaraksa 2 Pengadaan Alat Pertanian Untuk Pemanfaatan Lahan Tidur (Traktor, Pompa Air Dll) Kp. Picung Rt. 03/03 Desa Pematang 2 Kelompok Tigaraksa 3 Swasembada Pangan (Rambutan Parakan,dsb) dan Pertanian Modern KP.SODONG RT.002/004 Desa Sodong 1 Paket Tigaraksa 4 Peternakan Ayam Petelor Rt. 003/001 Desa Pematang 1000 Tigaraksa 5 perlengkapan mesin pupuk kompos desa rancakalapa 2 unit Panongan 6 Bantuan Alat Pertanian TRAKTOR Desa Mekar Jaya 1 Paket Panongan 7 Bantuan Bibit Ternak Jangkrik,sapi dan kambing, Tanaman Pisang Dan Cabai Desa Panongan 20 ekor sapi Panongan 8 Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Kelurahan Mekarbakti 20 Ekor Panongan 9 Budi daya Anggur Ciakar 4 Kelompok Panongan 10 Budi Daya Jagung Ciakar 4 Kelompok Panongan 11 Pengadaan Bantuan alat dan bibit tanaman jagung dan timun Desa 2 Kelompok Panongan 12 Pengadaan Bibit dan Kandang Ternak Kambing' Desas Kadu 2 KPM CURUG 13 Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM KUTAJAYA 1 Paket Pasar Kemis 14 Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM PANGADEGAN 1 Paket Pasar Kemis 15 Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM KUTABUMI 9 Paket Pasar Kemis NO USULAN KEGIATAN LOKASI VOLUME Kecamatan Pengusul 1 2 3 4 5 16 Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi kreatif berbasis UMKM PANGADEGAN 1 Paket Pasar Kemis 17 Budidaya Tanaman Hidrophonik Desa Cangkudu 1 Kelompok Balaraja 18 Pompanisasi Kp. Bojong RT 002/001 2 Set Kresek 19 Bantuan Pertanian Masyarakat Desa ( Mesin, Pupuk, Alat Pertanian ) Desa Ranca Ilat 2 Paket Kegiatan Kresek 20 Mesin Pompa Air 4 PK dan selang Pompa Kelompok Pertanian Desa Kemuning 4 Unit Kresek 21 Pengadaan Traktor Mini Desa Koper 2 Unit Kresek 22 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Gabungan Kelompok Tani Desa Pasir 5 Unit Traktor (G3000) 5 Unit Handsprayer 5 Unit Pompa (3 Inc) Kronjo 23 Pelatihan Keterampilan Cara Menanam, Mengolah dan Memanfaatkan Tanaman Toga Kp. Pelelangan Rt. 010/ 004, RT. 011/004 Desa Ketapang, Kp. Rawa Kalem Rt. 018 Gunung Sari, Kp. Pelelangan Rt. 010/ 004, RT. 011/004 Desa Ketapang 1 Paket Mauk 24 Budidaya Sapi Desa Lembangsari 3 Kelompok Rajeg 25 Ternak Ayam Petelur dan Pembuatan Kandang dan Pakan Kp. Jungkel Rt.09/04 Tanjakan Mekar 100 Ekor Rajeg 26 Ternak Kambing Berkah Jaya (313) Kp. Ciatuy RT/RW 04/05 Ds. Sodong kec. Tigaraksa 100 Ekor Tigaraksa 27 Ternak Kambing Desa Rajeg 100 Ekor Rajeg 28 Pemberdayaan Ayam Petelur + Kandang dan Pakan Kp Jambu Rt.006/002 Desa Jambu Karya 500 Ekor Rajeg 29 BANTUAN PUPUK ( Untuk Petani ) Desa Sukasari 10 KELOMPOK Rajeg 30 Budi Daya Bebek Petelor Desa Sukamanah Kp. Gembong RT. 001/001 Desa Sukamanah 500 Ekor Rajeg 31 Pemberdayaan Sapi Desa Pisangan Jaya 10 Ekor Sepatan 32 Pemberdayaan Kambing Desa Pisangan Jaya 20 Ekor Sepatan 33 Budidaya Anggur Desa Mekar Jaya 2 Kelompok Sepatan 34 Budidaya Sapi Desa Mekar Jaya 2 Kelompok Sepatan 35 Pemberdayaan Kambing Kp.pisangan lebak RT.001/001 Desa Sarakan 1 Paket Sepatan 36 Pemberdayaan Sapi Kp.pisangan oja RT.003/003 Desa Sarakan 1 Paket Sepatan 37 Pengadaan Bibit Tanaman Pangan, Pupuk dan Mesin Traktor Mini Desa Kayu Bongkok 1 Paket Sepatan 38 Budidaya Sapi Desa Kayu Bongkok 4 Kelompok Sepatan 39 Pengadaan Bibit Tanaman Pangan, Pupuk Budidaya Buah Anggur Desa Kayu Agung 5 Kelompok Sepatan 40 Optimalisasi peningkatan hasil pertanian (pengadaan pupuk subsidi dan Diesel Air Uk. Besar) Desa Carenang 10 Kelompok Tani Cisoka 41 Pemanfaatan Lahan Tidur (Bantuan Benih, Upah Pekerja dan Pupuk) Desa Carenang 1 Paket Cisoka 42 Bantuan Pengadaan Handtraktor prasarana pertanian bagi kelompok tani Desa Cempaka 2 Unit Cisoka 43 Bantuan Pengadaan Handtraktor prasarana pertanian bagi kelompok tani Desa Cibugel 4 Unit Cisoka 44 Optimalisasi peningkatan hasil peternakan Kambing bagi ketahanan pangan Desa Selapajang 2 Kelompok Cisoka 45 Pengadaan ternak Bebek RT 001/001 Desa rawa Burung Kec. Kosambi 1 paket Kosambi NO USULAN KEGIATAN LOKASI VOLUME Kecamatan Pengusul 1 2 3 4 5 46 Pengadaan ternak Kambing RT 003/003 Desa rawa Burung Kec. Kosambi 1 paket Kosambi 47 Pengadaan ternak bebek RT 001/014 Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi 1 paket Kosambi 48 Pengadaan ternak bebek Desa Jatimulya Kec. Kosambi 1 paket Kosambi 49 Pelatihan Pertanian dan Pengadan Mesin Perontok Padi Desa Jambe 2 Unit Jambe 50 Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Desa Taban 1 Paket Jambe 51 Peningkatan Peternakan Kambing Desa Daru 1 Paket Jambe 52 Pelatihan pengembangan tanaman pangan dan Sarana Prasarana Budidaya Jamur Tiram Kp. Bendung Rt 010/004 1 Paket Jayanti 53 Pelatihan pengembangan tanaman pangan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian untuk Kelompok Tani (3 Kelompok Tani) Kp. Saradan RT 008/002 3 Kelompok tani Jayanti 54 Pelatihan Pengembangan tanaman pangan dan Pengadaan Prasarana Budidaya tanaman Palawija (2 Kelompok) Kp. Rancaleutik Rt.02 Rw.01 2 Kelompok Jayanti 55 Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan dan Pengadaan Sarana Budidaya Jamur Tiram Kp. Kaman Rt. 10 Rw.02 1 Kelompok Jayanti 56 Pelatihan Pengembangan Peternakan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Jangkrik Kp. Pabuaran Desa Pangkat Kp. Pabuaran Rt. 04 Rw. 01 1 Kegiatan Jayanti 57 Pelatihan pengembangan Ternak dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Ayam petelur Bagi Pemuda Desa Pangkat Desa Pangkat Kec. Jayanti 20 Orang Jayanti 58 PENGEMBANGAN USAHA TELUR ASIN DESA SUKADIRI 10 KELOMPOK Sukadiri 59 HEWAN TERNAK KAMBING Kp. SUKADIRI 5 KELOMPOK Sukadiri 60 HEWAN TERNAK KAMBING Kp. gintung 5 Kelompok Sukadiri 61 Integrated Farming (Pertanian Terpadu) KWT Srikandi Gemilang Kelurahan Cisauk 1 paket Cisauk 62 Alat Pengendali Hama Burung Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 63 Budidaya Padi Sawah (Saprodi Benih, Pupuk, Pestisida) Kelompok Tani Tunas Mekar II Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 64 Batuan Bagi Kelompok Pertanian Bibit Tanaman dan Pupuk kp. Rancamoyan Rt. 12 Rt. 05 Desa Cibogo 1 Paket Cisauk 65 Pompa Air (Irigasi Lahan Sawah),Kultivator+ Mina Padi Ikan Air Tawar Kelompok Tani Cileutik Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 66 Penataan Halaman Uptd Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kelurahan Cisauk 1 paket Cisauk 67 Budidaya Padi Sawah Dan Palawija(Saprodi Benih, Pupuk,Pestisida) Kelompok Tani Kebon Mangu Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 68 Budidaya Padi Sawah (Saprodi Benih, Pupuk, Pestisida) Kelompok Tani Tunas Mekar II Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 69 Budidaya Padi Sawah (Saprodi Benih, Pupuk, Pestisida) Kelompok Tani Tunas Mekar II Kelurahan Cisauk 1 Paket Cisauk 70 Ternak Kambing Kp Kendal Karet Rt 001/005 Desa Sindang Panon 1 Kelompok Sindang Jaya 71 Usaha Penanaman Singkong Dan Ubi Kp Etek Pabuaran Desa Sindangasih 1 Paket Sindang Jaya 72 Budidaya Sapi Kp Onom Rt 01/02 Desa Badak Anom 3 Kelompok Sindang Jaya NO USULAN KEGIATAN LOKASI VOLUME Kecamatan Pengusul 1 2 3 4 5 73 Pelatihan dan Bantuan Alat Pertanian KP. Cikareo RT. 006/003 2 Paket Solear 74 Pengadaan Ternak Kambing KP. Cikareo RT. 012/006 1 Paket Solear 75 Perternakan Sapi Kp.Cisalak Rt 001/002 60 Ekor Solear 76 Bantuan Alat Pertanian ( Hand Traktor ) Kelompok Tani Desa Jenggot 3 Unit Mekar Baru 77 Bantuan Alat Pertanian (bibit dan Obat-obatan) Kp. Kedung Kuali Rt/Rw.005/002 Desa Kedaung 150 H Mekar Baru 78 Bantuan Bibit Unggul dan Obat2an Petanian Padi Desa Klutuk 170.ha Mekar Baru 79 Pemberdayaan Budi Daya Kelompok Ternak (Bebek Petelur) Desa Sukamulya 4 Kelompok Sukamulya 80 Pelatihan Pembudidayaan Bebek Kp. Rancalabuh RT 003/001 50 orang Kemiri 81 Bantuan Alat Pertanian (Traktor, Mesin Pompa Air, Mesin Perontok Padi) Kp Kawaron Girang Rt 05/04 Desa WarnaKerta 1 Kelompok Sindang Jaya 82 Bantuan ayam petelur 1000 ekor Desa Mekar Kondang Rt. 06/03 1 Paket Sukadiri 83 Budidaya Sapi Desa Selapajang RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 4 Kelompok Cisoka 84 Pengadaan Bibit Anggur Kampung Hijau Kelurahan Sukamulya 5 Paket Cikupa 85 Budidaya Burung Puyuh Petelur Jl. Padat Karya RT 001/001 (H Ubed LPMK ) 1000 Ekor Cikupa 86 Budidaya Bebek Petelur Desa Selapajang RW 2 1 Kelompok Cisoka 87 Bantuan Alat Pertanian (Traktor, Mesin Pompa Air, dan Mesin Perontok Padi) Kp Rancagede rt 010 rw 003 Desa Rancagede 1 Paket Gunung Kaler Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan yang berkelanjutan, hal ini telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029.Sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, serta perbaikan pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan petani, terutama bagi mereka yang memiliki lahan terbatas. Oleh karena itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan daya saing produk pertanian menjadi prioritas utama, sehingga dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Orientasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada target pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas dan distribusi ekonomi yang merata. Kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tiga tahun ke depan adalah melalui proses transformasi struktural. Revitalisasi industri pengolahan, hilirisasi produk pertanian, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Dalam konteks Asta Cita Presiden terpilih 2025-2029, pembangunan pertanian harus diarahkan untuk menciptakan ketahanan pangan yang kuat, kemandirian energi, dan peningkatan kualitas SDM. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan harus memandang lahan pertanian sebagai industri yang menghasilkan produk utama pangan serta produk turunan yang dikelola secara efisien menuju konsep zero waste. Dengan demikian, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN dan RPJMN, serta Asta Cita Presiden terpilih, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk mendukung pengembangan struktur perekonomian yang kokoh melalui peningkatan ketahanan pangan, daya saing pertanian, dan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan sektor pertanian dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan. Tabel 3.1 Interkoneksi Prioritas Daerah, Prioritas Provinsi, Banten, Prioritas Nasional dengan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan N O NASIONAL PROVINSI KABUPATEN PROGRAM Perangkat Daerah 1 PN. 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Semua OPD 2 PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan N O NASIONAL PROVINSI KABUPATEN PROGRAM Perangkat Daerah 7 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 9 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 10 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Biroksi menetapkan tujuan Renja Tahun 2026 yaitu “Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1(satu) tahun kedepan. Rencana Kerja disajikan bersama Indikator Kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga Rencana Kerja merupakan rincian yang sitematis dari program yang akan dilaksanakan dengan diukur oleh Indikator Kinerja. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2026 Program Pendukung 1 2 3 4 5 6 Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persen 0,5
1.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura Persen 0,5
1.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan Persen 0,5
1.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.Program Penyuluhan Pertanian
5.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya efektivitas pengelolaan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras) Persen 100
1.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 86
1.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.Program Penanganan Kerawanan Pangan
3.Program Pengawasan Keamanan Pangan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2026 Program Pendukung 1 2 3 4 5 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 82 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2025 - 2029 Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang direncanakan meliputi : A. Urusan Pangan yang terdiri dari 4 Program yaitu :
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3.Program Penanganan Kerawanan Pangan
4.Program Pengawasan Keamanan Pangan B. Urusan Pertanian terdiri dari 6 program yaitu :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6.Program Penyuluhan Pertanian Jumlah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 10 program, 26 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Pemilihan Program dan Kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Kebutuhan Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 63.888.764.566,- dengan rincian sesuai dengan tabel 4.1. dibawah ini: Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pertanian Dan Ketehanan Pangan Kabupaten Tangerang Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 80,64% 39.47 % 53.95 % 70% 1.000.000. 000 70% 1.365.000. 000 2 0 9 0 2 2. 01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 0,8064 39.47 % 53.95 % 70% 1.000.000. 000 0,7 1.365.000. 000 2 0 9 0 2 2. 01 00 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 1.000.000. 000 APB D 5 Unit 1.365.000. 000 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbentuk Ketersediaan Protein Per Kapita Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 % 100 % 2400 Kg/Kapita /Hari 471814 Ton 5 Desa 63 Kg/Kapita /Hari 90 100% 94,66 % 3 Desa 89,4 100 % 100 % 5 Desa 85 100 % 100 % 2400 Kg/Kapita /Hari 407779 Ton 5 Desa 63 Kg/Kapita /Hari 85,5 5.044.976. 939 100 % 100 % 2400 Kg/Kapita /Hari 422923 Ton 5 Desa 63 Kg/Kapita /Hari 87 5.814.000. 000 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 3 2. 01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 1 Laporan 98.33 % 85 % 1 Laporan 4.555.000. 000 1 Laporan 4.800.000. 000 2 0 9 0 3 2. 01 00 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 4.000.000. 000 APB D Desa Mandiri Pangan 1 Laporan 4.000.000. 000 2 0 9 0 3 2. 01 00 07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga - - 50 Keluarga 180.000.0 00 APB D 50 Keluarga 220.000.0 00 2 0 9 0 3 2. 01 00 08 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kot a Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kot a 1 laporan - 1 Lapor an 1 laporan 200.000.0 00 APB D 1 laporan 250.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 3 2. 01 00 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 24 Lapor an - 1 Laporan 100.000.0 00 APB D 1 Laporan 150.000.0 00 2 0 9 0 3 2. 01 00 16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 13 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 75.000.00 0 APB D 1 Dokumen 180.000.0 00 2 0 9 0 3 2. 02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kot a Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 100% 14.98 % 23.03 % 100% 300.000.0 00 1 787.500.0 00 2 0 9 0 3 2. 02 00 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot a Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot a 50 Ton 71.8 Ton 200 Ton 20 Ton 300.000.0 00 APB D 20 Ton 787.500.0 00 2 0 9 0 3 2. 04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu n sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% 89.4 % 85.5 % 85,50% 189.976.9 39 87 226.500.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 3 2. 04 00 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 59.990.07 9 APB D 1 Dokumen 90.000.00 0 2 0 9 0 3 2. 04 00 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 129.986.8 60 APB D 1 Laporan 136.500.0 00 2 0 9 0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishm ent) (%) Persentase jumlah desa rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA Persentase Desa Rentan Rawan 1,56 % 25 % 91,48 % - - 72,72 % - - 86,36 % 2,06 % 33 % 85,20 % 2.445.000. 000 2,06 % 31 % 86,77 % 2.467.250. 000 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pangan Yang Tertangani 2 0 9 0 4 2. 01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 dokumen 120.000.0 00 1 dokumen 126.000.0 00 2 0 9 0 4 2. 01 00 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 120.000.0 00 APB D 1 Dokumen 126.000.0 00 2 0 9 0 4 2. 02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kot a Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 91,47% 73.64 % 86.36 % 85,20% 2.325.000. 000 0,852 2.341.250. 000 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 9 0 4 2. 02 00 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 325.000.0 00 APB D 1 Dokumen 341.250.0 00 2 0 9 0 4 2. 02 00 04 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen - 1 Doku men 1 Dokumen 2.000.000. 000 APB D Penyediaa n Pangan dan Nutrisi Untuk Masyarak at Berpengh asilan Rendah 1 Dokumen 2.000.000. 000 2 0 9 0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan 55 % 91,75 % - 98.33 % - 85 % 35 % 82,35 % 165.000.0 00 40 % 84,7 % 173.250.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keamanan Pangan 2 0 9 0 5 2. 01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 91,75% 98.33 % 85 % 82,35% 165.000.0 00 84,7 173.250.0 00 2 0 9 0 5 2. 01 00 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen - 1 Doku men 1 Dokumen 30.000.00 0 APB D 1 Dokumen 31.500.00 0 2 0 9 0 5 2. 01 00 07 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 120.000.0 00 APB D 1 Dokumen 126.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kabupaten/Kot a 2 0 9 0 5 2. 01 00 09 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 15.000.00 0 APB D 1 Dokumen 15.750.00 0 3 2 7 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 % 100 % 100% 35.998.80 9.277 100 35.929.00 0.000 3 2 7 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 54.404.00 0 1 Laporan 200.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 35.049.00 0 APB D 1 Dokumen 100.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 19.355.00 0 APB D 1 Laporan 100.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 31.834.76 4.566 1 Laporan 32.000.00 0.000 3 2 7 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/bul an 149 Orang 136 Orang 153 Orang/bul an 31.834.76 4.566 APB D 153 Orang/bul an 32.000.00 0.000 3 2 7 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 9.900.000 1 Laporan 10.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 03 00 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 9.900.000 APB D 1 Laporan 10.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 465.362.0 00 1 Laporan 305.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 1 2. 05 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 153 Paket 1 Paket - 153 Paket 149.770.0 00 APB D 153 Paket 55.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 05 00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 153 Orang 149 Orang 150 Orang 153 Orang 315.592.0 00 APB D 153 Orang 250.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 1.482.552. 959 1 Laporan 1.833.000. 000 3 2 7 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 19.801.00 0 APB D 1 Paket 21.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 509.003.0 00 APB D 1 Paket 525.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 30.910.00 0 APB D 1 Paket 31.000.00 0 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 105.570.0 00 APB D 1 Paket 110.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 29.991.90 0 APB D 1 Paket 21.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 9.250.000 APB D 1 Dokumen 10.000.00 0 3 2 7 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 199.600.0 00 APB D 1 Laporan 215.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 578.427.0 59 APB D 1 Laporan 900.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 149.955.0 00 1 Laporan 160.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 1 2. 07 00 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 149.955.0 00 APB D 4 Unit 160.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 1.091.800. 000 1 Laporan 900.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 268.800.0 00 APB D 1 Laporan 250.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 823.000.0 00 APB D 1 Laporan 650.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 100 % 100 % 1 Laporan 91007075 1,5 1 Laporan 521.000.0 00 3 2 7 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit 88907075 1,5 APB D 16 Unit 500.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 2 7 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 16 Unit 5 Unit 5 Unit 21.000.00 0 APB D 5 Unit 21.000.00 0 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 21 % 50,40 kuintal 57 % 45 % 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 8.850.085. 170 0,5 % 15 % 49,8 kuintal 9.172.500. 000 3 2 7 0 2 2. 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 6.999.999. 770 1 Laporan 7.250.000. 000 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 2 2. 01 00 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 1.999.999. 790 APB D Budidaya Pertanian Skala Rumah Tangga 1 Laporan 2.000.000. 000 3 2 7 0 2 2. 01 00 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 4.999.999. 980 APB D Musrenba ng 1 Laporan 5.250.000. 000 3 2 7 0 2 2. 02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kot a Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 25.3 % 45 % 1 Laporan 1.050.235. 500 1 Laporan 1.102.500. 000 3 2 7 0 2 2. 02 00 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama n Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama n 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 750.085.0 00 APB D 1 Dokumen 787.500.0 00 3 2 7 0 2 2. 02 00 03 Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG 1 Dokumen 1 Doku men 1 Doku men 1 Dokumen 300.150.5 00 APB D Musrenba ng 1 Dokumen 315.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hewan/Tanama n Hewan/Tanama n 3 2 7 0 2 2. 03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 1 Laporan 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Laporan 299.996.9 00 1 Laporan 315.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 03 00 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/T anaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/T anaman Skala Kecil 1 Laporan - - 1 Laporan 299.996.9 00 APB D 1 Laporan 315.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 Laporan - 1 Lapor an 1 Laporan 499.853.0 00 1 Laporan 505.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 2 2. 06 00 03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kot a Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 425 Ekor - 48 ekor 425 Ekor 399.869.0 00 APB D Musrenba ng 425 Ekor 400.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 06 00 04 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kot a Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3000 Dosis - 20 dosis 3000 Dosis 99.984.00 0 APB D 3000 Dosis 105.000.0 00 3 2 7 0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Ketersediaan Prasarana Pertanian 0,5 % 8 Unit 55 % 65 % 0,5 % 8 Unit 4.500.000. 000 0,5 % 8 Unit 4.701.000. 000 3 2 7 0 3 2. 01 Pengembangan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Laporan 52 % 76 % 1 Laporan 3.530.000. 000 1 Laporan 3.634.000. 000 3 2 7 0 3 2. 01 00 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 16 Lapor an - 1 Laporan 75.000.00 0 APB D 1 Laporan 82.500.00 0 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 3 2. 01 00 05 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 3500 Ha - - 3500 Ha 1.487.500. 000 APB D 3500 Ha 1.636.250. 000 3 2 7 0 3 2. 01 00 15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kot a Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola 1 Dokumen - 1 Doku men 1 Dokumen 1.967.500. 000 APB D 1 Dokumen 1.915.250. 000 3 2 7 0 3 2. 02 Pembangunan Prasarana Pertanian Tersusunnya Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian 1 Laporan - - 1 Laporan 970.000.0 00 1 Laporan 1.067.000. 000 3 2 7 0 3 2. 02 00 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit - - 2 Unit 270.000.0 00 APB D 2 Unit 297.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 3 2. 02 00 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit - - 5 Unit 500.000.0 00 APB D 5 Unit 550.000.0 00 3 2 7 0 3 2. 02 00 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit - - 1 Unit 200.000.0 00 APB D 1 Unit 220.000.0 00 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 95 % 90 % 70 % 75 % 75 % 82 % 1.450.000. 000 80 % 84 % 1.470.000. 000 3 2 7 0 4 2. 01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 959.416.0 00 1 Laporan 997.500.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 4 2. 01 00 05 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah - 1 Wilaya h 1 Wilayah 959.416.0 00 APB D 1 Wilayah 997.500.0 00 3 2 7 0 4 2. 04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 490.584.0 00 1 Laporan 472.500.0 00 3 2 7 0 4 2. 04 00 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 2 Lapor an 2 Lapor an 1 Laporan 490.584.0 00 APB D 1 Laporan 472.500.0 00 3 2 7 0 5 PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN Persentase Area Terdampak Perubahan Iklim yang dapat ditangani 95% - - 75% 219.998.8 00 80% 210.000.0 00 3 2 7 0 5 2. 01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Laporan - - 1 Laporan 219.998.8 00 1 Laporan 210.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 5 2. 01 00 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 5 Ha - - 5 Ha 219.998.8 00 APB D 5 Ha 210.000.0 00 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 60 % 70 % 1331 Kelompok 75 % 2.049.895. 200 1331 Kelompok 75 % 1.400.000. 000 3 2 7 0 7 2. 01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah pelaksanaan Penyuluh Pertanian 1 Laporan 60 % 70 % 1 Laporan 2.049.895. 200 1 Laporan 1.400.000. 000 3 2 7 0 7 2. 01 00 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 699.932.2 00 APB D 8 Unit 500.000.0 00 3 2 7 0 7 2. 01 00 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 729.991.5 00 APB D Musrenba ng 300 Unit 320.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya 3 2 7 0 7 2. 01 00 05 Pembentukan dan Penyelenggaraa n Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kot a Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 8 Unit 8 Unit 4 Unit 169.990.5 00 APB D 4 Unit 155.000.0 00 3 2 7 0 7 2. 01 00 06 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang - 40 orang 40 Orang 199.988.9 00 APB D 40 Orang 175.000.0 00 3 2 7 0 7 2. 01 00 09 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 1 Dokumen - - 1 Dokumen 249.992.1 00 APB D 1 Dokumen 250.000.0 00 UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 799.999.4 60 915.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 21 % 50,40 kuintal 57 % 45 % 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 799.999.4 60 0,5 % 15 % 49,8 kuintal 915.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 249.999.6 60 1 Laporan 600.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 01 00 03 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 8 Ton - 8 Ton 8 Ton 249.999.6 60 APB D 8 Ton 600.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan 1 Laporan 25.3 % 45 % 1 Laporan 549.999.8 00 1 Laporan 315.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kewenangan Kabupaten/Kot a Mikro Organisme 3 2 7 0 2 2. 02 00 04 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Variet as Unggu l Baru (VUB) 1 Variet as Unggu l Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 549.999.8 00 APB D Musrenba ng 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 315.000.0 00 UPTD Pembibitan Ternak 364.999.8 80 315.000.0 00 3 2 7 0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 0,5 % 21 % 50,40 kuintal 57 % 45 % 0,5 % 13 % 49,6 kuintal 364.999.8 80 0,5 % 15 % 49,8 kuintal 315.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 2 2. 03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1 Laporan 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Laporan 364.999.8 80 1 Laporan 315.000.0 00 3 2 7 0 2 2. 03 00 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 364.999.8 80 APB D 1 Laporan 315.000.0 00 UPTD Penyuluhan Pertanian 499.999.8 80 500.000.0 00 3 2 7 0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 1331 Kelompok 75 % 60 % 70 % 1331 Kelompok 75 % 499.999.8 80 1331 Kelompok 75 % 500.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 7 0 7 2. 01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 75% 60 % 70 % 75% 499.999.8 80 0,75 500.000.0 00 3 2 7 0 7 2. 01 00 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit 8 Unit 10 Unit 8 Unit 499.999.8 80 APB D 8 Unit 500.000.0 00 UPTD Puskeswan 499.999.9 60 420.000.0 00 3 2 7 0 4 PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 95 % 90 % 70 % 75% 75 % 82 % 499.999.9 60 80 % 84 % 420.000.0 00 3 2 7 0 4 2. 03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 1000 Ekor 1720 ekor 1000 ekor 1000 Ekor 499.999.9 60 8 Unit 420.000.0 00 3 2 7 0 4 2. 03 00 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Laporan 499.999.9 60 APB D 8 Unit 420.000.0 00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2024 Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Sum ber Dana Prioritas Pembangu nan Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J U M L A H 63.888.76 4.566 64.852.00 0.000 4.2 Program Unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Dalam mendukung visi-misi kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah merumuskan tiga program unggulan untuk tahun 2026. Program- program ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, terutama di daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta untuk mendorong kemandirian pangan di tingkat desa. Berikut adalah rincian dari program unggulan tersebut: Tabel 4.2 Program Unggulan Dinas Pertanian Dan Ketehanan Pangan Kabupaten Tangerang Program Unggulan Deskripsi Lokus Pagu Anggaran
1.Desa Mandiri Pangan Membangun kemandirian pangan di 5 desa dengan memanfaatkan Peta FSVA untuk menentukan lokasi yang tepat. 5 Desa Rp. 3.000.000.000
2.Budidaya Pertanian Skala Rumah Tangga Mendorong budidaya pertanian di 10 lokasi yang teridentifikasi sebagai kemiskinan ekstrem, untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. 10 Lokus Kemiskina n Ekstrem Rp. 2.000.000.000
3.Penyediaan Pangan dan Nutrisi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Menyediakan pangan dan nutrisi yang cukup bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 10 lokasi kemiskinan ekstrem, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan 10 Lokus Kemiskina n Ekstrem Rp. 2.000.000.000
1.Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2.Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang.
3.Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Tahun 2026 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi daerah sektor unggulan dan meningkatnya ketahanan pangan dengan strategi Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan jumlah cadangan pangan, Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) yang terus meningkat, Meningkatnya produksi pertanian, serta Meningkatkan penyelenggaran Good Governance dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai peraturan.
4.Sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) maka dilaksanakan pemberian insentif dalam bentuk sarana produksi pertanian yaitu benih padi, pupuk, dan alat mesin pertanian sehingga diharapkan konversi lahan pertanian ke non- pertanian dapat dikendalikan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
30.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bagian ketiga Rencana Pembangunan Tahunan pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa, Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenangnya yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah”. 1.2. Landasan Hukum
1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
12.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
14.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran Daerah;
24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang;
25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 202, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD yang memuat tentang kumpulan kegiatan wajib pilihan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1.Menyediakan satu tolak ukur untuk Mengevaluasi Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
2.Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan sub kegiatan serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3.Memudahkan penilaian hasil Program dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai.
4.Sistematika Penulisan Sistematika/susunan penyajian dokumen Rencana Kerja PD menguraikan pokok bahasan, serta susunan garis besar berisikan :
1.Perencanaan Program dan Kegiatan
2.Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3.Hasil Program dan Kegiatan Bahwa untuk Tahun 2024-2026 Telah ditetapkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan Peningkatan Sektor Perdagangan;
2.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah. Untuk mencapai tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1.Meningkatnya jumlah pertumbuhan IKM.
2.Meningkatnya Produk unggulan IKM siap Ekspor.
3.Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya
4.Meningkatnya UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pada evaluasi capaian sasaran Program Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap sasaran. Berikut adalah hasil pengkuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut : K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 3.30 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 80 147.209.526,00 80 54.346.640,00 0 0 0 0 80 53.313.100,00 80 53.313.100,00 160 106.626.200,00 200 196,2 3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 147.209.526,00 1 54.346.640,00 - 0 - 0 - 53.313.100,00 1 53.313.100,00 1 106.626.200,00 100 196,2 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 147.209.526,00 1 54.346.640,00 - 0 - 0 - 53.313.100,00 1 53.313.100,00 1 106.626.200,00 100 196,2 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau 50 447.340.246,00 50.00 4.064.897.400,00 47.22 180.042.700,00 50 264.812.700,00 50 269.960.700,00 50 4.046.284.500,00 197.22 4.761.100.600,00 394,44 117,13 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 447.340.246,00 2 4.064.897.400,00 - 180.042.700,00 - 264.812.700,00 - 269.960.700,00 2 4.046.284.500,00 2 4.761.100.600,00 100 117,13 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 447.340.246,00 1 22.946.800,00 - 3.938.100,00 - 10.862.100,00 - 16.010.100,00 1 22.342.100,00 1 53.152.400,00 100 231,63 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 4 4.041.950.600,00 - 176.104.600,00 - 253.950.600,00 - 253.950.600,00 4 4.023.942.400,00 4 4.707.948.200,00 100 116,48 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor 62.27 0 62.27 448.838.650,00 0 50.202.500,00 7.33 144.307.600,00 32.97 282.028.906,00 62.27 432.696.406,00 102.57 909.235.412,00 164,72 202,58 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor 0 4 448.838.650,00 - 50.202.500,00 - 144.307.600,00 - 282.028.906,00 4 432.696.406,00 4 909.235.412,00 100 202,58 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 40 210.305.000,00 - 0 20 0 20 92.518.806,00 40 194.383.806,00 80 286.902.612,00 200 136,42 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 50 238.533.650,00 - 50.202.500,00 - 144.307.600,00 50 189.510.100,00 50 238.312.600,00 100 622.332.800,00 200 260,9 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP 88.44 3.163.039.668,00 88.44 1.539.827.530,00 43.13 338.465.880,00 83.67 643.671.260,00 122.45 862.613.760,00 172.38 1.475.369.760,00 421.63 3.320.120.660,00 476,74 215,62 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan 3.163.039.668,00 2 1.539.827.530,00 - 338.465.880,00 - 643.671.260,00 - 862.613.760,00 2 1.475.369.760,00 2 3.320.120.660,00 100 215,62 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2.719.011.928,00 1800000 1.113.471.750,00 354415 272.826.200,00 1075276 501.689.080,00 1908903 659.579.080,00 2883257 1.096.802.580,00 6221851 2.530.896.940,00 345,66 227,3 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 302.306.510,00 250 282.355.370,00 65 41.885.870,00 155 87.467.370,00 243 124.278.870,00 269 249.015.370,00 732 502.647.480,00 292,8 178,02 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 141.721.230,00 1 144.000.410,00 - 23.753.810,00 - 54.514.810,00 - 78.755.810,00 1 129.551.810,00 1 286.576.240,00 100 199,01 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri 27 0 27 112.709.000,00 0 0 7 40.864.800,00 7 40.864.800,00 27 110.943.800,00 41 192.673.400,00 151,85 170,95 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0 1 112.709.000,00 - 0 - 40.864.800,00 - 40.864.800,00 1 110.943.800,00 1 192.673.400,00 100 170,95 3.30.07.2.01.0001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 100 112.709.000,00 - 0 30 40.864.800,00 30 40.864.800,00 100 110.943.800,00 160 192.673.400,00 160 170,95 3.31 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 13.968.566.483,00 100 14.977.159.202,00 25 3.622.902.023,00 50 7.364.158.927,00 75 10.505.918.918,00 100 14.471.958.596,00 250 35.964.938.464,00 250 240,13 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.397.400,00 3 218.659.600,00 1 7.473.500,00 1 19.323.500,00 1 25.038.500,00 3 213.742.500,00 6 265.578.000,00 200 121,46 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.041.300,00 7 22.521.000,00 2 2.731.000,00 3 11.436.000,00 5 14.006.000,00 7 21.716.000,00 17 49.889.000,00 242,86 221,52 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.319.500,00 1 2.522.500,00 1 2.522.500,00 1 2.522.500,00 1 2.522.500,00 1 2.522.500,00 4 10.090.000,00 400 400 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) I II III IV No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.036.600,00 3 193.616.100,00 2 2.220.000,00 2 5.365.000,00 2 8.510.000,00 3 189.504.000,00 9 205.599.000,00 300 106,19 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 11.496.550.690,00 2 11.338.072.782,00 1 3.169.848.722,00 1 6.293.681.450,00 1 8.581.765.619,00 2 11.105.960.735,00 5 29.151.256.526,00 250 257,11 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11.485.225.490,00 44 11.326.657.282,00 44 3.166.108.722,00 43 6.287.939.450,00 43 8.574.021.619,00 43 11.094.755.235,00 173 29.122.825.026,00 393,18 257,12 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.325.200,00 2 11.415.500,00 - 3.740.000,00 1 5.742.000,00 1 7.744.000,00 2 11.205.500,00 4 28.431.500,00 200 249,06 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah 18.543.000,00 1 5.919.700,00 1 0 1 0 1 0 1 5.718.000,00 4 5.718.000,00 400 96,59 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.543.000,00 1 5.919.700,00 1 0 1 0 1 0 1 5.718.000,00 4 5.718.000,00 400 96,59 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen pembinaan pegawai 83.336.000,00 1 56.030.900,00 1 0 1 27.360.000,00 1 27.360.000,00 1 54.750.000,00 4 109.470.000,00 400 195,37 3.31.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 83.336.000,00 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 55 56.030.900,00 - 0 - 27.360.000,00 - 27.360.000,00 55 54.750.000,00 55 109.470.000,00 100 195,37 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 1.084.656.389,00 8 911.104.800,00 5 66.092.500,00 8 213.789.964,00 8 466.972.110,00 8 841.629.661,00 29 1.588.484.235,00 362,5 174,35 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 4 14.154.000,00 4 0 4 0 4 9.870.000,00 4 13.560.000,00 16 23.430.000,00 400 165,54 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 349.894.400,00 1 18.882.600,00 1 0 1 0 1 11.107.000,00 1 18.431.000,00 4 29.538.000,00 400 156,43 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 1 44.085.600,00 1 0 1 0 1 19.710.000,00 1 43.594.000,00 4 63.304.000,00 400 143,59 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 77.824.200,00 1 79.590.000,00 1 0 1 73.719.000,00 1 73.719.000,00 1 73.719.000,00 4 221.157.000,00 400 277,87 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 57.297.000,00 1 50.005.600,00 1 33.668.000,00 1 33.668.000,00 1 45.423.000,00 1 48.603.000,00 4 161.362.000,00 400 322,69 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 28.399.000,00 5 36.896.000,00 1 0 3 6.000.000,00 4 8.500.000,00 5 30.394.000,00 13 44.894.000,00 260 121,68 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 78.453.000,00 11 81.630.000,00 2 13.788.000,00 5 13.788.000,00 8 56.575.000,00 11 77.968.500,00 26 162.119.500,00 236,36 198,6 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 492.788.789,00 4 585.861.000,00 1 18.636.500,00 2 86.614.964,00 4 242.068.110,00 4 535.360.161,00 11 882.679.735,00 275 150,66 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2 649.431.000,00 1 0 2 17.400.000,00 2 223.264.535,00 2 552.469.535,00 7 793.134.070,00 350 122,13 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 3 247.430.700,00 - 0 3 0 3 137.964.535,00 3 224.914.535,00 9 362.879.070,00 300 146,66 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 18 402.000.300,00 10 0 18 17.400.000,00 18 85.300.000,00 18 327.555.000,00 64 430.255.000,00 355,56 107,03 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen jasa penunjang 480.764.438,00 3 973.724.000,00 3 236.013.330,00 3 476.106.370,00 3 697.495.753,00 3 921.818.061,00 12 2.331.433.514,00 400 239,43 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.021.000,00 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 244.895.438,00 12 255.200.000,00 3 48.907.330,00 6 101.894.370,00 9 158.877.753,00 12 216.814.061,00 30 526.493.514,00 250 206,31 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 217.848.000,00 12 718.524.000,00 3 187.106.000,00 6 374.212.000,00 9 538.618.000,00 12 705.004.000,00 30 1.804.940.000,00 250 251,2 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662.318.566,00 4 824.216.420,00 3 143.473.971,00 4 316.497.643,00 4 484.022.401,00 4 775.870.104,00 15 1.719.864.119,00 375 208,67 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75.402.453,00 2 83.341.199,00 2 16.136.826,00 2 33.401.759,00 2 52.305.143,00 2 75.127.564,00 8 176.971.292,00 400 212,35 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 462.323.813,00 18 563.164.398,00 17 100.975.145,00 17 213.626.884,00 17 359.138.258,00 18 528.176.540,00 69 1.201.916.827,00 383,33 213,42 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 84.592.300,00 28 86.590.000,00 10 26.362.000,00 20 38.272.000,00 25 41.382.000,00 28 83.209.000,00 83 189.225.000,00 296,43 218,53 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40.000.000,00 2 91.120.823,00 - 0 1 31.197.000,00 1 31.197.000,00 2 89.357.000,00 4 151.751.000,00 200 166,54 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Peningkatan Jumlah IKM 20.17 1.500.686.746,00 20.17 1.251.344.000,00 8.55 44.458.500,00 14.02 248.007.500,00 22.39 437.994.050,00 29.74 1.140.844.264,00 74.7 1.871.304.314,00 370,35 149,54 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Jumlah IKM 1.500.686.746,00 6 1.251.344.000,00 1 44.458.500,00 3 248.007.500,00 5 437.994.050,00 6 1.140.844.264,00 15 1.871.304.314,00 250 149,54 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 1 50.260.400,00 - 0 - 0 - 0 1 31.828.000,00 1 31.828.000,00 100 63,33 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) I II III IV No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 71.603.480,00 1 216.830.000,00 - 0 - 13.374.000,00 1 13.374.000,00 1 187.309.944,00 2 214.057.944,00 200 98,72 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 676.905.526,00 1 100.000.000,00 - 0 1 2.860.000,00 1 96.527.050,00 1 96.527.050,00 3 195.914.100,00 300 195,91 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 1 12.000.000,00 - 3.116.000,00 - 7.456.000,00 - 8.886.000,00 1 11.746.000,00 1 31.204.000,00 100 260,03 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 752.177.740,00 7 772.253.600,00 - 41.342.500,00 - 184.949.500,00 - 230.083.000,00 7 713.809.270,00 7 1.170.184.270,00 100 151,53 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 1 100.000.000,00 - 0 - 39.368.000,00 - 89.124.000,00 1 99.624.000,00 1 228.116.000,00 100 228,12 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 24.95 0 24.95 305.537.470,00 4.64 49.751.500,00 9.20 111.143.040,00 20.67 162.519.540,00 24.95 265.292.070,00 59.46 588.706.150,00 238,32 192,68 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi 0 1 305.537.470,00 - 49.751.500,00 - 111.143.040,00 - 162.519.540,00 1 265.292.070,00 1 588.706.150,00 100 192,68 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 3 205.537.630,00 - 46.271.500,00 1 80.743.000,00 1 125.259.500,00 3 190.202.230,00 5 442.476.230,00 166,67 215,28 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 3 99.999.840,00 - 3.480.000,00 1 30.400.040,00 1 37.260.040,00 3 75.089.840,00 5 146.229.920,00 166,67 146,23 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi 24.95 246.801.314,00 24.95 1.713.397.390,00 4.55 9.030.000,00 11.84 104.362.430,00 14.57 116.367.430,00 24.95 1.551.728.690,00 55.91 1.781.488.550,00 224,09 103,97 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa 246.801.314,00 1 1.713.397.390,00 - 9.030.000,00 - 104.362.430,00 - 116.367.430,00 1 1.551.728.690,00 1 1.781.488.550,00 100 103,97 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 98.163.540,00 4 42.984.980,00 - 0 1 39.909.980,00 2 39.909.980,00 4 39.909.980,00 7 119.729.940,00 175 278,54 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 148.637.774,00 4 1.620.412.460,00 - 1.850.000,00 1 40.637.500,00 2 45.637.500,00 4 1.462.493.760,00 7 1.550.618.760,00 175 95,69 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 1 49.999.950,00 - 7.180.000,00 - 23.814.950,00 - 30.819.950,00 1 49.324.950,00 1 111.139.850,00 100 222,28 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) I II III IV No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Tabel 2. 2 Capaian Kinerja IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan 2025 No Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Tahun 2025 (Per Triwulan II) Target Realisasi % Target Realisasi % 1 Meningkatnya Jumlah Pertumbuhan IKM 23,94 25,40 106,10 29,12 7,35 25,24 2 Meningkatnya Produk Unggulan IKM Siap Ekspor 37,50 42,50 113,33 43,75 18,75 42,85 3 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya 100 100 100 100 50 50 4 Meningkatnya UTTP Yang Di Tera/Tera Ulang Bagi Pelaku Usaha Yang Memiliki Potensi UTTP 95,02 260,92 274,59 97 47,62 49,09 5 Nilai AKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 80,04 78,45 97,96 80,10 - - Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerangg Tahun 2024 dan Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Tahun 2025 (Per Triwulan II) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Meningkatnya Jumlah Pertumbuhan IKM 3.270.397.860- 2.957.863.02 4 90,45 2.354.439.15 0 924.346.140 39,26 2 Meningkatnya Produk Unggulan IKM Siap Ekspor 448.838.650 432.686.406 96,40 808.985.467 122.257.000 15,11 3 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya 4.231.953.040 4.210.541.40 0 99,49 2.113.838.8 40 1.110.849.4 40 52,55 4 Meningkatnya UTTP Yang Di Tera/Tera Ulang Bagi Pelaku Usaha Yang Memiliki Potensi UTTP 1.539.827.530 1.475.396.76 0 95,81 727.830.280 326.247.000 44,82 5 Nilai AKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 14.977.159.202 14.471.958.5 96 96,63 16.475.863. 458 8.610.681.10 2 52,26 2.1.1. Urusan Perindustrian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi anggaran belanja urusan perdagangan tahun 2024 sebesar Rp. 6.220.619.220,- terealisasi sampai dengan desember 2024 Rp. 6.118.607.566,- (98,36%) sedangkan alokasi anggaran belanja urusan perdagangan tahun 2025 sebesar Rp. 3.750.654.147,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.559.353.440,- (41,58%) dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Program Urusan Perindustrian Tahun 2024 dan Tahun 2025 No Program Tahun 2024 Tahun 2025 (Per Triwulan II) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Program Perencanaan dan Pembangunn Industri 1.251.344.0 00 1.140.844.2 64 91,17 940.960.950 417.845.64 0 44,4 1 2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 305.537.47 0 265.290.07 0 86,83 132.370.600 17.840.000 13,4 8 3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1.713.397.3 90 1.551.728.6 90 90,56 1.281.107.60 0 488.660.50 0 38,1 4 Total 3.270.278.8 60 2.957.863.0 24 90,44 2.354.439.15 0 924.346.14 0 39,2 6 2.1.2. Urusan Perdagangan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi anggaran belanja urusan perdagangan tahun 2024 sebesar Rp. 6.220.619.220,- terealisasi sampai dengan desember 2024 Rp. 6.118.607.566,- (98,36%) sedangkan alokasi anggaran belanja urusan perdagangan tahun 2025 sebesar Rp. 3.750.654.147,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.559.353.440,- (41,58%) dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Program Urusan Perdagangan Tahun 2024 dan Tahun 2025 2.1.3. Non Urusan (Program SKPD) Penyelenggaraan Non Urusan (Program SKPD) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi anggaran belanja non urusan tahun 2024 sebesar Rp. 14.977.159.202,- terealisasi sampai dengan desember 2024 Rp. 14.471.958.596,- ( 96,63 % ) sedangkan alokasi anggaran belanja non urusan tahun 2025 sebesar Rp. 16.475.863.458,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 8.610.681.102, (52,26 % ) dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Program Non Urusan Tahun 2024 dan Tahun 2025 No Program Tahun 2024 Tahun 2025 (Per Triwulan II) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14.977.159.202 14.471.958.596 96,63 16.475.863.458 8.610.681.102 52,26 Total 14.977.159.202 14.471.958.596 96,63 16.475.863.458 8.610.681.102 52,26 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ugur guna mengukur tangkat capaian kinerja. Dinas Perindustrian No Program Tahun 2024 Tahun 2025 (Per Triwulan II) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1.539.827.5 30 1.475.369.76 0 95,81 727.830.280 326.247.000 44,82 2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4.064.897.4 00 4.046.284.50 0 99,54 1.785.062.0 00 967.042.240 54,17 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 54.346.640 53.313.100 98,10 39.552.000 - - 4 Program Pengembangan Ekspor 448.838.650 432.696.406 96,40 808.985.467 122.257.000 15,11 5 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 112.709.000 110.943.800 98,43 289.224.400 143.807.200 49,72 Total 6.220.619.2 20 6.118.607.56 6 98,36 3.750.654.1 47 1.559.353.4 40 41,58 dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang perindustrian dan perdagangan telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Untuk mencapai sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 melaksanakan 9 program terdiri dari 8 program wajib pilihan dan 1 program SKPD (Non Urusan), 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Sedangkan Tahun 2024 melaksanakan 9 program terdiri dari program wajib/pilihan sebanyak 8 program dan program SKPD (Non Urusan) sebanyak 1 program, 16 kegiatan dengan 45 sub kegiatan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 54.346.640,00 53.313.100,00 98,10% 100,00% Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan % 80 80 100,00% 3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 54.346.640,00 53.313.100,00 98,10% 100,00% Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Dokumen 1 1 100,00% 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 54.346.640,00 53.313.100,00 98,10% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 1 1 100,00% 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 4.064.897.400,00 4.046.284.500,00 99,54% 100,00% Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau % 50 50 100,00% 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 4.064.897.400,00 4.046.284.500,00 99,54% 100,00% Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 2 100,00% 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 22.946.800,00 22.342.100,00 97,36% 100,00% Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 1 1 100,00% 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 4.041.950.600,00 4.023.942.400,00 99,55% 100,00% Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 4 4 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 448.838.650,00 432.696.406,00 96,40% 100,00% Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor % 62.27 62.27 100,00% 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 448.838.650,00 432.696.406,00 96,40% 100,00% Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor Dokumen 4 4 100,00% 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional 210.305.000,00 194.383.806,00 92,43% 100,00% Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 40 40 100,00% 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 238.533.650,00 238.312.600,00 99,91% 100,00% Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha 50 50 100,00% 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.539.827.530,00 1.475.369.760,00 95,81% 100,00% Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP % 88.44 172.38 194,91% 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.539.827.530,00 1.475.369.760,00 95,81% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Dokumen 2 2 100,00% 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 1.113.471.750,00 1.096.802.580,00 98,50% 100,00% Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 1800000 2883257 160,18% 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 282.355.370,00 249.015.370,00 88,19% 100,00% Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Pelaku Usaha 250 269 107,60% 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal 144.000.410,00 129.551.810,00 89,97% 100,00% Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal Unit 1 1 100,00% 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 112.709.000,00 110.943.800,00 98,43% 100,00% Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri % 27 27 100,00% 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 112.709.000,00 110.943.800,00 98,43% 100,00% Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dokumen 1 1 100,00% 3.30.07.2.01.0001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 112.709.000,00 110.943.800,00 98,43% 100,00% Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM 100 100 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Capaian (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Realisasi Anggaran (Rp.) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Target indikator Realisasi Indikator 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.977.159.202,00 14.471.958.596,00 96,63% 100,00% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00% 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 218.659.600,00 213.742.500,00 97,75% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 3 100,00% 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.521.000,00 21.716.000,00 96,43% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 7 100,00% 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.522.500,00 2.522.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100,00% 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 193.616.100,00 189.504.000,00 97,88% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 3 100,00% 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.338.072.782,00 11.105.960.735,00 97,95% 100,00% Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 2 2 100,00% 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.326.657.282,00 11.094.755.235,00 97,95% 100,00% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 44 43 97,73% 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.415.500,00 11.205.500,00 98,16% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 2 2 100,00% 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.919.700,00 5.718.000,00 96,59% 100,00% Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 1 1 100,00% 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.919.700,00 5.718.000,00 96,59% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.030.900,00 54.750.000,00 97,71% 100,00% Jumlah dokumen pembinaan pegawai Dokumen 1 1 100,00% 3.31.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit - - 0,00% 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 56.030.900,00 54.750.000,00 97,71% 100,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 55 55 100,00% 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 911.104.800,00 841.629.661,00 92,37% 100,00% Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Dokumen 8 8 100,00% 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.154.000,00 13.560.000,00 95,80% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 100,00% 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.882.600,00 18.431.000,00 97,61% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.085.600,00 43.594.000,00 98,88% 100,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.590.000,00 73.719.000,00 92,62% 100,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.005.600,00 48.603.000,00 97,20% 100,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.896.000,00 30.394.000,00 82,38% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 5 100,00% 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 81.630.000,00 77.968.500,00 95,51% 100,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 11 11 100,00% 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 585.861.000,00 535.360.161,00 91,38% 100,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 4 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 649.431.000,00 552.469.535,00 85,07% 100,00% Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen 2 2 100,00% 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 247.430.700,00 224.914.535,00 90,90% 100,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 3 100,00% 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 402.000.300,00 327.555.000,00 81,48% 100,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 18 18 100,00% 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 973.724.000,00 921.818.061,00 94,67% 100,00% Jumlah dokumen jasa penunjang Dokumen 3 3 100,00% 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan - - 0,00% 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 255.200.000,00 216.814.061,00 84,96% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 718.524.000,00 705.004.000,00 98,12% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 100,00% 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 824.216.420,00 775.870.104,00 94,13% 100,00% Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 4 100,00% 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.341.199,00 75.127.564,00 90,14% 100,00% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 2 100,00% 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 563.164.398,00 528.176.540,00 93,79% 100,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 18 18 100,00% 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 86.590.000,00 83.209.000,00 96,10% 100,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 28 28 100,00% 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91.120.823,00 89.357.000,00 98,06% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.251.344.000,00 1.140.844.264,00 91,17% 100,00% Persentase Peningkatan Jumlah IKM % 20.17 29.74 147,45% 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.251.344.000,00 1.140.844.264,00 91,17% 100,00% Jumlah Dokumen Jumlah IKM Dokumen 6 6 100,00% 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 50.260.400,00 31.828.000,00 63,33% 100,00% Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 1 1 100,00% 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 216.830.000,00 187.309.944,00 86,39% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Dokumen 1 1 100,00% 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 100.000.000,00 96.527.050,00 96,53% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen 1 1 100,00% 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 12.000.000,00 11.746.000,00 97,88% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen 1 1 100,00% 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 772.253.600,00 713.809.270,00 92,43% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 7 7 100,00% 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 100.000.000,00 99.624.000,00 99,62% 100,00% Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Dokumen 1 1 100,00% 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 305.537.470,00 265.292.070,00 86,83% 100,00% Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi % 24.95 24.95 100,00% 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 305.537.470,00 265.292.070,00 86,83% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi Dokumen 1 1 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 205.537.630,00 190.202.230,00 92,54% 100,00% Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 3 3 100,00% 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online 99.999.840,00 75.089.840,00 75,09% 100,00% Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 3 3 100,00% 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.713.397.390,00 1.551.728.690,00 90,56% 100,00% Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi % 24.95 24.95 100,00% 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 1.713.397.390,00 1.551.728.690,00 90,56% 100,00% Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa Dokumen 1 1 100,00% 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 42.984.980,00 39.909.980,00 92,85% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dokumen 4 4 100,00% 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 1.620.412.460,00 1.462.493.760,00 90,25% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Dokumen 4 4 100,00% 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 49.999.950,00 49.324.950,00 98,65% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Dokumen 1 1 100,00% Untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 beberapa target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama dan program/kegiatan dengan target indikator program/kegiatan telah dicapai dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2. 8 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024
1.Prosentase Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kapasitas produksinya dengan target 23,94% terealisasi 25,40% atau capaian kinerja 106,10% .
2.Prosentase Potensi UTTP yang Wajib Tera/Tera Ulang bagi Para Pelaku Usaha yang memiliki Potensi UTTP dengan target 95,02% terealisasi 260,92 % atau capaian kinerja 274,59.
3.Prosentase Pelaku Usaha melakukan ekspor dengan target 37,50% terealisasi 42,50 % atau capaian kinerja 113,33.
4.Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan hasil Reviu Sakip oleh Inspektorat yaitu sebesar 78,45 dari target sebesar 80,08 atau capaian kinerja 97,96%. No Sasaran Satu an Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Triwulan 1 2.92 7.29 249.66 Triwulan 2 5.84 11.97 204.97 Triwulan 3 8.76 19.12 218.26 Triwulan 4 23.94 25.40 106.10 Triwulan 1 0 0 0.00 Triwulan 2 31.25 12.50 40.00 Triwulan 3 37.50 56.25 150.00 Triwulan 4 37.50 42.50 113.33 Triwulan 1 100 100 100.00 Triwulan 2 100 100 100.00 Triwulan 3 100 100 100.00 Triwulan 4 100 100 100.00 Triwulan 1 18.10 32.07 177.18 Triwulan 2 40.72 97.31 238.97 Triwulan 3 65.61 172.74 263.28 Triwulan 4 95.02 260.92 274.59 Triwulan 1 0 - n/a Triwulan 2 0 - n/a Triwulan 3 0 - n/a Triwulan 4 80.08 78,45 97,96 5 Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.1 Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai 80.08 4 Meningkatnya UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP 4.1 Persentase UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP % 95.02 3 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya 3.1 Persentase jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya % 100 23.94 2 Meningkatnya Produk unggulan IKM siap Ekspor 2.1 Persentase jumlah produk unggulan IKM Siap Ekspor % 37.50 Indikator Kinerja 1 Meningkatnya jumlah pertumbuhan IKM 1.1 Persentase Jumlah pertumbuhan IKM % Tabel 2. 9 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 2.2.1. Analisis Kinerja Pendapatan Tahun 2026 Pada tahun 2024, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pelayanan retribusi tera/tera ulang pada tahun 2024 menjadi kewenangan pusat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdangangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sudah tidak terdapat pendapatan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan. Adapun Isu-isu penting yaitu sebagai berikut : A. Isu Internal
1.Sumber Daya Manusia Penera yang berkualitas Salah satu Modal Utama Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan adalah Sumber daya manusia Penera Penyuluh Industri, Pengelola Dokumen SKA, Pengelola Arsip SKA yang berkualitas dalam arti Sumber daya manusia yang sehat, modern, No Sasaran Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Triwulan 1 3.54 6.53 184.46 Triwulan 2 7.35 7.35 100.00 Triwulan 3 14.56 Triwulan 4 29.12 Triwulan 1 9.38 9.38 100.00 Triwulan 2 18.75 18.75 100.00 Triwulan 3 31.25 Triwulan 4 43.75 Triwulan 1 100 100 100.00 Triwulan 2 100 100 100.00 Triwulan 3 100 Triwulan 4 100 Triwulan 1 24.32 24.32 100.00 Triwulan 2 48.64 48.64 100.00 Triwulan 3 72.96 Triwulan 4 97.28 Triwulan 1 0 0 0.00 Triwulan 2 0 0 0.00 Triwulan 3 0 Triwulan 4 80.10 5 Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.1 Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai 80.10 4 Meningkatnya UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP 4.1 Persentase UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP % 97 3 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya 3.1 Persentase jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya % 100 2 Meningkatnya Produk unggulan IKM siap Ekspor 2.1 Persentase jumlah produk unggulan IKM Siap Ekspor % 43.75 Indikator Kinerja 1 Meningkatnya jumlah pertumbuhan IKM 1.1 Persentase Jumlah pertumbuhan IKM % 29.12 tangguh, handal, kreatif, professional dan memiliki kompetensi, pengetahuan keterampilan, peran sosial, motivasi sesuai dengan jenis pekerjaannya dan memiliki semangat melalui suatu sistem pelatihan/bimbingan teknis baik formal maupun informal dibidang perindustrian dan perdagangan yang terencana khususnya bidang metrologi legal, bidang Industri, bidang Perdagangan.
2.Koordinasi antar instansi belum bersinergi Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat komplek dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan kelembagaan dalam wujud kondisi antara pelaku industri kecil menengah dan pelaku usaha perdagangan dirasakan belum optimal sehingga upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan perlu dilakukan melalui program program terpadu dan terintegrasi seperti halnya program layanan bidang perdagangan, pengawasan dan pengendalian, dan metrologi legal dan fasilitasi legalitas pengembangan IKM. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan melalui program pelaksanaan pengelolaan perindustrian dan perdagangan dan guna efektifitas dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan sehingga pihak terkait baik instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam usaha pencapaian sasaran peningkatan fungsi dan efektifitas pengelolaan perindustrian dan perdagangan.
3.Peningkatan dalam Sarana Pengembangan Usaha Perdagangan dan pelaku IKM Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas IKM pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema bahwa disatu sisi lembaga diharapkan mampu berperan dalam memberdayakan dan melindungi keberlangsungan atas IKM dan pelaku usahaperdagangan, saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya secara maksimal untuk mengoftimalkan pemanfaatan Gerai Tangerang Gemilang (GTG). B. Isu Eksternal
1.Belum optimalnya legalitas dan kualitas produk Pelaku IKM.
2.Belum optimalnya kemitraan IKM dengan industri besar C. Rekomendasi dan Catatan Strategis
1.Mengusulkan kebutuhan anggaran kepada tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Pusat.
2.Meningkatkan Penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Perdagangan dan Metrologi Legal.
3.Meningkatkan pelayanan melalui :

a.Pelayanan SKA
b.Pelayanan Fasilitasi Legalitas pengembangan pelaku IKM
c.Pelayanan aduan terkait urusan Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas Pokok adalah : Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dari telahan terhadap tugas pokok memberikan gambaran kinerja, keterkaitan dan peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mengelola para pelaku usaha perdagangandan pelaku IKM, fasilitasi kepada para pelaku IKM sebagai implementasi dari pelayanan yang diberikan kepada seluruh para pelaku IKM dan pelaku usaha perdagangan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan urusan pilihan dengan pelayanan sebagai berikut:
1. 1.Pelayanan untuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan terdiri dari :
a.Pelayanan Surat Keterangan Asal bagi para Eksportir;
b.Pelayanan Surat Izin untuk Bahan Berbahaya;
c.Pelayanan Rekomendasi Kartu Petunjuk Manual dan Kartu Garansi dalam Bahasa Indonesia.
d.Surat Rekomendasi Penyelenggaran Pameran Nasional
1. 2.Pelayanan untuk pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian
a.Pelayanan aduan terkait urusan perindustrian;
b.Pelayanan aduan terkait urusan perdagangan.
c.Pelayanan aduan terkait urusan metrologi legal.
1. 3.Pelayanan untuk pelaksanaan tugas bidang metrologi legal terdiri dari:
a.Pelayanan tera/tera ulang massa dan timbangan meliputi timbangan sentisimal, timbangan bobot ingsut, timbangan pegas, timbangan meja, timbangan dacin, timbangan elektronik kelas (II, III, IV),
b.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yaitu pengujian kemasan sesuai label apa tidak yang tertera di kemasan.
c.Pelayanan tera/tera ulang SPBU, tangki ukur mobil (TUM) Bahan Bakar Minyak, KSO tera KWH Meter, KSO tera meter air dgn Aetra, penggaris 1 meter, counter meter.
1. 4.Pelayanan untuk pelaksanaan tugas sekretariat terdiri dari :
a.Pelayanan kartu tamu pimpinan/biasa;
b.Pelayanan dokumen tanda terima surat masuk;
c.Pelayanan surat jawaban permohonan kunjungan tamu rombongan;
d.Kartu tamu rombongan.
1. 5.Pelayanan untuk pelaksanaan tugas bidang industri terdiri dari :
a.Pelayanan surat keterangan telah dilakukan pendampingan teknologi industri;
b.Pelayanan sertifikasi telah mengikuti pelatihan/workshop;
c.Pelayanan surat pengantar untuk disertakan dalam perolehan sertifikat penilaian dari Kementerian Perindustrian. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 semua program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah terakodmodir. Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan terdiri atas 9 program, 16 kegiatan, dan 35 sub kegiatan. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilhat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 28.536.084.971,00 27.532.528.971,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.536.084.971,00 27.532.528.971,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.558.789.206,00 4.775.000.000,00 1, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 499.993.800,00 - 500.000.000,00 [ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ] Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan 20.2 0 0 19.9 499.993.800,00 - - - - - - 500.000.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan - 1 Dokumen 299.999.800,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan - 300.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 6 laporan 299.999.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan 300.000.000,00 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan pembinaan - 1 Dokumen 199.994.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan - 200.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) 12 Laporan 199.994.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan 200.000.000,00 2, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 45.117.800,00 - 60.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] Presentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dilakukan pembinaan 100 80 90 92 45.117.800,00 - - - - - - 60.000.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - 1 Dokumen 45.117.800,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan - 60.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 45.117.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan 60.000.000,00 3, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya pasar yang dilakukan monitoring terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ] Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 100 50 75 82.50 2.000.000.000,00 - - - - - - 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - 2 Dokumen 2.000.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan - 2.000.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR PROGRAM / TARGET AKHIR REALISASI CAPAIAN PRAKIRAAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERIODE RENSTRA OPD RENJA OPD TAHUN 2024 TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan 300.000.000,00 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 9 Laporan 1.700.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pelaku Usaha Perdagangan 1.700.000.000,00 4, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 894.999.606,00 - 900.000.000,00 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] Nilai Ekspor Barang 1358540485 5200 1344551688 2700 0 1344686143 4388 894.999.606,00 - - - - - - 900.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen program pengembangan ekspor - 4 Dokumen 894.999.606,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha - 900.000.000,00 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 50 Pelaku Usaha 849.999.686,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 850.000.000,00 4, 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 60 Pelaku Usaha 44.999.920,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 50.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 798.690.000,00 - 975.000.000,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 100 52 84.18 86.81 798.690.000,00 - - - - - - 975.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan - 2 Dokumen 798.690.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha - 975.000.000,00 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1753000 Unit 704.190.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 800.000.000,00 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 280 Orang 94.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 175.000.000,00 6, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 319.988.000,00 - 340.000.000,00 [ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ] Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 31.05 26.67 30 17.97 319.988.000,00 - - - - - - 340.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - 1 Dokumen 319.988.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha - 340.000.000,00 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 319.988.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 340.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 23.977.295.765,00 22.757.528.971,00 1, 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.083.495.765,00 - 18.792.528.971,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 20.083.495.765,00 - - - - - - 18.792.528.971,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 258.376.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 351.000.000,00 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 21.912.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 50.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.782.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 6.000.000,00 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 130.660.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 95.000.000,00 3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 94.479.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 100.000.000,00 3.31.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 6.543.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 100.000.000,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 12.933.933.971,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 12.932.084.971,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 12.920.084.971,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 12.920.084.971,00 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.737.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 5.000.000,00 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 9.112.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 7.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah - 4 Dokumen 24.030.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 25.000.000,00 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 24.030.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 25.000.000,00 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 2 Dokumen 347.912.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 350.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 113.432.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 150.000.000,00 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 76 Orang 234.480.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 200.000.000,00 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah - 8 Dokumen 1.290.243.630,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 1.340.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.999.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 25.000.000,00 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.827.300,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 250.000.000,00 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 73.258.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum danbirokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pnyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 75.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 154.999.830,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 160.000.000,00 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 86.804.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 70.000.000,00 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 120.844.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 170.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 90.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 90.000.000,00 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 714.510.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 500.000.000,00 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Dokumen 1.790.945.000,00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 1.161.210.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 661.210.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 661.210.000,00 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 463.497.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 250.000.000,00 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 666.238.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 250.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 1.411.092.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 1.427.984.000,00 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 312.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 350.000.000,00 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.098.252.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 1.077.984.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Dokumen 2.026.963.164,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag - 1.205.250.000,00 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 158.185.980,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 90.000.000,00 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 442.471.944,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 650.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 112 Unit 143.750.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 130.000.000,00 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.282.555.240,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai ASN disperindag 335.250.000,00 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Realisasi Investasi Sektor Indrustri dan Kawasan Indrustri 10,28 0 7.71 8,22 1.800.000.000,00 - - - - - - 1.800.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri - 8 Dokumen 1.800.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM - 1.800.000.000,00 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 100.000.000,00 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 300.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 200.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku IKM 200.000.000,00 3, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 275.000.000,00 - 285.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ] Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 32,49 24,95 25,05 25,27 275.000.000,00 - - - - - - 285.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Pelaku Usaha yang diawasi - 2 Dokumen 275.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha - 285.000.000,00 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 110.000.000,00 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 175.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.818.800.000,00 - 1.880.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ] Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini 100 100 100 100 1.818.800.000,00 - - - - - - 1.880.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini - 3 Dokumen 1.818.800.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha - 1.880.000.000,00 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 250.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 1.448.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 1.500.000.000,00 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pelaku Usaha 130.000.000,00 J U M L A H 28.536.084.971,00 27.532.528.971,00 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 telah mengakomodir usulan kegiatan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2026 yang disebut sebagai kegiatan mengikat (mandatory) sesuai dengan isu mengenai Peningkatan dalam Sarana Pengembangan Usaha Perdagangan dan pelaku IKM. Kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : a) Mengoptimalkan Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah di bidang Perdagangan meliputi, Pembinaan, Pengembangan Ekspor melingkupi fasilitasi pelayanan pengembangan ekspor, pembantuan instansi/lembaga vertikal Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Mewujudkan pelaku IKM yang mampu meningkatkan kapasitas produksinya, peningkatan omset. serta mewujudkan pasar tertib niaga, peningkatan pelaku IKM yang berpeluang ekspor dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah yang mampu dan meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perindustrian dan Perdaganganmendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sejalan dengan pembangunan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara individual tetapi harus dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. b) Optimalisasi tugas - tugas Pemerintah Daerah meliputi koordinasi lintas SKPD, upaya penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Perdagangan penegakan Peraturan Perundang-undangan, pemberi bantuan sarana dan alat usaha fasilitasi pelayanan Bidang Perdagangan, Wasdal, Metrologi Legal secara prima. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi sedangkan penetapan sasaran menggambarkan hal-hal yang harus dicapai melalui tindakan-tindakan yang bersifat spesifikasi,terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk dapat mendukung keberhasilan Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tangerang di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun rumusan Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yaitu: Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025 1 2 3 4 5 1 Meningkatk an Pertumbuh an Ekonomi Daerah Sektor Unggulan Peningkata n Sektor Perdaganga n • Meningkatnya jumlah pertumbuhan IKM Peningkatan potensi UTTP; • Persentase Jumlah pertumbuhan IKM 29,12 • Meningkatnya Produk unggulan IKM siap Ekspor • Persentase jumlah produk unggulan IKM Siap Ekspor 43,75 • Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya • Persentasejuml ah Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya 100 • Meningkatnya UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP • Persentase UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP 97 3 Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah • Meningkat nya Kinerja Akuntabilit as Perangkat Daerah • Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan 80,10 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026 Pada Tahun 2026, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai berikut : Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 28.536.084.971,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.536.084.971,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.645.099.746,00 1, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan - 19.99 Persen 499.993.980,00 [ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ] Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan 20.2 0 0 19.9 499.993.980,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan - 1 Dokumen 299.999.980,00 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 6 laporan 299.999.980,00 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan pembinaan - 1 Dokumen 199.994.000,00 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 12 Laporan 199.994.000,00 2, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan - 92 Persen 45.118.000,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] Presentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dilakukan pembinaan 100 80 90 92 45.118.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - 1 Dokumen 45.118.000,00 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 45.118.000,00 3, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - 82.50 Persen 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya pasar yang dilakukan monitoring terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ] Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 100 50 75 82.50 2.000.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - 2 Dokumen 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 300.000.000,00 - - - - - - 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 9 Laporan 1.700.000.000,00 4, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Barang - 13.446.861.4 34.388 Rupiah 894.999.766,00 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] Nilai Ekspor Barang Persentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor 1358540485 5200 75.1 0 1344551688 2700 0 65.93 1344686143 4388 67.77 894.999.766,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen program pengembangan ekspor - 4 Dokumen 894.999.766,00 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 50 Pelaku Usaha 849.999.846,00 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 60 Pelaku Usaha 44.999.920,00 5, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku - 86.81 Persen 885.000.000,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP 100 100.00 52 81.63 84.18 95.24 86.81 97.50 885.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan - 2 Dokumen 885.000.000,00 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1753000 Unit 750.000.000,00 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 280 Orang 135.000.000,00 6, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan - 17.97 Persen 319.988.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) [ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ] Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 100.00 31.05 23 26.67 30 74.63 17.97 80.60 319.988.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - 1 Dokumen 319.988.000,00 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 319.988.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 23.890.985.225,00 1, 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah - 100 Persen 19.945.985.225,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 19.945.985.225,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 258.376.000,00 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 21.912.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.782.000,00 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 130.660.000,00 - - - - - - 19.945.985.225,00 3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 94.479.000,00 3.31.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 6.543.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 19.945.985.225,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 12.933.933.971,00 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 12.920.084.971,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.737.000,00 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 9.112.000,00 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah - 4 Dokumen 24.030.000,00 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 24.030.000,00 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 2 Dokumen 413.307.000,00 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 116.377.000,00 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 76 Orang 296.930.000,00 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah - 8 Dokumen 1.132.233.630,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.999.800,00 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.827.300,00 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 73.258.700,00 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 154.999.830,00 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 86.804.000,00 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 177.344.000,00 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 90.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 500.000.000,00 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Dokumen 1.130.808.000,00 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 463.821.000,00 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 666.987.000,00 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 1.351.092.000,00 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 312.840.000,00 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.038.252.000,00 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Dokumen 2.702.204.624,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 129.489.996,00 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 545.399.928,00 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 112 Unit 105.000.000,00 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.922.314.700,00 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri - 8.22 Persen 1.800.000.000,00 [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi Persentase Realisasi Investasi Sektor Indrustri dan Kawasan Indrustri Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan 10,28 20.22 34.30 0 15.70 25.27 7.71 16.61 27.08 8,22 1.800.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri - 8 Dokumen 1.800.000.000,00 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Laporan 200.000.000,00 3, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi - 25.27 Persen 275.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ] Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 32,49 24,95 25,05 25,27 275.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Pelaku Usaha yang diawasi - 4 Dokumen 275.000.000,00 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 100.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 175.000.000,00 4, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini - 100 Persen 1.870.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ] Persentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan. analisis. dan publikasi/diseminasi Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini 100 28.15 28.85 100 24.95 100 25.05 25.37 100 25.37 26.07 1.870.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa Jumlah dokumen informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini - 1 Dokumen 4 Dokumen 1.870.000.000,00 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 Dokumen 250.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 4 Dokumen 1.500.000.000,00 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 4 Dokumen 120.000.000,00 J U M L A H 28.536.084.971,00 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk tahun 2025 penyusunan Rencana Kerja penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tangerang akan berkelanjutan dan akan menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan misi Kabupaten Tangerang yang ke 3. Dalam upaya mencapai misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tahun 2025 maka dengan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu- isu penting yang menjadi permasalahan- permasalahan yang dihadapi khususnya isu-isu strategis yang selama ini dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mendukung dan mendorong pencapaian target sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang. Program-program/ Kegiatan- kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang di rencanakan dalam Renstra periode 2024-2026. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan menggali pencapaian SDGs, Peningkatan Omset IKM, Kapasitas produksi IKM, IKM berpeluang ekspor, Pelaku Usaha yang melaksanakan ekspor dan Pasar Tertib Niaga (Tertib Ukur), peningkatan potensi UTTP yang wajib tera/ tera ulang bagi parapelaku usaha yang memiliki potensi UTTP dan Peningkatan Akuntabilitas / Kualitas Kinerja Aparatur. 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah Kegiatan penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tangerang di tujukan untuk mewujudkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang maju serta memiliki daya saing menuju masyarakat Kabupaten Tangerang sejahtera, implementasi pelayanan perindustrian dan perdagangan, perlu adanya dukungan pendanaan untuk peningkatan daya saing produk pelaku IKM dan pelaku usaha perdagangan serta kualitas kinerja aparatur. Untuk tahun 2026 Dinas Peirndustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.536.084.971 terdiri dari: Tabel 4. 1 Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2026 No Nama Program Pagu Anggaran (Rp.) 1 Progam Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.800.000.000 2 Progam Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1.870.000.000 3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 275.000.000 4 Progam Pengembangan Ekspor 894.999.766 5 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 499.993.980 6 Progam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 45.118.000 7 Progam Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 319.988.000 8 Progam Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2.000.000.000 9 Progam Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 885.000.000 10 Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.945.985.225 Total 28.536.084.971 Target kinerja dan pendanaan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini: Tabel 4. 2 Rekap Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 28.536.084.971,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.536.084.971,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.645.099.746,00 1, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan 19.99 Persen 499.993.980,00 [ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ] Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan 19.9 499.993.980,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan 1 Dokumen 299.999.980,00 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 6 laporan 299.999.980,00 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan pembinaan 1 Dokumen 199.994.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 12 Laporan 199.994.000,00 2, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan 92 Persen 45.118.000,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] Presentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dilakukan pembinaan 92 45.118.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 45.118.000,00 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 45.118.000,00 3, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 82.50 Persen 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya pasar yang dilakukan monitoring terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ] Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 82.50 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2 Dokumen 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 300.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) - - - 2.000.000.000,00 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 9 Laporan 1.700.000.000,00 4, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Barang 13.446.861.4 34.388 Rupiah 894.999.766,00 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] Nilai Ekspor Barang Persentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor 1344686143 4388 67.77 894.999.766,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen program pengembangan ekspor 4 Dokumen 894.999.766,00 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 50 Pelaku Usaha 849.999.846,00 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 60 Pelaku Usaha 44.999.920,00 5, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 86.81 Persen 885.000.000,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP 86.81 97.50 885.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan 2 Dokumen 885.000.000,00 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1753000 Unit 750.000.000,00 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 280 Orang 135.000.000,00 6, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan 17.97 Persen 319.988.000,00 [ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ] Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 17.97 80.60 319.988.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Dokumen 319.988.000,00 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 319.988.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 23.890.985.225,00 1, 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 19.945.985.225,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 19.945.985.225,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 258.376.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 21.912.000,00 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.782.000,00 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 130.660.000,00 - - - 19.945.985.225,00 3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 94.479.000,00 3.31.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 6.543.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 19.945.985.225,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Dokumen 12.933.933.971,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 12.920.084.971,00 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.737.000,00 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 9.112.000,00 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah 4 Dokumen 24.030.000,00 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 24.030.000,00 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 413.307.000,00 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 116.377.000,00 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 76 Orang 296.930.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 8 Dokumen 1.132.233.630,00 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.999.800,00 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.827.300,00 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 73.258.700,00 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 154.999.830,00 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 86.804.000,00 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 177.344.000,00 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 90.000.000,00 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 500.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 1.130.808.000,00 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 463.821.000,00 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 666.987.000,00 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dokumen 1.351.092.000,00 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 312.840.000,00 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.038.252.000,00 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 2.702.204.624,00 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 129.489.996,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 545.399.928,00 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 112 Unit 105.000.000,00 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.922.314.700,00 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri 8.22 Persen 1.800.000.000,00 [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi Persentase Realisasi Investasi Sektor Indrustri dan Kawasan Indrustri Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan 16.61 27.08 8,22 1.800.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 8 Dokumen 1.800.000.000,00 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 300.000.000,00 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 200.000.000,00 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Laporan 200.000.000,00 3, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 25.27 Persen 275.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) [ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ] Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 25,27 275.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Pelaku Usaha yang diawasi 4 Dokumen 275.000.000,00 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 100.000.000,00 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 175.000.000,00 4, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini 100 Persen 1.870.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ] Persentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan. analisis. dan publikasi/diseminasi Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini 100 25.37 26.07 1.870.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa Jumlah dokumen informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini 1 Dokumen 4 Dokumen 1.870.000.000,00 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 Dokumen 250.000.000,00 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 4 Dokumen 1.500.000.000,00 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 4 Dokumen 120.000.000,00 J U M L A H 28.536.084.971,00 Output rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan. Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang selain menjadi acuan resmi dan tolak ukur dari seluruh komponen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang. Rencana kerja ( Renja ) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dimasa mendatang oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga akan terwujud anggaran berbasis kinerja.
1. 31.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan turunan target kinerja yang akan dicapai per tahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan, upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahun 2024 membahas evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024), target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2025) dan rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2026), agar dalam mentargetkan pencapaian per tahunnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. 1.2 Landasan Hukum
2. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. 5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
7. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. 7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. 8.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
10. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
17. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
21. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
24. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
27. 26.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
28. 27.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. 28.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
30. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Salinan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 30.Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
32. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
33. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
34. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 223);
35. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
36. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
37. 36.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
38. 37.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
39. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
40. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu satu tahun (Tahun 2026) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
41. 1.Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024);
42. 2.Target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2025);
43. 3.Rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2026). Sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023, tema pembangunan pada tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur dan Ekologi” 1.4 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2. Program dan Kegiatan BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP
44. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
45. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
46. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Tangerang sampai dengan Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP 100 100 100 100 100,00 100 100 100 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100,00 100 100 100 2.18.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43 17 14 14 100,00 14 28 65 2.18.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 6 5 5 100,00 5 10 63 2.18.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 7 5 5 100,00 5 10 67 2.18.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 4 4 4 100,00 4 8 67 2.18.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 57 16 20 20 100,00 19 39 68 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 237 100 70 70 100,00 67 137 58 2.18.01.2.02.0006 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 0 2 2 100,00 2 4 67 2.18.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 4 5 5 100,00 4 9 75 2.18.01.2.02.0008 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 0 1 1 100,00 1 2 67 2.18.03.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 330 0 100 100 100,00 100 200 61 2.18.04.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 330 0 100 100 100,00 100 200 61 2.18.04.2.05.0005 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 0 0 0 0,00 0 0 0 2.18.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 24 7 7 7 100,00 8 15 63 2.18.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 6 14 14 100,00 6 20 67 2.18.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 30 43 43 100,00 11 54 120 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.01.2.06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 0 53 53 100,00 26 79 263 2.18.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 150 19 52 52 100,00 47 99 66 2.18.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 9 12 12 100,00 7 19 32 2.18.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 1 0 0 0,00 12 12 33 2.18.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 2 12 12 100,00 12 24 67 2.18.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 2 12 12 100,00 12 24 67 2.18.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 8 0 0 0 0,00 2 2 25 2.18.01.2.07.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 0 0 0 0,00 3 3 38 2.18.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 9 3 3 3 100,00 3 6 67 2.18.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 2 12 12 100,00 12 24 67 2.18.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 12 12 12 100,00 12 24 67 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 12 12 12 100,00 12 24 67 2.18.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 3 3 3 100,00 2 5 42 2.18.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 19 26 26 100,00 26 52 43 2.18.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 70 117 117 100,00 84 201 558 2.18.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 1 2 2 100,00 0 2 100 2.18.01.2.09.0010 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 0 0 0 0,00 0 0 0 2.18.02.. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi 75 25 25 100,00 75 100 133 Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP) 100 25 25 100,00 25 50 50 * Persentase kemudahan berusaha 0 40,63 0 0 0,00 0 0 - 2.18.02.2.01. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan 15 2 1 1 100,00 7 8 53 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi 2.18.02.2.01.0001 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7 2 6 6 100,00 3 9 129 2.18.02.2.01.0004 Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 12 0 0 0 0,00 1 1 8 2.18.02.2.02. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal 3 1 1 1 100,00 1 2 67 2.18.02.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2 0 0 0 0,00 1 1 50 2.18.02.2.02.0004 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3 2 1 1 100,00 1 2 67 2.18.03.. Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan minat investasi 100 39,22 33,3 90,96 273,15 33,33 124,29 124 2.18.03.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan 55.500 35.295 18.500 50.485 272,89 18.500 68985 124 2.18.03.2.01.0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 9 5 0 0 0,00 3 3 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.18.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 3 0 3 3 100,00 1 4 133 2.18.05.. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 75 82,25 72 84,94 117,97 74 158,94 212 2.18.05.2.01. Kegiatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 5.000 3.879 3.000 6.840 228,00 4.000 10840 217 2.18.05.2.01.0004 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1.350 - 300 418 139,33 85 503 37 2.18.05.2.01.0005 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1.440 848 580 520 89,66 120 640 44 2.18.05.2.01.0006 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian 576 177 218 225 103,21 120 345 60 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 2.18.04.. Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP 83 94,75 75 79,3 105,73 79 158,3 191 2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi 91,5 94,75 90,5 89,5 98,90 91 180,5 197 2.18.04.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 12 0 4 4 100,00 4 8 67 *Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 0 83 0 0 0,00 0 0 - *Tersedianya dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD teknis tentang penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah terkait perizinan dan nonperizinan 0 0 0 0 0,00 0 0 - 2.18.04.2.01.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 18.498 7727 5.992 7.281 121,51 6163 13444 73 2.18.04.2.01.0007 Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan 180 522 90 418 464,44 60 478 266 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) perizinan berusaha berbasis risiko Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.0008 Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2.000 0 618 618 100,00 100 718 36 2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 85 94,23 75 78 104,00 80 158 186 2.18.06.2.01 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 4 4 4 5 125,00 4 9 225 2.18.06.2.01.0002 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 4 4 5 125,00 4 9 225 Realisasi anggaran tahun 2024 dirinci pada tabel II.2, Realisasi Belanja Per Program tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.3, Capaian Program Prioritas tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.4, Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.5. Tabel II.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024 No. Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Keuangan (%) A PENDAPATAN 0 0 0 0 B BELANJA 28.726.159.097 27.038.209.065 (1.687.950.032) 94,12 1 Belanja Operasi
a.Belanja Pegawai 16.647.824.851 16.213.308.648 (434.516.203) 97,39
b.Belanja Barang dan Jasa 9.720.792.247 8.527.937.932 (1.192.854.315) 87,73 2 Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.357.542.000 2.296.962.485 (60.579.515) 97,43 Tabel II.3 Realisasi Belanja Per Program Tahun 2024 Program Jml Keg. Jml Sub Keg. Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Keuangan (%) 6 Program 12 32 28.726.159.097 27.038.209.065 (1.687.950.032) 94,12 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6 21 21.641.444.357 20.542.358.145 (1.099.086.212) 94,92 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2 2 3.125.205.280 2.825.939.380 (299.265.900) 90,42 3. Program Promosi Penanaman Modal 1 1 502.112.300 487.212.500 (14.899.800) 97,03 4. Program Pelayanan Penanaman Modal 1 4 1.464.340.950 1.260.421.060 (203.919.890) 86,07 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1 3 1.264.229.570 1.224.031.550 (40.198.020) 96,82 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 1 728.826.640 698.246.430 (30.580.210) 95,80 Tabel II.4 Capaian Program Prioritas Tahun 2024 No Indikator Kinerja Program Satuan Tahun 2024 % Target Realisasi 1 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP Persen 100,00 100,00 100,00 2 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100,00 100,00 100,00 3 Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan Persen 25,00 25,00 100,00 4 Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi Persen 25,00 25,00 100,00 5 Persentase peningkatan minat investasi Persen 33,30 90,96 273,14 6 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Persen 72,00 84,94 117,97 7 Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP Angka 75,00 79,30 105,73 8 Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online Persen 75,00 78,00 104,00 Tabel II.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Akhir Renstra Target 2024 Realisasi 2024 Capaian % 1 Meningkatnya nilai investasi (PMDN dan PMA) Persentase peningkatan nilai investasi (PMDN dan PMA) Persen 5,12 5,12 -11,51 84,18 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Angka 4,16 4,06 N/A N/A Keterangan: Capaian Persentase pada Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan nilai investasi (PMDN dan PMA) dihitung dengan formula berikut ini: (Persentase Realisasi + 100%)/(Persentase Target + 100%) x 100% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebanyak 3 sasaran. Pencapaian indikator sasaran dengan target dan realisasi capaian dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun Renstra 2024-2026 sebagaimana pada Tabel berikut ini: Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 Persentase pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) Persen 5,12 - - - -11,51 - - - Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Nilai Realisasi Investasi Triliun Rupiah - 24,42 25,15 25,90 - 8,58 25,15 25,90 2 Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Angka 4,06 - - - NA - - - DPMPTSP tidak menjadi lokus Penilaian IPP oleh KemenPANRB Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Indeks - 89,00 89,00 89,15 - 89,25 89,00 89,15 3 Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 81,5 78,5 78,7 78,95 78,15 - 78,7 78,95 Penilaian AKIP dilakukan setahun sekali Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Persentase peningkatan nilai investasi (PMDN dan PMA) Persen 5,12 -11,51 84,18 2 Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Angka 4,06 N/A N/A 3 Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 81,5 78,15 95,89% Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :
1. 1.Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. 2.Kinerja nyata dengan target akhir Renstra.
3. 3.Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. 4.Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel II.9 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Mengembangkan laju pertumbuhan investasi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Reali- sasi Capai- an % Kategori
5. 1.Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Persen 5,12 -11,51 84,18 Baik Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut: Untuk mendukung dan mencapai Misi 2 (dua) RPD Kabupaten Tangerang yaitu “Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya Sasaran 1 Mengembangkan laju pertumbuhan investasi Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel 3.5 saing berbasis pada potensi keunggulan lokal”, DPMPTSP Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis yaitu “Mengembangkan laju pertumbuhan investasi” dengan indikator kinerja sasaran “Persentase laju pertumbuhan investasi” dengan target 5,12% sampai dengan tahun 2026. Target 5,12% ini merupakan persentase peningkatan nilai investasi dengan formulasi/rumusan “Jumlah investasi tahun evaluasi dikurangi jumlah investasi tahun sebelumnya dibagi jumlah investasi tahun sebelumnya x 100%”. Kenapa menargetkan 5,12% sampai akhir periode (tahun 2026)? Dikarenakan sering terjadinya perubahan kebijakan, kondisi ekonomi nasional serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang berdampak kepada pengembangan iklim investasi di daerah yang berpengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan realisasi investasi. Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu -11,51% yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar 26,3 triliun rupiah dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dibagi nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dikali 100%. Nilai realisasi investasi tahun 2024 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,4 triliun rupiah dan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 16,9 triliun rupiah. Adapun rasio capaian indikator 84,18% atau masuk kategori “Baik” diperoleh dengan perhitungan (100% + (-11,51%) (persentase capaian pertumbuhan laju investasi tahun 2024) / (100% + 5,12% (persentase target pertumbuhan laju investasi tahun 2024) x 100%. Data capaian investasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel II.10 Target dan Realisasi Peningkatan Investasi Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 1 Meningkatnya nilai investasi (PMDN dan PMA) Persentase peningkatan nilai investasi (PMDN dan PMA) Target Peningkatan Investasi 5,12% 5,12% 5,12% 5,12% Realisasi Investasi (Juta Rupiah) 11.291.982 18.949.955 29.689.561 26.273.046 Realisasi Peningkatan Investasi -38,96% 67,82% 56,67% -11,51% % Rasio Capaian Realisasi dan Target 58,06% 159,64% 149,04% 84,18% Keterangan: - Target dan Realisasi peningkatan investasi dihitung berdasarkan persentase peningkatan realisasi investasi antara tahun evaluasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. - Rasio Capaian Realisasi dan Target dihitung dengan formula berikut ini: (Persentase Realisasi + 100%)/(Persentase Target + 100%) x 100% Untuk melihat rekapitulasi realisasi investasi Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021-2024 beserta jumlah perusahaan/proyek dan penambahan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel II.11 Rekapitulasi Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024 Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 Target Investasi Daerah 18.638.141 20.501.956 22.552.151 23.706.821 Realisasi Investasi PMDN 4.927.604 13.162.827 16.692.318 16.857.315 Realisasi Investasi PMA 6.364.378 5.787.128 12.997.243 9.415.731 Jumlah Total investasi 11.291.982 18.949.955 29.689.561 26.273.046 Persentase Pecapaian Realisasi Investasi 60,6% 92,4% 131,6% 110,8% Perusahaan/Proyek PMDN 3.223 4.009 10.863 17.630 Perusahaan/Proyek PMA 1.680 1.677 4.536 8.689 Jumlah Perusahaan/Proyek 4.903 5.686 15.399 26.319 Jumlah Tambahan TKI 32.845 27.658 38.238 47.953 Jumlah Tambahan TKA 280 197 341 570 Jumlah Tambahan Tenaga Kerja 33.125 27.855 38.579 48.523 Sumber: Laporan Realisasi Investasi BKPM RI Sementara itu bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi tahun 2024 di Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menempati peringkat kedua di bawah Kota Cilegon. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.12 Realisasi Investasi Provinsi Banten Tahun 2024 Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi tahun 2024 secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel II.13 Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang dan Nasional Wilayah Satuan 2024 Target Realisasi % Kabupaten Tangerang Triliun 23,7 26,3 110,8 Nasional Triliun 1.239,3 1.714,2 138,3 Sumber: Laporan Realisasi Investasi BKPM RI 1 Kota Cilegon 6.629.193 28.066.934 34.696.127 2 Kabupaten Tangerang 16.857.315 9.415.731 26.273.046 3 Kabupaten Serang 6.537.001 12.427.565 18.964.566 4 Kota Tangerang 7.307.761 6.809.919 14.117.680 5 Kota Tangerang Selatan 7.665.216 816.165 8.481.381 6 Kabupaten Lebak 1.773.521 96.345 1.869.865 7 Kabupaten Pandeglang 400.740 371.458 772.198 8 Kota Serang 435.096 18.415 453.511 47.605.842 58.022.532 105.628.375Total Keseluruhan No. Kabkot PMDN PMA Total Keseluruhan Keterangan : Data Realiasasi Investasi dalam jutaan (Rp) Sumber : Laporan Realisasi Investasi BKPM RI Sektor investasi pada Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendominasi pada tahun 2024 yaitu perumahan, kawasan industri dan perkantoran; perdagangan dan reparasi; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Lainnya; dan Jasa Lainnya sedangkan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didominasi oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Perdagangan dan Reparasi; Industri Makanan; Industri Karet dan Plastik; dan Jasa Lainnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tangerang dari segi pengembangan iklim investasi, pelaksanaan promosi investasi, pelayanan penanaman modal, pengendalian penanaman modal dan pelayanan informasi penanaman modal. Permasalahan :
6. 1.Masih terkendalanya pengumpulan data dari wilayah (Kecamatan) yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi peta potensi investasi yaitu Investment and Potencial Object Tangerang (IPO-T).
7. 2.Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga kepatuhan dalam melaporkan LKPM belum optimal.
8. 3.Bahan promosi penanaman modal yang disajikan kepada para calon investor atau masyarakat belum tersaji secara lengkap terkait peluang investasi. Solusi :
9. 1.Sosialisasi menu aplikasi IPO-T dan menunjuk penanggungjawab masing-masing wilayah (Kecamatan) dalam pemenuhan kebutuhan data, kemudian melakukan rekonsiliasi data dari kertas kerja yang telah diberikan ke masing-masing wilayah.
10. 2.Masih perlunya pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemantauan/pengawasan penanaman modal agar masyarakat/pelaku usaha lebih paham dalam menyelesaikan dan melaporkan investasinya.
11. 3.Menyusun proposal peluang investasi berupa Investment Project Ready To Offer (IPRO). Tabel II.14 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Reali- sasi Capai- an % Kategori
12. 2.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Angka 4,06 N/A N/A N/A Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel 3.10 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Reali- sasi Capai- an % Kategori berusaha dan non perizinan Untuk mencapai Misi 4 (Keempat) RPD Kabupaten Tangerang “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”, DPMPTSP Kabupaten Tangerang mempunyai salah satu sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan” dengan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP” dengan target sampai dengan akhir tahun 2026 mencapai angka 4,16 dengan capaian awal pada tahun 2022 senilai 3,92 yang didapat dari formulasi/rumusan “Indeks Pelayanan Publik adalah hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu:
13. 1.Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Sarana Prasarana;
14. 4.Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Inovasi” yang di dapat dari laporan Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB. Dari hasil realisasi nilai indeks pelayanan publik tahun 2022 (tahun awal) senilai 3,92, maka dari itu DPMPTSP Kabupaten Tangerang mentargetkan kenaikan pertahunnya agar terus memberikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. Capaian indikator kinerja sasaran yang ditunjukan pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan DPMPTSP tidak dapat diketahui karena sesuai dengan surat dari Kementrian PAN-RB RI Nomor B/128/PP.02/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberitahuan Jadwal Kegiatan PEKPPP Nasional Lingkup Kabupaten dan Kota bahwa DPMPTSP Kabupaten Tangerang tidak menjadi lokus penilaian pada tahun 2024 (dokumen surat terlampir). Gambar 2.1 Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 Namun demikian DPMPTSP Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan baik dari segi sarana, prasarana dan sumber daya manusia, pada akhir tahun 2023 telah dibukanya Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Mal Ciputra Citra Raya dengan melayani sebanyak 7 Tenant yang terdiri dari DPMPTSP, Disdukcapil, Samsat, Bapenda, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPN. Berdasarkan Keputusan Kemen-PAN RB pada tanggal 21 November 2023 telah diresmikan statusnya menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan melayani sebanyak 9 Tenant yang terdiri dari DPMPTSP, Disdukcapil, Samsat, Bapenda, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPN, BP POM dan Kementrian Agama. Gambar 2.2 Mal Pelayanan Pubik (MPP) Ciputra Tahun 2024 Pada tahun 2024 Mal Pelayanan Publik (MPP) Ciputra telah melayani 52.485 layanan bagi masyarakat yang didominasi oleh layanan kependudukan melalui tentant Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diikuti oleh layanan pada tenant Samsat. Secara detail tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel II.15 Rekapitulasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2024 Hal lain yang dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat, pada tahun 2024 mendapatkan nilai 89,75 dengan kategori “Sangat Baik”. Survey kepuasan masyarakat untuk pelayanan DPMPTSP pada tahun 2024 didasari dari hasil perhitungan nilai rata-rata sembilan unsur, yaitu :
15. 1.Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
16. 2.Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata carapelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agsts Sept Okt Nov Des
17. 1.BAPENDA 14 7 13 44 80 107 105 147 37 40 10 0 604
18. 2.BPJS-K 333 275 247 274 364 304 468 422 319 361 255 294 3916
19. 3.BPJS-TK 424 340 249 222 330 272 398 397 297 297 256 248 3730
20. 4.BPN 93 79 77 64 79 49 63 56 35 37 22 23 677
21. 5.BPOM 0 0 0 0 14 7 11 4 10 6 1 2 55
22. 6.DPMPTSP 35 27 23 16 38 27 40 44 23 29 26 20 348
23. 7.DUKCAPIL AKTE 441 362 314 259 409 424 526 449 350 412 281 327 4554 DUKCAPIL IKD, Perekaman, Pengaduan dan Konsolidasi Data 710 560 368 587 669 617 705 588 511 616 460 483 6874 DUKCAPIL KK & KIA 795 766 738 662 593 496 890 932 579 764 697 685 8597 DUKCAPIL PEREKAMAN DATA 0 0 0 0 0 8 70 71 88 102 33 115 487 8 KEMENAG 0 9 13 3 18 15 22 13 4 5 5 2 109 9 SAMSAT 1971 1676 1811 1531 1537 1408 1957 2164 1927 2200 1925 2427 22534 TOTAL 4.816 4.101 3.853 3.662 4.131 3.734 5.255 5.287 4.180 4.869 3.971 4.626 52.485 NO. TENANT JUMLAH BULAN
24. 3.Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
25. 4.Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
26. 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
27. 6.Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
28. 7.Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
29. 8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
30. 9.Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Permasalahan :
31. 1.Keterbatasan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses aplikasi perizinan OSS dan Sipinter karena akses jaringan internet yang kurang memadai.
32. 2.Banyaknya pelaku usaha yang masih belum memahami teknis pengajuan perizinan berusaha seiring dengan penerapan sistem perizinan berusaha OSS RBA yang dikembangkan oleh Kementrian Investasi / BKPM RI.
33. 3.Belum maksimalnya sosialisasi, pengelolaan pengaduan maupun informasi disebabkan karena banyaknya wilayah Kecamatan.
34. 4.Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan berusaha dan non perizinan. Solusi :
35. 1.Memberikan pendampingan melalui Sosialisasi ke aparat Kecamatan serta Helpdesk bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses permohonan perizinan.
36. 2.Terus memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan menggunakan berbagai macam kanal layanan seperti layanan help desk, sosialisasi ke Kecamatan, hotline whatsApp dll.
37. 3.Menambah jumlah pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan maupun informasi.
38. 4.Menyesuaikan dan mereviu regulasi dan kebijakan terkait perizinan berusaha dan non perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Reali- sasi Capai- an % Kategori
39. 3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 81,5 78,15 95,89 Sangat Baik Untuk mencapai Misi 4 (Keempat) RPD Kabupaten Tangerang “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”, DPMPTSP Kabupaten Tangerang mempunyai salah satu sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang” dengan target sampai dengan akhir tahun 2026 mencapai angka 82,5 dengan capaian awal tahun 2022 senilai 80,00. Indikator ini diperoleh dari formulasi/rumusan “Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang” yang didapat dari evaluasi LKIP per tahun yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal yaitu Inspektorat Kabupaten Tangerang. DPMPTSP Kabupaten Tangerang mentargetkan kenaikan pertahunnya agar terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pada tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Tangerang menetapkan target sebesar 81,5 dengan capaian kinerja sebesar 78,15 sehingga rasio capaiannya menjadi 95,89% dengan kategori pencapaian kinerja “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil penilaian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dengan interpretasi predikat telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan baik di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan membaiknya pelaporan kinerja perangkat daerah yang didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala per triwulan, serta kontribusi seluruh pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk menunjang pencapaian target kinerja tersebut didukung pula dengan semakin membaiknya fasilitas sarana dan prasarana perangkat daerah. Permasalahan : Peraturan Bupati mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPMPTSP yang menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat baru disahkan pada bulan Desember 2024 sehingga pada tahun 2024 masih menggunakan SOTK yang lama. Solusi : Melakukan penyesuaian terhadap SOTK yang baru dengan segera membentuk Satuan Tim Kerja (Unit Kerja) masing-masing agar dapat selaras dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP. Tabel II.16 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel 3.12 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, DPMPTSP Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
40. 1.Perumusan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
41. 2.Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
42. 3.Pelaksanaan evaluasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
43. 4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
44. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut: Tabel II.17 Permasalahan dan Indikasi Masalah No Bidang Urusan Masalah Indikasi Masalah
45. 1.Penanaman Modal Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam program penanaman modal - Belum terakomodirnya pemberian insentif penanaman modal yang dituangkan dalam peraturan turunannya - Sosialisasi yang belum massif mengenai Perda penyelenggaraan penanaman modal ke masyarakat dan investor - Adanya perubahan regulasi secara cepat
46. 2.Kurang terintegrasinya data penanaman modal antar perangkat daerah terkait - Masih sulitnya mendapatkan data potensi investasi, lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait - Kurangnya akurasi antara data di setiap wilayah dengan dinas yang dibutuhkan untuk penyampaian informasi pada sistem - Data profil peluang investasi belum up to date - Kurangnya rekonsiliasi dan validasi data yang ada di wilayah kecamatan - Pameran belum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah terkait No Bidang Urusan Masalah Indikasi Masalah
47. 3.Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam peningkatan penanaman modal - Belum ada SDM yang menguasai bahasa asing (minimal Bahasa Inggris) dan mempunyai kemampuan public speaking sebagai tenaga promosi dan fasilitator pada saat pameran dan mempromosikan Kabupaten Tangerang dalam menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri - Terbatasnya SDM pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan baik secara kualitas maupun kuantitasnya
48. 4.Belum optimalnya pengelolaan penanaman modal - Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder - Belum adanya IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang akan ditawarkan ke investor - Peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi sektor riil yang optimal 2.3.3 Dampak Program dan Kegiatan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, DPMPTSP Kabupaten Tangerang merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengacu pada Visi dan Misi RPMJD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Tujuan Renstra menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kabupaten Tangerang. Tujuan Renstra merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Dengan terformulasikannya Tujuan Renstra maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan Tujuan Renstra juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu Tujuan Renstra harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan. Adapun Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan implementasi dari sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Investasi dengan satuan target Triliun Rupiah. Tujuan tersebut sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Butir ke 2 yakni "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan investasi strategis di sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru guna meningkatkan daya saing daerah". dimana salah satu misi Asta Cita yang selaras dengan Tujuan renstra DPMPTSP adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Tangerang tersebut selaras dengan misi RPJMD Provinsi Banten yakni ”Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial“ dimana salah satu isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten adalah “Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor unggulan”. Keselarasan ini tercermin dari peran strategis DPMPTSP dalam mendorong masuknya investasi ke sektor- sektor unggulan daerah seperti industri, logistik, pertanian, dan ekonomi digital, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui kemudahan perizinan, promosi peluang investasi, dan fasilitasi penanaman modal, DPMPTSP mendukung terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional. Tujuan tersebut juga selaras dengan visi kepala daerah Kabupaten Tangerang yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing” secara eksplisit sesuai dengan misi ke 2 yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing" dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dan Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial. Diharapkan dengan meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Tangerang, daya saing daerah juga mengalami peningkatan. 2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tangerang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dihadapkan pada peluang dan tantangan untuk meningkatkan minat investasi dan memuaskan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
49. 1.Peluang (Opportunities)
a.Platform Strategis Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang memiliki posisi geostrategis sebagai penghubung kawasan Jawa–Sumatera dan didukung oleh potensi alam serta kawasan investasi (Wisata, pertanian, industri) yang membuka peluang pengembangan layanan dan promosi investasi.
b.Regulasi Pro-investasi dan Sistem OSS dan SIPINTER Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memudahkan proses izin berusaha berbasis risiko. DPMPTSP juga membangun sistem SIPINTER melengkapi OSS untuk mempercepat proses perizinan.
c.Dukungan Institusi & Stakeholder Sinergi positif dengan stakeholder terkait memberi peluang kolaborasi lebih erat dalam percepatan pelayanan perizinan dan sinergi public–private.
d.Ekspansi Fasilitas Pelayanan Publik (MPP dan GPP) Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mal Ciputra dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Pasar Intermoda telah melayani ribuan pengguna layanan. Rencana penambahan gerai dan pembangunan Grand MPP menjadikan layanan lebih tersebar dan mudah diakses.
e.Digital & Layanan Tatap Muka Efektif Pendekatan konsultasi tatap muka efektif untuk masyarakat yang kurang paham digital, dilakukan reguler hingga puluhan layanan setiap bulan. Pendampingan tatap muka membantu membangun kepercayaan dan memahami kendala langsung di lapangan.
1. 2.Tantangan (Challenges)
a.Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) & Kompetensi Petugas perlu terus dibekali pemahaman regulasi terbaru dan digitalisasi OSS dan SIPINTER. Sosialisasi dan pelatihan rutin penting untuk menjaga kualitas pelayanan.
b.Teknologi & Infrastruktur Digital Tuntutan teknologi semakin tinggi untuk transparansi, promosi investasi, dan pelaporan cepat. Belum meratanya kemampuan digital di OPD dan masyarakat membuat implementasi sepenuhnya belum optimal.
c.Koordinasi Antar OPD Terkait Efektivitas layanan tergantung kerjasama lintas OPD Teknis terkait. Proses perizinan yang masih panjang dan regulasi berlapis menjadi hambatan bagi investor dan masyarakat
d.Distribusi Investasi yang Tidak Merata Investasi terkonsentrasi di wilayah industri, sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata masih kurang tertarik investor karena alur perizinan yang belum fleksibel.
e.Pertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per triwulan I Tahun 2025 mencapai 88 (kategori Baik) dan pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 90 (kategori Sangat Baik). Namun menjaga konsistensi dan responsif terhadap pengaduan tetap menjadi tantangan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Untuk mereview rancangan awal RKPD, terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Tangerang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:
1. 1.Identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft Rencana Kerja di Internal DPMPTSP Kabupaten Tangerang;
2. 2.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. 3.Penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kabupaten Tangerang;
4. 4.Pelaksanaan asistensi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Tangerang;
5. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kabupaten Tangerang;
6. 6.Penetapan Renja oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2026 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dibandingkan dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Tangerang, ada sedikit perubahan dalam rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut diantaranya terletak pada tolok ukur sub kegiatan (indikator kinerja sub kegiatan) serta besarnya anggaran yang akan digunakan. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk menjawab tantangan serta dinamika yang terjadi. Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2026 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang direncanakan DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel II.18 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 60.238.800.000 30.400.187.623 2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Persen 100 36.480.413.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Persen 100 25.525.187.623 2.18.01. 1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 131.230.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 131.230.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 14 131.230.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Doku men 14 131.230.000 2.18.01. 1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 37.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 5 37.000.000 2.18.01. 1.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 22.230.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 5 22.230.000 2.18.01. 1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 72.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 4 72.000.000 2.18.01. 1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 25.740.770.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 19.919.187.623 Kab. Tangerang Jumlah laporan keuangan Dokumen 19 25.740.770.000 Kab. Tangerang Jumlah laporan keuangan Doku men 19 19.919.187.623 2.18.01. 1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 95 25.605.770.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / bulan 95 19.784.187.623 2.18.01. 1.02.000 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 2 35.000.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Doku men 2 35.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Tindak Lanjut Pemeriksaan 2.18.01. 1.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 4 70.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Lapora n 4 70.000.000 2.18.01. 1.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 30.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Doku men 1 30.000.000 2.18.03. 1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 433.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 433.000.000 Kab. Tangerang Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 95 433.000.000 Kab. Tangerang Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 95 433.000.000 2.18.04. 1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 - 2.18.04. 1.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 53.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Doku men 4 53.000.000 2.18.04. 1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 95 380.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 95 380.000.000 2.18.01. 1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 7.938.113.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 2.266.500.000 Kab. Tangerang Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 8 7.938.113.000 Kab. Tangerang Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 8 2.266.500.000 2.18.01. 1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 45.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 45.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.01. 1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 6.671.613.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 1.000.000.000 2.18.01. 1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 65.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 65.000.000 2.18.01. 1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 170.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 170.000.000 2.18.01. 1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 150.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 150.000.000 2.18.01. 1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 6.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Doku men 4 6.500.000 2.18.01. 1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 140.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 2 140.000.000 2.18.01. 1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 690.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 4 690.000.000 2.18.01. 1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang Prosentase pemenuhan barang milik daerah Persen 100 120.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang Prosentase pemenuhan barang milik daerah Persen 100 120.000.000 Kab. Tangerang Jumlah barang milik daerah Unit 1 120.000.000 Kab. Tangerang Jumlah barang milik daerah Unit 1 120.000.000 2.18.01. 1.07.000 5 Pengadaan Mebel Kab. Tangerang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 120.000.000 Pengadaan Mebel Kab. Tangerang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 120.000.000 2.18.01. 1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 948.300.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 948.300.000 Kab. Tangerang Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 948.300.000 Kab. Tangerang Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 948.300.000 2.18.01. 1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 3.300.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 4 3.300.000 2.18.01. 1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Laporan 4 145.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Lapora n 4 145.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2.18.01. 1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 800.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 4 800.000.000 2.18.01. 1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 1.169.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 1.706.970.000 Kab. Tangerang Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.169.000.000 Kab. Tangerang Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.706.970.000 2.18.01. 1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 680.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 1.217.970.000 2.18.01. 1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 84 119.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 84 119.000.000 2.18.01. 1.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 190.000.000 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Unit 1 190.000.000 2.18.01. 1.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 180.000.000 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Unit 1 180.000.000 2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kab. Tangerang Realisasi Total terhadap Target Investasi persen 100 11.098.387.000 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kab. Tangerang Realisasi Total terhadap Target Investasi persen 100 1.170.000.000 2.18.02. 2.01. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase kemudahan berusaha persen 42 10.198.387.000 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase kemudahan berusaha persen 41,67 270.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Kab. Tangerang Jumlah Dokumen pendukung kemudahan berusaha yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 3 10.198.387.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen pendukung kemudahan berusaha yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Doku men 2 270.000.000 2.18.02. 2.01.000 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kab. Tangerang Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen 1 9.928.387.000 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kab. Tangerang Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Doku men - - 2.18.02. 2.01.000 3 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Dokumen 1 150.000.000 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Doku men 1 150.000.000 2.18.02. 2.01.000 4 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kab. Tangerang Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen 1 120.000.000 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kab. Tangerang Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Doku men 1 120.000.000 2.18.02. 2.02. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal persen 14 900.000.000 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal persen 13,79 900.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 5 900.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Doku men 5 900.000.000 2.18.02. 2.02.000 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 250.000.000 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Doku men 1 250.000.000 2.18.03. 2.03.000 3 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Kab. Tangerang Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Daerah 2 200.000.000 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Kab. Tangerang Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Daera h 2 200.000.000 2.18.02. 2.02.000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 2 450.000.000 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Doku men 2 450.000.000 2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase peningkatan investor yang berinvestasi persen 0 400.000.000 Program Promosi Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase peningkatan investor yang berinvestasi persen 38,10 400.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.03. 2.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Tangerang Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Non UMK yang diterbitkan NIB 800 400.000.000 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Tangerang Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Non UMK yang diterbitkan NIB 800 400.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Dokumen 3 400.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Doku men 3 400.000.000 2.18.03. 2.01.000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 3 400.000.000 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Doku men 3 400.000.000 2.18.03. 2.01.000 3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen - - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Doku men - - 2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha persen 43 740.000.000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha persen 43 740.000.000 2.18.05. 2.01. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Persen 76 740.000.000 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Persen 76 740.000.000 Kab. Tangerang Jumlah proyek usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Proyek Usaha 4.500 740.000.000 Kab. Tangerang Jumlah proyek usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Proyek Usaha 4500 740.000.000 2.18.05. 2.01.000 4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kab. Tangerang Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha 140 380.000.000 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kab. Tangerang Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiat an Usaha 140 380.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.05. 2.01.000 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Kab. Tangerang Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha - - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Kab. Tangerang Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha - - 2.18.05. 2.01.000 6 Pengawasan Penanaman Modal Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 240 360.000.000 Pengawasan Penanaman Modal Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiat an Usaha 240 360.000.000 2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Persen 91 11.000.000.000 Program Pelayanan Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Persen 91 2.045.000.000 2.18.04. 2.01. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Tangerang Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal Persen 91 11.000.000.000 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Tangerang Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal Persen 91 2.045.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan mengenai Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Laporan 1 11.000.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan mengenai Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Lapora n 1 2.045.000.000 2.18.04. 2.01.000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Dokumen 4 600.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Doku men 4 600.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitas/Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.18.04. 2.01.000 6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 6.493 9.650.000.000 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 6493 695.000.000 2.18.04. 2.01.000 7 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Kab. Tangerang Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 75 600.000.000 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Kab. Tangerang Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 75 600.000.000 2.18.04. 2.01.000 8 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 105 150.000.000 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kab. Tangerang Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiat an Usaha 105 150.000.000 2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal persen 86 520.000.000 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kab. Tangerang Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal persen 86 520.000.000 2.18.06. 2.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Persen 86 520.000.000 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Persen 86 520.000.000 Kab. Tangerang Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Dokumen 4 520.000.000 Kab. Tangerang Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Doku men 4 520.000.000 Kode Rekenin g Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satua n Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 2.18.06. 2.01.000 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen 4 520.000.000 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Doku men 4 520.000.000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat. Sasaran pembangunan nasional dalam jangka menengah tahun 2025–2029 dirumuskan secara strategis untuk menjawab berbagai tantangan struktural dan sekaligus memanfaatkan peluang transformasi global dan nasional. Beberapa sasaran utama pembangunan pada periode ini antara lain:
7. 1.Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui transformasi struktural dari ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis inovasi dan industri bernilai tinggi. Sasaran ini mencakup peningkatan investasi, ekspor, serta penguatan sektor industri, pertanian, dan ekonomi hijau. Diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai rata-rata di atas 6% per tahun secara stabil, dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
8. 2.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam jangka menengah ini. Sasaran utama mencakup penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14%, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang berbasis teknologi. Fokus diarahkan pada penyiapan generasi muda produktif yang mampu bersaing dalam pasar kerja global dan mendorong inovasi teknologi.
9. 3.Pemerataan Pembangunan Wilayah Pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, desa, dan daerah tertinggal. Strategi ini bertujuan menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
10. 4.Transformasi Sosial dan Budaya Berbasis Pancasila Transformasi sosial diarahkan pada pembentukan masyarakat yang berkarakter, inklusif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sasaran ini mencakup penguatan nilai- nilai luhur Pancasila, penguatan toleransi dan keberagaman, serta penanggulangan disinformasi dan polarisasi sosial. Budaya lokal dan warisan sejarah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi.
11. 5.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan adaptif menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi nasional. Sasaran ini mencakup percepatan reformasi struktural birokrasi, transformasi pelayanan publik berbasis digital, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan data dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintahan yang responsif dan berintegritas menjadi pondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat.
12. 6.Pembangunan Infrastruktur dan Energi yang Tangguh Sasaran infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar dan strategis, termasuk jalan, pelabuhan, bandara, perumahan, serta infrastruktur digital. Di bidang energi, fokus diarahkan pada transisi energi menuju energi baru dan terbarukan, penguatan ketahanan energi nasional, serta percepatan elektrifikasi di wilayah terpencil. Infrastruktur yang tangguh menjadi penggerak utama ekonomi dan konektivitas antarpulau.
13. 7.Ketahanan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Pembangunan diarahkan pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sasaran ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan rendah karbon. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.
14. 8.Penguatan Pertahanan, Keamanan, dan Ketahanan Nasional Keamanan nasional menjadi prasyarat utama bagi stabilitas pembangunan. Sasaran mencakup modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme TNI dan Polri, penguatan keamanan siber dan sains pertahanan, serta penguatan ketahanan pangan, air, dan energi. Diperlukan pula penguatan diplomasi pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan peran aktif Indonesia dalam keamanan regional dan global.
15. 9.Stabilitas Politik dan Demokrasi yang Berkualitas Pembangunan demokrasi diarahkan pada penguatan kelembagaan politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi prioritas, begitu juga dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sasaran ini mendorong proses politik yang sehat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 – 2029 dirumuskan menjadi:
16. 1.PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prioritas ini bertujuan memperkuat jati diri bangsa Indonesia melalui pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan ideologi Pancasila dilakukan melalui edukasi kebangsaan, pengembangan wawasan kebangsaan, serta revitalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial. Demokrasi yang berkualitas juga menjadi fokus dengan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta perlindungan hak-hak sipil. Penegakan dan pemajuan HAM dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan HAM, akses terhadap keadilan, serta perlindungan kelompok rentan.
17. 2.PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan serta Mendorong Kemandirian Bangsa Pembangunan diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang andal, modern, dan mampu menghadapi ancaman multidemensi, termasuk ancaman non-konvensional seperti siber dan bencana alam. Selain itu, kemandirian bangsa diperkuat melalui pencapaian swasembada pangan, energi, dan air guna mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai strategi diversifikasi ekonomi nasional, yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi domestik.
18. 3.PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Fokus pembangunan infrastruktur mencakup penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan sanitasi), serta percepatan pembangunan infrastruktur digital dan energi. Selain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah juga mendukung pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim melalui pendekatan berbasis klaster produksi dan optimalisasi peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
19. 4.PN 4. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, dan Inklusi Sosial Prioritas ini mencakup peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, penguatan sistem kesehatan, dan perluasan akses pelatihan vokasi. Peningkatan kemampuan sains dan teknologi diarahkan untuk mendukung inovasi dan industri berbasis pengetahuan. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesetaraan gender, peningkatan peran perempuan, pemberdayaan pemuda (generasi milenial dan Z), serta perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
20. 5.PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Transformasi ekonomi nasional diarahkan melalui hilirisasi sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pemerintah mendorong tumbuhnya industri manufaktur berbasis sumber daya lokal yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor. Strategi ini juga mencakup peningkatan kapasitas riset dan inovasi, integrasi rantai pasok nasional, serta pembangunan kawasan industri di daerah potensial.
21. 6.PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan desa menjadi basis penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan inklusif. Pemerintah berkomitmen mengembangkan potensi lokal melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, optimalisasi Dana Desa, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prioritas ini bertujuan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan antardaerah, serta mempercepat pembangunan kawasan tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil.
22. 7.PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Reformasi kelembagaan ditujukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif. Di bidang politik, pemerintah mendorong peningkatan kualitas demokrasi, transparansi pemilu, dan partisipasi masyarakat. Di bidang hukum, fokus diarahkan pada kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan akses terhadap keadilan. Di sisi lain, pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan akan diperkuat dengan pendekatan terpadu dan berbasis sistem. Reformasi birokrasi juga menargetkan peningkatan efisiensi dan digitalisasi pelayanan publik.
23. 8.PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya Pembangunan berkelanjutan menjadi arah utama melalui perlindungan lingkungan hidup, pelestarian alam, serta pengembangan ekonomi rendah karbon. Pemerintah juga mengintegrasikan budaya lokal dan kearifan tradisional dalam pembangunan sebagai bagian dari identitas nasional. Peningkatan toleransi antarumat beragama dan penguatan harmoni sosial di tengah keberagaman menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Prioritas ini mendukung pencapaian target iklim global sekaligus menjaga warisan budaya Indonesia. Berdasarkan Prioritas Nasional di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang mendukung prioritas 2 dan prioritas 7. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan RPJMD tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.
24. 1.Tujuan Renstra DPMPTSP Tujuan Renstra menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kabupaten Tangerang. Tujuan Renstra merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Dengan terformulasikannya Tujuan Renstra maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan Tujuan Renstra juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu Tujuan Renstra harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan. Adapun Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan implementasi dari sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Investasi dengan satuan target Triliun Rupiah. Tujuan tersebut sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Butir ke 2 yakni "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan investasi strategis di sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru guna meningkatkan daya saing daerah". dimana salah satu misi Asta Cita yang selaras dengan Tujuan renstra DPMPTSP adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Tangerang tersebut selaras dengan misi RPJMD Provinsi Banten yakni ”Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial“ dimana salah satu isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten adalah “Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor unggulan”. Keselarasan ini tercermin dari peran strategis DPMPTSP dalam mendorong masuknya investasi ke sektor-sektor unggulan daerah seperti industri, logistik, pertanian, dan ekonomi digital, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui kemudahan perizinan, promosi peluang investasi, dan fasilitasi penanaman modal, DPMPTSP mendukung terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional. Tujuan tersebut juga selaras dengan visi kepala daerah Kabupaten Tangerang yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing” secara eksplisit sesuai dengan misi ke 2 yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing" dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dan Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial. Diharapkan dengan meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Tangerang, daya saing daerah juga mengalami peningkatan.
25. 2.Sasaran Renstra DPMPTSP Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Adapun sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Tangerang. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang beserta indikator yang berdasarkan rumusan misi selama periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Meningkatk an Daya Saing Daerah melalui Investasi Nilai Realisasi Investasi (Satuan: Triliun Rupiah) 24,42 25,15 25,90 26,68 27,48 28,31 Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi (Satuan: Triliun Rupiah) 24,42 25,15 25,90 26,68 27,48 28,31 Kerangka tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada Tabel III.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang dalam masa periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel III.3. Target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang dalam masa periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel III.4. Tabel III.2 Kerangka Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 No. Visi No. Misi Tujuan RPJMD Indikator Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran OPD 1 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera. Semakin Gemilang) 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing 2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah 2.1.1 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Investasi Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Meningkatkan kinerja perangkat daerah Peningkatan nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Tujuan Renstra Indikator Tujuan Renstra Sasaran Renstra Indikator Sasaran Renstra Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - 1 2 3 4 5 6 Kondisi Akhir2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Investasi Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi Nilai realisasi investasi sesuai release dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI Triliun Rupiah 23,71 24,42 25,15 25,90 26,68 27,48 28,31 28,31 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Indeks 89,00 89,00 89,00 89,15 89,30 89,45 89,60 89,60 Meningkatkan kinerja perangkat daerah Peningkatan nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 78,15 78,45 78,70 78,95 79,20 79,45 79,60 79,60 Tabel III.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai Realisasi Investasi Triliun Rupiah 23,71 24,42 25,15 25,90 26,68 27,48 28,31 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Indeks 89,00 89,00 89,00 89,15 89,30 89,45 89,60 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Salinan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah periode 2025-2029, terdiri dari :
26. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ▪ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ▪ Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD ▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ▪ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. 2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) ▪ Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
28. 3.Program Promosi Penanaman Modal 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota ▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ▪ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
29. 4.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ▪ Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya ▪ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha ▪ Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
30. 5.Program Pelayanan Penanaman Modal 1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota ▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik ▪ Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko ▪ Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
31. 6.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel III.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 30.400.187.623 49.880.780.000 2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Kab. Tangerang 100 25.525.187.623 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 38.385.780.000 2.18.01.1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Kab. Tangerang 100 131.230.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 135.590.000 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 14 131.230.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 135.590.000 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 5 37.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 39.000.000 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang 5 22.230.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 22.790.000 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang 4 72.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 73.800.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) 2.18.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100 19.919.187.623 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 32.795.160.000 Jumlah laporan keuangan Kab. Tangerang 19 19.919.187.623 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19 32.795.160.000 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang 95 19.784.187.623 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU 121 32.653.410.000 2.18.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kab. Tangerang 2 35.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 36.750.000 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang 4 70.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 73.500.000 2.18.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Tangerang 1 30.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 31.500.000 2.18.03.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Kab. Tangerang 100 433.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 614.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) Jumlah pegawai yang difasilitasi Kab. Tangerang 95 433.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121 614.000.000 2.18.04.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang 0 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75 75.000.000 2.18.04.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Tangerang 4 53.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 55.000.000 2.18.04.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang 95 380.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121 484.000.000 2.18.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 100 2.266.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.538.500.000 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang 8 2.266.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 2.538.500.000 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 1 45.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 50.000.000 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 10 1.000.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 1.200.000.000 2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang 4 65.000.000 PENDAPATAN ASLI 4 67.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) DAERAH (PAD) 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 3 170.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 175.000.000 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang 2 150.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 165.000.000 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang 4 6.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 7.000.000 2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang 2 140.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 150.000.000 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang 4 690.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 724.500.000 2.18.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pemenuhan barang milik daerah Kab. Tangerang 100 120.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 126.000.000 Jumlah barang milik daerah Kab. Tangerang 1 120.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 126.000.000 2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang 1 120.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 126.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) 2.18.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Kab. Tangerang 100 948.300.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 963.630.000 Tersedianya Jasa Penunjang Kab. Tangerang 3 948.300.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 963.630.000 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang 4 3.300.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 3.630.000 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang 4 145.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 160.000.000 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang 4 800.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 800.000.000 2.18.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kab. Tangerang 100 1.706.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.212.900.000 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang 4 1.706.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 1.212.900.000 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang 26 1.217.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26 714.000.000 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang 84 119.000.000 PENDAPATAN ASLI 84 125.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) DAERAH (PAD) 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang 1 190.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 191.900.000 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang 1 180.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 182.000.000 2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi Kab. Tangerang 100 1.170.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.270.000.000 2.18.02.2.01. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kemudahan berusaha Kab. Tangerang 41,67 270.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66,67 270.000.000 Jumlah Dokumen pendukung kemudahan berusaha yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 2 270.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 270.000.000 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kab. Tangerang - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Kab. Tangerang 1 150.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 150.000.000 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya Kab. Tangerang 1 120.000.000 PENDAPATAN ASLI 1 120.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko DAERAH (PAD) 2.18.02.2.02. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal Kab. Tangerang 13,79 900.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20,69 1.000.000.000 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 5 900.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 1.000.000.000 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 1 250.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 350.000.000 2.18.03.2.03.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Kab. Tangerang 2 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 200.000.000 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 2 450.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 450.000.000 2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan investor yang berinvestasi Kab. Tangerang 38,1 400.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 57,14 600.000.000 2.18.03.2.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Non UMK yang diterbitkan Kab. Tangerang 800 400.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800 600.000.000 Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kab. Tangerang 3 400.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 600.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) Kewenangan Daerah Kabupaten/kota 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 3 400.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 500.000.000 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Kab. Tangerang - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 100.000.000 2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Kab. Tangerang 43 740.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43 775.000.000 2.18.05.2.01. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab. Tangerang 76 740.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78 775.000.000 Jumlah proyek usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Kab. Tangerang 4500 740.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5000 775.000.000 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kab. Tangerang 140 380.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 160 405.000.000 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Kab. Tangerang - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kab. Tangerang 240 360.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260 370.000.000 2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Kab. Tangerang 91 2.045.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92 8.300.000.000 2.18.04.2.01. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal Kab. Tangerang 91 2.045.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92 8.300.000.000 Jumlah Laporan mengenai Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Tangerang 1 2.045.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 8.300.000.000 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang 4 600.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 650.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang 6493 695.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6683 6.970.000.000 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kab. Tangerang 75 600.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92 500.000.000 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kab. Tangerang 105 150.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110 180.000.000 2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal Kab. Tangerang 86 520.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90 550.000.000 2.18.06.2.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Kab. Tangerang 86 520.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90 550.000.000 Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Kab. Tangerang 4 520.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 550.000.000 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Kab. Tangerang 4 520.000.000 PENDAPATAN ASLI 4 550.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) (Rp.) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan DAERAH (PAD) Pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 terdapat beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 namun terdapat perbedaan target dan anggaran yang disebabkan karena menyesuaikan dengan alokasi pagu indikatif yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksud yang dimaksud diantaranya yaitu pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dimana perlu dianggarkan untuk implementasi dilaksanakannya pelayanan pada Grand Mal Pelayanan Publik di Suvarna Sutera pada kedua kondisi diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel III.6 Perbandingan Program dan Kegiatan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Persen 100 36.480.413.000 100 25.525.187.623 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 131.230.000 100 131.230.000 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 14 131.230.000 14 131.230.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 37.000.000 5 37.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 22.230.000 5 22.230.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 72.000.000 4 72.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 25.740.770.000 100 19.919.187.623 Jumlah laporan keuangan Dokumen 19 25.740.770.000 19 19.919.187.623 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 95 25.605.770.000 95 19.784.187.623 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 2 35.000.000 2 35.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 70.000.000 4 70.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 433.000.000 100 433.000.000 Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 95 433.000.000 95 433.000.000 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 53.000.000 4 53.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 95 380.000.000 95 380.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 7.938.113.000 100 2.266.500.000 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 8 7.938.113.000 8 2.266.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 45.000.000 1 45.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 6.671.613.000 10 1.000.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 65.000.000 4 65.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 170.000.000 3 170.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 150.000.000 2 150.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 6.500.000 4 6.500.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 140.000.000 2 140.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 690.000.000 4 690.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pemenuhan barang milik daerah Persen 100 120.000.000 100 120.000.000 Jumlah barang milik daerah Unit 1 120.000.000 1 120.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 120.000.000 1 120.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 948.300.000 100 948.300.000 Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 948.300.000 3 948.300.000 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 3.300.000 4 3.300.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 145.000.000 4 145.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 800.000.000 4 800.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 1.169.000.000 100 1.706.970.000 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.169.000.000 4 1.706.970.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 680.000.000 26 1.217.970.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 84 119.000.000 84 119.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 190.000.000 1 190.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 180.000.000 1 180.000.000 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi persen 100,00 11.098.387.000 100,00 1.170.000.000 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kemudahan berusaha persen 41,67 10.198.387.000 41,67 270.000.000 Jumlah Dokumen pendukung kemudahan berusaha yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 3 10.198.387.000 2 270.000.000 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen 1 9.928.387.000 - - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal persen 13,79 900.000.000 13,79 900.000.000 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 5 900.000.000 5 900.000.000 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Daerah 2 200.000.000 2 200.000.000 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 2 450.000.000 2 450.000.000 Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan investor yang berinvestasi persen 38,10 400.000.000 38,10 400.000.000 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Non UMK yang diterbitkan NIB 800 400.000.000 800 400.000.000 Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Dokumen 3 400.000.000 3 400.000.000 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 3 400.000.000 3 400.000.000 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen - - - - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha persen 43 740.000.000 43 740.000.000 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Persen 76 740.000.000 76 740.000.000 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Jumlah proyek usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Proyek Usaha 4.500 740.000.000 4.500 740.000.000 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha 140 380.000.000 140 380.000.000 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha - - - Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 240 360.000.000 240 360.000.000 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Persen 91,0 11.000.000.000 91,0 2.045.000.000 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal Persen 91,0 11.000.000.000 91,0 2.045.000.000 Jumlah Laporan mengenai Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Laporan 1 11.000.000.000 1 2.045.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 4 600.000.000 4 600.000.000 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Pelaku Usaha 6.493 9.650.000.000 6.493 695.000.000 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Renstra 2025-2029 Renja 2026 Target Pagu Anggaran (Rp) Target Pagu Anggaran (Rp) Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 75 600.000.000 75 600.000.000 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 105 150.000.000 105 150.000.000 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal persen 86 520.000.000 86 520.000.000 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Persen 86 520.000.000 86 520.000.000 Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Dokumen 4 520.000.000 4 520.000.000 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen 4 520.000.000 4 520.000.000 TOTAL ANGGARAN - 60.238.800.000 30.400.187.623 Dari penjelasan di atas, maka rencana kerja untuk target capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran pada Tahun 2025 dan 2026 dapat dijabarkan pada tabel IV.1 berikut ini Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan 2026 No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Definisi Operasional / Rumusan Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025 2026 1 Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Investasi Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi Nilai realisasi investasi sesuai release dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI Triliun Rupiah 24,42 25,15 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Indeks 89 89 3 Meningkatkan kinerja perangkat daerah Peningkatan nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 78,45 78,70 Rencana kerja untuk untuk target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama pada Tahun 2025 dan 2026 dapat dijabarkan pada tabel IV.2 berikut ini : Tabel IV.2 Target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan 2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2025 2026 1 Nilai Realisasi Investasi Triliun Rupiah 24,42 25,15 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Indeks 89,00 89,00 Rencana kerja untuk untuk target capaian Program Prioritas beserta pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 (tahun berjalan) dapat dijabarkan pada tabel IV.3 berikut ini: Tabel IV.3 Target Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun Berjalan (2025) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9-7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965
32. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP 100 Persen 100 Persen 21.247.627.044 23.037.860.772 23.428.941.989 5.617.572.956 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Dokumen 14 Dokumen 275.394.000 194.137.391 142.882.100 (132.511.900) 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 117.712.000 102.251.600 75.308.600 (42.403.400) 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 31.983.600 21.678.500 15.298.500 (16.685.100) 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 125.698.400 70.207.291 52.275.000 (73.423.400) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 19 Dokumen 19 Dokumen 18.079.951.544 18.774.361.711 19.853.438.533 1.773.486.989 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/ bulan 70 Orang/ bulan 17.984.371.544 18.681.921.901 19.784.187.623 1.799.816.079 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 26.300.000 25.940.000 19.418.500 (6.881.500) 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 53.340.000 50.779.810 38.078.910 (15.261.090) 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 15.940.000 15.720.000 11.753.500 (4.186.500) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 100 Orang 100 Orang 34.730.000 86.984.000 86.984.000 52.254.000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 34.730.000 86.984.000 86.984.000 52.254.000 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Jenis 8 Jenis 1.293.993.933 2.174.085.604 1.464.619.290 170.625.357 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6 Paket 30.000.000 25.314.000 25.314.000 (4.686.000) 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 11 Paket 297.000.000 295.452.000 295.452.000 (1.548.000) 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 26 Paket 25.000.000 57.825.584 57.825.584 32.825.584 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 29 Paket 55 Paket 137.964.000 153.430.300 174.507.206 36.543.206 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7 Paket 50.000.000 140.768.720 119.239.500 69.239.500 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.350.000 6.054.000 6.054.000 1.704.000 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 149.440.000 128.700.000 101.325.000 (48.115.000) 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 600.239.933 1.366.541.000 684.902.000 84.662.067 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 Unit 3 Unit 120.000.000 117.430.300 117.430.300 (2.569.700) 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 120.000.000 117.430.300 117.430.300 (2.569.700) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 3 Jenis 859.605.000 933.624.898 1.006.350.898 146.745.898 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 2.999.330 1.925.330 (1.074.670) 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132.000.000 132.000.000 132.000.000 0 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 724.605.000 798.625.568 872.425.568 147.820.568 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Jenis 2 Jenis 583.952.567 757.236.868 757.236.868 173.284.301 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 26 Unit 540.652.567 644.136.868 644.136.868 103.484.301 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 46 Unit 84 Unit 43.300.000 113.100.000 113.100.000 69.800.000
33. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi 25 Persen 25 Persen 1.435.959.000 928.160.300 792.034.100 1.660.041.000 Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP) 75 Persen 75 Persen 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi 7 Dokumen 4 Dokumen 346.010.000 283.459.850 202.371.650 (143.638.350) 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 3 Dokumen 220.260.000 185.760.150 128.586.150 (91.673.850) 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4 Dokumen 1 Dokumen 125.750.000 97.699.700 73.785.500 (51.964.500) 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 1.089.949.000 644.700.450 589.662.450 (500.286.550) 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 589.619.600 189.071.450 168.420.450 (421.199.150) 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 500.329.400 455.629.000 421.242.000 (79.087.400)
34. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investasi 33 Persen 33 Persen 663.949.500 357.873.580 341.600.580 776.050.500 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan 18500 NIB 18500 NIB 663.949.500 357.873.580 341.600.580 (322.348.920) 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 605.679.000 299.603.230 286.321.230 (319.357.770) 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 58.270.500 58.270.350 55.279.350 (2.991.150)
35. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP 79 Persen 79 Persen 1.754.800.000 1.377.467.990 1.134.289.460 1.125.200.000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi 91,0 Angka 91,0 Angka 1.754.800.000 1.377.467.990 1.134.289.460 (620.510.540) 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 850.000.000 685.280.990 532.986.200 (317.013.800) 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6163 Pelaku Usaha 6163 Pelaku Usaha 350.000.000 328.025.000 310.062.500 (39.937.500) 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 60 Pelaku Usaha 60 Pelaku Usaha 300.000.000 239.630.000 198.584.960 (101.415.040) 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 665 Kegiatan Usaha 100 Kegiatan Usaha 254.800.000 124.532.000 92.655.800 (162.144.200)
36. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 74 Persen 74 Persen 700.000.000 437.076.500 302.000.680 1.316.000.000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 4000 Pelaku Usaha 4000 Pelaku Usaha 700.000.000 437.076.500 302.000.680 (397.999.320) 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 450 Kegiatan Usaha 85 Kegiatan Usaha 150.000.000 143.049.700 98.508.700 (51.491.300) 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 480 Pelaku Usaha 120 Pelaku Usaha 350.000.000 120.262.410 91.048.110 (258.951.890) 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 192 Kegiatan Usaha 120 Kegiatan Usaha 200.000.000 173.764.390 112.443.870 (87.556.130)
37. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online 80 Persen 80 Persen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 840.000.000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 (115.612.300) 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 (115.612.300) J U M L A H 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 Rencana kerja untuk untuk target capaian Program Prioritas beserta pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 (tahun berikut) dapat dijabarkan pada tabel IV.4 berikut ini : Tabel IV.4 Rencana target kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Berikut (2026)
38. 1.Belum optimalnya data/peta potensi investasi yang dapat memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang.
39. 2.Perlunya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
40. 3.Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang sesuai dengan SOP, mudah dan transparan.
41. 4.Penyampaian Informasi mengenai kondisi investasi perlu ditingkatkan.
42. 5.Perlunya pendidikan dan pelatihan secara rutin kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Tangerang guna mendukung investasi dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Untuk pencapaian program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kabupaten Tangerang tahun 2026 sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut:
43. 1.Kerjasama yang baik oleh sumber daya manusia, lingkungan, baik petugas pelayanan publik, masyarakat dan pelaku usaha.
44. 2.Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, baik terkait dengan kemudahan investasi maupun dalam optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
45. 3.Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dan alat-alat kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang diharapkan:
46. 1.Seluruh jajaran pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
47. 2.Keberhasilan urusan penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kabupaten Tangerang harus didukung oleh perangkat daerah lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
48. 3.Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
49. 4.Keberhasilan urusan penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Tangerang saja, akan tetapi membutuhkan partisipasi seluruh stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu dalam implementasi Renja ini diharapkan adanya dukungan dari seluruh stakeholder seperti pelaku usaha, organisasi dan seluruh lapisan masyarakat.
50. 5.Langkah-langkah pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan disepakati. Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2026 telah kami susun disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, semoga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang periode 2025-2029.
51. 32.Kecamatan Tigaraksa Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan di implementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kecamatan. Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Rencana SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tigaraksa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ialah sebagai berikut: Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 No. Nama Kegiatan
52. 1.Mandatory Pembangunan - Peningkatan Hotmix jl. Ciatuy Tapos Kampung Ciatuy RT 02 Rw06 Desa Sodong Kec Tigaraksa.
53. 2.Program Unggulan : - Pembentukan Dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif - Bazar Murah 4 Kali Setiap Triwulan - Pembangunan Gedung Perpusatakaan
54. 3.Kegiatan Wajib dan Pilihan untuk Kecamatan Tigaraksa
55. 4.Hasil Musrenbang : - Lanjutan Hotmix Peningkatan Jalan Garuda Rajawali Raya RT02 03 Desa Margasari - Sarana Air Bersih Rt003/003 Taman Anggrek Desa Margasari - Pemeliharaan Jalan Hotmix RW06 Desa Tapos - Pemeliharaan Jalan Hotmix RW04 Desa Tapos - Hot mix Masjid Al- Barokah Kp Sodong RT01/05
56. 5.Aspirasi ( Usulan Masyarakat)
57. 6.Juara Musrenbang (Juara II)
58. 7.Kegiatan Distribusi lainnya, Honor RT/RW, Honor Posyandu, Honor KPM stunting untuk Kelurahan
59. 8.Kegiatan untuk Gaji dan Tunjangan Sumber: BA Kesepakatan Pagu 2026 B. DASAR HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:
60. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
61. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
62. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
63. 4.Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
64. 5.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
65. 6.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
66. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
67. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
68. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
69. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
70. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);
71. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 180)
72. 13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
73. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
74. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
75. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
76. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
77. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
78. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
79. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
80. 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
81. 22.Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4- 231/2024);
82. 23.Peraturan Gubernur Banten … Tahun 20... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026
83. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9);
84. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
85. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
86. 27.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
87. 28.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
88. 1.MAKSUD Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan satu tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tigaraksa maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
89. 2.TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026, antara lain:
90. 1.Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tigaraksa dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun ke depan;
91. 2.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun ke depan;
92. 3.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
93. 4.Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.
94. 3.SASARAN Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tigaraksa adalah : Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan Standar PATEN Dengan Indikator Sasaran: Nilai SKM dan Nilai AKIP D. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut: Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Kecamatan Tigaraksa dapat dikemukakan secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:
95. 1.Indikator Nilai AKIP Tahun 2025 berdasarkan penilaian atas SAKIP Tahun 2024 Kecamatan Tigaraksa mendapatkan penilaian 76.80 dari target tahun 2025 sebesar 78. sehingga dapat belum tercapai, faktor penghambat sebagai bahan masukan atas LHE atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 700.138/171-EV/Insp/2025 menyebutkan salah satunya untuk membuat laporan monev berjenjang yang menjelaskan faktor pendorong keberhasilan, kendala/hambatan dan upaya nyata untuk penanganan kendala/hambatan yang dihadapi.
96. 2.Sedangkan Kinerja IKM sampai Triwulan II Tahun 2025 telah memperolah 87.75 dari target tahun 2025 sebesar 83.70 sehingga Indikator ini telah melebihi target. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat Kecamatan Tigaraksa memberikan pelayanan Mantap Jasa yang dilakukan kerja sama dengan Forkopicam. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Kecamatan Tigaraksa akan melakukan upaya perbaikan / penyempurnaan dengan cara:
97. 1.peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta
98. 2.pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Tigaraksa baik melalui diklat dan bimtek
99. 3.mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.
100. 4.Melakukan rekomendasi yang ada dalam LHE Review Akip Tahun 2024. Dengan adanya perbaikan / penyempurnaan yang telah ditetapkan diatas ke depan dapat memberikan nilai akip di tahun 2025 dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari tahun 2025. Tabel 2.1 / TC Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2024 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d Triwulan II tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100 100% 25 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan 100 100 100 100 100 100 25 100 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2024 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d Triwulan II tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 98 98 98 100 99 25 99 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi 3 3 3 3 100 3 3 100 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 100 90 90 90 100 159 37 159 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 3 3 3 100 3 1 3 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 92 85 85 85 100 87 40 87 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa 92 85 85 85 100 87 40 87 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksanya pemberdayaan kelurahan 2 2 2 2 2 3 2 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 50 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 100 100 100 100 100 50 100 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Opd Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tigaraksa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada Masyarakat merupakan tujuan utama, untuk itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi visi dan misi yang harus dicapai. Kegiatan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan saja, namun juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang telah diberikan kewenangan. Kegiatan pelayanan tidak hanya membangun berbagai sarana dan prasarana pelayanan seperti kantor dan perabotannya saja namun peningkatan kualitas SDM merupakan bagian terpenting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk Kecamatan Tigaraksa telah melakukan berbagai pembinaan kepada masyarakat termasuk pemerintah Desa dan Kelurahan, seperti tata naskah dinas, tata laksana administrasi desa, keuangan desa serta pengarsipan surat-surat. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1.Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2.Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3.Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4.Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5.Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh system pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 83.60 83.70 83.80 87.25 88.00 Telah sesuai Target Dari hasil IKM diatas capaian Kinerja pelayanan di Kecamatan Tigaraksa sangatlah baik karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD, telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Tangerang, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tigaraksa adalah:
1.Belum optimalnya penyelengaraan pemerintahan umum di Kecamatan Tigaraksa Sehingga mempengaruhi nilai SAKIP Kecamatan Tigaraksa Peningkatan kapabilitas pegawai baik yang di Kantor Kecamatan Tigaraksa dan Kelurahan Tigaraksa dan Kelurahan Kadu agung maupun Pemerintah Desa perlu ditingkatkan secara optimal. Peningkatan kapabilitas tersebut akan meningkatkan kompetensi pegawai yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain dari kompetensi pegawai, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentunya harus juga mendapat dukungan penganggaran yang cukup sehingga program dan kegiatan yang mengarah pada tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan seharusnya menjadi elemen dasar dalam pelaksanaan bidang lainnya. Raihan menjadi Kecamatan Tigaraksa sebagai OPD penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang baik, memerlukan kebijakan melembagakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya kinerja. Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, pungli dan senantiasa berorientasi pada customer satisfaction semestinya menjadi pegangan setiap aparatur sipil negara. Tentu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut Sistem Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Pelayanan (SP) menjadi landasan formal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktik-praktik untuk menunjukkan eksistensi pegawai dengan sikap pongah, tidak santun, arogan, dan minta dilayani harus ditinggalkan sejauh- jauhnya. Justru dengan bersikap santun, hormat, ramah, menolak gratifikasi, profesional tanpa harus merendahkan derajat dan “maqom”, ASN akan mampu mengemban tugas negara dengan baik dan tetap disegani. Peran dari desa perlu dioptimalkan dengan memberi peluang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian juga dengan peran perempuan dalam pembangunan desa juga masih perlu lebih didorong sehingga dapat mewarnai dan terwakili kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu masih perlu upaya dengan pelibatan secara aktif kesemua unsur tersebut dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman akan penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya fungsi masing-masing stakeholder. Dari peran seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa, diharapkan isu yang berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien ini bisa terwujud dengan perencanaan yang bersinergi pada rencana strategis Kecamatan Tigaraksa. Dengan adanya dokumen rencana strategis ini diharapkan isue tersebut pada akhir periode Renstra ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai terget.
2.Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Tigaraksa sehingga mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya kecamatan, akan menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepandalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Tigaraksa kepada masyarakat di wilayanya akan berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan ditingkat Kecamatan Tigaraksa atas pertimbangan perkembangan wilayah, menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a.Kepentingan umum;
b.Kepastian hukum;
c.Kesamaan hak;
d.Keseimbangan hak dan kewajiban;
e.Keprofesionalan;
f.Partisipatif;
g.Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.Keterbukaan;
i.Akuntabilitas;
j.Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.Ketepatan waktu; dan
l.Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah melaksanakan PATEN sejak Tahun 2015. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tigaraksa harus didukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup LIMA DIMENSI PATEN, yaitu pelayanan pemerintahan, pelayanan trantiblinmas, pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan perekonimian pembangunan Kelima dimensi tersebut harus mengutamakan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitasdan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik (SPP) tiga dimensi di Kecamatan Tigaraksa itu perlu disusun yang penyusunanya melibatkan unsur masyarakat. Tentu saja kelima dimensi itu harus saling bersinergi di dalam pelaksanaantugasnya antara seksi pelayanan dengan semua seksi di Kecamatan. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Oleh karena itu, pelayanan tersebut harus dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Tigaraksa ada kegiatan pelayanan yang secara tidak langsung kepada Masyarakat yang mempengaruhi dari tingkat kepuasan masyarakat diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di masyarakat serta melakukan peningkatakan sarana dan prasarana fasilitas umum masyarakat dan Penumbuhan wawasan kebangsaan demi menciptakan rasa nasionalisme Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu kondisi obyektif kebutuhan wilayah. Salah satu pilar perekonomian rakyat di wilayah Kecamatan Tigaraksa adalah UKM yang tersebar di semua desa dan kelurahan, sementara sektor koperasi belum memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian masyarakat, maka sektor koperasi dan UKM perlu dibina dan dikembangkan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan kedua sektor ini akan meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat Tigaraksa secara l Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial merupakan persoalan yang banyak dihadapi masyarakat saat ini. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan langkah nyata mengatasi masalah tersebut harus selalu dikedepankan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada penyelesaian persoalan tersebut. Pengentasan kemiskinan dengan membantu rehabilitasi dan bedah rumah sebagai kebutuhan primer dan selanjutnya melakukan upaya-upaya pemberdayaan mereka agar secara bertahap seluruh keluarga miskin mengalami peningkatan taraf hidup menuju keluarga sejahtera. Keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah bahkan aparat TNI yang berada di wilayah Tigaraksa (Koramil, Posmat AL dan Satradar AU) maupun Kepolisian (POLSEK) akan menjadi sinergi yang baik dan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tigaraksa. Untuk masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tigaraksa, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pihak terkait baik muspika maupun pemerintah desa dan masyarakat. Koordinasi tersebut untuk menyamakan kebijakan dan langkah implementasi dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban wilayah. Selain persoalan tersebut isu strategis lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah penumbuhan kembali wawasan kebangsaan pada masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan secara menyeluruh pada masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun informal. Penumbuhan wawasan kebangsaan ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang pada gilirannya juga akan berimplikasi pada berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa antara lain dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para seluruh aparatur Kecamatan Tigaraksa, Kelurahan Tigaraksa Timur, dan para Kepala Desa se Kecamatan Tigaraksa, serta para pemangku kepentingan yang dalam perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu- isu strategis di Kecamatan Tigaraksa dapat terangkum sesuai keadaan nyata dan obyektif. 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya Perbub Nomor …. Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, oleh karena itu Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 5 tahun ke depan, sesuai dengan peran dan fungsinya, urusan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang terkait erat dalam mewujudkan tujuan ke 2025-2029 Kabupaten Tangerang “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kecamatan Tigaraksa menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak yang terkait yang ada di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yaitu pada misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik RKPD Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun awal dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 dan tahun 2026. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tigaraksa dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Total Semua Sub 35.764.292.621,00 Total Semua Sub 35.764.292.621,00 Unit Kec.Tigaraksa 28.856.092.621,00 Unit Kec.Tigaraksa 28.856.092.621,00 Unit Kel. Tigaraksa 3.491.600.000,00 Unit Kel. Tigaraksa 3.491.600.000,00 Unit Kel. Kaduagung 3.416.600.000,00 Unit Kel. Kaduagung 3.416.600.000,00 Kecamatan Tigaraksa 28.856.092.621,00 Kecamatan Tigaraksa 28.856.092.621,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tigaraksa Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 12.924.092.621,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tigaraksa Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 Persen 12.924.092.621,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 190.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 190.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 70.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 40.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 40.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 15.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 15.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 15.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 15.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 9.951.092.621,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 9.951.092.621,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 9.911.092.621,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 9.911.092.621,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 160.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 160.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 40.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang 120.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang 120.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 955.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 955.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 12.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 21.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 21.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 120.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 120.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 152.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 152.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 200.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 200.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 130.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 130.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 100.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 100.000.000,00 Pengadaan Mebel Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Mebel Kecamatan Tigaraksa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Dokumen 818.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Dokumen 818.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Dokumen 750.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Dokumen 750.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 80.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 80.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 470.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Tigaraksa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 470.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tigaraksa Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 100 persen 100 Persen 13.542.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tigaraksa Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 100 persen 100 Persen 13.542.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4 Dokumen 200.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4 Dokumen 200.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 200.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 200.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 8 Dokumen 13.242.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 8 Dokumen 13.242.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 100.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Tigaraksa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 170 Unit 13.142.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Tigaraksa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 170 Unit 13.142.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 3 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 3 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 100.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 100.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tigaraksa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Tigaraksa 90.00 Persen 1.100.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tigaraksa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Tigaraksa 90.00 Persen 1.100.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13 Dokumen 1.100.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 1.000.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 1.000.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tigaraksa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 430.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tigaraksa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 430.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 430.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 430.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 430.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 430.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tigaraksa Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 510.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tigaraksa Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 510.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 13 Dokumen 510.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 13 Dokumen 510.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 400.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 400.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 60.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Tigaraksa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 60.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tigaraksa Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 350.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tigaraksa Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 350.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Dokumen 350.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Dokumen 350.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 100.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Tigaraksa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 50.000.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 50.000.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 50.000.000,00 Kelurahan Tigaraksa 3.491.600.000,00 Kelurahan Tigaraksa 3.491.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamtan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamtan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Tigaraksa) 4 dokumen 400.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Tigaraksa) 4 dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Tigaraksa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Tigaraksa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tigaraksa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kelurahan Tigaraksa 90.00 Persen 1.721.600.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tigaraksa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kelurahan Tigaraksa 90.00 Persen 1.721.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 1.721.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 1.721.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 700.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 700.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 936.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 936.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 35.000.000,00 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Tigaraksa Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Tigaraksa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Tigaraksa 100 Persen 270.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Tigaraksa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Tigaraksa 100 Persen 270.000.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 270.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 270.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 270.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 270.000.000,00 Kelurahan Kadu Agung 3.416.600.000,00 Kelurahan Kadu Agung 3.416.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Kadu Agung Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Kadu Agung Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Kaduagung) 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Kaduagung) 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kaduagung) 4 Dokumen 400.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kaduagung) 4 Dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Kadu Agung Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Kadu Agung Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Kadu Agung Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelurahan Kaduagung 90.00 Persen 1.636.600.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Kadu Agung Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelurahan Kaduagung 90.00 Persen 1.636.600.000,00 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT Lokasi INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2026 TARGET PAGU TARGET PAGU Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 1.636.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 1.636.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 1.000.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 516.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 516.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 50.000.000,00 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 50.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Kadu Agung Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Kaduagung 100 Persen 280.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Kadu Agung Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Kaduagung 100 Persen 280.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 280.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kadu Agung Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 280.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 280.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 280.000.000,00 Sumber : RKPD Kab. Tangerang Tahun 2026 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Tigaraksa merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu: Mewujudkan Birokrasi yang responsif, Akuntabel, Inovatif. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Tigaraksa untuk tahun 2026: Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 KABUPATEN TANGERANG Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU Pengembangan Ekonomi Kreatif di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Tigaraksa Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tigaraksa 1 Kelompok Rp 300.000.000 Pengadaan Peternakan Unggas Gapoktan Multi Asih Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kp. Cogreg Rt. 004/03 Desa Pasirbolang 1 Kelompok Rp 150.000.000 Pelatihan dan Keterampilan Wirausaha (Drum Bekas) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perumahan Puri Permai 2 Desa Pete 2 Kelompok Rp 250.000.000 Peningkatan dan Keterampilan Pelaku UMKM Kue Semprong Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Cisereh 1 Keg Rp 150.000.000 Pelatihan dan Keterampilan UMKM Rumah Sambal dan Ikan Asin Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Jl. Apel 2 No.17 Rt.004/002 Perum PWS Desa Margasari 1 Keg Rp 150.000.000 Pelatihan dan Keterampilan UMKM Pengrajin Tape Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tegalsari 5 Kelompok Rp 150.000.000 Pelatihan dan Keterampilan UMKM pembuatan telor Asin Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pasirnangka 1 Kegiatan Rp 150.000.000 Pengelolaan TPS3R Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rw Sadar Lingkungan (RW Darling) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kaduagung 1 Kegiatan Rp 400.000.000 USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU Penyediaan Gerobak Pelaku UMKM Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tapos 50 Unit Rp 300.000.000 Pengadaan Alat Pertanian Untuk Pemanfaatan Lahan Tidur (Traktor, Pompa Air Dll) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kp. Picung Rt. 03/03 Desa Pematang 2 Kelompok Rp 300.000.000 Swasembada Pangan (Rambutan Parakan,dsb) dan Pertanian Modern Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KP.SODONG RT.002/004 Desa Sodong 1 Paket Rp 350.000.000 Pengadaan Tong Sampah Komposter 30 Ltr Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perum Mustika RW. 008, 009, 010 ( @ 150 Buah ) Desa Matagara 450 Buah Rp 225.000.000 Pengadaan Gerobak UMKM Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Cileles 50 unit Rp 300.000.000 Pembangunan, Pengadaan barang dan Jasa untuk Drive true Pelayanan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tigaraksa 1 Paket Rp 300.000.000 Peternakan Ayam Petelor Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Rt. 003/001 Desa Pematang 1000 Rp 250.000.000 Pengadaan Tenda Kerucut Untuk Pemberdayaan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pasirbolang 10 unit 105.000.000 Pembangunan Pedestrian Trotoar Jalan Aria Jaya Santika Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tigaraksa 1 Paket Rp 400.000.000 Pengadaan Gerobak UMKM Meningkatkan Desa Margasari 20 unit Rp 200.000.000 USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU (Gerobag Gorengan) Perekonomian Masyarakat Revitalisasi Posyandu di Kelurahan Tigaraksa Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tigaraksa 10 Posyandu Rp 350.000.000 Penataan Halaman SDN Seglog Desa Pasirbolang Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kp. Seglog Rt. 01/02 Desa Pasirbolang 30 m x 25 m Rp 300.000.000 Penambahan Ruang Kelas SDN Guradog Desa Pete Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDN Guradog Rt. 002/003 Desa Pete 2 Ruang Rp 600.000.000 Pembangunan Posyandu Mustika Blok H Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Perum Mustika Blok H Desa Matagara 1 Unit Rp 200.000.000 Pelatihan dan Keterampilan Menjahit Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kp. Jambu Rt 008/003 Desa Cisereh 1 Keg Rp 150.000.000 Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru SDN Bugel 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kp. Kaduagung Rt.001/002 Desa Margasari 3 Kelas Rp 350.000.000 Rehab Berat Ruang Kelas SDN 2 Kelapa Dua Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDN 2 Kelapa Dua Kp. Cipayaeun Rt. 14/005 Desa Tegalsari 4 Kelas Rp 450.000.000 Pembangunan PUSTU VILLA TATIRA Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kp. Bantarpanjang - Peusar RT. 03/05 1 Paket Rp 300.000.000 Rehab Berat Ruang Kelas SMPN 2 Tigaraksa Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kadongdong 4 Kelas Rp 1.000.000.000 Rehab Gedung Pustu Kaduagung Meningkatkan Kesehatan Masyarakat RT.001/004 Kel. Kadu agung 1 Paket Rp 200.000.000 Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SDN Tapos Wetan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kp. Tapos Rw. 016 / 006 Desa Tapos 2 Unit Rp 400.000.000 Tambahan Ruang Kelas SDN Widara Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDN Widara Desa Pematang 1 Unit Rp 200.000.000 USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU Pelatihan dan Keterampilan Wirausaha UMKM pada Literasi Digital dan Perpus Desa Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Desa Sodong 1 Paket Rp 250.000.000 Pemeliharaan Penambahan Ruang Kelas SDN CIGALING Kp. Bantarpanjang RT.004/005 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDN CIGALING Kp. Bantarpanjang Rt. 004/005 Desa Cileles 4 unit Rp 400.000.000 Pembangunan dan Sarana Prasaarana Rumah Pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Tigaraksa 1 Unit Rp 500.000.000 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Pasir Nangka Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Desa Pasirnangka 1 Unit Rp 3.000.000.000 Pembangunan Gedung Posyandu Di Kp. Pabuaran RT.02/01 Kelurahan Kaduagung Wilayah Kecamatan Tigaraksa Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kp. Pabuaran RT. 02/01 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa 1 paket 200.000.000 Peningkatan Jalan Betonisasi SMKN 4 Kabupaten Tangerang Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kelurahan Tigaraksa 390 M Rp 770.000.000 Peningkatan Jalan Poros Seglog - Pematang Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Seglog Rt. 001 Rw. 02 Desa Pasirbolang 200M X 4M X 0.80M Rp 1.000.000.000 Peningkatan Jalan Betonisasi Poros Pete - Pematang Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Kalapadua Rt. 006/004 Desa Pete 4 M x 250 M Rp 800.000.000 Pembangunan Betonisasi Jalan Poros Kp. Saredang - Kp. Jalupang Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Saredang Rw. 003 Desa Matagara 200 M x 4 M Rp 650.000.000 USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU Pembangunan Lanjutan Pembangunan Jalan BETONISASI Kp. Peusar-Bantarpanjang RT.003/005 Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Peusar - Bantar panjang Rt. 003/005 500 M x 3 M Rp 900.000.000 Pembangunan Jalan Poros Cisereh - Ciapus (Beton) Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Cisereh Rt 003/001 Desa Cisereh 5 x 720 m Rp 3.000.000.000 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Poros Desa Margasari - Kaduagung Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp. Cangkring Rw. 004 Desa Margasari 400 M x 2,5 M Rp 850.000.000 Lanjutan Peningkatan (Betonisasi) Kp. Pasirbakung - Guradog Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Kp.Bakung Rt/Rw.005/002 Desa Tegalsari 800 x 3.m Rp 2.000.000.000 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Poros Desa Bantar panjang - Desa Tapos Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga Desa Bantar Panjang - Desa Tapos 250 M x 4 M Rp 331.200.000 Pembangunan Drainase (U-dith) Perumahan Mustika RW 08 s.d RW 10 Memperlancar saluran air agar tidak banjir RW 08 & RW 10 Desa Pasirnangka 500 M Rp 300.000.000 Pembangunan Drainase (U-dith) Jl. Kh. Abdul Wahid Memperlancar saluran air agar tidak banjir Rw. 01 Kelurahan Kaduagung 1 Paket Rp 500.000.000 Pembangunan Balai Warga Desa Tapos meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan integrasi antar warga Kp. Tapos Rw. 003 dan Rw. 004 Desa Tapos 2 Unit Rp 300.000.000 Pengadaan Lahan Tandon Kp. Babakan RT. 04/03 Mengurangi resiko banjir Kp. Babakan Rt. 04/03 Desa Pematang 2,7 HA Rp 13.500.000.000 Hot Mix Jalan Masjid AL- Barokah Memperlancar akses transportasi dan mobilitas KP.SODONG RT.001/005 Desa 2 ,50 X 150 M Rp 90.000.000 USULAN KEGIATAN MANFAAT / SASARAN KEGIATAN LOKASI VOLUME PAGU warga Sodong Pembangunan gapura perbatasan Bogor - Tangerang Sebagai penanda batas wilayah administratif desa, sehingga memudahkan identifikasi bagi pengunjung maupun warga desa Kp. Muncung RT 002/002 Desa Bantar Panjang 1 Paket Rp 400.000.000 Sumber : BA Musrenbang Kec. Tigaraksa – TA 2026
1. 1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. 2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. 3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. 4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi mineral dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. 5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. 6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. 7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. 8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang- bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 3.2.1 Tujuan Tujuan jangka menengah Kecamatan Tigaraksa ditetapkan sebagai implementasi dari salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Birokrasi Yang Responsif, Akuntabel, Inovatif” . Tujuan ini selaras dengan pernyataan salah satu Misi RPJPD Tahun 2025-2029, yaitu ”Mewujudkan Penyelengaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien”. Mengacu dari Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 diatas, Kecamatan Tigarksa mengambil tujuan Renstra yaitu “ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”, tujuan tersebut sekaligus menjadi tujuan rencana kerja tahun 2026. Dengan indikator tujuan yaitu “ Survey Kepuasaan Masyarakat” Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tigaraksa yang diwujudkan dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tigaraksa sebagai pemberi layanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan urusan otonomi daerah yang diserahkan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tigaraksa. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tigaraska mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu : “Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan Standar PATEN”. Dengan indikator kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dan Nilai SAKIP Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra daerah pada tahun rencana. 3.3 Program dan Kegiatan
a.Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja Kecamatan Tigaraksa tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian di usulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu selaras dengan tupoksi Kecamatan Tigaraksa serta demi pencapaian misi Kabupaten Tangerang yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien” Dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing”.
b.Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di rancangan awal RKPD baik jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ada di Kecamatan Tigaraksa. Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 yaitu terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.
c.Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Seluruh Program/Kegiatan/Subkegiatan rancangan akhir renja tahun 2026 telah sesuai dengan apa yang di rancangan awal RKPD, namun terdapat perbedaan Pagu Indikatif Hal ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan yang akan dijalankan pada tahun 2026. Penjelasan perbedaan Pagu masing-masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dijelaskan pada tabel Hasil Analisis Kebutuhan Pada BAB II Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang.
d.Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang memuat rincian program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, target capaian, alokasi anggaran, serta sumber pendanaan. Penyusunan tabel ini didasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), usulan masyarakat, serta penjabaran dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Rencana program dan kegiatan yang termuat dalam tabel disusun secara sistematis dan terarah guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Beberapa program prioritas mencakup peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. Masing-masing kegiatan dalam tabel dilengkapi dengan indikator kinerja utama, baik output maupun outcome, yang dapat diukur dan dievaluasi. Selain itu, lokasi pelaksanaan kegiatan dipetakan secara jelas agar pembangunan lebih tepat sasaran. Penentuan besaran anggaran juga memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Tangerang maupun sumber lainnya yang sah. Melalui penyusunan tabel ini, Kecamatan Tigaraksa berharap dapat mewujudkan program pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang memuat rincian program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, target capaian, alokasi anggaran, serta sumber pendanaan. Penyusunan tabel ini didasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), usulan masyarakat, serta penjabaran dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegi atan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Ma ju Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tigaraksa KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Total Semua Sub 35.764.292.621,00 APBD 35.764.292.621,00 Unit Kec.Tigaraksa 28.856.092.621,00 APBD 28.856.092.621,00 Unit Kel. Tigaraksa 3.491.600.000,00 APBD 3.491.600.000,00 Unit Kel. Kaduagung 3.416.600.000,00 APBD 3.416.600.000,00 Kecamatan Tigaraksa 28.856.092.621,00 APBD 28.856.092.621,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 12.924.092.621,00 APBD 100 Persen 12.924.092.621,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 190.000.000,00 APBD 12 Dokumen 190.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 4 Dokumen 70.000.000,00 APBD 4 Dokumen 70.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Tigaraksa 2 Laporan 50.000.000,00 APBD 2 Laporan 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 4 Laporan 40.000.000,00 APBD 4 Laporan 40.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Tigaraksa 4 Dokumen 15.000.000,00 APBD 4 Dokumen 15.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 4 Data 15.000.000,00 APBD 4 Data 15.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 9.951.092.621,00 APBD 12 Dokumen 9.951.092.621,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tigaraksa 38 Orang/bulan 9.911.092.621,00 APBD 38 Orang/bulan 9.911.092.621,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Tigaraksa 2 Laporan 40.000.000,00 APBD 2 Laporan 40.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 2 Dokumen 160.000.000,00 APBD 2 Dokumen 160.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan Tigaraksa 59 Paket 40.000.000,00 APBD 59 Paket 40.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Tigaraksa 38 Orang 120.000.000,00 APBD 38 Orang 120.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa 8 Dokumen 955.000.000,00 APBD 8 Dokumen 955.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 5 Paket 12.000.000,00 APBD 5 Paket 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 10 Paket 300.000.000,00 APBD 10 Paket 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kecamatan 5 Paket 21.000.000,00 APBD 5 Paket 21.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tangga yang Disediakan Tigaraksa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 2 Paket 120.000.000,00 APBD 2 Paket 120.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 2 Paket 152.000.000,00 APBD 2 Paket 152.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 4 Dokumen 20.000.000,00 APBD 4 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Tigaraksa 4 Laporan 200.000.000,00 APBD 4 Laporan 200.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Tigaraksa 12 Laporan 130.000.000,00 APBD 12 Laporan 130.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Tigaraksa 2 Dokumen 100.000.000,00 APBD 2 Dokumen 100.000.000,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 3 Unit 50.000.000,00 APBD 3 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 3 Unit 50.000.000,00 APBD 3 Unit 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa 25 Dokumen 818.000.000,00 APBD 25 Dokumen 818.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Tigaraksa 12 Laporan 18.000.000,00 APBD 12 Laporan 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 12 Laporan 200.000.000,00 APBD 12 Laporan 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan Tigaraksa 12 Laporan 600.000.000,00 APBD 12 Laporan 600.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tigaraksa 16 Dokumen 750.000.000,00 APBD 16 Dokumen 750.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kecamatan Tigaraksa 12 Unit 200.000.000,00 APBD 12 Unit 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan Tigaraksa 12 Unit 80.000.000,00 APBD 12 Unit 80.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Tigaraksa 5 Unit 470.000.000,00 APBD 5 Unit 470.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 100 persen 100 Persen 13.542.000.000,00 APBD 100 persen 100 Persen 13.542.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa 4 Dokumen 200.000.000,00 APBD 4 Dokumen 200.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa 4 Laporan 200.000.000,00 APBD 4 Laporan 200.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa 8 Dokumen 13.242.000.000,00 APBD 8 Dokumen 13.242.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Tigaraksa 4 Dokumen 100.000.000,00 APBD 4 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Tigaraksa 170 Unit 13.142.000.000,00 APBD 170 Unit 13.142.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Kecamatan Tigaraksa 3 Dokumen 100.000.000,00 APBD 3 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Tigaraksa 3 Laporan 100.000.000,00 APBD 3 Laporan 100.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 90.00 Persen 1.100.000.000,00 APBD 90.00 Persen 1.100.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Tigaraksa 13 Dokumen 1.100.000.000,00 APBD 13 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tigaraksa 10 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 APBD 10 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa 6 Laporan 1.000.000.000,00 APBD 6 Laporan 1.000.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 430.000.000,00 APBD 100 Persen 430.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 430.000.000,00 APBD 12 Dokumen 430.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa 5 Laporan 430.000.000,00 APBD 5 Laporan 430.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 510.000.000,00 APBD 100 Persen 510.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Tigaraksa 13 Dokumen 510.000.000,00 APBD 13 Dokumen 510.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Tigaraksa 50 Orang 400.000.000,00 APBD 50 Orang 400.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kecamatan Tigaraksa 50 Orang 60.000.000,00 APBD 50 Orang 60.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Tigaraksa 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 350.000.000,00 APBD 100 Persen 350.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 350.000.000,00 APBD 12 Dokumen 350.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 50.000.000,00 APBD 12 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tigaraksa 12 Dokumen 50.000.000,00 APBD 12 Dokumen 50.000.000,00 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Tigaraksa 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 50.000.000,00 APBD 2 Dokumen 50.000.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 50.000.000,00 APBD 4 Laporan 50.000.000,00 Kelurahan Tigaraksa 3.491.600.000,00 APBD 3.491.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamtan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) Kelurahan Tigaraksa 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 APBD 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 1.100.000.000,00 APBD 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tigaraksa 12 Laporan 1.100.000.000,00 APBD 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Tigaraksa) Kelurahan Tigaraksa 4 dokumen 400.000.000,00 APBD 4 dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Tigaraksa 2 Unit 400.000.000,00 APBD 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kelurahan Tigaraksa Kelurahan Tigaraksa 90.00 Persen 1.721.600.000,00 APBD 90.00 Persen 1.721.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Tigaraksa Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 1.721.600.000,00 APBD 12 Dokumen 1.721.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kelurahan Tigaraksa 5 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 APBD 5 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tigaraksa 3 Unit 700.000.000,00 APBD 3 Unit 700.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tigaraksa 2 Pokmas / Ormas 936.600.000,00 APBD 2 Pokmas / Ormas 936.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kelurahan Tigaraksa 4 Laporan 35.000.000,00 APBD 4 Laporan 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Tigaraksa Kelurahan Tigaraksa 100 Persen 270.000.000,00 APBD 100 Persen 270.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 270.000.000,00 APBD 12 Dokumen 270.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 270.000.000,00 APBD 12 Laporan 270.000.000,00 Kelurahan Kadu Agung 3.416.600.000,00 APBD 3.416.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) Kelurahan Kadu Agung 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 APBD 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Kaduagung) Kelurahan Kadu Agung 12 Dokumen 1.100.000.000,00 APBD 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung 12 Laporan 1.100.000.000,00 APBD 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kaduagung) Kelurahan Kadu Agung 4 Dokumen 400.000.000,00 APBD 4 Dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kelurahan Kadu Agung 2 Unit 400.000.000,00 APBD 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelurahan Kaduagung Kelurahan Kadu Agung 90.00 Persen 1.636.600.000,00 APBD 90.00 Persen 1.636.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaduagung Kelurahan Kadu Agung 12 Dokumen 1.636.600.000,00 APBD 12 Dokumen 1.636.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung 5 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000,00 APBD 5 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kadu Agung 3 Unit 1.000.000.000,00 APBD 3 Unit 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadu Agung 2 Pokmas / Ormas 516.600.000,00 APBD 2 Pokmas / Ormas 516.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kelurahan 4 Laporan 50.000.000,00 APBD 4 Laporan 50.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kadu Agung PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Kaduagung Kelurahan Kadu Agung 100 Persen 280.000.000,00 APBD 100 Persen 280.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kaduagung Kelurahan Kadu Agung 12 Dokumen 280.000.000,00 APBD 12 Dokumen 280.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kadu Agung 12 Laporan 280.000.000,00 APBD 12 Laporan 280.000.000,00 90.00 Persen 1.100.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tigaraksa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 1.000.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 430.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 430.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 430.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 510.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 13 Dokumen 510.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 400.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 60.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 350.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Dokumen 350.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokumen 50.000.000,00 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 50.000.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 50.000.000,00 Kelurahan Tigaraksa 3.491.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PELAYANAN PUBLIK (Kelurahan Tigaraksa) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamtan Tigaraksa (Kelurahan Tigaraksa) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Tigaraksa) 4 dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kelurahan Tigaraksa 90.00 Persen 1.721.600.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 1.721.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 700.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 936.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Tigaraksa 100 Persen 270.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tigaraksa 12 Dokumen 270.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 270.000.000,00 Kelurahan Kadu Agung 3.416.600.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa (Kelurahan Kaduagung) 100 persen 100 Persen 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Kaduagung) 12 Dokumen 1.100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.100.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kaduagung) 4 Dokumen 400.000.000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 400.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat 90.00 Persen 1.636.600.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Kerja Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan Kelurahan Kaduagung Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 1.636.600.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 516.600.000,00 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 50.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Kaduagung 100 Persen 280.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kaduagung 12 Dokumen 280.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 280.000.000,00
a.Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain:
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
3. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. 4.Apabila terjadi kertersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan dilaksanakan penyesuian anggaran pada Renja Perubahan tahun berjalan.
b.Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 mengacu pada sejumlah kaidah perencanaan pembangunan yang menjamin proses yang terarah, terpadu, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kaidah- kaidah ini menjadi dasar dalam menjabarkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang implementatif di tingkat kecamatan. Adapun kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2026 Kecamatan Tigaraksa meliputi:
1. 1.Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah Renja Kecamatan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), sehingga program dan kegiatan yang dirancang mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
2. 2.Berbasis Data dan Kebutuhan Nyata Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan data yang valid, termasuk data statistik sektoral dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang, survei, serta forum konsultasi publik. Hal ini bertujuan untuk menjamin program yang dilaksanakan tepat sasaran dan menjawab permasalahan riil di lapangan.
3. 3.Partisipatif dan Responsif Gender Dalam perumusannya, Renja Kecamatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, LPM, RT/RW, organisasi perempuan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Prinsip inklusivitas dan responsivitas gender dijadikan acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan.
4. 4.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Setiap kegiatan yang diusulkan harus memperhatikan keterbatasan anggaran dengan tetap mengutamakan hasil maksimal. Penggunaan sumber daya dilaksanakan secara efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan output kegiatan.
5. 5.Koordinatif dan Sinergis Renja Kecamatan disusun dalam kerangka koordinasi lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program di kecamatan tidak berjalan secara parsial, melainkan mendukung keterpaduan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. 6.Akuntabilitas dan Transparansi Proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, dengan pelaporan berkala kepada masyarakat. Mekanisme evaluasi dan pengawasan juga disiapkan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.
7. 7.Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis Renja disusun dengan mempertimbangkan potensi perubahan lingkungan, seperti bencana alam, dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, dokumen ini dirancang cukup fleksibel untuk disesuaikan jika terjadi kondisi darurat atau perubahan prioritas mendesak. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, pelaksanaan Renja Kecamatan Tigaraksa Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kecamatan.
c.Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025.
1. 33.Kecamatan Cikupa Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Cikupa, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cikupa merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cikupa, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. 1.2. Landasan Hukum
2. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. 2.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. 3.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. 7.Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cikupa adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Cikupa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Cikupa adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Cikupa Tahun 2026 sebagai berikut:
18. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
19. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
20. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
21. 4.Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa ke dalam Rencana Operasional tahunan;
22. 5.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Cikupa dan Anggaran Kecamatan Cikupa Tahun Anggaran 2026;
23. 6.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang: 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikupa 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Sub bab ini berisi uraian mengenai :
24. 1.Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
25. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
26. 3.Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
27. 4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
28. 5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
29. 1.Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
30. 2.Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
31. 3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Berisikan penjelasan mengenai :
32. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
33. 2.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : - Jumlah program dan jumlah kegiatan - kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
34. 3.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikupa tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Cikupa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Cikupa tahun berjalan (tahun 2024). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikupa sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (sampai dengan Tahun 2024) T-C.29 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 7.731.004.052 100% 10.077.030.361,00 100% 10.069.875.337,00 100% 9.700.514.104,00 96,33% 100% 100 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100% 334.937.200 100% 236.917.000,00 100% 306.411.236,00 100% 306.411.236,00 100,00% 100% 100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 139.096.900 4 148.687.000,00 4 177.224.024,00 4 177.224.024,00 100,00% 4 100 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 84.045.900 1 36.400.000,00 1 49.832.000,00 1 49.832.000,00 100,00% 1 100 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 111.794.400 6 51.830.000,00 6 79.355.212,00 6 79.355.212,00 100,00% 6 100 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 4.977.385.872 100% 6.647.346.753,00 100% 6.485.257.494,00 100% 6.164.249.969,00 95,05% 100% 100 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 4.902.673.872 28 6.618.842.753,00 28 6.419.602.494,00 28 6.098.594.969,00 95,00% 28 100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 74.712.000 2 28.504.000,00 2 65.655.000,00 2 65.655.000,00 100,00% 2 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% 302.490.800 100% 59.740.000,00 100% 323.219.824,00 100% 312.544.624,00 96,70% 100% 100 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 166.269.800 30 30 241.955.424 30 231.280.224 95,59% 30 100 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 136.221.000 40 59.740.000,00 40 81.264.400,00 40 81.264.400,00 100,00% 40 100 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasik : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 527.532.800 100% 1.562.930.221,00 100% 1.943.018.747,00 100% 1.916.907.491,00 98,66% 100% 100 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 11.958.500 5 20.958.500,00 5 38.679.329,00 5 38.679.329,00 100,00% 5 100 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 316.036.300 13 1.278.065.421,00 13 1.606.089.763,00 13 1.581.205.162,00 98,45% 13 100 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27 44.027.200 27 77.362.300,00 27 78.024.700,00 27 77.362.300,00 99,15% 27 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 43892300 5 44.010.000,00 5 44.010.000,00 5 44.010.000,00 100,00% 5 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 7 28.160.000 7 11.694.000,00 7 11.694.000,00 7 11.694.000,00 100,00% 7 100 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 51.100.800 12 76.800.000,00 12 76.800.000,00 12 76.800.000,00 100,00% 12 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190 76.250.000 190 54.040.000,00 190 54.040.000,00 190 54.040.000,00 100,00% 190 100 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 1.137.966.400 100% 731.910.872,00 100% 739.640.000,00 100% 731.910.872,00 98,96% 100% 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 15.162.000 1 13.800.000,00 1 13.800.000,00 1 13.800.000,00 100,00% 1 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 139.650.400 2 210.510.872,00 2 218.240.000,00 2 210.510.872,00 96,46% 2 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor 14 983.154.000 14 507.600.000,00 14 507.600.000,00 14 507.600.000,00 100,00% 14 100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 450.690.980 100% 838.185.515,00 100% 231.624.000,00 100% 227.931.084,00 98,41% 100% 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 194.810.980 4 101.701.515,00 4 191.544.000,00 4 187.851.084,00 98,07% 4 100 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 35.800.000 13 33.000.000,00 13 40.080.000,00 13 40.080.000,00 100,00% 13 100 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 220.080.000 3 703.484.000,00 3 0 3 0 n/a 3 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 100% 151.531.000 100% 277.586.900,00 100% 308.552.843,00 100% 308.552.843,00 100,00% 100% 100 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 100% 151.531.000 100% 277.586.900,00 100% 308.552.843,00 100% 308.552.843,00 100,00% 100% 100 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 151.531.000 8 277.586.900,00 8 308.552.843,00 8 308.552.843,00 100,00% 8 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 84,50% 80.501.300 84,50% 89.791.200,00 84,50% 157.466.120,00 84,50% 157.466.120,00 100,00% 84,50% 100 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 84,50% 80.501.300 84,50% 89.791.200,00 84,50% 157.466.120,00 84,50% 157.466.120,00 100,00% 84,50% 100 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 60.024.300 10 38.653.600,00 10 73.386.024,00 10 73.386.024,00 100,00% 10 100 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 20.477.000 10 31.584.000,00 10 23.020.024,00 10 23.020.024,00 100,00% 10 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 90% 577.993.800 90% 3.236.388.300,00 90% 2.699.598.115,00 90% 2.690.162.543,00 99,65% 90% 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 90% 526.279.800 90% 953.028.100,00 90% 967.895.885,00 90% 965.738.791,00 99,78% 90% 100 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 486.065.000 9 917.154.000,00 9 932.354.702,00 9 930.697.608,00 99,82% 9 100 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 40.214.800 10 35.874.100,00 10 35.541.183,00 10 35.041.183,00 98,59% 10 100 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4 2.665.481.400 4 2.202.492.200,00 4 1.644.882.282,00 4 1.637.603.804,00 99,56% 4 100 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 1.404.361.800 12 1.737.727.000,00 12 1.190.541.478,00 12 1.183.263.000,00 99,39% 12 100 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 1.261.119.600 4 464.765.200,00 4 454.340.804,00 4 454.340.804,00 100,00% 4 100 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Hasil : Persentase Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 50% 51.714.000 50% 80.868.000,00 50% 86.819.948,00 50% 86.819.948,00 100,00% 50% 100 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10 51.714.000 10 80.868.000,00 10 86.819.948,00 10 86.819.948,00 100,00% 10 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 89,25% 90.390.000 89,25% 8.348.053.399,00 89,25% 12.599.344.773,00 89,25% 12.560.422.870,00 99,69% 89,25% 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 89,25% 4.507.381.432 89,25% 89,25% 89,25% 89,25% 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 89,25% 90.390.000 89,25% 1.005.624.200,00 89,25% 1.037.605.686,00 89,25% 1.037.155.686,00 99,96% 89,25% 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 90.390.000 2 1.005.624.200,00 2 1.037.605.686,00 2 1.037.155.686,00 99,96% 2 100 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara 89,25% 4.507.381.432 89,25% 7.342.429.199,00 89,25% 11.561.739.087,00 89,25% 11.523.267.184,00 99,67% 89,25% 100 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 5 4.507.381.432 5 7.342.429.199,00 5 11.561.739.087,00 5 11.523.267.184,00 99,67% 5 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 75% 279.306.900 75% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 75% 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 75% 279.306.900 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 75% 100 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 50 158.420.300 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 50 100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 Proyeksi Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) (%) 2 3 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50 120.886.600 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 50 100 Adapun sisa pagu anggaran pada Tahun anggaran 2024 sebesar Rp283.098.261,00 atau sekitar 0,75%, hal tersebut disebebabkan adanya beberapa kendala atau hambatan yang kita lihat sebagai berikut:
35. 1.Adanya rincian belanja yang belum terserap karena adanya perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024;
36. 2.Terdapat kelebihan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan adanya pegawai yang pensiun atau purna bakti dan beberapa pegwai yang terkena hukuman disiplin;
37. 3.Terdapat beberapa belanja yang terdapat harga penawaran dari pihak penyedia belanja. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikupa Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola. pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut : Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikupa No Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah IKK Target Renstra Kecamatan Realisasi Capaian Proyeks i Catatan Analisis 2022 2023 202 4 2022 2023 2024 2025 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Indeks Kepuasan Masyarak at 97.5 98.0 5 98.15 97.5 98.0 5 98.1 5 100% Telah sesuai target dan Sesuai dengan target Renstra PD Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:
38. 1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
39. 2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
40. 3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
41. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
42. 5.Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.
43. 6.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Cikupa antara lain sebagai berikut:
44. 1.Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
45. 2.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
46. 3.Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
47. 4.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
48. 5.Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
49. 6.Masih banyaknya infrastruktur dasar yang baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
50. 7.Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan.
51. 8.Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikupa Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikupa Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Cikupa dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cikupa Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 KECAMATAN CIKUPA 24.822.447.096 KECAMATAN CIKUPA 24.822.447.096 UNSUR KEWILAYAHAN 24.822.447.096 UNSUR KEWILAYAHAN 24.822.447.096 KECAMATAN 24.822.447.096 KECAMATAN 24.822.447.096 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.667.995.486 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.667.995.486 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 10.667.995.486 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 10.667.995.486 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 dokumen 281.761.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 dokumen 281.761.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 119.924.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 119.924.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 57.193.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 57.193.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 73.210.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 73.210.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 22.265.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 22.265.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 1 Data 9.169.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 1 Data 9.169.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 10.667.995.486 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 10.667.995.486 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 dokumen 8.161.132.176 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 dokumen 8.161.132.176 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KECAMATA N CIKUPA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 8.077.435.176 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 8.077.435.176Orang/bul an Orang/b ulan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 1 Laporan 83.697.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 1 Laporan 83.697.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 DO 108.793.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 DO 108.793.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya KECAMATA N CIKUPA Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 62.124.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 62.124.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KECAMATA N CIKUPA Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 46.669.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 46.669.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Dokumen 540.056.200 Administrasi Umum Perangkat Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Dokumen 540.056.200 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KECAMATA N CIKUPA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 32.530.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 32.530.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KECAMATA N CIKUPA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 251.353.700 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 251.353.700 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KECAMATA N CIKUPA Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 61.609.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 61.609.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.563.500 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.563.500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 14.688.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 14.688.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 28 Laporan 59.200.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 28 Laporan 59.200.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 80.112.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 80.112.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Laporan 931.070.400 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Laporan 931.070.400 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 234.590.400 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 234.590.400 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 696.480.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 696.480.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 4 Dokumen 645.182.710 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan 4 Dokumen 645.182.710 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 210.173.976 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 210.173.976 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 189.947.600 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 189.947.600 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya KECAMATA N CIKUPA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 52.550.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 52.550.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 KECAMATA N CIKUPA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 Unit 192.511.134 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 Unit 192.511.134 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.354.242.090 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.354.242.090 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa 100 11.354.242.090 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa 100 11.354.242.090 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 98 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 98 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2 LAPORAN 179.113.690 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 2 LAPORAN 179.113.690 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 179.113.690 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 179.113.690 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4 dokumen 11.175.128.400 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4 dokumen 11.175.128.400 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 4 Dokumen 11.175.128.400 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 4 Dokumen 11.175.128.400 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.245.013.520 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.245.013.520 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 2.245.013.520 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 2.245.013.520 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 dokumen 1.392.099.320 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 dokumen 1.392.099.320 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KECAMATA N CIKUPA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9 Lembaga K emasyarak at an 90.000.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 9 Lembaga K emasyara kat an 90.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 1.302.099.320 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 1.302.099.320 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2 dokumen 852.914.200 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan KECAMATAN CIKUPA Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2 dokumen 852.914.200 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 852.914.200 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 852.914.200 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 188.822.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 188.822.000 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 188.822.000 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 188.822.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegaitan 4 Laporan 188.822.000 Koordinasi Penerapan dan KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen 4 Laporan 188.822.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 188.822.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 188.822.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.636.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.636.000 [ Meningkatkan penyelenggaraan - Persentase rekomendasi yang 100 163.636.000 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan - Persentase rekomendasi yang 100 163.636.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 pemerintahan umum kecamatan Cikupa ] ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa umum kecamatan Cikupa ] ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 10 Dokumen 163.636.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 10 Dokumen 163.636.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KECAMATA N CIKUPA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan 50 Orang 71.556.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 50 Orang 71.556.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 92.080.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 92.080.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 202.738.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 202.738.000 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa ] - Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa 90 202.738.000 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa ] - Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa 90 202.738.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 4 Dokumen 202.738.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 4 Dokumen 202.738.000 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 66.076.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 66.076.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KECAMATA N CIKUPA Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 75.130.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 75.130.000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KECAMATA N CIKUPA Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 61.532.000 KECAMATAN CIKUPA Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 61.532.000 KELURAHAN SUKAMULYA 3.757.788.080 KELURAHAN SUKAMULYA 3.757.788.080 UNSUR KEWILAYAHAN 3.757.788.080 UNSUR KEWILAYAHAN 3.757.788.080 KECAMATAN 3.757.788.080 KECAMATAN 3.757.788.080 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.059.988.400 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.059.988.400 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 1.059.988.400 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 1.059.988.400 Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.059.988.400 Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.059.988.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.059.988.400 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.059.988.400 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 569.999.700 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 569.999.700 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 100 569.999.700 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 100 569.999.700 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 2 dokumen 569.999.700 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan 2 dokumen 569.999.700 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 569.999.700 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 569.999.700 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.027.799.980 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.027.799.980 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 2.027.799.980 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 2.027.799.980 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 6 dokumen 2.027.799.980 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 6 dokumen 2.027.799.980 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyarak at an 37.000.000 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyara kat an 37.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 775.999.980 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 775.999.980 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 1.214.800.000 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 1.214.800.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 100.000.000 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 100.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 100.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 100.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 100.000.000 KELURAHAN SUKAMULYA Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 100.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 KELURAHAN BUNDER 3.471.200.000 KELURAHAN BUNDER 3.471.200.000 UNSUR KEWILAYAHAN 3.471.200.000 UNSUR KEWILAYAHAN 3.471.200.000 KECAMATAN 3.471.200.000 KECAMATAN 3.471.200.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 864.200.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 864.200.000 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 864.200.000 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 864.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 864.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 864.200.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KELURAHAN BUNDER Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 864.200.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 864.200.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 560.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 560.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 100 560.000.000 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] - Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 100 560.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2 Dokumen 560.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2 Dokumen 560.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BUNDER Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 560.000.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 560.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.957.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.957.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 DESA DAN KELURAHAN [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 1.957.000.000 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Cikupa 88 1.957.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 3 Dokumen 1.957.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 3 Dokumen 1.957.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KELURAHAN BUNDER Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyarak at an 37.000.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyara kat an 37.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BUNDER Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 720.000.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 720.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BUNDER Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 2 Pokmas / Ormas 1.200.000.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 2 Pokmas / Ormas 1.200.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 90.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 90.000.000 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 90.000.000 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 100 90.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 90.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KELURAHAN BUNDER Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 90.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KELURAHAN BUNDER Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 4 Laporan 90.000.000 KELURAHAN BUNDER Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 4 Laporan 90.000.000 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Capaian Pagu Indikatif (RP) Catatan Penting 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 10 Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 32.051.435.176 32.051.435.176 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sambeng sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Dengan rincian usulan musrenbang tahun 2026 sebagai berikut: No Usulan Program Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 1 Pengadaan dan Pelatihan alat pengrajin Furnitur dan kusen mindi rt. 01/03 12 kelompok masyarakat X satu set (12 unit ) 200.000.000 2 Pelatihan Servis ac dan pengadaan alat bantu service Kelurahan Bunder 50 orang x 10 Unit 200.000.000 3 Pembinaan Kelompok Bank Sampah TPS3R Kelurahan Sukamulya Kelurahan Sukamulya 2 Kelompok x 50 orang 100.000.000 4 Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Alat Desa Pasir Jaya 004/002 50 orang x 2 Kegiatan 200.000.000 5 Pelatihan dan pengadaan alat Menjahit pembuatan Sepatu & Sandal RW 02 Desa Bojong 3 Paket 200.000.000 6 pelatihan dan Pengadaan Peralatan Mesin Pemilah/Pencacah Sampah Cikupa RT.001 RW.01 1 Paket 200.000.000 7 Pelatihan dan Pengadaan Alat Service AC Kp. Pabuaran RT. 004/002 5 Kelompok Masyarakat 100.000.000 8 Pelatihan Sablon Digital Kantor Desa Sukadamai 001/001 30 ORANG 150.000.000 9 Pelatihan dan Pengadaan Alat Bengkel Motor Desa Pasirgadung Kelompok masyarakat 100.000.000 No Usulan Program Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 10 Pelatihan Menjahit ( pra kerja ) Desa Talaga 6 hari 50.000.000 11 Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Pengangkut Sampah) Desa Cibadak 3 Unit 128.000.000 12 Pengembangan Ternak Kambing 50 Ekor Desa Sukanagara 002/001, 009/002, 013/003. 015/03. 017/003 50 ekor 50.000.000 13 Pelatihan Pembuatan Kue dan Pengadaan alat Desa Bitungjaya 15 orang 30.000.000 14 Pelatihan dan pengadaan alat cukur rambut Desa Bitungjaya 10 orang 30.000.000 15 Peningkatan kapasitas pemuda dan pengadaan alat sablon digital Kecamatan Cikupa 20 Kelompok Pemuda 350.000.000 16 Pelatihan Ekonomi Kreatif Dari Bahan Limbah KP. KADU RT 009/004 Kelurahan Sukamulya 70 ORANG 50.000.000 17 Pelatihan 25 Keterampilan Dasar Kader Posyanadu Integrasi layanan Primer (ILP) Seluruh Kader Posyandu Kelurahan Bunder 40 Orang x 2 Kegiatan 50.000.000 18 Pengembangan Budaya Bela Diri Kecamatan Cikupa 20 Kelompok 200.000.000 19 Pengadaan dan pelatihan alat pengrajin ranginang singlong kp. mindi rt. 03/03 satu set ( 4unit ) 50.000.000 20 Pelatihan dan pengadaan mesin prosuksi kripik umkm Kelurahan Bunder 30 orang x 6 unit 200.000.000 21 Pengembangan Umkm Dan Batik Kelurahan Sukamulya KELURAHAN SUKAMULYA 1 PAKET 500.000.000 22 Pelatihan dan Pengadaan Mesin Produksi Kripik UMKM Desa PasirJaya 5 kelompok x 2 Kegiatan 200.000.000 23 Pelatihan dan pengadan bibit Budi Daya Pepaya California RT 09 Desa Bojong 2 Paket 150.000.000 24 Pengadaan dan pelatihan Mesin cutting Laser Desa Talagasari RT 004 RW 05 2 Unit 500.000.000 25 Pengembangan Budidaya Perternakan Kambing Desa Cikupa 2 Paket 50.000.000 26 Pelatihan dan pengadaan bibit ternak kambing Desa Dukuh 3 Kelompok Masyarakat 50.000.000 27 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Desa Talaga 3 hari 50.000.000 28 Pengembangan Budi Daya ( Ikan Lele ) Desa Cibadak 5000 (Bibit Lele) 30.000.000 29 Pengadaan Gerobak Motor Sampah Enam Ke Rw an Ds.Sukadamai 6 Unit 150.000.000 No Usulan Program Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 30 Pengembangan Kampung Kreatif UMKM produk Rangginang rt. 01/03 Desa Pasirgadung Kelompok masyarakat 200.000.000 31 PengembanganTernak Ayam 1000 Ekor Desa Sukanagara 002/001, 005/001 500 ekor 128.000.000 32 Pestival Pemuda kreatif dan UMKM Kecamatan Cikupa 20 Kelompok Pemuda 350.000.000 33 Pengembangan Budi Daya Ayam Petelur RW 06 Desa Bojong 1 Paket 234.900.000 34 Pengembangan Pertanian bibit Cabai Desa Budimulya 1 Paket 50.000.000 35 Pelatihan dan pengadaan alat mesin las listrik Desa Dukuh 5 Kelompok 180.000.000 36 Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Bojong II RT 13 Desa Bojong 1 paket 5.000.000.000 37 Pembangunan Relokasi Sdn Sukamulya 2 KELURAHAN SUKAMULYA 1 PAKET 2.500.000.000 38 Pembangunan Puskesmas Desa Pasir Jaya 3090 m2 X 8.300.000 25.647.000.000 39 Pembangunan Gedung PONEN Puskesmas Cikupa 14 x 20 m² x 1 keg 8.300.000.000 40 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) JL. DESA CIAPUS INDAH MINDI 003/002 50 titik 350.000.000 41 Peningkatan Betonisasi Jalan Suntex Jl. Tangkele RT. 10 Rw. 04 L: 8 m x P : 30 m 350.000.000 42 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jln.Jabarwood s/d Kantor Kelurahan Bunder 50 Titik 200.000.000 43 Peningkatan Jalan Gg. Cihideung Kp. Cikupa Rt 005/001 Kelurahan Sukamulya 1 PAKET 180.000.000 44 Pelebaran saluran air Jln CNI Depan PT Panca Budi 015/007 300M X 1M 1.500.000.000 45 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Desa Bojong (Kejaroan 01 & 02) 30 Unit 750.000.000 46 Turap Samping Kecamatan Lama Desa Talagasari 500 m 750.000.000 47 Pembangunan Paving block SDN 01 Cikupa 350 M 500.000.000 48 Pembangunan RTH dan Taman bermain Desa Talaga 3000 M 700.000.000 49 Gedung Sekolah SDN Sukadamai 2 Kp. Gebang Rt 004/06 1 PAKET 2.500.000.000 50 Pembangunan Jembatan penghubung Desa Pasirgadung 100 M 10.000.000.000 Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1 Kebijakan Nasional Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cikupa Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
1. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Memperhatikan Visi dan Misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
2. 1.Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi,perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
3. 2.Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
4. 3.Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s)
5. 4.Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
6. 5.Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
7. 6.Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat 3.1.2 Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Cikupa yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Banten. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Cikupa adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Cikupa diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu: 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Cikupa. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
8. 1.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Cikupa dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Cikupa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
9. 1.Meningkatnya Nilai AKIP Kecamatan.
10. 2.Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan. 3.2.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Kerja (Renja) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
11. 1.Dalam setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan agar seluruh sumber daya aparatur yang bertugas di Kecamatan Cikupa memperhatikan disiplin, kegiatan yang terencana, tertib dan tanggungjawab.
12. 2.Adanya kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan pertanggungjawaban.
13. 3.Mengedepankan pelayanan publik yang bersifat prioritas dan penting sesuai dengan kewenangan terutama pada delapan layanan dasar.
14. 4.Peningkatan Koordinasi, konsultasi setiap langkah kegiatan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
15. 5.Dalam penataan kawasan Kecamatan Cikupa perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berupa daya dukung alam, daya tampung lingkungan dan daya tampung lingkungan social. Berdasarkan pemaparan Visi dan Misi Kecamatan Cikupa maka disusun strategi pelaksanaan pembangunan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan. Sedangkan kebijakan sendiri adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Kecamatan untuk mewujudkan startegi itu. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Kecamatan Cikupa. A. Strategi
16. 1.Meningkatkan Sinergitas dengan TNI, POLRI Melakukan RAPAT KOORDINASI.
17. 2.Meningkatkan Monitoring Wilyah bersama TNI, POLRI.
18. 3.Optimalisasi Penegakan Perda.
19. 4.Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai
20. 5.Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
21. 6.Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan
22. 7.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
23. 8.Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan
24. 9.Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda
25. 10.Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah B. Kebijakan
26. 1.Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
27. 2.Melakukan Monitoring Wilayah Bersama Unsur Forkopimcam.
28. 3.Melakukan Penegakan Perda.
29. 4.Melakukan Pembinaan Kepegawaian.
30. 5.Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
31. 6.Penyusunan Pelaporan Keuangan.
32. 7.Melakukan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
33. 8.Peningkatakan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan.
34. 9.Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
35. 10.Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 3 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Cikupa No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Definisi Operasional 1 2 3 4 5 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas (Sasaran ke- 1.1 Meningkatnya Nilai (Indikator Sasaran ke- 1.1.1 Nilai AKIP Kecaamtan) Nilai AKIP AKIP Kecamatan) (Sasaran ke- 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan) (indikator Sasaran ke- 2.1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Cikupa adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Cikupa dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cikupa pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut : 3.2.1Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
36. 1.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun;
37. 2.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
38. 3.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Cikupa: 3.2.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cikupa akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 2 januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 Kecamatan Memiliki 6 Program 14 Kegiatan 43 sub kegiatan sebagai berikut :
39. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
c.Kegiatan Pemberdayaan (Kelurahan Bunder dan Sukamulya) - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bunder) - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukamulya) - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bunder) - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukamulya)
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
a.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bunder) - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Sukamulya)
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya
1. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
a.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 3.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cikupa secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN T-C.33 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KECAMATAN CIKUPA 24.822.447.096,00 19.762.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 24.822.447.096,00 19.762.000.000,00 7.01 KECAMATAN 24.822.447.096,00 19.762.000.000,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.667.995.486,00 - 13.497.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa - 100 10.667.995.486,00 - - - 13.497.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 10 dokumen 281.761.000,00 Kecamatan - 422.000.000,00 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 6 Dokume n 119.924.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 175.000.000,00 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KECAMATA N CIKUPA 1 Laporan 57.193.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 90.000.000,00 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 3 Laporan 73.210.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 110.000.000,00 7.01.01.2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KECAMATA N CIKUPA 1 Dokume n 22.265.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 35.000.000,00 7.01.01.2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 1 Data 9.169.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 12.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa - 100 10.667.995.486,00 - - - 13.497.000.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 1 dokumen 8.161.132.176,00 - - 9.150.000.000,00 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KECAMATA N CIKUPA 30 Orang/b ulan 8.077.435.176,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9.000.000.000,00 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD KECAMATA N CIKUPA 1 Laporan 83.697.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 1 Dokume n 108.793.000,00 - - 325.000.000,00 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KECAMATA N CIKUPA 40 Paket 62.124.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 175.000.000,00 7.01.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KECAMATA N CIKUPA 40 Orang 46.669.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah KECAMATA N CIKUPA 9 Dokume n 540.056.200,00 - - 1.030.000.000,00 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 5 Paket 32.530.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 70.000.000,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 4 Paket 251.353.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 550.000.000,00 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 10 Paket 61.609.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 90.000. 000,00 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 6 Paket 40.563.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 70.000. 000,00 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 2 Dokume n 14.688.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60.000. 000,00 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KECAMATA N CIKUPA 28 Laporan 59.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 80.000. 000,00 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KECAMATA N CIKUPA 2 Laporan 80.112.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 110.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KECAMATA N CIKUPA 2 Laporan 931.070.400,00 - - 1.610.000.000,00 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 2 Laporan 234.590.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 310.000.000,00 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KECAMATA N CIKUPA 18 Laporan 696.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.300.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KECAMATA N CIKUPA 4 Dokume n 645.182.710,00 - - 960.000.000,00 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KECAMATA N CIKUPA 6 Unit 210.173.976,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000,00 7.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KECAMATA N CIKUPA 5 Unit 189.947.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000,00 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KECAMATA N CIKUPA 6 Unit 52.550.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000,00 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i KECAMATA N CIKUPA 3 Unit 192.511.134,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 260.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.354.242.090,00 - 3.300.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa - 100 98 11.354.242.090,00 - - - 3.300.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KECAMATA N CIKUPA 2 LAPORA N 179.113.690,00 Kecamatan - 300.000.000,00 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KECAMATA N CIKUPA 2 Laporan 179.113.690,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ke camatan 300.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum KECAMATA N CIKUPA 4 dokumen 11.175.128.400,00 Ke camatan - 3.000.000.000,00 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KECAMATA N CIKUPA 4 Dokume n 11.175.128.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 3.000.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.245.013.520,00 - 1.890.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aa Kec. Cikupa - 88,00 2.245.013.520,00 - - - 1.890.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlsh Dokumrn Kegiaatan Koordinasi Kegiata Pemberdayaan Desa KECAMATA N CIKUPA 6 dokumen 1.392.099.320,00 Kecamatan - 1.650.000.000,00 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KECAMATA N CIKUPA 9 Lembaga K emasyar akat an 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 150.000.000,00 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KECAMATA N CIKUPA 10 Laporan 1.302.099.320,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 1.500.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan KECAMATA N CIKUPA 2 dokumen 852.914.200,00 Kecamatan - 240.000.000,00 7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KECAMATA N CIKUPA 2 Laporan 852.914.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 240.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 188.822.000,00 - 320.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - 100 188.822.000,00 - - - 320.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATA N CIKUPA 4 Laporan 188.822.000,00 Kecamatan - 320.000.000,00 7.01.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan KECAMATA N CIKUPA 4 Laporan 188.822.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 320.000.000,00 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.636.000,00 - 340.000.000,00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Cikupa ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - 100 163.636.000,00 - - - 340.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum KECAMATA N CIKUPA 10 Dokume n 163.636.000,00 kecamatan - 340.000.000,00 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan KECAMATA N CIKUPA 50 Orang 71.556.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) kecamatan 170.000.000,00 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KECAMATA N CIKUPA 6 Dokume n 92.080.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) kecamatan 170.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 202.738.000,00 - 415.000.000,00 PEMERINTAHAN DESA [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa - 90,00 202.738.000,00 - - - 415.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa KECAMATA N CIKUPA 4 Dokume n 202.738.000,00 Ke camatan - 415.000.000,00 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATA N CIKUPA 2 Dokume n 66.076.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ke camatan 200.000.000,00 7.01.06.2.01.000 5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KECAMATA N CIKUPA 1 Dokume n 75.130.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ke camatan 120.000.000,00 7.01.06.2.01.001 7 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KECAMATA N CIKUPA 12 Laporan 61.532.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ke camatan 95.000.000,00 KELURAHAN SUKAMULYA 3.757.788.080,00 3.260.700.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.757.788.080,00 3.260.700.000,00 7.01 KECAMATAN 3.757.788.080,00 3.260.700.000,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.059.988.400,00 - 1.100.000.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa - 100 1.059.988.400,00 - - - 1.100.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN SUKAMULYA 4 Dokume n 1.059.988.400,00 - - 1.100.000.000,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KELURAHAN SUKAMULYA 4 Paket 1.059.988.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.100.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 569.999.700,00 - 480.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa - 100 569.999.700,00 - - - 480.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KELURAHAN SUKAMULYA 2 dokumen 569.999.700,00 Kecamatan - 480.000.000,00 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUKAMULYA 2 Laporan 569.999.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan 480.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.027.799.980,00 - 1.590.700.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aa Kec. Cikupa - 88,00 2.027.799.980,00 - - - 1.590.700.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA 6 dokumen 2.027.799.980,00 Kelurahan Sukamulya - 1.590.700.000,00 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA 4 Lembaga K emasyar akat an 37.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Sukamulya 40.700.000,00 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN SUKAMULYA 5 Unit 775.999.980,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Sukamulya 800.000.000,00 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUKAMULYA 2 Pokmas / Ormas 1.214.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Sukamulya 750.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 90.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - 100 100.000.000,00 - - - 90.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KELURAHAN SUKAMULYA 4 Dokume n 100.000.000,00 Kelurahan Sukamulya - 90.000.000,00 7.01.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KELURAHAN SUKAMULYA 4 Laporan 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Sukamulya 90.000.000,00 KELURAHAN BUNDER 3.471.200.000,00 2.714.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.471.200.000,00 2.714.900.000,00 7.01 KECAMATAN 3.471.200.000,00 2.714.900.000,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 864.200.000,00 - 864.200.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa - 100 864.200.000,00 - - - 864.200.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah KELURAHAN BUNDER 4 Dokume n 864.200.000,00 - - 864.200.000,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KELURAHAN BUNDER 4 Paket 864.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 864.200.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 560.000.000,00 - 500.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa - 100 560.000.000,00 - - - 500.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KELURAHAN BUNDER 2 Dokume n 560.000.000,00 Kelurahan Bunder - 500.000.000,00 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BUNDER 2 Laporan 560.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bunder 500.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.957.000.000,00 - 1.200.700.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aa Kec. Cikupa - 88,00 1.957.000.000,00 - - - 1.200.700.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan KELURAHAN BUNDER 3 Dokume n 1.957.000.000,00 Kelurahan Bunder - 1.200.700.000,00 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KELURAHAN BUNDER 4 Lembaga K emasyar akat an 37.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bunder 40.700.000,00 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BUNDER 7 Unit 720.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bunder 600.000.000,00 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BUNDER 2 Pokmas / Ormas 1.200.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bunder 560.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 90.000.000,00 - 150.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - 100 90.000.000,00 - - - 150.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan KELURAHAN BUNDER 4 Dokume n 90.000.000,00 Kelurahan Bunder - 150.000.000,00 Peraturan Kepala Daerah Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KELURAHAN BUNDER 4 Laporan 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bunder 150.000.000,00 J U M L A H 32.051.435.176,00 25.737.600.000,00
1. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Efektif dan Efesien. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Cikupa menetapkan 1 (Satu) tujuan, yaitu :
2. 1.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis antara lain :
3. 1.Meningkatnya Nilai AKIP Kecamatan
4. 2.Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Pemerintah Kecamatan Cikupa Memiliki 6 Program, 14 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 32.051.435.176,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cikupa pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2026. Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Awal Rencana Kerja dan kegiatan Kecamatan Cikupa yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2026, adalah sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini : Tabel 5 Program Rencana Kerja 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KECAMATAN CIKUPA 24.822.447.096, 00 19.762.000.000 ,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 24.822.447.096, 00 19.762.000.000 ,00 7.01 KECAMATAN 24.822.447.096, 00 19.762.000.000 ,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.667.995.486, 00 - 13.497.000.000 ,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 100 100 100 10.667.995.486, 00 - - - - - - 13.497.000.000 ,00 - 7.01.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 10 dokumen 281.761.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan - 422.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 6 119.924.000,00 Kab. PENDAPA Memperkua t Mewujudka n Kecamatan 175.000.000,00 KECAMAT Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa TAN ASLI DAERAH (PAD) reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien AN CIKUPA 7.01.01.2 .01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 57.193.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 90.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 73.210.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 110.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 22.265.000,00 Kab. Tangeran PENDAPA TAN ASLI Memperkua t reformasi Mewujudka n masyarakat Kecamatan 35.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah g, Cikupa, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2 .01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 9.169.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 12.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 100 100 100 10.667.995.486, 00 - - - - - - 13.497.000.000 ,00 - 7.01.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 dokumen 8.161.132.176,0 0 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 9.150.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bu lan 8.077.435.176,0 0 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 9.000.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 1 Laporan 83.697.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 150.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 DO 108.793.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 325.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket 40 Paket 62.124.000,00 Kab. PENDAPA Memperkua t Mewujudka n - 175.000.000,00 KECAMAT Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa TAN ASLI DAERAH (PAD) reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien AN CIKUPA 7.01.01.2 .05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 46.669.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 150.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 9 Dokumen 540.056.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.030.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga 2 Pak et 32.530.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis - 70.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA n Bangunan Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Pak et 251.353.700,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 550.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 61.609.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 90.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.563.500,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman - 70.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA Kel/Desa erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 14.688.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 60.000.000,0 0 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 28 Laporan 59.200.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 80.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 80.112.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui - 110.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Laporan 931.070.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.610.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 234.590.400,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 310.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 696.480.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s - 1.300.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Dokumen 645.182.710,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 960.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 210.173.976,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 300.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 189.947.600,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang - 300.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA . efektif,dan efesien 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 52.550.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 100.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 3 Unit 192.511.134,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 260.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.354.242.090, 00 - 3.300.000.000, 00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100 100 95 100 95 100 98 11.354.242.090, 00 - - - - - - 3.300.000.000, 00 - Kecamatan Cikupa 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 2 LAPORAN 179.113.690,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan - 300.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 179.113.690,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien K eca mat an 300.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.02.2 .03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 4 dokumen 11.175.128.400, 00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien K eca mat an - 3.000.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.02.2 .03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen 4 11.175.128.400, Kab. PENDAPA Memperkua t Mewujudka n Kecamatan 3.000.000.000, KECAMAT Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 00 Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa TAN ASLI DAERAH (PAD) reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 00 AN CIKUPA 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.245.013.520,0 0 - 1.890.000.000, 00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaa Kec. Cikupa 100,00 85,00 87,00 88,00 2.245.013.520,0 0 - - - - - - 1.890.000.000, 00 - 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 6 dokumen 1.392.099.320,0 0 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kecamatan - 1.650.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.03.2 .01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga K emasyara kat an 90.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi K eca mat an 150.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA rantasan kemiskinan. kreatif berbasis UMKM 7.01.03.2 .01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 1.302.099.320,0 0 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM K eca mat an 1.500.000.000, 00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 3 dokumen 852.914.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM K eca mat an - 240.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.03.2 .03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 852.914.200,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kecamatan 240.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 188.822.000,00 - 320.000.000,00 Menurunkan gangguan Prosentase gangguan - - - 100 188.822.000,00 - - - - - - 320.000.000,00 - ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 4 Laporan 188.822.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan - 320.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.04.2 .02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 188.822.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 320.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.636.000,00 - 340.000.000,00 [ Meningkatkan Persentase 100 100 100 100 163.636.000,00 - - - - - - 340.000.000,00 - penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Cikupa ] rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - 10 Dokumen 163.636.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien kecamatan - 340.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 71.556.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien kecamatan 170.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.05.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan .01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 92.080.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien kecamatan 170.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 202.738.000,00 - 415.000.000,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa 98,0 90,10 90,25 90,40 202.738.000,00 - - - - - - 415.000.000,00 - 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa - 4 Dokumen 202.738.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan - 415.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.06.2 .01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 66.076.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui Kecamatan 200.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.06.2 .01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 75.130.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 120.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA 7.01.06.2 .01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 61.532.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 95.000.000,00 KECAMAT AN CIKUPA KELURAHAN SUKAMULYA 3.757.788.080,0 0 3.260.700.000, 00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.757.788.080,0 0 3.260.700.000, 00 7.01 KECAMATAN 3.757.788.080,0 0 3.260.700.000, 00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.059.988.400,0 0 - 1.100.000.000, 00 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 100 100 100 1.059.988.400,0 0 - - - - - - 1.100.000.000, 00 - 7.01.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 4 Dokumen 1.059.988.400,0 0 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 1.100.000.000, 00 KELURAHA N SUKAMUL YA 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.059.988.400,0 0 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - 1.100.000.000, 00 KELURAHA N SUKAMUL YA 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 569.999.700,00 - 480.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai 100 100 100 100 569.999.700,00 - - - - - - 480.000.000,00 - dengan standar Kecamatan Cikupa 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 2 dokumen 569.999.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan - 480.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 569.999.700,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kecamatan 480.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.027.799.980,0 0 - 1.590.700.000, 00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaa Kec. Cikupa 96,00 78,00 85,00 88,00 2.027.799.980,0 0 - - - - - - 1.590.700.000, 00 - 7.01.03.2 .02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan - 6 dokumen 2.027.799.980,0 0 Membangu n dari desa dan dari bawah Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Kelurahan Sukamulya - 1.590.700.000, 00 KELURAHA N SUKAMUL Kelurahan untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM YA 7.01.03.2 .02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyara kat an 37.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Sukamulya 40.700.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA 7.01.03.2 .02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 775.999.980,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Sukamulya 800.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA 7.01.03.2 .02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 1.214.800.000,0 0 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis Kelurahan Sukamulya 750.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA kemiskinan. UMKM 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 90.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - - - 100 100.000.000,00 - - - - - - 90.000.000,00 - 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 4 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kelurahan Sukamulya - 90.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA 7.01.04.2 .02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Sukamul ya PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kelurahan Sukamulya 90.000.000,00 KELURAHA N SUKAMUL YA yang adil dan makmur. KELURAHAN BUNDER 3.471.200.000,0 0 2.714.900.000, 00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.471.200.000,0 0 2.714.900.000, 00 7.01 KECAMATAN 3.471.200.000,0 0 2.714.900.000, 00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 864.200.000,00 - 864.200.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa 100 100 100 100 864.200.000,00 - - - - - - 864.200.000,00 - 7.01.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 4 Dokumen 864.200.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - - 864.200.000,00 KELURAHA N BUNDER 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 864.200.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Bunder PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n - 864.200.000,00 KELURAHA N BUNDER dan pe nyeludupan . Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 560.000.000,00 - 500.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa ] Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 100 100 100 100 560.000.000,00 - - - - - - 500.000.000,00 - 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 2 Dokumen 560.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kelurahan Bunder - 500.000.000,00 KELURAHA N BUNDER 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 560.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kelurahan Bunder 500.000.000,00 KELURAHA N BUNDER 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1.957.000.000,0 0 - 1.200.700.000, 00 KELURAHAN [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cikupa ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaa Kec. Cikupa 96,00 78,00 85,00 88,00 1.957.000.000,0 0 - - - - - - 1.200.700.000, 00 - 7.01.03.2 .02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan - 3 Dokumen 1.957.000.000,0 0 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Bunder - 1.200.700.000, 00 KELURAHA N BUNDER 7.01.03.2 .02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga K emasyara kat an 37.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Bunder PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Bunder 40.700.000,00 KELURAHA N BUNDER 7.01.03.2 .02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 720.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Bunder 600.000.000,00 KELURAHA N BUNDER 7.01.03.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 1.200.000.000,0 0 Kab. Tangeran g, Cikupa, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Kelurahan Bunder 560.000.000,00 KELURAHA N BUNDER 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 90.000.000,00 - 150.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa - - - 100 90.000.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 4 Dokumen 90.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Kelurahan Bunder - 150.000.000,00 KELURAHA N BUNDER 7.01.04.2 .02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah 4 Laporan 90.000.000,00 Kab. Tangeran g, Cikupa, PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Kelurahan Bunder 150.000.000,00 KELURAHA N BUNDER yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Semua Kel/Desa dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien J U M L A H 32.051.435.176, 00 25.737.600.000,0 0 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan makan program dan kegiatan harus menerapkan prisip-prinsip efesien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilias untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Cikupa yang tertuang dalam Rncangan Rencana Kerja Kecamatan Cikpa Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanaan di Kecamatan Cikupa harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas fokok dan fungsi yang melekat pada Pemerintah Kecamatan Cikupa. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Tahun 2026 Sebagai berikut:
5. 1.Dalam upaya sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Tahun 2026 yang ersumber dari APBD, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang adan di atas;
6. 2.Renja Kecamatan Cikupa Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Cikupa Tahun 2026: 5.3 Rencana Tindak Lanjut
7. 1.Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakholder dalam pembangunan Wilayah Kecamatan Cikupa;
8. 2.Perulnya Komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan wilayah kecamatan cikupa yang masih memerlukan upaya keras;
9. 3.Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Cikupa;
10. 4.Diperlukannnya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan di wilayah Kecamatan Cikupa;
11. 5.Perlunya monitoring dan Evaluasi dalam implementasi ususlan-usulan musrenbang RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan;
12. 6.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masyarakat sehingga transparansi akan terwujud: Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Cikupa ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Cikupa Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
13. 34.Kecamatan Panongan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Panongan Tahun 2026 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Panongan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Rencana kerja tahunan ini mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. 1.1.1. Visi Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Panongan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa. Mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 Visi dan Misi Kecamatan Panongan yang tertuang pada Renstra Tahun 2025 – 2029. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Panongan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025– 2029, maka visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) ” Visi tersebut adalah Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang masuk ke dalam renstra 2025-2029. Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. 1.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien; 2) Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing; 3) Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas; 4) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas; 5) Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dan 6) Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Untuk Rencana Kerja (Renja) 2026 ini merupakan turunan dari renstra kecamatan panongan periode 2025-2029 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan hal ini saling berkaitan dengan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2025- 2029. Kecamatan Panongan mendapatkan peran dalam Misi 1 di RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran renstra kecamatan 2025-2029 berikut ini : 1.2. LANDASAN HUKUM
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) kemudian dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) dan diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang mencabut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1116;
j.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
k.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
l.Peraturan Bupati Tangerang Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Panongan Tahun 2026 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kewilayahan yaitu Kecamatan Panongan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panongan adalah:
1. 1.Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
2. 2.Mengarahkan visi Kabupaten Tangerang melalui Kecamatan Panongan kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026;
3. 3.Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Panongan yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025;
4. 4.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
5. 5.Sebagai dasar Menyusun program dan kegiatan serta rencana kerja anggaran dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran pembangunan; 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panongan Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Panongan Tahun 2025 - 2029 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:
6. 1.Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Panongan Tahun 2026.
7. 2.Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuaidengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Panongan tahun 2026.
8. 3.Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
9. 4.Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Panongan tahun 2024 adalah: 441.006.307,00 atau 1,66 %, dengan penyerapan anggaran sebsesar 98,34% Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan pada belanja modal adanya penawaran harga/kontrak sehingga terjadi efesiensi. Hasil kinerja Kecamatan Panongan pada tahun 2024 sesuai dengan tabel 2.1 berikut ini Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Kecamatan Panongan 2024 No. Tujuan Sasaran % Capa ian Program/Kegiatan Indikator Kinerja % Capai an Menunja n g / Tidak Menunja n g PROGRAM Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 100% Menunjan g PELAYANAN PUBLIK Persentase Terpenuhiny a pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan pemeliharaan Fasilitas 100% Menunjan g Umum yang terpelihara Kegiatan Koordinasi Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Kegiatan 100% Menunjan g Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase yang Tidak Dilaksanakan oleh Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di 100% Menunjan g Unit Kerja Perangkat Kecamatan Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persentase infrastruktur yang dipelihara 100% Menunjan g Pelayanan Umum 1 Meningkatka n kualitas pelayanan publik kecamatan 100 % PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aan 100% Menunjan g Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan 100% Menunjan g Jumlah kelompok Kegiatan masyarakat yang Pemberdayaan mendapatkan 100% Menunjan g Kelurahan pembinaan/pemberday aan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% Menunjan g Kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Upaya Penyelenggaraan 100% Menunjan g Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Desa PENGAWASAN Dengan Laporan 100% Menunjan g PEMERINTAHAN Administrasi baik DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 100% Menunjan g Pemerintahan Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase URUSAN rekomendasi yang 100% Menunjan g PEMERINTAHAN ditindaklanjuti UMUM No. Tujuan Sasaran % Capa ian Program/Kegiatan Indikator Kinerja % Capai an Menunja n g / Tidak Menunja n g Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 100% Menunjan g 2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 99,5 0% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 99,50 % Menunjan g Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 100% Menunjan g Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 97,00 % Menunjan g Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 100% Menunjan g Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% Menunjan g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 100% Menunjan g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Menunjan g Pada tabel Realisasi Kinerja Program & Kegiatan di tahun 2024 di atas maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :
10. 1.Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja di 2024 1.1. Untuk Program/Kegiatan yang belum menuhi target kinerja pada tahun 2024 adalah pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan adminstrasi keuangan perangkat daerah yang mana ada beberapa kendala yakni Belum ada penggantinya PPTK Definitif dari BKPSDM terkait pegawai Kepala Seksi yang pensiun.
11. 2.Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja di 2024 2.1 Untuk Program/Kegiatan yang telah menuhi target kinerja pada tahun 2024 adalah semua program dan kegiatan yang ada di kecamatan panongan kecuali program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan adminstrasi keuangan perangkat daerah.
12. 3.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja 2024 Faktor yang menyebakan tidak tercapainya realisasi kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan adminstrasi keuangan perangkat daerah yakni belum ada penggantinya PPTK Definitif dari BKPSDM terkait pegawai Kepala Seksi yang pensiun;
13. 4.Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainnya realisasi kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan adminstrasi keuangan perangkat daerah adalah tidak terserapnya anggaran gaji & tunjangan di tahun 2024 serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan oleh kepala seksi Plt. Tersebut karena memegang 2 seksi/sub bagian secara bersama-sama.
14. 5.Kebijakan di tahun 2024 untuk mengantisipasi hal tersebut adalah melakukan penunjukan Plt PPTK sementara agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan paralel menunggu informasi dari BKPSDM mengenai mutase pegawai di lingkungan kecamatan panongan Berikut kami lampirkan juga realisasi anggaran pada tahun 2024 untuk program dan kegiatannya yang disajikan pada tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Capain Anggaran Program & Kegiatan Kecamatan Panongan 2024 No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.397.475.666 9.991.669.947 96,10% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.762.500 74.704.700 99,92% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.531.093.028 6.205.024.205 95,01% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 121.719.300 121.425.000 99,76% Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.097.530.490 1.085.883.800 98,94% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.760.913.248 1.745.846.842 99,14% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 811.457.100 758.785.400 93,51% 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 103.940.200 103.273.800 99,36% 12.895.739.510 12.864.271.000 99,76% Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 59.964.300 59.300.000 98,89% Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 43.975.900 43.973.800 100,00% Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12.895.739.510 12.864.271.000 99,76% 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.423.029.053 2.421.337.000 99,93% Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.112.737.000 1.112.295.500 99,96% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.310.292.053 1.309.041.500 99,90% 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 301.644.600 300.694.350 99,68% Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 301.644.600 300.694.350 99,68% 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 186.109.800 185.895.700 99,88% Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 186.109.800 185.895.700 99,88% 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 288.348.150 288.133.275 99,93% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 288.348.150 288.133.275 99,93% Untuk lebih detailnya akan disajikan Rekapitulasi Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan tahun lalu yang mengacu pada LKJIP Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Panongan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun-tahun sebelumnya, dan untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada Tabel 2.3 (T-C.29) sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 75% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 20 4 4 4 100% 7 15 375% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 2 2 1,9 95% 6 9,9 248% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pegawai Kecamatan 2 2 2 2 100% 2 6 150% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 7 7 7 100% 14 28 700% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah 12 3 3 3 100% 9 15 375% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 4 4 4 100% 4 12 300% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100,00% 95,00% 97,00% 97,00% 100,00% 100,00% 292% 73% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 95,00% 90,00% 92,00% 92,00% 100,00% 93,00% 275% 69% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 100% 3 3 3 100% 4 10 250% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100% 97% 100% 100% 100% 100% 297% 74% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 80,50% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00% 28,57% 57% 14% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100% 8 8 8 100% 5 21 525% 7.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5 100% 100% 100% 100% 100% 300% 75% 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 0 0 0 0% 0 0 0% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00% 300% 75% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 75% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00% 300% 75% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 7 7 7 7 100% 8 22 550% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 0 2 2 100,00% 100% 3 75% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 0 2 2 100% 7 9 225% Untuk tahun 2025 Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran Kecamatan Panongan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.309.281.917,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) Dari Total Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 2 ini, sudah terealisasi sebesar Rp. 12.094.799.829 (Dua Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 47,79 % . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Panongan dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Untuk lebih detailnya adalah dapat kami sajikan pada tabel 2.4 untuk realisasi kinerja dan anggaran Kecamatan Panongan 2025 s/d Triwulan II Tabel 2.4 Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Kecamatan Panongan s/d Triwulan II Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n Total Anggaran & Realisasi 25.309.281.917 12.094.799.829 47,79% 99,17% 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 10.959.276.312 5.853.342.429 53% Persen 100 50 47,5 95% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 95.174.100 46.626.150 49% Dokumen 4 2 2 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.300.100 15.404.000 36% Dokumen 2 1 1 100% Kasubag Perencanaa n dan Keuangan 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.424.800 14.807.550 63% Laporan 1 - - Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.449.200 16.414.600 58% Laporan 4 2 2 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 7.478.174.119 3.636.371.370 49% Dokumen 2 1 1 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7.443.461.419 3.619.335.270 49% Orang/Bul an 30 30 28 93% 2 Orang Kasi Pelayanan dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa masih PLT Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.712.700 17.036.100 49% Laporan 2 1 1 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 24.208.800 - 0% Dokumen 2 - 0 Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.208.800 - 0% Orang 30 - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 770.646.495 548.360.709 71% Dokumen 7 4 4 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 328.515.000 285.411.500 87% Paket 2 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25.000.000 25.000.000 100% Paket 1 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 207.572.560 143.440.700 69% Paket 2 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15.020.935 11.715.509 78% Paket 1 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 122.962.000 57.898.000 47% Laporan 4 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.576.000 24.895.000 35% Laporan 4 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1.737.778.630 902.934.200 52% Jenis 3 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 26.000.000 43% Laporan 1 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 216.475.662 93.124.700 43% Laporan 4 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.461.302.968 783.809.500 54% Laporan 4 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 853.294.168 719.050.000 84% Dokumen 4 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 79.254.184 37.260.000 47% unit 7 7 7 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 121.289.984 67.700.000 56% unit 1 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaia n 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52.750.000 15.700.000 30% unit 10 10 10 100% Kasubag Umum dan Kepegawaia n 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilit a si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 600.000.000 598.390.000 100% unit 5 - - Kasubag Umum dan Kepegawaia n 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.127.570.777 4.593.276.000 41% Persen 100 50 50 100% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 9.250.000 5.720.000 62% Persen 94 47 47 100% Kasi Pelayanan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 11.118.320.777 4.587.556.000 41% Persen 100 50 50 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 9.250.000 5.720.000 62% jenis 4 2 2 100% Kasi Pelayanan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.250.000 5.720.000 62% Laporan 4 2 2 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 11.118.320.777 4.587.556.000 41% Persen 100 50 50 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.03.0001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.118.320.777 4.587.556.000 41% Dokumen 4 2 2 100% Kasi Pelayanan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 2.386.105.788 1.378.690.400 58% Persen 28.57 10 10 100% Kasi Pemberdayaa n Masyarakat 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 1.238.781.800 798.169.400 64% kelompok 4 2 2 100% Kasi Pemberdayaa n Masyarakat 7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 64.803.400 64.803.400 100% lembaga 1 - - Kasi Pemberdayaa n Masyarakat 7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.173.978.400 733.366.000 62% laporan 4 2 2 100% Kasi Pemberdayaa n Masyarakat Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n Kecamatan 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan 1.147.323.988 580.521.000 51% Persen 100 50 50 100% Kasi Pemberdaya a n Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 9.160.000 9.160.000 100% Lembaga Kemasyar akatan 1 - - Kasi Pemberdaya a n Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 356.307.188 195.395.000 55% Unit 4 2 2 100% Kasi Pemberdaya a n Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 781.856.800 375.966.000 48% Pokmas / Ormas 4 2 2 100% Kasi Pemberdaya a n Kelurahan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 213.859.900 110.660.000 52% Persen 100 50 50 100% Kasi Trantibum 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 213.859.900 110.660.000 52% Persen 100 50 50 100% Kasi Trantibum Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 213.859.900 110.660.000 52% Laporan 4 2 2 100% Kasi Trantibum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 139.084.640 57.871.000 42% Persen 100 50 50 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 139.084.640 57.871.000 42% Dokumen 7 7 7 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01.0002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 71.990.640 8.370.000 12% Dokumen 4 2 2 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 67.094.000 49.501.000 74% Laporan 4 2 2 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 483.384.500 100.960.000 21% Persen 100 50 50 100% Kasi Pemerintahan Umum 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 483.384.500 100.960.000 21% Persen 100 100 2 2% Kasi Pemerintahan Umum Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa Penanggungj awab Anggaran Realisasi Anggaran s/d Capaian (%) TW II TW II TW II Hambatan/Duku ngan Solusi/Catata n 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 365.769.500 17.815.000 5% Orang 100 0 - 0% Kasi Pemerintahan Umum 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 117.615.000 83.145.000 71% Dokumen 4 2 2 100% Kasi Pemerintahan Umum 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Panongan yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Kepuasan Masyarakat yang menjadi indicator standar pelayanan tetap dikontrol dengan dilakukan review Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap triwulan untuk dicarikan Solusi dari permasalahan yang ada. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
15. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai di depan meja pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan.
16. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan panongan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
17. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
18. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan survey kepuasan masyarakat
19. 5.Meningkatkan inovasi pelayanan yang berorentasi kepada masyarakat untuk memudahkan sistem pelayanan terpadu. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 berikut : Tabel 2.5 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang No Indikato r SPM / Stan dar Nasio nal IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat (SKM) Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat 84.7 84.9 85 85,1 82,75 87 85 85,1 Realisas i IKM s/d TW II 2025 2 Nilai AKIP Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 75,5 75,8 76 76,3 69,15 69,6 76 76,3 Terdapat Kenaika n d Tahun 2025 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Panongan antara lain sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pelayanan publik (PATEN) berbasis digital;
b.Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dalam pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
c.Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang berbasis prinsip berkelanjutan;
d.Belum optimalnya pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok di Kecamatan;
e.Belum optimalnya pemberdayaan UMKM & Ekonomi Kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;
f.Belum optimalnya penanganan kasus stunting pada ibu hamil dan anak balita di kecamatan;
g.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa;
h.Belum Optimalnya Penegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
i.Belum optimalnya kewaspadaan masyarakat terkait isu pemecah belah;
j.Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (BMD)
k.Belum Optimalnya Efektivitas dan efisiensi laporan kinerja dan realisasi anggaran. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Panongan maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Panongan adalah sebagai berikut :
1. 1.Membuat antrian online dan digital dalam memaksimalkan pelayanan di kecamatan panongan
2. 2.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
3. 3.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
4. 4.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
5. 5.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
6. 6.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
7. 7.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
8. 8.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
9. 9.Pengembangan Kampung Tematik.
10. 10.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
11. 11.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
12. 12.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
13. 13.Pemeliharaan Stadion Mini.
14. 14.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panongan Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panongan Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut serta dalam Pembangunan yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat, Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Panongan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.6 (T-C.31) berikut ini: Tabel 2.6 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT 24.330.280.000 KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT 26.450.520.449 KECAMATAN 22.111.303.600 KECAMATAN 22.239.320.449 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 10.296.329.509 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 9.881.512.361 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 20 125.940.100 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 20 148.027.772 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Panon gan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 56.440.100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Panonga n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 56.323.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Panon gan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 31.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Panonga n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 27.127.544 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Panon gan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 38.500.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Panonga n Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 40.497.228 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Panon gan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 0 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Panonga n Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 12.040.000 Penyiapan Data Sektoral Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Panon gan Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 0 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Panonga n Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 12.040.000 Penyiapan Data Sektoral Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 7.489.123.901 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 7.005.070.449 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Panon gan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 7.443.461.201 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Panonga n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 6.969.320.449 Gaji Pegawai Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Panon gan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 4 45.662.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Panonga n Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 35.750.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pegawai Kecamatan 2 75.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pegawai Kecamatan 2 127.912.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Panon gan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Panonga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 59.912.000 Pengadaan Seragam ASN Kec. Panongan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Panon gan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 32 75.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Panonga n Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 32 68.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 573.764.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 578.212.200 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kec. Panon gan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 202.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kec. Panonga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 233.095.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kantor yang Disediakan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Panon gan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 25.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Panonga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 25.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Panon gan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 76.764.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Panonga n Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 76.764.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Panon gan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 20.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Panonga n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 19.999.200 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Panon gan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 0 Sub Kegiattan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Panonga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 22.040.000 Pojok Baca Digital _Program Unggulan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Panon gan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 130.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Panonga n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 81.360.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Panon gan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 120.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Panonga n Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 119.954.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah 12 1.176.211.568 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah 12 1.166.000.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Panon gan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 60.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Panonga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 60.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Panon gan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 166.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Panonga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 166.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Panon gan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 950.211.568 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Panonga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 940.000.000 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 856.289.940 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 856.289.940 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Panon gan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 80.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Panonga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 80.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kec. Panon gan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 121.289.940 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kec. Panonga n Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 121.289.940 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Panon gan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 55.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Panonga n Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 55.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Panon gan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 6 600.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Panonga n Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 600.000.000 100% 9.464.974.091 100% 10.040.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan 95% 15.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan 95% 337.600.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Panongan 100% 9.449.974.091 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Panongan 100% 9.702.400.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 100 15.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 100 337.600.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Panon gan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 15.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Panonga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 337.600.000 Pelayanan KTP di Kecamatan - Program Unggulan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100 9.449.974.091 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100 9.702.400.000 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Panon gan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 9.449.974.091 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Panonga n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 9.420.000.000 Mandatory Pembangun an Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kec. Panon gan Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 4 0 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kec. Panonga n Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 4 282.400.000 Tagging Kemiskinan Ekstrim RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Kec. Panongan 80.50 % 1.350.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Kec. Panongan 80.50 % 1.463.271.866 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5 1.350.000.000 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5 1.303.271.866 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kec. Panon gan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 70.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kec. Panonga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 70.000.000 Musrenban g Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Panon gan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 1.280.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Panonga n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 1.233.271.866 Pasar Murah - Program Unggulan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 400% 0 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 400% 160.000.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Panon gan Jumlah Laporan yang difasliitasi pengembangan usaha ekonomi masyrakat 4 0 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Panonga n Jumlah Laporan yang difasliitasi pengembangan usaha ekonomi masyrakat 4 160.000.000 Peningkata n Ekonomi Masyarakat - Program Unggulan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 200.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 146.740.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuit 100 200.000.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuit 100 146.740.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Panon gan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 200.000.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Panonga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 146.740.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 600.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 531.757.350 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 600.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 531.757.350 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Panon gan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 450.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Panonga n Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 414.261.600 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Panon gan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 150.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Panonga n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 117.495.750 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Panongan 100% 200.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Panongan 100% 176.038.872 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 7 200.000.000 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 7 176.038.872 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Panon gan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 100.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Panonga n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 85.590.172 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Panon gan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 100.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Panonga n Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 90.448.700 KELURAHAN MEKARBAKTI 2.218.976.400 KELURAHAN MEKARBAKTI 4.211.200.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 904.283.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 1.999.354.030 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 248.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 610.899.050 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelura han Mekar bakti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan yang Disediakan 4 125.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluraha n Mekarba kti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan yang Disediakan 4 384.006.000 Mebeler Kelurahan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelura han Mekar bakti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kelurahan yang Disediakan 4 4 4 45.000.000 25.000.000 33.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluraha n Mekarba kti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kelurahan yang Disediakan 4 4 4 123.873.050 25.080.000 33.840.000 Kelura han Mekar bakti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kelura han Mekar bakti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelura han Mekar bakti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan 4 20.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluraha n Mekarba kti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan 4 44.100.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah 8 583.283.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah 8 976.983.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelura han Mekar bakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan 4 50.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluraha n Mekarba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan 4 50.970.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelura han Mekar bakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan 4 533.283.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluraha n Mekarba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan 4 926.013.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 73.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 411.471.980 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelura han Mekar bakti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 45.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 385.699.980 Operasional Germo, Ambulance, & TPS3R Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelura han Mekar bakti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 28.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluraha n Mekarba kti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 25.772.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Kec. Panongan 80,50 % 1.174.693.400 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Kec. Panongan 80,50 % 2.017.966.970 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9 1.174.693.400 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9 2.017.966.970 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelura han Mekar bakti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 10.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 9.280.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelura han Mekar bakti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 356.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 1.167.616.970 TPS3R Kelurahan (Alat inserenator dan Sarana Prasarana) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelura han Mekar bakti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 808.693.400 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 841.070.000 Honor RT RW Kelurahan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan PentingProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiat an Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaia n Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 140.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan 100% 193.879.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Proseentase Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuit 100 140.000.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Proseentase Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuit 100 193.879.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelura han Mekar bakti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kel. Mekarbakti) 4 140.000.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluraha n Mekarba kti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kel. Mekarbakti) 4 193.879.000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masing- masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Panongan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Panongan untuk Tahun 2026 : Tabel 2.7 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 MEKARBAKTI 1 Penurunan Angka Stunting dengan PMT di Kecamatan Panongan Kelurahan Mekarbakti Meiningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di wilayah Desa Mekar jaya 1 Paket 2 Pembangunan Pemagaran gedung SMP 3 Panongan Kelurahan Mekarbakti Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 1 Paket 3 Meubelair Posyandu Kelurahan Mekarbakti Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 14 Posyand u 4 Pelatihan pengelolaan bank sampah Kelurahan Mekarbakti Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 paket 5 Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan benih ikan Kelurahan Mekarbakti Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 50 Peserta 6 Pelatihan Kewirausahaan (kerajinan tangan hantaran pernikahan) dan alat Kelurahan Mekarbakti Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 50 Peserta CIAKAR NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 7 TRK SDN CIAKAR 2 Desa Ciakar Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 3 ruang 8 Turab Perum Nirwana Curug Desa Ciakar Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 160 M x 4 M 9 Pelatihan Komputer Desa Ciakar Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 4 Kelompok 10 Budi daya Anggur Desa Ciakar Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 4 Kelompok 11 Pelatihan perdagangan UMKM Desa Ciakar Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 4 kelompok 12 Budi Daya Jagung Desa Ciakar Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 4 Kelompok MEKAR JAYA 13 Lanjutan Betonisasi Kp Serdang jln H suradi Desa Mekar Jaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 2,5 x 250 M 14 Penataan Halaman SDN Serdang kulon 2 Desa Mekar Jaya Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 Paket 15 Bantuan Alat Pertanian TRAKTOR Desa Mekar Jaya Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 Paket 16 Bantuan Alat Kesehatan ( posyandu )SAPRAS Desa Mekar Jaya Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 Paket 17 Pelatihan Kelompok Pelaku Usaha Perbengkelan LAS Desa Mekar Jaya Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 Paket PANONGAN 18 Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan raya panongan Kantor kecamatan Panongan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 4x 2000 km 19 Pembangunan Gedung Moderasi Agama Kecamatan Panongan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 1000 m 20 TRK SDN PANONGAN 1 panongan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 6 ruang 21 Pembangunan Pos Satpam & pagar puskesmas puskesmas panongan Pemeliharaan pasilitas sarana dan prasarana di puskesmas 1 unit 22 Pengadaan Lahan Parkir Puskesmas Panongan puskesmas panongan Pemeliharaan pasilitas sarana dan prasarana di puskesmas 400 m 23 Rehabilitasi Aula Kecamatan Panongan Kecamatan Panongan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 1 Paket 24 Betonisasi Lanjutan kp.Panongan 02/04 KP.Panongan Rt 002/004 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 350 M Pelatihan Perbengkelan Meningkatkan SDM yang NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 25 sepeda motor Desa Panongan berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 100 Org 26 Pelatihan Jahit pakaian Desa Panongan Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 100 Org 27 Bantuan Bibit Ternak Jangkrik,sapi dan kambing, Tanaman Pisang Dan Cabai Desa Panongan Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 20 ekor sapi PEUSAR 28 Cor Beton Jl.Raya Waduk- Millenium Desa Peusar Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 3,5x500 m 29 Betonisasi Jl. Kp. Bujay desa Peusar yang berbatasan dengan Desa Ciakar Desa Peusar Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 3,5 x 300 m 30 Bantuan Mesin Jahit Desa Peusar Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 2 Kelompok 31 RTLH Desa Peusar Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 15 UNIT 32 Pengadaan Bantuan alat dan bibit tanaman jagung dan timun Desa Peusar Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 2 Kelompok 33 Bantuan Ternak sapi dan pengadaan kandang sapi Desa Peusar Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 1 kelompok RANCA IYUH 34 Pengadaan Lahan dan Pembangunan SMPN 4 Panongan Desa Ranca Iyuh Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 3000 m 35 U-DITH Desa Ranca Iyuh Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 500 METER 36 BANTUAN BIBIT LIMO Desa Ranca Iyuh Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat BIBIT 500 DAN PUPUK 50 KARUN G ( 2 kelompok ) 37 RTLH DESA RANCA IYUH Desa Ranca Iyuh Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 20 unit 38 Pembuatan MCK Desa Ranca Iyuh Meningkatkan SDM yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 150 unit RANCA KALAPA 39 TPT Desa Ranca Kalapa Desa Ranca Kalapa Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas t 8 x100 40 Pengadaan Sapras Taman Layak anak dan Pojok Baca 8 Desa/Kel Desa Ranca Kalapa Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 1 paket 41 pemeliharaan SDN 3 Ranca Kalapa Desa Ranca Kalapa Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkualitas 1 paket 42 perlengkapan mesin pupuk kompos Desa Ranca Kalapa Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 2 unit 43 Pengadaan mesin potong rumput Desa Ranca Kalapa Meningkatkan Ekonomi yang berdaya saing serta Perekonomian Masyarakat 5 unit 44 Tembok penahan tanah (TPT) Desa Ranca Supaya tidak terjadinya longsor dan masyarakat aman dan 4 x 100 NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Kalapa menghindari dampak yang besar SERDANG KULON 45 Pengadaan lahan TPU Desa Serdang Kulon Desa Serdang Kulon RT 04/05 8000 M2 46 Pembangunan Sports Center di Stadion Mini di Kecamatan Panongan Desa Serdang Kulon Menjadi sarana olahraga outdoor untuk Masyarakat Panongan 1 Area 47 Pelatihan perdagangan UMKM Desa Serdang Kulon Meningkatkanekonomi yang berdaya saing untuk masyarakat serdang kulon 4 Kelompok 48 Pelatihan Menjahit Desa Serdang Kulon Meningkatkan SDM yang berdaya saing untuk masyarakat serdang kulon 1 Kegiatan 49 Pelatihan Perbengkelan Sepeda Desa Serdang Kulon Meningkatkan SDM yang berdaya saing untuk para Pemuda di Desa serdang kulon 1 Kegiatan 50 Pengadaan Kampung Tematik ( RTH ) Desa Serdang Kulon Kampung tematik sebagai icon Kecamatan Panongan 1 Kegiatan
1. 1.Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
a.Kualitas dan Daya Saing SDM Masih Rendah; 1) Tingginya angka stunting, rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi; 2) Rendahnya literasi digital dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi; 3) Masih lemahnya karakter dan moral kebangsaan di kalangan generasi muda
b.Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan; 1) Dominasi angkatan kerja muda belum diimbangi dengan lapangan kerja produktif dan berkualitas.
1. 2.Bidang Ekonomi & Industri
a.Ketimpangan Ekonomi dan Akses terhadap Sumber Daya;
b.Struktur Ekonomi yang Belum Berbasis Nilai Tambah;
c.Inklusi Keuangan dan UMKM Belum Kuat.
1. 3.Bidang Wilayah dan Infrastruktur
a.Ketimpangan Pembangunan Wilayah;
b.Infrastruktur belum merata.
1. 4.Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
a.Degradasi Lingkungan;
b.Ancaman Perubahan Iklim.
1. 5.Bidang Ketahanan Energi, Pangan, dan Air
a.Ketahanan Pangan Belum Stabil;
b.Energi Fosil Masih Dominan;
c.Krisis Air Bersih
1. 6.Bidang Iptek & Inovasi
a.Rendahnya Investasi Riset dan Inovasi;
b.Disrupsi Teknologi Belum Dimanfaatkan Optimal c.
1. 7.Bidang Tata Kelola Pemerintah & Hukum
a.Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif;
b.Digitalisasi Pemerintahan Belum Merata.
1. 8.Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Diplomasi
a.Kapasitas Pertahanan Terbatas;
b.Ancaman Siber dan Terorisme;
c.Diplomasi Kurang Proaktif.
1. 9.Bidang Sosial & Budaya
a.Polarisasi Sosial dan Radikalisme;
b.Budaya dan Jati Diri Bangsa Tergerus;
1. 10.Bidang Ketahanan Sosial dan Perlindungan Masyarakat
a.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial;
b.Sistem Perlindungan Sosial Belum Adaptif;
c.Inklusi Keuangan dan UMKM Belum Kuat.
1. 11.Bidang Wilayah dan Infrastruktur
a.Ketimpangan Pembangunan Wilayah;
b.Infrastruktur belum merata.
1. 12.Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
a.Degradasi Lingkungan;
b.Ancaman Perubahan Iklim.
1. 13.Bidang Ketahanan Energi, Pangan, dan Air
a.Ketahanan Pangan Belum Stabil;
b.Energi Fosil Masih Dominan;
c.Krisis Air Bersih
1. 14.Bidang Iptek & Inovasi
a.Rendahnya Investasi Riset dan Inovasi;
b.Disrupsi Teknologi Belum Dimanfaatkan Optimal
1. 15.Bidang Tata Kelola Pemerintah & Hukum
a.Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif;
b.Digitalisasi Pemerintahan Belum Merata.
1. 16.Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Diplomasi
a.Kapasitas Pertahanan Terbatas;
b.Ancaman Siber dan Terorisme;
c.Diplomasi Kurang Proaktif.
1. 17.Bidang Sosial & Budaya
a.Polarisasi Sosial dan Radikalisme;
b.Budaya dan Jati Diri Bangsa Tergerus;
1. 18.Bidang Ketahanan Sosial dan Perlindungan Masyarakat
a.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial;
b.Sistem Perlindungan Sosial Belum Adaptif;
c.Ketahanan Keluarga Lemah Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang dirangkum sebagai ASTA CITA dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :
1. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. 2.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional;
3. 3.Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan;
4. 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender;
5. 5.Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi;
6. 6.Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi;
7. 7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;
8. 8.Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama; Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Panongan Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANONGAN Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang berdasarkan renstra 2025- 2029, yaitu: 3.2.1 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra Kecamatan Panongan. Tujuan Kecamatan Panongan Merupakan Sasaran Dari RPJMD Kabupaten Tangerang di dalam Misi 1 adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik” yang tujuan dari RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tangerang adalah “ Mewujudkan Birokrasi yang reponsif, akuntabel dan inovatif”. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berdasarkan renstra 2025-2029 adalah : “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Publik di Tingkat Kecamatan” 3.2.2 SASARAN Sasaran adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra Kecamatan Panongan. Sasaran RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tangerang yang terdapat pada Misi 1 adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik” di masing-masing kecamatan untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan. Sesuai dengan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Panongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: “Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM” Secara teknis, Sasaran Renstra wajib dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian tahunan, agar pelaksanaannya dapat dievaluasi dan diukur secara kuantiatif maupun kualitatif. Indikator ini menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran, sementara target memberikan nilai atau standar yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran yang disusun dengan baik akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan (Renja) : Indikator Sasaran Renstra 2025-2029 ada 2 (dua) yakni :
9. 1.Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
10. 2.Nilai AKIP (tidak masuk IKU) Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panongan berdasarkan renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panongan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN Indikator Tujuan dan Sasaran 2024 TARGET TAHUN Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Misi 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif & Efisien Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 89,7 89,8 89,85 89,90 89,95 90,00 90,00 Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 84.7 84.9 85,00 85,10 85,20 85,30 85,40 IKU Nilai AKIP 75,50 75,80 76,00 76,30 76,80 77.30 77.80 Tidak Masuk IKU 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN A. Faktor Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panongan Tahun 2026 ini juga menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah pada RPJMD periode 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki 5 Program Unggulan/Prioritas untuk mencapai visi RPJMD Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Untuk Program Unggulan/Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 adalah sebagai berikut :
11. 1.PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju, dan Smart)
12. 2.PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan daerah)
13. 3.TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat)
14. 4.SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak)
15. 5.SELARAS (Sistem Lingkungan Yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan) Gambar 3.1 Proram Unggulan/Prioritas RPJMD Kab. Tangerang Tahun 2025-2029 Untuk mendukung program prioritas dan unggulan RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, maka kecamatan panongan berperan aktif dengan memasukan kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam kategori program prioritas tersebut sesuai dengan tabel 3.2 di bawah ini. Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan / Sub kegiatan Ket 1 2 3 4 5 1 PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju, dan Smart) Digitalisasi Akses Meningkatkan akses layanan adminsitrasi Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat No Program Prioritas Outcome Kegiatan / Sub kegiatan Ket 1 2 3 4 5 Pelayanan PATEN digital publik digital kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan PRIMA 2 PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan daerah Pasar Murah di Kecamatan Pengendalian Inflasi dan Harga Barang Pokok di wilayah Kecamatan Panongan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROSPEK Pembangunan kawasan ekonomi kreatif Peningkatan Ekonomi kreatif di Kecamatan Panongan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROSPEK 3 TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat) PMT Ibu Hamil & Balita Penanganan Stunting Menurunkan Angka Stunting Ibu Hamil dan Anak Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan TUNAS 4 SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) Pojok Baca Digital di Kecamatan Panongan Meningkatakan Wawasan dan Pengetahuan Masyarakat & Anak Usia Sekolah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SETARA 5 SELARAS (Sistem Lingkungan Yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan) RTLH di Kecamatan Panongan Optimalisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SELARAS Penanganan Persampahan di Kecamatan Panongan Optimalisasi penanganan penumpukan sampah di pinggir jalan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SELARAS Uraian garis besar program dan kegiatan Kecamatan Panongan untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut: 3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.3.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.3.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.3.1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.3.1.1.3 Sub Kegaitan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.3.1.1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.3.1.1.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.3.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.3.1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.3.1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 3.3.1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.3.1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.3.1.3.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3.3.1.4 Kegiatan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah 3.3.1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.3.1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.3.1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.3.1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.3.1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.3.1.4.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.3.1.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.3.1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.3.1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.3.1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.3.1.5.3 Sub Kegaitan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.3.1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 3.3.1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.3.1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.3.1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3.3.1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.3.2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. 3.3.2.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.3.2.2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3.3.2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPelayanan Umum 3.1.1.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swast. 3.1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1.2.1 Kegiatan Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.1.2.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 3.1.2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.1.2.2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Mekarbakti) 3.1.2.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.1.2.3.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 3.1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.1.3.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.1.3.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.1.4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.1.4.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.1.4.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 3.1.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.1.5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 3.1.5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.1.5.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya B. Rekapitulasi Program, Kegiatan, & Subkegiatan serta Pagu Indikatif Secara Garis Besar rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD & Renstra Kecamatan Panongan 2025-2029 adalah sebagai berikut:
16. 1.Kecamatan Panongan mempunyai 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp 22.239.320.449.
17. 2.Untuk Kelurahan Mekarbakti 5 (Lima) Kegiatan dan 13 (Tiga Belas), dengan total rencana anggaran sebesar Rp 4.221.200.000 C. Perubahan Program, Kegiatan, & Subkegiatan dari Rancangan Awal RKPD Pada Rancangan Akhir Renja ini terdapat perbedaan dengan Rancangan awal RKPD, untuk perbedaan dikarenakan adanya kegiatan prioritas baik dari provinsi maupun dari Bupati Tangerang yang terpilih, sehingga disesuaikan untuk pencapaian visi dan misi Bupati Tangerang 2025-2029 dan hal ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Tangerang yang dituangkan di Renstra Kecamatan Panongan 2025-2029, dengan penjelasan sebagai berikut :
18. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ada tambahan 2 sub kegiatan baru yakni. a) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Kemendagri & Bappeda Prov. Banten) b) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (Kemendagri & Bappeda Prov. Banten)
19. 2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada tambahan 1 sub kegiatan : a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Program Prioritas Bupati)
20. 3.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta (tagging penanggulangan kemiskinan ekstrim)
21. 4.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Program Prioritas Bupati)
22. 5.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang mendapatkan alokasi anggaran tambahan a) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sapras TPS3R di Kelurahan - Alat inserenator) b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Honor RT RW Kelurahan) Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 Unsur Kewilayahan 7 Kecamatan Panongan Semua Sub Unit 26.450.520.449 24.880.305.909 7.01 Kecamatan 22.239.320.449 22.661.329.509 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.881.512.361 100 10.296.329.509 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 20 148.027.772 20 125.940.100 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 56.323.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 56.440.100 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 27.127.544 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 31.000.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 40.497.228 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 38.500.000 7.01.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 12.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyiapan Data Sektoral 4 0 7.01.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 12.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyiapan Data Sektoral 4 0 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 7.005.070.449 3 7.489.123.901 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 32 6.969.320.449 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gaji Pegawai 32 7.443.461.201 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 35.750.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 45.662.700 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 127.912.000 1 75.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 1 59.912.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Seragam ASN Kec. Panongan - 0 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 32 68.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 75.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 578.212.200 19 573.764.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 233.095.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 202.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 1 25.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 25.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 1 76.764.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 76.764.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 19.999.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 20.000.000 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 1 22.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pojok Baca Digital _Program Unggulan 1 0 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 81.360.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 130.000.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 119.954.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 120.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 12 1.166.000.000 12 1.176.211.568 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 60.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 60.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 166.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 166.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 940.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 950.211.568 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 856.289.940 13 856.289.940 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 7 80.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 80.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 3 121.289.940 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 121.289.940 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 12 55.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 55.000.000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 6 600.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 600.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 10.040.000.000 100 10.015.000.000 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 95 337.600.000 96 15.000.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 9.702.400.000 100 10.000.000.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 100 337.600.000,00 100 15.000.000,00 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 337.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelayanan KTP di Kecamatan - Program Unggulan 4 15.000.000,00 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100 9.702.400.000 100 10.000.000.000 7.01.02.2.03.0001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 9.420.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mandatory Pembangunan 4 10.000.000.000 7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 282.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tagging Kemiskinan Ekstrim 4 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 80,5 1.463.271.866 81 1.350.000.000 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 1.303.271.866,00 5 1.350.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 1 70.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Musrenbang Kecamatan 1 70.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 1.233.271.866 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pasar Murah - Program Unggulan 4 1.280.000.000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 160.000.000 4 - 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 160.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan Ekonomi Masyarakat - Program Unggulan 4 - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 146.740.000 100 200.000.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 100 146.740.000 100 200.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 146.740.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 200.000.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100 176.038.872 100 200.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 7 176.038.872 7 200.000.000 7.01.06.2.01.0002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 85.590.172 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 100.000.000 7.01.06.2.01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 90.448.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 100.000.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 531.757.350 100 600.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 531.757.350 8 600.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 100 414.261.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 450.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 117.495.750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 150.000.000 2 Kelurahan Mekarbakti 4.211.200.000 2.218.976.400 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 1.999.354.030 100 904.283.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 610.899.050 20 248.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 384.006.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mebeler Kelurahan 4 125.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 123.873.050 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 45.000.000 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 25.080.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 25.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 33.840.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 33.000.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 44.100.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 20.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 8 976.983.000 8 583.283.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 50.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 50.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 926.013.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 533.283.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 411.471.980 8 73.000.000 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 2 385.699.980 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Operasional Germo, Ambulance, & TPS3R 2 45.000.000 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 5 25.772.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 28.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 80,5 2.017.966.970 81 1.174.693.400 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 9 2.017.966.970 9 1.174.693.400 7.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 1 9.280.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 10.000.000 7.01.03.2.02.0002 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 1.167.616.970 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TPS3R Kelurahan (Alat inserenator dan Sarana Prasarana) 4 356.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.03.2.02.0003 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 841.070.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Honor RT RW Kelurahan 4 808.693.400 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 193.879.000 100 140.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 100 193.879.000 100 140.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 193.879.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 140.000.000 Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panongan pada dasarnya mengacu pada program unggulan Bupati terpilih periode 2025-2029 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 yang kemudian disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Panongan 2025-2029 untuk kemudian disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang di dukung oleh 34 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dan Untuk Kelurahan Mekarbakti ada 5 (Lima) Kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan dengan detail terlampir pada Tabel 4.1 di bawah ini: Tabel 4.1 Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Panongan Tahun Anggaran 2026 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7 Kecamatan Panongan Semua Sub Unit 26.450.520.449 kecamatan panongan 7.01 Kecamatan 22.239.320.449 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 9.881.512.361 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 20 148.027.772 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Dokumen 4 56.323.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 27.127.544 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 40.497.228 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Dokumen Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 12.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Data 4 12.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Jumlah laporan keuangan Dokumen 3 7.005.070.449 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Orang/Bulan 32 6.969.320.449 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 35.750.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 2 127.912.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Paket 1 59.912.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Orang 32 68.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 19 578.212.200 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Paket Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 233.095.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Paket 1 25.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Paket 1 76.764.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Paket 4 19.999.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Dokumen 1 22.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 81.360.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 119.954.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 12 1.166.000.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Laporan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 60.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 166.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 940.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 13 856.289.940 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa unit 7 80.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa unit 3 121.289.940 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa unit 12 55.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa unit 6 600.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasubag Umpeg Kec. Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persen 100 10.040.000.000 Capaian Program : Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 95 337.600.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100 9.702.400.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluaran : Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 100 337.600.000,00 7.01.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 337.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pelayanan Kec. Panongan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 100 9.702.400.000 7.01.02.2.03.0001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keluaran : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Dokumen 4 9.420.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pelayanan Kec. Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Unit Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 282.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pelayanan Kec. Panongan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Program : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 80,5 1.463.271.866 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Dokumen 5 1.303.271.866,00 7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa lembaga Kemasyarakatan 1 70.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kec. Panongan 7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa laporan 4 1.233.271.866 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kec. Panongan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 160.000.000 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Keluaran Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa laporan 4 160.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kec. Panongan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Program : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 146.740.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 146.740.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Laporan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 4 146.740.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Panongan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capaian Program Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 100 176.038.872 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 7 176.038.872 7.01.06.2.01.0002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keluaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Dokumen 4 85.590.172 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Binwas Pemdes Kec.Panongan 7.01.06.2.01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Keluaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Laporan 4 90.448.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Binwas Pemdes Kec.Panongan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100 531.757.350 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Laporan 8 531.757.350 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Orang Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa 100 414.261.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Umum Kec. Panongan 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Dokumen 4 117.495.750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Umum Kec. Panongan 2 Kelurahan Mekarbakti 4.211.200.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 1.999.354.030 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 20 610.899.050 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Paket 4 384.006.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Paket 4 123.873.050 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Paket Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan 4 25.080.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Laporan 4 33.840.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Laporan 4 44.100.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Dokumen 8 976.983.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Laporan 4 50.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Laporan 4 926.013.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 8 411.471.980 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan unit 2 385.699.980 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan unit 5 25.772.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Program : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 80,5 2.017.966.970 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Dokumen 9 2.017.966.970 7.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan lembaga Kemasyarakatan 1 9.280.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kel. Mekarbakti 7.01.03.2.02.0002 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Unit 4 1.167.616.970 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kel. Mekarbakti 7.01.03.2.02.0003 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Pokmas / Ormas 4 841.070.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Pemberdayaan Kel. Mekarbakti 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Program : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 193.879.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 193.879.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluahan Mekar Bakti, Kec. Panongan Laporan 4 193.879.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kasi Trantibum Linmas Kel. Mekarbakti A. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain:
23. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan RPJMD dan Renstra 2025- 2029;
24. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu- isu strategis Kecamatan Panongan;
25. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
26. 4.Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dikonsultasikan kembali dengan pihak-pihak terkait termasuk BAPPEDA agar bisa sejalan dan seirama untuk pembangunan di Kabupaten Tangerang B. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
27. 1.Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. C. Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Panongan ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Panongan, dan tersusunnya Renja Kecamatan Panongan Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
28. 35.Kecamatan Curug Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Curug, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Curug merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Curug, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2 Landasan Hukum
29. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
30. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
31. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
32. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
33. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
34. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
36. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
37. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
38. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
39. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
40. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
41. 13.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
42. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
43. 15.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
45. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
46. 18.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
47. 19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);
48. 20.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
49. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
50. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
51. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
52. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
53. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Curug adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Curug untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Curug adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Curug Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan tujuan dan sasaran renja kecamatan curug tahun 2026 dan program kegiatan yang akan berjalan di tahun 2026. 40.507.281.542,00 atau tercapai 98,86 %. Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 466.840.450,00 atau 1,14 %. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan realisasi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di lokasi pelaksanaan dan realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan seperti kegiatan belanja Perjalanan Dinas realisasi berdasarkan bukti rapat yang ada (SPJ). Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Curug sebesar Rp. 35.626.325.061,00 (Tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam puluh satu) Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 16.171.470.526,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau mencapai 45,39 % . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Curug dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Curug tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Curug, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Curug tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Curug tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Kecamatan Curug KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.580.828.961 8.440.144.526 50,90% 60,35% % 50 50 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.028.000 60.194.000 42,99% 47,21% Dokumen 3 3 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.522.000 20.796.000 29,49% 29,49% Dokumen 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.122.000 15.614.000 50,17% 50,17% Laporan 1 1 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.384.000 23.784.000 61,96% 61,96% Laporan 1 1 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.366.631.213 5.408.962.525 52,18% 73,53% Dokumen 1 1 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.337.876.213 5.383.061.525 52,07% 56,99% Orang 41 41 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28.755.000 25.901.000 90,07% 90,07% Laporan 1 1 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 169.562.000 29.610.000 17,46% 35,08% Orang 41 41 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.878.000 29.610.000 34,89% 35,08% Paket 33 33 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 84.684.000 0 0,00% 0,00% Orang - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.834.093.600 827.280.200 45,11% 63,34% Jenis 4 4 100,00% Kecamatan Curug Jenis 4 4 100,00% Kelurahan Sukabakti Jenis 4 4 100,00% Kelurahan Binong Jenis 4 4 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.943.500 34.867.000 75,89% 75,99% Paket 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.050.476.000 355.321.500 33,82% 35,00% Paket 6 6 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 85.345.600 84.828.000 99,39% 100,00% Paket 12 12 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 217.826.100 196.931.200 90,41% 91,01% Paket 15 15 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 144.454.400 50.731.500 35,12% 47,00% Paket 2 1.7 85,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 178.259.000 88.011.000 49,37% 49,41% Laporan 6 6 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.789.000 16.590.000 14,84% 45,00% Laporan 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.638.400 4.102.000 32,46% 32,00% Set - - 0,00% Kelurahan Sukabakti KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.797.500 148.364.500 99,04% 100,00% Set 14 14 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.857.100 16.779.500 99,54% 100,00% Set - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.325.550 41.983.200 96,90% 97,00% Set - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.172.400 15.871.500 78,68% 75,00% Set - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.215.000 7.825.000 45,45% 45,00% Dokumen 6 6 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.900.000 0 0,00% 0,00% Dokumen - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.523.000 5.523.000 100,00% 100,00% Set 4 4 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.417.700 82.629.000 89,41% 89,73% Set 6 6 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.612.500 6.507.000 98,40% 100,00% Set 10 10 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.063.500 28.666.500 68,15% 68,24% Set - - 0,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.750.000 0 0,00% 0,00% Set - - 0,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.610.000 15.450.000 52,18% 52,18% Dokumen 6 6 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.900.000 1.950.000 19,70% 25,00% Dokumen 2 1 50,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.356.600 4.354.000 99,94% 100,00% Set - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.792.000 14.462.000 66,36% 66,36% Set 5 5 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.043.000 10.964.500 99,29% 100,00% Set - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.214.950 22.071.500 81,10% 81,23% Set 11 11 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.972.000 0 0,00% 0,00% Set - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.474.000 16.254.000 48,56% 48,56% Dokumen 6 6 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.616.000 2.700.000 23,24% 25,00% Dokumen 2 1 50,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.556.557.069 1.194.557.301 46,73% 62,64% Jenis 2 2 100,00% Kecamatan Curug Jenis 2 2 100,00% Kelurahan Sukabakti Jenis 2 2 100,00% Kelurahan Binong Jenis 2 2 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.450.400 21.833.400 85,79% 86,92% Laporan 6 6 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 356.165.101 110.096.902 30,91% 46,00% Laporan 3 3 100,00% Kecamatan Curug KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.174.941.568 1.062.626.999 48,86% 55,00% Laporan 6 5.9 98,33% Kecamatan Curug 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.236.000 2.236.000 100,00% 100,00% Dokumen 12 12 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.094.800 26.932.998 28,03% 25,00% Dokumen 6 5 83,33% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 407.916.000 222.109.500 54,45% 50,00% Dokumen 6 5 83,33% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.795.000 0 0,00% 0,00% Dokumen - - 0,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.952.000 22.280.800 26,54% 25,00% Dokumen 6 5 83,33% Kelurahan Binong 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 359.430.000 165.366.500 46,01% 48,00% Dokumen 6 6 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.648.000 8.605.000 99,50% 100,00% Dokumen - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.380.000 11.093.748 28,17% 30,00% Dokumen 6 5 83,33% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.430.000 202.814.999 52,89% 58,00% Dokumen 6 6 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.513.957.079 919.540.500 60,74% 63,00% Jenis 2 2 100,00% Kecamatan Curug Jenis 2 2 100,00% Kelurahan Sukabakti Jenis 2 2 100,00% Kelurahan Binong Jenis 5 5 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.181.192 23.311.000 43,02% 50,00% kali 1 1 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 312.229.548 75.243.100 24,10% 52,00% Unit 2 1.7 85,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 124.400.000 73.900.000 59,41% 60,00% Unit 15 15 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.023.146.339 747.086.400 73,02% 90,00% Unit 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.200.000 13.200.000 46,81% 46,00% Unit 8 8 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.293.700 59.213.600 99,86% 100,00% Unit 1 1 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.350.000 22.350.000 59,84% 59,84% Unit 10 10 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.255.700 59.154.900 99,83% 100,00% Unit 1 1 100,00% Kelurahan Binong 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.150.000 26.150.000 100,00% 100,00% Unit - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.630.600 80.517.600 99,86% 100,00% Unit 1 1 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14.856.288.200 6.529.016.500 43,95% 47,50% % 40 40 100,00% Kecamatan Curug% 40 40 100,00% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.233.451.500 1.122.220.000 50,25% 52,00% Unit 1 1 100,00% Kecamatan Curug KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unit 2 2 100,00% Kelurahan Sukabakti Unit 2 2 100,00% Kelurahan Binong Unit 2 2 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.233.451.500 1.122.220.000 50,25% 52,00% Laporan - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 583.790.000 278.170.500 47,65% 45,00% Dokumen 2 2 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.220.586.000 591.850.000 48,49% 45,00% Dokumen 2 2 100,00% Kelurahan Binong 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 415.743.500 252.199.500 60,66% 63,27% Dokumen 1 1 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12.622.836.700 5.406.796.500 42,83% 43,00% Titik 16 16 100,00% Kecamatan Curug 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12.622.836.700 5.406.796.500 42,83% 43,00% Dokumen 20 20 100,00% Kecamatan Curug 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.445.967.000 1.319.768.000 38,30% 70,75% % 40 40 100,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.423.867.800 753.788.000 52,94% 74,50% Kelompok 10 10 100,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 96.278.000 86.078.000 89,41% 97,00% Lembaga - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.327.589.800 667.710.000 50,29% 52,00% Laporan 6 5.9 98,33% Kecamatan Curug 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.022.099.200 565.980.000 27,99% 67,00% Titik 25 25 100,00% Kecamatan Curug Unit 25 25 100,00% Kelurahan Sukabakti Unit 25 25 100,00% Kelurahan Binong Unit 25 25 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 33.730.000 33.730.000 100,00% 100,00% Lembaga - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 395.260.600 0 0,00% 0,00% Unit - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.593.108.600 532.250.000 33,41% 34,00% Kelompok 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.760.000 9.760.000 100,00% 100,00% Kelompok - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 164.578.500 0 0,00% 0,00% Unit - - 0,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 503.030.000 186.555.000 37,09% 37,00% Kelompok 2 2 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 13.650.000 13.650.000 100,00% 100,00% Kelompok - - 0,00% Kelurahan Binong 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 0 0,00% 0,00% Unit - - 0,00% Kelurahan Binong 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 539.789.600 167.927.000 31,11% 35,00% Kelompok 2 2 100,00% Kelurahan Binong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.320.000 10.320.000 100,00% 100,00% Kelompok - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 230.682.100 0 0,00% 0,00% Unit - - 0,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 550.289.000 177.768.000 32,30% 32,30% Kelompok 15 15 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 300.021.000 133.936.000 44,64% 46,00% % 30 30 100,00% Kecamatan Curug 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 300.021.000 133.936.000 44,64% 46,00% kali 6 6 100,00% Kecamatan Curug kali 4 4 100,00% Kelurahan Sukabakti kali 4 4 100,00% Kelurahan Binong kali 4 4 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 300.021.000 133.936.000 44,64% 46,00% Laporan 6 6 100,00% Kecamatan Curug 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 58.320.000 28.520.000 48,90% 48,00% Dokumen 3 3 100,00% Kelurahan Sukabakti 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.264.000 16.296.000 46,21% 50,00% Dokumen 3 2.6 86,67% Kelurahan Binong 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 97.600.000 50.360.000 51,60% 51,60% Dokumen 3 3 100,00% Kelurahan Curug Kulon 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 350.521.500 37.920.000 10,82% 48,00% % 40 40 100,00% Kecamatan Curug% 40 40 100,00% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 350.521.500 37.920.000 10,82% 48,00% Jenis 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 247.571.500 0 0,00% 0,00% Orang - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 15.110.000 0 0,00% 0,00% Orang - - 0,00% Kecamatan Curug 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 87.840.000 37.920.000 43,17% 48,00% Dokumen 6 5.8 96,67% Kecamatan Curug 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 92.698.400 18.665.000 20,14% 60,00% % 40 40 100,00% Kecamatan Curug 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 92.698.400 18.665.000 20,14% 60,00% Desa 2 2 100,00% Kecamatan Curug 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 92.698.400 18.665.000 20,14% 60,00% Dokumen 1 0.9 90,00% Kecamatan Curug Berdasarkan tabel 1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang belum memenuhi target kinerja :
1. 1.Terdapat beberapa realisasi kinerja yang belum tercapai di triwulan II ini yaitu :
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
c.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
e.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
f.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. 2.Faktor penyebab yang dihadapi sampai dengan triwulan II sejauh ini:
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan dan dicairkan tetapi SP2D nya masuk di Triwulan ketiga.
b.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, karena kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara baru akan dilaksanakan di Triwulan ketiga.
c.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dikarenakan terdapat belanja yang akan dirubah pada APBD Perubahan dan Pencairan belanja sesuai dengan SPJ yang masuk.
d.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dikarenakan adanya perubahan titik lokasi kegiatan di beberapa judul fisik sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu APBD Perubahan.
e.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dikarenakan adanya kegiatan fisik yang akan dirubah pada APBD Perubahan.
f.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan dan dicairkan tetapi SP2D nya masuk di Triwulan ketiga.
g.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan ketiga.
1. 3.Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah :
a.Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa saja yang belum sehingga bisa segera dilaksanakan dan dicairkan, karena kebijakan baru mengenai capaian kinerja yang tidak boleh dibawah 80% akan mempengaruhi nilai Tunjangan Kinerja, sehingga harus lebih maksimal dalam memonitoring.
b.Memaksimalkan pencairan GU dibulan berjalan sehingga realisasi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
c.Segera berkoordinasi untuk perubahan judul kegiatan agar dapat dibuatkan rekapannya sehingga pada saat pembukaan APBD-P bisa langsung memperbaiki.
b.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. 2.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. 3.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. 4.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatatan
5. 5.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. 6.KegiatanFasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Curug Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini : Tabel 2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Curug Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 6 6 6 100,00% 7 19 271% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 1 1 1 100,00% 1 3 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 41 43 43 43 100,00% 41 127 310% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 10 10 100,00% 8 26 325% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 4 3 3 100,00% 4 11 275% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 5 5 100,00% 4 13 325% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 98,30% 88,00% 98,15% 98,15% 100% 98,30% 284,45% 289% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 84% 80% 83,00% 83,00% 100% 84% 247% 294% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 1 6 6 6 100% 1 13 1300% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 35 23 175 175 100% 35 233 666% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug 80% 78% 79,00% 79,00% 100% 80% 237% 296% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa 25 22 30 30 100% 25 77 308% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 54 55 55 100% 55 164 298% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 73,00% 65,00% 73% 73% 100% 73,00% 210,50% 288% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 12 6 7 7 100% 12 25 208% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100,00% 80,00% 100% 100% 100% 100,00% 280,00% 280% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi 4 4 4 4 100% 4 12 300% 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 81% - 80 80 1 81% 161% 199% Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 89,30% 0 0 0 89,30% 89% 100% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 - 3 3 1 3 6 200% Berdasarkan tabel 2 (TC.29) di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang belum memenuhi target kinerja pada Tahun 2024 : Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua capaian kerja pada Kecamatan Curug menunjukan bahwa output secara keseluruhan telah tercapai sebesar 100,00 % hal ini akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja dan program pada tahun yang akan datang.
b.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
9. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. 10.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. 11.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. 12.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan
13. 13.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Curug yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah:
14. 1.Pembaruan ruang pelayanan kantor kecamatan Curug yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat.
15. 2.Pengadaan mesin antrian yang membantu mengatur alur masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan pengalaman yang lebih baik secara keseluruhan.
16. 3.Pengajuan adminduk (Administrasi Kependudukan) sudah bisa melalui kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses administrasi. Gambar 1: Suasana Ruang Pelayanan Terpadu Kantor Kecamatan Curug Kegiatan pelayanan di Kecamatan Curug tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Gambar 2: Sosialisasi adminduk di Kecamatan Curug Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
17. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
18. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan curug dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
19. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
20. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 83,125 83,5 84 84,5 79,75 81,25 84 84,5 Realisasi IKM s/d TW II 2025 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Curug antara lain sebagai berikut:
21. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan curug.
22. 2.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan curug.
23. 3.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah curug guna memberdayakan produk dalam negeri.
24. 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
25. 5.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
26. 6.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
27. 7.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan. Untuk menjawab isu isu di kecamatan curug maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan curug adalah sebagai berikut :
28. 1.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
29. 2.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
30. 3.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
31. 4.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
32. 5.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
33. 6.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
34. 7.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
35. 8.Pengembangan Kampung Tematik.
36. 9.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
37. 10.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
38. 11.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
39. 12.Pemeliharaan Stadion Mini.
40. 13.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Curug Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Curug Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Curug dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Tabel 4. (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN CURUG SEMUA SUB UNIT 40.989.281.29 1 KECAMATAN CURUG SEMUA SUB UNIT 40.989.281.29 1 KECAMATAN 28.470.281.29 1 KECAMATAN 28.470.281.29 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 14.166.079.46 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 14.166.079.46 7 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 23 168.597.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 23 168.597.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 9 82.857.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 9 82.857.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Daerah Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 32.560.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 32.560.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 6 38.480.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 6 38.480.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Daerah Daerah Sub KegiatanPenyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 4 7.400.000 Sub KegiatanPenyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 4 7.400.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 4 7.300.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 4 7.300.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 10.304.141.29 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 10.304.141.29 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/bulan 43 10.275.281.29 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/bulan 43 10.275.281.29 1 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Tunjangan ASN Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 3 28.860.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 3 28.860.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 43 134.590.500 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 43 134.590.500 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 43 52.223.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 43 52.223.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kelengkapan Kelengkapan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Orang 100 82.367.500 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Orang 100 82.367.500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 1.045.166.700 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 1.045.166.700 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 15.246.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 15.246.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 12 470.666.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 12 470.666.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 48.983.100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 48.983.100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 48 122.281.600 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 48 122.281.600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 4 100.800.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 4 100.800.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Disediakan yang Disediakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 201.600.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 201.600.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 85.590.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 85.590.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 1.069.290.900 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 1.069.290.900 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 11.771.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 11.771.400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 117.201.500 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 117.201.500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 940.318.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 940.318.000 PENDAPATA N ASLI Curug, Semua Kel/Desa Curug, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.444.293.076 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.444.293.076 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 11.532.700 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 11.532.700 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 19 220.205.084 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 19 220.205.084 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 31 32.700.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 31 32.700.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dipelihara Dipelihara Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 4 1.179.855.292 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 4 1.179.855.292 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 12.437.279.12 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 12.437.279.12 4 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 17.094.000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 17.094.000 Daerah yang Ada di Kecamatan Daerah yang Ada di Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 17.094.000 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 17.094.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 36 12.420.185.12 4 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 36 12.420.185.12 4 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Laporan 7 46.250.000 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Laporan 7 46.250.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 37 12.373.935.12 4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 37 12.373.935.12 4 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.388.959.800 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.388.959.800 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa Kelompok 28 1.388.959.800 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa Kelompok 28 1.388.959.800 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakata n 7 88.840.000 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakata n 7 88.840.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.300.119.800 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.300.119.800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 49.592.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 49.592.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 49.592.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 49.592.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 49.592.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 49.592.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 81,50% 339.352.500 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 81,50% 339.352.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 4 339.352.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 4 339.352.500 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 55 247.862.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 55 247.862.500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 60 15.250.000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 60 15.250.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 12 76.240.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 12 76.240.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) di Kecamatan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 89,35% 89.018.400 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 89,35% 89.018.400 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 4 89.018.400 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 4 89.018.400 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 89.018.400 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 89.018.400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SUKABAKTI 4.007.600.000 KELURAHAN SUKABAKTI 4.007.600.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.803.747.696 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.803.747.696 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 225.852.100 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 225.852.100 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 29.865.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 29.865.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 14 70.693.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 14 70.693.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 14.794.200 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 14.794.200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 39.808.700 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 39.808.700 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 26.891.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 26.891.200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Disediakan yang Disediakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 19.800.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 19.800.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 531.235.600 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 531.235.600 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.236.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.236.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 81.774.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 81.774.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 447.225.600 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 447.225.600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.046.659.996 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.046.659.996 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 11 500.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 11 500.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dipelihara Dipelihara Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 500.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 500.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 725.040.804 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 725.040.804 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 725.040.804 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 725.040.804 Daerah yang Ada di Kecamatan Daerah yang Ada di Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 725.040.804 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 725.040.804 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.395.171.500 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.395.171.500 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.395.171.500 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.395.171.500 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakata n 3 11.100.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakata n 3 11.100.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 3 389.574.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 3 389.574.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 3 994.497.500 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 3 994.497.500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,00% 83.640.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,00% 83.640.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 83.640.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 83.640.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 83.640.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 83.640.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BINONG 4.824.200.000 KELURAHAN BINONG 4.824.200.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100,00 % 1.876.512.626 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100,00 % 1.876.512.626 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 283.843.430 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 283.843.430 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 6.341.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 4 6.341.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 12 160.532.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 12 160.532.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 7.213.900 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 7.213.900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 41.896.530 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 41.896.530 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 10.450.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 10.450.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Disediakan yang Disediakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 34.320.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 34.320.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 23.090.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 23.090.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 484.521.200 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 484.521.200 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.675.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.675.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 83.416.200 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 83.416.200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 398.430.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 398.430.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.108.147.996 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.108.147.996 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 220.647.996 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 220.647.996 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 27 537.500.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 27 537.500.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dipelihara Dipelihara Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 350.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 350.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 1.388.814.004 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 1.388.814.004 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 1.388.814.004 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 1.388.814.004 Daerah yang Ada di Kecamatan Daerah yang Ada di Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.388.814.004 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.388.814.004 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.471.993.370 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50% 1.471.993.370 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.471.993.370 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.471.993.370 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakata n 3 15.918.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakata n 3 15.918.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 2 701.766.770 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 2 701.766.770 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 3 754.308.600 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 3 754.308.600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 86.880.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 86.880.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 86.880.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 86.880.000 Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 86.880.000 Kab. Tangerang, Curug, Binong Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 86.880.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CURUG KULON 3.687.200.000 KELURAHAN CURUG KULON 3.687.200.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100,00 % 1.181.280.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100,00 % 1.181.280.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 325.984.020 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 325.984.020 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 6 7.287.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 6 7.287.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 9 205.190.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 9 205.190.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 11.193.320 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 11.193.320 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 20.023.700 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 30 20.023.700 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Disediakan Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 29.866.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12 29.866.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Disediakan yang Disediakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 33.474.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 33.474.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 18.950.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 18.950.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 568.199.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 568.199.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 3.635.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 3.635.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 75.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 75.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 489.564.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 489.564.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 287.096.980 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 287.096.980 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 24 33.650.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 24 33.650.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dipelihara Dipelihara Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 206.786.984 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 206.786.984 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 932.934.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Persen 84,00% 932.934.000 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 98,00% Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 932.934.000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 932.934.000 Daerah yang Ada di Kecamatan Daerah yang Ada di Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 932.934.000 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 932.934.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 81% 1.350.208.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 81% 1.350.208.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.350.208.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.350.208.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Lembaga Kemasyarakata n 3 11.620.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Lembaga Kemasyarakata n 3 11.620.000 PENDAPATA N ASLI Pembangunan di Kelurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan di Kelurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan DAERAH (PAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 27 700.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 27 700.000.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 4 638.588.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas / Ormas 4 638.588.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 222.778.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,50% 222.778.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 222.778.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 222.778.000 Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 222.778.000 Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 222.778.000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Curug sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Curug untuk Tahun 2026 : Tabel 5 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Curug NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) SUKABAKTI 1 PEMBANGUNAN GSG KELURAHAN SUKABAKTI Kelurahan Sukabakti MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT Paket 2 PERBAIKAN TURAP/PEMBATAS PERUMAHAN BUKIT HIJAU KARAWACI RT 001 RW 022 KELURAHAN SUKABAKTI RT.001/022 Kelurahan Sukabakti MENCEGAH TERJADINYA BANJIR Paket 3 PEMBUATAN TANDON DI AREA SUTET GRIYA KARAWACI Kelurahan Sukabakti MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi Paket 4 PENGADAAN LAHAN UNTUK PERLEBARAN JL.SAPAN UTAMA RAYA Kelurahan Sukabakti PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Paket 5 PENGADAAN LAHAN UNTUK PERLUASAN SMPN 1 CURUG SMP 1 Curug UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS BELAJAR DAN MENGAJAR Paket 6 PENGADAAN DAN PEMELIRAHAAN PJU Kel. Sukabakti PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Paket 7 Penataan Lapangan Sepakbola sukabakti Kel. Sukabakti MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET BINONG 8 Pengadaan lahan GSG Kelurahan RW.003 MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT Paket NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 9 Pengadaan Lahan TPU RW.006 Penyediaan sarana pemakaman warga Paket 10 Betonisasi Jl. Binong Permai Dari Gerbang BP- Pos terpadu Kel. Binong PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 4 X 800 m 11 Betonisasi jalan 004/005 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 4 x 200 m 12 Pengadaan Gerobak Motor Kel. Binong MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi 18 UNIT 13 Kanopi Gedung Puskesmas Baru Puskesmas Binong MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS FASILITAS KESEHATAN 960 m2 14 Penataan Pojok UMKM Rw 10 Kel. Binong Kel. Binong MEMAKSIMALKAN POTENSI UMKM PAKET 15 Pembangunan Balai Latihan Kerja Kelurahan Binong Kel. Binong (ex Puskesmas Binong) MENINGKATKAN SDM YANG BERDAYA SAING PAKET CURUG KULON 16 Pembangunan Puskesmas Pembantu Kel. Curug Kulon Kp. Curug Kulon Rt. 04/02 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS FASILITAS KESEHATAN Paket 17 Pemanfaatan Lahan Bengkok Kelurahan Curug Kulon Kp. Curug Kulon Rt. 001/001 MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi 1,5 Ha 18 Penataan Alun Alun Curug Kp. Curug Kulon Rt. 04/02 MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT 7000 M2 19 Rehab Gedung PKK Kelurahan Curug Kulon Kelurahan Curug Kulon MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT 10 M x 20 M 20 Pembangunan Pagar dan Penataan Makam Muslim Sirnagalih Kp. Margasari Kelurahan Curug Kulon Penyediaan sarana pemakaman warga 1,6 Hektar 21 Pengadaan Lahan Untuk RTH, Sarana Bermain, Olahraga, Pengolahan Sampah, Serapan Air Kp. Sentul RW 04 Kelurahan Curug Kulon MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT 8000 M2 22 Penataan Lahan/Kawasan Pasar Burung Alun-alun Kec. Curug MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET CUKANGGALIH 23 Pembangunan SDN 3 Cukanggalih Kp. Cukanggalih Rt 003/005 UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS BELAJAR DAN MENGAJAR 3400 m2 24 Lanjutan Pemagaran dan Penataan Stadion Mini Desa Cukanggalih MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS FASILITAS KESEHATAN PAKET NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 25 Pemeliharaan Drainase CMC Kp. Cukanggalih Dusun 1 MENCEGAH TERJADINYA BANJIR 300 m 26 Lanjutan Betonisasi Kp. Cukanggalih Rt 004/005 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 100 m 27 Pembangunan Pujasera Lingkungan Stadion Mini Curug Stadion Mini Kec. Curug MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET 28 Penataan Halaman Kantor Kecamatan Curug Kantor Kecamatan Curug PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS PAKET 29 Pelatihan Digital Marketing bagi Pengurus UMKM Desa Kelurahan KECAMATAN CURUG MENINGKATKAN MANAJEMEN TERPADU PELAKU USAHA MIKRO PAKET 30 Pelatihan Laik Hygiene bagi pelaku usaha restoran dan warung makan Kec. Curug MENINGKATKAN MANAJEMEN TERPADU PELAKU USAHA MIKRO PAKET 31 Pembangunan Rumah Maggot Kec. Curug MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET 32 Pembangunan Bank Sampah Kec. Curug MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET CURUG WETAN 33 Pembuatan Rumah Magot Desa Curug Wetan MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi Paket 34 Pengadaan Lahan SMPN Kp. Tegal Rt. 001/008 UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS BELAJAR DAN MENGAJAR 4000m 35 Pembangunan Saluran Air Uditch Kp. Curug Wetan Rt. 002/005 MENCEGAH TERJADINYA BANJIR PAKET 36 Hotmix Kp Curug Wetan Rt 004/001 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 2,5 x 400 m 37 Pemagaran TPU Kp. Nagrog Rt. 002/012 Penyediaan sarana pemakaman warga P=184m T=2m 38 Pembangunan Tandon Desa Curug Wetan (Wisata Air) Desa Curug Wetan MEMAKSIMALKAN POTENSI Ekonomi PAKET KADU 39 Pembangunan balai warga dan RPTA (RUANG PUBLIK TERBUKA ANAK) Kp. Cijengir RT 003/007 Desa Kadu MEMFASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT 3.400 M2 40 Pembebasan Lahan Sekolah Dasar Negeri Kp. Sempur RT 006/006 Desa Kadu UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS BELAJAR DAN MENGAJAR 3.400 M2 41 Perbaikan dan Pelebaran Betonisasi Jalan Pokphan Kp. Onyam RW 007 Desa Kadu PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 4 x 200 M NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 42 Normalisasi saluran air dan perbaikan decker Jl. Utama Desa Kadu Kp. Kadu RW 002 Desa Kadu MENCEGAH TERJADINYA BANJIR 1 x 500 M 43 Pengadaan Bibit dan Kandang Ternak Kambing' Desas Kadu MEMAKSIMALKAN POTENSI UMKM 2 KPM 44 Lanjutan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum Cijengir Kp. Cijengir RT 003/007 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 100 m KADUJAYA 45 Pengadaan Alat Kesenian (Gendang Rampak) Desa Kadu Jaya Melestarikan kesenian dan Budaya Paket 46 Pembuatan Pagar Sekolah SDN Kadu Jaya UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS BELAJAR DAN MENGAJAR Paket 47 Betonisasi Jalan Lanjutan Gg. Ambon Kp. Bitung RT. 01/05 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 750 x 3,5 m 48 Betonisasi Jalan Lanjutan Kp. Cisereh RT. 02/06 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 600 x 3,5 m 49 Pengadaan Mesin Penetasan Bibit Ternak Desa Kadu Jaya MEMAKSIMALKAN POTENSI UMKM Paket 50 Pengadaan Mesin Las Desa Kadu Jaya MEMAKSIMALKAN POTENSI UMKM Paket ASTA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :
1.Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2.Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3.Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5.Pemberantasan Kemiskinan
6.Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8.Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan\
14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya
15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah Raga Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Curug Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu:
1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Curug. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Curug dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Curug Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 6 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Nilai AKIP Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug adalah sebagai berikut : Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2023* 2024** 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Angka 82 83 83,5 84 84,5 84,5 2.3 Progam dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Curug adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Curug dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Curug pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
d.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
e.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
b.Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Kegiatan Pemberdayaan (Kelurahan Sukabakti, Binong dan Curug Kulon)
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 3.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Curug secara keseluruhan pada tahun 2026 terdiri dari 6 program untuk kecamatan dan 3 kelurahan , 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 8. (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN CURUG SEMUA SUB UNIT 40.989.281.291 36.054.818.000 1 7.01 KECAMATAN 28.470.281.291 28.015.132.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capa ian Progr am : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 % 14.166.079.467 100 % 14.683.800.000 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelu aran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 23 168.597.000 23 144.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.01. 0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kelu aran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 82.857.000 9 73.000.000 7.01.01.2.01. 0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kelu aran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 32.560.000 8 32.000.000 7.01.01.2.01. 0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kelu aran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 38.480.000 6 39.000.000 7.01.01.2.01. 0008 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Terselenggaranya Walidata Kelu aran : Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 4 7.400.000 4 - N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.01. 0009 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kelu aran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 4 7.300.000 4 - 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kelu aran : Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 10.304.141.291 2 10.530.000.000 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.02. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kelu aran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bu lan 43 10.275.281.291 43 10.500.000.000 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Kelu aran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan 3 28.860.000 3 30.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kelu aran : Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 43 134.590.500 43 191.800.000 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.05. 0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kelu aran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 43 52.223.000 43 85.000.000 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan TerlaksananyaBi mbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kelu aran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 100 82.367.500 100 106.800.000 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kelu aran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 1.045.166.700 7 1.395.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.06. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kelu aran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 15.246.000 4 23.500.000 7.01.01.2.06. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 470.666.000 12 786.500.000 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 48.983.100 12 51.000.000 7.01.01.2.06. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 48 122.281.600 50 104.500.000 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelu aran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 100.800.000 12 137.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.06. 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelu aran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 201.600.000 12 131.000.000 7.01.01.2.06. 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelu aran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 85.590.000 12 161.000.000 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 1.069.290.900 3 1.198.800.000 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.08. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 11.771.400 12 11.800.000 7.01.01.2.08. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 117.201.500 12 137.000.000 7.01.01.2.08. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 940.318.000 12 1.050.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.444.293.076 4 1.224.200.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.09. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kelu aran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 11.532.700 4 55.000.000 7.01.01.2.09. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kelu aran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Unit 19 220.205.084 19 312.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7.01.01.2.09. 0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelu aran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 31 32.700.000 31 32.700.000 7.01.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelu aran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 4 1.179.855.292 4 824.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capa ian Progr am : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 12.437.279.124 98% 84 11.013.332.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kelu aran : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 17.094.000 7 13.332.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,0 0 84,0 0 7.01.02.2.02. 0003 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelu aran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 17.094.000 2 13.332.000 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelu aran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 36 12.420.185.124 36 24.000.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Persen 98,0 0% 98,0 0% 7.01.02.2.03. 0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelu aran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 7 46.250.000 7 11.000.000.000 7.01.02.2.03. 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Terlaksananya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kelu aran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 37 12.373.935.124 37 13.000.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capa ian Progr am : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Curug Persen 80,5 0% 1.388.959.800 80,5 0% 1.546.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelu aran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaa Kelompok 28 1.388.959.800 28 1.546.500.000 Hasil : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Persen 100 % 100 % 7.01.03.2.01. 0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelu aran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyar akatan 7 88.840.000 7 1.450.000.000 7.01.03.2.01. 0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelu aran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.300.119.800 12 96.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capa ian Progr am : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5 % 49.592.000 73,5 % 198.500.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelu aran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 49.592.000 12 198.500.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100 % 100 % 7.01.04.2.01. 0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kelu aran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Laporan 12 49.592.000 12 198.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capa ian Progr am Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 81,5 % 339.352.500 81,5 % 403.000.000 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kelu aran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 4 339.352.500 4 403.000.000 Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.05.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan TerlaksananyaPe mbinaan Wawasan Kelu aran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Orang 55 247.862.500 55 270.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01. 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa TerlaksananyaPe mbinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelu aran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 60 15.250.000 60 19.000.000 7.01.05.2.01. 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi TerlaksananyaPel aksanaan Tugas Forum Kelu aran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Dokumen 12 76.240.000 12 114.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capa ian Progr am Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 89,3 5% 89.018.400 89,3 5% 170.000.000 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Kelu aran : Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 4 89.018.400 4 170.000.000 Hasil : Prosentase desa dengan laporan keuangan baik Persen 100 % 100 % 7.01.06.2.01. 0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kelu aran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 89.018.400 4 170.000.000 2 7.01.0.00.0.0 0.04.0001 KELURAHAN SUKABAKTI 4.007.600.000 2.595.490.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capa ian Progr am : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 % 1.803.747.696 100 % 880.450.000 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelu aran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 225.852.100 7 286.400.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.06. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kelu aran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 4 29.865.000 4 12.700.000 7.01.01.2.06. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Paket 14 70.693.000 14 150.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Disediakan Kel Sukabakti 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 12 14.794.200 12 16.900.000 7.01.01.2.06. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 30 39.808.700 30 42.500.000 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelu aran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 12 26.891.200 12 27.000.000 7.01.01.2.06. 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelu aran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Sukabakti Laporan 12 24.000.000 12 17.500.000 7.01.01.2.06. 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelu aran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Sukabakti Laporan 12 19.800.000 12 19.800.000 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Kelu aran : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 531.235.600 3 506.550.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.08. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sukabakti Laporan 12 2.236.000 12 2.350.000 7.01.01.2.08. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Sukabakti Laporan 12 81.774.000 12 96.200.000 7.01.01.2.08. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Laporan 12 447.225.600 12 408.000.000 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kelu aran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jenis 4 1.046.659.996 4 87.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.09. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelu aran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 2 7.01.01.2.09. 0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelu aran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Sukabakti Unit 11 500.000.000 11 28.200.000 7.01.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelu aran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Kel Sukabakti Unit 1 500.000.000 1 59.300.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capa ian Progr am : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 725.040.804 98% 84 594.890.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelu aran : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 725.040.804 7 594.890.000 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,0 0 84,0 0 7.01.02.2.02. 0003 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kelu aran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Laporan 12 725.040.804 12 594.890.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kel Sukabakti 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capa ian Progr am : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Curug Persen 80,5 0% 1.395.171.500 80,5 0% 1.044.800.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelu aran : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.395.171.500 8 1.044.800.000 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 % 100 % 7.01.03.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPe ningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukabakti Lembaga Kemasyar akatan 3 11.100.000 3 9.800.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.03.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPe mbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelu aran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Sukabakti Unit 3 389.574.000 3 465.000.000 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPe mberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukabakti Pokmas / Ormas 3 994.497.500 3 570.000.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capa ian Progr am : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5 % 83.640.000 73,5 % 75.350.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelu aran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 83.640.000 12 75.350.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100 % 100 % N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.04.2.01. 0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelu aran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Sukabakti Laporan 12 83.640.000 12 75.350.000 3 7.01.0.00.0.0 0.04.0002 KELURAHAN BINONG 4.824.200.000 3.021.846.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capa ian Progr am : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 % 1.876.512.626 100 % 789.696.000 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelu aran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 283.843.430 7 210.796.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 % 100 % N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.06. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kelu aran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Binong Paket 4 6.341.000 4 5.523.000 7.01.01.2.06. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Binong Paket 12 160.532.000 12 92.418.000 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Binong Paket 12 7.213.900 12 6.615.000 7.01.01.2.06. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Binong Paket 30 41.896.530 30 41.700.000 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelu aran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Binong Paket 12 10.450.000 12 10.750.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.06. 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelu aran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Binong Laporan 12 34.320.000 12 33.990.000 7.01.01.2.06. 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelu aran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Binong Laporan 12 23.090.000 12 19.800.000 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 484.521.200 3 482.250.000 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.08. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Binong Laporan 12 2.675.000 12 2.795.000 7.01.01.2.08. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Laporan 12 83.416.200 12 83.955.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Disediakan Kel Binong 7.01.01.2.08. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Binong Laporan 12 398.430.000 12 395.500.000 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.108.147.996 4 96.650.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.09. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kelu aran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 220.647.996 2 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.09. 0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelu aran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Binong Unit 27 537.500.000 27 37.350.000 7.01.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelu aran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi kel Binong Unit 1 350.000.000 1 59.300.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capa ian Progr am : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 1.388.814.004 98% 84 1.235.000.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Kelu aran : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 1.388.814.004 7 1.235.000.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,0 0 84,0 0 7.01.02.2.02. 0003 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelu aran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Binong Laporan 12 1.388.814.004 12 1.235.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capa ian Progr am : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Curug Persen 80,5 0% 1.471.993.370 80,5 0% 935.650.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelu aran : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.471.993.370 8 935.650.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 % 100 % 7.01.03.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPe ningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Binong Lembaga Kemasyar akatan 3 15.918.000 3 13.650.000 7.01.03.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPe mbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelu aran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Binong Unit 2 701.766.770 2 162.000.000 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPe mberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Binong Pokmas / Ormas 3 754.308.600 3 760.000.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Capa ian Progr am : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5 % 86.880.000 73,5 % 61.500.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KETERTIBAN UMUM KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelu aran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 86.880.000 12 61.500.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100 % 100 % 7.01.04.2.01. 0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelu aran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kel Binong Laporan 12 86.880.000 12 61.500.000 4 7.01.0.00.0.0 0.04.0003 KELURAHAN CURUG KULON 3.687.200.000 2.422.350.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Capa ian Progr am : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 % 1.181.280.000 100 % 676.485.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KABUPATEN/KO TA DAERAH KABUPATEN/KO TA 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelu aran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 325.984.020 7 137.805.000 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.06. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kelu aran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 6 7.287.000 6 4.500.000 7.01.01.2.06. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 9 205.190.000 9 21.800.000 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelu aran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 12 11.193.320 12 11.100.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Disediakan Kel Curug Kulon 7.01.01.2.06. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelu aran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 30 20.023.700 30 22.150.000 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelu aran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 12 29.866.000 12 20.700.000 7.01.01.2.06. 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelu aran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Curug Kulon Laporan 12 33.474.000 12 33.500.000 7.01.01.2.06. 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelu aran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Curug Kulon Laporan 12 18.950.000 12 24.055.000 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 568.199.000 3 431.900.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.08. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Curug Kulon Laporan 12 3.635.000 12 9.000.000 7.01.01.2.08. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Curug Kulon Laporan 12 75.000.000 12 39.400.000 7.01.01.2.08. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelu aran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Laporan 12 489.564.000 12 383.500.000 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 287.096.980 4 106.780.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 % 100 % 7.01.01.2.09. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelu aran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 2 7.01.01.2.09. 0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelu aran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Curug Kulon Unit 24 33.650.000 24 26.150.000 7.01.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelu aran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Kel Curug Kulon Unit 1 206.786.984 1 80.630.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGAR Capa ian : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Persen 84% 98% 932.934.000 98% 84 437.650.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Progr am Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelu aran : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 932.934.000 7 437.650.000 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,0 0 84,0 0 7.01.02.2.02. 0003 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelu aran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Laporan 12 932.934.000 12 437.650.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capa ian Progr am : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Curug Persen 80,5 0% 1.350.208.000 80,5 0% 1.182.275.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelu aran : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.350.208.000 8 1.182.275.000 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 % 100 % 7.01.03.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPe ningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Curug Kulon Lembaga Kemasyar akatan 3 11.620.000 3 10.320.000 7.01.03.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPe mbangunan Sarana dan Kelu aran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Unit 27 700.000.000 3 530.690.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prasarana Kelurahan Terbangun Kel Curug Kulon 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPe mberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelu aran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Kulon Pokmas / Ormas 4 638.588.000 4 641.265.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capa ian Progr am : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5 % 222.778.000 73,5 % 125.940.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelu aran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 222.778.000 12 125.940.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100 % 100 % 7.01.04.2.01. 0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kelu aran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Laporan 12 222.778.000 12 125.940.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Satuan Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Curug menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
2. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis antara lain :
3. 1.Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Curug pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan yang di dukung oleh 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 9 di bawah ini: Tabel 9. Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Curug Tahun Anggaran 2026 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN CURUG SEMUA SUB UNIT 40.989.281.291 1 7.01 KECAMATAN 28.470.281.291 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaia n Progra m : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 14.166.079.467 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluar an : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 23 168.597.000 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% 7.01.01.2.01.000 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluar an : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 82.857.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.01.000 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keluar an : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 32.560.000 Kasubag Perencana an dan N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.01.000 7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluar an : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 38.480.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.01.000 8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 4 7.400.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.01.000 9 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Keluar an : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 4 7.300.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluar an : Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 10.304.141.291 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 7.01.01.2.02.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Keluar an : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 43 10.275.281.291 Kasubag Perencana an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Koordinasi dan Keluar an : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan 3 28.860.000 Kasubag Perencana N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD an dan Keuangan Kec. Curug 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluar an : Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 43 134.590.500 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% 7.01.01.2.05.000 2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluar an : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 43 52.223.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan TerlaksananyaBimbin gan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Keluar an : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 100 82.367.500 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluar an : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 1.045.166.700 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Keluar an : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 15.246.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluar an : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 470.666.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluar an : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 48.983.100 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluar an : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 48 122.281.600 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluar an : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 100.800.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluar an : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 201.600.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar an : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 85.590.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 1.069.290.900 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 7.01.01.2.08.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 11.771.400 Kasubag Umpeg Kec. Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 117.201.500 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 940.318.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.444.293.076 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 7.01.01.2.09.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluar an : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 11.532.700 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluar an : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 19 220.205.084 Kasubag Umpeg Kec. Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.09.000 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluar an : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 31 32.700.000 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluar an : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 1.179.855.292 Kasubag Umpeg Kec. Curug 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaia n Progra m : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 12.437.279.124 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluar an : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 17.094.000 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,00 7.01.02.2.02.000 3 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Keluar an : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 17.094.000 Kasi Pelayanan Kec. Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluar an : Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 36 12.420.185.124 Hasil : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Persen 98,00 % 7.01.02.2.03.000 1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keluar an : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 7 46.250.000 Kasi Pelayanan Kec. Curug 7.01.02.2.03.000 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Terlaksananya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Keluar an : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 37 12.373.935.124 Kasi Pelayanan Kec. Curug 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaia n Progra m : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50 % 1.388.959.800 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Keluar an : Jumlah kelompok masyarakat yang Kelompok 28 1.388.959.800 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pemberdayaan Desa mendapatkan pembinaan/pemberdayaa Hasil : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n Persen 100% 7.01.03.2.01.000 1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 7 88.840.000 Kasi Pemberday aan Kec. Curug 7.01.03.2.01.000 3 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Keluar an : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.300.119.800 Kasi Pemberday aan Kec. Curug 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaia n Progra m : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5% 49.592.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluar an : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 49.592.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100% 7.01.04.2.01.000 1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 49.592.000 Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Curug 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capaia n Progra m Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 81,5% 339.352.500 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluar an : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 4 339.352.500 Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 100% 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan TerlaksananyaPembin aan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Keluar an : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Orang 55 247.862.500 Kasi Pemerinta han Kec. Curug N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.05.2.01.000 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa TerlaksananyaPembin aan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Keluar an : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 60 15.250.000 Kasi Pemerinta han Kec. Curug 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan TerlaksananyaPelaksa naan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Keluar an : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 12 76.240.000 Kasi Pemerinta han Kec. Curug 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capaia n Progra m Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 89,35 % 89.018.400 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Keluar an : Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 4 89.018.400 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Hasil : Prosentase desa dengan laporan keuangan baik Persen 100% 7.01.06.2.01.000 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keluar an : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 89.018.400 Kasi Pemdes Kec. Curug 2 7.01.0.00.0.00.04 .0001 KELURAHAN SUKABAKTI 4.007.600.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaia n Progra m : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.803.747.696 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluar an : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 225.852.100 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Keluar an : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 4 29.865.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluar an : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 14 70.693.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluar an : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 12 14.794.200 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluar an : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 30 39.808.700 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluar an : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Sukabakti Paket 12 26.891.200 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluar an : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Sukabakti Laporan 12 24.000.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar an : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Sukabakti Laporan 12 19.800.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 531.235.600 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 7.01.01.2.08.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sukabakti Laporan 12 2.236.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Sukabakti Laporan 12 81.774.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti Laporan 12 447.225.600 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.046.659.996 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 7.01.01.2.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluar an : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.09.000 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluar an : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Sukabakti Unit 11 500.000.000 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor Keluar an : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit 1 500.000.000 Kasi Pemerinta N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kel Sukabakti han Kel. Sukabakti 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaia n Progra m : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 725.040.804 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluar an : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 725.040.804 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,00 7.01.02.2.02.000 3 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kel Sukabakti Laporan 12 725.040.804 Kasi Pemerinta han Kel. Sukabakti 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaia n Progra m : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50 % 1.395.171.500 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keluar an : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.395.171.500 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100% 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPening katan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluar an : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukabakti Lembaga Kemasyarak atan 3 11.100.000 Kasi Pemberday aan Kel. Sukabakti 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPemba ngunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluar an : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Sukabakti Unit 3 389.574.000 Kasi Pemberday aan Kel. Sukabakti 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPember dayaan Masyarakat di Kelurahan Keluar an : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukabakti Pokmas / Ormas 3 994.497.500 Kasi Pemberday aan Kel. Sukabakti 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaia n Progra m : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5% 83.640.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluar an : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 83.640.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100% 7.01.04.2.01.000 1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Sukabakti Laporan 12 83.640.000 Kasi Trantibum dan Linmas Kel. Sukabakti 3 7.01.0.00.0.00.04 .0002 KELURAHAN BINONG 4.824.200.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaia n Progra m : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.876.512.626 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluar an : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 283.843.430 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Keluar an : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Binong Paket 4 6.341.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Penyediaan Peralatan Keluar an : Jumlah Paket Peralatan dan Paket 12 160.532.000 Kasi Pemerinta N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Binong han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluar an : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Binong Paket 12 7.213.900 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluar an : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Binong Paket 30 41.896.530 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluar an : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Binong Paket 12 10.450.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluar an : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Binong Laporan 12 34.320.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar an : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Binong Laporan 12 23.090.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 4 484.521.200 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.08.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Binong Laporan 12 2.675.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Binong Laporan 12 83.416.200 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Binong Laporan 12 398.430.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 1.108.147.996 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 7.01.01.2.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluar an : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 220.647.996 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.01.2.09.000 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan Keluar an : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Binong Unit 27 537.500.000 Kasi Pemerinta N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya han Kel. Binong 7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluar an : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi kel Binong Unit 1 350.000.000 Kasi Pemerinta han Kel. Binong 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaia n Progra m : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 1.388.814.004 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluar an : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 1.388.814.004 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,00 7.01.02.2.02.000 3 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Binong Laporan 12 1.388.814.004 Kasi Pemerinta han Kel. Binong N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaia n Progra m : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50 % 1.471.993.370 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keluar an : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.471.993.370 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100% 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPening katan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluar an : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Binong Lembaga Kemasyarak atan 3 15.918.000 Kasi Pemberday aan Kel. Binong 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPemba ngunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluar an : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Binong Unit 2 701.766.770 Kasi Pemberday aan Kel. Binong 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPember dayaan Masyarakat di Kelurahan Keluar an : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Binong Pokmas / Ormas 3 754.308.600 Kasi Pemberday aan Kel. Binong 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaia n Progra m : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5% 86.880.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluar an : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 86.880.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100% 7.01.04.2.01.000 1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kel Binong Laporan 12 86.880.000 Kasi Trantibum dan Linmas Kel. Binong 4 7.01.0.00.0.00.04 .0003 KELURAHAN CURUG KULON 3.687.200.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaia n Progra m : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.181.280.000 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluar an : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 325.984.020 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Tersedianya Penyediaan Keluar an : Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 6 7.287.000 Kasi Pemerinta N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluar an : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 9 205.190.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluar an : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 12 11.193.320 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluar an : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 30 20.023.700 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluar an : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Curug Kulon Paket 12 29.866.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluar an : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Curug Kulon Laporan 12 33.474.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar an : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Laporan 12 18.950.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsultasi SKPD Kel Curug Kulon 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 568.199.000 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 7.01.01.2.08.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Curug Kulon Laporan 12 3.635.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Curug Kulon Laporan 12 75.000.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluar an : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon Laporan 12 489.564.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluar an : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 287.096.980 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.01.2.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluar an : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 46.659.996 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.09.000 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluar an : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Curug Kulon Unit 24 33.650.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluar an : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel Curug Kulon Unit 1 206.786.984 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaia n Progra m : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84% 98% 932.934.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluar an : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Unit 7 932.934.000 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Persen 84,00 7.01.02.2.02.000 3 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon Laporan 12 932.934.000 Kasi Pemerinta han Kel. Curug Kulon 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaia n Progra m : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug Persen 80,50 % 1.350.208.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keluar an : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun Titik 8 1.350.208.000 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100% 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TerlaksananyaPening katan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluar an : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Curug Kulon Lembaga Kemasyarak atan 3 11.620.000 Kasi Pemberday aan Kel. Curug Kulon 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TerlaksananyaPemba ngunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluar an : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Curug Kulon Unit 27 700.000.000 Kasi Pemberday aan Kel. Curug Kulon N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026 Penanggun g Jawab Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TerlaksananyaPember dayaan Masyarakat di Kelurahan Keluar an : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Kulon Pokmas / Ormas 4 638.588.000 Kasi Pemberday aan Kel. Curug Kulon 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaia n Progra m : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 73,5% 222.778.000 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluar an : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 12 222.778.000 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani Persen 100% 7.01.04.2.01.000 1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluar an : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon Laporan 12 222.778.000 Kasi Trantibum dan Linmas Kel. Curug Kulon
a.Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Curug;
3. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b.Kaidah-kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. 1.Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
2. 2.Seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal pelaksanaan renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. 3.Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.
b.Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Curug ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Curug, dan tersusunnya Renja Kecamatan Curug Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1. 36.Kecamatan Legok
2. 1.Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
3. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
4. 3.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
5. 4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
6. 5.Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
7. 6.Penetapan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kecamatan Legok merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang. Dokumen Renja Kecamatan Legok Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Legok Nomor : 900/ /VII/Kec.Lgk/2025 tentang Rencana Kerja Kecamatan Legok Tahun Anggaran 2026, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Legok tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Legok tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Legok Tahun 2025 – 2029 yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa : a) Sejahtera Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan. b) Berdaya Saing Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 -2029 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:
8. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
9. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
10. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas
11. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
12. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Insfastruktur
13. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bekelanjutan 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Legok Tahun 2026 antara lain :
14. 1.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
15. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah
16. 3.Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. 4.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
18. 108.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
19. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
22. 8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23. 9.Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
24. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Kecamatan;
25. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugsa dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
26. 12.Keputusan Camat Legok Nomor : 900/ /VII/Kec.Lgk/2025 Tentang penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (renja OPD). 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Legok Tahun 2026 adalah:
a.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2024, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Legok Tahun 2019-2024 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
c.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e.Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja OPD Kecamatan Legok Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. 1.BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
2. 2.BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LEGOK TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. 3.BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan
4. 4.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. 5.BAB IV PENUTUP Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :
6. 1.Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2025 per tanggal 31 Juni 2025, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan. Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Legok yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan :
7. 2.Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggran 2025 Kecamatan Legok Telah melaksanakan 6 Program yang didalamnya terdapat 16 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp24.023.336.413 dan serapan anggaran Per 31 Juni 2025 mencapai 47,74% atau sebesar Rp11.468.480.746. Adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Legok telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
a.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b.Meningkatnya pelayanan masyarakat Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Selisih Keterang an Rupiah % Rupiah 1 2 3 4 5 6 = 4-3 1 NIHIL.. - - - - ✓ Nihil.. - - - - c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program dan Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2025, sebagaimana tabel dibawah ini. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d 30 JUNI 2025 KABUPATEN TANGERANG Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN LEGOK Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 01 2 01 Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerj a Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 27 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 100% 9 Dokumen 5 Dokumen 50% 7 01 01 2 02 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 7 01 01 2 05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 7 01 01 2 06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 4 Dokumen 50% 7 01 01 2 08 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen - 0% 7 01 01 2 07 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen 50% 7 01 01 2 09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen 50% 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGAR Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PATEN Sesuai Standar Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92% 91.60% 91.75% 91.75% 100% - - - 7 01 02 2 02 Keg. Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 7 01 02 2 03 Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Pemeliharan 225 Dokumen 35 Dokumen 78 Dokumen 78 Dokumen 100% 75 Dokumen 35 Dokumen 50% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemb erdayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 03 2 01 Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 33 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 100% 11 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 01 03 2 02 Keg. Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen 70% 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% KETERTIBAN UMUM 7 01 04 2 01 Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Trantibum 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 4 Dokumen 50% 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 05 2 01 Keg. Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 06 2 01 Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 48 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 100% 10 Laporan - -
1. 3.Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : -
2. 4.Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah : Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
3. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah : a) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Aparatur c) Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu d) Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur e) Terselenggaraanya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.
4. 6.Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : a) Perlu adanya penamabahan Personil di Kecamatan Legok b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c) Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Legok, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Legok dapat dikelompokkan sebagai berikut :
5. 1.Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
6. 2.Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
7. 3.Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang;
8. 4.Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Legok Tahun 2024 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Legok yang dapat terealisasi sebesar 98,01% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Legok Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:
9. 1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
10. 2.Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Legok. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Legok berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, upaya - upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Legok merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, pada pembahasan sub – sub ini perlu disajikan Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Legok sebagai berikut . Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
11. 1.Jumlah Capaian Layanan Publik 7.750 Pelayanan 8.000 Pelayanan 8.250 Pelayanan 8.500 Pelayanan 8.500 Pelayanan - - - APBD
12. 2.Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai IKM 91.75 Nilai IKM 91.87 Nilai IKM 91.94 Nilai IKM 92.00 Nilai IKM 90 - - - APBD Pelayanan Kecamatan Legok Kinerja Pelayanan di Kecamatan Legok dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
13. 1.Tersedianya Pemenuhan Sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
14. 2.Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
15. 3.Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
16. 4.Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan
17. 5.Jumlah organisasi pemuda yang dibina
18. 6.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Legok meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
19. 1.Lingkungan Internal ❖ Kekuatan ;
a.Visi dan misi organisasi yang jelas Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
b.Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Adanya sarana dan prasarana ❖ Kelemahan ;
a.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
b.Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
c.Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
1. 2.Lingkungan Eksternal ❖ Peluang
a.RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026
b.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
c.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
d.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
e.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
f.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g.Diklat peningkatan kualitas aparatur
h.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i.Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram ❖ Ancaman :
a.Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c.Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e.Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Legok bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e.Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Legok harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah dan c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Legok berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se- Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Legok. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel berikut. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGERANG No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumb er Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Kebutuhan Dana (Rp) Kecamatan Legok 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Legok Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok 100 % 10.443.334.523 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Legok Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok 100 % 10.443.334.523 APBD a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 7 dok 135.504.000 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 7 dok 135.504.000 APBD b Administrasi keuangan Kec. Legok Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 7.186.040.873 Administrasi keuangan Kec. Legok Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 7.186.040.873 APBD c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Legok Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok 9.164.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Legok Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok 9.164.000 APBD d Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dok 201.544.900 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dok 201.544.900 APBD e Administrasi umum perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 705.159.750 Administrasi umum perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 705.159.750 APBD f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dok 237.550.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Le gok Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dok 237.550.000 APBD g Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dok 849.786.000 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dok 849.786.000 APBD h Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 1.118.585.000 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 1.118.585.000 APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Legok Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92 % 10.553.963.800 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Legok Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92 % 10.553.963.800 APBD No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumb er Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Kebutuhan Dana (Rp) Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % APBD a Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 1 Dok 368.963.800 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 1 Dok 368.963.800 APBD b Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Pemeliharan 5 Dok 10.185.000.000 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Legok Jumlah infrastruktur yang dipelihara 5 Dok 10.185.000.000 APBD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Legok Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan 100 % 1.232.437.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Legok Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100 % 1.232.437.000 APBD a Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan 2 Dok 959.237.000 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan 2 Dok 959.237.000 APBD b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Legok Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1 Dok 273.200.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Legok Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1 Dok 273.200.000 APBD 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Legok Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 150.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Legok Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 150.000.000 APBD a Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 1 Dok 150.000.000 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 1 Dok 150.000.000 APBD 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Legok Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 419.480.924 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Legok Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 419.480.924 APBD a Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 419.480.924 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 419.480.924 APBD No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumb er Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Kebutuhan Dana (Rp) Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Legok Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 162.024.600 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Legok Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 162.024.600 APBD a Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Legok Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Dok 162.024.600 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Legok Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Dok 162.024.600 APBD Kelurahan Babakan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kel. Babak an Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Legok 100 % 1.599.640.026 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kel. Babak an Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Legok 100 % 1.599.640.026 APBD a Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Babak an Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Dok 83.963.590 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Babak an Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Dok 83.963.590 APBD b Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Jasa Penunjang 2 Dok 449.920.957 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Jasa Penunjang 2 Dok 449.920.957 APBD c Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dok 1.065.755.479 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dok 1.065.755.479 APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Babak an Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 92 434.786.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Babak an Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 92 434.786.000 APBDPersentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2 Lap 434.786.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2 Lap 434.786.000 APBD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Babak an Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberd ayaan 100 1.032.088.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Babak an Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberda yaan 100 1.032.088.000 APBD No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumb er Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targe t Capai an Kebutuhan Dana (Rp) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 3 Dok 931.712.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 100 931.712.000 APBD Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Dok 100.376.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Dok 100.376.000 APBD PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Babak an Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 114.084.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Babak an Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 114.084.000 APBD Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Babak an Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dok 114.084.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Babak an Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dok 114.084.000 APBD JUMLAH 100 % 26.141.838.873 JUMLAH 100 % 26.141.838.873 APBD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. 3.Meningkatnya Kinerja Pemerintahan; Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel sebagai berikut : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Legok No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 I Pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui Peningkatkan kualitas sarana Prasarana serta mutu Pendidikan dan kesehatan Area Infeksius meliputi ruang pelayanan dan ruang tunggu pasien lengkap dengan hexos fan dan standar pelayanan area infeksius :
4. 1.Ruang Pelayanan TB, Kusta dan HIV
5. 2.Ruang Laboratorium Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Bojongkamal 6 X 3 M 200.000.000 2 Gerbang masuk Pustu dan Pagar keliling Pustu Babat Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Bojongkamal 92 M 235.000.000 3 Pembangunan Gudang Puskesmas Bojongkamal Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Bojongkamal 4 X 4 M 200.000.000 4 Pemagaran Belakang Puskesmas Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Caringin 2707 M 1.353.500.000 5 Pengurugan Tanah Belakang Puskesmas Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Caringin 2708 M 1.055.700.000 6 Rehab Lapangan Olahraga (Perbaikan/rehab) SMP 1 Legok Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 1 Legok/Babakan 1500 M 350.000.000 7 Laboratorium IPA (Rehab Berat) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 1 Legok/Babakan 120 M 300.000.000 8 Rehab Plafon Kelas (7.1 s/d 7.4) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 2 Legok/Bojongkamal 4 Kelas 200.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 9 Pembangunan Ruang Kelas Tingkat (RKT) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 2 Legok/Bojongkamal 4 Kelas 1.000.000.000 10 Ruang Kelas Baru Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 3 Legok/Caringin 9 Rombel 3.150.000.000 11 Penataan Halaman Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 3 Legok/Caringin 40 M x 130 M 350.000.000 12 Pemagaran Lingkungan Sekolah Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 3 Legok/Caringin 130 M x 3 M 350.000.000 13 Ruang Kelas Baru SDN Ciangir II Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Babat 3 Unit 350.000.000 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP PGRI 184 Legok Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Kelurahan Babakan 1 Paket 200.000.000 15 Renovasi Ruang Kelas dan Pengurugan Tanah SDN Babat Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Babat 1 Paket 850.000.000 16 Penataan halaman SD Cirarab 2 Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Cirarab P. 33 X L. 49 M 350.000.000 17 Saluran Air ( batu Kali ) RT. 03 RW. 02 belakang SD Cirarab Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Cirarab 400 X 1,2 X 1 M 500.000.000 18 Penambahan Ruang Kelas Baru Tingkat (RKT) Mts Al-Amar Kp. Legok RT. 08/02 Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Legok 4 Lokal 450.000.000 19 Pembelian Lahan Akses Masuk SDN Ciangir I Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Desa Ciangir 400 M 500.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 II Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 20 Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pembuatan panggung pertunjukan Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kampung Budaya Desa Kemuning 4 x 9 250.000.000 21 Pelatihan Membatik 30 Orang x 4 Hari x 4 Kali Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kampung Budaya Desa Kemuning 1 Paket 200.000.000 22 Pembuatan Rambu - rambu Petunjuk Arah Kampung Budaya Kemuning Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kampung Budaya Desa Kemuning 1 Paket 250.000.000 23 Pembangunan Gedung Gerai Batik dan UMKM Kampung Budaya Kemuning Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kampung Budaya Desa Kemuning 4 x 12 M 300.000.000 24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan (Mesin Jahit dan Perlengkapan Lainnya) Kampung Budaya Kemuning Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kampung Budaya Desa Kemuning 1 Paket 270.000.000 25 Rehab Gedung Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Caringin Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Balai Penyuluhan Pertanian 1 Paket 400.000.000 26 Pelatihan Jasa Penyemaian dan Penanaman dengan Mesin Transplanter bagi kelompok tani Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Balai Penyuluhan Pertanian 1 Paket x 4 Kali 300.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 27 Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Para Pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 1 Paket x 4 Kali 250.000.000 28 Workshop product photography UMKM Kecamatan Legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 2 Kali 200.000.000 29 Workshop digital marketing UMKM Kecamatan Legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 2 Kali 200.000.000 30 Workshop Branding UMKM Kecamatan Legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 2 Kali 200.000.000 31 Workshop baking demo UMKM Kecamatan Legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 2 Kali 200.000.000 32 Festival budaya dan kuliner kecamatan legok Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif Kecamatan Legok 1 Kali 500.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 III Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 33 Peningkatan Infrastruktur dasar dan pemerataan Pembangunan berwawasan Lingkungan berkelanjutan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Legok Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Kecamatan Legok 1 Paket 1.000.000.000 34 Paving Block 3d Halaman Kantor Kelurahan Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Kelurahan Babakan 300 M 300.000.000 35 Betonisasi Jl. Ciperih Rw. 03 Desa Palasari Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Palasari P. 950 X L. 4 M 950.000.000 36 Lanjutan Betonisasi RW. 02 Desa Kemuning Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Kemuning P. 188 X L. 3,5 M 300.000.000 37 Lanjutan Betonisasi Kp. Bojong Rt. 03/02 Desa Kemuning Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Kemuning P. 125 X L. 4 M 350.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 38 Bedah Rumah Tidak Layak Huni Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Kemuning 5 Unit 175.000.000 39 Lanjutan Betonisasi Jl. Jaro Sarip Kp. Cakung Rw. 03 Desa Babat Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Babat P. 146 X L. 4 M 400.000.000 40 Betonisasi Jl. Cengwih Kp. Babat Rt. 05/01 Desa Babat Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Babat P. 325 X L. 3 M 500.000.000 41 Rumah Tidak Layak Huni Desa Caringin Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat tidak mampu Desa Caringin 15 Unit 450.000.000 42 Betonisasi Lanjutan Jalan Utama Legok Permai Menuju Makam Kopo Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Legok P. 200 X L. 8 M 1.000.000.000 43 Turap kali Cimanceri Ciparay Cirarab Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Cirarab P. 400 X L. 5 M 800.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 44 Betonisasi jl Gardu Cirarab RT. 004/001 Desa Cirarab Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Cirarab P. 226 X L. 3 M 650.000.000 45 Lanjutan beton RT 03 RW 03 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Bojongkamal P. 365 X L. 4 M 450.000.000 46 Paving block arah makam Sikluk RT. 003/01 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Bojongkamal P. 438 X L. 2 M 350.000.000 47 Betonisasi Jalan Desa Kp. Bojong Bitung Rt. 003/005 Desa Ciangir Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Ciangir P. 550 X L. 3 M 800.000.000 48 Pemeliharaan Jalan Betonisasi (Bapak Erik) Rt.02/01 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Serdangwetan 220 X 0,3 250.000.000 49 Hotmix (Lanjutan) Kp. Cadas (Makam Jengkol) Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Rancagong 300 M X 3 M 300.000.000 50 Peningkatan Jln (Hotmix) Kp. Rancagong Pos 3 Rw 001 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Legok Desa Rancagong 400 M X 2,5 M 350.000.000
6. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien (RPJMD) 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD Renja Kecamatan Legok Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Legok mempunyai tujuan:
7. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan; Dengan demikian sasaran yang merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Legok dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan kedalam rencana strategis Kecamatan Legok dalam tahun 2025-
8. 2029.Sedangkan uraian keterkaitan antara tujuan dengan sasaran adalah Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Legok dapat dijelaskan dalam table sebagaimana berikut : NO TUJUAN PEMERINTA H DAERAH SASARAN PEMERINTAH DAERAH TUJUAN RENSTRA PD INDIKATO R KINERJA TUJUAN SASARAN RENSTRA PD INDIKATOR KINERJA SASARAN/ UTAMA (IKU)
9. 1.Mewujudka n Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Publik di tingkat Kecamatan Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) Terselenggara nya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 3.3 Program dan Kegiatan
10. 1.Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Legok maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
11. 2.Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :
12. 1.Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
13. 2.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
14. 3.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Legok. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 OPD KECAMATAN LEGOK KABUPATEN TANGERANG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kecamatan Legok 22.961.240.847 27.145.502.771 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Legok - 100 Persen 10.443.334.523 - 11.685.502.771 KECAMATAN LEGOK [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Legok ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 135.504.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 260.000.000 KECAMATAN LEGOK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 71.762.400 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000 KECAMATAN LEGOK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 35.881.200 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.000.000 KECAMATAN LEGOK Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 27.860.400 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 75.000.000 KECAMATAN LEGOK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.186.040.873 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan 7.704.447.777 KECAMATAN LEGOK serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 7.126.238.873 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.669.447.777 KECAMATAN LEGOK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 59.802.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 35.000.000 KECAMATAN LEGOK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.164.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 15.000.000 KECAMATAN LEGOK Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 9.164.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000 KECAMATAN LEGOK Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 201.544.900 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif 258.882.575 KECAMATAN LEGOK dan penyeludupan. dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 31 Paket 90.318.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 118.882.575 KECAMATAN LEGOK Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 111.226.900 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 140.000.000 KECAMATAN LEGOK Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 705.159.750 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 841.638.881 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9.794.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 291.900.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281.486.331 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 29.498.020 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 72.250.730 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105.488.569 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 109.597.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.272.071 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 48.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000 KECAMATAN LEGOK Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 90.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72.963.450 KECAMATAN LEGOK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 54.120.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 67.428.460 KECAMATAN LEGOK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 237.550.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 130.030.228 KECAMATAN LEGOK Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 237.550.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 130.030.228 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 1.118.585.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi 1.462.634.038 KECAMATAN LEGOK korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.585.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.562.706 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 350.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 396.211.159 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 765.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.064.860.173 KECAMATAN LEGOK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 350.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 396.211.159 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 209.532.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 228.904.525 KECAMATAN LEGOK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 187.476.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 201.679.372 KECAMATAN LEGOK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 94.152.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45.808.875 KECAMATAN LEGOK Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 358.626.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 536.476.500 KECAMATAN LEGOK 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Legok - 100 Persen 10.553.963.800 - 11.060.000.000 KECAMATAN LEGOK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Dokumen 368.963.800 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan 60.000.000 KECAMATAN LEGOK Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 368.963.800 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000 KECAMATAN LEGOK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 10.185.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan 11.000.000.000 KECAMATAN LEGOK Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 10.185.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.000.000.000 KECAMATAN LEGOK 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat - 100 Persen 1.232.437.000 - 2.875.000.000 KECAMATAN LEGOK MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pembinaan/Pemberdayaa Kecamatan Legok [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Legok ] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 2 Dokumen 959.237.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 1.975.000.000 KECAMATAN LEGOK Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 132.628.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 225.000.000 KECAMATAN LEGOK Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 826.609.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.750.000.000 KECAMATAN LEGOK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - 1 Dokumen 273.200.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 900.000.000 KECAMATAN LEGOK Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 273.200.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000 KECAMATAN LEGOK 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Gangguan Trantibum yang di Tindaklanjuti Kecamatan Legok 100 Persen 150.000.000 250.000.000 KECAMATAN LEGOK [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Legok ] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 1 Dokumen 150.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 250.000.000 KECAMATAN LEGOK Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.000.000 KECAMATAN LEGOK 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Rekomendasi yang di Tindaklanjuti Kecamatan Legok - 100 Persen 419.480.924 - 900.000.000 KECAMATAN LEGOK [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Legok ] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 2 Dokumen 419.480.924 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 900.000.000 KECAMATAN LEGOK Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan 100 Orang 269.480.924 Kab. Tangerang, PENDAPATAN ASLI 550.000.000 KECAMATAN LEGOK Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Legok, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 150.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000 KECAMATAN LEGOK 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Legok 100 162.024.600 375.000.000 KECAMATAN LEGOK [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Legok ] Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10 Dokumen 162.024.600 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan 375.000.000 KECAMATAN LEGOK Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 9.034.200 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 KECAMATAN LEGOK Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 107.550.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.000.000 KECAMATAN LEGOK Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 15.917.400 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000 KECAMATAN LEGOK Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan 10 Dokumen 13.623.000 Kab. Tangerang, Semua PENDAPATAN ASLI 25.000.000 KECAMATAN LEGOK Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 15.900.000 Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000 KECAMATAN LEGOK Kelurahan Babakan 3.180.598.026 2.921.100.000 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Legok - 100 Persen 1.599.640.026 - 1.201.100.000 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Legok ] Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 5 Dokumen 83.963.590 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - - 185.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.179.390 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 54.178.200 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 120.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 12.006.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 4.600.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000 KELURAHAN BABAKAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 9.000.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 449.920.957 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan - - 446.100.000 KELURAHAN BABAKAN pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 890.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.100.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 77.600.957 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.000.000 KELURAHAN BABAKAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 371.430.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 360.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 1.065.755.479 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - - 570.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 314.500.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 751.255.479 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 550.000.000 KELURAHAN BABAKAN 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Legok Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Legok 100 Persen 92 Persen 434.786.000 470.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja - 2 Laporan 434.786.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 470.000.000 KELURAHAN BABAKAN Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 434.786.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 470.000.000 KELURAHAN BABAKAN 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan 100 persen 1.032.088.000 1.070.000.000 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Legok ] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 3 Dokumen 931.712.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 910.000.000 KELURAHAN BABAKAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarakatan 14.910.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 453.078.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 463.724.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 430.000.000 KELURAHAN BABAKAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - 1 Dokumen 100.376.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 160.000.000 KELURAHAN BABAKAN pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 4 Keluarga 100.376.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 160.000.000 KELURAHAN BABAKAN 10 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Legok - 100 Persen 114.084.000 - 180.000.000 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Legok ] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 1 Dokumen 114.084.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - 180.000.000 KELURAHAN BABAKAN Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 114.084.000 Kab. Tangerang, Legok, Babakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 180.000.000 KELURAHAN BABAKAN JUMLAH 26.141.838.873 30.066.602.771 Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana Kerja OPD Kecamatan Legok ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai kantor Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. a) Catatan Penting Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Legok untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Legok Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Legok itu sendiri maupun pihak- pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Legok dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Legok Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2025-2029 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Legok Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti. b) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Legok mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 26.511.580.644,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. c) Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Tahun 2026 antara lain:
15. 1.Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
16. 2.Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Legok Tahun Anggaran 2026.
17. 37.Kecamatan Pasar Kemis RENJA 2026 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat yang diakomodir melalui kegiatan anggaranbelanja Tahun 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Pasarkemis merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi daridokumen Rencana Strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing- masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kecamatan Pasarkemis sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pasarkemis sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2026. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pasarkemis mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan landasan di atas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Kecamatan Pasarkemis ini dapat berhasil. Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pasar Kemis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ialah sebagai berikut: Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 No. Nama Kegiatan
18. 1.Mandatory Pembangunan - Pemeliharaan Spal U-Ditch KP. Picung samping SD Negeri Pasarkemis 3 RW. 05 Desa Pasarkemis. - Paving Blok KP. Picung RW. 05 Desa Pasarkemis - Pemeliharaan Hotmik KP. Picung RW. 05 Desa Pasarkemis
19. 2.Program Unggulan : - Bazar Murah 4 Kali Setiap Triwulan
20. 3.Kegiatan Wajib dan Pilihan untuk Kecamatan Pasar Kemis
21. 4.Hasil Musrenbang : - Penataan Halaman Kantor Kecamatan Pasarkemis - Pemeliharaan Taman Belakang Kantor Kecamatan Pasarkemis - Pembuataan Sarana Panggung Kreasi Kecamatan Pasarkemis - Pemeliharaan Aula Bawah Gedung Kecamatan Pasarkemis
22. 5.Aspirasi ( Usulan Masyarakat)
23. 6.- TPS3R Kelurahan (Alat Inserenator dan Sarana Prasarana) - Operasional TPS3R - Operasional Ambulance - Operasional Germo
24. 7.Kegiatan Distribusi lainnya, Honor RT/RW, Honor Posyandu, Honor KPM stunting untuk Kelurahan
25. 8.Kegiatan untuk Gaji dan Tunjangan 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasar Kemis Tahun 2026 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:
26. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
27. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
28. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. 4.Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
30. 5.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
31. 6.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
32. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
33. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
34. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);
37. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 180)
38. 13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
39. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
40. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
42. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
43. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
46. 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
47. 22.Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4- 231/2024);
48. 23.Peraturan Gubernur Banten … Tahun 20... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026
49. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9);
50. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
51. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
52. 27.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
53. 28.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3. Maksud dan Tujuan ➢ Maksud. Penyusunan Rencana kerja 2026 Kecamatan Pasarkemis dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Pasarkemis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. ➢ Tujuan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, dan sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak padapeningkatan kinerja Kecamatan Pasarkemis di Tahun 2026. ➢ Sasaran Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pasar Kemis adalah : Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan Standar PATEN Dengan Indikator Sasaran: Nilai SKM 1.4. Sistematika Penulisan Penyajian Rencana Kerja Kecamatan Pasar Kemis terdiri dari 5 (Lima) Bab,yaitu: Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Kecamatan Pasar Kemis dapat dikemukakan secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:
54. 1.Indikator Nilai AKIP Tahun 2025 berdasarkan penilaian atas SAKIP Tahun 2024 Kecamatan Pasar Kemis mendapatkan penilaian 41.00 dari target tahun 2024 sebesar 87.00. sehingga dapat belum tercapai, faktor penghambat sebagai bahan masukan atas LHE atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 700.138/153- EV/Insp/2025 menyebutkan salah satunya untuk membuat laporan monev berjenjang yang menjelaskan faktor pendorong keberhasilan, kendala/hambatan dan upaya nyata untuk penanganan kendala/hambatan yang dihadapi.
55. 2.Sedangkan Kinerja IKM Tahun 2025 berdasarkan penilaian atas Tahun 2024 telah memperolah 91.00 dari target tahun 2024 sebesar 90.00 sehingga Indikator ini telah melebihi target. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat Kecamatan Pasar Kemis memberikan pelayanan secara maksimal. Dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut:
a.Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan
b.Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya SDM aparatur dan keterpaduan dalam fungsi perencanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan;
c.Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
d.Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD Tahun 2026 maupun dalam RPD 2025-2029 dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasarkemis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025- 2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasarkemis pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut : ➢ STRATEGI
1. 1.Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. 2.Meningkatkan Pelayanan Prima/Pelayanan umum kepada masyarakat
3. 3.Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan perencanaan dan pembangunan.
4. 4.Menciptakan terjadinya komitment pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
5. 5.Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
6. 6.Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
7. 7.Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Pasarkemis untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
8. 8.Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatandengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
9. 9.Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkanSDM masyarakat. ➢ KEBIJAKAN
10. 1.Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan.
11. 2.Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
12. 3.Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga- lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
13. 4.Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
14. 5.Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan Arah Kebijakan Kecamatan Pasarkemis STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan Meningkatkan Kinerja Perencanaan Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran Meningkatkan ketersediaan satu data pembangunan yangakurat Meningkatkan KinerjaKeuangan Meningkatan system pengelolaan belanja danpendapatan daerah yang terintegrasi Meningkatnya KinerjaPelayanan Kecamatan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensiregulasi Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 100 100 100 55 50 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 3 3 100 3 3 50 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 100 3 3 50 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 4 100 4 3 50 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Laporan 4 4 100 4 3 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Daerah Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan PD Dokumen 2 2 100 2 2 50 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 46 46 100 42 42 50 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 2 100 2 2 50 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dok Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100 1 1 100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 46 46 100 46 46 100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dok Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 100 7 7 50 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 60 60 100 60 60 50 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 30 30 100 30 15 50 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 115 115 100 115 100 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 30 30 100 30 15 50 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dokumen 3 3 100 3 3 50 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 10 100 10 10 50 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 10 10 100 10 10 50 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Dokumen - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Unit - - - - - - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan Unit - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dok Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 2 2 100 2 2 50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 27 27 100 27 27 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 29 29 100 29 29 50 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dok Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 4 100 4 4 50 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 2 100 2 2 50 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 20 100 21 21 50 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 28 28 100 153 70 50 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 7 100 7 3 50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis Persen 100 100 100 100 50 50 Prosentase infrastruktur Persen 100 100 100 100 50 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pasar Kemis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 1 1 100 1 1 50 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 3 100 3 2 50 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 1 1 100 1 1 50 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 8 8 100 144 63 50 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Pesen 100 100 100 100 50 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dokumen 2 2 100 2 2 50 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 6 6 100 6 6 100 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6 6 100 6 6 50 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Dokumen - - - 1 1 100 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan - - - 4 4 100 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Dokumen 3 3 100 3 3 50 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Lembaga 24 24 100 24 24 100 Sub Kegiatan Pembangunan Jumlah Sarana dan Dokumen 5 5 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Sarana dan Prasarana Kelurahan prasarana kelurahan yang terbangun Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Kutabumi Pokmas / ormas 20 20 100 16 16 50 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 70 70 100 100 50 50 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 5 5 100 5 5 50 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 100 100 100 50 50 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 2 2 100 2 50 50 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Orang 50 50 100 50 50 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 4 100 4 4 50 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemerintahan Desa Dengan Tata Kelola Yang Baik Persen 100 100 100 100 50 50 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Dokumen 5 5 100 5 5 50 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 5 100 5 5 50 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 5 5 100 5 5 50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Akhir Periode Renstra Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Target Realisasi Capaian (%) Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 5 5 100 5 5 50 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 5 5 100 5 5 50 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 5 5 100 5 5 50 Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut : 1). Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
a.Dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, dilaksanakan 6 (enam) Program dengan 6 (enam) indikator dan 13 kegiatan dengan 13 indikator.
b.Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan, semua telah terlaksana dengan baik dan memenuhi target. sehingga realisasi kegiatan banyak yang tercapai dengan baik. 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publikm dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
a.Camat Bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkatkecamatan, yang terdiri dari: (a) Sekretariat; (b) Seksi; dan (c) Kelurahan. Camat, mempunyai tugas:
a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerahyang ada di kecamatan; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadiruang lingkup tugasnya di kecamatan;
b.penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadiruang lingkup tugasnya di kecamatan;
c.penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
d.penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadiruang lingkup tugasnya di kecamatan;
e.penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadiruang lingkup tugasnya di kecamatan;
f.pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.
b.Sekretaris Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut Sekretariat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)Sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi danpelaporan;
2. b.penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
3. c.penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan. Lebih lanjut dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
6. a.merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja) kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
7. b.membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
8. c.memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
9. d.memberi petunjuk program;
10. e.mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dankepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
11. f.mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian;
12. g.mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan;
13. h.mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi: menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
14. i.mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi. Sekretariat kecamatan terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
16. a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
17. b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
18. c.membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasipegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
19. d.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan;
20. e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
21. f.membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB),Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai,usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberianpenghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kreditjabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
22. g.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaiandan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
23. h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan terkait dengan tugas dan fungsinya. b Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerjakecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
25. j.merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
26. k.membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunandokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatankecamatan meliputi Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
27. l.membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
28. m.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
29. n.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
30. o.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
31. p.membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
32. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan terkait dengan tugas dan fungsinya. c Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh Kepala seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:
33. a.merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
34. b.membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan balgsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganErn konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
35. c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;
36. d.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
37. e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
38. f.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
39. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. d Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. Lebih lanjut, Kepala seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
40. h.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
41. i.membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kefa Kecamatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, evaluasi Kelurahan, penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
42. j.membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
43. k.membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah/instansi terkait (termasuk pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri, peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkaa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, pelatihan keluarga tanggap bencana alam, pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga, penumbuhan, dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas) ;
44. l.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
45. m.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
46. n.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
47. o.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
48. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. e Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah :
49. q.merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan;
50. r.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas darr fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
51. s.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan;
52. t.membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
53. u.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;
54. v.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
55. w.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
56. x.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
57. y.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. f Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa dipimpin oleh Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Lebih lanjut Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
58. a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
59. b.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi pen5rusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi penerapal dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
60. c.membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihat ketiga, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
61. d.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
62. e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
63. f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
64. g.mengu.mpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintalan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
65. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. g Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala seksi Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas Seksi Pelayanan adalah melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Pelayanan adalah :
66. a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
67. b.membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
68. c.kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulal formulir pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik, peningkatan efektMtas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
69. d.membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan/atau instansiterkait lainnya;
70. e.membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
71. f.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
72. g.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yarrg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
73. h.membimbing pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan nonusaha, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
74. i.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi;
75. j.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
76. k.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
77. l.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
78. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Kecamatan Pasarkemis selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas, keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Pasarkemis selaku salah satu OPD di Kabupaten Tangerang mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:
  1. 1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
  2. 2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Antara Pusat dan Daerah.
  3. 3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
  4. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
  5. 5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasar Kemis dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Pasar Kemis No. Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian Catatan Analisis 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 90 91 92 93 94 - - - - - - - - - - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan PasarKemis. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pasarkemis sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
79. a.Kinerja pelayanan Kecamatan Pasarkemis terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pasarkemis sampai dengan tahun 2026 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
80. b.Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pasarkemsi, yaitu sebagai berikut :
81. a.Tantangan 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Pasarkemis tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2) Perkembangan Kabupaten Tangerang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota berkembang, Kabupaten Tangerang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Tangerang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya. 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kabupaten Tangerang menjadi semakin beragam, sehinagga perlu diberikan ruang dalam penyamapaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pasarkemis agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
82. b.Peluang 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas. 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja peberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan. 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualias perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan. 4) Tersedianya reguali dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2017, bahwasanya tujuan dan sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2026. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) ”dengan 6 (enam) misi pembangunan meliputi: 1). Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien; 2). Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing; 3). Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas; 4). Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;dan 5). Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 6). Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2026, difokuskan pada ” Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif”. Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut: Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Pasar Kemis T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01 - KECAM ATAN - - - - - 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH 18.092.000.000,00 18.092.000.000,00 18.092.000.000,00 18.092.000.000,00 18.092.000.000,00 M eningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pasar Kemis Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan 100 100 18.092.000.000,00 100 18.092.000.000,00 100 18.092.000.000,00 100 18.092.000.000,00 100 18.092.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 85.000.000,00 4 85.000.000,00 3 85.000.000,00 3 85.000.000,00 3 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 85.000.000,00 4 85.000.000,00 3 85.000.000,00 3 85.000.000,00 3 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan PD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 46 11.400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 46 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 46 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 46 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 60 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5500 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 580 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 139 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 60 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 60 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 30 330.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 139 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 115 140.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5500 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 10 220.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 580 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 10 470.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan PD Jumlah Paket M ebel yang Disediakan 0 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Unit Peralatan dan M esin Lainnya yang Disediakan 0 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan M ebel - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya M ebel Jumlah Paket M ebel yang Disediakan 0 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan M esin Lainnya - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Peralatan dan M esin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan M esin Lainnya yang Disediakan 0 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 29 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 27 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 27 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 23 474.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 29 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 37 2.750.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Keg Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan M esin Lainnya yang Dipelihara 28 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 20 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 2 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 2 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 20 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 22 313.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan M esin Lainnya - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan M esin Lainnya Jumlah Peralatan dan M esin Lainnya yang Dipelihara 28 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 178 175.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7 1.050.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pasar Kemis - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0001 - Kelurahan Sindang Sari 7.01.0.00.0.00.06. 0002 - Kelurahan Kutajaya 7.01.0.00.0.00.06. 0003 - Kelurahan Kutabaru 7.01.0.00.0.00.06. 0004 - Kelurahan Kutabumi 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 M eningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pasar Kemis Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pasar Kemis 100 100 5.000.000.000,00 100 5.000.000.000,00 100 5.000.000.000,00 100 5.000.000.000,00 100 5.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar 100 100 100 100 100 100 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada M asyarakat di Wilayah Kecamatan 3 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada M asyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada M asyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada M asyarakat di Wilayah 3 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 8 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 8 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 8 4.800.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pasar Kemis - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0001 - Kelurahan Sindang Sari 7.01.0.00.0.00.06. 0002 - Kelurahan Kutajaya 7.01.0.00.0.00.06. 0003 - Kelurahan Kutabaru 7.01.0.00.0.00.06. 0004 - Kelurahan Kutabumi 7.01.03 - PROGRAM PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DESA DAN 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 M eningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pasar Kemis Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pasar Kemis 85,00 85,00 3.700.000.000,00 85,00 3.700.000.000,00 85,00 3.700.000.000,00 85,00 3.700.000.000,00 85,00 3.700.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum M usyawarah Perencanaan 6 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan M asyarakat di 6 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi M asyarakat dalam Forum M usyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatnya Partisipasi M asyarakat dalam Forum M usyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum M usyawarah Perencanaan 6 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan M asyarakat di - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan M asyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan M asyarakat di 6 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 6 750.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum M usyawarah Perencanaan 24 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Pokmas dan Ormas yang M elaksanakan Pemberdayaan M asyarakat di 20 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi M asyarakat dalam Forum M usyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatnya Partisipasi M asyarakat dalam Forum M usyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum M usyawarah Perencanaan 24 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 20 2.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan M asyarakat di Kelurahan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Pemberdayaan M asyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang M elaksanakan Pemberdayaan M asyarakat di 20 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 16 600.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M eningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pasar Kemis - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0001 - Kelurahan Sindang Sari 7.01.0.00.0.00.06. 0002 - Kelurahan Kutajaya 7.01.0.00.0.00.06. 0003 - Kelurahan Kutabaru 7.01.0.00.0.00.06. 0004 - Kelurahan Kutabumi 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UM UM 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) M enurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan pasar Kemis Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pasar Kemis 100,00 100,00 400.000.000,00 100,00 400.000.000,00 100,00 400.000.000,00 100,00 400.000.000,00 100,00 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 30 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 30 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 30 400.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis M enurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan pasar Kemis - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0001 - Kelurahan Sindang Sari 7.01.0.00.0.00.06. 0002 - Kelurahan Kutajaya 7.01.0.00.0.00.06. 0003 - Kelurahan Kutabaru 7.01.0.00.0.00.06. 0004 - Kelurahan Kutabumi 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEM ERINTAHAN UM UM 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 M eningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pasar Kemis Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pasar Kemis 100 100 650.000.000,00 100 650.000.000,00 100 650.000.000,00 100 650.000.000,00 100 650.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Orang yang M engikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka M emantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 50 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka M emantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka M emantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang M engikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka M emantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 50 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06 - PROGRAM PEM BINAAN DAN 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 M eningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pasar Kemis Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pasar Kemis 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 5 5 85.000.000,00 5 60.000.000,00 5 85.000.000,00 5 85.000.000,00 5 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 5 100.000.000,00 5 70.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 5 5 115.000.000,00 5 90.000.000,00 5 115.000.000,00 5 115.000.000,00 5 115.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 - 100.000.000,00 0 - 0 - 0 - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 5 100.000.000,00 5 80.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U T A R G E T P A G U
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 5 5 115.000.000,00 5 90.000.000,00 5 115.000.000,00 5 115.000.000,00 5 115.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 5 5 85.000.000,00 5 60.000.000,00 5 85.000.000,00 5 85.000.000,00 5 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 - 100.000.000,00 0 - 0 - 0 - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 5 100.000.000,00 5 80.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis 7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - - - - - 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 5 100.000.000,00 5 70.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06. 0000 - Kecamatan Pasar Kemis KE T E R A N G A N 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 B ID A N G UR US A N / P R O G R A M / O UT C O M E / KE G IA T A N / S UB KE G IA T A N O UT P UT IN D IKA T O R O UT C O M E / O UT P UT B A S E LI N E T A H UN 2 0 2 4 T A R G E T D A N P A G U IN D IKA T IF T A H UN P E R A N G KA T D A E R A H 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dengan memperhatikan potensi Kecamatan Pasarkemis dan sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, ” Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif”, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di KecamatanPasarkemis didesain selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu :

6.Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar antara lain : 2.5.01 Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan 2.5.02 Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik 2.5.03 Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan 2.5.04 Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
7.Optimalisasi digitalisasi kearsipan
1.Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi di level OPD
8.Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE
1.Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang
9.Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika
1.Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu
10.Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu
1.Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik
11.Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)
1.Integrasi sistem data kependudukan secara optimal
2.Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi Masyarakat
12.Optimalisasi pengelolaan administrasi kependudukan
1.Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik
13.Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah
1.Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja
2.Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja
3.Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja
4.Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
14.Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan
1.Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan
15.Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD
1.Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi
16.Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah
1.Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
17.Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masy. desa)
1.Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel
18.Meningkatkan kinerja pengawasan daerah
1.Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP
19.Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal
1.Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN
2.Mendorong pengembangan kompetensi ASN
3.Optimalisasi uji kompetensi ASN
4.Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM
20.Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak
21.Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS
1.Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS
2.Mendorong optimalisasi ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS
22.Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik
1.Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
2.Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri
3.Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)
4.Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat
23.Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
1.Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal
2.Optimalisasi penindakan gangguan kamtibmas
3.Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan PasarKemis Persen 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran,Monitoring dan evaluasi, serta profil Dokumen 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan) Dokumen 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Laporan 1 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 1 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 1 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 2 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 46 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Hasil Laporan Barang Daerah Dokumen 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya Dokumen 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 46 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah Dokumen 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 60 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 30 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 115 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 30 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dokumen 3 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan undangan Undangan yang disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 10 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 37 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dokumen 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 178 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis Persen 100 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai denganstandar Kecamatan PasarKemis Persen 100 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dokumen 1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum Dokumen 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Dokumen 8 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan Prasarana Pelayanan Umum dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis Persen 100 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Dokumen 3 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Lembaga 24 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Kelurahan Laporan 20 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pokmas / ormas 16 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan Dokumen 1 Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Lembaga 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan PasarKemis Persen 100 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Dokumen 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 30 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 2 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta Orang 50 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Dokumen 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Dokumen 5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 5 Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagaiberikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2025-2045.
3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Kedudukan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, proses perencanaan yang Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implemntasinya.Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
1.Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasismerit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2.Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 34 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kotadalam mendukung penerapan SPM;
3.Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s);
4.Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implemntasi pembangunan;
5.Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6.Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Pasarkemis yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/ keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetakankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pasarkemis adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Pasarkemis diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pasarkemis KabupatenTangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi. Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Pasarkemis adalah sebagai berikut: Tujuan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
4.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
5.Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sasaran Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya pelayanan masyarakat Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat, target Tahun 2026 sebesar 91,00. Cara mengukurnya adalah berdasar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang. RENJA Kecamatan Pasar Kemis Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RENSTRA Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025-2029. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RENJA, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RENJA harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RENSTRA yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2025. Review terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pasar Kemis dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir. 3.3 Program dan Kegiatan Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, maka RKPD Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2025- 2029 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025- 2029.Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi PerangkatDaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Tangeran Tahun 2026, yaitu ” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan,tahun rencana yang meliputi lokasi, targer capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan Pasarkemis. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2026 disusunberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaiandari tujuan RPD Kabupaten Tangerang. Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasarkemis Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, yaitu : 1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga, 2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya, 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih, 4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya, 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasarkemis maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2.Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4.Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan Tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : ✓ Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, Meliputi Kegiatan :
1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum

a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
b.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Kuta Baru.
c.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Kuta Bumi.
d.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Kuta Jaya.
e.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Sindang Sari. ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
d.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
e.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD
a.Pengadaan Mebel
b.Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
1. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional.
b.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya. ✓ Program Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
1. 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
1. 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdasyaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
b.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. 2.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. 3.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ✓ Program Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
1. 1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. a Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasarkemis. Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2026 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Target Pagu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah KecamatanPasarKemis Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 22.136.361.786,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 22.136.361.786,80 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran,Monitoring dan evaluasi, serta profil Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 198.491.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 198.491.000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan) Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 3 73,770,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 73,770,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 3 52,682,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 52,682,000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 53,745,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 53,745,000.00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 9,147,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 9,147,000.00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 9,147,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 9,147,000.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 11.466.531.191. 00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 11.466.531.191. 00 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 46 11,419,042,191. 00 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46 11,419,042,191. 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 47,489,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 47,489,000.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Hasil Laporan Barang Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 6,480,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 6,480,000.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 6,480,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 6,480,000.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 7 2.927.847.216 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 2.927.847.216 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 60 64.545.700.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 64.545.700.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 30 2.169.128.846.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 2.169.128.846.0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 115 243.869.670.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115 243.869.670.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 30 143.157.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 143.157.000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 3 14,400,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 14,400,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 10 185.160.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 185.160.000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 10 107.586.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 107.586.000.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Kab. Tangeran g, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 27.000.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 27.000.000.00 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Kab. Tangeran g, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 4 27,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 27,000,000.00 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan Kab. Tangeran g, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa - - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 5.223.298.427.8 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 5.223.298.427.8 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 23 481.352.427.80 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23 481.352.427.80 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 32 4.741.946.000.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 4.741.946.000.0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 4 2.286.713.952.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 2.286.713.952.0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 51,463,992.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 51,463,992.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 22 1.124.549.960.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22 1.124.549.960.0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 178 564.200.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 178 564.200.000.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 7 546.500.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 546.500.000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 18,061,790,744. 20 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 18,061,790,744. 20 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai denganstandar Kecamatan PasarKemis Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 56,440,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 56,440,000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 56,440,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 56,440,000.00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 3 56,440,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 56,440,000.00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 18,061,790,744. 20 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 18,061,790,744. 20 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 8 18,061,790,744. 20 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 18,061,790,744. 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 1.106.806.800.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.106.806.800.0 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 1.081.058.800.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 1.081.058.800.0 0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 6 52,527,800.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 52,527,800.0 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 6 1,028,531,000.0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 1,028,531,000.0 0 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 25,748,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 25,748,000.00 Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 4 25,748,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 25,748,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan PasarKemis Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 442.897.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 442.897.000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 1 442.897.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 442.897.000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 30 442.897.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 442.897.000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 352.476.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 352.476.000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 2 352.476.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 352.476.000.00 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 50 335,684,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 335,684,000.00 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 4 16,792,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 16,792,000.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 100 96.381.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 96.381.000.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 96.381.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 96.381.000.00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 40,638,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 40,638,000.00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 18,360,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 18,360,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 10,010,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 10,010,000.00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 5,355,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 5,355,000.00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kel/Desa 5 22,018,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 22,018,000.00 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 No Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan PasarKemis 100% 22.136.361.786.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran,Monitoring dan evaluasi, serta profil 5 Dokumen 198.491.000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan) 3 Dokumen 73.770.000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 52.682.000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 53.745.000.00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 9.147.000.00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 data 9.147.000.00 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 2 Dokumen 11.466.531.191.00 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/Bulan 11.419.042.191.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 47.489.000.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Hasil Laporan Barang Daerah 1 Laporan 6.480.000.00 No Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 6.480.000.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya - - Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah 7 Laporan 2.927.847.216.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 64.545.700.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 2.169.128.846.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 115 Paket 243.869.670.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 30 Paket 143.157.000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 3 dokumen 14.400.000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 185.160.000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 107.586.000.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD 2 Dokumen 27.000.000.00 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 4 Unit 27.000.000.00 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 5.223.298.427.80 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 23 Laporan 481.352.427.80 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan 32 Laporan 4.741.946.000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. 4 Dokumen 2.286.713.952.00 No Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 51.463.992.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 1.124.549.960.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 178 Unit 564.200.000.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 7 Unit 546.500.000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis 100 % 18.061.790.744.20 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis 100 % 56.440.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 56.440.000.00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 56.440.000.00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum 1 Laporan 18.061.790.744.20 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 57 Dokumen 18.061.790.744.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis 100 % 1.1.6.8.6.800.00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 2 Laporan 1.081.058.800.00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan musyawarah di desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum 6 Lembaga 52.527.800.00 No Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target musyawarah perencanaan pembangunan di desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1.028.531.000.00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn Tingkat Kecamatan Jumlah laporan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan 1 Laporan 25.748.000.00 Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna 4 Laporan 25.748.000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasarkemis 100 % 442.897.000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 1 Laporan 442.897.000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30 Laporan 442.897.000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 % 352.476.000.00 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 352.476.000.00 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 50 Orang 335.684.000.00 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan 4 Dokumen 16.792.000.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 % 96.381.000.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 5 Laporan 96.381.000.00 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka 8 Dokumen 40.638.000.00 No Program/Kegiatan/SubKegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target administrasi tata pemerintahan desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 3 Dokumen 18.360.000.00 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 dokumen 10.010.000.00 Fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa 3 Dokumen 5.355.000.00 Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya Jumlah laporan hasil Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya 6 Laporan 22.018.000.00 Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, menetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
2. 1.Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: a melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan b menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026; dan
4. 3.Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang. 5.2 Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2026 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2026.
5. 38.Kecamatan Balaraja Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang menjadi acuan bagi Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Kecamatan Balaraja secara periodik lima tahun menyusun Rencana Strategis Kecamatan Balaraja yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tangerang, selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis akan dituangkan menjadi rencana kerja tahunan Kecamatan Balaraja yang disebut dengan RENJA. Rencana Kerja Kecamatan Balaraja merupakan suatu dokumen perencanaan resmi untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pasrtisipasi masyarakat. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sesuai misi RPJPD Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja memiliki prioritas utama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokrtais dan partisipatif. Prioritas tersebut dijabarkan dalam sasaran kecamatan Balaraja yaitu Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM. Dalam konteks Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Balaraja dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Balaraja sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam usulan prioritas dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 antara lain :
6. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
16. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. 14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. 15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. 21.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2026–2029 adalah Inmendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026–2029.
27. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28. 23.Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat untuk melaksanakan pemerintah daerah
29. 24.Peraturan Bupati Tangerang nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebiajakan pembangunan yang secara umum dilaksanakan di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Balaraja sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Balaraja. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balaraja serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2026 ini. 1.3 Sistematika Penulisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang; 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan Tujuan; 1.4 Sistematika Penulisan; II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BALARAJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan BalarajaTahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Balaraja; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balaraja; 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat; III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balaraja; 3.3 Program dan Kegiatan IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah V. PENUTUP Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan 2024 serta capaian renstra Kecamatan Balaraja Tahun 2025 - 2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dalam melakukan penyusunan Renja Murni Kecamatan Balaraja Tahun 2026 , diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2024 terhadap capaian renstra Kecamatan Balaraja Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Balaraja sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Balaraja Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Balaraja 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Balaraja Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/ 4) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Progra m : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 9.139.622.594 100% 100% 100% 100% 100% 7.385.578.786 67% 67% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 7 1 1 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluara n : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 143.712.000 6 6 6 100% 6 159.524.300 4 4 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 0% 7 1 1 2 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluara n : Tersedianya dokumen Perencanaan 8 84.836.500 4 4 4 100% 4 134.636.700 2 2 7 1 1 2 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluara n : Tersedianya Dokumen LKIP 1 30.643.000 1 1 1 100% 1 24.887.600 0 0 7 1 1 2 7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluara n : Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Profil 1 28.232.500 1 1 1 100% 1 - 0 0 7 1 1 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluara n : Tersedianya laporan keuangan 1 5.303.930.818 2 4 4 100% 4 5.135.355.615 2 2 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluara n : Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN 12 5.256.366.818 14 14 14 100% 14 5.072.581.675 7 7 7 1 1 2 7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluara n : Tersedianya Laporan Keuangan 1 47.564.000 1 1 1 100% 1 62.773.940 0 0 7 1 1 2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 97.968.500 0 0 0 0% 1 - 0 0 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% - 0% 0% 0% 0% 100% - 0% 0% 7 1 1 2 2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Keluara n : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya 12 0 0 0 0% 0 0 0 0 7 1 1 2 3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keluara n : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 97.968.500 0 0 7 1 1 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 833.327.100 9 9 9 100% 9 748.957.071 5 5 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluara n : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 21.772.000 12 12 12 100% 12 18.141.100 12 12 7 1 1 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluara n : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan 1 184.383.900 5 7 7 100% 7 82.168.305 4 4 7 1 1 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluara n : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan 1 115.813.800 18 18 18 100% 18 294905341 9 9 7 1 1 2 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluara n : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 84.790.400 7 1 1 2 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluara n : Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor Kecamatan 1 75.464.500 30 30 30 100% 30 84.280.261 15 15 7 1 1 2 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluara n : Tersedianya Paket alat tulis kantor Kelurahan Balaraja 1 29.475.300 18 20 20 100% 20 36.318.440 10 10 7 1 1 2 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluara n : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan di Kecamatan 1 47.974.600 10 10 10 100% 10 45.423.624 6 6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluara n : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan di Kelurahan 1 8.432.600 7 1 1 2 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluara n : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan 1 166.680.000 2100 2200 2200 100% 2200 187.720.000 1200 1200 7 1 1 2 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluara n : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan 1 57.360.000 3120 3150 3150 100% 3150 118.272.000 1600 1600 7 1 1 2 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluara n : Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 41.180.000 2 2 2 100% 2 64.395.000 1 1 7 1 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluara n : Tersedianya Jasa Penunjang 1 2.015.713.300 9 9 9 100% 9 358.013.200 5 5 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 9.972.000 2 2 2 100% 2 16.762.000 1 1 7 1 1 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan 1 329.153.700 4 4 4 100% 4 297.280.800 4 4 7 1 1 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan 1 43.257.600 3 3 3 100% 3 43.970.400 3 3 7 1 1 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecamatan 7 8 8 100% 8 702.212.000 8 8 Keluara n : Jumlah petugas Pengamanan Kantor 7 7 7 100% 7 7 7 Keluara n : Jumlah petugas jasa kebersihan kantor 7 7 7 100% 7 7 7 7 1 1 2 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan di Kecamatan 1 1.242.938.000 4 4 4 100% 4 168.972.000 4 4 Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan di Kelurahan 1 390.392.000 3 3 3 100% 3 533.240.000 3 3 7 1 1 2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Keluara n : Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang 1 744.970.876 3 3 3 100% 3 281.516.600 3 3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 88% 7 1 1 2 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluara n : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 154.162.884 4 4 4 100% 4 233.466.600 4 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluara n : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 142.907.992 7 1 1 2 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluara n : Tersedianya Pemeliharaan Peralatanan kantor 5 54.900.000 7 8 8 100% 5 48.050.000 5 5 7 1 1 2 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluara n : Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor 4 393.000.000 8 10 10 100% 4 394.839.243 6 6 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian Progra m : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 8.535.746.540 88,86% 100% 100% 100% 100% 6.785.280.722 100% 100% : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 100% 88,86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Keluara n : Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 2 64.324.500 2 2 2 100% 2 204.784.620 2 2 Hasil : Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 64.324.500 4 0 0 #DIV/0! 0 204.784.620 0 0 Keluara n : Tersedianya petugas PATEN 0 7 7 7 100% 7 7 7 7 1 2 2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluara n : jumlah dokumen pemeliharaan 4 8.471.422.040 4 4 4 100% 4 - 1 1 Hasil : Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 98% 95% 98% 98% 100% 98% 100% 100% Keluara n Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 8.471.422.040 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keluara n : Jumlah RTLH yang terbangun 4 1 1 100% 1 6.580.496.102 1 1 Keluara n : Tersedianya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 15 15 15 100% 15 6 6 Keluara n : Tersedianya petugas kebersihan lingkungan 12 12 12 100% 12 12 12 Keluara n : Tersedianya Operasional Pengangkutan sampah 0 0 0 0% 0 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Keluara n : Laporan pemenuhanpemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan 2 2.634.223.410 3 3 3 100% 10 2.304.102.201 3 3 7 1 3 Capaian Progra m : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 100% 75% 88% 88% 100% 88% 7 1 3 2 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluara n : Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 1.099.611.500 10 10 10 100% 2 908.064.251 7 7 Hasil : Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 88% 75% 88% 88% 100% 88% 88% 88% 7 1 3 2 1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Keluara n : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 46.035.000 2 2 2 100% 2 55.113.448 2 2 7 1 3 2 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1.053.576.500 Keluara n : Jumlah UMKM yang dibina 2 2 2 100% 2 852.950.803 2 2 Keluara n : Jumlah cabang olah raga yang dikembangkan 2 2 2 100% 2 2 2 Keluara n : Jumlah organisasi pemuda yang dibina 2 2 2 100% 2 2 2 Keluara n : Jumlah penyelenggaraan hari besar keagamaan dan nasional 3 3 3 100% 3 2 2 Keluara n : Jumlah anggota PKK yang difasilitasi 50 50 50 100% 50 50 50 7 1 3 2 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluara n : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 3 1.534.611.910 4 4 4 100% 4 1.396.037.950 4 4 Hasil : Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Balaraja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2 1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluara n : Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan….. 4 17.215.000 2 2 2 100% 2 11.826.024 2 2 7 1 3 2 2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluara n : Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 4 371.972.910 4 4 4 100% 4 446.360.301 3 3 7 1 3 2 3 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluara n : Jumlah kelompok yang diberdayakan 4 1.145.424.000 4 4 4 100% 4 937.851.625 4 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Progra m : Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100,00 % 256.718.906 57,1% 71,40% 71,40% 100% 71,40 % 463.757.571 36% 0% 7 1 4 2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluara n : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 256.718.906 2 2 2 100% 2 463.757.571 1 1 Hasil : Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani 100,00 % 57,1% 71,40% 71,40% 100% 71,40 % 36% 0% 7 1 4 2 1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 116.063.000 5 6 6 100% 6 406.500.224 2 2 Keluara n : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan 1 140.655.906 3 4 4 100% 4 57.257.347 3 3 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capaian Progra m : Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 50,00% 166.112.400 77,77% 88,88% 88,88% 100% 88,88 % 118.206.400 7 1 6 2 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluara n : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 1 166.112.400 8 8 8 100% 8 118.206.400 8 8 Hasil : Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 50,00% 77,77% 88,88% 88,88% 100% 88,88 % 88,88% 88,88% 7 1 6 2 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keluara n : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 85.448.000 8 8 100% 8 118.206.400 8 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Keluara n : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 34.674.400 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Keluara n : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 45.990.000 7 1 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian Progra m : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 172.570.100 7 1 7 2 1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keluara n : jumlah laporan rekomendasi yang dikeluarkan 1 172.570.100 7 1 7 2 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Keluara n : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 1 172.570.100 Jumlah 20.904.993.950 17.056.925.680 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, antara lain:
a.adanya kondisi dan regulasi yang berdampak pada pengurangan sasaran kegiatan atau tahapan kegiatan;
b.telah tercapainya keluaran yang ditetapkan, namun dari sisi keuangan belum mencapai 100%;
c.adanya tahapan atau sub output yang serupa, baik dengan OPD lain dengan sasaran wilayah maupun dengan pemerintahan desa;
d.pengeluaran kegiatan sesuai dengan kewajiban pembayaran pihak penyedia jasa;
e.perlunya pelaksanaan yang komprehensif (terpadu/terkait dengan OPD teknis lain) sehingga bila pelaksanaannya dipaksakan akan menimbulkan permasalahan baru;
f.waktu untuk melaksanakan kegiatan, tersita karena tugas-tugas pembantuan dan penugasan untuk menangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
g.masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
h.kelompok sasaran atau target yang sama dengan kegiatan pada pemerintahan desa dan OPD lain. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja/kegiatan Tahun 2024, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Balaraja adalah:
1. 1.Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Balaraja, berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Balaraja pada umumnya; dan
2. 2.Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Balaraja berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Balaraja. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
3. 1.Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan;
4. 2.Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan Kecamatan Balaraja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
a.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
1. 1.Lingkungan internal Kekuatan : • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan • Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : • Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. 2.Lingkungan eksternal Peluang: • RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 • Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas • Diklat peningkatan kualitas aparatur • Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat • Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram. Ancaman : • Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat • Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah • Belum adanya batas wilayah yang permanen • Partisipasi masyarakat yang masih kurang Analisis Pencapaian pelayanan minimal Kecamatan Balaraja, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2019-2023 dan perkiraan pencapaian Renstra 2024- 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang No. Indikator Kinerja Utama IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 71,41 Bukan termasuk Indeks Pelayanan lagi 2 Nilai AKIP Kecamatan Balaraja Nilai AKIP Kecamatan Balaraja 76 (BB) 79 81 83 72 (BB) 79 82 83 Nilai LAKIP hasil evaluasi oleh tim Inspektorat 3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 82 83 84 88 88.95 92 94 Nilai Realisasi Sesuai hasil Survey Kepuasan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu-isu penting merupakan permasalahan strategis yang memengaruhi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu ini diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Balaraja dan pemangku kepentingan lainya Dalam rangka mewujudkan Misi 1 RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, Kecamatan Balaraja sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah, memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan indikator nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi tolak ukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, Kecamatan Balaraja menunjukkan tren positif, namun masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu dibenahi agar transformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Pertama, kualitas pelayanan publik di Kecamatan Balaraja masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam aspek kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses. Sebagian besar layanan administrasi seperti pengantar surat domisili, pengantar SKCK, legalisasi, dan pencatatan kependudukan masih dilaksanakan secara konvensional dengan waktu tunggu yang bervariasi dan belum terstandarisasi. Hal ini menyebabkan penumpukan antrean dan ketidakpuasan pengguna layanan, terutama saat volume permintaan tinggi. Kedua, penerapan digitalisasi pelayanan masih terbatas. Walaupun pemerintah daerah telah mendorong penggunaan aplikasi pelayanan publik seperti SRIKANDI dan SPBE, di tingkat kecamatan belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem antrian online, dashboard monitoring layanan, dan kanal pengaduan digital. Kondisi ini menghambat realisasi pelayanan berbasis elektronik yang cepat, transparan, dan terekam secara administratif. Ketiadaan sistem antrian elektronik misalnya, masih menyebabkan antrean manual dan potensi pelayanan tidak adil (non first-come-first-served). Ketiga, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan publik masih menjadi isu krusial. Beberapa ruang pelayanan di Kecamatan Balaraja belum ramah difabel, belum sepenuhnya dilengkapi dengan sistem informasi digital, serta belum tersedia Customer Feedback Point (mesin SKM otomatis) yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian langsung terhadap pelayanan yang mereka terima. Selain itu, ruang tunggu pelayanan masih terbatas kenyamanannya. Keempat, dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam penguasaan teknologi informasi dan etika pelayanan publik. Tidak semua ASN dan staf pelaksana memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital pelayanan maupun dalam membangun komunikasi publik yang profesional. Padahal, profesionalisme dan etika pelayanan menjadi komponen utama dalam meningkatkan citra birokrasi yang responsif. Kelima, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di Kecamatan Balaraja masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara elektronik. Hal ini menyebabkan informasi keluhan sulit dianalisis secara sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Belum adanya dashboard pengaduan daring juga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi aduan, respons, serta waktu penyelesaiannya secara transparan dan akuntabel. Melihat berbagai isu tersebut, maka peningkatan nilai SKM sebagai indikator tujuan Misi 1 hanya dapat tercapai melalui pendekatan yang menyeluruh: pembenahan sistem, penguatan kapasitas SDM, pemutakhiran teknologi pelayanan, dan revitalisasi sarana fisik layanan. Dalam konteks ini, Kecamatan Balaraja memerlukan dukungan program strategis dan penganggaran yang diarahkan melalui usulan Musrenbang Kecamatan tahun 2025. Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Balaraja perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencana strategis Kecamatan Balaraja Tahun 2025-2029. Berikut Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 129 dan Surat Edaran Bupati Tangerang No. B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 : Tabel Isu Penting NO URUSAN/BIDANG TUGAS ISU PENTING AKAR MASALAH DAMPAK RENCANA TINDAK LANJUT / ARAH KEBIJAKAN 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum belum optimal Belum tersedia database rencana pembangunan secara lengkap dan terdokumentasi Nilai evaluasi AKIP rendah dan keterlambatan pelaporan Penguatan sistem pelaporan dan dokumentasi digital berbasis kinerja melalui monitoring dan evaluasi triwulan terhadap pelaporan pembangunan dan keuangan 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak tepat waktu Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap jadwal dan standar pelaporan Terlambatnya pengambilan keputusan dan penurunan nilai AKIP Penguatan sinergi kecamatan–desa dalam tata kelola melalui pembinaan dan pengawasan rutin ke desa 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Kurangnya fasilitasi kelompok masyarakat dan UMKM Potensi ekonomi lokal tidak tergarap maksimal Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan kolaboratif melalui fasilitasi dan penguatan kelompok ekonomi 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan keagamaan, sosial, kepemudaan, dan ketertiban belum maksimal Ketidaktertiban wilayah (pasar, remaja) serta minimnya sinergi penegakan Gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi sosial-keamanan melalui sinergi rutin dengan Polsek, Koramil, dan stakeholder 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penataan wilayah dan kebersihan belum optimal Minimnya pengawasan lingkungan, kebersihan, dan sarana umum Menurunnya nilai SKM dan kualitas lingkungan Optimalisasi prasarana publik dan sanitasi wilayah melalui koordinasi pemeliharaan dan edukasi kebersihan lingkungan 6 Pelayanan Publik Rendahnya digitalisasi layanan publik Layanan masih manual, belum tersedia aplikasi antrean, SKM elektronik, dan e-pengaduan Rendahnya indeks SPBE dan kepuasan masyarakat Digitalisasi pelayanan publik melalui pengembangan antrean online, SKM elektronik, dan e-pengaduan NO URUSAN/BIDANG TUGAS ISU PENTING AKAR MASALAH DAMPAK RENCANA TINDAK LANJUT / ARAH KEBIJAKAN 7 Pelayanan Publik Infrastruktur layanan belum memadai Sarana pelayanan tidak ramah disabilitas dan ruang tunggu kurang nyaman Menurunnya nilai SKM dan kualitas pelayanan Peningkatan standar sarana-prasarana publik yang inklusif melalui rehabilitasi ruang pelayanan, penambahan fasilitas, dan ruang laktasi 8 Pelayanan Publik Kurangnya koordinasi layanan kecamatan–desa Belum ada forum sinergi teknis layanan dan pendampingan SOP Tidak sinkronnya standar pelayanan antar wilayah Harmonisasi peran pelayanan desa dan kecamatan melalui forum koordinasi dan evaluasi layanan bersama aparatur desa 9 Pelayanan Publik SOP dan SPM belum sesuai standar nasional Belum dilakukan reviu dan pelatihan teknis layanan Kualitas layanan publik tidak memenuhi standar Penyesuaian SOP dan SPM berbasis regulasi nasional melalui revisi SOP dan pelatihan teknis pelayanan publik 10 Pelayanan Publik Kompetensi ASN belum merata, terutama di pelayanan Rendahnya literasi digital dan etika pelayanan ASN Rendahnya indeks SPBE dan nilai AKIP Peningkatan profesionalisme ASN berbasis pelayanan dan IT melalui pelatihan SPBE, pelayanan prima, dan komunikasi publik 2.4 Review Terhadap Awal RKPD Rancangan Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Balaraja tahun 2024-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Kecamatan Balaraja pada tahap rancangan awal RKPD memiliki PAGU Indikatif Kecamatan sebesar Rp 20.869.171.096 dan Keluarahan sebesar Rp 3.491.600.000, setelah dilakukan analisis kebutuhan jumlah Pagu Indikatif Kecamatan Balaraja adalah sebesar Rp 20.869.171.096 dan Keluarahan sebesar Rp 3.491.600.000. Berikut tabel rincian review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN BALARAJA 20.869.171. 096,00 KECAMATAN BALARAJA 20.869.171. 096,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 20.869.171. 096,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 20.869.171. 096,00 7.01 KECAMATAN 20.869.171. 096,00 7.01 KECAMATAN 20.869.171. 096,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 9.458.094.5 96,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 9.458.094.5 96,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja 100 9.458.094.5 96,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja 100 9.458.094.5 96,00 7.01.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokume n 140.000.00 0,00 7.01.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokume n 140.000.00 0,00 7.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 7.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Perangkat Daerah Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokume n 50.000.000, 00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokume n 50.000.000, 00 7.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 35.000.000, 00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 35.000.000, 00 7.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000, 00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000, 00 - - - 9.458.094.5 96,00 - - - 9.458.094.5 96,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.0 1.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.0 1.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 15.000.000, 00 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokume n 15.000.000, 00 7.01.01.2.0 1.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.0 1.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15.000.000, 00 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15.000.000, 00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja 100 9.458.094.5 96,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja 100 9.458.094.5 96,00 7.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokume n 6.754.171.0 96,00 7.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokume n 6.754.171.0 96,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ bulan 6.714.171.0 96,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ bulan 6.714.171.0 96,00 7.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 40.000.000, 00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 40.000.000, 00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokume n 100.000.00 0,00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokume n 100.000.00 0,00 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 20.000.000, 00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 20.000.000, 00 7.01.01.2.0 5.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 7.01.01.2.0 5.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 80.000.000, 00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 80.000.000, 00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokume n 640.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokume n 640.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 7.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan 6 Paket 35.000.000, 00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan 6 Paket 35.000.000, 00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 150.000.00 0,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 150.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 100.000.00 0,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 100.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 80.000.000, 00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 80.000.000, 00 7.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 60.000.000, 00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 60.000.000, 00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 120.000.00 0,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 120.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 95.000.000, 00 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 95.000.000, 00 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokume n 1.258.923.5 00,00 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokume n 1.258.923.5 00,00 7.01.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.01.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 9.972.000,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 9.972.000,0 0 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 306.396.00 0,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 306.396.00 0,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) dan Listrik yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 942.555.50 0,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 942.555.50 0,00 7.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokume n 565.000.00 0,00 7.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokume n 565.000.00 0,00 7.01.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 1 2 Unit 135.000.00 0,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 1 2 Unit 135.000.00 0,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) dan dibayarkan Pajaknya dan dibayarkan Pajaknya 7.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 2 Unit 80.000.000, 00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 2 Unit 80.000.000, 00 7.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 50.000.000, 00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 50.000.000, 00 7.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit 300.000.00 0,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit 300.000.00 0,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Dipelihara/Direh abilitasi Dipelihara/Direh abilitasi 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.686.396.5 00,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.686.396.5 00,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja 100 99,00 9.686.396.5 00,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja 100 99,00 9.686.396.5 00,00 7.01.02.2.0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 5 Dokume n 281.396.50 0,00 7.01.02.2.0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 5 Dokume n 281.396.50 0,00 7.01.02.2.0 2.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 7.01.02.2.0 2.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 281.396.50 0,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 281.396.50 0,00 7.01.02.2.0 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 78 Dokume n 9.405.000.0 00,00 7.01.02.2.0 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 78 Dokume n 9.405.000.0 00,00 7.01.02.2.0 3.0001 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.02.2.0 3.0001 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah 78 Dokume n 9.405.000.0 00,00 Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah 78 Dokume n 9.405.000.0 00,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.180.000.0 00,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.180.000.0 00,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Balaraja 100,00 1.180.000.0 00,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Balaraja 100,00 1.180.000.0 00,00 7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 2 Lembag a K emasyar akat 2 Laporan - - 1.180.000.0 00,00 7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 2 Lembag a K emasyar akat 2 Laporan - - 1.180.000.0 00,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Wilayah Kecamatan - Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 7.01.03.2.0 1.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.0 1.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembag a K emasyar akat an 80.000.000, 00 Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembag a K emasyar akat an 80.000.000, 00 7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 84 Laporan 1.100.000.0 00,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 84 Laporan 1.100.000.0 00,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.000.00 0,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.000.00 0,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja 100,00 140.000.00 0,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja 100,00 140.000.00 0,00 7.01.04.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.00 0,00 7.01.04.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.00 0,00 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.00 0,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.00 0,00 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 264.680.00 0,00 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 264.680.00 0,00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Balaraja ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja 100 264.680.00 0,00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Balaraja ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja 100 264.680.00 0,00 7.01.05.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan 8 Dokume n 264.680.00 0,00 7.01.05.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan 8 Dokume n 264.680.00 0,00 7.01.05.2.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 7.01.05.2.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 1 Orang 234.244.00 0,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 1 Orang 234.244.00 0,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.0 1.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.05.2.0 1.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokume n 30.436.000, 00 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokume n 30.436.000, 00 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 140.000.00 0,00 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 140.000.00 0,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Balaraja ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Balaraja 100 140.000.00 0,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Balaraja ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Balaraja 100 140.000.00 0,00 7.01.06.2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan 16 Dokume n 140.000.00 0,00 7.01.06.2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan 16 Dokume n 140.000.00 0,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan desa Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan desa 7.01.06.2.0 1.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.0 1.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokume n 70.000.000, 00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokume n 70.000.000, 00 7.01.06.2.0 1.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.01.06.2.0 1.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokume n 20.000.000, 00 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokume n 20.000.000, 00 7.01.06.2.0 1.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.01.06.2.0 1.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 50.000.000, 00 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 50.000.000, 00 KELURAHAN BALARAJA 3.491.600.0 00,00 KELURAHAN BALARAJA 3.491.600.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.491.600.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.491.600.0 00,00 7.01 KECAMATAN 3.491.600.0 00,00 7.01 KECAMATAN 3.491.600.0 00,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 738.039.00 0,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 738.039.00 0,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] - - 738.039.00 0,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] - - 738.039.00 0,00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan 4 Dokume n 293.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan 4 Dokume n 293.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 170.000.00 0,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 170.000.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 65.000.000, 00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 65.000.000, 00 7.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.000.000, 00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.000.000, 00 7.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 48.000.000, 00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 48.000.000, 00 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kelurahan 4 Dokume n 445.039.00 0,00 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kelurahan 4 Dokume n 445.039.00 0,00 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 70.572.000, 00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 70.572.000, 00 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 374.467.00 0,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 374.467.00 0,00 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.673.561.0 00,00 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.673.561.0 00,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - 2.673.561.0 00,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - 2.673.561.0 00,00 7.01.03.2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan 83 Dokume n 2.673.561.0 00,00 7.01.03.2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan 83 Dokume n 2.673.561.0 00,00 7.01.03.2.0 2.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 7.01.03.2.0 2.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembag a K emasyar akat an 12.500.000, 00 Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembag a K emasyar akat an 12.500.000, 00 - - - 2.673.561.0 00,00 - - - 2.673.561.0 00,00 7.01.03.2.0 2.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.0 2.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 990.600.00 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 990.600.00 0,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - 2.673.561.0 00,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - 2.673.561.0 00,00 7.01.03.2.0 2.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.0 2.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 71 Pokmas / Ormas 1.670.461.0 00,00 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 71 Pokmas / Ormas 1.670.461.0 00,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000, 00 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000, 00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] - - 80.000.000, 00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] - - 80.000.000, 00 7.01.04.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kelurahan 1 Dokume n 80.000.000, 00 7.01.04.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kelurahan 1 Dokume n 80.000.000, 00 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 2 3 4 8 9 1 2 3 4 8 9 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 1 Laporan 80.000.000, 00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 1 Laporan 80.000.000, 00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOK ASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIA N KINERJ A DAN KERAN GKA PENDA NAAN PAGU INDIKATIF (Rp) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan J U M L A H 24.360.771. 096,00 J U M L A H 24.360.771. 096,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga mayoritas usulan lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan kewenangan Kecamatan Balaraja. Namun dalam proses ini Kecamatan Balaraja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Balaraja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Berikut 50 Usulan yang diterima Kecamatan Balaraja dalam usulan Musrenbang Kecamatan Balaraja Tahun 2026; Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang NO Program/Kegiatan LOKASI DESA Indikator Kinerja VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1. Penambahan lahan dan pemagaran TPU Kelurahan Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 700 M Kabupaten Tangerang 2. Rehab Sekolah Dasar Negeri 01 Kelurahan Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 1 Paket 200.000.000 Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan 3. Betonisasi Kp. Baru Rt.003/004 Meningkatkan Infratruktur Daerah 300 M (P) x 3 150.000.000 Kabupaten Tangerang 4. Bangunan Tingkat Sekolah Dasar Negeri 03 Kelurahan Meningkatkan Infratruktur Daerah 6 Ruang 700.000.000 Kabupaten Tangerang Dinas PendidikanBalaraja 5. Perternakan itik/bebek Kp Bakung RT 003/001 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket 50.000.000 Kabupaten Tangerang Dinas Pertanian dan Peternakan 6. Rehabilitas Gedung SDN SDN Talagasari 1 Meningkatkan Infratruktur Daerah 2 Lokal 400.000.000 Kabupaten Tangerang (8 m x 8 m) 7. Rehabilitas Gedung SDN SDN Talagasari 2 Meningkatkan Infratruktur Daerah 2 Lokal 400.000.000 Kabupaten Tangerang (8m x 8 m) NO Program/Kegiatan LOKASI DESA Indikator Kinerja VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 8. Pagar Makam Rt.005/001 Kp.Cariu Meningkatkan Infratruktur Daerah 1,5 m x 70 m 200.000.000 Kabupaten Tangerang 9. Bedah Rumah Rt.003/002 Kp.Talaga Rumah Ibu Nia Meningkatkan Infratruktur Daerah 1 Unit 30.000.000 Kabupaten Tangerang 10. Budidaya Puyuh beserta terlur Rt.001/002 Kp.Talaga Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket 40.000.000 Kabupaten Tangerang 11 Pembangunan Rabat Beton Jalan (Betonisasi) Kp. Kiwahud Rt.004/001, Desa Tobat Meningkatkan Infratruktur Daerah L= 3 M P=300 M 157.500.000 Kabupaten Tangerang 12 Pembanhunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Tobat Meningkatkan Infratruktur Daerah 6 Unit 160.000.000 Pembanhunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 13 Pembangunan Jalan Hot Mix Kp. Cariu Rt.001/003 Meningkatkan Infratruktur Daerah L= 2.50 M 101.500.000 Pembangunan Jalan Hot Mix P= 300 M 14 Pembangunan Jalan Paving Block SMPN 3 Balaraja SMPN 3 Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 210 Meter 65.000.000 Pembangunan Jalan Paving Block SMPN 3 Balaraja 15 Peternakan Kambing Kp. Comrang Rt.003/002, Desa Tobat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 50 Ekor 125.000.000 Kabupaten Tangerang 16 Betonisasi KP. Pekong RT. 009/001 Desa Saga Meningkatkan Infratruktur Daerah 1000 m2 900.000.000 Kabupten Tangerang 17 TPT KP. Pekong RT. 006/001 Desa Saga Agara tanah Tidak Longsor Meningkatkan Infratruktur Daerah 300 M2 150.000.000 Kabupten Tangerang 18 Ruang SDN 6 Villa Balaraja Desa Saga Meningkatkan Infratruktur Daerah 4 Ruang 700.000.000 Kabupten Tangerang NO Program/Kegiatan LOKASI DESA Indikator Kinerja VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 19 ODF Desa Saga Meningkatkan Kesehatan Infratruktur 50 Unit 375.000.000 Kabupten Tangerang Daerah 20 Bantuan Alat Kerajinan Kasur Lantai Kp. Pekong RT. 007/002 Meningkatkan Infratruktur Daerah 1 paket 50.000.000 Kabupten Tangerang 21 Bedah rumah Desa Gembong Meningkatkan Infratruktur 10 Unit 300.000.000 Kabupaten Tangerang 22 ODF Desa Gembong Meningkatkan Infratruktur Daerah 20 Unit 150.000.000 Kabupaten Tangerang 23 Betonisasai Jln Desa Kp. Pabuaran RT 01/04 Meningkatkan Infratruktur Daerah 300 X 3 M 350.000.000 Kabupaten Tangerang 24 Pemeliharaan Paving Blok Kp. Ampel RT 02/06 Meningkatkan Infratruktur Daerah 160 X 2 M 150.000.000 Kabupaten Tangerang 25 Bantuan Modal Pengembangan Kerajinan Tangan Bahan Kayu Kp.Gembong Raya Rt.002/001 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 2 Kelompok 60.000.000 Kabupaten Tangerang 26 Pembangunan jalan aspal hotmix Kp. Jaha, Rw. 001 Desa Sentul Jaya Meningkatkan Infratruktur Daerah 700 x 3,5 m 500.000.000 Kabupten Tangerang 27 Bedah Rumah Kp. Tobat, Rt. 006/003 Desa Sentul Jaya Meningkatkan Infratruktur Daerah 1 Unit 30.000.000 Kabupten Tangerang 28 Bantuan modal usaha bengkel Las Kp. Cengkok, Rt. 008/004 Desa Sentul Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket 15.000.000 Kabupten Tangerang 29 Bantuan modal usaha kerajinan pembuatan kursi/meja bahan kayu Kp. Jaha, Rt. 001/001 Desa Sentul Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket 35.000.000 Kabupten Tangerang 30 Pembangunan Spal Kp. Tobat’ Rt. 005/002 Meningkatkan Infratruktur Daerah 150 m x 2Sisi 200.000.000 Kabupaten Tangerang NO Program/Kegiatan LOKASI DESA Indikator Kinerja VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 31 Pembangunan Jalan PAVING BLOK Kp lobang rt 004/002 Meningkatkan Infratruktur Daerah 150 X 1,5 M 70.000.000 Kabupten Tangerang 32 Pembangunan TPT Kp Galebeg rt 002/004 Meningkatkan Infratruktur Daerah 100 X 1 M 65,000.000 Kabupten Tangerang 33 Pembangunan Jalan PAVING BLOK Kp Dangdeur rt 003/003 Meningkatkan Infratruktur Daerah 150 x 1,5 M 70.000.000 Kabupten Tangerang 34 Pembangunan ODF Desa Sukamurni Meningkat kan Sumberdaya Manusia 3 unit 22.500.000 Kabupten Tangerang 35 Pelatihan perbengkelan Desa sukamurni Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 paket 20.000.000 Kabupten Tangerang Dinas Tenaga Kerja 36 Pembangunan ruang kelas SDN Sentul 1, 3 ruang Kp.Nagreg Rt.004/001 Desa sentul Meningkatkan Infratruktur Daerah 10m x 8m 450.000.000 Kabupten Tangerang 37 Pembangunan Hotmix – Kp. Mirahad Rt. 003/003 Desa sentul Meningkatkan Infratruktur Daerah 1000m x 2.5m 300,000.000 Kabupten Tangerang 38 Pembangunan ruang kelas SDN Sentul 2., 2 Lokal Kp.Sentul Rt.002/003 Desa sentul Meningkatkan Infratruktur Daerah 10m x 8m 300.000.000 Kabupten Tangerang 39 Home industri sepatu Desa sentul Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 paket 50.000.000 Kabupaten Tangerang 40 Bedah Rumah Desa Sentul Meningkatkan Infratruktur Daerah 5 Unit 150.000.000 Kabupaten Tangerang 41 Peningkatan jalan /Betonisasi Kp Cangkudu Rt.06/04 dan Rt. 07/04 Meningkatkan Infratruktur Daerah 210 m x 2,6 m 300.000.000 Kabupaten Tangerang 42 Pembangunan/ Peningkatan Ruang Kelas SDN CANGKUDU IV (2 Lokal) Bukit Gading Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 10 m x 8 m 450.000.000 Kabupaten Tangerang NO Program/Kegiatan LOKASI DESA Indikator Kinerja VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 43 Pembangunan/ Peningkatan Ruang Kelas SDN Kp. Cangkudu Rt.001 Rw.003 Meningkatkan Infratruktur Daerah 6 m X8m 350.000.000 Kabupaten Tangerang CANGKUDU III (2 Lokal) 44 Bedah Rumah Desa Cangkudu Meningkatkan Infratruktur 2 Yunit 60.000.000 Kabupaten Tangerang Daerah 45 Open Defecation Free (ODF) Desa Cangkudu Sumberdaya Manusia 10 Unit 75.000.000 Kabupaten Tangerang 46 Penataan Lapangan Stadion Mini Balaraja Desa Saga Kecamatan Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 1 Paket 200.000.000 Kabupaten Tangerang 47 Pembangunan Ruang Gedung Pelayanan Desa Gembong Peningkatan Sumberdaya 175,42 M2 1.500,000.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Puskesmas Gembong Kecamatan Balaraja Manusia 48 Pemekaraan Tanah Puskesmas Balaraja Puskesmas balaraja Menyediakan sarana dan Fasilitas bangunan yang luas dan tidak sumpek 1.000 m2 3,000,000,000 Kabupaten Tangerang 49 Paving blok Sekolah Dasar Negeri II Kelurahan Balaraja Meningkatkan Infratruktur Daerah 600 m2 200.000.000 Kabupaten Tangerang 50 Betonisasi Kp. Kepuh RT. 005/003 Meningkatkan Infratruktur Daerah 600 M2 300.000.000 Kabupaten Tangerang Berdasarkan enam misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut : Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah :
3. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan nilai target akhir Renstra 94 %. Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai implementasi sasaran strategis untuk Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :
4. 1.Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dengan menitikberatkan pada prioritas yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka, Kecamatan Balaraja mempunyai tujuan :
5. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan. Perumusan sasaran Kecamatan Balaraja harus memiliki kriteria “Smart”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapatdicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Adapun sasarannya adalah :
6. 1.Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2025 3.3 Program, dan Kegiatan 3.3.1 Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Balaraja maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Balaraja Tahun 2025-2029 dan searah dengan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 serta mencermati lingkungan yang berkembang dan berpengaruh pada implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balaraja, termasuk mempertimbangkan hasil-hasil Musrenbang tingkat Kecamatan Balaraja. Berdasarkan hal-hal tersebut, dirumuskan rencana tindak yang sistematis dan terpadu dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan berpedoman kepada kerangka Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan 2026 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Terselenggar anya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Nilai IKM Nilai IKM Nilai 91,05 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Kecamatan Balaraja N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN BALARAJA 20.869.171.09 6,00 16.868.803.568,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 20.869.171.09 6,00 16.868.803.568,00 7.01 KECAMATAN 20.869.171.09 6,00 16.868.803.568,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.458.094.596, 00 - 11.128.803.568,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja - 100 9.458.094.596, 00 - 100 11.128.803.568,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokumen 140.000.000,0 0 8 Dokumen 140.000.000,00 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 50.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen 80.000.0 00,00 7.01.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 35.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 35.000.0 00,00 7.01.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Balaraja, 1 Laporan 25.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 25.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa - - - - 9.458.094.596, 00 - - 11.128.803.568,00 7.01.01.2.01.0 008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - 1 Dokumen 15.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 0,00 7.01.01.2.01.0 009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - 1 Data 15.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Data 0,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja - 100 9.458.094.596, 00 - 100 11.128.803.568,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 6.754.171.096, 00 2 Dokumen 7.545.000.000,00 7.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Orang/bul an 6.714.171.096, 00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang/bul an 7.500.000.000,00 7.01.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Laporan 40.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 45.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 100.000.000,0 0 1 Dokumen 120.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 25 Paket 20.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 25 Paket 20.000.000,00 7.01.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 1 Orang 80.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Orang 100.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 640.000.000,0 0 8 Dokumen 855.000.000,00 7.01.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kab. Tangeran g, Balaraja, 6 Paket 35.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 50.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Bangunan Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Paket 150.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 300.000.000,00 7.01.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa 4 Paket 100.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 150.000.000,00 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 5 Paket 80.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 80.000.000,00 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Paket 60.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 120.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 120.000.000,00 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 95.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 95.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 1.258.923.500, 00 4 Dokumen 1.578.803.568,00 7.01.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 9.972.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 9.972.000,00 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Laporan 306.396.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 350.000.000,00 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Laporan 942.555.500,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1.218.831.568,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokumen 565.000.000,0 0 12 Dokumen 890.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Unit 135.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 165.000.000,00 7.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Unit 80.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 155.000.000,00 7.01.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 28 Unit 50.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 28 Unit 70.000.000,00 7.01.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Unit 300.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 500.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.686.396.500, 00 3.580.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja - 100 99,00 9.686.396.500, 00 - 100 99,00 3.580.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 5 Dokumen 281.396.500,0 0 5 Dokumen 80.000.0 00,00 7.01.02.2.02.0 003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 5 Laporan 281.396.500,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 5 Laporan 80.000.0 00,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 78 Dokumen 9.405.000.000, 00 78 Dokumen 3.500.000.000,00 7.01.02.2.03.0 001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 78 Dokumen 9.405.000.000, 00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 78 Dokumen 3.500.000.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.180.000.000, 00 1.580.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Balaraja - 100,00 1.180.000.000, 00 - 100,00 1.580.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah 2 Lembaga K emasyara kat 2 Laporan - - 1.180.000.000, 00 2 Lembaga K emasyara kat 2 Laporan - - 1.580.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 7.01.03.2.01.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Lembaga K emasyara kat an 80.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Lembaga K emasyara kat an 80.000.000,00 7.01.03.2.01.0 003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Kab. Tangeran g, Balaraja, 84 Laporan 1.100.000.000, 00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 84 Laporan 1.500.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semua Kel/Desa 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.000.000,0 0 140.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja - 100,00 140.000.000,0 0 - 100,00 140.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.000,0 0 16 Laporan 140.000.000,00 7.01.04.2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Kab. Tangeran g, Semua 16 Laporan 140.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI 16 Laporan 140.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamat an, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 264.680.000,0 0 285.000.000,00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Balaraja ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja - 100 264.680.000,0 0 - 100 285.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan 8 Dokumen 264.680.000,0 0 8 Dokumen 285.000.000,00 7.01.05.2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 1 Orang 234.244.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Orang 250.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0 008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 30.436.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 6 Dokumen 35.000.000,00 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 140.000.000,0 0 155.000.000,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Balaraja ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Balaraja - 100 140.000.000,0 0 - 100 155.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 16 Dokumen 140.000.000,0 0 16 Dokumen 155.000.000,00 7.01.06.2.01.0 002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 70.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 6 Dokumen 75.000.0 00,00 7.01.06.2.01.0 009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 20.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 20.000.0 00,00 7.01.06.2.01.0 017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Laporan 50.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 6 Laporan 60.000.000,00 KELURAHAN BALARAJA 3.491.600.000, 00 2.519.967.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.491.600.000, 00 2.519.967.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01 KECAMATAN 3.491.600.000, 00 2.519.967.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 738.039.000,0 0 742.467.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] - - - 738.039.000,0 0 - - 742.467.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan 4 Dokumen 293.000.000,0 0 4 Dokumen 298.000.000,00 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 4 Paket 170.000.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 170.000.000,00 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, 4 Paket 65.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 65.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Balaraja, Balaraja 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 4 Paket 10.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 15.000.0 00,00 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 4 Laporan 48.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 48.000.0 00,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kelurahan 4 Dokumen 445.039.000,0 0 4 Dokumen 444.467.000,00 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 12 Laporan 70.572.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 70.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 12 Laporan 374.467.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 374.467.000,00 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.673.561.000, 00 1.697.500.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - - 2.673.561.000, 00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan 83 Dokumen 2.673.561.000, 00 83 Dokumen 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Kab. Tangeran g, 1 Lembaga K 12.500.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Lembaga K 12.500.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Balaraja, Balaraja emasyara kat an emasyara kat an - - - - 2.673.561.000, 00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 12 Unit 990.600.000,0 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 185.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - - 2.673.561.000, 00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Balaraja, Semua Kel/Desa 71 Pokmas / Ormas 1.670.461.000, 00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 71 Pokmas / Ormas 1.500.000.000,00 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 80.000.000,00 80.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] - - - 80.000.000,00 - - 80.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kelurahan 1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 80.000.000,00 7.01.04.2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 2 3 4 10 8 9 11 8 16 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Balaraja, Balaraja 1 Laporan 80.000.000,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 80.000.000,00 J U M L A H 24.360.771.09 6,00 19.388.770.568,00 Rincian Perubahan adalah sebagai Berikut : Tabel 4.1 Rencana Kerja Pendanaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN BALARAJA 20.869.171.096,00 16.868.803.568,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 20.869.171.096,00 16.868.803.568,00 7.01 KECAMATAN 20.869.171.096,00 16.868.803.568,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.458.094.596,00 - 11.128.803.568,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja - 100 9.458.094.596,00 - 100 11.128.803.568,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokumen 140.000.000,00 8 Dokumen 140.000.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen 80.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 35.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 1 Laporan 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 25.000.000,00 - - - - 9.458.094.596,00 - - 11.128.803.568,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - 1 Dokumen 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 0,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - 1 Data 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Data 0,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja - 100 9.458.094.596,00 - 100 11.128.803.568,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 6.754.171.096,00 2 Dokumen 7.545.000.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Orang/bulan 6.714.171.096,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang/bulan 7.500.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Laporan 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 45.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 120.000.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 25 Paket 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25 Paket 20.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 1 Orang 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Orang 100.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 640.000.000,00 8 Dokumen 855.000.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Paket 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 50.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Paket 150.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 300.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Paket 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 150.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 5 Paket 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 80.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, 4 Paket 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 60.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 120.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 120.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 95.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 95.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 1.258.923.500,00 4 Dokumen 1.578.803.568,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Laporan 9.972.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 9.972.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Laporan 306.396.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 350.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Laporan 942.555.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1.218.831.568,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokumen 565.000.000,00 12 Dokumen 890.000.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Unit 135.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 165.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 12 Unit 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 155.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 28 Unit 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28 Unit 70.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Unit 300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 500.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.686.396.500,00 3.580.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja - 100 99,00 9.686.396.500,00 - 100 99,00 3.580.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah laporan pelayanan 5 Dokumen 281.396.500,00 5 Dokumen 80.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 5 Laporan 281.396.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Laporan 80.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 78 Dokumen 9.405.000.000,00 78 Dokumen 3.500.000.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 78 Dokumen 9.405.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78 Dokumen 3.500.000.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.180.000.000,00 1.580.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Balaraja - 100,00 1.180.000.000,00 - 100,00 1.580.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 2 Lembaga K emasyarakat 2 Laporan - - 1.180.000.000,00 2 Lembaga K emasyarakat 2 Laporan - - 1.580.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Lembaga K emasyarakat an 80.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 84 Laporan 1.100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84 Laporan 1.500.000.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.000.000,00 140.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja - 100,00 140.000.000,00 - 100,00 140.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 140.000.000,00 16 Laporan 140.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16 Laporan 140.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16 Laporan 140.000.000,00 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN 264.680.000,00 285.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Balaraja ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja - 100 264.680.000,00 - 100 285.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan 8 Dokumen 264.680.000,00 8 Dokumen 285.000.000,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 1 Orang 234.244.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Orang 250.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 30.436.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Dokumen 35.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 140.000.000,00 155.000.000,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Balaraja ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Balaraja - 100 140.000.000,00 - 100 155.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 16 Dokumen 140.000.000,00 16 Dokumen 155.000.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 70.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Dokumen 75.000.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 20.000.000,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 6 Laporan 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Laporan 60.000.000,00 KELURAHAN BALARAJA 3.491.600.000,00 2.519.967.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.491.600.000,00 2.519.967.000,00 7.01 KECAMATAN 3.491.600.000,00 2.519.967.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 738.039.000,00 742.467.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja ] - - - 738.039.000,00 - - 742.467.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan 4 Dokumen 293.000.000,00 4 Dokumen 298.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 4 Paket 170.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 170.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 4 Paket 65.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 65.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 4 Paket 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 15.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 4 Laporan 48.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 48.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kelurahan 4 Dokumen 445.039.000,00 4 Dokumen 444.467.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 12 Laporan 70.572.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 70.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 12 Laporan 374.467.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 374.467.000,00 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 2.673.561.000,00 1.697.500.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - - 2.673.561.000,00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan 83 Dokumen 2.673.561.000,00 83 Dokumen 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 1 Lembaga K emasyarakat an 12.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Lembaga K emasyarakat an 12.500.000,00 - - - - 2.673.561.000,00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 12 Unit 990.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 185.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja ] - - - 2.673.561.000,00 - - 1.697.500.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Balaraja, Semua Kel/Desa 71 Pokmas / Ormas 1.670.461.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71 Pokmas / Ormas 1.500.000.000,00 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000,00 80.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja ] - - - 80.000.000,00 - - 80.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kelurahan 1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 80.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Balaraja, Balaraja 1 Laporan 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 80.000.000,00 J U M L A H 24.360.771.096,00 19.388.770.568,00 Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Renja Kecamatan Balaraja ini akan dicapai apabila terbentuk komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, antara lain pimpinan pemerintah daerah, seluruh jajaran aparatur Kecamatan Balaraja, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat/politik lokal dan masyarakat, sehingga terbentuk sinergitas dan tanggungjawab kepada masyarakat. 5.2 Pedoman Transisi Renja Kecamatan Balaraja ini berlaku pada Tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka penyusunan Renja 2026 nanti dapat menggunakan hasil evaluasi realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2019-2026 dan berpedoman pada Renstra Tahun 2026-2029. 5.3 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
7. 1.Kecamatan Balaraja berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 sebagai tahapan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026.
8. 2.Atas dasar Renja, Kecamatan Balaraja berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
9. 3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2026, wajib melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.
10. 4.Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renja sesuai ketentuan.
11. 5.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
12. 6.Renja ini akan dijabarkan dalam Program Kerja (Progja) Tahun 2026 baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat OPD. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka Penyusunan Progja berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan searah dengan Renja.
13. 7.Dalam melaksanakan Renja ini agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
14. 8.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
15. 9.Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala seksi/kepala sub bagian hingga Camat dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
16. 10.Pengendalian dan Evaluasi Renja ini dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan dari masing-masing aparatur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Balaraja.
17. 11.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Renja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholders dalam mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga masyarakat dan pemerintahan desa serta kerjasama yang kuat antara Kecamatan Balaraja dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 5.4 Rencana Tindak Lanjut Renja Kecamatan Balaraja ini juga akan memudahkan jajaran aparatur dan masyarakat Kecamatan Balaraja untuk memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun, sehingga dengan demikian akan terwujud akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Balaraja. Apabila dapat terwujud akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan pemerintahan yang baik akan terwujud di Kecamatan Balaraja. Diharapkan bahwa keberadaan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2026 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaantugas pokok dan fungsi Kecamatan Balaraja pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang pada umumnya. Upaya untukmewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang melalui upaya pencapaian tujuan berdasarkan salah satu misi, memerlukan komitmen, semangatdan etos kerja yang profesional dengan semboyan ”ONE TEAM, ONE SPIRIT, ONE GOAL” dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Balaraja yang didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Balaraja. Berhasil atau tidaknya Kecamatan Balaraja dalam mewujudkan program dan kegiatan akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan dalam Rencana Strategis.
18. 39.Kecamatan Kresek 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Kresek, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Kresek merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Kresek, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2 Landasan Hukum
19. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
20. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
21. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
23. 5.Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
25. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
26. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
27. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
28. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
29. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
31. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
32. 14.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
33. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
34. 16.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. 17.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
36. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
37. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kresek adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Kresek untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Kresek adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kresek Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Menguraikan tujuan dan sasaran renja kecamatan Kresek tahun 2026 dan program kegiatan yang akan berjalan di tahun 2026. 8.036.155.111 (Delapan Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sebelas Ribu Rupiah) atau mencapai 49,72% . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Kresek dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kresek, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Kresek tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Kecamatan Kresek Program / Kegiatan Keuangan Kinerja Pagu Realisasi % Target Kinerja Capaian Kinerja % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.218.123.229 3.719.517.111 45,26 % Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 251.212.920 55.299.250 22,01 % 5 Dokumen 5 Dokumen 100% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.836.754.581 2.520.354.784 43,18 % 27 Orang 27 Orang 100% Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.845.000 54.894.000 42,94 % 50 Orang 50 Orang 100% Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 492.703.400 291.882.100 59,24 % 4 Laporan 4 Laporan 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.059.542.968 502.864.797 47,46 % 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.064.360 294.222.180 65,37 % 14 Jenis 14 Jenis 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.852.617.023 3.194.046.000 54,57 % Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.920.000 12.000.000 66,96 % 1 Unit 1 Unit 100% Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.834.697.023 3.182.046.000 54,54 % 3 Titik 3 Titik 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.657.695.800 1.014.945.000 61,23 % Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.643.471.000 1.014.945.000 61,76 % 10 Kelompok 10 Kelompok 100% PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 14.224.800 0,00 0,00 Program / Kegiatan Keuangan Kinerja Pagu Realisasi % Target Kinerja Capaian Kinerja % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 69.113.000 36.371.000 52,63 % Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 69.113.000 36.371.000 52,63 % 4 Laporan 4 Laporan 100% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.912.000 48.444.000 64,67% Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 74.912.000 48.444.000 64,67% 4 Desa 4 Desa 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 290.030.800 22.832.000 7,87% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 290.030.800 22.832.000 7,87% 2 Jenis 3 Jenis 100% TOTAL 16.162.491.852 8.036.155.111 49,72% Upaya Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kresek Perangkat Daerah Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Kresek yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kresek dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Kresek tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
38. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
39. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan Kresek dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
40. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
41. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kresek dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 91,08 89,75 90,00 90,50 91,08 89,75 90,00 90,50 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD 2 Nilai AKIP Kecamatan Kresek Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 80,10 76,00 76,50 77,50 80,10 76,00 76,50 77,50 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 71,40 - - - 62 - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.2 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Kresek antara lain sebagai berikut:
42. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan Kresek.
43. 2.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan Kresek.
44. 3.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Kresek guna memberdayakan produk dalam negeri.
45. 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
46. 5.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
47. 6.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
48. 7.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Kresek maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Kresek adalah sebagai berikut :
49. 1.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
50. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
51. 3.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
52. 4.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
53. 5.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
54. 6.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
55. 7.Pengembangan Kampung Tematik.
56. 8.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
57. 9.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
58. 10.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
59. 11.Pemeliharaan Stadion Mini.
60. 12.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kresek Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kresek Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kresek dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Tabel 4. (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 79.113.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 79.113.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasiny a kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Dokumen 4 79.113.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Dokumen 4 79.113.000 Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi Persen 100% Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi Persen 100% Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 4 79.113.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 4 79.113.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 310.030.800 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 310.030.800 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah Terselenggarany a urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah dokumen 9 310.030.800 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah dokumen 9 310.030.800 Persentase Terselenggarany a urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Persen 100% Persentase Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Persen 100% RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 50 209.452.800 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 50 209.452.800 Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional orang 50 39.573.000 Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional orang 50 39.573.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 61.005.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 61.005.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100% 84.912.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100% 84.912.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik desa 9 84.912.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik desa 9 84.912.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100% 3.953.617.023 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100% 3.953.617.0 23 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan jenis 3 18.920.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan jenis 3 18.920.000 Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart Persen 100% Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart Persen 100% Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 2 18.920.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 2 18.920.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara titik 100 3.934.697.023 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara titik 100 3.934.697.0 23 Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara Persen 100% Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara Persen 100% Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 5 3.934.697.023 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 5 3.934.697.0 23 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat Persen 100% 1.767.695.800 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat Persen 100% 1.767.695.8 00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) pembinaan/pemb erdayaan pembinaan/pemberdayaa n Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pem berday aan kelompok 13 1.748.471.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan kelompok 13 1.748.471.0 00 Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaan Persen 100% Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Persen 100% Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 10 72.163.000 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 10 72.163.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 6 1.676.308.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 6 1.676.308.0 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Laporan 9 19.224.800 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Laporan 9 19.224.800 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 9 19.224.800 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Laporan 9 19.224.800 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 7.933.123.229 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 7.933.123.2 29 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6 241.212.920 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6 241.212.920 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 80.443.720 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 80.443.720 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 100.009.200 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 100.009.200 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Dokumen 5 60.760.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Dokumen 5 60.760.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 5.860.754.581 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 5.860.754.5 81 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 27 5.790.683.581 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 27 5.790.683.5 81 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan 1 70.071.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Laporan 1 70.071.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 19 120.845.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 19 120.845.000 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 19 70.094.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 19 70.094.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 19 50.751.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 19 50.751.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 392.703.300 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 392.703.300 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 25.734.500 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 25.734.500 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 150.195.400 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 150.195.400 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 55.068.500 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 55.068.500 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 20.707.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 20.707.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan Paket 2 50.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan Paket 50.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 50.220.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 50.220.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 40.778.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 40.778.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 926.542.968 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 926.542.968 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa surat menyurat orang 1 1.514.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa surat menyurat orang 1 1.514.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik paket 2 270.275.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik paket 2 270.275.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa pelayanan umum kantor orang 13 654.753.568 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Tersedianya jasa pelayanan umum kantor orang 13 654.753.568 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 391.064.360 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 391.064.360 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 60.613.184 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 60.613.184 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 100.451.176 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 100.451.176 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 30.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 30.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit 2 200.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Tange rang,Kres ek,Semua Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 200.000.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (RP) Dipelihara/Direha bilitasi B. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Kresek sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kresek untuk Tahun 2025 : Tabel 5 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kresek NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Catatan

(1)(2) (3) (4) (6) 1 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan U-DitchPerum Griya Islam Rw 06 Ds. Kresek Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 2 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan U-ditchKp. Pasir Al-Amin RT. 005/002 Ds. Kresek Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 3 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong Wilayah Kecamatan Kresek U-ditchPerum Griya Islam RT 17/06 Ds. Kresek Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 4 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan Paving BlokKp. Pala Rt 017/002 Ds. Patrasana Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 5 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 02 Ds. Ranca Ilat Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 6 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong Wilayah Kecamatan Kresek KP. TEGALRT.003/001DS. KRESEK KEC. KRESEK, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 7 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Kecamatan Kresek BEDAH RUMAH BPK WAWI KP. RENGAS RT.05/02 DS. TALOK KEC KRESEK , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 8 Pemeliharaan Turap/ Talud/TPT Wilayah Kecamatan Kresek KP. TEGALRT.003/001DS. KRESEK DS.KRESEK , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 9 Pembangunan SPAL Rumah Tangga Kp. Solokan RT/RW: 12/04 Ds. Renged Kec. Kresek100.000.000 , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 10 Pembangunan SPAL Rumah Tangga Kp. Cayur Tegal RT/RW: 01/01 Ds. Rancailat, Kec. Kresek Kab. Tangerang100.000.000 , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 11 Pembangunan SPAL Rumah Tangga RT/RW: 16/06 Ds. Kresek Kec. Kresek 100.000.000 , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 12 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Paving Blok Patrasana RT.07/ 02 desa patrasana kecamatan kresek (100,000,000,-) , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Catatan
(1)(2) (3) (4) (6) 13 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Kecamatan Kresek Bedah Rumah Mukhlis Kp. Renged RT 03/01 Desa Renged Kecamatan Kresek (50,000,000,-) , Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 14 NASDEM Pemeliharaan Jaringan Pembuangan limbah rumah tangga Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan SPAL RT. 01 Desa Renged Kec. Kresek Kab. Tangerang (Rp.100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 15 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan Jalan Hotmik KP. Bani Adam Desa Renged Kec. Kresek Kab. Tangerang (Rp.100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 16 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan Jalan Paving Blok KP. Renged RW 01 Desa Renged Kec. Kresek Kab. Tangerang (Rp.100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 17 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Pemeliharaan Jalan Paving blok KP. Kosambi RW. 06 Desa Pasir ampo Kec. Kresek Kab. Tangerang (Rp.100.000.000), Kab. Tangerang Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 18 Pemeliharaan Turap/ Talud/TPT Wilayah Kecamatan Kresek Kp.Pageuh RT 011/003 Desa Talok Kec Kresek TPU CIBOGO (100.000.000), Kab. Tangerang Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 19 Pemeliharaan Jaringan Pembuangan limbah rumah tangga Wilayah Kecamatan Kresek Kp.Garukgak RT 03/03 Desa Jengkol Kec.Kresek (100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Ramah Wilayah Kecamatan Kresek Kp.Andil RW-01 Desa Talok Kec.Kresek ( 150.000.000 ), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 21 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Kp.Kebon kirai RT 05/02 Desa Talok Kec.Kresek H.Abdurrohim (100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 22 Penataan Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Ramah Wilayah Kecamatan Kresek RTH Desa Talok-Kec Kresek (100.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 23 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Kp.Sidoko RW-03 Desa Sidoko Kec.Gunung Kaler ( 150.000.000), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 24 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek Kp. Ranca Ilat Rt. 12/004 Ds. Ranca ilat ke. kresek (wtg), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 25 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Kresek paving blok Kp. Cayur Tegal Rt. 001/001 Ds. Ranca Ilat Kec, Kresek (Widitg), Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 26 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong Wilayah Kecamatan Kresek Kp. Almin RT. 05 RW. 02 Desa Kresek Kec. Kresek, Kab. Tangerang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Badan Pembangunan Daerah yang harus disinkonisasikan dengan kebijakan nasional melalui , sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1.Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a.Pengendalian Jumlah Penduduk;
b.Reformasi Pembangunan Kesehatan: 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
c.Reformasi Pembangunan Pendidikan;
d.Sinergi Percepatan.
1. 2.Bidang Ekonomi
a.Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
b.Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
c.Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
d.Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
e.Reformasi Keuangan Negara.
1. 3.Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a.Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
1. 4.Bidang Sarana dan Prasarana
a.Peningkatan Ketahanan Air;
b.Penguatan Konektivitas Nasional: 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
c.Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
1. 5.Bidang Politik
a.Konsolidasi Demokrasi.
1. 6.Bidang Pertahanan dan Keamanan
a.Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI
b.Pemberdayaan Industri Pertahanan
c.Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
1. 7.Bidang Hukum dan Aparatur
a.Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
b.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
1. 8.Bidang Wilayah dan Tata Ruang
a.Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
b.Pengelolaan Risiko Bencana;
c.Sinergi Pembangunan Perdesaan.
1. 9.Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
a.Perkuatan Ketahanan Pangan;
b.Peningkatan Ketahanan Energi;
c.Percepatan Pembangunan Kelautan;
d.Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas lingkungan hidup Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :
1. 1.Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. 2.Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. 3.Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. 4.Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. 5.Transformasi Ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kresek Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kresek Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu:
6. 1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Kresek. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan
7. 2.Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kresek dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Kresek Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
8. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
9. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 6 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kresek No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Nilai AKIP Nilai AKIP Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kresek adalah sebagai berikut : Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kresek No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Angka 89.08 91.08 89.25 89.75 89.75 89.75 2 Nilai AKIP Angka 77.05 80.10 76.50 76.70 76.70 76.70 3.3 Progam dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kresek adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kresek dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kresek pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
10. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e.Fasilitasi Kunjungan Tamu
f.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 4.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 BAB IV 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH A. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kresek 2026 Pada Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2030. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Kresek menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
1. 1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Kresek Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :
2. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
3. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kresek pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan yang di dukung oleh 31 (tiga puluh Satu) Sub Kegiatan. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kresek secara keseluruhan pada tahun 2026 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 8. (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 72.113.000 100% 130.000.000 7.01.01.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100% 72.113.000 100% 130.000.000 7.01.01.2.01.000 6 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 8 72.113.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 130.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.01.000 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 310.030.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 280.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.02 Penyelenggaraan Urusan Terselenggaranya urusan pemerintahan Persen 100% 310.030.800 100% 280.000.000 N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 7.01.01.2.02.000 7 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terselenggaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Orang 50 209.452.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 125.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.05 Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Orang 50 39.573.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 25.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.05.000 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Dokumen 10 61.005.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 130.000.000 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.05.001 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 79.89 % 80.912.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79.89 % 45.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Persen 79.89 % 80.912.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79.89 % 45.000.000 Kecamatan Kresek Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 10 80.912.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 89.70 % 6.052.617.023 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.70 % 3.040.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 89.70 % 67.920.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.70 % 40.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 5 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 2 67.920.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 40.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 8 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Persen 89.70 % 5.984.697.023 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.70 % 3.000.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.08 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Dokumen 5 5.984.697.023 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 3.000.000.000 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.01.2.08.000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Persen 75% 1.857.695.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80% 1.130.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.08.000 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan Persen 75% 1.823.471.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80% 1.040.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.09 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Lembaga Kemasyarak atan 10 97.163.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 90.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.09.000 1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 9 1.726.308.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 950.000.000 Kecamatan Kresek Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 9 34.224.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 Kecamatan Kresek Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 9 34.224.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.09.000 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Persen 100% 8.418.123.129 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 8.610.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.09.000 9 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Persen 100% 281.212.920 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 113.900.000 Kecamatan Kresek Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Dokumen 4 91.443.720 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 50.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.02.2.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 1 118.009.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 28.900.000 Kecamatan Kresek 7.01.02.2.02.000 3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 6 71.760.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 35.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.02.2.03 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Persen 100 5.886.754.581 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 5.896.500.000 Kecamatan Kresek 7.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Orang 27 5.790.683.581 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 5.881.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.03.2.01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 2 96.071.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 15.500.000 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 7.01.03.2.01.000 1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Persen 100% 147.845.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 135.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.04 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Paket 50 82.094.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 65.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.04.2.01 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Orang 50 65.751.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 70.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.04.2.01.000 1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Persen 100% 522.703.300 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 802.600.000 Kecamatan Kresek 7.1.6.01.2.09 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Paket 5 33.234.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 12.600.000 Kecamatan Kresek 7.01.05.2.01.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Paket 13 215.195.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13 500.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.05.2.01.000 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Paket 27 68.068.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27 50.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.05.2.01.000 8 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Paket 5 23.207.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 67.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Dokumen 7 65.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 25.000.000 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Perundang- undangan 5.1.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 27 64.220.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 65.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.06.2.01.000 2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 19 53.778.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 83.000.000 Kecamatan Kresek 2 7.01.0.00.0.00.04 .0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Persen 100% 1.099.542.968 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 1.032.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 1 11.514.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 17.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Jenis 2 313.275.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 280.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Laporan 14 774.753.568 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 735.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 3 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 480.064.360 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 630.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Unit 6 74.613.184, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 75.000.000 Kecamatan Kresek N o Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Satuan Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Unit 6 117.451.176 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 150.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Unit 13 38.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13 30.000.000 Kecamatan Kresek 7.01.01.2.08 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab.Tangerang,Kresek, Semua Desa Unit 3 250.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 375.000.000 Kecamatan Kresek JUMLAH 14.128.491.852 13.235.000.000 6 BAB V 7 PENUTUP Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: A. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
4. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Kresek;
6. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. B. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
7. 1.Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. C. Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Kresek ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kresek, dan tersusunnya Renja Kecamatan Kresek Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
8. 40.Kecamatan Kronjo
9. 1.Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
11. 3.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
12. 4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
13. 5.Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
14. 6.Penetapan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kecamatan Kronjo merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang. Dokumen Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kronjo Nomor : B/100.3.3/24/IX/Kec.Krj/2025 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kronjo Tahun Anggaran 2026, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kronjo tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Kronjo tahun 2026 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kronjo Tahun 2026 – 2029 yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa : a) Sejahtera Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan. b) Berdaya Saing Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2026 -2029 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:
15. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
16. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
17. 3.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas
18. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
19. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Insfastruktur
20. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bekelanjutan 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kronjo Tahun 2026 antara lain :
21. 1.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
22. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah
23. 3.Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. 4.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
25. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
28. 8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
29. 9.Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2029;
30. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Kecamatan;
31. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugsa dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
32. 12.Keputusan Camat Kronjo Nomor : 900/ /VII/Kec.Kjr/2026 Tentang penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (renja OPD). 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kronjo Tahun 2026 adalah:
a.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2024, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kronjo Tahun 2019-2024 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
c.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e.Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja OPD Kecamatan Kronjo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. 1.BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
2. 2.BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KRONJO TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. 3.BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan
4. 4.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. 5.BAB IV PENUTUP Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :
6. 1.Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2026 per tanggal 31 Juni 2026, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan. Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Kronjo yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan :
7. 2.Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggran 2026 Kecamatan Kronjo Telah melaksanakan 6 Program yang didalamnya terdapat 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp16.960.536.447,00 dan serapan anggaran Per 31 Juni 2026 mencapai 47,74% atau sebesar Rp7.775.902.447,00 Adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Kronjo telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
a.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b.Meningkatnya pelayanan masyarakat Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Selisih Keterang an Rupiah % Rupiah 1 2 3 4 5 6 = 4-3 1 NIHIL.. - - - - ✓ Nihil.. - - - - d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program dan Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2026, sebagaimana tabel dibawah ini. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d 30 JUNI 2026 KABUPATEN TANGERANG Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KRONJO Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100 7.775.902 .447,00 50% 7 01 01 2 01 Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerj a Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 4 laporan 4 laporan 50% 7 01 01 2 02 Keg. Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Perangkat Daerah Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 7 01 01 2 05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 01 01 2 06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 01 01 2 08 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Pemerintah Daerah 7 01 01 2 07 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 50% 7 01 01 2 09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 60 Unit 60 Unit 100% 60 Unit 60 Unit 50% 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92% 91.60% 91.75% 91.75% 100% - - - 7 01 02 2 02 Keg. Penyelenggara Jumlah Laporan Peningkatan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 01 02 2 03 Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 50% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Prosentase kelompok masyarakat yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) DESA DAN KELURAHAN mendapat pembinaan/pemb erdayaa Kec. Kronjo 7 01 03 2 01 Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 2 Lembaga Kemasyarak atan 2 Lembaga Kemasyarak atan 2 Lembaga Kemasyarak atan 100% 2 Lembaga Kemasya rakatan 2 Lembaga Kemasyar akatan 100% 7 01 03 2 02 Keg. Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 100% 70% 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 04 2 01 Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggar Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) aan Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 7 01 05 2 01 Keg. Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 40 Orang 50% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (n- 1) 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2026 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7 01 06 2 01 Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100% 10 Dokumen 10 Dokumen 100%
1. 1.Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : -
2. 2.Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah : Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
3. 3.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah : a) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Aparatur c) Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu d) Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur e) Terselenggaraanya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.
4. 4.Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : a) Perlu adanya penamabahan Personil di Kecamatan Kronjo b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c) Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kronjo, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kronjo dapat dikelompokkan sebagai berikut :
5. 1.Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
6. 2.Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
7. 3.Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang;
8. 4.Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kronjo Tahun 2024 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kronjo yang dapat terealisasi sebesar 98,01% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:
9. 1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
10. 2.Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kronjo. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, upaya - upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, pada pembahasan sub – sub ini perlu disajikan Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo sebagai berikut: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
11. 1.Jumlah Capaian Layanan Publik 7.750 Pelayanan 8.000 Pelayanan 8.250 Pelayanan 8.500 Pelayanan 8.500 Pelayanan - - - APBD
12. 2.Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai IKM 91.75 Nilai IKM 91.87 Nilai IKM 91.94 Nilai IKM 92.00 Nilai IKM 90 - - - APBD Pelayanan Kecamatan Kronjo Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kronjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
13. 1.Tersedianya Pemenuhan Sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
14. 2.Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
15. 3.Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
16. 4.Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan
17. 5.Jumlah organisasi pemuda yang dibina
18. 6.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kronjo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
19. 1.Lingkungan Internal ❖ Kekuatan ;
a.Visi dan misi organisasi yang jelas Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
b.Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Adanya sarana dan prasarana ❖ Kelemahan ;
a.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
b.Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
c.Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
1. 2.Lingkungan Eksternal ❖ Peluang
a.RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026
b.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
c.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
d.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
e.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
f.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g.Diklat peningkatan kualitas aparatur
h.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i.Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram ❖ Ancaman :
a.Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c.Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e.Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e.Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kronjo harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah dan c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Kronjo berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se- Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kronjo. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel berikut. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGERANG N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumbe r DanaProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) Kecamatan Kronjo 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kronj o Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Kronjo 100 % 7.775.902.44 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Kronjo Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Kronjo 100 % 7.775.902.447 APBD a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Kronj o Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 4 Laporan 54.000.000 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 4 Lapora n 54.000.000 APBD b Administrasi keuangan Kec. Kronj o Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 2 Laporan 108.000.000 Administrasi keuangan Kec. Kronjo Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Lapora n 108.000.000 APBD c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kronj o Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kronjo Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Lapora n 75.000.000 APBD d Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Kronj o jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 90.000.000 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Kronjo Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 12 Lapora n 90.000.000 APBD e Administrasi umum perangkat daerah Kec. Kronj o Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 147.972.000 Administrasi umum perangkat daerah Kec. Kronjo Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Lapora n 147.972.000 APBD f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kronj o Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 405.000.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Kronj o Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 3 Lapora n 405.000.00 APBD g Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Kronj o Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 309.600.000 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Kronjo Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60 Unit 309.600.000 APBD N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumbe r DanaProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) h Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Kronj o Jumlah dokumen Jasa Penunjang Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Kronjo Jumlah dokumen Jasa Penunjang APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kronj o Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92 % 7.038.082.00 0 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kronjo Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92 % 10.553.963.80 0 APBD Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % APBD a Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Kronj o Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 54.000.000 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Kronjo 4 Lapora n 54.000.000 APBD b Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Kronj o Jumlah Dokumen Pemeliharan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Kronjo Jumlah infrastruktur yang dipelihara APBD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kronj o Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 % 1.082.532.00 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kronjo Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 100 % 1.082.532.000 APBD a Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Kronj o Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembag a 90.580.000 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan 2 lembag a 90.580.000 APBD b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kronj o Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kronjo Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara APBD 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kronj o Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 333.580.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kronjo Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 333.580.000 APBD N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumbe r DanaProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) a Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Kronj o Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 laporan 333.580.000 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 6 Lapora n 333.580.000 APBD 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kronj o Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 357.840.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kronjo Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 357.840.000,0 0 APBD a Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kronj o Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 orang 105.720.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 40 Orang 105.720.000 APBD 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kronj o Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 372.600.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kronjo Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 372.600.000 APBD a Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Kronj o Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Dok 81.000.000 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Kronjo Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Dok 81.000.000 APBD b Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kronj o Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 10 Dok 75.600.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Dok 75.600.000 APBD c Kec. Kronj o Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dok 54.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kronjo Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Dok 54.000.000 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. 3.Meningkatnya Kinerja Pemerintahan; Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kecamatan Kronjo yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel sebagai berikut : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Kronjo No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 I Pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui Peningkatkan kualitas sarana Prasarana serta mutu Pendidikan dan kesehatan Area Infeksius meliputi ruang pelayanan dan ruang tunggu pasien lengkap dengan hexos fan dan standar pelayanan area infeksius :
4. 1.Ruang Pelayanan TB, Kusta dan HIV
5. 2.Ruang Laboratorium Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Kronjo 6 X 3 M 2 Gerbang masuk Pustu dan Pagar keliling Pustu Babat Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Kronjo 92 M 3 Pembangunan Gudang Puskesmas Bojongkamal Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Kronjo 4 X 4 M 4 Pemagaran Belakang Puskesmas Kronjo Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Kronjo 2707 M 5 Pengurugan Tanah Belakang Puskesmas Kronjo Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan Puskesmas Kronjo 2708 M 6 Rehab Lapangan Olahraga (Perbaikan/rehab) SMP 1 Kronjo Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 1 Kronjo 1500 M 7 Laboratorium IPA (Rehab Berat) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 1 Kronjo 120 M 8 Rehab Plafon Kelas (7.1 s/d 7.4) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 2 Kronjo 4 Kelas No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 9 Pembangunan Ruang Kelas Tingkat (RKT) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 2 Kronjo 4 Kelas 10 Ruang Kelas Baru Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SMP 3 Kronjo 9 Rombel III Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 33 Peningkatan Infrastruktur dasar dan pemerataan Pembangunan berwawasan Lingkungan berkelanjutan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kronjo Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo Kecamatan Kronjo 34 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 35 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 36 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 37 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 38 Bedah Rumah Tidak Layak Huni Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di Desa Blukbuk 5 Unit 175.000.000 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/ Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu 1 2 3 4 5 6 7 wilayah Kecamatan Kronjo 39 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo Desa Blukbuk P. 146 X L. 4 M 400.000.000 40 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 41 Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat tidak mampu 42 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo 43 Peningkata dan Penataan Infrastruktur Dasar di wilayah Kecamatan Kronjo
6. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien (RPJMD) 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD Renja Kecamatan Kronjo Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Kronjo mempunyai tujuan:
7. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan; Dengan demikian sasaran yang merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kronjo dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan kedalam rencana strategis Kecamatan Kronjo dalam tahun 2026-
8. 2029.Sedangkan uraian keterkaitan antara tujuan dengan sasaran adalah Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Kronjo dapat dijelaskan dalam table sebagaimana berikut : N O TUJUAN PEMERI NTAH DAERAH SASARAN PEMERINT AH DAERAH TUJUAN RENSTRA PD INDIKAT OR KINERJ A TUJUAN SASARAN RENSTRA PD INDIKATOR KINERJA SASARAN/ UTAMA (IKU)
9. 1.Mewujud kan Birokrasi yang Responsi f, Akuntab el, dan Inovatif Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan Pelayanan Publik Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan Publik di tingkat Kecamatan Indeks Pelayan an Publik. (Indeks) Terselengg aranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan , dan sesuai SPM Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 3.3 Program dan Kegiatan
10. 1.Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kronjo maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
11. 2.Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :
12. 1.Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
13. 2.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
14. 3.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Kronjo. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 OPD KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG 0 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targ et Akh ir Peri ode Ren stra OPD Reali sasi Capa ian REN JA OPD Tah un 2024 Praki raan Capa ian Targe t RENJ A OPD Tahu n 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelo mpok Sasar an Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar get Pagu Indikatif (Rp) Nasi onal Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kecamatan Kronjo 16.960.53 6.447,00 17.982.00 0.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.960.53 6.447,00 17.982.00 0.000,00 7 0 1 KECAMATAN 16.960.53 6.447,00 17.982.00 0.000,00 1 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - - 7.775.902. 447,00 - 7.654.500. 000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Kronjo ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kronjo 100 100 100 100 7.775.902. 447,00 7.654.500. 000,00 7 0 1 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 0 1 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 0 1 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 0 1 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 54.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 65.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 0 1 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 0 1 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 2 Laporan 108.000.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 85.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7 0 1 0 1 2. 05 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a - - - - - - 7.775.902. 447,00 7.654.500. 000,00 7 0 1 0 1 2. 05 00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan [ Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Kronjo ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kronjo 100 100 100 100 7.775.902. 447,00 7.654.500. 000,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 0 1 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 0 1 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola - 80.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O Pemerintahan yang efektif,dan efesien 7 0 1 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 90.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 60.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 0 1 0 1 2. 08 00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 147.972.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 130.000.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 405.000.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 996.500.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 0 1 0 1 2. 09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 0 1 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 309.600.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 80.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 7.038.082. 000,00 - 7.732.500. 000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kronjo ] Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kronjo Persentrase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kronjo 100 100 100 100 7.038.082. 000,00 7.732.500. 000,00 7 0 1 0 2 2. 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 0 1 0 2 2. 02 00 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 136.410.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 250.000.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 2 2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7 0 1 0 2 2. 03 00 01 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 6.768.832. 000,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 7.300.000. 000,00 KECA MATAN KRONJ O - - - - - - 7.038.082. 000,00 7.732.500. 000,00 7 0 1 0 2 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7 0 1 0 2 2. 04 00 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA - - - 1.082.532. 000,00 - 1.240.000. 000,00 AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kronjo ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe rdayaa Kec. Kronjo 100, 00 100, 00 100, 00 100,00 1.082.532. 000,00 1.240.000. 000,00 7 0 1 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 0 1 0 3 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasya rakatan 90.580.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkatan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM - 80.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 3 2. 01 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - 1.082.532. 000,00 1.240.000. 000,00 7 0 1 0 3 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan - - - 74.952.00 0,00 - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - - 60.000.00 0,00 7 0 1 0 3 2. 03 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM - - - 333.580.0 00,00 - 500.000.0 00,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kronjo ] 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 333.580.0 00,00 - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - - 500.000.0 00,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 333.580.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 500.000.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O 5 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM - - - 357.840.0 00,00 - 380.000.0 00,00 [ Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan umum kecamatan Kronjo ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kronjo 100 100 100 100 357.840.0 00,00 380.000.0 00,00 7 0 1 0 5 2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 0 1 0 5 2. 01 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - - - - - 357.840.0 00,00 380.000.0 00,00 7 0 1 0 5 2. 01 00 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 105.720.0 00,00 Kab. Tanger ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 80.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kronjo ] 7 0 1 0 5 2. 01 00 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA - - - 372.600.0 00,00 - 475.000.0 00,00 J U M L A H 16.960.53 6.447,00 17.982.00 0.000,00 7 0 1 0 6 2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi - - - 372.600.0 00,00 - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis - - 475.000.0 00,00 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 7 0 1 0 6 2. 01 00 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 81.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 120.000.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 6 2. 01 00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 54.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 70.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O 7 0 1 0 6 2. 01 00 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawara tan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 10 Dokumen 75.600.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui - 95.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O Permusyawaratan Desa a Kel/D esa reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 7 0 1 0 6 2. 01 00 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 54.000.00 0,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 65.000.00 0,00 KECA MATAN KRONJ O - - - - - - 372.600.0 00,00 475.000.0 00,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 108.000.0 00,00 Kab. Tanger ang, Kronjo , Semu a Kel/D esa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien - 125.000.0 00,00 KECA MATAN KRONJ O Rencana Kerja OPD Kecamatan Kronjo ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi OPD Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai kantor Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. a) Catatan Penting Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kronjo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kronjo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kronjo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2026-2029 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran
15. 2026.Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti. b) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Kronjo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 16.960.536.447,00,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. c) Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Tahun 2026 antara lain:
16. 1.Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
17. 2.Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kronjo Tahun Anggaran 2026.
18. 41.Kecamatan Mauk Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mauk untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mauk memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mauk serta kerangka pendanaan daerah, RENJA Kecamatan Mauk secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan RENJA K / L dan RENJA Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu:
19. 1.Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
20. 2.Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
21. 3.Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan;
22. 4.Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
23. 5.Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Rencana Kerja Kecamatan Mauk Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Selanjutnya RENJA dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
24. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
25. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
26. 3.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
27. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
29. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
30. 7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
31. 8.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasngerang.
32. 9.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan daerah. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Mauk Tahun 2026;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA - Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan. Rencana Strategis Kecamatan Mauk Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Mauk dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Mauk melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang dengan jumlah pagu pada tahun 2024 sebesar Rp 19.932.013.803,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tiga rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 19.679.511.998,00 (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau persentase realisasi sebesar 98,73%. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja tagihan listrik sebagai antisipasi adanya penambahan tarif dasar listrik dan penambahan daya listrik kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2026 memiliki Pagu Murni sebesar Rp 18.369.352.294,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2026 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2024 secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2024. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2026. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mauk Tahun 2026. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mauk Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Mauk telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:
1. 1.Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. 2.Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 % 100 20 20% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 6 6 6 100% 2 2 100% 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 2 2 100% 2 2 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan 30 30 2 2 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Perangkat Daerah keuangan 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 36 36 36 100% 27 27 100% 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pembinaan pegawai 2 2 2 2 100% 2 1 80% 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Seragam Dinas 60 37 36 36 100% 25 25 100% 7.01.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 38 37 36 36 100% 0 0 0 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 12 8 12 12 100% 2 1 80% 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 0 0 0 0 15 15 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 0 0 0 0 10 10 100% 7.01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 2 2 2 100% 20 20 100% 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 12 2 2 100% 15 15 100% 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 100% 2 2 100% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang 25 12 25 25 100% 2 1 80% 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 12 12 12 12 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Disediakan 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100% 2 2 100% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan 16 14 15 15 100% 2 1 80% 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 4 4 4 100% 4 4 100% 7.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 3 3 3 100% 4 4 100% 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 4 4 4 100% 5 5 100% 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 3 4 4 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 100 100% 11.5 2 20% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 100 100 100% 100 20 20% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 16 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 162 73 85 85 100% 2 1 80% 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 160 60 65 65 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 2 3 3 100% 0 0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 2 3 3 100% 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 90 85 87 87 100% 100 20 20% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 13 13 13 13 100% 2 1 80% 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 10 10 100% 2 2 100% 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 12 12 12 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan pemberdayaan Kelurahan 2 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 2 2 2 100% 2 2 100% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100% 100 100 100% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 24 12 12 12 100% 2 2 100% 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 12 12 12 100% 2 2 100% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100% 100 20 20% Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 0 0 0 0 0 90 20 20% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 21 21 21 21 100% 2 2 100% Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 50 140 50 50 100% 50 50 100% 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 13 13 13 100% 2 2 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 100 100 100 100% 100 20 20% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdaya 4 12 12 12 100% 2 2 100 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026) Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) an 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 12 12 12 100% 2 2 100% Sumber Data : Kuarta dan Renstra 2024-2026 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Mauk sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang NO Indikator Kinerja IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) SKM 80.88 82.25 83.25 83.30 80.88 87.25 83.25 83.30 Hasil SKM tahun 2025 Semester I 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP AKIP 70 72.25 75.45 75.50 39.00 67.70 75.45 75.50 Sumber data : Renstra 2024-2026 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
3. 1.Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Mauk dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ;
4. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mauk.
a.Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan Pembangunan di wilayah Kecamatan Mauk dalam APBD Kabupaten Tangerang
b.Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mauk sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan Pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakuan Pembangunan melalui berbagai program Pembangunan.
1. 3.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah ;
a.Urusan Administrasi Pemerintahan Dalam perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya ada yang belum sesuai dengan yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD sehingga diperlukan rasionalisasi dan sinkronisasi lebih lanjut. Urusan Administrasi Pemerintahan mengakomodir kegiatan- kegiatan yang berada pada : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar kehidupan keseharian masyarakat sehingga perlu dijaga secara berkesinambungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat didalamnya. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mengakomodir kegiatan ; 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
c.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dinamika pembangunan menuntut adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompokkelompok masyarakat agar bisa lebih produktif. Adapun kegiatan yang ada pada urusan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain : 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
d.Urusan Pelayanan Publik Urusan pelayanan publik di akomodir pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dimana program tersebut mengakomodir kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan 2) Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mauk Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-
1. 2029.Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Mauk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2026 dapat dilihat tabel berikut ini Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Kecamatan Mauk Rp. 15.833.252. 294,00 Rp. 14.402.400. 000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN Rp. 5.959.440.0 00,00 Rp. 4.095.000.0 00,00 7.01 Kecamatan Rp. 5.959.440.0 00,00 Rp. 4.095.000.0 00,00 1 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara porsentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberda yaan 100 % Rp. 3.890.640.0 00,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara porsentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberda yaan 100% Rp. 3.240.000.0 00,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Mau k Terlaksananya pembinaan pemberdyaan kelompok masyarakat 5 lemba ga Rp. 39.000.000, 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Mau k Terlaksananya pembinaan pemberdyaan kelompok masyarakat 5 lemba ga Rp. 40.000.000, 00 7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kec. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 2 Lapor an Rp. 39.000.000, 00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kec. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 2 lapor an Rp. 40.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Mau k jumlah dokumen pemeliharaan 19 dok Rp. 3.851.640.0 00,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Mau k jumlah dokumen pemeliharaan 19 dok Rp. 3.200.000.0 00,00 7.01.02.2.03 .0001 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Mau k Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dok Rp. 3.851.640.0 00,00 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Mau k Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 dok Rp. 3.200.000.0 00,00 2 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N DESA DAN KELURAHAN Kec. Mau k Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% Rp. 1.676.400.0 00,00 PROGRAM PEMBERDAYAA N DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% Rp. 1.375.000.0 00,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Mau k tersedianya lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 5 lemba ga Rp. 1.676.400.0 00,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Mau k tersedianya lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 5 lemba ga Rp. 1.375.000.0 00,00 7.01.03.2.01 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kec. Mau k Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 lemba ga Rp. 44.400.000, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kec. Mau k Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 lemba ga Rp. 75.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01 .0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 1.632.000.0 00,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 1.300.000.0 00,00 2 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Mau k Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% Rp. 130.800.00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Mau k Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% Rp. 130.000.00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Mau k jumlah laporan gangguan trantibum 6 dok Rp. 130.800.00 0,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Mau k jumlah laporan gangguan trantibum 6 dok Rp. 130.000.00 0,00 7.01.04.2.01 .0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 130.800.00 0,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 130.000.00 0,00 3 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN Kec. Mau k porsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 100% Rp. 163.200.00 0,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN Kec. Mau k porsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 100% Rp. 110.000.00 0,00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Mau k jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 dok Rp. 163.200.00 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Mau k jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 dok Rp. 110.000.00 0,00 7.01.05.02.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Kec. Mau k Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 org Rp. 82.200.000, 00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Kec. Mau k Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 org Rp. 60.000.000, 00 7.01.05.2.01 .0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 dok Rp. 81.000.000, 00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 dok Rp. 50.000.000, 00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Kec. Mau k Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% Rp. 98.400.000, 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Kec. Mau k Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% Rp. 50.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Mau k Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 11 dok Rp. 98.400.000, 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Mau k Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 11 dok Rp. 50.000.000, 00 7.01.06.2.01 .0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Mau k Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 dok Rp. 98.400.000, 00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Mau k Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 dok Rp. 50.000.000, 00 X NON URUSAN Rp. 9.873.812.2 94,00 Rp. 9.497.400.0 00,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Rp. 9.873.812.2 94,00 Rp. 9.497.400.0 00,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kec. Mau k Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% Rp. 9.873.812.2 94,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kec. Mau k Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% Rp. 9.497.400.0 00,00 x.xx.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 dok Rp. 291.312.00 0,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 dok Rp. 239.400.00 0,00 x.xx.01.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dok Rp. 98.400.000, 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dok Rp. 50.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Perangkat Daerah Perangkat Daerah x.xx.01.2.01 .0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Mau k Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 lapor an Rp. 76.800.000, 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Mau k Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 lapor an Rp. 60.000.000, 00 x.xx.01.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 lapor an Rp. 66.000.000, 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 lapor an Rp. 70.000.000, 00 x.xx.01.2.01 .0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Mau k Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 dok Rp. 25.056.000, 00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Mau k Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 dok Rp. 25.200.000, 00 x.xx.01.2.01 .0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Mau k Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 data Rp. 25.056.000, 00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Mau k Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 data Rp. 25.200.000, 00 x.xx.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah laporan keuangan 3 dok Rp. 7.117.990.6 54,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah laporan keuangan 3 dok Rp. 7.240.000.0 00,00 x.xx.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Mau k Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 org Rp. 7.051.990.6 54,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Mau k Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 org Rp. 7.200.000.0 00,00 x.xx.01.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Mau k Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 lapor an Rp. 66.000.000, 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Mau k Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 lapor an Rp. 40.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD x.xx.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 dok Rp. 228.000.00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 dok Rp. 210.000.00 0,00 x.xx.01.2.05 .0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Mau k Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 paket Rp. 108.000.00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Mau k Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 paket Rp. 100.000.00 0,00 x.xx.01.2.05 .0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kec. Mau k Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 org Rp. 55.200.000, 00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kec. Mau k Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 org Rp. 60.000.000, 00 x.xx.01.2.05 .0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Mau k Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 org Rp. 64.800.000, 00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Mau k Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 org Rp. 50.000.000, 00 x.xx.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 32 dok Rp. 416.193.00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 32 dok Rp. 177.000.00 0,00 x.xx.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Mau k Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket Rp. 89.868.000, 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Mau k Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket Rp. 100.000.00 0,00 x.xx.01.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Mau k Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 paket Rp. 20.329.000, 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Mau k Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 paket Rp. 25.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) x.xx.01.2.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Mau k Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket Rp. 44.398.000, 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Mau k Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket Rp. 30.000.000, 00 x.xx.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Mau k Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket Rp. 44.398.000, 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Mau k Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket Rp. 32.000.000, 00 x.xx.01.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 2 dok Rp. 40.800.000, 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Mau k Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 2 dok Rp. 40.000.000, 00 x.xx.01.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Mau k Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 lapor an Rp. 113.400.00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Mau k Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 lapor an Rp. 100.000.00 0,00 x.xx.01.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 lapor an Rp. 63.000.000, 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 lapor an Rp. 50.000.000, 00 x.xx.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Jasa Penunjang 6 dok Rp. 1.515.550.0 00,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Mau k Jumlah Laporan Jasa Penunjang 6 dok Rp. 1.120.000.0 00,00 x.xx.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 lapor an Rp. 158.800.00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 lapor an Rp. 120.000.00 0,00 x.xx.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lapor an Rp. 1.356.750.0 00,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lapor an Rp. 1.000.000.0 00,00 x.xx.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec. Mau k jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 unit Rp. 304.766.64 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec. Mau k jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 unit Rp. 320.000.00 0,00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x.xx.01.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Mau k Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 unit Rp. 85.773.320, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Mau k Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 unit Rp. 120.000.00 0,00 x.xx.01.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Mau k Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit Rp. 85.773.320, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Mau k Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit Rp. 80.000.000, 00 x.xx.01.2.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Mau k Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 unit Rp. 22.199.000, 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Mau k Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 unit Rp. 20.000.000, 00 x.xx.01.2.09 .0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Mau k Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 unit Rp. 111.021.00 0,00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Mau k Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 unit Rp. 100.000.00 0,00 Kelurahan Mauk Timur Rp. 1.536.100.0 00,00 Rp. 1.632.012.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN Rp. 821.268.00 0,00 Rp. 800.000.00 0,00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) 7.01 KECAMATAN Rp. 821.268.00 0,00 Rp. 800.000.00 0,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Mau k Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% Rp. 586.788.00 0,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Mau k Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% Rp. 580.000.00 0,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. mau k Jumlah laporan pelayanan 4 dok Rp. 81.000.000, 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. mau k Jumlah laporan pelayanan 4 dok Rp. 80.000.000, 00 7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 81.000.000, 00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Mau k Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 lapor an Rp. 80.000.000, 00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Mau k jumlah dokumen pemeliharaan 19 dok Rp. 505.788.00 0,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Mau k jumlah dokumen pemeliharaan 19 dok Rp. 500.000.00 0,00 7.01.02.2.03 .0001 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Kel. Mau k Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 2 dok Rp. 505.788.00 0,00 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Kel. Mau k Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 2 dok Rp. 500.000.00 0,00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Mau k Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% Rp. 153.480.00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Mau k Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% Rp. 150.000.00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Laporan Pemberdayaan 7 dok Rp. 153.480.00 0,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Laporan Pemberdayaan 7 dok Rp. 150.000.00 0,00 7.01.03.2.02 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lemba ga Rp. 55.080.000, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lemba ga Rp. 50.000.000, 00 7.01.03.2.02 .0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 pokm as/ orma s Rp. 98.400.000, 00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Mau k Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 pokm as/ orma s Rp. 100.000.00 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Mau k Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% Rp. 81.000.000, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Mau k Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% Rp. 70.000.000, 00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Mau k jumlah laporan gangguan trantibum 6 dok Rp. 81.000.000, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Mau k jumlah laporan gangguan trantibum 6 dok Rp. 70.000.000, 00 x NON URUSAN Rp. 714.832.00 0,00 Rp. 812.012.00 0,00 x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Rp. 714.832.00 0,00 Rp. 812.012.00 0,00 x.xx.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Kel. Mau k Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% Rp. 714.812.00 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Kel. Mau k Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100% Rp. 812.012.00 0,00 x.xx.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Mau k Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 dok Rp. 382.518.00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Mau k Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 dok Rp. 360.000.00 0,00 x.xx.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Mau k Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket Rp. 201.680.00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Mau k Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket Rp. 200.000.00 0,00 x.xx.01.2.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Mau k Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket Rp. 44.398.000, 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Mau k Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket Rp, 30.000.000, 00 x.xx.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kel. Mau k Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket Rp. 30.600.000, 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kel. Mau k Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket Rp. 10.000.000, 00 x.xx.01.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Mau k Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 lapor an Rp. 105.840.00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Mau k Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 lapor an Rp. 100.000.00 0,00 N o Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Aanalisis Kebutuhan Cata tan Penti ng Program/ Keg Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ Keg Lok asi Indikator Keg Targ et Capa ian Kebutuhan dana (Rp. 000) x.xx.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Mau k Jumlah Laporan Jasa Penunjang 6 dok Rp. 258.300.00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Mau k Jumlah Laporan Jasa Penunjang 6 dok Rp. 422.012.00 0,00 x.xx.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 lapor an Rp. 145.800.00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 lapor an Rp. 80.000.000, 00 x.xx.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lapor an Rp. 112.500.00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Mau k Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lapor an Rp. 142.012.00 0,00 x.xx.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Mau k umlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 unit Rp. 74.014.000, 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Mau k umlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 unit Rp. 50.000.000, 00 x.xx.01.2.09 .0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kel. Mau k Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 unit Rp. 74.014.000, 00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kel. Mau k Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 unit Rp. 50.000.000, 00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2. 1.Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakat sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Musrenbang desa
3. 2.Musrenbang Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Kecamatan
4. 3.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting dari skteholder yang akan diselaraskan dengan rencana program dan kegiatan pada Rencana Strategi Kecamatan Mauk. Tabel 2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kp. Berusaha RT. 003 RW. 001 Desa Banyu Asih Kec. Mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 300 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Wilayah Kecamatan Mauk Kp. Cinamprak RT. 011 RW. 003 Desa Mauk Barat Kec. Mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 250 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Kavling Armaya RT. 021 RW. 004 Desa Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 300 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Pemeliharaan Jalan paving Blok Desa Mauk Barat Kec. Mauk Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Pemeliharaan Drainase Desa Mauk Barat Kec. Mauk Kab.Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Wilayah Kecamatan Mauk Pemeliharaan Drainase Desa Ketapang Kec. Mauk Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Wilayah Kecamatan Mauk Ds. tegal Kunir Kidul Rw/005 kec.Mauk (Nazmi), Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 150 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Ds. Tegal Kunir Kidul Rw. 005 Kec. Mauk (Tami), Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 150 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Ds, Kedung Dalam Rw. 002 Kec. Mauk ( Nandar ), Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 200 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Kp.rawa kalem Rt 017/04 Ds.Gunung Sari Kec.Mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 300 Pemeliharaan Turap/ Talud/TPT Wilayah Kecamatan Mauk Kp.rawa kalem Rt 01/01 Ds.Gunung Sari Kec.Mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 200 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk kp rawa kalem rw 04 desa gunung sari kecamatan mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Turap/ Talud/TPT Wilayah Kecamatan Mauk Desa tegal kunir lor kecamatan mauk, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pengembangan Desa Kreatif/Desa Tematik/Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Mauk kp lor rt 08 rw 02 desa tegal kunir lor kecamatan mauk RP 100.000.000, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Wilayah Kecamatan Mauk Kp lor rt 11 rw 04 desa tegal kunir lor kecamatan mauk RP 200.000.000, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk kp lor rt 09 rw 02 desa tegal kunir lor kecamatan mauk RP 200.000.000, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk kp kisepat RT 10 RW 03 Desa Mauk Barat kecamatan Mauk Rp 100.000.000, Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk desa tegal kunir lor kecamatan mauk Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga (Skala Lingkungan) Wilayah Kecamatan Mauk RW 004 Desa Tanjung Anom Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi 150 Pemeliharaan Jaringan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Kecamatan Mauk, Kab. Tangerang Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pembuangan limbah rumah tangga Wilayah Kecamatan Mauk kp Karolina desa tegal kunir kidul kecamatan mauk Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk rt 05 rw 01 desa banyuasih Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk rt 01 rw 01 desa banyuasih Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Wilayah Kecamatan Mauk Adapun penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat 8 Misi (Asta Cita) dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Dalam RPJMD Provinsi Banten memiliki arah pembangunan kewilayah untuk masing- masing kabupaten/kota. Adapun misi yang diambil sebagai berikut :
5. 1.Misi Keempat, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan strategi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan melalui kebijakan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan.
6. 2.Misi keenam, yaitu mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, Masyarakat dan pelaku Pembangunan lainnya dengan strategi meningkatkan inovasi OPD melalui kebijakan meningkatkan implementasi inovasi OPD. Dalam perumusan arah kebijakan dan/atau tema pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 juga merujuk pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu pada tabel berikut ; Tabel 3.1 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Nasional Provinsi Banten Kabupaten Tangerang VISI RPJMN Tahun 2025- 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 VISI RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029 Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korups VISI RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Arah Kebijakan RPJP 2025- 2045 (Periode 1) “Penguatan Transformasi” “Penguatan Modal Dasar” “Penguatan Modal Dasar” 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan Kecamatan Mauk Tahun 2026 adalah :
7. 1.Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif
8. 2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Adapun Sasaran Kecamatan Mauk Tahun 2026 adalah :
9. 1.Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar
10. 2.Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah 3.3 Program dan Kegiatan Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Mauk diarahkan Kepada :
11. 1.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Kecamatan;
12. 2.Meningkatkan peran aktif dan Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
13. 3.Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
14. 4.Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
15. 5.Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
16. 6.Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi; Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sebagaimana tabel dilembaran berikut : Table 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara porsentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 100 3.890.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 3.240.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya pembinaan pemberdyaan kelompok masyarakat Kec. Mauk 5 lembaga 39.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 lembaga 40.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Mauk 2 laporan 39.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 40.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan Kec. Mauk 19 dokumen 3.851.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19 dokumen 3.200.000.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Mauk 2 dokumen 3.851.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 3.200.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Mauk 100 1.676.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.375.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tersedianya lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Mauk 5 lembaga 1.676.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.375.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Mauk 5 lembaga 44.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 lembaga 75.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Kec. 2 laporan 1.632.000.000,00 PENDAPATAN 2 laporan 1.300.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mauk ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kec. Mauk 100 130.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 130.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kec. Mauk 6 dokumen 130.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 130.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Mauk 2 laporan 130.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 130.000.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM porsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Mauk 100 163.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 110.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Mauk 2 dokumen 163.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 110.000.000,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Mauk 50 orang 82.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 orang 60.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Mauk 2 dokumen 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 50.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kec. Mauk 100 98.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 50.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Mauk 11 dokumen 98.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 dokumen 50.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Mauk 2 dokumen 98.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 50.000.000,00 x.xx.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Kec. Mauk 100 9.873.812.294,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 9.497.400.000,00 x.xx.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Kec. Mauk 12 dokumen 291.312.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 230.400.000,00 x.xx.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Mauk 4 dokumen 98.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen 50.000.000,00 x.xx.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Mauk 4 laporan 76.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 laporan 60.000.000,00 x.xx.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Mauk 4 laporan 66.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 laporan 70.000.000,00 x.xx.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Mauk 4 dokumen 25.056.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen 25.200.000,00 x.xx.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Mauk 4 data 25.056.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 data 25.200.000,00 x.xx.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Kec. Mauk 3 dokumen 7.117.990.654,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 dokumen 7.240.000.000,00 x.xx.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Mauk 14 org 7.051.990.654,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 org 7.200.000.000,00 x.xx.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Mauk 2 laporan 66.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 40.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif x.xx.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Kec. Mauk 2 dokumen 228.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 210.000.000,00 x.xx.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Mauk 30 paket 108.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 paket 100.000.000,00 x.xx.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Mauk 40 orang 55.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40 orang 60.000.000,00 x.xx.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Mauk 50 orang 64.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 orang 50.000.000,00 x.xx.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Mauk 32 dokumen 416.193.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 dokumen 377.000.000,00 x.xx.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Mauk 5 paket 89.868.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 paket 100.000.000,00 x.xx.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Mauk 6 paket 20.329.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 paket 25.000.000,00 x.xx.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Mauk 2 paket 44.398.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 30.000.000,00 x.xx.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Mauk 2 paket 44.398.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 32.000.000,00 x.xx.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan Kec. Mauk 2 dokumen 40.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 dokumen 40.000.000,00 x.xx.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Mauk 2 laporan 113.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 laporan 100.000.000,00 x.xx.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Mauk 2 laporan 63.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 laporan 50.000.000,00 x.xx.01.2.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kec. Mauk 6 dokumen 1.515.550.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 6 dokumen 1.120.000.000,00 x.xx.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Mauk 2 laporam 158.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 laporan 120.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif x.xx.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Mauk 2 laporan 1.356.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 laporan 1.000.000.000,00 x.xx.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Mauk 4 unit 304.766.640,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 4 unit 320.000.000,00 x.xx.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Mauk 4 unit 85.773.320,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 4 unit 120.000.000,00 x.xx.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Mauk 3 unit 85.773.320,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 3 unit 80.000.000,00 x.xx.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Mauk 5 unit 22.199.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 5 unit 20.000.000,00 x.xx.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Mauk 2 unit 111.021.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 unit 100.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kel. Mauk Timur 100 586.788.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 100 580.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Kel. Mauk Timur 4 dokumen 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 4 dokumen 80.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Mauk Timur 2 laporan 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2 laporan 80.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan Kel. Mauk Timur 19 dokumen 505.788.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 19 dokumen 500.000.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Kel. Mauk Timur 2 dokumen 505.788.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 500.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kel. Mauk Timur 100 153.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 150.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kel. Mauk Timur 7 dokumen 153.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 dokumen 150.000.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Mauk Timur 5 lembaga 55.080.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 lembaga 50.000.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Mauk Timur 5 pokmas 98.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 pokmas 100.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kel. Mauk Timur 100 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 70.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum Kel. Mauk Timur 6 dokumen 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 70.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel. Mauk Timur 2 laporan 81.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 70.000.000,00 x.xx.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah Kel. Mauk Timur 100 714.832.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 832.012.000,00 x.xx.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Mauk Timur 32 dokumen 382.518.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 dokumen 360.000.000,00 x.xx.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Mauk Timur 10 paket 201.680.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 paket 200.000.000,00 x.xx.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Mauk Timur 10 paket 44.398.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 paket 30.000.000,00 x.xx.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Mauk Timur 10 paket 30.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 paket 30.000.000,00 x.xx.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kel. 2 laporan 105.840.000,00 PENDAPATAN 2 laporan 100.000.000,00 Kode Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kunjungan Tamu Mauk Timur ASLI DAERAH (PAD) x.xx.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Kel. Mauk Timur 6 dokumen 258.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 422.012.000,00 x.xx.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Mauk Timur 2 laporan 145.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 80.000.000,00 x.xx.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Mauk Timur 2 laporan 112.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 342.012.000,00 x.xx.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Mauk Timur 4 unit 74.014.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 unit 50.000.000,00 x.xx.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Mauk Timur 2 unit 74.014.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 unit 50.000.000,00 Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Mauk sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Rencana tindaklanjut Kecamatan Mauk pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD-P tahun 2026, Rencana Kerja Kecamatan Mauk tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Semester kedepan. Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiat a n/Sub Kegiatan Definisi Operasional Satua n 2026 2027 2028 2029 Kondisi Akhir Penanggun gjawab KetTar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targ et Rp 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K O TA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Jumlah Pemenuhan penunjang urusan Pemerintag / Jumlah total Kegiatan Pemenuhan penjunjang urusan pemerintah X 100% % 100 8.508.000.
17. 000.100 8.802.000. 000 100 9.304.500. 000 100 9.255.000. 000 100 % 45.025.502 .361 Kec. Mauk Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Total Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Dokume n 6 204.000.0 00 10 154.000.0 00 10 218.000.0 00 10 230.000.0 00 42 955.994.07 0 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 60.000.00 0 2 64.000.00 0 2 70..000.00 0 2 75.000.00 0 2 .296.144.0 70 Jumlah Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 62.000.00 0 4 65.000.00 0 4 68.000.00 0 4 70.000.00 0 16 2089.432.0 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 70.000.00 0 4 75.000.00 0 4 80.000.00 0 4 85.000.00 0 16 370.418.00 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan PD Total Jumlah Dok Keg ADM PD Dokumen 30 10.041.00 0.000 30 10.542.00 0.000 30 11.043.00 0.000 30 11.544.00 0.000 122 50.150.020 .151 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ula n 38 6.500.000. 000 38 6.600.000. 000 38 6.700.000. 000 38 6.800.000. 000 188 33.553.845 .151 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 18 41.000.00 0 18 42.000.00 0 18 43.000.00 0 18 44.000.00 0 74 196.175.00 0 Administrasi Kepegawaian Jumlah Dok Keg Administrasi Kepegawaian Total Jumlah Dok Keg Administrasi Kepegawaian Dokumen 2 160.000.0 2 170.000.0 2 180.000.0 2 190.000.0 10 810.000.00 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah 00 00 00 00 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 60 40.000.00 0 60 45.000.00 0 60 50.000.00 0 60 55.000.00 0 276 240.000.00 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 38 120.000.0 00 38 125.000.0 00 38 130.000.0 00 38 135.000.0 00 188 570.000.00 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dok Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Total Jumlah Dok Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 12 12 1.128.000. 000 12 1.224.000. 000 12 1.295.000. 000 60 4.927.988. 140 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang a n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang a n Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 0 5 30.000.00 0 5 30.000.00 0 5 30.000.00 0 20 90.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 100.000.0 00 10 120.000.0 00 10 130.000.0 00 10 135.000.0 00 55 650.000.00 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 50.000.00 0 5 56.000.00 0 5 57.000.00 0 5 60.000.00 0 20 223..000.0 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 2 30..000.00 0 5 35..000.00 0 5 36.000.00 0 5 150.000.0 00 19 163..000.0 00 Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket Barang 30.000.00 33..000.00 34.000.00 36.000.00 Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 0 5 0 5 0 5 0 19 36.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Laporan 4 20.000.00 0 - 21.000.00 0- - 22.000.00 0- - 23.000.00 0- 6 126.000.00 0 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Total Jumlah Paket Bahan/Mater ial yang disediakan Paket - 50.000.00 0- 2 55.000.00 0 2 57..000.00 0 2 60.000.00 0 6 222.000.00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 80.000.00 0 4 90.000.00 0 4 95..000.00 0 4 100..000.0 00 18 595..000.0 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 50.000.00 0 12 55.000.00 0 12 60.000.00 0 12 65.000.00 0 60 310.000.00 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Total Jumlah Dok Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Dokumen 0 0 6 110.000.0 00 6 130.000.0 00 6 148.000.0 00 18 388.000.00 0 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah paket mebel yang disediakan - 3 50.000.00 0 3 70.000.00 0 3 80.000.00 0 12 200..000.0 00 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan jumlah 3 60.000.00 0 3 60.000.00 0 3 68.000.00 0 12 188.000.00 0 Penyediaan Jasa Jumlah Dok Keg Total Jumlah Dok Keg Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Dokumen 25 950.000.0 00 24 1.000.000. 000 24 1.050.000. 000 24 1.100.000. 000 72 5.590.000. 000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 150.000.0 00 12 150.000.0 00 12 150.000.0 00 12 150.000.0 00 60 790.000.00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 800.000.0 00 12 850.000.0 00 12 900.000.0 00 12 950.000.0 00 60 4.800.000. 000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dok Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total Jumlah Dok Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 16 225.000.0 00 16 291.000.0 00 16 322.500.0 00 16 345.000.0 00 48 1.723..500. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 12 70.000.00 0 12 71.000.00 0 12 80..500.00 0 12 82..000.00 0 12 423.500.00 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit 12 65.000.00 0 12 75.000.00 0 12 85.000.00 0 12 95.000.00 0 12 380.000.00 0 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 12 20.000.00 0 12 25.000.00 0 12 27.000.00 0 12 28.000.00 0 12 130.000.00 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir eha bilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi unit 5 100.000.0 00 5 120.000.0 00 5 130.000.0 00 5 140.000.0 00 5 790.000.00 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik jumlah desa yang tertib administrasi /J umlah Desa x100% % 100 220.000.0 00 100 230.000.0 00 100 240.000.0 00 100 250.000.0 00 100 1.090.000. 000 Kec. Mauk Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendas i dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Total Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintah desa % 4 220.000.0 00 4 230.000.0 00 4 240.000.0 00 4 250.000.0 00 28 1.090.000. 000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 220.000.0 00 4 230.000.0 00 4 240.000.0 00 4 250.000.0 00 28 1.090.000. 000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Mauk Jumlah Paten yang terpenuhi/ Total Standar Paten Kecamatan x 100% % 100 210.000.0 00 100 60.000.00 0 100 70.000.00 0 100 80.000.00 0 100, 00 574.500.00 0 Kec. Mauk Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mauk Jumlah fasilitas umum yang terpelihara dalam kondisi baik / Jumlah total fasilitas umum kewenangan kecamatan x 100% % 100 8.700.000. 000 100 200.000.0 00 100 250.000.0 00 100 300.000.0 00 100 14.950.000 .000 Kec. Mauk Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokume n Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Total Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 16,0 0 50.000.00 0 16,0 0 60.000.00 0 16,0 0 70.000.00 0 16,0 0 80.000.00 0 68,0 0 264.500.00 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 4 50.000.00 0 4 60.000.00 0 4 70.000.00 0 4 80.000.00 0 1 264.500.00 0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan 1.100.000. 1.200.000. 1.300.000. 1.400.000. 6.000.000. Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kel. Mauk ) Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kel. Mauk ) laporan 12 000 12 000 12 000 12 000 1 000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Total Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 162 8.700.000 4 200.000.0 00 5 250.000.0 00 6 300.000.0 00 262, 00 14..950.000 .000 Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin e rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum paket 160 8.700.000. 000 1 200.000.0 00 1 250.000.0 00 1 300.000.0 00 228 14.950.000 .000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rata-Rata Capaian Laporan Pelaksana an Kewenang an Lain yang Dilimpahk an laporan 3 160.000.0 00 - - - - - - 6 310.000.00 0 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 160.000.0 310.000.00 Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan laporan 3 00 - - - - - - 6 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti / Jumlah gangguan tramtibum x 100% % 100 210.000.0 00 100 220.000.0 00 100 230.000.0 00 100 240.000.0 00 100 1.100.000. 000 Kec. Mauk Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Total Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 24 210.000.0 00 24 220.000.0 00 24 230.000.0 00 24 240.000.0 00 120 1.100.000. 000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 12 210.000.0 00 12 220.000.0 00 12 230.000.0 00 12 240.000.0 00 5 1.100.000. 000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik laporan 12 210.000.0 00 12 220.000.0 12 230.000.0 00 12 240.000.0 00 5 1.100.000. 000 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ( Kel. Mauk ) Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kel. Mauk ) 00 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Mauk Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan /jumlah lembaga pemberdayaan X 100% % 90,0 0 1.285.000. 000 100 1.620.000. 000 100 1.737.000. 000 100 1.855.000. 000 100, 00 7.877.000. 000 Kec. Mauk Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Total Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 13 1.085.000. 000 13 1.090.000. 000 13 1.95.000.0 00 13 1.100.000. 000 92 5.550.000. 000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 10 85.000.00 0 10 90.000.00 0 10 95.000.00 0 10 100.000.0 00 50 450.000.00 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.00.000.0 00 12 1.000.000. 000 12 1.000.000. 000 12 1.000.000. 000 60 5.100.000. 000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang mendapat pemberdaya an Keluraha n 2 200.000.0 00 12 530.000.0 00 14 642.000.0 00 16 755.000.0 00 2 2.327.000. 000 Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an Di Kelurahan ( Kel. Mauk) Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyar a katan - - 5 10.000.00 0 5 12.000.00 0 5 15.000.00 0 15 37.000.000 Pembagunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kel Mauk) Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Unit - - 3 300.000.0 00 3 400.000.0 00 3 500.000.0 00 9 1.200.000. 000 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan ( Kel. Mauk ) Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan ( Kel. Mauk ) Pokmas/ Or mas 2 200.000.0 00 4 220.000.0 00 6 230.000.0 00 8 240.000.0 00 22 1.090.000. 000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Rata rata capaian penyelengaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : jumla total urusan pemerintahan umum X 100% % 100 145.000.0 00 100 165.000.0 00 100 190.000.0 00 100 220.000.0 00 100 860.000.00 0 Kec. Mauk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerinahan Umum Total Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 21 145.000.0 00 21 165.000.0 00 21 190.000.0 00 21 220.000.0 00 105 860.000.00 0 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 65.000.00 0 50 70.000.00 0 50 80.000.00 0 50 90.000.00 0 250 365.000.00 0 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 50 60.000.00 0 50 70.000.00 0 50 80.000.00 0 50 90.000.00 0 50 360.000.00 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 13 20.000.00 0 13 25.000.00 0 13 30.000.00 0 13 40.000.00 0 13 135.000.00 0 19.270.00 0.000 11.297.00 0.000 11.751.50 0.000 12.200.00 0.000 71.477.002 .361 Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026, RENJA ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya RENJA Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Melalui Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
18. 42.Kecamatan Rajeg Renja Kecamatan Rajeg Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2025-2029, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rajeg Tahun 2026 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Rajeg periode 2025-2029 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Rajeg menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Rajeg juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Rajeg. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Rajeg berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Rajeg terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang adalah:
19. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
20. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
21. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
22. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
23. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
24. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
25. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
26. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
27. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
29. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
34. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
36. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
38. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
39. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
41. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
42. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
43. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
44. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
45. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
49. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
50. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
51. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
52. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
53. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
54. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
55. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
56. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
57. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
58. 40.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten; b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan; f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran; g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah : a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah; c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah; d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. PENUTUP Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
59. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
60. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
61. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
62. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
63. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
64. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
65. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
66. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
67. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
68. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
69. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
70. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp 1 Mening katnya kualitas akunta bilitas kinerja Kec. Rajeg PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA Persentas e pemenuha n penunjang urusan pemerinta han Kec. Rajeg 100 Pers en 10.955.00 0.000,00 100 Pers en 7.931.33 0.573,00 100 Pers en 9.481.77 8.273,00 25 Pers en 2.458.95 9.225 50 Pers en 5.537.00 4.331,00 50 Pers en 5.537.00 4.331,00 50 Pers en 5.537.00 4.331,00 50 Pers en 5.537.00 4.331,00 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang 0 doku men - 7 doku men 198.500. 000,00 7 doku men 228.645. 500,00 7 doku men 32.724.5 00 7 doku men 80.119.0 00,00 7 doku men 80.119.0 00,00 7 doku men 80.119.0 00,00 7 doku men 80.119.0 00,00 N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp disusun dibagi jumlah dokumen perencana an, pengangg aran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentas e pemenuha n administra si keuangan, perencana an, pengangg aran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamata n Rajeg 0% - 100 % 5.320.50 0.000,00 100 % 5.442.71 7.523,00 25% 1.505.29 2.186 50% 3.015.46 4.636,00 50% 3.015.46 4.636,00 50% 3.015.46 4.636,00 50% 3.015.46 4.636,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administra si Barang Milik Daerah Kecamata 0 doku men - 1 doku men 21.500.0 00,00 1 doku men 25.481.4 00,00 1 doku men 6.370.35 0,00 1 doku men 12.740.7 00,00 1 doku men 12.740.7 00,00 1 doku men 12.740.7 00,00 1 doku men 12.740.7 00,00 N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp n Rajeg/Dok umen Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/ Orang 0 oran g - 78 oran g 240.000. 000,00 78 oran g 233.935. 200,00 78 oran g 9.213.00 0,00 78 oran g 124.332. 800,00 78 oran g 124.332. 800,00 78 oran g 124.332. 800,00 78 oran g 124.332. 800,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersediany a Administra si Umum Perangkat Daerah/Je nis 0 doku men - 11 doku men 629.820. 000,00 11 doku men 924.318. 370,00 11 doku men 205.979. 670,00 11 doku men 561.740. 670,00 11 doku men 561.740. 670,00 11 doku men 561.740. 670,00 11 doku men 561.740. 670,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Tersediany a Jasa Penunjang pada Kecamata n Rajeg/Jeni s 0 jenis - 5 jenis 1.067.86 2.308,00 5 jenis 1.556.85 9.300,00 5 jenis 431.808. 169,00 5 jenis 859.033. 285,00 5 jenis 859.033. 285,00 5 jenis 859.033. 285,00 5 jenis 859.033. 285,00 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Tersediany a Pemelihar aan Barang 0 Jeni s - 5 Jeni s 821.461. 000,00 5 Jeni s 1.069.82 0.980,00 5 Jeni s 267.571. 350,00 5 Jeni s 883.573. 240,00 5 Jeni s 883.573. 240,00 5 Jeni s 883.573. 240,00 5 Jeni s 883.573. 240,00 N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah/Je nis 2 Terpen uhinya pelaya nan publik sesuai dengan standar kecam atan Kec. Rajeg PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK Persentas e pemelihara an Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Pers en 8.820.000 .000,00 100 Pers en 8.000.00 0.000,00 100 Pers en 8.839.70 2.200,00 25 Pers en 1.628.93 1.200,00 50 Pers en 4.590.44 1.200,00 50 Pers en 4.590.44 1.200,00 50 Pers en 4.590.44 1.200,00 50 Pers en 4.590.44 1.200,00 Persentas e pemenuha n penyeleng garaan pemerinta han dan pelayanan publik 100 pers en 100 pers en 100 pers en 25 Pers en 50 Pers en 50 Pers en 50 Pers en 50 Pers en Penyelengg araan Urusan Pemerintah an yang N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentas e pemenuha n PATEN sesuai dengan standar 0 % - 100 % 254.000. 000,00 100 % 99.702.2 00,00 25% 42.845.2 00,00 50% 62.085.2 00,00 50% 62.085.2 00,00 50% 62.085.2 00,00 50% 62.085.2 00,00 Koordinasi Pemeliharaa n Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentas e pemelihara an Fasilitas Umum yang terpelihara 0 % - 100 % 8.000.00 0.000,00 100 % 8.740.00 0.000,00 25% 1.586.08 6.000,00 50% 4.528.35 6.000,00 50% 4.528.35 6.000,00 50% 4.528.35 6.000,00 50% 4.528.35 6.000,00 PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N Persentas e pemenuha n pemberda yaan masyaraka t desa dan kelurahan 0 % - 100 % 3.579.00 0.000,00 100 % 4.794.99 8.900,00 25% 972.549. 858,00 50% 1.872.13 4.066,00 50% 1.872.13 4.066,00 50% 1.872.13 4.066,00 50% 1.872.13 4.066,00 Koordinasi Kegiatan N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp Pemberday aan Desa Jumlah kelompok masyaraka t yang mendapatk an pembi naan/pem berdayaan 0 kelo mp ok - 5 kelo mp ok 955.000. 000,00 5 kelo mp ok 1.148.35 6.000,00 5 kelo mp ok 231.908. 930,00 5 kelo mp ok 565.238. 030,00 5 kelo mp ok 565.238. 030,00 5 kelo mp ok 565.238. 030,00 5 kelo mp ok 565.238. 030,00 Kegiatan Pemberday aan Kelurahan Jumlah kelompok masyaraka t yang mendapatk an pembi naan/pem berdayaan 0 kelo mp ok - 5 kelo mp ok 2.584.00 0.000,00 5 kelo mp ok 3.624.86 6.300,00 5 kelo mp ok 740.640. 928,00 5 kelo mp ok 1.306.89 6.036,00 5 kelo mp ok 1.306.89 6.036,00 5 kelo mp ok 1.306.89 6.036,00 5 kelo mp ok 1.306.89 6.036,00 Pemberday aan Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyaraka t yang mendapatk an pembi naan/pem berdayaan 0 kelo mp ok - 5 kelo mp ok 40.000.0 00,00 5 kelo mp ok 21.776.6 00,00 5 kelo mp ok - 5 kelo mp ok - 5 kelo mp ok - 5 kelo mp ok - 5 kelo mp ok - PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM Persentas e pemenuha n koordinasi ketentram 0 % - 100 % 425.100. 000,00 100 % 102.682. 100,00 25% 14.522.0 00,00 50% 36.917.1 00,00 50% 36.917.1 00,00 50% 36.917.1 00,00 50% 36.917.1 00,00 N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp an dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentram an dan ketertiban umum di kecamatan /Kali 0 kali - 4 kali 425.100. 000,00 4 kali 102.682. 100,00 4 kali 14.522.0 00,00 4 kali 36.917.1 00,00 4 kali 36.917.1 00,00 4 kali 36.917.1 00,00 4 kali 36.917.1 00,00 PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM Prosentas e Program Penyeleng garaan urusan Pemerinta han Umum 0 % - 100 % 125.000. 000,00 100 % 130.300. 480,00 25% 46.903.3 40,00 50% 81.898.8 50,00 50% 81.898.8 50,00 50% 81.898.8 50,00 50% 81.898.8 50,00 Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyeleng garaan 0 oran g - 65 oran g 125.000. 000,00 65 oran g 130.300. 480,00 65 oran g 46.903.3 40,00 65 oran g 81.898.8 50,00 65 oran g 81.898.8 50,00 65 oran g 81.898.8 50,00 65 oran g 81.898.8 50,00 N o Sasara n Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gkat Daera h Pena nggu n Jawa b I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp Urusan Pemerinta han Umum Sesuai Penugasa n Kepala Daerah/Or ang PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA Persentas e tertib administra si pemerinta han desa 0 % - 100 % 190.000. 000,00 100 % 87.020.3 00,00 25% 19.376.0 00,00 50% 39.743.1 00,00 50% 39.743.1 00,00 50% 39.743.1 00,00 50% 39.743.1 00,00 Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa Tersediany a Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi 0 lapor an - 12 lapor an 190.000. 000,00 12 lapor an 87.020.3 00,00 12 lapor an 19.376.0 00,00 12 lapor an 39.743.1 00,00 12 lapor an 39.743.1 00,00 12 lapor an 39.743.1 00,00 12 lapor an 39.743.1 00,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 25% 25% 25% 25% Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2029; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2025-2029 kecamatan Rajeg kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II. Kendala yang ditemukan :
71. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
72. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Rajeg selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :
a.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kecamatan Rajeg dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analis Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 5520 0 5808 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 5100 0 5544 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 551 0 792 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 1388 0 1584 2112 5 Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial 5 5 5 6 0 5 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kedudukan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Rajeg dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:
1. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
2. 2.Terdapat perbedaan target antara Renstra dan Renja karena seiring perjalanan waktu terdapat kebutuhan dan penganggaran diluar yang sudah ditargetkan pada Renstra;
3. 3.Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
4. 4.Penanganan dan penurunan stunting
5. 5.Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu
6. 6.Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal
7. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender
8. 8.Pemberdayaan pemuda
9. 9.Peningkatan ketentraman dan ketertiban
10. 10.Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran Sektor Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM)
11. 11.Optimalisasi Kampung Tematik
12. 12.Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan
13. 13.Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
14. 14.Pemeliharaan dan pembangunan jalan
15. 15.Pengendalian kemacetan
16. 16.Penanggulangan banjir
17. 17.Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
18. 18.Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
19. 19.Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
20. 20.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
21. 1.Terdapat perbedaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2026 karena pada Kegiatan tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala desa Namun pada taun berkenaan terdapat aturan baru berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala Desa;
22. 2.Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
23. 3.Terdapat perbedaan target indikator dan sasaran antara Renstra dan Renja karena disebabkan perubahan pagu anggaran akibat pergeseran antar pagu pada sub kegiatan; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2024 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat : Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pemagaran Gedung Puskesmas Sukatani Kelurahan Sukatani Memberikan keamanan dan kenyaman pada petugas dalam berjaga sehingga bisa bekerja dengan maksimal dalam mengamankan puskesmas Sukatani 1 Lokal Dinas Kesehatan 2 Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Rajeg Desa Mekarsari Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Persalinan Masyarakat 1 Lokal Dinas Kesehatan 3 Pembangunan 3 Ruang Kelas SDN SUKATANI V Kelurahan Sukatani Meningkatkan Kualitas Pendidikan P:27,L:8,L:216 Dinas Pendidikan 4 Perbaikan Ruang Kelas SDN Sukamanah 2 Kp. Sumur Daon Rt.02 Rw.05 Desa Sukamanah Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1 Ruang Dinas Pendidikan 5 Rehab Berat SDN RANCABANGO 1 Desa Rancabango Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 6 Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Rancabango 4 Desa Rancabango Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 7 Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Tanjakan III Kp.Tanjakan Rt.08/03 Desa Tanjakan Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2 Lokal Dinas Pendidikan 8 Rehab 3 Ruang Kelas SDN Rajeg V Kp. Pabuaran, Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Lokal Dinas Pendidikan 9 Pemagaran SDN SUKASARI I & III KP NANGGUL RT 002 RW 003 DESA SUKASARI Meningkatkan Kualitas Pendidikan 200 X 3 M Dinas Pendidikan 10 Pemagaran TK Negeri Rajawali Rajeg Jl Utama Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Meningkatkan Kualitas Pendidikan 10 x 20 x 60 CM Dinas Pendidikan 11 Rehab Berat Ruang Kelas TK Nurul Falah Kp. Jungkel Rt.06/02 Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 RUANGAN Dinas Pendidikan 12 PEMAGARAN SDN KP BARU IV Desa Pangarengan Meningkatkan Kualitas Pendidikan 100 M2 Dinas Pendidikan 13 Ruang Kantor Guru SDN Badak I Desa Jambu Karya Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1 unit Dinas Pendidikan 14 Pembinaan Kapasitas FKDM Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Meningkatkan Kualitas SDM 40 Orang/Desa dan Kelurahan KESBANGPOL 15 Peningkatan Keterampilan Tata Boga Bagi Guru PAUD Desa Sukamanah Meningkatkan Kualitas SDM 450 Guru Dinas Tenaga Kerja 16 Pembinaan Kapasitas SDM Peternak Hewan Di Desa Tanjakan Mekar Desa Tanjakan Mekar Meningkatkan Kualitas SDM 200 Org Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 17 Bantuan Makanan Tambahan Untuk Balita (STUNTING) DESA SUKASARI Meningkatkan Kualitas SDM 1 PAKET Dinas Kesehatan 18 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Sukatani Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 19 Pemanfaatan Kali Cileles Sebagai Sarana Wisata,Sarana Tranportasi Menuju Kemiri Desa Rancabango Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3Km Disporabudpar 20 Pelatihan Jahit Ds. Rajeg Mulya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 kelompok Dinas Tenaga Kerja 21 Inovasi Kampung Tematik Pengembangan Situ Ds. Rajeg Mulya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pemerintahan Desa 22 Budidaya Ikan Lele KP.TEGAL RT 012/005 Ds. Tanjakan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 100 Ekor Dinas Perikanan 23 Ternak Kambing Desa Rajeg Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 100 Ekor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 24 Lanjutan Pembangunan Gerai UMKM Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Paket DTRB 25 Taman Rekreasi Edukasi Desa Mekarsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 200M X 100M Disporabudpar 26 Ternak Ayam Petelur dan Pembuatan Kandang dan Pakan Kp. Jungkel Rt.09/04 Desa Tanjakan Mekar Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10,000 Ekor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 27 Pelatihan Menjahit dan Pembagian Mesin Jahit Desa Pangarengan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 30 ORANG Dinas Tenaga Kerja 28 Pemanfaatan Galian Tanah jadi Destinasi Wisata Desa Daon Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Lokal Disporabudpar 29 Fasilitas Penguatan Promosi Pemasaran Peci Desa Daon Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 UNIT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 Pemberdayaan Budidaya Ayam Kampung (termasuk Kandang) Kp. Guha Pabuaran RT. 06/03 Desa Lembangsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 2 KPM (100 Ekor) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 31 Pemberdayaan Pelatihan Menjahit Ibu Rumah Tangga Desa Sukasari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 KELOMPOK Dinas Tenaga Kerja 32 BANTUAN PUPUK ( Untuk Petani ) Desa Sukasari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 KELOMPOK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 33 Pelatihan Ketrampilan Sablon/ Pembelian Alat Desa Daon Meningkatkan Kualitas SDM 1 Unit Dinas Tenaga Kerja 34 Pengadaan mesin giling padi kelompok tani Desa jambu Karya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 x 4 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 35 Pemagaran Makam Wakaf Perum PSP Kp. Cambay RT. 005/005 Kel. Sukatani Mengamankan Aset Desa 220 m Dinas Perkim 36 Betonisasi Jalan Utama Kp Cipaniis Rt.015/004 Desa Rancabango Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4M X 200M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 37 Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Rajeg Mulya dan Desa Mekarsari Prm Nuansa Mekarsari Rt.02/05 Desa Mekarsari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4 m x 5 m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 38 SPAL / SALURAN AIR Desa Rancabango Memperlancar saluran air 500 M X 2 SISI Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 39 BETONISASI KP TEGAL RT 013/005 Desa Tanjakan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3 M X 150 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 40 Pemagaran Pemakaman Umum Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Mengamankan Aset Desa 300 M’ Dinas Perkim 41 Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Desa Lembangsari & Desa Rancabango Kp. Sukabakti RT. 07/04 Desa Lembangsari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 6m x 5m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42 Pembangunan Jembatan Rawa Bolang KP. RAWA BOLANG RT. 001/006 Desa Sukasari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 25 X 5 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 43 Pembangunan Betonisasi Kp. Jungkel Tegal Wetan Rt.13/06 Desa Tanjakan Mekar Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3,5m x 1.000m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 44 Pembangunan Jembatan Daon- Pangarengan Kp. Daon Sabrang Rt.01/04 Desa Daon Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 15 x 8 m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 45 Hotmix Kp. Seglog Desa Sukamanah Kp. Seglog Desa Sukamanah Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2 M x 200 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 46 Paving Blok Kp. Jambu Rt. 007/002 Desa Jambu Karya Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 500 M X 3 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 47 Rehab Total Gedung Serba Guna ( GSG ) Kec. Rajeg Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Tersedianya Ruang Rapat 12 m x 10 m DTRB 48 Penataan Halaman Stadion Mini Kec. Rajeg Kelurahan Sukatani Tertatanya Halaman Stadion Mini 12 m x 10 m DTRB 49 Penataan Halaman Kantor Kecamatan Rajeg Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Tertatanya Halaman Kantor 100 M DTRB 50 Penataan Terminal Kukun Kelurahan Sukatani Tersedianya Terminal yang tertata dan nyaman 25 x 30 m DISHUB 51 Pembangunan Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Sukatani I Kelurahan Sukatani Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2 Lantai Dinas Pendidikan 52 Perluasan Lahan SDN Rancabango 3 Desa Lembangsari Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1.000 M Dinas Pendidikan 53 Pembelian Lahan Jalan Umum Menuju TPU Desa Pangarengan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 500 X 3 M Dinas Perkim

1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Rajeg sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Rajeg terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif”. Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi- fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Rajeg serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk Tahun 2026. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Rajeg Tahun 2025-2029. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Rajeg Tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 4. Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 5. NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87,50 87,55 87,60 87,65 87,70 87,70 Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 87,50 87,55 87,60 87,65 87,70 87,70 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Rajeg Pada Tahun 2026 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Rajeg pada Tahun 2026 Sebesar Rp17.901.840.000,- yang berasal dari unsur kewilayahan. Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01 - KECAMATAN 17.901.840.000,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.711.840.000,00 Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg 100 10.711.840.000,00 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 248.000.000,00 Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 20.000.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 73.000.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 65.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 70.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 20.000.000,00 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 70.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 73.000.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 73.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 65.000.000,00 7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 20.000.000,00 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung 1 20.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 20.000.000,00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 20.000.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.535.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 6.500.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 1 35.000.000,00 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.500.000.000,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 6.500.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 1 35.000.000,00 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000,00 Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 20.000.000,00 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 20.000.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 220.000.000,00 Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 150.000.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 70.000.000,00 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 150.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 150.000.000,00 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 70.000.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 733.840.000,00 Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 60.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 310.000.000,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 15.000.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 70.000.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 90.000.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 110.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 78.840.000,00 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 15.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 310.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 310.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.000.000,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 90.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 70.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 78.840.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 78.840.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 110.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970.000.000,00 Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 820.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 150.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 150.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 820.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 820.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.985.000.000,00 Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 45.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 5 1.600.000.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 180.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 160.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 160.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 160.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 180.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 45.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.600.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 5 1.600.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dipelihara/Direhabilita si Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg 10.711.840.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 733.840.000,00 Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 3.840.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 50.000.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 60.000.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 45.990.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 50.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.840.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 3.840.000,00 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.990.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 45.990.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 5.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970.000.000,00 Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 60.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 311.268.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 60.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 311.268.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 311.268.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.985.000.000,00 Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 5.000.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 100.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 415.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 100.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 100.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 5.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 415.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 415.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.080.000.000,00 Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rajeg Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Rajeg 100 5.080.000.000,00 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Rajeg 100 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 80.000.000,00 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 80.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.000.000,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 80.000.000,00 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.000.000.000,00 Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 5.000.000.000,00 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana 5.000.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 5.000.000.000,00 Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rajeg 5.080.000.000,00 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 80.000.000,00 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 38.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.000.000,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 38.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.640.000.000,00 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Rajeg Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aa Kec. Rajeg 100,00 1.640.000.000,00 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.590.000.000,00 Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1.500.000.000,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 90.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 90.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 90.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.500.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1.500.000.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 50.000.000,00 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 50.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 50.000.000,00 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Rajeg 1.640.000.000,00 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 500.000.000,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 200.000.000,00 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 600.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 500.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 500.000.000,00 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 200.000.000,00 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 600.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 600.000.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Rajeg Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg 100,00 70.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70.000.000,00 Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 70.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 70.000.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 70.000.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Rajeg 70.000.000,00 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70.000.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 4 35.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 35.000.000,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 250.000.000,00 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Rajeg Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg 100 250.000.000,00 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 250.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 50.000.000,00 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 200.000.000,00 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 50.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 200.000.000,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 200.000.000,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 150.000.000,00 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Rajeg Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Rajeg 100 150.000.000,00 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 150.000.000,00 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 70.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 40.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 40.000.000,00 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 70.000.000,00 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 40.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 40.000.000,00 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 40.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 40.000.000,00 Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Tabel 7. Rencana Kerja Pendanaan Tahun Anggaran 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KECAMATAN RAJEG 26.819.918.592,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.819.918.592,00 7,01 KECAMATAN 26.819.918.592,00 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg - 100 % 10.569.180.972,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg 100 100 100 100 10.569.180.972,00 - - - - - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 265.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 80.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 70.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG - - - - - - 10.569.180.972,00 - - - - - - 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 20.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg 100 100 100 100 10.569.180.972,00 - - - - - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 6.594.918.592,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 6.554.918.592,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan pe nyeludupan . adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 22.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 22.500.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 100 % 190.749.250,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan pe nyeludupan . adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 45.100.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 145.649.250,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 677.583.350,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 narkoba, judi, dan pe nyeludupan . birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 15.165.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 300.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 73.954.350,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 63.324.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 75.960.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 78.840.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum Mewujudka n masyarakat bermoral Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Semua Kel/Desa dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 70.340.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 967.447.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 170.263.800,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 797.184.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 1.850.981.980,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 51.463.992,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 259.517.988,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 40.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.500.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Perangkat Daerah KECAMATAN RAJEG 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Rajeg - 100 % 13.175.024.470,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rajeg ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Rajeg Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Rajeg 100 100 100 100 13.175.024.470,00 - - - - - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 28.016.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 28.016.500,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 100 % 13.147.007.970,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 13.147.007.970,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 2.450.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat 100,00 100,00 100,00 100,00 2.450.000.000,00 - - - - - - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 desa dan kelurahan Kecamatan Rajeg ] pembinaan/pemberdayaa Kec. Rajeg 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 2.400.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga K emasyarakat an 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 2.300.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - 100 % 50.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kreatif berbasis UMKM 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti - 100 % 75.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Rajeg ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg 100,00 100,00 100,00 100,00 75.000.000,00 - - - - - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 100 % 75.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 75.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg - 100 % 506.513.150,00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Rajeg ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg 100 100 100 100 506.513.150,00 - - - - - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 506.513.150,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65 Orang 28.514.750,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 477.998.400,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 6 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Rajeg - 100 % 44.200.000,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Rajeg ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Rajeg 100 100 100 100 44.200.000,00 - - - - - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa - 100 % 44.200.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 44.200.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan Masyarakat Kecamatan Rajeg KECAMATAN RAJEG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nyeludupan . berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN SUKATANI 4.035.200.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.035.200.000,00 7,01 KECAMATAN 4.035.200.000,00 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg - 100 Persen 913.840.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg ] - - - - - 913.840.000,00 - - - - - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 dokumen 100 % 189.880.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 50.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 60.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 71.040.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an - KELURAHAN SUKATANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yang efektif,dan efesien - - - - - - 913.840.000,00 - - - - - - 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg ] - - - - - 913.840.000,00 - - - - - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 jenis 100 % 443.529.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 66.261.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan - KELURAHAN SUKATANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nyeludupan . berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 377.268.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI - - - - - - 913.840.000,00 - - - - - - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 Jenis 100 % 280.431.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 54.459.996,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - KELURAHAN SUKATANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg ] - - - - - 913.840.000,00 - - - - - - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 220.971.004,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien - KELURAHAN SUKATANI 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Rajeg - 100 % 150.000.000,00 [ Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rajeg ] - - - - - 150.000.000,00 - - - - - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 150.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Rajeg - 100 % 2.921.360.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Rajeg ] - - - - - 2.921.360.000,00 - - - - - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 % 2.921.360.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 580.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 1.841.360.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 500.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti - 100 % 50.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Rajeg ] - - - - - 50.000.000,00 - - - - - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 100 % 50.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat Kecamatan Rajeg KELURAHAN SUKATANI J U M L A H 30.855.118.592,00 Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
1. 43.Kecamatan Sepatan Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimulai dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, serta identifikasi perubahan-perubahan strategis yang memerlukan penyesuaian. Proses ini juga mempertimbangkan hasil forum koordinasi perangkat daerah, pembahasan internal lintas bidang, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Renja harus tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan yang menjadi acuan jangka menengah. Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD sebagai dokumen induk tahunan, serta tetap menjamin kesinambungan terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan. Selain itu, Renja juga perlu disinergikan secara vertikal dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta Renja Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya, guna menjamin integrasi pembangunan lintas sektor dan wilayah secara harmonis. Sebagai tindak lanjut, Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sepatan Tahun 2026 yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara responsif, akuntabel, dan efisien di tengah perubahan situasi yang terjadi. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
i.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
k.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
l.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
m.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan guna merespons dinamika pembangunan dan kondisi aktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun berjalan, baik dari sisi kebijakan, perubahan kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, maupun perkembangan situasi eksternal yang berdampak terhadap capaian program dan kegiatan Kecamatan Sepatan. Dengan demikian, dokumen Renja ini menjadi dasar yang sah dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta mendukung penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 bertujuan untuk:
1. 1.Menyesuaikan program dan kegiatan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
2. 2.Mengakomodasi prioritas dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Sepatan yang muncul selama pelaksanaan tahun anggaran 2026;
3. 3.Menyesuaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran, baik karena adanya asumsi dasar perencanaan, evaluasi kinerja, maupun adanya kondisi khusus atau darurat yang memerlukan penanganan segera;
4. 4.Menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan, agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan Renstra Kecamatan Sepatan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang;
5. 5.Mendukung proses penyusunan RKA dan RAPBD, agar seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat terakomodasi secara legal dan tepat sasaran dalam dokumen penganggaran. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Tabel 2.1. (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sepatan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 100,00% 11 21 420% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 34 35 35 100,00% 2 71 2.366% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100,00% 8 24 300% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 3 3 3 100,00% 23 29 1.450% 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 3 4 4 100,00% 7 14 350% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan 92.45% 89,80% 91,35% 91,35% 99,66% 91,35% 272,5% 294.75% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan 95% 90% 93% 93% 100% 93% 276% 290.50% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 3 2 2 100% 2 7 700% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 4 14 14 100% 40 94 9.400% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Sepatan 90% 80% 85% 85% 100% 85% 250% 277.78% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 10 10 10 100% 10 30 1.500% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 12 12 12 100% 10 34 1.134% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kec. Sepatan 100% 75% 100% 100% 100% 100% 275% 275% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4 4 4 100% 5 13 1.300% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 70% - 60% 60% 100% 60% 120% 142.85% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah 3 - 3 3 100% 2 5 166.66% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 95% 85,71% 90% 90% 100% 90% 265,71% 280% 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 3 7 7 7 100% 7 21 700% Berdasarkan tabel 2.1. (T-C.29) di atas, berikut analisis dari tabel tersebut yang realisasi telah memenuhi target kinerja:
6. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
7. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
8. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
9. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
10. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
11. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
12. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
13. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
14. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
15. 10.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
16. 11.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
17. 12.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C.30) berikut: Tabel 2.2. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 89.70 89.80 89.85 89.90 89.70 0 89.85 89.90 Tahun 2025 belum ada realisasi capaian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki susunan organisasi terdiri atas : Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sepatan Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
18. 1.Camat;
19. 2.Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
1. 3.Seksi Pemerintahan;
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. 5.Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
4. 6.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. 7.Seksi Pelayanan;
6. 8.Kelurahan; dan
7. 9.Kelompok Jabatan Fungsional Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Sepatan di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Sepatan, Adapun personil Kantor Kecamatan Sepatan berjumlah 60 orang terdiri dari PNS 26 orang, CPNS 1 orang, PPPK 2 orang, dan tenaga Magang 34 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut : Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Sepatan No Uraian Laki-laki Perempuan Total 1 Jumlah Pegawai PNS 19 7 26 CPNS 1 - 1 NON ASN 22 12 34 Jumlah 42 19 61 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: Golongan IV 4 1 5 Golongan III 11 6 17 Golongan II 4 - 4 Golongan I 1 - 1 NON ASN 22 12 34 Jumlah 43 19 61 Sumber : simasn.tangerangkab.go.id Pada tahun 2024 Kecamatan Sepatan melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp21.430.902.838,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi Rp26.045.872.887,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp25.741.703.808,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 98,83%. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4. Rekapitulasi Anggaran Dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Sepatan Tahun 2024 KODE URAIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi KECAMATAN SEPATAN 26.045.872.887,00 25.741.703.808,00 100.00 98,83 304.169.079,00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 9.874.277.584,00 9.700.307.288,00 100.00 98,24 173.970.296,00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH 92.859.400,00 92.421.400,00 100.00 99,53 438.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKATDAERAH 26.225.100,00 25.787.100,00 100.00 98,33 438.000,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 45.146.200,00 45.146.200,00 100.00 100 0,00 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.488.100,00 21.488.100,00 100.00 100 0,00 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.277.283.788,00 6.218.495.097,00 100.00 99,06 58.788.691,00 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.244.057.988,00 6.185.269.297,00 100.00 99,06 58.788.691,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD 33.225.800,00 33.225.800,00 100.00 100 0,00 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 87.777.800,00 87.153.000,00 100.00 99,29 624.800,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 73.224.800,00 72.600.000,00 100.00 99,15 624.800,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 14.553.000,00 14.553.000,00 100.00 100 0,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 915.844.900,00 896.158.900,00 100.00 97,85 19.686.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.675.600,00 12.620.000,00 100.00 99,56 55.600,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 533.774.400,00 529.397.400,00 100.00 99,18 4.377.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.266.800,00 19.198.000,00 100.00 94,73 1.068.800,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 89.464.100,00 88.726.700,00 100.00 99,18 737.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.070.000,00 27.012.000,00 100.00 99,79 58.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 36.828.000,00 36.792.000,00 100.00 99,90 36.000,00 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 66.800.000,00 66.800.000,00 100.00 100 0,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 128.966.000,00 115.612.800,00 100.00 89,65 13.353.200,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH 1.574.753.724,00 1.551.912.891,00 100.00 98,55 22.840.833,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 271.676.724,00 249.794.891,00 100.00 91,95 21.881.833,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.303.077.000,00 1.302.118.000,00 100.00 99,93 959.000,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 925.757.972,00 854.166.000,00 100.00 92,27 71.591.972,00 KODE URAIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 182.439.976,00 152.680.000,00 100.00 83,69 29.759.976,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 69.179.996,00 34.050.000,00 100.00 49,22 35.129.996,00 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.300.000,00 40.300.000,00 100.00 100 0,00 PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 633.838.000,00 627.136.000,00 100.00 98,94 6.702.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.615.382.400,00 13.503.076.000,00 100.00 99,18 112.306.400,00 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 468.153.000,00 414.627.000,00 100.00 88,57 53.526.000,00 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 468.153.000,00 414.627.000,00 100.00 88,57 53.526.000,00 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 13.147.229.400,00 13.088.449.000,00 100.00 99,55 58.780.400,00 KOORDINASI / SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN / ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 13.147.229.400,00 13.088.449.000,00 100.00 99,55 58.780.400,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.751.433.383,00 1.735.351.400,00 100.00 99,08 16.081.983,00 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 788.105.700,00 785.867.800,00 100.00 99,72 2.237.900,00 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 57.749.900,00 57.667.700,00 100.00 99,86 82.200,00 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 730.355.800,00 728.200.100,00 100.00 99,70 2.155.700,00 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 963.327.683,00 949.483.600,00 100.00 98,56 13.844.083,00 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 13.671.200,00 13.666.000,00 100.00 99,96 5.200,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 615.479.883,00 612.160.000,00 100.00 99,46 3.319.883,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 334.176.600,00 323.657.600,00 100.00 96,85 10.519.000,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 270.353.300,00 269.420.000,00 100.00 99,65 933.300,00 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 270.353.300,00 269.420.000,00 100.00 99,65 933.300,00 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 270.353.300,00 269.420.000,00 100.00 99,65 933.300,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 360.081.220,00 359.640.120,00 100.00 99,88 441.100,00 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 360.081.220,00 359.640.120,00 100.00 99,88 441.100,00 KODE URAIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 251.338.100,00 250.944.000,00 100.00 99,84 394.100,00 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 108.743.120,00 108.696.120,00 100.00 99,96 47.000,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 174.345.000,00 173.909.000,00 100.00 99,75 436.000,00 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 174.345.000,00 173.909.000,00 100.00 99,75 436.000,00 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 146.919.000,00 146.483.000,00 100.00 99,70 436.000,00 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 8.216.000,00 8.216.000,00 100.00 100 0,00 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 19.210.000,00 19.210.000,00 100.00 100 0,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 26.045.872.887,00 25.741.703.808,00 100.00 98,83 304.169.079,00 Pada level kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, atau terdapat efisiensi anggaran yang akan dijabarkan secara jelas pada level sub kegiatan. Beberapa sub kegiatan yang penyerapannya di bawah 85% yaitu :
8. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan adanya ketidaksesuaian nomor rangka mesin pada mobil dinas dan BPKB yang ada dan penyerapan BBM setiap bulan yang mengikuti harga SBU 2024;
9. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan tidak dapat membayar pajak kendaraan terhutang untuk beberapa kendaraan dinas dan lapangan karena kurang persyaratan untuk pembayaran pajaknya dan penyerapan BBM setiap bulan yang mengikuti harga SBU 2024; Untuk tahun 2025 secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran Kecamatan Sepatan mendapatkan anggaran sebesar Rp25.898.072.849,00 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari total anggaran tersebut sampai dengan triwulan II ini, sudah terealisasi sebesar Rp12.979.797.939,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 50,12%. Belum terserapnya keseluruhan snggaran di Kecamatan Sepatan dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Untuk lebih detailnya dapat kami sajikan pada tabel dibawah ini untuk realisasi kinerja dan anggaran Kecamatan Sepatan Tahun 2025 s/d Triwulan II. Tabel 2.5. Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.192.906.369,00 5.294.387.059,00 (4.898.519.310,00) 51,94 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.456.600,00 38.331.800,00 (67.124.800,00) 36,35 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.382.800,00 3.920.000,00 (47.462.800,00) 7,63 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.985.000,00 22.491.000,00 (18.494.000,00) 54,88 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.088.800,00 11.920.800,00 (1.168.000,00) 91,08 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.115.285.666,00 3.684.000.473,00 (3.431.285.193,00) 51,78 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.079.915.266,00 3.666.796.073,00 (3.413.119.193,00) 51,79 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 35.370.400,00 17.204.400,00 (18.166.000,00) 48,64 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.777.600,00 55.255.000,00 (20.522.600,00) 72,92 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.815.000,00 5.700.000,00 (20.115.000,00) 22,08 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.962.600,00 49.555.000,00 (407.600,00) 99,18 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.896.700,00 315.155.300,00 (286.741.400,00) 52,36 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8.561.000,00 8.561.000,00 0,00 100 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.253.700,00 121.275.000,00 (173.978.700,00) 41,07 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.771.000,00 14.771.000,00 0,00 100 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.556.000,00 74.697.300,00 (4.858.700,00) 93,89 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.591.000,00 15.816.000,00 (5.775.000,00) 73,25 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 96.930.000,00 41.465.000,00 (55.465.000,00) 42,78 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.920.000,00 26.850.000,00 (23.070.000,00) 53,79 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.314.000,00 11.720.000,00 (23.594.000,00) 33,19 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.022.608,00 723.526.486,00 (735.496.122,00) 49,59 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 269.591.040,00 111.840.986,00 (157.750.054,00) 41,49 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.189.431.568,00 611.685.500,00 (577.746.068,00) 51,43 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.467.195,00 478.118.000,00 (357.349.195,00) 57,23 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.199.984,00 32.650.000,00 (41.549.984,00) 44,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 191.204.136,00 50.824.000,00 (140.380.136,00) 26,58 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.950.000,00 9.950.000,00 (22.000.000,00) 31,14 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 538.113.075,00 384.694.000,00 (153.419.075,00) 71,49 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.973.055.000,00 6.420.642.000,00 (6.552.413.000,00) 49,49 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 525.385.000,00 198.248.000,00 (327.137.000,00) 37,73 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 525.385.000,00 198.248.000,00 (327.137.000,00) 37,73 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12.447.670.000,00 6.222.394.000,00 (6.225.276.000,00) 49,99 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12.447.670.000,00 6.222.394.000,00 (6.225.276.000,00) 49,99 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.185.481.080,00 1.165.089.880,00 (1.020.391.200,00) 53,31 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.410.696.680,00 794.514.880,00 (616.181.800,00) 56,32 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 63.780.600,00 63.540.000,00 (240.600,00) 99,62 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.346.916.080,00 730.974.880,00 (615.941.200,00) 54,27 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 774.784.400,00 370.575.000,00 (404.209.400,00) 47,83 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan 19.155.200,00 19.150.000,00 (5.200,00) 99,97 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 533.940.200,00 261.500.000,00 (272.440.200,00) 48,98 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 221.689.000,00 89.925.000,00 (131.764.000,00) 40,56 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 244.946.400,00 11.500.000,00 (233.446.400,00) 4,69 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 244.946.400,00 11.500.000,00 (233.446.400,00) 4,69 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 197.401.000,00 11.500.000,00 (185.901.000,00) 5,83 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.545.400,00 0,00 (47.545.400,00) 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 128.967.000,00 12.194.000,00 (116.773.000,00) 9,46 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 128.967.000,00 12.194.000,00 (116.773.000,00) 9,46 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 103.713.000,00 8.574.000,00 (95.139.000,00) 8,27 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.670.000,00 0,00 (7.670.000,00) 0,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.584.000,00 3.620.000,00 (13.964.000,00) 20,59 JUMLAH BELANJA DAERAH 25.898.072.849,00 12.979.797.939,00 (12.918.274.910,00) 50,12 Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut: Grafik 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepatan Tahun 2024 Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 2 indikator kinerja utama di tahun 2024, capaian tertinggi terdapat pada pemenuhan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 89.70 dari target 89.70 atau sebesar 100%, dan capaian pada indikator Nilai AKIP sebesar 70.80 dari target 76.10. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh perubahan indikator evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM APIP, sehingga terdapat beberapa prosedur yang terlewati mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pada saat reviu. Dari uraian analisis di atas pada tabel 2.4 dan grafik 2.5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator utama pada Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Tahun 2024 adalah 98,00% dengan kategori mencapai target. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp25.741.703.808,00 (98.83%) dengan kategori sangat tinggi. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2026 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu: A. Pemerataan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Negeri Kecamatan Sepatan masih menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan negeri, terutama pada jenjang menengah. Hingga saat ini, wilayah ini hanya memiliki satu SMA Negeri dan empat SMP Negeri, yang belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD dan SMP dari berbagai desa dan kelurahan di kecamatan. Akibatnya, banyak anak 0 20 40 60 80 100 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Capaian Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja usia sekolah terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar kecamatan, atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya dan jarak tempuh. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah dalam memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah padat penduduk seperti Sepatan. Isu strategis ini mendorong upaya penambahan unit sekolah baru, rehabilitasi gedung yang rusak, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Selain itu, perlu sinergi antara Kecamatan dan Dinas Pendidikan dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga. B. Penanganan Kemacetan dan Penataan Lalu Lintas di Titik-Titik Padat Salah satu permasalahan paling nyata yang dirasakan langsung oleh warga Kecamatan Sepatan adalah kemacetan lalu lintas, terutama di kawasan Simpang Oja. Titik ini merupakan simpang strategis yang dilalui oleh kendaraan dari berbagai arah, namun hingga saat ini belum memiliki lampu lalu lintas, rambu pengatur jalan yang memadai, maupun petugas pengatur lalu lintas secara tetap. Kemacetan terjadi setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Selain menyebabkan keterlambatan bagi pelajar dan pekerja, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan serta memperburuk kualitas lingkungan akibat emisi kendaraan. Isu strategis ini menegaskan perlunya penataan lalu lintas berbasis tata ruang wilayah, termasuk pemasangan infrastruktur lalu lintas, pelebaran jalan, penertiban parkir liar, serta manajemen moda transportasi yang lebih terintegrasi. C. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Kecamatan Kualitas layanan publik sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Di Kecamatan Sepatan, tantangan dalam pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, hingga pelaksanaan program pembangunan sebagian besar disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan teknis dan manajerial aparatur. Permasalahan ini mencakup rendahnya akses pelatihan berkelanjutan, kurangnya penguasaan teknologi informasi, serta minimnya insentif yang dapat memotivasi kinerja aparatur. Maka dari itu, isu strategis ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui pelatihan, pendampingan teknis, rotasi jabatan yang sehat, serta pengembangan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. D. Penguatan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Pengelolaan persampahan menjadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang masih mendesak di Kecamatan Sepatan. Setiap hari, volume sampah dari rumah tangga, pasar, dan kegiatan usaha terus meningkat, namun fasilitas pengelolaan yang ada belum mencukupi, baik dari segi jumlah tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut, maupun petugas kebersihan yang tersedia. Banyak titik sampah liar muncul di sudut-sudut jalan, lahan kosong, bahkan di bantaran sungai. Selain mencemari lingkungan, kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan masyarakat dan memperparah potensi banjir saat musim hujan. Isu strategis ini mendorong dibangunnya sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan peran aktif masyarakat, dukungan teknologi sederhana, serta regulasi yang tegas mengenai tata kelola sampah berbasis lingkungan dan tanggung jawab bersama. E. Sinkronisasi Regulasi Pelimpahan Kewenangan dan Peningkatan Peran Kecamatan Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah, kecamatan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, Kecamatan Sepatan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten, terutama akibat ketidaktegasan regulasi, terbatasnya sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini menyebabkan peran kecamatan menjadi terbatas dan tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal, terutama dalam pelayanan dasar dan pengelolaan kewenangan teknis. Isu strategis ini mengarah pada perlunya sinkronisasi dan penguatan regulasi pelimpahan kewenangan, peningkatan kapasitas operasional kecamatan, serta kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara kabupaten, kecamatan, dan desa. F. Penguatan Sistem Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Primer untuk Perencanaan Pembangunan Perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat. Sayangnya, Kecamatan Sepatan masih menghadapi kendala dalam pengumpulan dan pemanfaatan data primer, baik karena keterbatasan SDM, sarana teknologi informasi, maupun metodologi pengambilan data yang belum terstandar. Banyak program dirancang hanya berdasarkan data sekunder atau estimasi, sehingga rentan tidak tepat sasaran. Ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan data perencanaan juga menyebabkan kebijakan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, isu strategis ini mendorong pembangunan sistem data primer berbasis lapangan, peningkatan pelatihan bagi petugas pengumpul data, serta integrasi data ke dalam sistem perencanaan daerah secara lebih komprehensif, transparan, dan digital. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sepatan Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 130 ayat 2 menyatakan “Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini. Tabel 2.6. (T-C.31.) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 258.000.000,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 257,580,000.00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 83.500.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 82,080,000.00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 95.000.000,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 94,770,000.00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 0,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 21,600,000.00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Sepatan Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 0,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Sepatan Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 20,520,000.00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 8.100.955.937,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 6,892,679,356.00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 1 105.000.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 1 64,800,000.00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Sepatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 87.700.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Sepatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 86,040,000.00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 21,600,000.00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 97.330.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 91,800,000.00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Sepatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan 5 26.370.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Sepatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan 5 22,486,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Kantor yang Disediakan Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 859.900.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 449,272,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 57.500.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 47,550,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 96.150.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 84,840,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 80.500.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 75,240,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 7 87.500.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 7 83,300,000.00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 99.100.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 64,222,000.00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 205.665.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 139,716,000.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 230.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 219,981,328.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 996.594.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 353,302,704.00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 82.250.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 83,019,992.00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 199.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 179,409,976.00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 140.000.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 85,000,000.00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 1.899.900.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 445,000,000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 4 526.630.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 4 250,940,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Sepatan Jumlah dokumen koordinasi/siner gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 4 9.179.000.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Sepatan Jumlah dokumen koordinasi/siner gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 4 13,409,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 95.170.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 75,600,000.00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 1.825.850.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 851,688,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 4 525.875.000,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 4 172,800,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 296.623.000,00 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 296,622,000.00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 4 89.844.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 4 54,000,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 389.475.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 172,800,000.00 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 1 265.375.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 1 48,600,000.00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 88.270.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 54,000,000.00 SUB UNIT KELURAHAN SUB UNIT KELURAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 160.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 560,000,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 79.850.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 74,520,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Kel. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan 5 12.900.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Kel. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan 5 9,900,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 28.550.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 9,900,000.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 85.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 90,456,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 385.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 298,782,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kel. Sepatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 0.00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Sepatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 300,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 29.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 140,000,000.00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kel. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 175.000.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kel. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 246,000,000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 405.000.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 2Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 328,230,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 20.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 21,600,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 845.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 854,064,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 225.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 414,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 2 110.000.000,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kel. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 2 66,468,000.00 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN KECAMATAN di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024. Setiap seksi dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Undang– Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 didasari oleh surat edaran Bupati Tangerang Nomor Nomor : B/100.3.4/1060/I/BAPPEDA/2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: A. Alokasi Anggaran Program Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentase 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14.843.214.937,00 49,93% 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 10.110.630.000,00 34,01% 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.011.020.000,00 10,13% 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 635.875.000,00 2,14% 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 386.467.000,00 1,30% 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 743.120.000,00 2,50% Total 29.730.326.937,00 100,00% Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp14.843.214.937,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 49,93% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp8.205.955.937,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 27,60% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. B. Alokasi Anggaran Seksi dan Sub Bagian Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Kelompok Unit Kerja Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentase 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 8.642.455.937,00 29,07% 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5.245.459.000,00 17,64% 3 Seksi Pelayanan 9.705.630.000,00 32,65% 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1.921.020.000,00 6,46% 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat 525.875.000,00 1,77% 6 Seksi Pemerintahan 386.467.000,00 1,30% 7 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 743.120.000,00 2,50% 8 Seksi Pemerintahan pada Kelurahan 1.360.300.000,00 4,58% 9 Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan 1.090.000.000,00 3,67% 10 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan 110.000.000,00 0,37% Total 29.730.326.937,00 100,00% Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Seksi Pelayanan yaitu Rp9.705.630.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), atau 32,65% dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu Rp8.642.455.937,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dia Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 29,07% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar kesatu karena terdapat Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dialokasikan untuk anggaran belanja infrastruktur sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran terbesar kedua karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dialokasikan untuk anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. C. Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran Tabel 2.9. Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Pagu Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentase 1 APBD MURNI 29.730.326.937,00 100 Total 29.730.326.937,00 100 Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sepatan untuk Tahun 2026. Tabel 2.10. (T-C.32.) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator/ Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Normalisasi Saluran air rumah tangga (Spal) RW 001 Kelurahan Sepatan Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 m x 800 m Tertatanya Saluran Air untuk Mencegah Banjir dan Peningkatan Infrastruktur 2 Pembangunan Jalan Pasar Pelangi Sepatan menuju Oja Sikong Kelurahan Sepatan Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6 m x 3000 m Mengurai Titik Kemacetan dan Peningkatan Infrastruktur 3 Lanjutan Betonisasi Kp. Lebak RT.006 s/d RT.007 RW.002 Desa Karet Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 m x 300 m Peningkatan Infrastruktur 4 Betonisasi JL.H YASIN Kp. Teriti Tegal Rw. 005 Desa Karet Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 m x 300 m Peningkatan Infrastruktur 5 Betonisasi Terusan Jalan SMPN 2 Sepatan - Jembatan Merah Desa Pondok Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 700 m Peningkatan Infrastruktur 6 Betonisasi Jalan Kp. Cikapling - SMK Pilar Bangsa Desa Pondok Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 700 m Peningkatan Infrastruktur 7 Pelebaran Jalan Geometrik Simpang Oja Sepatan Desa Pisangan Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 Paket Mengurai Titik Kemacetan dan Peningkatan Infrastruktur 8 Ring Road Interchange Kp. Oja / SMKN 2 Kab Tangerang Desa Pisangan Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 Paket Mengurai Titik Kemacetan dan Peningkatan Infrastruktur 9 Penerangan Jalan Umum Desa Mekar Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 20 Unit Penerangan Jalan 10 Pembangunan Sarana Air Bersih Setiap RW Desa Mekar Jaya Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 Unit Peningkatan Infrastruktur 11 Saluran Air (U-Ditch) Jl.Raya Pakuhaji, Kp.Pisangan 1 Rt 001/003 - Simpang 4 Rt 004/001 Desa Sarakan Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 50 x 50 x 500 Meter Tertatanya Saluran Air untuk Mencegah Banjir dan Peningkatan Infrastruktur 12 Betonisasi Kp.Pisangan 1 Gank Masjid RT 002/003 Desa Sarakan Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2 m x 500 m Peningkatan Infrastruktur 13 Lanjutan Betonisasi Jl Kosambi Bedeng Arah Makam Kp. Kosambi Bedeng Rt 010/002 Desa Kayu Bongkok Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 30 m x 5 m Peningkatan Infrastruktur 14 Pembangunan Jembatan Kosambi Bedeng (Arah Makam) Kp. Kosambi Bedeng Rt 010/002 Desa Kayu Bongkok Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6 m x 15 m Peningkatan Infrastruktur 15 Lanjutan U-Ditch Jl.Raya Pakuhaji Kp.Pisangan Simpang 4 s/d Kp.Pisangan Rt.003/004 Desa Kayu Agung Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1.500 m Tertatanya Saluran Air untuk Mencegah Banjir 16 Lanjutan Betonisasi Kp. Pisangan Periuk RT.001/005 Desa Kayu Agung Desa Kayu Agung Meningkatan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 300 m x 3 m Peningkatan Infrastruktur 17 Pembangunan Gapura Smpn IV Kelurahan Sepatan Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 3 m x 7 m Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 18 Rombel SDN KARET 3 Desa Karet Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 19 Pemagaran SDN KARET 2 Desa Karet Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 20 Pengrajin Limbah Rumah Tangga (BANK SAMPAH) Desa Karet Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM 21 Pembangunan SDN 2 Pondok Jaya Desa Pondok Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 22 Rehab ruang kelas SDN 1 Pondok Jaya Desa Pondok Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 4 Unit Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 23 Pelatihan Service AC Volume 2 Kelompok Desa Pondok Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 2 Kelompok Meningkatkan SDM 24 Pengadaan Lahan Sekolah SD Negeri Pisangan Jaya Desa Pisangan Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 5000 m Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 25 Penambahan Ruang Kelas 5 ruang SMPN 1 Sepatan Desa Pisangan Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 5 Unit Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 26 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Pisangan Jaya Desa Pisangan Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 2 Unit Meningkatkan SDM di Bidang Kesehatan 27 Pembentukan Kelompok Usaha Pelatihan Kue Desa Mekar Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM 28 Pembangunan Sanitasi berbasis ODF Desa Mekar Jaya Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 10 Unit Meningkatkan SDM di Bidang Kesehatan 29 Pembinaan dan Sosialisasi Penurunan Stunting Desa Sarakan Desa Sarakan Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan SDM dalam rangka Pencegahan Stunting 30 Pengadaan Lahan USB untuk Sekolah Dasar Negri Desa Kayu Bongkok Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 5000 m Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 31 Pengadaan Lahan USB untuk Sekolah Menengah Pertama Desa Kayu Bongkok Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 6000 m Meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan 32 Pelatihan Bengkel Desa Kayu Bongkok Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 5 Kelompok Meningkatkan SDM 33 Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit Desa Kayu Agung Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 10 Kelompok Meningkatkan SDM 34 Ketahanan Pangan Pengolahan Lahan Tidur Viola (KWT) Kelurahan Sepatan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 980 m Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 35 Pengembangan Usaha Kripik Singkong Gurilam Desa Karet Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 36 Budi Daya Buah Anggur Desa Pondok Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 2 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 37 Pelatihan Kemasan UMKM Desa Pondok Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 2 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 38 Budi Daya Ikan Air Tawar Desa Pondok Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 39 Pemberdayaan Sapi Desa Pisangan Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 10 Ekor Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 40 Pemberdayaan Kambing Desa Pisangan Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 20 Ekor Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 41 Pengadaan Lahan Kantin UMKM Desa Mekar Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 42 Budidaya Anggur Desa Mekar Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 2 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 43 Budidaya Sapi Desa Mekar Jaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 2 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 44 Pemberdayaan Kambing Kp.pisangan lebak RT.001/001 Desa Sarakan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 45 Pemberdayaan Sapi Kp.pisangan oja RT.003/003 Desa Sarakan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 46 Pemberdayaan Ikan Kp.pisangan aries RT.003/001 Desa Sarakan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 47 Pengadaan Bibit Tanaman Pangan, Pupuk dan Mesin Traktor Mini Desa Kayu Bongkok Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 1 Paket Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 48 Budidaya Sapi Desa Kayu Bongkok Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 4 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 49 Pengadaan Bibit Tanaman Pangan, Pupuk Budidaya Buah Anggur Desa Kayu Agung Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 5 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 50 Bantuan Perikanan Desa Kayu Agung Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing 10 Kelompok Meningkatkan Ekonomi Masyarakat A. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
1. 1.Kualitas dan Daya Saing SDM Masih Rendah:
a.Tingginya angka stunting, rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi;
b.Rendahnya literasi digital dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi;
c.Masih lemahnya karakter dan moral kebangsaan di kalangan generasi muda
1. 2.Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan:
a.Dominasi angkatan kerja muda belum diimbangi dengan lapangan kerja produktif dan berkualitas.
1. 3.Bidang Ekonomi & Industri:
a.Ketimpangan Ekonomi dan Akses terhadap Sumber Daya;
b.Struktur Ekonomi yang Belum Berbasis Nilai Tambah;
c.Inklusi Keuangan dan UMKM Belum Kuat.
1. 4.Bidang Wilayah dan Infrastruktur:
a.Ketimpangan Pembangunan Wilayah;
b.Infrastruktur belum merata.
1. 5.Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim:
a.Degradasi Lingkungan;
b.Ancaman Perubahan Iklim
1. 6.Bidang Ketahanan Energi, Pangan, dan Air:
a.Ketahanan Pangan Belum Stabil;
b.Energi Fosil Masih Dominan;
c.Krisis Air Bersih.
1. 7.Bidang Iptek & Inovasi:
a.Rendahnya Investasi Riset dan Inovasi;
b.Disrupsi Teknologi Belum Dimanfaatkan Optimal.
1. 8.Bidang Tata Kelola Pemerintah & Hukum:
a.Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif;
b.Digitalisasi Pemerintahan Belum Merata.
1. 9.Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Diplomasi:
a.Kapasitas Pertahanan Terbatas;
b.Ancaman Siber dan Terorisme;
c.Diplomasi Kurang Proaktif.
1. 10.Bidang Sosial & Budaya:
a.Polarisasi Sosial dan Radikalisme;
b.Budaya dan Jati Diri Bangsa Tergerus.
1. 11.Bidang Ketahanan Sosial dan Perlindungan Masyarakat:
a.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial;
b.Sistem Perlindungan Sosial Belum Adaptif;
c.Ketahanan Keluarga Lemah. Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang dirangkum sebagai ASTA CITA dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu:
1. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. 2.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional;
3. 3.Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan;
4. 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender;
5. 5.Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi;
6. 6.Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi;
7. 7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;
8. 8.Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama; Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, melalui Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah misi ke-1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”. Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. 3.2.1. Tujuan Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tangerang dan mengacu pada Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Kecamatan Sepatan menetapkan tujuan strategis yang akan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Tujuan tersebut adalah: "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas". Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Sepatan untuk memperkuat peran sebagai ujung tombak pelayanan publik dan fasilitator pembangunan di tingkat wilayah. Pemerintahan yang berkualitas di tingkat kecamatan diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sepatan berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi. Pemerintahan kecamatan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, khususnya dalam penerapan teknologi informasi melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur. Selain itu, pelayanan publik yang prima menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan ini. Maka dari itu, peningkatan standar layanan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi menjadi bagian integral dari strategi kecamatan. Pendekatan ini dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kinerja internal pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan tujuan tersebut, Kecamatan Sepatan diharapkan mampu menjadi institusi pemerintahan yang handal, profesional, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, serta berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. 3.2.2. Sasaran Untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Sepatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, maka ditetapkan satu sasaran strategis utama yang akan menjadi fokus arah pembangunan selama periode 2025–2029, yaitu: “Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan”. Sasaran ini dimaksudkan sebagai bentuk konkret dari komitmen Kecamatan Sepatan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan, khususnya dalam hal yang menjadi kewenangan langsung. Sasaran ini mencakup peningkatan mutu, kecepatan, keterjangkauan, serta kemudahan akses terhadap layanan publik, baik layanan administratif maupun layanan sosial dasar. Pelayanan publik yang dimaksud meliputi berbagai aspek, antara lain:
a.Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b.Pelayanan perizinan tertentu sesuai pelimpahan kewenangan dari kabupaten;
c.Pelayanan koordinasi kegiatan pembangunan tingkat desa/kelurahan;
d.Fasilitasi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
e.Layanan pengaduan dan informasi publik. Meningkatnya pelayanan publik diharapkan terjadi melalui penerapan sistem kerja yang efisien, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penguatan infrastruktur pelayanan, baik dari sisi fisik maupun digital. Upaya ini juga akan didukung dengan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur kecamatan agar mampu memberikan layanan yang ramah, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Peningkatan kualitas pelayanan juga akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi yang terukur, pelibatan masyarakat dalam forum konsultasi publik, serta penggunaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan perbaikan layanan. Dengan tercapainya sasaran ini, Kecamatan Sepatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima sebagaimana tertuang dalam Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 89.80 89.85 89.90 89.95 90.00 3.3. Program dan Kegiatan 3.3.1. Faktor Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Tahun 2026 ini juga menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah pada RPJMD periode 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki 5 Program Unggulan/Prioritas untuk mencapai visi RPJMD Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Untuk Program Unggulan/Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. 1.PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju, dan Smart);
2. 2.PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan daerah);
3. 3.TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat);
4. 4.SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak);
5. 5.SELARAS (Sistem Lingkungan Yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan). Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah. Penetapan subkegiatan prioritas ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: ▪ Kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, ▪ Kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kecamatan, ▪ Keterjangkauan pembiayaan, serta ▪ Kemampuan pelaksanaan secara teknis dan administratif oleh kecamatan. Subkegiatan prioritas ini diharapkan menjadi pendorong utama tercapainya target-target strategis Kecamatan Sepatan, terutama dalam memperkuat pelayanan dasar, menjaga ketenteraman wilayah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan antarwilayah. Adapun rincian subkegiatan prioritas Kecamatan Sepatan Tahun 2025–2029 yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET PRIMA (PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART) 1 Digitalisasi Pelayanan Kewenangan Kecamatan Meningkatnya respon Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Sosialisasi Pilkades Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaMo SELARAS (SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN) 1 Pembangunan RTLH Tersedianya rumah yang layak Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan Tersedianya incinerator tanpa asap 3 Pengadaan Gerobak Motor Tersedianya sarana pengangkutan sampah 4 Pemeliharaan Jalan Desa dan Pemeliharaan Saluran Air Terpeliharanya jalan desa dan saluran air di lingkungan masyarakat 5 Pembangunan RTH Tersedianyar ruang terbuka hijau di lingkungan Kantor Kecamatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROSPEK (PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH) 1 Pengembangan Pojok UMKM Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Penyelenggaraan pasar murah di Kecamatan Mencegah inflasi tingkat Desa 3 Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya jumlah Perempuan yang berdaya TUNAS (TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT) 1 Pemberian PMT dan Pencegahan Stunting Meningkatnya status gizi balita yang berisiko stunting dan menurunnya prevalensi balita stunting Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2 Mobil Siaga Tersedianya mobil siaga desa Anggaran Desa SETARA (SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK) 1 Pojok Baca Digital Tersedianya ruang publik yang inklusif dan ramah anak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Selanjutnya, dalam bab ini akan dijabarkan secara rinci program-program prioritas yang akan dilaksanakan, beserta kegiatan dan subkegiatannya, indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaannya selama periode Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Kecamatan Sepatan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk saat ini, Kecamatan Sepatan menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yaitu:
6. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; • Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; • Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; • Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah; • Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; • Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; • Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; • Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; • Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; • Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; • Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; • Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; • Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; • Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; • Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
e.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; • Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; • Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; • Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
b.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa; • Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan; • Subkegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan; • Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Subkegiatan sebagai berikut: • Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; • Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; • Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun hubungan sasaran, indikator kinerja dengan program kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.3. Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Progam dan Kegiatan pada Kecamatan Sepatan NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN 1 Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 89,85 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kewenangan Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, & Subkegiatan serta Pagu Indikatif Secara Garis Besar rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD & Renstra Kecamatan Sepatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Kecamatan Sepatan mempunyai 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp25.351.859.356,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
2. 2.Untuk Kelurahan Sepatan mempunyai 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) subkegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp3.416.020.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah). 3.3.3. Perubahan Program, Kegiatan, & Subkegiatan dari Rancangan Awal RKPD Pada Rancangan Akhir Renja ini terdapat perbedaan dengan Rancangan awal RKPD, untuk perbedaan dikarenakan adanya kegiatan prioritas baik dari provinsi maupun dari Bupati Tangerang yang terpilih, sehingga disesuaikan untuk pencapaian visi dan misi Bupati Tangerang 2025-2029 dan hal ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Tangerang yang dituangkan di Renstra Kecamatan Sepatan 2025-2029, dengan penjelasan sebagai berikut:
3. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan tambahan Subkegiatan yang baru, yaitu:
a.Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Kemendagri & Bappeda Prov. Banten);
b.Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (Kemendagri & Bappeda Prov. Banten).
1. 2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan tambahan Subkegiatan yang baru, yaitu:
a.Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Program Prioritas Bupati).
1. 3.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan tambahan Subkegiatan yang baru, yaitu:
a.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Program Prioritas Bupati- Operasional Ambulance dan Gerobak Motor).
1. 4.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang mendapatkan alokasi anggaran tambahan, dengan Subkegiatan yaitu:
a.Subkegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (TPS3R Kelurahan-Alat inserenator dan Sarana Prasarana);
b.Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Honor RT/RW Kelurahan, Honor Posyandu, Honor KPM Stunting). Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Unsur Kewilayahan 28.767.879.356,00 30.089.119.000,00 7.01 Kecamatan 25.351.859.356,00 27.486.119.000,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sepatan 100% 9.965.809.356,00 APBD 100% 13.992.124.000,00 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan 5 476.550.000,00 APBD 5 439.500.000,00 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Admistrasi keuangan Kecamatan Sepatan 2 6.957.479.356,00 APBD 2 8.258.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Kecamatan Sepatan 3 199.440.000,00 APBD 2 187.030.000,00 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan 8 966.626.000,00 APBD 8 1.533.000.000,00 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Kecamatan Sepatan 2 573.284.032,00 APBD 2 1.239.594.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Sepatan 4 792.429.968,00 APBD 4 2.335.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan 92.45 13.659.940.000,00 APBD 92.45 9.727.000.000,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Sepatan 95 APBD 95 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Kecamatan Sepatan 1 250.940.000,00 APBD 1 527.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Kecamatan Sepatan 1 13.409.000.000,00 APBD 1 9.200.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan Kecamatan Sepatan 90 927.288.000,00 APBD 90 2.048.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan Kecamatan Sepatan 2 927.288.000,00 APBD 2 2.048.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan 100 172.800.000,00 APBD 100 555.875.000,00 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kecamatan Sepatan 1 172.800.000,00 APBD 1 555.875.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan 70 350.622.000,00 APBD 70 389.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Sepatan 2 350.622.000,00 APBD 2 389.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kecamatan Sepatan 95 275.400.000,00 APBD 95 774.120.000,00 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kecamatan Sepatan 3 275.400.000,00 APBD 3 774.120.000,00 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kelurahan 3.416.020.000,00 2.603.000.000,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kelurahan Sepatan 100% 1.731.658.000,00 APBD 100% 978.000.000,00 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah Kelurahan Sepatan 8 656.420.000,00 APBD 8 293.000.000,00 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sepatan 2 389.238.000,00 APBD 2 476.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sepatan 4 686.000.000,00 APBD 4 209.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kelurahan Sepatan 92.45 328.230.000,00 APBD 92.45 410.000.000,00 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kelurahan Sepatan 95 APBD 95 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Kelurahan Sepatan 1 328.230.000,00 APBD 1 410.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan Kelurahan Sepatan 90 1.289.664.000,00 APBD 90 1.100.000.000,00 7.01.03.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sepatan 3 1.289.664.000,00 APBD 3 1.100.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kelurahan Sepatan 100 66.468.000,00 APBD 100 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sepatan 1 66.468.000,00 APBD 1 115.000.000,00 JUMLAH TOTAL 28.767.879.356,00 30.089.119.000,00 Pada tahun 2026 Kecamatan Sepatan mempunyai 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp25.351.859.356,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan untuk Kelurahan Sepatan mempunyai 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) subkegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp3.416.020.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Anggaran 2026 2027 Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan Sepatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 9.965.809.356,00 100% 13.992.124.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 11 476.550.000,00 3 439.500.000,00 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% 100% 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 257.580.000,00 3 259.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 82.080.000,00 1 84.500.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 94.770.000,00 1 96.000.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera Dokumen 4 21.600.000,00 4 - 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 4 20.520.000,00 4 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 2 6.957.479.356,00 1 8.258.000.000,00 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 35 6.892.679.356,00 37 8.150.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 64.800.000,00 1 108.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 3 199.440.000,00 3 187.030.000,00 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% 100% 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 60 86.040.000,00 60 88.700.000,00 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 21.600.000,00 - 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 60 91.800.000,00 60 98.330.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 966.626.000,00 8 1.533.000.000,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah persen 100% 100% 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 22.486.000,00 5 28.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 15 449.272.000,00 15 870.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 47.550.000,00 10 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 84.840.000,00 24 97.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 7 75.240.000,00 7 82.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 5 83.300.000,00 5 88.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 64.222.000,00 12 100.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokumen 2 139.716.000,00 2 208.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 2 573.284.032,00 2 1.239.594.000,00 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 219.981.328,00 12 240.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan/ Orang 12 353.302.704,00 12 999.594.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 792.429.968,00 4 2.335.000.000,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 83.019.992,00 2 85.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 179.409.976,00 8 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 85.000.000,00 5 150.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 445.000.000,00 5 1.900.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kec. Sepatan Persen 92,45% 13.659.940.000,00 92.45% 9.727.000.000,00 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan Persen 95% 93% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 1 250.940.000,00 3 527.000.000,00 Hasil : Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persen 92,45% 92.45% 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 250.940.000,00 4 527.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 1 13.409.000.000,00 1 9.200.000.000,00 Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara Persen 95% 93% 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 4 13.409.000.000,00 4 9.200.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Sepatan Persen 90% 927.288.000,00 90% 2.048.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dokumen 2 927.288.000,00 2 2.048.000.000,00 Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 90% 90% 7.01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 10 75.600.000,00 10 98.000.000,00 7.01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 851.688.000,00 4 1.950.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 172.800.000,00 100% 555.875.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 1 172.800.000,00 1 555.875.000,00 Hasil : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 100% 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 172.800.000,00 4 555.875.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 70% 350.622.000,00 70% 389.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Dokumen 2 350.622.000,00 2 389.000.000,00 Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 70% 70% 7.01.05.2.01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 50 296.622.000,00 50 299.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 54.000.000,00 4 90.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 95% 275.400.000,00 95% 774.120.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Dokumen 3 275.400.000,00 3 774.120.000,00 Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 95% 95% 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 3 172.800.000,00 3 399.475.000,00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 1 48.600.000,00 1 285.375.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 1 54.000.000,00 1 89.270.000,00 JUMLAH (I) 25.351.859.356,00 27.486.119.000,00 Kelurahan Sepatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 1.731.658.000,00 100% 978.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 656.420.000,00 8 293.000.000,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 15 560.000.000,00 15 170.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 74.520.000,00 24 80.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 5 9.900.000,00 5 14.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000,00 12 29.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 2 389.238.000,00 2 476.000.000,00 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 100% 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 90.456.000,00 12 88.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 298.782.000,00 12 388.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 686.000.000,00 4 209.000.000,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 300.000.000,00 2 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 140.000.000,00 1 30.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 246.000.000,00 1 179.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kec. Sepatan Persen 92,45% 328.230.000,00 92,45% 410.000.000,00 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan Persen 95% 95% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 1 328.230.000,00 1 410.000.000,00 Hasil : Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persen 92,45% 92,45% 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 328.230.000,00 4 410.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Sepatan Persen 90% 1.289.664.000,00 90% 1.100.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dokumen 3 1.289.664.000,00 3 1.100.000.000,00 Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 90% 90% 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 4 21.600.000,00 4 21.000.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 12 854.064.000,00 12 850.000.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas/Ormas 6 414.000.000,00 6 229.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 66.468.000,00 100% 115.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 1 66.468.000,00 1 115.000.000,00 Hasil : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 100% 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 66.468.000,00 2 115.000.000,00 JUMLAH (II) 3.416.020.000,00 2.603.000.000,00 JUMLAH TOTAL (I + II) 28.767.879.356,00 30.089.119.000,00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp13.988.170.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah) atau 48,62% dari total anggaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total anggaran sebesar Rp13.409.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Rupiah) atau 46,61% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, diantaranya:
a.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan RPJMD dan Renstra 2025-2029;
b.Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sepatan;
c.Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
d.Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dikonsultasikan kembali dengan pihak-pihak terkait termasuk OPD Bappeda Kabupaten Tangerang agar bisa sejalan dan seirama untuk pembangunan di Kabupaten Tangerang.
1. 2.Kaidah Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah:
a.Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
b.Seluruh aparatur Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
d.Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Sepatan setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja ditahun yang akan datang.
1. 3.Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang harus diwujudkan terhadap Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Demikian, dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Sepatann Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sepatan dan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. 44.Kecamatan Teluknaga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Teluknaga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Teluknaga memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluknaga serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Teluknaga secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
3. 1.Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
4. 2.Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
5. 3.Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan;
6. 4.Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
7. 5.Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
8. 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. 3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. 7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
15. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
17. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
18. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
19. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan
20. 1.Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
21. 2.Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Teluknaga Tahun 2026;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Tahun Anggaran 2026. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.. Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Teluknaga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:
1. 1.Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. 2.Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 s.d Triwulan II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Kabupaten) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 0,00 100 8,905,192,538.00 100 9,884,672,208.00 100 9,884,672,208.00 100 9,574,744,095.00 100% 96.86% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 0,00 170,468,250.00 3 224,516,200.00 3 224,516,200.00 3 224,514,400.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 51,604,950.00 2 51,467,300.00 2 51,467,300.00 2 51,467,300.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 65,035,500.00 2 65,662,400.00 2 65,662,400.00 2 65,660,600.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 53,827,800.00 2 107,386,500.00 2 107,386,500.00 2 107,386,500.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 0,00 5,457,325,998.00 2 5,378,751,058.00 2 5,378,751,058.00 2 5,131,176,589.00 100% 95.40% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 5,442,329,578.00 25 5,344,907,258.00 38 5,344,907,258.00 38 5,097,332,789.00 100% 95.37% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 14,996,420.00 2 33,843,800.00 2 33,843,800.00 2 33,843,800.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 0,00 - 2 67,018,700.00 2 67,018,700.00 2 62,211,300.00 100% 92.83% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0,00 - 1 49,970,900.00 1 49,970,900.00 1 45,163,500.00 100% 90.38% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0,00 - 50 17,047,800.00 50 17,047,800.00 50 17,047,800.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 315,499,000.00 8 680,469,400.00 8 680,469,400.00 8 666,848,600.00 100% 98.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0,00 8,880,000.00 1 43,345,000.00 1 43,345,000.00 1 43,095,000.00 100% 99.42% Kecamatan Teluknaga No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Kabupaten) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0,00 42,830,500.00 1 327,906,700.00 1 327,906,700.00 1 325,905,900.00 100% 99.39% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0,00 - 1 29,723,900.00 1 29,723,900.00 1 29,723,900.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 47,869,000.00 1 107,756,900.00 1 107,756,900.00 1 107,756,900.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0,00 22,119,500.00 1 32,946,300.00 1 32,946,300.00 1 32,946,300.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0,00 - 2 9,990,600.00 2 9,990,600.00 2 9,990,600.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 43,800,000.00 2 48,000,000.00 2 48,000,000.00 2 48,000,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 150,000,000.00 2 80,800,000.00 2 80,800,000.00 2 69,430,000.00 100% 85.93% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 0,00 1,689,339,940.00 3 1,788,251,544.00 3 1,788,251,544.00 3 1,765,556,706.00 100% 98.73% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 16,762,000.00 1 24,000,000.00 1 24,000,000.00 1 24,000,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0,00 168,793,440.00 1 199,991,544.00 1 199,991,544.00 1 177,296,706.00 100% 88.65% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0,00 1,503,784,500.00 1 1,564,260,000.00 1 1,564,260,000.00 1 1,564,260,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 1,272,559,350.00 4 1,745,665,306.00 4 1,745,665,306.00 4 1,724,436,500.00 100% 98.78% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0,00 157,624,750.00 5 195,610,956.00 5 195,610,956.00 5 195,096,000.00 100% 99.74% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0,00 272,255,600.00 10 289,330,600.00 10 289,330,600.00 10 282,675,400.00 100% 97.70% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0,00 287,059,000.00 15 237,792,000.00 15 237,792,000.00 15 237,227,100.00 100% 99.76% Kecamatan Teluknaga 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 555,620,000.00 4 1,022,931,750.00 4 1,022,931,750.00 4 1,009,438,000.00 100% 98.68% Kecamatan Teluknaga No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Kabupaten) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 70 0,00 100 15,081,289,700.00 100 15,571,791,400.00 100 15,571,791,400.00 100 15,540,820,400.00 100% 98.68% Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 99 99 99 100% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 0,00 185,166,700.00 2 51,111,400.00 2 51,111,400.00 2 51,111,400.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 185,166,700.00 2 51,111,400.00 2 51,111,400.00 2 51,111,400.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 0,00 14,896,123,000.00 2 15,520,680,000.00 2 15,520,680,000.00 2 15,489,709,000.00 100% 99.80% Kecamatan Teluknaga 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 14,896,123,000.00 2 15,520,680,000.00 2 15,520,680,000.00 2 15,489,709,000.00 100% 99.80% Kecamatan Teluknaga 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 0,00 85 743,565,541.00 100 1,587,540,750.00 100 1,587,540,750.00 100 1,587,540,750.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 0,00 743,565,541.00 2 1,587,540,750.00 2 1,587,540,750.00 2 1,587,540,750.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 37,637,200.00 13 50,000,000.00 13 50,000,000.00 13 50,000,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 705,928,341.00 2 1,537,540,750.00 2 1,537,540,750.00 2 1,537,540,750.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 0,00 100 99,762,394.00 100 226,953,950.00 100 226,953,950.00 100 226,953,950.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 0,00 99,762,394.00 2 226,953,950.00 2 226,953,950.00 2 226,953,950.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 99,762,394.00 2 226,953,950.00 2 226,953,950.00 2 226,953,950.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Kabupaten) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 95.5 0,00 100 - 70 169,825,500.00 70 169,825,500.00 70 169,825,500.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 0,00 - 2 169,825,500.00 2 169,825,500.00 2 169,825,500.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0,00 - 50 65,579,500.00 50 65,579,500.00 50 65,579,500.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0,00 - 2 104,246,000.00 2 104,246,000.00 2 104,246,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 0,00 100 130,204,897.00 100 225,441,900.00 100 225,441,900.00 100 225,441,400.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 0,00 130,204,897.00 6 225,441,900.00 6 225,441,900.00 6 225,441,400.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 130,204,897.00 2 79,695,800.00 2 79,695,800.00 2 79,695,800.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0,00 - 2 54,622,500.00 2 54,622,500.00 2 54,622,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 - 0 - - - - - 0% #DIV/0! Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 - 2 39,073,600.00 2 39,073,600.00 2 39,073,600.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 - 2 23,040,000.00 2 23,040,000.00 2 23,040,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 - 2 29,010,000.00 2 29,010,000.00 2 29,010,000.00 100% 100.00% Kecamatan Teluknaga 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Teluknaga sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Teluknaga telah ditentukan isu – isu penting yaitu sebagai berikut :
3. 1.Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Teluknaga dalam dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Teluknaga.
a.Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Teluknaga sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal;
b.Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal;
c.Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Teluknaga dalam APBD Kabupaten Tangerang;
d.Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Teluknaga sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan; Struktur organisasi Kecamatan Teluknaga berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Teluknaga terdiri dari Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:
1. 1.Sekretariat;
2. 2.Seksi; dan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
3. 1.Camat;
4. 2.Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
a.Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
1. 3.Seksi Pemerintahan;
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. 5.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
4. 6.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. 7.Seksi Pelayanan;
6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional. A. Camat; Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : Camat mempunyai tugas :
7. 1.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
8. 2.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
10. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
11. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
12. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
13. 7.Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
14. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
15. 9.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :
16. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
17. 2.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
18. 3.Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
19. 4.Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
20. 5.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
21. 6.Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mempunyai rincian tugas:
a.Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
b.Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c.Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d.Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e.Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati: B. Sekretariat, membawahi :
1. 1.Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. 2.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
3. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
4. 2.Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
5. 3.Penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
6. 4.Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
7. 5.Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
8. 1.Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
9. 2.Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
10. 3.Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
11. 4.Memberi petunjuk program;
12. 5.Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
13. 6.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
14. 7.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
15. 8.Mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
16. 9.Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
17. 10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi
a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas: 1) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ; 3) membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP). 4) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan 5) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris 6) membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP); 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; 8) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas: 1) merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); 3) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; 4) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; 6) mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; 7) membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8) melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. C. Seksi Pemerintahan. Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:
1. 1.Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. 2.Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. 3.Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi pengelolaan profil dan monografi Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
4. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
5. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
6. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
7. 7.Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
9. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
10. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
11. 3.Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
12. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
13. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
14. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
15. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
16. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya E. Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
17. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
18. 2.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
19. 3.membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
20. 4.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
21. 5.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
22. 6.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
23. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
24. 8.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. F. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:
25. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
26. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
27. 3.membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
28. 4.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
29. 5.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
30. 6.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
31. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;
32. 8.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; G. Seksi Pelayanan
33. 1.Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
34. 2.Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
35. 3.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
a.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
b.Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
c.Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
d.Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
e.Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
i.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. H. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
1. 1.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan yang melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program yang di bawa ke Musrenbang Desa;
2. 2.Musrenbang Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Kecamatan;
3. 3.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari stakeholder yang akan diselaraskan dengan rencana Pogram dan Kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan Teluknaga.
4. 1.Misi Kesatu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 adalah :
5. 1.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yg berkualitasMeniingkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, Adapun Sasaran Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 adalah :
6. 1.Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan kecamatan; 3.3 Program dan Kegiatan Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Teluknaga diarahkan Kepada :
7. 1.Nilai Sakip;
8. 2.Indeks Pelayanan Publik Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sebagaimana tabel dilembaran berikut : Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Renja Batasan Pagu Renja (Rp) 1 2 3 4 5 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah 100 Persen 9,417,226,031 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 3 Dokumen 170,000,000 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 90,000,000 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 50,000,000 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 30,000,000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 5,961,452,463 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/Bulan 5,931,452,463 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 3 Laporan 30,000,000 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Renja Batasan Pagu Renja (Rp) 1 2 3 4 5 Triwulanan/ Semesteran SKP Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 60,000,000 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30,000,000 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 30,000,000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 702,982,000 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25,000,000 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 430,000,000 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25,000,000 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45,000,000 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 32,000,000 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 10,202,000 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 105,300,000 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 30,480,000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 Laporan 1,694,591,568 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 60,000,000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 200,000,000 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,434,591,568 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 828,200,000 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 150,000,000 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 200,000,000 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 78,200,000 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 400,000,000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar kecamatan teluknaga 68 Persen 9,672,274,432 Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik kecamatan teluknaga 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 Dokumen 31,654,400 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 31,654,400 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 2 Dokumen 9,640,620,032 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait 2 Dokumen 9,640,620,032 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Renja Batasan Pagu Renja (Rp) 1 2 3 4 5 Prasarana Pelayanan Umum dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Teluknaga 100 Persen 1,450,540,000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Laporan 1,450,540,000 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga 50,540,000 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1,400,000,000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 150,000,000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 2 Laporan 150,000,000 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 150,000,000 7.01.07 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 175,320,000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 175,320,000 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 150,000,000 7.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 25,320,000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Tata Kelola yang Baik 100 Persen 206,092,000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6 Laporan 206,092,000 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 63,350,000 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 61,910,000 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 Dokumen 34,300,000 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 24,872,000 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 Laporan 21,660,000 Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Teluknaga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya- upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Rencana tindaklanjut Kecamatan Teluknaga pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 12 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2026, Rencana Kerja Kecamatan Teluknaga tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan. 4.3 Sasaran Adapun sasaran dari renja tahun 2026 adalah sebagai berikut :
9. 1.Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan kecamatan; Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
10. 45.Kecamatan Cisoka Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Cisoka, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cisoka merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cisoka, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cisoka Tahun 2026 adalah :
11. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
12. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
15. 5.Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
17. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
18. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
19. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
20. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
21. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
23. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
24. 14.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
26. 16.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. 17.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
28. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
29. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Cisoka Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebiajakan pembangunan yang secara umum dilaksanakan diKecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Cisoka sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Cisoka. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cisoka serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2026 ini. 1.4 Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Cisoka dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPJMD tahun kedua yaitu 2026 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat Edaran Bupati Tangerang tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. Pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Cisoka sebesar Rp. 16.867.639.078,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan semester 1 sudah terealisasi sebesar Rp. 8.101.596.709,00 (Delapan Miliar Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) atau mencapai 48,03%. Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Cisoka dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisoka tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Cisoka, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Cisoka tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cisoka tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Kecamatan Cisoka Program / Kegiatan Keuangan Kinerja Pagu Anggaran Realisasi % Target Kinerja Capaian Kinerja % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 8.282.141.983,00 4.388.130.962,00 52,98 100 Persen 100 Persen 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 181.902.000,00 76.731.000,00 42,18 4 Dokumen 4 Dokumen 100% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.912.691.233,00 2.504.740.477,00 50,99 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.365.400,00 14.715.400,00 84,74 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 173.296.000,00 164.933.000,00 95,17 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah 974.238.800,00 778.520.628,00 79,91 7 Dokumen 7 Dokumen 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 269.935.000,00 0,00 0,00 2 Unit 2 Unit 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.229.623.568,00 568.249.658,00 46,21 3 Jenis 3 Jenis 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.089.982,00 280.240.799,00 53,57 4 Dokumen 4 Dokumen 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.704.444.895,00 2.564.245.147,00 44,95 100 Persen 100 Persen 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 56.258.800,00 27.185.600,00 48,32 100 Persen 100 Persen 100% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.648.186.095,00 2.537.059.547,00 44,92 100 Persen 100 Persen 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.355.023.600,00 1.050.373.800,00 44,60 100 Persen 100 Persen 100% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.355.023.600,00 1.050.373.800,00 44,60 10 Kelompok 10 Kelompok 100% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 108.679.200,00 56.088.000,00 51,61 100 Persen 100 Persen 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 108.679.200,00 56.088.000,00 51,61 100 Persen 100 Persen 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 375.591.800,00 18.281.200,00 4,87 100 Persen 100 Persen 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 375.591.800,00 18.281.200,00 4,87 100 Persen 100 Persen 100% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.757.600,00 24.477.600,00 58,62 100 Persen 100 Persen 100% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 41.757.600,00 24.477.600,00 58,62 7 Dokumen 7 Dokumen 100% Program / Kegiatan Keuangan Kinerja Pagu Anggaran Realisasi % Target Kinerja Capaian Kinerja % Pengawasan Pemerintahan Desa JUMLAH BELANJA DAERAH 16.867.639.078,00 8.101.596.709,00 48,03 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cisoka ditunjang dengan program dan kegiatan berikut : Tabel 2.2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024) Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 701 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Cisoka Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dokumen 4 6 6 6 100 4 16 4,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan dokumen 2 2 2 2 100 2 6 3,00 7.01.01.2.05 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dokumen 1 1 1 1 100 1 3 3,00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pegawai Kecamatan dokumen 2 24 24 24 100 2 50 25,00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah dokumen 7 6 7 7 100 7 20 2,86 7.01.01.2.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2 2 2 2 100 2 6 3,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Daerah jenis 3 3 3 3 100 3 9 3,00 7.01.01.2.07 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dokumen 4 3 3 3 100 4 9 2,25 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka Persen 100 85 100 100 100 100 285 2,85 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 Kecamatan Cisoka 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 100 8 3 3 100 100 111 5,00 7.01.02.2.03 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 100 66 70 70 100 100 236 1,11 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaan Kec. Cisoka Persen 100 90 100 100 100 100 290 2,90 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pem berdayaan Kelompok 10 11 13 13 100 10 34 3,40 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cisoka Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 7 10 10 10 100 7 117 16,71 7.01.06 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persentase rekomendasi yang Persen 100 80 80 80 100 100 260 2,60 PEMERINTAHAN UMUM ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka 7.01.06.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Persen 100 2 2 2 100 100 104 1,04 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.06.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 3 3 3 100 100 106 1,06 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka Kinerja pelayanan Kecamatan Cisoka dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
a.Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
b.Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
c.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
d.Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
e.Meningkatnya inovasi kecamatan
f.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
1. 1.Lingkungan Internal Kekuatan : • Visi dan misi organisasi yang jelas • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan • Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : • Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. 2.Lingkungan Eksternal Peluang: • RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 • Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas • Diklat peningkatan kualitas aparatur • Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat • Kebutuhanakan rasa aman, tertib dan tentram Ancaman : • Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat • Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah • Belum adanya batas wilayah yang permanen • Partisipasi masyarakat yang masih kurang Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisoka dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 2.3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang No. Indikator Target NSPK IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi Catatan Analisis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - - 0,00 0,00 0,00 0,00 71,40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 71,40 - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2 Nilai AKIP Kecamatan Cisoka - - 65,00 68,00 75,00 78,00 80,00 80,00 60,95 70,25 73,40 67,65 69,30 70,45 88,40 88,50 Di Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat 3 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - - 78,50 80,00 82,50 84,00 85,00 88,90 82,18 81,18 82,55 88,30 83,75 84,09 80,50 81,00 Pada tahun 2019-2022 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD dan terjadi penurunan capaian realisasi pada tahun 2023-2024 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisoka bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
3. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
4. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. 3.Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
6. 4.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebiasaan buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakatsekitar Kecamatan Cisoka. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh petugas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan cisoka dengan memberikan himbauan serta sanksi tegas dan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monitoring rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan
7. 5.Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dasar masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik;
8. 6.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Cisoka. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan
9. 7.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian.
10. 8.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Cisoka dapat menempati posisi- posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Cisoka dapat berkurang.
11. 9.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan m e r a s a n y a m a n dalam mendapatkan pelayanannya. 2.4. Review Terhadap Awal RKPD Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Cisoka dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Tabel 2.4 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 01 Kecamatan Kecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 98.779.060 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 106.190.000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 40.252.400 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 39.960.000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 54.878.400 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 41.736.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cisoka Jumlah orang yang menerima gaji dan 21 Orang/ Bulan 5.002.804.999 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cisoka Jumlah orang yang menerima gaji dan 21 Orang/ Bulan 4.725.463.138 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tunjangan ASN tunjangan ASN 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran/SK PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 59.023.120 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran/SK PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 66.600.000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 17.885.950 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.100.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapann ya Kec. Cisoka Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan nya 2 Paket 100.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapann ya Kec. Cisoka Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan nya 20 Paket 59.605.000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Kec. Cisoka Jumlah pegawai 21 Orang 100.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Kec. Cisoka Jumlah pegawai 20 Orang 65.658.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 01 01 2.06 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan Kec. Cisoka Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan 5 Paket 40.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan Kec. Cisoka Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan 5 Paket 22.776.000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 8 Paket 500.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 8 Paket 580.012.000 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 5 Paket 85.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 5 Paket 46.471.500 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 8 Paket 180.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 84.626.100 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Cisoka Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Cisoka Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 67.420.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Cisoka Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 4 Dokumen 60.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Cisoka Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 2 Dokumen 60.000.000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Cisoka Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 230.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Cisoka Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 178.926.000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 180.000.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 144.000.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Kec. Cisoka Jumlah paket Mebel yang disediakan 2 Unit 250.000.000 Pengadaan Mebel Kec. Cisoka Jumlah paket Mebel yang disediakan 2 Unit 165.942.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 14.800.000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 280.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 233.268.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.000.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 872.400.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 2 Unit 80.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 9 Unit 78.119.992 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 173.661.968 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 15 Unit 40.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 30 Unit 30.000.000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kec. Cisoka Jumlah Gedung 4 Unit 400.000.000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Kec. Cisoka Jumlah Gedung 4 Unit 700.000.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/d irehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/d irehabilitasi 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 100.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 376.958.000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 3.900.000.000 Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 5.920.992.440 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Cisoka Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 8 Lembaga Kemasya rakatan 120.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Cisoka Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 Lembaga Kemasya rakatan 51.682.000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2.380.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 842.371.000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 4 Laporan 200.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 4 Laporan 178.426.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cisoka Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 200.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cisoka Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 150.504.000 7 01 06 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM 7 01 06 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 01 05 2.01 01 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Kec. Cisoka Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar 50 Orang 200.000.000 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Kec. Cisoka Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar 50 Orang 294.940.000 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 05 #REF! 04 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Cisoka Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 35.000.000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Cisoka Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 30.636.000 7 01 05 #REF! 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 15.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 15.218.000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisoka pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
12. 1.Peningkatan kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
13. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
14. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Cisoka.
15. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
16. 5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Cisoka. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Cisoka untuk Tahun 2026 : Tabel 2.5 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 TPT Jalan Kp. Janur RT.020/003 Ds. Bojongloa Kec. Cisoka Desa Bojong Loa Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 2 TPT Jalan Kp. Bojongloa RT.004/001 Ds. Bojongloa Kec. Cisoka Desa Bojong Loa Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 3 SPAL Kp. Solear RT.021/007 - RT.023/007 Ds. Carenang Desa Carenang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 4 Peningkatan Jalan Kp. Solear RT.022/007 - RT.023/007 Desa Carenang Desa Carenang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 5 Pemeliharaan Saluran Air Kp.Nyompok Girang Rt.018 Ds.Carenang Desa Carenang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 6 Lanjutan Betonisasi Jln.Secang- Cikarang Desa Cempaka Desa Cempaka Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 7 Lanjutan Betonisasi Jln.Lombang Tarisi Desa Cempaka Desa Cempaka Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 8 Turap Jalan Lingkar Caringin - Leuwidahu Kec. Cisoka Desa Caringin Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 9 Uditch Kp. Caringin Rt. 001/002 - 003/001 Ds. Caringin Kec. Cisoka Desa Caringin Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 10 Saluran Air GPC Blok A s.d Bojong Sapi Ds. Cibugel Kec.Cisoka Desa Cibugel Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 11 TPT Kp. Cibuluh RT. 007/002 Ds.Cibugel Kec.Cisoka Desa Cibugel Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 12 Saluran Air Kp. Bunian RT. 006/003 Ds.Cisoka Desa Cisoka Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 13 Peningkatan Jl. Kp. Bunian RT. 006/003-Kp. Manggu RT. 014/004 Ds.Cisoka Desa Cisoka Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 14 Peningkatan Jalan Kp. Jeungjing RT.005/003 Ds.Jeungjing (Rawan Banjir) Desa Jeungjing Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 15 SPAL Depan SDN II Jeungjing Kp. Pabuaran RT.001/001 Kec.Cisoka Desa Jeungjing Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 16 Pemeliharaan Betonisasi Kp.Cinibung Rt.002/04 Ds. Karang Harja Desa Karang Harja Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 17 Pemeliharaan Jalan Kp.Cempaka Rt.003./003 Ds. Karang Harja Desa Karang Harja Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 18 Peningkatan jalan penghubung Kp. Panggang - Cihirup Ds.Selapajang Desa Selapajang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 19 Turap Kp. Panggang - Cihirup Rt.003/03 Ds.Selapajang Desa Selapajang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 20 Paving Block Kp. Cibirat RT.001/003 Desa Sukatani Kec. Cisoka Desa Sukatani Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 21 SPAL Kp. Cicurug RT.002/004 Desa Sukatani Kec. Cisoka Desa Sukatani Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 22 Pemeliharaan Lampu Penerangan Stadion Mini Sanghyang Tunggul Kec. Cisoka Desa Karang Harja Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET Arah kebijakan dalam rangka Peningkatan akses pendidikan untuk tahun 2026 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur Kecamatan Cisoka, yang akan dilakukan melalui :
a.Peningkatan lingkungan sehat perumahan
b.Peningkatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
c.Peningkatan pembangunan turap/talud/bronjong
d.Peningkatan pembangunan gedung pemerintahan
e.Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Arah kebijakan penataan lingkungan permukiman pedesaan akandiprioritaskan pada penataan lingkungan permukiman perdesaan Kecamatan Cisoka dengan mengadakan pembangunan kontruksi jalan dan jaringan irigasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka, Kecamatan Cisoka mempunyai tujuan :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Perumusan sasaran Kecamatan Cisoka harus memiliki kriteria “Smart”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepatwaktu (time bound). Adapun sasarannya adalah :
2. 1.Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Cisoka Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2026 Keterangan 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 88,50 IKU Nilai AKIP 81,00 Tidak Masuk IKU Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cisoka adalah sebagai berikut : Tabel 3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cisoka Tahun 2025-2029 N o Indikator Kinerja Utama Satua n Kondisi Awal Kinerja Target Kondi si Akhir 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 88.7 0 88.9 0 88,4 0 88,5 0 88,6 0 88,7 0 88,8 0 88,9 0 88,90 3.3. Program dan kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Cisoka adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Cisoka dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cisoka pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
3. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD. 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c.Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
e.Fasilitasi Kunjungan Tamu.
f.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
1. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 3.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cisoka secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.3 (T-C.33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Cisoka Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 2026 2027 LOKASI Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana Target Capaia n Kinerja Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sasaran 1. Terpenuhinya Pelyanan Publik Sesuai dengan Standar Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Persen Kecamata n Cisoka 88,50 PAD 88,60 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka Persen 100 178.426.000 PAD 100 200.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 178.426.000 PAD 100 200.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 178.426.000 PAD 4 200.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cisoka Persen 100 150.504.000 PAD 100 260.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 10 150.504.000 PAD 7 260.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10 150.504.000 PAD 10 260.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persen 100 340.794.000 PAD 100 250.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 100 340.794.000 PAD 100 250.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 294.940.000 PAD 50 200.000.000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 30.636.000 PAD 50 35.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 15.218.000 PAD 4 15.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka Persen 100 6.297.950.44 0 PAD 100 4.000.000.00 0 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Cisoka Persen 100 PAD 100 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 100 376.958.000 PAD 100 100.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 376.958.000 PAD 2 100.000.000 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Persen 100 5.920.992.44 0 PAD 100 3.900.000.00 0 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 5.920.992.44 0 PAD 4 3.900.000.00 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 100 894.053.000 PAD 100 2.500.000.00 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelompok 8 894.053.000 PAD 8 120.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 10 51.682.000 PAD 10 120.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 842.371.000 PAD 4 2.380.000.00 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Cisoka Persen 100 8.563.735.69 8 PAD 100 9.335.889.14 8 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 6 187.886.000 PAD 6 205.000.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 106.190.000 PAD 2 100.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 39.960.000 PAD 1 50.000.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 41.736.000, PAD 4 55.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan dokumen 2 4.792.063.13 8 PAD 2 5.377.475.82 2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 21 4.725.463.13 8 PAD 23 5.307.475.82 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 4 66.600.000 PAD 4 70.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah dokumen 1 6.100.000 PAD 1 20.000.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 6.100.000 PAD 1 20.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 24 125.263.000 PAD 2 200.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 59.605.000 PAD 2 100.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 65.658.000 PAD 22 100.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.184.231.60 0 PAD 7 1.395.000.00 0 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 22.776.000 PAD 5 40.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8 580.012.000 PAD 8 510.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 46.471.500 PAD 5 90.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 84.626.100 PAD 8 180.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 67.420.000 PAD 2 100.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 60.000.000 PAD 4 60.000.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 178.926.000 PAD 12 230.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 144.000.000 PAD 12 185.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2 165.942.000 PAD 2 50.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 165.942.000 PAD 2 50.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang jenis 3 1.120.468.00 0 PAD 3 545.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 14.800.000 PAD 1 30.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Laporan 12 233.268.000 PAD 2 115.000.000 Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan orang 12 872.400.000 PAD 15 400.000.000 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen 4 981.781.960 PAD 4 1.415.000.00 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9 78.119.992 PAD 2 80.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 173.661.968 PAD 6 160.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 30.000.000 PAD 2 65.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 700.000.000 PAD 4 1.190.000.00 0 Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisoka menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Publik di tingkat Kecamatan. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 1 (Satu) sasaran strategis antara lain :
2. 1.Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM dan dapat diukur dengan indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cisoka pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan yang di dukung oleh 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 4.1 di bawah ini: Tabel 4.1. Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Cisoka Tahun Anggaran 2026 N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sasaran : Terselenggaranya Pelayanan Publlik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Persen 88,50 PAD 1 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka Kec. Cisok a Persen 100 178.426.000 PAD Camat Cisoka 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 178.426.000 PAD 7.1.4.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 178.426.000 PAD 2 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cisoka Kec. Cisok a Persen 100 150.504.000 PAD Camat Cisoka 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 10 150.504.000 PAD 7.1.6.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10 150.504.000 PAD N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kec. Cisok a Persen 100 340.794.000 PAD Camat Cisoka 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 100 340.794.000 PAD 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 294.940.000 PAD 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 30.636.000 PAD 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 15.218.000 PAD 4 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka Kec. Cisok a Persen 100 6.297.950.44 0 PAD Camat Cisoka N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Cisoka Kec. Cisok a Persen 100 PAD 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 100 376.958.000 PAD 7.1.2.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 376.958.000 PAD 7.01.02.2.03 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Persen 100 5.920.992.44 0 PAD 7.1.2.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 5.920.992.44 0 PAD 5 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Cisok a Persen 100 894.053.000 PAD Camat Cisoka 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelompok 8 894.053.000 PAD 7.1.3.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 10 51.682.000 PAD N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1.3.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 842.371.000 PAD 6 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah Kecamatan Cisoka Kec. Cisok a Persen 100 8.563.735.69 8 PAD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 6 187.886.000 PAD 7.01.01.2.01.000 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 106.190.000 PAD 7.01.01.2.01.000 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 39.960.000 PAD 7.01.01.2.01.000 7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 41.736.000, PAD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan dokumen 2 4.792.063.13 8 PAD 7.01.01.2.02.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 21 4.725.463.13 8 PAD 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 4 66.600.000 PAD N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah dokumen 1 6.100.000 PAD 7.01.01.2.03.000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 6.100.000 PAD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 24 125.263.000 PAD 7.01.01.2.05.000 2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 59.605.000 PAD 7.01.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 65.658.000 PAD 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.184.231.60 0 PAD 7.01.01.2.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 22.776.000 PAD 7.01.01.2.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8 580.012.000 PAD 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 46.471.500 PAD 7.01.01.2.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 84.626.100 PAD N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 67.420.000 PAD 7.01.01.2.06.000 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 60.000.000 PAD 7.01.01.2.06.000 8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 178.926.000 PAD 7.01.01.2.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 144.000.000 PAD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2 165.942.000 PAD 7.01.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 165.942.000 PAD 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang jenis 3 1.120.468.00 0 PAD 7.01.01.2.08.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 14.800.000 PAD 7.01.01.2.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 233.268.000 PAD 7.01.01.2.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan orang 12 872.400.000 PAD 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen 4 981.781.960 PAD N o Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Tahun 2026 Penanggun g Jawab Lokasi Satuan Target Capaia n Kinerja Rp. Sumbe r Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9 78.119.992 7.01.01.2.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 173.661.968 PAD 7.01.01.2.09.000 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 30.000.000 PAD 7.01.01.2.09.000 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 700.000.000 PAD Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisoka Kabupaten Tagerang. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut :
3. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPJMD tahun kedua yaitu 2026 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat Edaran Bupati Tangerang tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2026.
4. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya. Pada akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan layanan organisasi untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang dan tentunya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
5. 46.Kecamatan Pakuhaji Renja Kecamatan Pakuhaji Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025-2029, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pakuhaji Tahun 2026 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Pakuhaji periode 2025-2029 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Pakuhaji menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Pakuhaji juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakuhaji. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Pakuhaji berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Pakuhaji terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang adalah:
6. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
7. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
12. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
13. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
23. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
25. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
29. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
30. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
31. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
32. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
36. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
37. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
38. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
39. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
40. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
41. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
42. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
43. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
44. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
45. 40.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten; b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan; f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran; g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah : a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah; c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah; d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. PENUTUP Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
46. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
47. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
48. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
49. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
50. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
51. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
52. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
53. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
54. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
55. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
56. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
57. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Capaian (%) PERANGKAT DAERAHPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 7 8 11=(10/9)*100 12 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.884.364.243,00 3.970.317.500,00 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100,00 % Kecamatan Pakuhaji Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100,00 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 118.835.000,00 13.690.000,00 Jumlah laporan pelayanan Dokumen 90,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 118.835.000,00 13.690.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 60,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.310.000,00 49.510.000,00 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 0,00 % Kelurahan Pakuhaji 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.310.000,00 49.510.000,00 jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.686.219.243,00 3.907.117.500,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji Terpeliharanya Prasarana dan sarana Unit 0,00 % Kelurahan Pakuhaji 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 9.686.219.243,00 3.907.117.500,00 jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.060.657.490,00 1.511.136.000,00 Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.848.973.300,00 788.309.000,00 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Kelompok 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.195.000,00 24.195.000,00 jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.824.778.300,00 764.114.000,00 jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.211.684.190,00 722.827.000,00 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Kelompok 90,00 % Kecamatan Pakuhaji Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Kelompok 0,00 % Kelurahan Pakuhaji 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0,00 0,00 jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 805.942.190,00 589.502.000,00 jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Unit 0,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 405.742.000,00 133.325.000,00 jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 90.660.000,00 12.420.000,00 Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 90.660.000,00 12.420.000,00 Jumlah laporan gangguan trantibum Dokumen 90,00 % Kecamatan Pakuhaji Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Dokumen 0,00 % Kelurahan Pakuhaji 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 90.660.000,00 12.420.000,00 jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dokumen 0,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 362.592.800,00 30.428.000,00 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 92,00 % Kecamatan Pakuhaji Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100,00 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 362.592.800,00 30.428.000,00 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 362.592.800,00 30.428.000,00 jumlah orang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang/tahun 92,00 % Kecamatan Pakuhaji Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Dokumen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 jumlah dokunen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0,00 0,00 jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokumen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX NON URUSAN X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.923.590.772,00 4.929.182.279,00 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 80,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 284.180.000,00 178.191.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125.730.000,00 63.230.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.580.000,00 35.990.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.870.000,00 78.971.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.966.738.563,00 3.706.110.825,00 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan pakuhaji Persen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.870.413.563,00 3.673.970.825,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 96,30 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 96.325.000,00 32.140.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 115.779.800,00 103.918.000,00 Jumlah Pegawai yang Orang 96,30 % Kecamatan Perangkat Daerah difasilitasi/Orang Pakuhaji 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 29.158.000,00 29.158.000,00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah 75,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 86.621.800,00 74.760.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 93,33 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 639.213.300,00 71.053.300,00 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 54.085.000,00 9.103.000,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 416.177.900,00 0,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Dokumen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.636.900,00 36.180.300,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Dokumen 90,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.863.500,00 1.720.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Dokumen 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 56.880.000,00 15.860.000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.570.000,00 8.190.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitas Kunjungan Tamu Dokumen 90,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.969.774.068,00 660.963.498,00 Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis Jenis 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.000.000,00 8.700.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 314.344.500,00 68.653.498,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Dokumen 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.610.429.568,00 583.610.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Dokumen 90,00 % Kecamatan Pakuhaji X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 947.905.041,00 208.945.656,00 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis Jenis 80,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.959.988,00 16.672.496,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 203.748.128,00 73.954.160,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84.400.000,00 21.100.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 100,00 % Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 583.796.925,00 97.219.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 83,33 % Kecamatan Pakuhaji Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2029; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2025-2029 kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II. Kendala yang ditemukan :
58. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
59. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Pakuhaji selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :
a.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kecamatan Pakuhaji dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catat an Anal is Tahu n 202 4 Tahu n 202 6 Tahun 2026 Tah un 202 4 Tah un 202 6 Tah un 202 7 Tahu n 202 8 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 5520 0 5808 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 5100 0 5544 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 551 0 792 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 1388 0 1584 2112 5 Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operas ional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasio nal Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial 5 5 5 6 0 5 6 2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kedudukan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Pakuhaji dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:
1. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
2. 2.Terdapat perbedaan target antara Renstra dan Renja karena seiring perjalanan waktu terdapat kebutuhan dan penganggaran diluar yang sudah ditargetkan pada Renstra;
3. 3.Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
4. 4.Penanganan dan penurunan stunting
5. 5.Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu
6. 6.Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal
7. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender
8. 8.Pemberdayaan pemuda
9. 9.Peningkatan ketentraman dan ketertiban
10. 10.Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran Sektor Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM)
11. 11.Optimalisasi Kampung Tematik
12. 12.Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan
13. 13.Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
14. 14.Pemeliharaan dan pembangunan jalan
15. 15.Pengendalian kemacetan
16. 16.Penanggulangan banjir
17. 17.Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
18. 18.Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
19. 19.Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
20. 20.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2.2 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
21. 1.Terdapat perbedaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2026 karena pada Kegiatan tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala desa Namun pada taun berkenaan terdapat aturan baru berdasarkan undang- undang no. 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala Desa;
22. 2.Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
23. 3.Terdapat perbedaan target indikator dan sasaran antara Renstra dan Renja karena disebabkan perubahan pagu anggaran akibat pergeseran antar pagu pada sub kegiatan; 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2024 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat : Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang NO USULAN KEGIATAN Lokasi VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp.) Keterangan 1 Pelatihan Pemasaran Produk Desa Gaga, Kiara payung, Suryabahari, Buaran Bambu, Sukawali 30 orang x 3 hari Rp 25.000.000 SDM-F1 2 Pelatihan pengelolaan Makanan Ringan Desa Gaga, Kiara payung, Suryabahari, Buaran Bambu, Sukawali 30 orang x 3 hari Rp 25.000.000 SDM-F1 3 Pelatihan olahan hasil ikan laut surybahari, kohod, sukawali, kramat 30 orang x 3 hari Rp 25.000.000 SDM-F1 4 Pelatihan Keterampilan Make Up 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM-F1 5 Pelatihan Kerajinan Tangan 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM-F1 6 Pelatihan Tabulampot Budidaya Tanaman Melon 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 1 hari Rp 20.000.000 SDM-F1 7 Pelatihan Tabulampot Budidaya Tanaman Semangka 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 1 hari Rp 20.000.000 SDM-F1 8 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM-F1 9 Fasilitasi Taman Ramah Anak Kecamatan Pakuhaji 1 Paket Rp 150.000.000 SDM-F1 10 Pelatihan Pengelolaan Sampah 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM-F1 11 Pelatihan Penanggulangan bencana banjir 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM- F1 12 Pelatihan Penanggulangan bencana kebakaran 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM- F1 13 Capacity Building (KNPI & Karang Taruna) Kartar & KNPI 30 orang x 3 hari Rp 25.000.000 SDM- F1 14 Sosialisasi Penanganan Kekerasan anak & Perempuan 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 3 hari Rp 60.000.000 SDM- F1 15 Pembinaan Keagamaan 1 Kelurahan & 13 Desa 100 Orang x 12 bulan Rp 60.000.000 SDM- F1 16 Pembinaan Atlet Pelajar tk. SMP & SMA SMP & SMA Negeri/Swasta 30 orang x 3 hari Rp 25.000.000 SDM- F1 17 Sosialisasi kesadaran hukum 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 1 hari Rp 20.000.000 SDM- F1 NO USULAN KEGIATAN Lokasi VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp.) Keterangan Rp 60.000.000 SDM-F2 1 Pelatihan Service TV 1 Kelurahan & 13 Desa 70 Orang x 3 Hari Desa Suryabahari, Desa Kramat SDM-F2 2 Pelatihan Service AC 30 orang Rp 30.000.000 SDM-F2 3 Pelatihan Service HP Desa Buaran Mangga 30 orang Rp 25.000.000 Rp 60.000.000 SDM-F2 4 Pelatihan Mengemudi Mobil 1 Kelurahan & 13 Desa 70 Orang x 3 Hari SDM-F2 5 Pelatihan menjahit Desa Rawaboni, Desa Bonisari 30 orang Rp 200.000.000 Rp 60.000.000 SDM-F2 6 Pelatihan Petugas Keamanan 1 Kelurahan & 13 Desa 70 Orang x 3 Hari SDM-F2 7 Pelatihan Sablon Desa Sukawali, Laksana 30 orang Rp 100.000.000 SDM-F2 8 Pelatihan Gunting Rambut Desa Buaran Mangga 30 orang Rp 25.000.000 Rp 20.000.000 SDM-F2 9 Pelatihan Landscape 1 Kelurahan & 13 Desa 70 orang x 1 hari Desa Suryabahari, Desa Bonisari, Desa Kramat SDM-F2 10 Pelatihan Pengelasan 30 orang Rp 52.000.000 Desa Suryabahari, Desa Kramat SDM-F2 11 Pelatihan Website & IT 30 orang Rp 30.000.000 Pelatihan Keahlian Montir Bengkel Motor 1 Kelurahan & 13 Desa SDM-F2 12 70 Orang Rp 20.000.000 Desa Gaga, Kiara payung, Suryabahari, Buaran Bambu, Sukawali SDM-F2 13 Pelatihan Packaging Produk 50 Orang Rp 15.000.000 1 Kelurahan & 13 Desa SDM-F2 14 Pelatihan Ternak Ikan 70 orang x 1 hari Rp 20.000.000 1 Kelurahan & 13 Desa SDM-F2 15 Pelatihan Pembuatan Ekozim 70 Orang Rp 20.000.000 1 Kelurahan & 13 Desa SDM-F2 16 Pelatihan Budidaya Toga 70 Orang Rp 20.000.000 Pelatihan Kerajinan dari Sampah Plastik 1 Kelurahan & 13 Desa SDM-F2 17 70 Orang Rp 60.000.000 Desa Suryabahari EKONOMI-F2 18 Pengadaan Jaring Ikan Nelayan 20 nelayan Rp 60.000.000 Pengadaan Cold 19 Room (Freezer Ikan) Pengadaan Takel Desa Suryabahari 1 Kelompok Desa Rp 87.000.000 EKONOMI-F2 EKONOMI-F2 Kapal 10 Ton, 20 Sling dan Dongkrak Suryabahari 1 Kelompok Rp 30.000.000 Desa Pakualam EKONOMI-F2 21 Pemodalan UMKM Sandal Jepit Bantuan modal 22 usaha UMKM Sate Bandeng Bantuan Modal Desa Pakualam Kiara Payung 4 Kelompok UMKM 1 Paket Rp 90.000.000 Rp 50.000.000 EKONOMI-F2 EKONOMI-F2 23 Pemberdayaan UMKM Tauco & Laksana 2 Paket Rp 100.000.000 Desa Buaran EKONOMI-F2 24 Bantuan Modal UMKM Mangga 25 UMKM Rp 50.000.000 Fasilitasi 25 Peningkatan usaha UMKM Kalibaru Bantuan UMKM Desa Kalibaru Desa Buaran 1 Paket Rp 5.000.000 Rp EKONOMI-F2 EKONOMI-F2 26 Menjahit Ibu Hasanah Bambu 25 Unit Desa Gaga 50.000.000 EKONOMI-F2 27 Bantuan Modal UMKM Tempe Bantuan Modal Desa Gaga 1 Paket Rp 50.000.000 Rp EKONOMI-F2 28 Pemberdayaan UMKM dodol Fasilitasi Kecamatan 2 Paket 100.000.000 Rp EKONOMI-F2 29 Pembuatan Website UMKM Pakuhaji Fasilitasi Sosialisasi 30 Masyarakat Gemar Beli Produk Dalam Negeri Fasilitasi Pakuhaji 1 Paket 1 Kelurahan 13 Desa 30 Orang Kecamatan 50.000.000 Rp 15.000.000 EKONOMI-F2 EKONOMI-F2 31 Pembuatan Website Pekerja Masyarakat Pakuhaji Pakuhaji 1 Paket Rp 50.000.000 32 Bantuan Modal Alat Service Ac Desa Suryabahari, Desa Kramat 2 Paket Rp 20.000.000 EKONOMI-F2 Fasilitasi Sewa 33 Lahan Bank Sampah Bantuan Mesin 34 Penghancur Sampah Desa 1 Kelurahan 13 Desa Pakualam Lokasi 14 Unit/ Tahun 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 190.000.000 EKONOMI-F2 EKONOMI-F2 Keterangan NO USULAN KEGIATAN Desa Gaga VOLUME PERKIRAAN BIAYA (Rp.) INFRASTRUKTUR- 35 Betonisasi Lanjutan 36 Betonisasi Desa Kramat 200 m X 2,5M 800m x 2,5 x 2,5 cm Rp 250.000.000 Rp 700.000.000 F2 INFRASTRUKTUR- F2 37 Betonisasi Desa Sukawali p 400m x 3m x t 0,17m Desa Kiara Rp 198.785.000 INFRASTRUKTUR- F2 INFRASTRUKTUR- 38 Betonisasi Payung 65 X 2 M Rp 250.000.000 Desa Kalibaru F2 INFRASTRUKTUR- 39 Betonisasi Desa Laksana 200 x 2 Meter Rp 220.000.000 F2 INFRASTRUKTUR- 40 RTLH Kelurahan 10 Unit Rp 350.000.000 F2 INFRASTRUKTUR- 41 RTLH 42 UDITCH Pakuhaji 10 Unit Rp 350.000.000 Desa Kohod 250 M Rp 250.000.000 F2 INFRASTRUKTUR- F2 Pemagaran Tempat 43 Pemakan Umum ( TPU) Desa Rawaboni Desa Pakualam 1 Paket Rp 500.000.000 INFRASTRUKTUR- F2 INFRASTRUKTUR- 44 Pengadaan Lahan TPU 3.000m2 Rp F2 600.000.000 Desa Bonisari INFRASTRUKTUR- F2 Pengadaan Lahan TPU Rp 600.000.000 45 3.000 m2 46 PENGADAAN LAHAN PEMAKAMAN Buaran Mangga LUAS 2000 METER Rp 3.000.000.000 INFRASTRUKTUR- F2 47 Normalisasi Kali Apur Desa Buaran Bambu 100 X 10 m Rp 500.000.000 INFRASTRUKTUR- F2 48 PJU Tenaga Surya Desa Suryabahari,Desa Bonisari, Rawaboni 50 Unit Rp 500.000.000 INFRASTRUKTUR- F2 Perluasan lahan Puskemas untuk ruang bersalin, Rehab Polindes, rehab pustu, Penataan Halaman, PJU Puskesmas Pakuhaji & Puskesmas Sukawali INFRASTRUKTUR- F2 49 1 Paket Rp 1.500.000.000 50 Pengadaan Lahan Masjid Raya,Taman Kota, GOR Kecamatan Pakuhaji 1 Paket Rp 2.500.000.000 INFRASTRUKTUR- F2 Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
24. 1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. 2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026;
26. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Pakuhaji sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Pakuhaji terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif” . Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Pakuhaji serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk Tahun 2026. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025- 2029. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Pakuhaji Tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 4. Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 5. NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatn ya Kualitas Penyelengga raan Pelayanan Publik Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87,50 87,55 87,60 87,65 87,70 87,70 Meningkatn ya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenanga n Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 87,50 87,55 87,60 87,65 87,70 87,70 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Pakuhaji Pada Tahun 2026 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Pakuhaji pada Tahun 2026 Sebesar Rp17.901.840.000,- yang berasal dari unsur kewilayahan. Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 KECAMATAN PAKUHAJI 17,104,329,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 17,104,329,000.00 7.01 KECAMATAN 17,104,329,000.00
1. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 12,111,369,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 12,111,369,000.00 - - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 277,920,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 122,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI - - 12,111,369,000.00 - - - 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 43,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 25,920,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 12,111,369,000.00 - - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 8,356,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8,248,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 108,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 189,440,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI - - 12,111,369,000.00 - - - 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 21,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 12,111,369,000.00 - - - 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 129,600,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 720,897,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12,486,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 228,881,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 107,430,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 64,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 80,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25,920,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200,420,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1,415,712,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 239,712,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,176,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,151,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 201,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 200,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 700,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI
2. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 2,871,440,000.00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pakuhaji ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pakuhaji Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pakuhaji 2,871,440,000.00 - - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 141,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 141,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 2,730,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2,730,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI
3. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1,582,600,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pakuhaji ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pakuhaji 1,582,600,000.00 - - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 1,582,600,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 32,400,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,550,200,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KECAMATAN PAKUHAJI
4. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 147,960,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji 147,960,000.00 - - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 147,960,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 147,960,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI
5. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 205,200,000.00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pakuhaji ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji 205,200,000.00 - - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 205,200,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 205,200,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI
6. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 185,760,000.00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pakuhaji ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pakuhaji 185,760,000.00 - - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 185,760,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 43,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI - - 185,760,000.00 - - - 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 120,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KECAMATAN PAKUHAJI KELURAHAN PAKUHAJI 4,205,423,026.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4,205,423,026.00 7.01 KECAMATAN 4,205,423,026.00
7. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 1,473,243,026.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] - 1,473,243,026.00 - - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 88,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 585,981,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 300,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 147,846,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 18,375,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 64,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 30,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 168,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 168,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI - - 1,473,243,026.00 - - - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 630,262,026.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30,262,026.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100,000,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 500,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI
8. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 2,636,900,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pakuhaji ] - 2,636,900,000.00 - - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan 2,636,900,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25,900,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2,500,000,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 111,000,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM KELURAHAN PAKUHAJI
9. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 95,280,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji ] - 95,280,000.00 - - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 95,280,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 95,280,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien KELURAHAN PAKUHAJI Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 17 KECAMATAN PAKUHAJI 17,104,329,000.00 1,700,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 17,104,329,000.00 1,700,000,000.00 7.01 KECAMATAN 17,104,329,000.00 1,700,000,000.00
10. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji - 100 Persen 12,111,369,000.00 700,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 12,111,369,000.00 - - 700,000,000.00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 Dokumen 277,920,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 500,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 10,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 122,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 250,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 75,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 200,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI - - - - - - 12,111,369,000.00 - - 700,000,000.00 - 7.01.01.2.01. 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 43,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 25,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.01. 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 25,920,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 25,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 12,111,369,000.00 - - 700,000,000.00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan - 100 Dokumen 8,356,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 200,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bula n 8,248,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 108,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 200,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai - 100Dokum en 189,440,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 38,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI - - - - - - 12,111,369,000.00 - - 700,000,000.00 - 7.01.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 21,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 12,111,369,000.00 - - 700,000,000.00 - 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 70 Orang 129,600,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Dokumen 720,897,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 12,486,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 228,881,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 107,430,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 64,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 80,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 25,920,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 200,420,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang - 100 Dokumen 1,415,712,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 239,712,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,176,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100Dokum en 1,151,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 50,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 201,400,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 200,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 700,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI
11. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar - 100 Persen 2,871,440,000.00 1,000,000,000.00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pakuhaji ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan PakuhajiProsentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 2,871,440,000.00 - - 1,000,000,000.00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan - 5 Dokumen 141,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 141,240,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan - 5 Dokumen 2,730,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1,000,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.02.2.03. 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10 Dokumen 2,730,200,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 1,000,000,000.00 KECAMATAN PAKUHAJI
12. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aan - 100 Persen 1,582,600,000.00 0.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pakuhaji ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aa Kec. Pakuhaji 100.00 100.00 100.00 100.00 1,582,600,000.00 - - 0.00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan - 5 Dokumen 1,582,600,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga K emasyarak at an 32,400,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 1,550,200,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI
13. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti - 100 Persen 147,960,000.00 0.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji 100.00 100.00 100.00 100.00 147,960,000.00 - - 0.00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum - 5 Dokumen 147,960,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 147,960,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI
14. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti - 100 Persen 205,200,000.00 0.00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pakuhaji ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 205,200,000.00 - - 0.00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan - 100 Dokumen 205,200,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.05.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15 Orang 205,200,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI
15. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa - 100 Persen 185,760,000.00 0.00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pakuhaji ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pakuhaji 100 100 100 100 185,760,000.00 - - 0.00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 100 Dokumen 185,760,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 43,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI - - - - - - 185,760,000.00 - - 0.00 - 7.01.06.2.01. 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 5 Dokumen 120,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI 7.01.06.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 21,600,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KECAMATAN PAKUHAJI KELURAHAN PAKUHAJI 4,205,423,026.00 0.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4,205,423,026.00 0.00 7.01 KECAMATAN 4,205,423,026.00 0.00
16. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji - 100 Persen 1,473,243,026.00 0.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji ] - - - - - 1,473,243,026.00 - - 0.00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai - 100 Dokumen 88,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 8 Orang 88,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Dokumen 585,981,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 300,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 147,846,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 18,375,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 64,800,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 30,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 24,960,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang - 100 Dokumen 168,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 168,200,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI - - - - - - 1,473,243,026.00 - - 0.00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Dokumen 630,262,026.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 30,262,026.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 100,000,000.00 - Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 500,000,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI
17. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aan - 100 Persen 2,636,900,000.00 0.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pakuhaji ] - - - - - 2,636,900,000.00 - - 0.00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelurahan - 5 Dokumen 2,636,900,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 Lembaga Kemasyara k atan 25,900,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 2,500,000,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 111,000,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI
18. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti - 100 Persen 95,280,000.00 0.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji ] - - - - - 95,280,000.00 - - 0.00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum - 5 Dokumen 95,280,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 95,280,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 0.00 KELURAHAN PAKUHAJI J U M L A H 21,309,752,026.00 1,700,000,000.00 Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
19. 47.Kecamatan Kosambi Dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang merupakan instrumen perencanaan pembangunan untuk tahun ketiga pelaksanaan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Secara umum arah kebijakan Rencana Kerja Tahun 2026, difokuskan pada upaya pencapaian tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastuktur dan Ekologi”. Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja, memastikan bahwa semua proses perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan kebijakan dan program yang lebih luas. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026, RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026, secara umum, dasar penyusunan Renja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut :
20. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
21. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
22. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
24. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
26. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
27. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
28. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
31. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
33. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
34. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
35. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. 18.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
38. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
39. 20.Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor .... Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
40. 21.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 tentang Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
41. 22.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33);
42. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan strategis yang jelas untuk pelaksanaan program pembangunan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta RPJPD dan RPJMD yang disusun dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan setiap program, kegiatan dan anggaran terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026, adalah :
a.Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Kosambi Tahun 2025-2029 kedalam rencana operasional tahun 2026;
b.Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2026;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kosambi Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d.Menjamin terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
e.Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kosambi Tahun 2026;
f.Sebagai bentuk keterbukaan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyajian dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut : Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kosambi Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut : Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kosambi Tahun 2024 No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kategori 1 Meningkatnya pelayanan publik sesuai Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 91.50% 86,62% 95 Baik dengan standar kecamatan Kecamatan Kosambi pada tahun anggaran 2024 memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp 35.894.053.122,00 dan telah terserap sebesar Rp. 35.661.921.050,00. (99,35%). Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Kecamatan Kosambi sebesar Rp 232.132.072,00. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan adanya efisiensi pada saat penawaran harga/kontrak. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Kosambi sebesar Rp 27.817.884.507,00 (Dua Puluh Jutuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 10,632,933,496,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau mencapai telah mencapai 38,22%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran di Kecamatan Kosambi dikarenakan Proses perubahan pergeseran efisiensi anggaran dan Perubahan nomenklatur kegiatan fusik dari belanja barang dan jasa ke belanja modal serta pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kosambi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kosambi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Kosambi Tahun berjalan (Tahun 2025). Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 100 100 100,00% 100 100 100% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 4 4 4 4 100,00% 4 4 100% 7.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 4 4 4 4 100,00% 4 4 100% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah JJumlah Laporan Pembinaan Pegawa 2 2 2 2 100,00% 2 2 100% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 4 4 4 100,00% 4 4 100% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kosambi 4 4 4 4 98,99% 4 4 100% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kosambi 4 4 4 4 99,78% 4 4 100% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi 100% 100% 100% 100% 99,85% 100% 100% 100% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah Laporan Pelayanan 12 12 12 12 100,00% 12 12 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pemeliharaan 10 10 10 10 99,85% 10 10 100% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% 100% 100% 100% 99,72% 100% 100% 100% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 12 12 12 12 100,00% 12 12 100% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 4 4 4 99,63% 4 4 100% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 4 4 4 100,00% 4 4 100% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 100% 100% 7.01.05..2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan 2 2 2 2 100,00% 2 2 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Des 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 4 4 4 4 100,00% 4 4 100% Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan baik pada tahun 2024 maupun pada tahun berjalan (Tahun 2025), masih terdapat faktor- faktor lain yang menjadi kendala pencapaian kinerja maksimal dalam teknis pelaksanaan renja, diantaranya : • Masih terbatasnya ketersediaan data informasi yang memadai/akurat dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan; • Perencanaan target kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga masih membutuhkan perubahan dan penyesuaian; • Penyampaian laporan kinerja target dan anggaran yang belum tepat waktu yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi; • Pengidentifikasian risiko kegiatan pada setiap perencanaan kinerja belum optimal diterapkan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : • Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas seksi dan kelurahan serta memaksimalkan sumberdaya yang ada termasuk penyediaan data informasi yang akurat; • Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas; • Peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan/atau pelatihan lainnya; • Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kosambi Perangkat Daerah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Kosambi yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kosambi dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Kosambi tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
1. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya;
2. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Kosambi dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan;
4. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kosambi dapat dilihat sebagaimana berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kosambi N o Indikator SPM /Standar NasionaL IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s2025 2026 2027 2028 2023 2024 202 5 2026 1 Nilai survey kepuasan masyarak at (SKM) Nilai survey kepuasan masyarak at (SKM) Nilai survey kepuasan masyarak at (SKM) 88.4 0 88.5 0 88.6 0 88.7 0 86.4 0 86,6 2 - 88.5 0 Telah sesuai target capaia n target Renstr a PD 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kosambi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
c.Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
d.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebiasaan buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Kosambi. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh petugas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan Kosambi dengan memberikan himbauan serta sanksi tegas dan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monitoring rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan
e.Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dasar masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik;
f.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Kosambi. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan
g.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian.
h.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Kosambi dapat menempati posisi- posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Kosambi dapat berkurang.
i.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanannya. 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Reviu terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kosambi dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel berikut ini: TABEL 2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN KOSAMBI 18,750,000,000.00 KECAMATAN KOSAMBI 22,148,315,009.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi 100 1,555,000,000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi 100 5,835,000,000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 55,000,000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 12 Dokumen 355,000,000.00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 55,000,000.00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 355,000,000.00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 1,500,000,000.00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 10 Dokumen 5,480,000,000.00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1,500,000,000.00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 5,480,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100.00 1,450,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100.00 1,450,000,000.00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1,450,000,000.00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 12 Dokumen 1,450,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga K emasyarak at an 150,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga K emasyarakat an 150,000,000.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1,300,000,000.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1,300,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100.00 400,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100.00 400,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 400,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 400,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 400,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 400,000,000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 170,000,000.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 170,000,000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 170,000,000.00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 170,000,000.00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 1 Orang 90,000,000.00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 1 Orang 90,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 80,000,000.00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 80,000,000.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kosambi 100 200,000,000.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kosambi 100 200,000,000.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 200,000,000.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 4 Dokumen 200,000,000.00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 60,000,000.00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 60,000,000.00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 85,000,000.00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 85,000,000.00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 55,000,000.00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 55,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,975,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,093,315,009.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 120,000,000.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 5 Dokumen 120,000,000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 40,000,000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 40,000,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 40,000,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 40,000,000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 40,000,000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 40,000,000.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 11,570,000,000.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 4 Dokumen 10,788,315,009.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bula n 11,500,000,000.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 10,718,315,009.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 1 Laporan 40,000,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 1 Laporan 40,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Triwulanan/ Semesteran SKPD Semua Kel/Desa Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD Semua Kel/Desa Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 30,000,000.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan barang milik daerah 4 Dokumen 30,000,000.00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 155,000,000.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 155,000,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 50,000,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 50,000,000.00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 105,000,000.00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 105,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 610,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 610,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 70,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 70,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 170,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 170,000,000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 70,000,000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 70,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1,430,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 1,430,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,300,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,300,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1,060,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 960,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 90,000,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 90,000,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 300,000,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 300,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 70,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 70,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 600,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 500,000,000.00 KELURAHAN KOSAMBI BARAT 3,880,000,000.00 KELURAHAN KOSAMBI BARAT 3,449,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,640,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,390,000,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2,640,000,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,390,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarak at an 20,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 20,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,250,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,095,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,095,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 155,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 155,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 155,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 155,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 155,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 155,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,085,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 904,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 265,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 185,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 20,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kosambi Barat Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kosambi Barat Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 180,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 590,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 590,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 530,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 530,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 230,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 129,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Kosambi Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99,000,000.00 KELURAHAN SALEMBARAN JAYA 3,613,000,000.00 KELURAHAN SALEMBARAN JAYA 3,821,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,395,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,603,000,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2,395,000,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,603,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 20,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyaraka tan 20,000,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 850,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,058,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 148,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 148,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 148,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 148,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 148,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 148,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,070,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,070,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 240,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 240,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Salembara n Jaya Salembaran Jaya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 600,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 600,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 540,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 540,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 230,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 230,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Salembara n Jaya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Salembaran Jaya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 KELUARAHAN DADAP 3,715,000,000.00 KELUARAHAN DADAP 3,956,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,555,000,000.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,796,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2,555,000,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,796,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarak at an 30,000,000.00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 30,000,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,000,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,241,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 Evaluasi Kelurahan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 160,000,000.00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 160,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 160,000,000.00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 160,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 160,000,000.00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 160,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,000,000,000.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,000,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 260,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 260,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30,000,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 510,000,000.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 510,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 450,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 450,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 230,000,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 230,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Kosambi, Dadap Kosambi, Dadap Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kosambi, Dadap Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 29,958,000,000.00 33,374,315,009.00 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kosambi pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
a.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
b.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
c.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ada di Kecamatan Kosambi.
d.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
e.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di Kelurahan di Kecamatan Kosambi. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peranserta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kosambi untuk Tahun 2026 : TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Kosambi Tahun 2026 No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana

(1)(2) (4) (5) -6 (7) Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing (35%) 1 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Ruang kantor TU SDN Bojong renged 4 Desa rawa burung Kec. Kosambi 1 unit 300,000,000 DTRB/ Disdik 2 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pengadaan lahan Relokasi SDN Jatimulya I Desa jatimulya Kec. Kosambi 2.000m 10,000,000,000 DTRB/ Disdik 3 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Renovasi gedung sekolah SDN Rawarengas IV Kec. Kosambi 4 lokal 2,000,000,000 DTRB/ Disdik 4 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Rehabilitasi Berat / pemeliharaan bangunan SDN Rawarengas III Kec. Kosambi 3 Lokal 1,000,000,000 DTRB/ Disdik 5 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Peninggian ruang kelas SDN Salembaran III Kel. Salembaran jaya Kec. Kosambi 6 lokal 600,000,000 DTRB/ Disdik 6 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing lanjutan Penambahan Ruang kelas SDN Pemukiman kel. Salembaran jaya Kec. Kosambi 3 Lokal 1,500,000,000 DTRB/ Disdik 7 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Penyediaan sarana prasarana Posyandu Desa dan Kelurahan Se- Kecamatan Kosambii Kec. Kosambi 10 paket 300,000,000 Dinkes 8 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan perbaikan pagar/ tembok SMPN 3 kosambi Kec. Kosambi 200m 300,000,000 Disdik No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana
(1)(2) (4) (5) -6 (7) 9 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan saluran air SMPN 1 Kosambi Kec. Kosambi 150m 200,000,000 Disdik 10 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pemagaran lahan puskesmas kosambi Kec. Kosambi 8.000m 1,000,000,000 Dinkes 11 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing pembangunan jembatan untuk parkir Puskesmas Kosambi lama Kec. Kosambi 6m x 5m 300,000,000 Dinkes 12 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan paving blok halaman SMPN 3 Kosambi Kec. Kosambi 300m 350,000,000 Disdik 13 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Renovasi ruang Kelas SMPN 2 kosambi Desa jatimulya Kec. Kosambi 4 lokal 1,000,000,000 DTRB/ Disdik 14 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Perluasan lahan SDN 1 Belimbing Kec. Kosambi 700m 3,500,000,000 Perkim 15 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pemeliharaan Saluran air Puskesmas Salembaran jaya Kec. Kosambi 200m 350,000,000 Binamarga-SDA 16 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan gedung baru Puskesmas Kosambi Kec. Kosambi 1 paket 22,000,000,000 Dinkes 17 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan gedung SMPN 4 Kosambi Kec. Kosambi 12 lokal 8,000,000,000 DTRB/ Disdik 18 Bidang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan pembangunan ruang kelas SMPN 3 Kosambi Kec. Kosambi 9 lokal 5,000,000,000 DTRB/ Disdik No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana
(1)(2) (4) (5) -6 (7) Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing (35%) 19 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pelatihan usaha mikro kembang ros dan rengginang Desa belimbing Kec. Kosambi 1 paket 50,000,000 Dinkop 20 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing pengembangan Desa Kreatif Kampung ketahanan pangan desa Salembaran jati Kec. Kosambi 1 paket 200,000,000 DPMPD 21 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak Bebek RT 001/001 Desa rawa Burung Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Distanak 22 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak Kambing RT 003/003 Desa rawa Burung Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Distanak 23 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak bebek RT 001/014 Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Distanak 24 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak bebek Desa Jatimulya Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Distanak 25 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Lanjutan pembangunan desa Wisata Kp. Benda baru RT 002/005 Desa Rawarengas Kec. Kosambi 1 paket 450,000,000 DPMPD 26 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak Kambing RT 025/013 Desa Cengklong Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Distanak 27 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan ternak ikan air tawar rt 003/002 Desa Cengklong Kec. Kosambi 1 paket 50,000,000 Diskanla 28 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Kampung wisata pinggirkali Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi 1 paket 200,000,000 Perkim 29 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Sarana dan prasarana pembuatan kue tradisional kel. Kosambi barat Kec. Kosambi 1 paket 75,000,000 Dinkop 30 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pojok UMKM Kecamatan kosambi Kec. Kosambi 1 paket 150,000,000 Dinkop 31 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Sarana dan prasarana umkm pengolahan kerang hijau kel. Dadap Kec. Kosambi 2 paket 150,000,000 Dinkop No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana
(1)(2) (4) (5) -6 (7) 32 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pelatihan SDM UMKM Desa salembaran jati Kec. Kosambi 1 paket 50,000,000 Dinkop UKM 33 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda Kelurahan salembaran jaya Kec. Kosambi 1 paket 50,000,000 Dinkop UKM 34 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pelatihan Usaha Mikro Kecamatan kosambi Kec. Kosambi 1 paket 50,000,000 Dinkop UKM 35 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan truk sampah kecamatan kosambi Kec. Kosambi 2 unit 800,000,000 DLHK 36 Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengadaan tempat sampah beroda Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi 50 unit 100,000,000 DLHK Prasarana wilayah infrastruktur 30% 37 Bidang Infrastruktur Lanjutan Betonisasi Jalan Pipa Pertamina desa belimbing Kec. Kosambi 500m X 4,5m 2,500,000,000 Binamarga-SDA 38 Bidang Infrastruktur Normalisasi saluran air Desa salembaran Jati Kec. Kosambi 1.000m 2,000,000,000 Binamarga-SDA 39 Bidang Infrastruktur Udith Rt 002/008 Desa Rawa burung Kec. Kosambi 100m x 50cm 200,000,000 Binamarga-SDA 40 Bidang Infrastruktur Udith Rt 002/003 Desa Rawa burung Kec. Kosambi 100m x 50cm 200,000,000 Binamarga-SDA 41 Bidang Infrastruktur U-dith RT 033/008 Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi 150m x 30cm 200,000,000 Binamarga-SDA 42 Bidang Infrastruktur box colver Rw 011 Desa Jatimulya Kec. Kosambi 300m x 40cm 1,000,000,000 Binamarga-SDA 43 Bidang Infrastruktur Penataan pinggir kali, pembangunan paving blok bantaran kali dan pembuatan taman desa rawarengas Kec. Kosambi P: 200 m X L 2 m 500,000,000 Perkim 44 Bidang Infrastruktur Pembangunan kolam retensi (rumah pompa air) RW 003,004 dan 005 Kel. Kosambi barat Kec. Kosambi 4 paket 2,000,000,000 Binamarga-SDA No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana
(1)(2) (4) (5) -6 (7) 45 Bidang Infrastruktur RTLH Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Desa Jatimulya Kec. Kosambi 20 unit 700,000,000 Perkim 46 Bidang Infrastruktur Lanjutan pembangunan jalan griya dadap Kel. Dadap Kec. Kosambi 4mx 100m 200,000,000 Binamarga-SDA 47 Bidang Infrastruktur Perbaikan jalan SMPN 1 Kosambi Desa Cengklong Kec. Kosambi 500m X 4,5m 1,500,000,000 Binamarga-SDA 48 Bidang Infrastruktur Lanjutan Pemeliharaan jalan RW 011 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi 200m x 4m 300,000,000 Binamarga-SDA 49 Bidang Infrastruktur Lanjutan peningkatan jalan Desa Salembaran Jati Kec. Kosambi 500mm x 3.5m 1,000,000,000 Binamarga-SDA 50 Bidang Infrastruktur Lanjutan Normalisasi kali Bedeng- Kali cabang Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi P 1.500mx T 3m 2,000,000,000 Binamarga-SDA Jumlah 74,750,000,000

1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tema RKP 2026 adalah “Kedaulatan Pangan & Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang selaras dengan visi RPJMN 2025–2029. Fokus pada dua klaster utama: pangan & energi, serta ekonomi inklusif dan produktif. Adapun strategi fiskal nasional 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan transformasi ekonomi struktural, antara lain :
1.Swasembada pangan dan energi: perluasan lahan, optimalisasi Bulog, peningkatan bauran biodiesel hingga 50 %, pengembangan energi terbarukan;
2.Pendidikan & Kesehatan Bermutu: digitalisasi sekolah unggulan, layanan kesehatan gratis, percepatan pembangunan RS daerah, MBG (Makan Bergizi Gratis);
3.Pemberdayaan UMKM & desa: program perumahan 3 juta rumah, koperasi Merah-Putih, pembangunan dari desa sebagai basis inklusi sosial ekonomi;
4.Pertahanan semesta & industrialisasi: hilirisasi industri, adopsi teknologi & inovasi, penyederhanaan regulasi, dukungan terhadap investasi strategis negara dan koperasi desa;
5.Stabilitas makro & fiskal adaptif: intervensi proporsional pada pasar, sinergi kebijakan fiskal–moneter, efisiensi APBN, peningkatan penerimaan negara 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kosambi Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu: 3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Kosambi. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan” 3.2.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kosambi dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Kosambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut: • Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Tabel 3.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kosambi No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kosambi No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai survey kepuasan masyarakat Nilai 86.62 88.40 88.50 88.60 88,70 88.80 88.90 3.3. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kosambi adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kosambi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kosambi pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut
1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun;
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
a.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
d.Evaluasi Kelurahan
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
b.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
c.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
b.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kosambi secara keseluruhan pada tahun 2026 terdiri dari 6 program untuk kecamatan dan 3 program untuk kelurahan, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KECAMATAN KOSAMBI 22,148,315,009.00 22,677,681,309.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 22,148,315,009.00 22,677,681,309.00 7.01 KECAMATAN 22,148,315,009.00 22,677,681,309.00
1. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14,093,315,009.00 - 14,737,681,309.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi 100 14,093,315,009.00 - - 14,737,681,309.00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 5 Dokumen 120,000,000.00 - 135,000,000.00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 40,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45,000,000.00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 40,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45,000,000.00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 40,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45,000,000.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 4 Dokumen 10,788,315,009.00 - 11,012,681,309.00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 10,718,315,009.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10,932,681,309.00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 40,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45,000,000.00 - - - 14,093,315,009.00 - - 14,737,681,309.00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan barang milik daerah 4 Dokumen 30,000,000.00 - 35,000,000.00 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi 100 14,093,315,009.00 - - 14,737,681,309.00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 155,000,000.00 - 165,000,000.00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 50,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55,000,000.00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 105,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 610,000,000.00 - 670,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 165,000,000.00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 70,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 170,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 180,000,000.00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 70,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 1,430,000,000.00 - 1,540,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,300,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,400,000,000.00 - - - 14,093,315,009.00 - - 14,737,681,309.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 960,000,000.00 - 1,180,000,000.00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 90,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi 100 14,093,315,009.00 - - 14,737,681,309.00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 300,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 70,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 500,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650,000,000.00
2. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi 100 persen 5,835,000,000.00 - 5,540,000,000.00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi 100 5,835,000,000.00 - - 5,540,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 12 Dokumen 355,000,000.00 - 60,000,000.00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 355,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60,000,000.00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 10 Dokumen 5,480,000,000.00 - 5,480,000,000.00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 5,480,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5,480,000,000.00
3. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 88 Persen 1,450,000,000.00 - 1,550,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100.00 1,450,000,000.00 - - 1,550,000,000.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 12 Dokumen 1,450,000,000.00 - 1,550,000,000.00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga K emasyarakat an 150,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000.00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1,300,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,350,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
4. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 65.5 Persen 400,000,000.00 - 450,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100.00 400,000,000.00 - - 450,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 400,000,000.00 - 450,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 400,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450,000,000.00
5. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 170,000,000.00 - 185,000,000.00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kosambi ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 170,000,000.00 - - 185,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 170,000,000.00 - 185,000,000.00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 1 Orang 90,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 80,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90,000,000.00
6. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 88.8 Persen 200,000,000.00 - 215,000,000.00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kosambi ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kosambi 100 200,000,000.00 - - 215,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 4 Dokumen 200,000,000.00 - 215,000,000.00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65,000,000.00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 85,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90,000,000.00 - - - 200,000,000.00 - - 215,000,000.00 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 55,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60,000,000.00 KELURAHAN KOSAMBI BARAT 3,449,000,000.00 3,995,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,449,000,000.00 3,995,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,449,000,000.00 3,995,000,000.00
7. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 904,000,000.00 - 1,180,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 904,000,000.00 - - 1,180,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 185,000,000.00 - 290,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 590,000,000.00 - 605,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 530,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 540,000,000.00 - - - 904,000,000.00 - - 1,180,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 129,000,000.00 - 285,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 904,000,000.00 - - 1,180,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250,000,000.00
8. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 88 Persen 2,390,000,000.00 - 2,655,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,390,000,000.00 - - 2,655,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,390,000,000.00 - 2,655,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,250,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,500,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,095,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,100,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30,000,000.00
9. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 65.5 Persen 155,000,000.00 - 160,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 155,000,000.00 - - 160,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 155,000,000.00 - 160,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 155,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 160,000,000.00 KELURAHAN SALEMBARAN JAYA 3,821,000,000.00 3,716,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,821,000,000.00 3,716,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,821,000,000.00 3,716,000,000.00
10. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 1,070,000,000.00 - 1,157,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 1,070,000,000.00 - - 1,157,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 240,000,000.00 - 262,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 165,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 600,000,000.00 - 610,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 540,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 545,000,000.00 - - - 1,070,000,000.00 - - 1,157,000,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 230,000,000.00 - 285,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 1,070,000,000.00 - - 1,157,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250,000,000.00
11. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 88 Persen 2,603,000,000.00 - 2,410,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,603,000,000.00 - - 2,410,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,603,000,000.00 - 2,410,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,500,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,058,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30,000,000.00
12. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 65.5 Persen 148,000,000.00 - 149,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 148,000,000.00 - - 149,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 148,000,000.00 - 149,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 148,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 149,000,000.00 KELUARAHAN DADAP 3,956,000,000.00 3,910,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,956,000,000.00 3,910,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,956,000,000.00 3,910,000,000.00
13. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 1,000,000,000.00 - 1,130,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 1,000,000,000.00 - - 1,130,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 260,000,000.00 - 280,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 4 Dokumen 510,000,000.00 - 565,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 450,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500,000,000.00 - - - 1,000,000,000.00 - - 1,130,000,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 230,000,000.00 - 285,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 100 1,000,000,000.00 - - 1,130,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250,000,000.00
14. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 88 Persen 2,796,000,000.00 - 2,615,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 100 2,796,000,000.00 - - 2,615,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 4 Dokumen 2,796,000,000.00 - 2,615,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum 1 Lembaga K emasyarakat an 30,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1,500,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,500,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1,241,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,050,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 25,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30,000,000.00
15. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 65.5 Persen 160,000,000.00 - 165,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 100 160,000,000.00 - - 165,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 4 Dokumen 160,000,000.00 - 165,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 160,000,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 165,000,000.00 J U M L A H 33,374,315,009.00 34,298,681,309.00 Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Kosambi merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kosambi. Keduanya merupakan penjabaran dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Kosambi, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Kecamatan Kosambi Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 6 KECAMATAN KOSAMBI 22,148,315,009.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 22,148,315,009.00 7.01 KECAMATAN 22,148,315,009.00
16. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 14,093,315,009.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi 14,093,315,009.00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 120,000,000.00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40,000,000.00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40,000,000.00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40,000,000.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 10,788,315,009.00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10,718,315,009.00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 40,000,000.00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan barang milik daerah 30,000,000.00 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 30,000,000.00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 155,000,000.00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50,000,000.00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 610,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 160,000,000.00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 70,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 170,000,000.00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1,430,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 130,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,300,000,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 960,000,000.00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 90,000,000.00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 300,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 500,000,000.00
17. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi 5,835,000,000.00 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi 5,835,000,000.00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 355,000,000.00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 355,000,000.00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 5,480,000,000.00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5,480,000,000.00
18. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1,450,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 1,450,000,000.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 1,450,000,000.00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 150,000,000.00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,300,000,000.00
19. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 400,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 400,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 400,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 400,000,000.00
20. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 170,000,000.00 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kosambi ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 170,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 170,000,000.00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 90,000,000.00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 80,000,000.00
21. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 200,000,000.00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kosambi ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kosambi 200,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 200,000,000.00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 60,000,000.00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 85,000,000.00 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 55,000,000.00 KELURAHAN KOSAMBI BARAT 3,449,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,449,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,449,000,000.00
22. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 904,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 904,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 185,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 590,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 530,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 99,000,000.00
23. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 2,390,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 2,390,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 2,390,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20,000,000.00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1,250,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,095,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 25,000,000.00
24. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 155,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 155,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 155,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 155,000,000.00 KELURAHAN SALEMBARAN JAYA 3,821,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,821,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,821,000,000.00
25. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 1,070,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 1,070,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 240,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 160,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 600,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 540,000,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 200,000,000.00
26. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 2,603,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 2,603,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 2,603,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20,000,000.00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1,500,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,058,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 25,000,000.00
27. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 148,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 148,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 148,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 148,000,000.00 KELUARAHAN DADAP 3,956,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,956,000,000.00 7.01 KECAMATAN 3,956,000,000.00
28. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 1,000,000,000.00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi 1,000,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 260,000,000.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 150,000,000.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30,000,000.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30,000,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30,000,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 510,000,000.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60,000,000.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 450,000,000.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 200,000,000.00
29. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 2,796,000,000.00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi 2,796,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan 2,796,000,000.00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 30,000,000.00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1,500,000,000.00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,241,000,000.00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 25,000,000.00
30. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 160,000,000.00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi 160,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 160,000,000.00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 160,000,000.00 J U M L A H 33,374,315,009.00 5.1. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
31. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
32. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun
33. 2026.Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Kosambi;
34. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut :
35. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun ketiga yaitu 2026 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 050.13/343-Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2026.
36. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya.
37. 48.Kecamatan Pagedangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kecamatan Pagedangan merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang. Dokumen Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. –Kec.Pgd/2026 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan Tahun Anggaran 2026, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagedangan tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Pagedangan tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 – 2029 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa : . Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup. Berdaya saing mengandung makna kemampuan suatu individu, kelompok, organisasi, atau negara untuk bersaing secara efektif dengan pihak lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 -2029 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :
38. 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien.
39. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing.
40. 3.Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas.
41. 4.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas.
42. 5.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
43. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 antara lain :
44. 1.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
45. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah;
46. 3.Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
47. 4.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
48. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
49. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
50. 7.Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
51. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
52. 9.Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
53. 10.Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
54. 11.Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. – Kec.Pgd/2026 Tentang penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (renja OPD) 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunya Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 adalah:
a.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagedangan Tahun 2025- 2029 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
c.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e.Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 Sistimatika Penyusunan Sistimatika penyusunan Renja OPD Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut ;
1. 1.BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sasaran 1.5 Manfaat 1.6 Sistematika Penulisan
2. 2.BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. 3.BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok dan Fungsi OPD 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 3.3 Program dan Kegiatan
4. 4.BAB IV. a) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Pagedangan Telah melaksanakan 6 Program yang didalamnya terdapat 16 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 28.974.379.812,00 dan serapan anggaran Per 31 Desember 2024 mencapai 99,19% atau sebesar Rp 28.741.092.269,00. adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Pagedangan telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
a.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
b.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
c.Meningkatnya pelayanan masyarakat Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. b) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 per tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan. Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Pagedangan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan : No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Selisih Rupiah Persen tase Rupiah 1 2 3 4 5 6 = 4-3 1 NIHIL.. - - - - ✓ Nihil.. - - - - Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D 31 JUNI TAHUN 2025 OPD KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 10.946.866.338 10.759.099.659 98,28 100 0 0 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer 7 100 260.080.500 259.765.500 99,88 100 0 0 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 100 6.686.214.458 6.517.074.624 97,47 100 0 0 7.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 100 104.610.600 104.495.000 104.610.600 100 0 0 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 100 501.286.100 501.141.900 501.286.100 100 0 0 7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 100 27.525.900 27.525.900 27.525.900 100 0 0 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 100 2.359.408.100 2.350.046.055 2.359.408.100 100 0 0 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 100 1.007.740.680 999.050.680 1.007.740.680 100 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan 89,70 100 13.529.039.30413.491.796.000 99,72 100 0 0 Prosentase infrastruktur dasar 90 100 99,72 100 0 0 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan 13.529.039.30413.491.796.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 89,70 100 39.982.500 39.982.500 100,00 100 0 0 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Infrastruktur Yang Dipelihara Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 90 100 13.489.056.80413.451.813.500 99,72 100 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 90 100 4.025.647.470 4.017.369.910 4.025.647.470 100 0 0 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 10 100 2.232.171.750 2.228.131.510 2.232.171.750 100 0 0 7.01.03.2.06 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 0 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 100 100 1.769.140.120 1.764.902.800 99,76 100 0 0 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 80 100 98.469.400 98.469.400 100,00 100 0 0 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80 100 98.469.400 98.469.400 100,00 100 0 0 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 129.336.400 129.336.400 100,00 100 0 0 7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 100 129.336.400 129.336.400 100,00 100 0 0 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 100 245.020.900 245.020.900 100,00 100 0 0 7.01.06 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10 100 245.020.900 245.020.900 100,00 100 0 0 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan Kecamatan Pagedangan Kinerja Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
2. 2.Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
3. 3.Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
4. 4.Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan
5. 5.Jumlah organisasi pemuda yang dibina
6. 6.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pagedangan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
7. 1.Lingkungan Internal ❖ Kekuatan ;
a.Visi dan misi organisasi yang jelas Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
b.Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Adanya sarana dan prasarana ❖ Kelemahan ;
a.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
b.Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
c.Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
d.Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
1. 2.Lingkungan Eksternal ❖ Peluang
a.RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029
b.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
c.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
d.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
e.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
f.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g.Diklat peningkatan kualitas aparatur
h.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i.Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram ❖ Ancaman :
a.Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai.
b.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
c.Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya.
d.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e.Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG S.D TAHUN 2025 No Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
1. 1.Jumlah Nilai Akip 82 83 84 85 63,50 75,40 - - APBD
2. 2.Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai SKM 89,70 Nilai SKM 89,90 Nilai SKM 90,00 Nilai SKM 90,30 Nilai SKM 84,00 Nilai SKM 91,00 - - APBD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagedangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e.Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pagedangan harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat; a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah dan c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pagedangan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGERANG No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumber DanaProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. PAGEDANGAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. PAGEDANGAN 100 % 14.270.443.848,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. PAGEDANGAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. PAGEDANGAN 100 % 14.270.443.848,00 APBD a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 5 dok 190.776.000,00 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 5 dok 190.776.000,00 APBD b Administrasi keuangan Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 4 Lap 8.734.159.759,00 Administrasi keuangan Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 4 Lap 8.734.159.759,00 APBD c Administrasi Barang Milik Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 22.322.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 22.322.000,00 APBD d Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Lap 97.631.000,00 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Lap 97.631.000,00 APBD e Administrasi umum perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 793.184.000,00 Administrasi umum perangkat daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 793.184.000,00 APBD f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 2 Dok 253.890.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 2 Dok 253.890.000,00 APBD g Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 2.972.950.109,00 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 2.972.950.109,00 APBD h Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dok 1.205.530.980,00 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dok 1.205.530.980,00 APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. PAGEDANGAN Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 89,90 % 7.318.917.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. PAGEDANGAN Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 89,90 % 7.318.917.000,00 APBD Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 93% Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 93% APBD a Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN 1 Lap 236.917.000,00 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN 1 Lap 236.917.000,00 APBD No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumber DanaProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan b Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Pemeliharan 5 Dok 7.082.000.000,00 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. PAGEDANGAN Jumlah infrastruktur yang dipelihara 5 Dok 7.082.000.000,00 APBD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. PAGEDANGAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 91 % 4.280.629.196,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. PAGEDANGAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 91 % 4.280.629.196,00 APBD a Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. PAGEDANGAN jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan 10 kelompok 1.304.803.000,00 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. PAGEDANGAN jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan 10 kelompok 1.304.803.000,00 APBD b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. PAGEDANGAN Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Orang 315.319.500,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. PAGEDANGAN Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Orang 315.319.500,00 APBD c Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec. PAGEDANGAN jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun 100 % 2.660.506.696,00 Kegiatan pemberdayaan kelurahan Kec. PAGEDANGAN jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun 100 % 2.660.506.696,00 APBD 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. PAGEDANGAN Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 85 % 210.268.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. PAGEDANGAN Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 85 % 210.268.000,00 APBD a Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 12 Lap 210.268.000,00 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 12 Lap 210.268.000,00 APBD 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. PAGEDANGAN Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 210.866.600,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. PAGEDANGAN Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 210.866.600,00 APBD a Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 210.866.600,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. PAGEDANGAN Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 210.866.600,00 APBD No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumber DanaProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. PAGEDANGAN Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 220.456.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. PAGEDANGAN Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 220.456.000,00 APBD a Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. PAGEDANGAN Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 220.456.000,00 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. PAGEDANGAN Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 220.456.000,00 APBD JUMLAH 100 % 26.511.580.644,00 JUMLAH 100 % 26.511.580.644,00 APBD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. 3.Meningkatnya Kinerja Pemerintahan; Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pagedangan maka Ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.
4. 1.Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Digitalisasi dan integrasi Pelayanan Publik (RPJMD) 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Renja Kecamatan Pagedangan Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pagedangan mempunyai tujuan :
5. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Dengan demikian sasaran yang merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pagedangan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan kedalam rencana strategis Kecamatan Pagedangan dalam tahun 2025-2029. Sedangkan uraian keterkaitan antara tujuan dengan sasaran adalah sebagai berikut :
6. 1.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja kecamatan;
7. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Kecamatan; 3.3. Program dan Kegiatan
8. 1.Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pagedangan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
9. 2.Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : • Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum • Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan • Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah : No Tujuan' Sasaran Strate gi Arah Kebijakan 1 Meningkatka n kualitas pelayanan publik kecamatan Meningkat nya pelayanan masyarak at Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan Meningkatkan pembinaan/pembe rdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Uumum Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
10. 1.Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; Tujuan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Sasaran : Meningkatnya pelayanan masyarakat Strategi : a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan; b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda; c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah. Arah Kebijakan : a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan; b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 OPD KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KECAMATAN PAGEDANGAN 21.797.493.039,00 21.087.194.212,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 21.797.493.039,00 21.087.194.212,00 7.01 KECAMATAN 21.797.493.039,00 21.087.194.212,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan - 100 Persen 12.434.662.939,00 - 12.941.194.212,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pagedangan ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan 100 100 100 100 12.434.662.939,00 - - - - - - 12.941.194.212,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 5 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 190.776.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan - 240.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 81.340.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 90.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 47.466.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi Pegawai Kecamatan Pagedangan 60.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 judi, dan pe nyeludupan . birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 61.970.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 90.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 4 Laporan 35 Orang 8.734.159.759,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan - 8.774.780.644,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 8.685.417.759,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 8.684.780.644,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 Laporan 48.742.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa Pegawai Kecamatan Pagedangan 90.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - 2 Laporan 22.322.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 45.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 22.322.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 45.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 35 Orang 35 Paket 97.631.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan - 335.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 34.140.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa Pegawai Kecamatan Pagedangan 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 35 Orang 63.491.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 135.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 641.984.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan - 710.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 12.200.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Pegawai Kecamatan Pagedangan 35.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 349.458.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 21.876.900,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 40.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 50.266.300,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 75.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 35.183.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang Pegawai Kecamatan Pagedangan 75.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludupan . adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 100.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 120.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 48.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 65.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Paket 3 Unit 253.890.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 275.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 judi, dan pe nyeludupan . birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 70.840.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 75.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 183.050.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1.338.094.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan - 1.561.413.568,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.600.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa Pegawai Kecamatan Pagedangan 45.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 277.662.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 370.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.052.832.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kecamatan Pagedangan 1.146.413.568,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 6 Unit 2 Unit 5 Unit 1.155.805.980,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 1.000.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 128.279.988,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 170.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 147.025.992,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 400.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 40.500.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 80.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 840.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 350.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan - 93 Persen 7.230.117.000,00 - 5.105.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pagedangan ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan 90.70 97 89.50 90 89.70 92 89.90 93 7.230.117.000,00 - - - - - - 5.105.000.000,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 1 Dokumenu ndefined 148.117.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 105.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 148.117.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 105.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - 5 Dokumen 7.082.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 5.000.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 7.082.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 5.000.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludupan . adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pagedangan - 91 Persen 1.620.122.500,00 - 2.086.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pagedangan ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pagedangan 95 88 90 91 1.620.122.500,00 - - - - - - 2.086.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 10 Lembaga Kemasyarak at 12 Laporan 1.304.803.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 1.886.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 102.535.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 90.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.202.268.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 1.796.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan - 50 Orang 315.319.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara kreatif berbasis UMKM 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 315.319.500,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan - 85 Persen 81.268.000,00 - 200.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pagedangan ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan 100,00 75 80 85 81.268.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 81.268.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 81.268.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 200.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan - 100 Persen 210.866.600,00 - 285.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pagedangan ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan 100 100 100 100 210.866.600,00 - - - - - - 285.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150 Orang 210.866.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 285.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 185.042.600,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 220.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 25.824.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 65.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pagedangan - 100 Persen 220.456.000,00 - 470.000.000,00 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pagedangan 100 100 100 100 220.456.000,00 - - - - - - 470.000.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kecamatan Pagedangan ] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 220.456.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan - 470.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 35.980.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 60.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 79.392.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 230.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 65.280.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 60.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludupan . berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 25.824.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 60.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 13.980.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Pagedangan 60.000.000,00 KECAMATAN PAGEDANGAN KELURAHAN MEDANG 4.714.087.605,00 3.459.562.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.714.087.605,00 3.459.562.000,00 7.01 KECAMATAN 4.714.087.605,00 3.459.562.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan - 100 Persen 1.835.780.909,00 - 2.270.562.000,00 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pagedangan ] Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan 100 100 100 100 1.835.780.909,00 - - - - - - 2.270.562.000,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 5 Paket 5 Paket 151.199.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan Pegawai Kelurahan - 485.000.000,00 KELURAHAN MEDANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nyeludupan . berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 10.942.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kelurahan 35.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 53.994.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kelurahan 200.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 8.491.100,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kelurahan 55.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 32.772.700,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa Pegawai Kelurahan 75.000.000,00 KELURAHAN MEDANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Pegawai Kelurahan 120.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1.634.856.109,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang - 1.705.562.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 44.640.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 45.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 175.110.109,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 150.000.000,00 KELURAHAN MEDANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.415.106.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 1.510.562.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 5 Unit 49.725.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang - 80.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 49.725.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 80.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan Prosentase infrastruktur - 89,90 Persen 93 Persen 88.800.000,00 - 175.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pagedangan ] Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan 90.70 89.50 89.70 89.90 88.800.000,00 - - - - - - 175.000.000,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 88.800.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang - 175.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.800.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 175.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Pagedangan - 91 Persen 2.660.506.696,00 - 914.000.000,00 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pagedangan ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pagedangan 100 100 100 100 2.660.506.696,00 - - - - - - 914.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 1 Laporan 12 Unit 2.660.506.696,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang - 914.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyarakat an 12.192.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 13.000.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 1.311.862.100,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 718.750.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 1.225.572.596,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 166.750.000,00 KELURAHAN MEDANG 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 110.880.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Peningkata n Produktifit as sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 15.500.000,00 KELURAHAN MEDANG 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan - 85 Persen 129.000.000,00 - 100.000.000,00 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pagedangan ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan 100 80 85 90 129.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara - 12 Laporan 129.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang - 100.000.000,00 KELURAHAN MEDANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tentara Nasional Indonesia dan Insta lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 129.000.000,00 Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang efektif,dan efesien Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Medang 100.000.000,00 KELURAHAN MEDANG J U M L A H 26.511.580.644,00 24.546.756.212,00 Rencana Kerja OPD Kecamatan Pagedangan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi OPD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. a) Catatan Penting Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pagedangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pagedangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pagedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2025-2029 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti. b) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Pagedangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 26.511.580.644,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. c) Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Tahun 2026 antara lain :
11. 1.Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
12. 2.Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pagedangan Tahun Anggaran 2026.
13. 49.Kecamatan Jambe Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, maka Kecamatan Jambe merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kecamatan Jambe untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jambe Tahun 2026 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Kecamatan Jambe Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renja Kecamatan Jambe Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah (Lingkup Kecamatan);
e.Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
f.Penetapan Renja Perangkat Daerah. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
d.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g.Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
j.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
k.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
p.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
q.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
r.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
s.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
t.Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4- 231/2024);
u.Peraturan Gubernur Banten … Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026;
v.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
w.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
x.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9);
y.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
z.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Jambe selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 meliputi:
1. 1.Program dan kegiatan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
2. 2.Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
3. 3.Indikator Kinerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
4. 4.Kelompok sasaran Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026; dan
5. 5.Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
6. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
7. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
8. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
9. 4.Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambe ke dalam Rencana Operasional tahunan;
10. 5.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jambe Tahun Anggaran 2026;
11. 6.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusung dengan Sistematika penulisan sebagai berikut: B A B I I I : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JAMBE Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jambe, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jambe yang dikaitkan dengann sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Jambe, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Tahun Anggaran 2026. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jambe Tahun 2024. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe Tahun 2024 Pada tahun 2024 Kecamatan Jambe melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 13.106.666.084 (Tiga belas miliar seratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi Rp. 15.371.775.973 (Lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.113.614.192 (Lima belas miliar seratus tiga belas juta enam ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau persentase realisasi sebesar 98.32%. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN JAMBE TAHUN 2024 KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Sisa Anggaran (Rp.) 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,813,279,941.00 7,588,474,035.00 97,12 % 99,44 % 224,805,906.00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 334,937,200.00 275,962,970.00 82,39 % 100,00 % 58,974,230.00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 139,096,900.00 113,480,500.00 81,58 % 100,00 % 25,616,400.00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 84,045,900.00 50,698,500.00 60,32 % 100,00 % 33,347,400.00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111,794,400.00 111,783,970.00 99,99 % 100,00 % 10,430.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,243,627,961.00 5,173,776,708.00 98,67 % 100,00 % 69,851,253.00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,153,375,961.00 5,113,055,568.00 99,22 % 100,00 % 40,320,393.00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 90,252,000.00 60,721,140.00 67,28 % 100,00 % 29,530,860.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579,682,612.00 557,478,100.00 96,17 % 100,00 % 22,204,512.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,958,500.00 11,958,500.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 324,293,812.00 318,260,000.00 98,14 % 100,00 % 6,033,812.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44,027,200.00 43,758,000.00 99,39 % 100,00 % 269,200.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43,892,300.00 43,530,800.00 99,18 % 100,00 % 361,500.00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28,160,000.00 28,040,000.00 99,57 % 100,00 % 120,000.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 51,100,800.00 51,100,800.00 100,00 % 100,00 % - KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Sisa Anggaran (Rp.) 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76,250,000.00 60,830,000.00 79,78 % 100,00 % 15,420,000.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,267,060,688.00 1,244,236,577.00 98,20 % 100,00 % 22,824,111.00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17,162,000.00 17,162,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 224,744,688.00 203,410,077.00 90,51 % 100,00 % 21,334,611.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,025,154,000.00 1,023,664,500.00 99,85 % 100,00 % 1,489,500.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 387,971,480.00 337,019,680.00 86,87 % 96,67 % 50,951,800.00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194,810,980.00 150,868,680.00 77,44 % 100,00 % 43,942,300.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35,800,000.00 29,200,000.00 81,56 % 100,00 % 6,600,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 157,360,500.00 156,951,000.00 99,74 % 90,00 % 409,500.00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6,397,771,762.00 6,366,775,387.00 99,52 % 100,00 % 30,996,375.00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90,390,000.00 90,150,000.00 99,73 % 100,00 % 240,000.00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90,390,000.00 90,150,000.00 99,73 % 100,00 % 240,000.00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 6,307,381,762.00 6,276,625,387.00 99,51 % 100,00 % 30,756,375.00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6,307,381,762.00 6,276,625,387.00 99,51 % 100,00 % 30,756,375.00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 567,343,800.00 567,249,300.00 99,98 % 100,00 % 94,500.00 KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Sisa Anggaran (Rp.) 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 502,279,800.00 502,185,300.00 99,98 % 100,00 % 94,500.00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40,214,800.00 40,214,800.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 462,065,000.00 461,970,500.00 99,98 % 100,00 % 94,500.00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 65,064,000.00 65,064,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 65,064,000.00 65,064,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 151,531,000.00 151,531,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 151,531,000.00 151,531,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 151,531,000.00 151,531,000.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 336,358,500.00 336,103,500.00 99,92 % 100,00 % 255,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 336,358,500.00 336,103,500.00 99,92 % 100,00 % 255,000.00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 158,420,300.00 158,165,300.00 99,84 % 100,00 % 255,000.00 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 47,156,100.00 47,156,100.00 100,00 % 100,00 % - 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 130,782,100.00 130,782,100.00 100,00 % 100,00 % - KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) Sisa Anggaran (Rp.) 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105,490,970.00 103,480,970.00 98,09 % 100,00 % 2,010,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105,490,970.00 103,480,970.00 98,09 % 100,00 % 2,010,000.00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 60,024,300.00 58,224,300.00 97,00 % 100,00 % 1,800,000.00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 45,466,670.00 45,256,670.00 99,54 % 100,00 % 210,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH 15,371,775,973.00 15,113,614,192.00 98,32 % 258,161,781.00 Pada level kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, atau terdapat efisiensi anggaran yang akan dijabarkan secara jelas pada level sub kegiatan. Beberapa sub kegiatan yag tidak mencapai 100% yaitu:
12. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan ada satu giat yang tidak jadi diselenggarakan;
13. 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan ada satu giat yang tidak jadi diselenggarakan;
14. 3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
15. 4.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan oleh penerapan disiplin aparatur pegawai terhadap kinerja yang tidak maksimal setiap bulannya (pemberian tunjangan kinerja tidak diterima secara penuh), dan adanya mutasi pegawai;
16. 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan ada satu giat yang tidak jadi diselenggarakan;
17. 6.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
18. 7.Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan bahan logistik kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan;
19. 8.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
20. 9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
21. 10.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan perubahan kebijakan pemberian uang rapat harian;
22. 11.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan tagihan listrik dan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan;
23. 12.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat jasa pegawai yang kosong selama 1 bulan, dan SKPD melakukan perubahan pola media informasi dari reklame dan koran menjadi media digital;
24. 13.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat satu kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan;
25. 14.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
26. 15.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
27. 16.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
28. 17.Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
29. 18.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
30. 19.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
31. 20.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan ada satu giat yang tidak jadi diselenggarakan;
32. 21.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jambe Kabupaten Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut: Grafik 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sumber: ESAKIP 2024 (sakip.tangerangkab.go.id) 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 A B Capaian Indikator Kinerja Utama Target Realisasi A: Meningkatnya Pelayanan Masyarakat (IKM) B: Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 2 indikator kinerja utama di tahun 2024, capaian tertinggi terdapat pada pemenuhan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,25 dari target 86,00 atau sebesar 100.29%, dan capaian terendah pada indikator Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) sebesar 74,65 dari target 82,25. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh perubahan indikator evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM APIP, sehingga terdapat beberapa prosedur yang terlewati mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pada saat reviu. Dari uraian analisis di atas pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator utama pada Rencana Kerja Kecamatan Jambe Tahun 2024 adalah 80,45 % dengan kategori mencapai target. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 15.113.614.192 (98.32 %) dengan kategori sangat tinggi. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
a.Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:
1. 1.Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
2. 2.Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi masih belum maksimal;
3. 3.Regulasi pelayanan masih tumpang tindih;
4. 4.Sarana dan prasarana pelayanan masih belum optimal;
5. 5.Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas dengan anggaran;
6. 6.Peran serta masyarakat masih minim;
7. 7.Fasilitasi terhadap UMKM masih belum maksimal;
8. 8.Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
9. 9.Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan;
10. 10.Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
b.Faktor penghambat untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
1. 1.Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
2. 2.Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
3. 3.Belum optimalnya adaptasi setiap kebijakan baru;
4. 4.Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
5. 5.Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
6. 6.Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
7. 7.Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
8. 8.Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK;
9. 9.Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasiilitas terhadap UMKM;
10. 10.Belum optimalnya kemampuan tata kelola manajemen perkantoran dan kegiatan;
11. 11.Belum optimalnya tata kelola asset dan identifikasi kebutuhan asset.
c.Faktor Pendorong untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
1. 1.Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan publik;
2. 2.Maraknya perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
3. 3.Kuatnya Anggaran APBD untuk mendorong ketercapaian target;
4. 4.Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
5. 5.Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
6. 6.Cakapnya kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
7. 7.Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
8. 8.Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
9. 9.Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, yaitu:
a.Tantangan antara lain:
1. 1.Pemenuhan SDM yang cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. 2.Integrasi sistem informasi;
3. 3.Pengembangan fasilitas pelayanan;
4. 4.Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
5. 5.Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
6. 6.Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
7. 7.Fasilitasi kebetuhan dan keperluan bagi UMKM;
8. 8.Heterogenitas penduduk Kecamatan Jambe yang menuntut kebutuhan yang beragam;
9. 9.Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan;
10. 10.Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan;
11. 11.Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan;
12. 12.Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum
13. 13.Prioritas pemenuhan inftastruktur;
14. 14.Prioritas pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem;
15. 15.Priortas penurunan angka stunting;
16. 16.Penguatan SDM Kecamatan;
17. 17.Penguatan Sistem Pelayanan.
b.Peluang antara lain:
1. 1.Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
2. 2.Kemudahan akses teknologi dan informasi pelayanan;
3. 3.Kemudahan akses teknologi dan informasi perencanaan;
4. 4.Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
5. 5.Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;
6. 6.Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
7. 7.Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
8. 8.Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat; Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025-2029 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu:
9. 1.Penanganan Kemisikinan dan Pengangguran 1) Masih kurangnya kegiatan usaha produktif dikalangan masyarakat; 2) Kurang optimalnya kelompok usaha masyarakat untuk memecahkan ekonomi masyarakat; 3) Kurangnya pembinaan kelompok UMKM Masyarakat; 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang berfokus pada kelompok UMKM; 5) Lemahnya penguasaan teknologi informasi dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil UMKM; 6) Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi kelompok tenaga kerja usia produktif; 7) Sulitnya akses permodalan; 8) Belum optimalnya keberadaan Pasar Regional; 9) Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kurangnya pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM; 10) Belum tersedianya data pelaku usaha yang akurat
10. 2.Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 1) Kurangnya fasilitas prasaranan dan sarana Pendidikan formal khususnya Sekolah Dasar; 2) Kurangnya pustu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar; 3) Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang Kesehatan dan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS); 4) Belum lengkapnya alat Kesehatan di setiap Posyandu; 5) Kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum;
11. 3.Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan 1) Belum terpadunyan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air sehinggan menyebabkan pembuangan air tidak teratur dan berpotensi banjir; 2) Masih rendahnya pembangunan infrastuktur; 3) Masih kurangnya tenaga ahli perencanaan konstruksi di kecamatan; 4) Belum maksimalnya penyediaan air bersih dari PDAM; 5) Masih kurangnya penerangan jalan;
12. 4.Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan 1) Masih rendahnya pemahaman masyrakat terhadap pengelolaan persampahan dilingkungan masing-masing; 2) Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah disetiap lingkungan; 3) Belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu; 4) Masih kurangnya sarana dan prasaranan dalam hal pengolahaan dan pengelolaan sampah. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun melalui proses yang panjang mulai dari analisa hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Perangkat Daerah, dan terakhir penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2.4.1 Musrenbang Tingkat Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang di laksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tanggal 16 Januari 2025 Nomor: 000.7.1.4/57/I/BAPPEDA/2025 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026. Musrenbang tingkat Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang di hadiri oleh Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan, dan seluruh desa di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. Dari hasil musrenbang tersebut menghasilkan 50 usulan Prioritas. 2.4.2 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024. Setiap seksi dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan surat edaran Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026, bahwa Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang mengusulkan pagu indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja TA 2026 dalam berkas daring (drive google) sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang TA 2026 didasari oleh surat edaran Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.
a.Alokasi anggaran program Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja TA 2026 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persen 7.1.1.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,799,000,000 47.09 7.1.4.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200,000,000 1.07 7.1.6.01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 270,000,000 1.45 7.1.3.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1,250,000,000 6.69 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7,815,002,344 41.83 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 350,000,000 1.87 Total 18,684,002,344 100.00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 8.799.000.000 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau 47.09 % dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp5.600.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau 29.97% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
b.Alokasi anggaran seksi dan sub bagian Tabel 2.3 Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persen 7.1.1.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,799,000,000 47.09 7.1.4.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200,000,000 1.07 7.1.6.01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 270,000,000 1.45 7.1.3.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1,250,000,000 6.69 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7,815,002,344 41.83 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 350,000,000 1.87 Total 18,684,002,344 100.00 Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Seksi Pelayanan yaitu Rp 7.815.002.344 (Tujuh miliar delapan ratus lima belas juta dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), atau 41.83% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar karena terdapat Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total anggaran sebesar Rp7.715.002.344 (tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 41.29% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
c.Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran Tabel 2.4 Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Pagu Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 1 APBD MURNI 18.684.002.344 100 Total 18.684.002.344 100 Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.4.3 Forum Koordinasi Perangkat Daerah Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Bappeda Nomor: 000.7.4/144/11/Bappeda/2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 maka pada tanggal 27 Februari 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ikut serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026. Hal-hal yang disepakati dalam Forum Perangkakt Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 diantaranya:
a.Fokus penganggaran digitalisasi administrasi kependudukan, setiap Kecamatan diminta untuk memberikan inovasi dan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan;
b.Fokus penganggaran untuk penurunan stunting, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan anggaran sensitif dan spesifik dalam peran serta penurunan stunting;
c.Fokus penganggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan kegiatan operasi pasar (bazar murah) minimal 2 kali dalam satu tahun;
d.Fokus pengganggaran untuk penyelenggaraan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem;
e.Keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan masing- masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah termasuk keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah;
f.Kesesuaian pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah;
g.Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Total usulan anggaran Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah sebesar Rp18,684,002,344 (Delapan belas miliar Enam ratus delapan puluh empat juta dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan anggaran diindikatif perkiraan maju Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp19,031,858,593 (Sembilan belas miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun rincian anggaran per program Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Usulan Anggaran Program pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persen 7.1.1.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,799,000,000 47.09 7.1.4.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200,000,000 1.07 7.1.6.01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 270,000,000 1.45 7.1.3.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1,250,000,000 6.69 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7,815,002,344 41.83 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 350,000,000 1.87 Total 18,684,002,344 100.00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 8.799.000.000 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau 47.09 % dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp5.600.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau 29.97% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. 2.4.4 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Sehubungan dengan surat undangan rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, hari Kamis Tanggal 25 April 2025 dengan surat nomor B/000.7.6.3/320/IV. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp 16.237.466.261,00 (Enam belas miliar Dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian jenis belanja sebagai berikut: Tabel 2.6 Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2026 1 Belanja Pegawai Rp 5.767.466.261,32 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp 10.469.999.999,68 Total Rp 16.237.466.261,00 Pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Total anggaran Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 16.237.466.261,00 (Enam belas miliar Dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian hasil input sebagai berikut: Tabel 2.7 Hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2026 1 Belanja Pegawai Rp 5.767.466.261,32 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp 10.469.999.999,68 Total Rp 16.237.466.261,00 Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab IV. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Orginasasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat sesrta isu – isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.
a.Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
b.Pembangunan Berorientasi Hasil;
c.Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
d.Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
e.Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
f.Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel 3.1 Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan
1. 1.Penetapan Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.
2. 1.Penetapan pengesahan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan badan permusyawaratan desa (bpd);
3. 2.Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
4. 3.Penetapan izin cuti pegawai;
5. 4.Penetapan izin cuti kepala desa dan perangkat desa; dan
6. 5.Penetapan pelaksana tugas kepala desa.
7. 2.Penyelenggaraan keciptakaryaan 1. Pemeliharaan pagar kantor milik kecamatan dan kelurahan;
8. 2.Pemeliharaan gapura kantor milik kecamatan dan kelurahan;
9. 3.Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
10. 4.Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan;
11. 5.Pemeliharaan ruang kantor milik kecamatan dan kelurahan;
12. 6.Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor kecamatan dan kelurahan;
13. 7.Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
14. 8.Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah;
15. 9.Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
16. 10.Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
17. 11.Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
18. 12.Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
19. 13.Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di kecamatan;
20. 14.Pemeliharaan gedung bersama keagamaan kecamatan;
21. 15.Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
22. 16.Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam. kebinamargaan dan sumber daya air
23. 1.Pemeliharaan badan jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
24. 2.Pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
25. 3.Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan lingkungan;
26. 4.Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
27. 5.Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
28. 6.Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
29. 7.Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
30. 8.Penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
31. 9.Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
32. 10.Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
33. 11.Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
34. 12.Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah kependudukan dan catatan sipil
35. 1.Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
36. 2.Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan;
37. 3.Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
38. 4.Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di kecamatan; dan
39. 5.Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan. operasional pengangkutan sampah
40. 1.Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat kecamatan;
41. 2.Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan;
42. 3.Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat kecamatan;
43. 4.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan terpadu pada tingkat kecamatan;
44. 5.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
45. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan;
46. 7.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran kecamatan, desa, dan kelurahan;
47. 8.Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat kecamatan;
48. 9.Pemeliharaan taman kota pada kecamatan secara swakelola;
49. 10.Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat kecamatan;
50. 11.Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat kecamatan;
51. 12.Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat kecamatan; dan
52. 13.Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya. Bidang kesehatan
53. 1.Penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat kecamatan;
54. 2.Penyelenggaraan kabupaten tangerang sehat (kts) tingkat kecamatan; dan
55. 3.Penyelenggaraan gerakan sayang ibu pada tingkat kecamatan. ketenagakerajaan 1. Penyelenggaraan padat karya; dan
56. 2.Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. pemberdayaan masyarakat dan desa
57. 1.Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
58. 2.Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat kecamatan;
59. 3.Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat kecamatan;
60. 4.Penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa;
61. 5.Penyelenggaraan pelanjtikan penjabat kepala desa;
62. 6.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa;
63. 7.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang struktur Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
64. 8.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
65. 9.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa. Pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan keagamaan di kecamatan
66. 1.Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) paskibra; b) knpi; c) karang taruna; dan d) pramuka.
67. 2.Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga kecamatan;
68. 3.Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
69. 4.Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat kecamatan dan kabupaten; urusan bencana daerah
70. 1.Pengadaan persediaan sembako; dan
71. 2.Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir. urusan perpustakaan daerah
72. 1.Pembentukan perpustakaan daerah;
73. 2.Pengadaan buku;
74. 3.Pengadaan sarana perpustakaan; dan
75. 4.Pengelolaan perpustakaan kecamatan. Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jambe Tahun 2026 Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, melalui Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang). Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah misi ke-1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien”. Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN Indikator Tujuan dan Sasaran 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Misi 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif & Efisien Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas Survey Kepuasan Masyarakat 86.25 86.5 87 88 88,5 89 90 Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 86.25 86.5 87 88 88,5 89 90 IKU Nilai AKIP 74.65 75 75.5 75.75 76 76.1 76,25 Tidak Masuk IKU Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang serta isu-isu penting yang perlu diselesaikan pada tahun 2026, maka sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan diperlukan penetapan prioritas urusan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. 3.3. Program dan Kegiatan Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; 2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang (T-C.33) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 KECAMATAN JAMBE 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 7.01 KECAMATAN 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00
7. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 90,00 Prosen 8,891,558,687.32 90,00 Prosen 8,739,585,598.00 7.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 240,492,000.00 6 Dokumen 215,500,000.00 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 87,811,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 87,500,000.00 7.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 61,155,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 65,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 53,814,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 63,000,000.00 7.01.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 22,556,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 0.00 7.01.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15,156,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Data 0.00 7.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5,809,703,261.32 2 Dokumen 5,953,865,604.00 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bul an 5,767,466,261.32 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 25 Orang/bu lan 5,896,115,604.00 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 4 Laporan 42,237,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, PENDAPAT AN ASLI 4 Laporan 57,750,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 7.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Laporan 119,404,000.00 2 Laporan 85,000,000.00 7.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 34,164,000.00 Kab. Tangerang, Jambe PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 25 Paket 0.00 7.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 85,240,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 25 Orang 85,000,000.00 7.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Laporan 607,467,890.00 7 Laporan 549,289,958.00 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 16,391,850.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 15,000,000.00 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 243,374,940.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Paket 260,000,000.00 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 15,000,0 00.00 7.01.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 70,432,100.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket 50,000,0 00.00 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 112,375,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 53,869,958.00 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 8,170,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 5 Dokumen 0.00 7.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 76,680,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 63,000,0 00.00 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 80,044,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 92,420,0 00.00 7.01.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 1 Laporan 0.00 1 Laporan 35,000,0 00.00 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 35,000,0 00.00 7.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 1,488,659,080.00 3 Dokumen 1,304,930,036.00 7.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12,903,800.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 10,579,295.00 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 237,860,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 315,580,733.00 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1,237,895,280.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 978,770,008.00 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 625,832,456.00 3 Laporan 596,000,000.00 7.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 320,384,456.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 306,000,000.00 7.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 35,000,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 12 Unit 40,000,000.00 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 270,448,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 250,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16
8. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe 90,05 Persen 5,491,996,573.68 90,05 Persen 8,352,411,434.00 7.01.02.2. 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Dokumen 321,600,000.00 1 Dokumen 31,500,000.00 7.01.02.2. 02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 321,600,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 31,500,000.00 7.01.02.2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 42 Titik 5,170,396,573.68 42 Titik 8,320,911,434.00 7.01.02.2. 03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 5,170,396,573.68 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 8,320,911,434.00
9. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Jambe 92,00 Persen 1,324,690,000.00 92,00 Persen 1,373,951,120.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 7.01.03.2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersedianya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10 Kelompok 1,074,690,000.00 10 Kelompok 1,290,787,102.00 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyar ak atan 59,400,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 10 Lembaga Kemasyar ak atan 63,000,000.00 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1,015,290,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 1,227,787,102.00 7.01.03.2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 10 Kelompok 250,000,000.00 10 Kelompok 83,164,018.00 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 250,000,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 83,164,018.00
10. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe 100 Persen 126,608,000.00 100 Persen 150,000,000.00 7.01.04.2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 126,608,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 126,608,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 150,000,000.00
11. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe 90 Persen 261,009,000.00 90 Persen 228,000,000.00 7.01.05.2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3 Dokumen 261,009,000.00 3 Dokumen 228,000,000.00 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 166,054,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 130,000,000.00 7.01.05.2. 01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 54,604,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 40 Orang 48,000,000.00 7.01.05.2. 01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 40,351,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 50,000,000.00
12. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Jambe 86,25 Persen 141,604,000.00 86,25 Persen 384,200,000.00 7.01.06.2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Desa Dengan Laporan Keuangan dan Administrasi Baik 10 Desa 141,604,000.00 10 Desa 384,200,000.00 7.01.06.2. 01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 44,232,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 10 Dokumen 51,500,0 00.00 7.01.06.2. 01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 56,700,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 51,500,0 00.00 7.01.06.2. 01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 240,000,000.00 7.01.06.2. 01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 0.00 7.01.06.2. 01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 40,672,000.00 Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 10 Laporan 41,200,000.00 J U M L A H 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu:
13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
15. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
16. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
17. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
18. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut:
19. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan, anggaran Rp 8.891.558.687,32 Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 90%;
20. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp 126.608.000,00 Indikator Program: Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%;
21. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp 141.604.000,00 Indikator Program: Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 86,25%;
22. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp 1.324.690.000,00 Indikator Program: Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 92%;
23. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp 5.491.996.573,68 Indikator Program: Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,55%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 90,05 %;
24. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 261.009.000,00 Indikator Program: Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 100%; Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 KECAMATAN JAMBE 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 7.01 KECAMATAN 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00
25. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 90,00 Prosen 8,891,558,687.32 90,00 Prosen 8,739,585,598.00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 240,492,000.00 6 Dokumen 215,500,000.00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 87,811,000.00 4 Dokumen 87,500,0 00.00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 61,155,000.00 4 Laporan 65,000,0 00.00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 53,814,000.00 4 Laporan 63,000,000.00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 22,556,000.00 1 Dokumen 0.00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15,156,000.00 1 Data 0.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5,809,703,261.32 2 Dokumen 5,953,865,604.00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/ bulan 5,767,466,261.32 25 Orang/ bulan 5,896,115,604.00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 42,237,000.00 4 Laporan 57,750,000.00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Laporan 119,404,000.00 2 Laporan 85,000,000.00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 34,164,000.00 25 Paket 0.00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 85,240,000.00 25 Orang 85,000,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Laporan 607,467,890.00 7 Laporan 549,289,958.00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 16,391,850.00 2 Paket 15,000,000.00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 243,374,940.00 4 Paket 260,000,000.00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0.00 2 Paket 15,000,0 00.00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 70,432,100.00 12 Paket 50,000,0 00.00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 112,375,000.00 5 Paket 53,869,958.00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 8,170,000.00 5 Dokumen 0.00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 76,680,000.00 12 Laporan 63,000,0 00.00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 80,044,000.00 4 Laporan 92,420,0 00.00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 1 Laporan 0.00 1 Laporan 35,000,0 00.00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0.00 1 Unit 35,000,0 00.00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 1,488,659,080.00 3 Dokumen 1,304,930,036.00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12,903,800.00 4 Laporan 10,579,295.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 237,860,000.00 4 Laporan 315,580,733.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1,237,895,280.00 12 Laporan 978,770,008.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 625,832,456.00 3 Laporan 596,000,000.00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 320,384,456.00 12 Unit 306,000,000.00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 35,000,000.00 12 Unit 40,000,000.00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 270,448,000.00 250,000,000.00
26. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe 90,05 Persen 5,491,996,573.68 90,05 Persen 8,352,411,434.00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Dokumen 321,600,000.00 1 Dokumen 31,500,000.00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 321,600,000.00 1 Laporan 31,500,000.00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 42 Titik 5,170,396,573.68 42 Titik 8,320,911,434.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 5,170,396,573.68 4 Dokumen 8,320,911,434.00
27. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Jambe 92,00 Persen 1,324,690,000.00 92,00 Persen 1,373,951,120.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersedianya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10 Kelompok 1,074,690,000.00 10 Kelompok 1,290,787,102.00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyar akatan 59,400,000.00 10 Lembaga Kemasyar akatan 63,000,000.00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1,015,290,000.00 4 Laporan 1,227,787,102.00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 10 Kelompok 250,000,000.00 10 Kelompok 83,164,018.00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 250,000,000.00 3 Laporan 83,164,018.00
28. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe 100 Persen 126,608,000.00 100 Persen 150,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 126,608,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 126,608,000.00 4 Laporan 150,000,000.00
29. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe 90 Persen 261,009,000.00 90 Persen 228,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3 Dokumen 261,009,000.00 3 Dokumen 228,000,000.00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 166,054,000.00 50 Orang 130,000,000.00 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 54,604,000.00 40 Orang 48,000,000.00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026 2027 (Perkiraan Maju) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 15 16 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 40,351,000.00 2 Dokumen 50,000,000.00
30. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Jambe 86,25 Persen 141,604,000.00 86,25 Persen 384,200,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Desa Dengan Laporan Keuangan dan Administrasi Baik 10 Desa 141,604,000.00 10 Desa 384,200,000.00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 44,232,000.00 10 Dokumen 51,500,000.00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 56,700,000.00 2 Dokumen 51,500,000.00 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0.00 1 Dokumen 240,000,000.00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0.00 1 Dokumen 0.00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 40,672,000.00 10 Laporan 41,200,000.00 J U M L A H 16,237,466,261.00 19,228,148,152.00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 8.891.558.687.32,- (Delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah) atau 54.75% dari total anggaran Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
31. 1.Seluruh aparatur Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. 2.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
33. 3.Pelaksanaan DPA Tahun 2026 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Jambe setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Keccamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027.
34. 50.Kecamatan Jayanti Rencana kerja ini disusun sebagai upaya untuk merencanakan dan mengelola kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kebutuhan akan perencanaan yang matang muncul dari tantangan yang dihadapi oleh organisasi, termasuk perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan tuntutan pemangku kepentingan yang semakin kompleks. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan normanorma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaan diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta mengarahkan upaya kita menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota tim dan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengimplementasikan rencana kerja ini dengan baik. Komitmen dan kerjasama yang solid akan menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan. Sebagai sebuah Dokumen penting Pemerintah Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, karena Renja menerjemahkan Perencanaan Strategis (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja sangatlah penting sebagai acuan OPD Kecamatan Jayanti untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan senang akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jayanti. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang menjadi acuan bagi Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Kecamatan Jayanti secara periodik lima tahun menyusun Rencana Strategis Kecamatan Jayanti yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tangerang, selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis akan dituangkan menjadi rencana kerja tahunan Kecamatan Jayanti yang disebut dengan RENJA. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan. Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.1 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jayanti Tahun 2026 adalah :
35. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
36. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
37. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
38. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
39. 5.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
40. 6.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
41. 7.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
43. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
45. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
46. 12.Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah KabupatePeraturan n Tangerang Tahun 2025. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dan membuat acuan untuk kegiatan satu tahun kedepan. Yang didalamnya memuat Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang terencana dan sistematis dalam mengelola dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tingkat daerah. Rencana kerja ini menjadi dokumen strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan pemerintah daerah agar selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya RKPD, diharapkan dapat tercipta perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jayanti Tahun 2026 ini adalah :
47. 1.Mewujudkan Pembangunan yang Terintegrasi dan Terencana: RKPD menyusun strategi pembangunan yang komprehensif, mengintegrasikan berbagai sektor dan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal dan sinergis.
48. 2.Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya: Dengan perencanaan yang baik, RKPD membantu dalam penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dll.) secara lebih efisien dan efektif, serta menghindari pemborosan dan tumpang tindih.
49. 3.Mengidentifikasi dan Mengatasi Prioritas dan Kebutuhan Daerah: RKPD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan serta masalah yang mendesak, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran.
50. 4.Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan rencana kerja yang jelas dan terstruktur, RKPD mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi hasilnya.
51. 5.Mendorong Partisipasi Masyarakat: RKPD dirancang untuk mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
52. 6.Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar-Sektor: Dengan adanya RKPD, koordinasi antar berbagai sektor dan instansi di tingkat daerah menjadi lebih baik, meminimalkan konflik dan memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
53. 7.Menjamin Ketercapaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang: RKPD merupakan langkah awal dalam menyusun rencana jangka panjang, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dengan tujuan-tujuan tersebut, RKPD diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. 1.3 Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2026, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Tahun 2026 dan Sistematika Penulisan. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JAYANTI TAHUN LALU BAB ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JAYANTI BAB ini mencakup tentang Telaahan Terhadap Renstra 2024-2026. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JAYANTI BAB ini mencakup tentang rencana kerja dan anggaran tahun 2026. V. PENUTUP Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) adalah langkah penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan suatu organisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana, serta untuk menentukan apakah tujuan strategis organisasi telah tercapai. Dalam melakukan penyusunan Renja Murni Kecamatan Jayanti Tahun 2026 , diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 terhadap capaian renstra Kecamatan Jayanti Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Jayanti sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Jayanti Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Jayanti 2023-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Jayanti Kode Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2022)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD tahun 2023 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d TwII tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 71,43% 8,75% 8,75% 100 85% 100% 55 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 71.43% 1 1 100 100% 1 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 25% 25% 100 100% 100% 55 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 4 100% 3 3 100 100% 6 5 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 1 100% 1 1 100 100% 1 1 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 1 1 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 100% 2 2 100 100% 8 8 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 100% 1 1 100 100% 3 3 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 100% 3 3 100 100% 4 4 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 91,67 9,39% 9,39% 100 100% 100% 55 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 2 2 2 100 100% 7 7 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 100 20,6% 20,6% 100 100% 100% 55 Kode Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2022)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD tahun 2023 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d TwII tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 80% 96,2 70% 70% 100 99% 91,87% 50 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 3 1 1 100 3 Unit 1 1 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 60 1 1 100 95 Unit 1 1 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 75 15% 15% 100 87% 100 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 75 4 4 100 87% 2 1 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% - 100% 50 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 - 2 2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, antara lain:
1. a.Adanya kondisi dan regulasi yang berdampak pada pengurangan sasaran kegiatan atau tahapan kegiatan;
2. b.telah tercapainya keluaran yang ditetapkan, namun dari sisi keuangan belum mencapai 100%;
3. c.adanya tahapan atau sub output yang serupa, baik dengan OPD lain dengan sasaran wilayah maupun dengan pemerintahan desa;
4. d.pengeluaran kegiatan sesuai dengan kewajiban pembayaran pihak penyedia jasa;
5. e.perlunya pelaksanaan yang komprehensif (terpadu/terkait dengan OPD teknis lain) sehingga bila pelaksanaannya dipaksakan akan menimbulkan permasalahan baru;
6. f.waktu untuk melaksanakan kegiatan, tersita karena tugas-tugas pembantuan dan penugasan untuk menangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
7. g.masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. h.kelompok sasaran atau target yang sama dengan kegiatan pada pemerintahan desa dan OPD lain. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja/kegiatan Tahun 2025, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Jayanti adalah:
  1. 1.Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti, berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Jayanti pada umumnya; dan
  2. 2.Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Jayanti. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
  3. 1.Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan;
  4. 2.Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan Kecamatan Jayanti dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
9. a.Meningkatnya jumlah pegawai pelayanan sehingga dapat melaksanakan program pelayanan dengan baik
10. b.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
11. c.Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
12. d.Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi self service Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
  1. 1.Lingkungan internal Kekuatan : ● Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan ● Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan ● Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan ● Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : ● Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai ● Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran ● Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
  2. 2.Lingkungan eksternal Peluang: ● RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 ● Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang ● Dukungan dan partisipasi masyarakat luas ● Diklat peningkatan kualitas aparatur ● Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat ● Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram. Ancaman : ● Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ● Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah ● Belum adanya batas wilayah yang permanen ● Partisipasi masyarakat yang masih kurang Analisis Pencapaian pelayanan minimal Kecamatan Jayanti, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2019-2023 dan perkiraan pencapaian Renstra 2024- 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jayanti No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Masih rendahnya minat baca dan sarana ruang baca publik di wilayah Kecamatan Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Masih minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Wilayah Kecamatan Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Masih minimnya Kualitas lingkungan hidup di Wilayah Pedesaan Masih rendahnya Ekonomi masyarakat dan Pendapatan Keluarga Belum Optimalnya Pelayanan Publik Masih rendahnya inovasi dalam pelayanan publik Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang No . Indikator Kinerja Utama IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 66% 68,75% Bukan termasuk Indeks Pelayanan lagi 2 Nilai AKIP Kecamatan Jayanti Nilai AKIP Kecamatan Jayanti 77 77,5 80 85,5 63,45 65,45 3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 85,5 83,50 84 82,50 83,50 84 85 Nilai Realisasi Sesuai hasil Survey Kepuasan Semester 1 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Jayanti perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencana strategis Kecamatan Jayanti Tahun 2025-2030. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut: Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan adalah sebagai berikut:
  3. 1.Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan, Meningkatkan pelayanan di kecamatan dengan pendekatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) memerlukan strategi yang terencana dan efektif. PATEN adalah sebuah konsep untuk memberikan pelayanan publik secara terpadu di tingkat kecamatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Peluang dan Langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan PATEN di Kecamatan adalah sebagai berikut: • Penilaian Kebutuhan dan Analisis Masalah • Perencanaan Strategis • Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan • Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi • Peningkatan Proses Pelayanan • Pengukuran dan Evaluasi Kinerja • Tindak Lanjut dan Perbaikan • Keterlibatan Stakeholder
  4. 2.Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda
  5. 3.Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan pemuda adalah aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, ada beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa upaya ini efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah tantangan dan peluang dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dan pemuda: • Identifikasi Kebutuhan dan Prioritas • Partisipasi dan Keterlibatan • Kapasitas dan Sumber Daya • Pelatihan dan Pendidikan • Dukungan dan Infrastruktur • Keterhubungan dengan Pasar Kerja dan Ekonomi • Monitoring dan Evaluasi • Hambatan Sosial dan Budaya • Integrasi Program • Sustainability dan Keberlanjutan
  6. 4.Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum adalah tugas penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Namun, beberapa isu strategis seringkali muncul dalam upaya ini. Berikut adalah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dan solusi potensialnya: • Keterbatasan Sumber Daya • Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten • Kekurangan Koordinasi dan Kolaborasi • Tingginya Tingkat Kriminalitas • Keamanan dan Kesejahteraan Publik • Komunikasi dan Informasi • Penanganan Konflik Sosial • Pemantauan dan Evaluasi • Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  7. 5.Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah adalah kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Namun, ada berbagai isu strategis yang sering muncul dalam usaha ini. Berikut adalah tantangan dan peluang beserta solusi potensialnya: • Perencanaan dan Penganggaran • Kualitas dan Durabilitas Material • Koordinasi dan Kolaborasi • Pemeliharaan dan Keberlanjutan • Pengelolaan Proyek • Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat • Dampak Lingkungan dan Sosial • Kebijakan dan Regulasi • Teknologi dan Inovasi • Resiliensi Terhadap Bencana
  8. 6.Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas kinerja aparatur perangkat daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif dan efisien. Beberapa isu strategis yang sering dihadapi dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur perangkat daerah meliputi: • Kapasitas dan Kompetensi SDM • Pengelolaan Kinerja • Motivasi dan Kepuasan Kerja • Struktur Organisasi dan Proses • Teknologi dan Infrastruktur • Kepatuhan dan Regulasi • Komunikasi dan Koordinasi • Integritas dan Etika • Respon terhadap Permintaan dan Masukan Masyarakat • Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan
  9. 7.Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan serta program. Beberapa tantangan dan peluang dalam upaya ini meliputi: • Keterbatasan Data dan Informasi • Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi • Koordinasi dan Integrasi yang Tidak Memadai • Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya • Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas • Implementasi dan Pemantauan yang Tidak Efektif • Responsivitas terhadap Perubahan • Keterlibatan Stakeholder • Evaluasi Hasil dan Dampak • Dokumentasi dan Penggunaan Hasil Evaluasi
  10. 8.Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang sering dihadapi dalam upaya ini beserta solusi potensialnya: • Kualitas Data dan Akurasi • Kapasitas dan Kompetensi SDM • Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Standar • Proses Pelaporan yang Inefisiensi • Transparansi dan Akuntabilitas • Pengelolaan Risiko • Sistem Informasi dan Teknologi • Keterlibatan Stakeholder • Penerapan Teknologi Baru • Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan
  11. 9.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa dikelola secara efektif dan akuntabel. Berikut adalah isu-isu strategis utama dalam upaya ini beserta solusi potensialnya: • Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) • Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas • Transparansi dan Partisipasi Publik • Ketersediaan dan Pengelolaan Anggaran • Kualitas Infrastruktur dan Sarana • Sistem Informasi dan Teknologi • Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan • Evaluasi Kinerja dan Peningkatan • Keterlibatan dan Kepemimpinan Masyarakat • Manajemen Krisis dan Kontinjensi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030, oleh karena itu Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 3 tahun kedepan, sesuai dengan peran dan fungsinya, urusan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang terkait erat dalam mewujudkan tujuan keempat RPD 2025-2030 Kabupaten Tangerang “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kecamatan Jayanti menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak yang terkait yang ada di Kecamatan Tigaraska Kabupaten Tangerang Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang yaitu pada misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik. RKPD Kecamatan Jayanti Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun awal dari RPD Kabuapaten Tangerang Tahun 2025-2030. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2025 dan tahun 2026. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan Kecamatan Jayantih dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 6.265.973.714 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 6.800.539.457 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 69.845.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 73.659.771 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 17.765.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.846.000 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 26.830.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 19.963.771 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.250.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 34.850.000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 1 Dokumen 4.222.818.738 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 5 Dokumen 4.435.683.261 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 4.207.278.738 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 4.420.143.261 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.540.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 15.540.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 96.995.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 97.274.000 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 51.245.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 51.674.000 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 45.750.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 45.600.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 469.650.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 467.163.100 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.200.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.470.000 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 135.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 130.667.000 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 20.860.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 20.833.000 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Peket 32.450.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 13 Peket 35.091.100 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 34.150.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.120.000 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Laporan 82.190.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 82.190.000 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen 74.600.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 74.592.000 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 80.200.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 80.200.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.023.332.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.022.966.000 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.832.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.832.000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 113.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 113.134.000 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 900.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 900.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 383.332.976 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 703.793.325 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 71.650.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 70.793.325 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 136.182.976 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 158.500.000 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 25.500.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 29.000.000 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 41.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 45.614.500 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90% 1.841.000.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90% 4.358.912.440 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 41.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 353.682.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 41.000.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 353.682.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 1.841.000.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 4.005.230.440 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1.841.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 59 Dokumen 4.005.230.440 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 100% 719.800.900 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an 100% 1.743.010.364 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 719.800.900 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 1.743.010.364 7.01.03.2.01.0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga 69.800.900 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga 70.800.00 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 1 Laporan 650.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 4 Laporan 1.672.210.364 Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 80.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 101.550.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 Dokumen 80.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 Dokumen 101.550.000 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 80.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 101.550.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 66.500.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 88.712.800 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 Dokumen 66.500.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3 Dokumen 88.712.800 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 23.290.000 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 21.500.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 30.340.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 268.910.365 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 270.847.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 268.910.365 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 270.847.000 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Dokumen 268.910.365 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 248.989.000 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 40 Orang 248.910.365 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 21.858.000 9.242.184.979 13.363.572.061 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Jayanti merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Usulan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jayanti, salah satunya didapatkan dari usulan Masyarakat melalui proses musrenbang, yang diawali dari musrenbang Desa kemudian diusulkan dimusrenbang Kecamatan yang telah dilakukan, Serta usulan berdasarkan kewenangan Kecamatan. Usulan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, Bahwa fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum, mengembangkan ekonomi dan usaha daerah dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada daerah. dan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan. Berikut hasil penelaahan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Jayanti untuk tahun 2026 : Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jayanti No Program// Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 6.800.539.457 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 73.659.771 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.846.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Jayanti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 19.963.771 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 34.850.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 5 Dokumen 4.435.683.261 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 4.420.143.261 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Kec. Jayanti Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 15.540.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 97.274.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Jayanti Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 51.674.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 45.600.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 467.163.100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.470.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 130.667.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Jayanti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 20.833.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 13 Peket 35.091.100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Jayanti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.120.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 82.190.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Jayanti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 74.592.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 80.200.000 7.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.022.966.000 7.01.01 .2.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.832.000 7.01.01 .2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 113.134.000 7.01.01 .2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 900.000.000 7.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 703.793.325 7.01.01 .2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Jayanti Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 70.793.325 7.01.01 .2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Jayanti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 158.500.000 7.01.01 .2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Jayanti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 29.000.000 7.01.01 .2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Jayanti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 45.614.500 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90% 4.358.912.440 7.01.02 .2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 353.682.000 7.01.02 .2.02.0 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 353.682.000 7.01.02 .2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 4.005.230.440 7.01.02 .2.03.0 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 59 Dokumen 4.005.230.440 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 1.743.010.364 7.01.03 .2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 1.743.010.364 7.01.03 .2.01.0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Jayanti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga 70.800.00 7.01.03 .2.01.0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1.672.210.364 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 101.550.000 7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 Dokumen 101.550.000 7.01.04 .2.01.0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 101.550.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 88.712.800 7.01.06 .2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3 Dokumen 88.712.800 7.01.06 .2.01.0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 23.290.000 07.01.0 6.2.01. 02 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 30.340.000 7.01.06 .2.01.0 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 100% 270.847.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Dokumen 270.847.000 7.01.05 .2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 40 Orang 248.989.000 7.01.05 .2.01.0 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 4 Dokumen 21.858.000 7.01.05 .2.01.0 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100,00% 6.800.539.457 13.363.572.061 Tabel 2.5.1 Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Tahun 2026 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang No Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas Manfaat/Sasaran Kegiatan Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana 1 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Gedung Perpustakaan Kecamatan Jayanti dan Beserta Sarana Prasarananya Meningkatkan minat baca masyarakat Desa Pasirgintung, Kecamatan Jayanti 1 Unit 500.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Bahan Bacaan Perpustakaan Sekolah Meningkatkan minat baca masyarakat Desa Pasirgintung, Kecamatan Jayanti 3 Sekolah 36.000.000 Dinas Pendidikan 3 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pengadaan Ruang Perpustakaan Sekolah Meningkatkan minat baca masyarakat Desa Jayanti 3 Sekolah 251.000.000 Dinas Pendidikan 4 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan Pembangunan SDN 1 Pangkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Pangkat 1 Paket 500.000.000 Dinas Pendidikan 5 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pengadaan Sarana Prasarana mebeleur SDN 1 Pangkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Pangkat 6 Rombel 300.000.000 Dinas Pendidikan 6 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pabuaran 1 Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Pabuaran 3 Lokal 393.450.000 Dinas Pendidikan 7 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Penataan Halaman SDN Pabuaran 2 Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Pabuaran 1 Paket 100.000.000 Dinas Pendidikan 8 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pengadaan/Pembangunan Sarana Ibadah (Musholla) SDN 1 Jayanti Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Jayanti 1 Paket 80.000.000 Dinas Pendidikan 9 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 1 Jayanti Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Jayanti 1 Paket 84.000.000 Dinas Pendidikan 10 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Lanjutan Tambah Ruang Kelas SDN Dangdeur 1 Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Dangdeur 3 Lokal 646.800.000 Dinas Pendidikan 11 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Sarana dan Prasarana SMPN 2 Jayanti Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Dangdeur 1 Paket 500.000.000 Dinas Pendidikan 12 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pengadaan Sarana Ibadah SMPN 1 Jayanti Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Ds. Cikande 1 Lokal 84.000.000 Dinas Pendidikan 13 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Penurunan Stunting dan Resiko Stunting Penurunan Stunting Desa Pasirmuncang 1 Paket 100.000.000 Dinas Kesehatan 14 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk TKN Pertiwi Kecamatan Jayanti Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Cikande 1 Paket 400.000.000 Dinas Pendidikan 15 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Pendamping ODGJ Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kecamatan Jayanti 30 Orang 20.000.000 Dinas Kesehatan 16 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Penurunan Stunting dan Resiko Stunting Penurunan Stunting Desa Dangdeur 1 Paket 100.000.000 Dinas Kesehatan 17 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pengadaan ambulan Puskesmas Keliling) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Cikande 1 Unit 355.543.100 Dinas Kesehatan 18 Meningkatkan Pembangunan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pembangunan Gedung Puskesmas Jayanti ) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Cikande 1 Paket 5.000.000.000 Dinas Kesehatan 19 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Bantuan Alat Produksi (Mesin Giling dan Pengepakan) Budi Daya Jamur Tiram di Desa Sumurbandung Pengembangan ekonomi kreatif Ds. Sumurbandung 2 Unit 80.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Bantuan Alat Peningkatan Produksi Pertanian (Selang Pompanisasi Irigasi) di Desa Pangkat Peningkatan Ketahanan Pangan (Inflasi) Ds. Pangkat 500m 50.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 21 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Bantuan Alat Peningkatan Produksi Pertanian (Hand Tractor 3000PK) Pengembangan ekonomi kreatif Ds. Pangkat 1 Unit 15.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 22 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pembinaan Ekonomi Pemasaran berbasis digital di Desa Cikande Pengembangan e- comerce Produk UMKM Ds. Cikande 30 UMKM 20.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 23 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pembinaan Ekonomi Pemasaran berbasis digital di Desa Jayanti Pengembangan e- comerce Produk UMKM Ds. Jayanti 20 UMKM 20.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 24 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Fasilitasi Legalitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Cikande Pengembangan Legalisasi UMKM Ds. Cikande 30 UMKM 20.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 25 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Fasilitasi Legalitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Jayanti Pengembangan Legalisasi UMKM Ds. Jayanti 20 UMKM 20.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 26 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Bantuan alat pengolahan pakan lele (Freezer dan Mesin Giling) di Desa Sumurbandung (Bantuan hibah sarana prasarana pembudidaya ikan) Pengembangan ekonomi kreatif Ds. Sumurbandung 2 Unit 80.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 27 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Peningkatan Produksi Pertanian Palawija(Mesin pengolah tanah dan Pupuk) di Desa Pasirgintung Peningkatan Ketahanan Pangan (Inflasi) Ds. Pasirgintung 1 Paket 100.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 28 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Bantuan Pembuatan Sumur Bor Pengairan Pesawahan Kelompok Tani Desa Pasirgintung Peningkatan Ketahanan Pangan (Inflasi) Ds. Pasirgintung 4 Titik 100.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 29 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pembangunan Pusat Ekonomi Kreatif/ Usaha Mikro Kecamatan Jayanti di Kampung Tematik Ds. Jayanti Peningkatan Kapasitas Parawisata dan Usaha Mikro Ds. Jayanti 1 Paket 300.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pengembangan Kelompok Usaha Ayam Petelur di Desa Jayanti Peningkatan Ketahanan Pangan (Inflasi) Ds. Jayanti 1 Paket 60.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 31 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pengembangan Pusat Ekonomi Kerakyatan (Usaha Keset Majun) Peningkatan Usaha Mikro (Inflasi) Ds. Pabuaran 20 KK 300.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 32 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pengembangan Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi (Maggot) Menurunnya tingkat timbulan sampah Pasirgintung 1 Paket 100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 33 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pengembangan Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi (Maggot) Menurunnya tingkat timbulan sampah Cikande 1 Paket 100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 34 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Pembangunan Galeri Usaha Mikro/ Pusat Usaha Mikro di Kecamatan Jayanti Peningkatan Kapasitas Parawisata dan Usaha Mikro Pasirgintung 1 Unit 200.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 35 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Fasilitasi Ekonomi Kreatif Batik Khas Jayanti Peningkatan Kapasitas Parawisata dan Usaha Mikro Desa Cikande 1 Paket 100.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 36 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan (Betonisasi) Jalan Penghubung Desa Pasirmuncang Kec. Jayanti menuju Ds. Gembong Kec. Jayanti Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Dupa Leutik Ds. Pasirmuncang 3m x 900m 2.000.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 37 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan TPT Jl. Penghubung Ds. Pasirmuncang Kec. Jayanti menuju Ds. Carengang Kec. Cisoka Urgensi Penanganan Banjir Kp. Cireungit Desa Pasirmuncang 200m 300.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 38 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Betonisasi Jalan Penghubung Jl. Raya Serang - Ds. Sumurbandung - Ds. Dangdeur Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Bendung, Desa Sumurbandung 3m x 500m 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 39 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Penghubung Ds. Sumurbandung - Ds. Pangkat Penanganan Banjir Kp. Saradan, Desa Sumurbandung 400m 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 40 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Peningkatan Betonisasi Jl. Poros Alternatif Menuju Perbatasan Kabupaten Serang Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Lebak Gedong, Desa Cikande 3,5m x 370m 3.000.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 41 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Peningkatan Jalan Poros Cikande - Jayanti Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Parungceuri, Desa Cikande 3m x 300m 400.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Peningkatan Jalan Menuju SDN 1 Pangkat Peningkatan akses jalan siswa sekolah Kp. Pabuaran, Desa Pangkat 3m x 100m 70.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 43 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Rehabilitasi Jl. Pasirgintung - Pangkat Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Rancaleutik, Desa Pasirgintung 4m x 100m 150.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 44 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Pembangunan Drainase Pasirgintung - Pangkat Urgensi Penanganan Banjir Kp. Rancaleutik, Desa Pasirgintung 300m 250.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 45 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ds. Dangdeur - Ds. Pabuaran (Betonisasi) Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Kukulu, Desa Dangdeur 4m x 300m 400.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 46 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Jayanti (Betonisasi) Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Jayanti, Desa Jayanti 3m x 300m 400.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 47 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Peningkatan (Betonisasi) Jl. Poros Ds. Jayanti - Ds. Cikande Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Garahieum Desa Jayanti 3m x 400m 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 48 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Betonisasi Jalan Poros Ds. Pabuaran Kec. Jayanti - Ds. Tobat Jayanti Peningkatan akses jalan masyarakat Kp. Pabuaran, Desa Pabuaran 3,5m x 400m 600.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 49 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Jayanti Peningkatan sarana prasarana kantor Kp. Rancaleutik, Desa Pasirgintung 1 Paket 5.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 50 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pengadaan Truck Sampah Kecamatan Jayanti Timbulan Sampah Desa Pasirgintung 3 Unit 2.484.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut : Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 adalah :
  12. 1.Meningkatnya pelayanan masyarakat Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan nilai target akhir Renstra 84 %. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dengan menitikberatkan pada prioritas yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka, Kecamatan Jayanti mempunyai tujuan :
  13. 1.Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas
  14. 2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Perumusan sasaran Kecamatan Jayanti harus memiliki kriteria “Smart”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapatdicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Adapun sasarannya adalah :
  15. 1.Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
  16. 2.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
  17. 3.Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik. Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kondi si Awal Target Capaia n 2024 2026 Meningk atk an Pelayana n Publik Kecamata n Indeks Kepuasan Masyarakat 83,13 85,5 Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Indeks Pelayanan Publik 83,13 85,5 3.3 Program, dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), program yang ada di Kecamatan Jayanti berjumlah 16 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Kantor Kecamatan Jayanti maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Jayanti Tahun 2025-2030 dan searah dengan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 serta mencermati lingkungan yang berkembang dan berpengaruh pada implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jayanti, termasuk mempertimbangkan hasil-hasil Musrenbang tingkat Kecamatan Jayanti. Berdasarkan hal-hal tersebut, dirumuskan rencana tindak yang sistematis dan terpadu dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan berpedoman kepada kerangka Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jayanti berdasarkan pencapaian visi dan mini Kabupaten Tangerang. Salah satu tujuan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Jayanti adalah Meningkatkan pelayanan publik kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Jayanti Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Tema RKPD 2026 adalah Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kolaborasi Antar Sektor. Yang didalamnya berisikan 4 arah prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari :
  18. 1.SDM yang berkualitas dan berdaya saing
  19. 2.Perekonomian masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
  20. 3.Pemenuhan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
  21. 4.Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah Kecamatan jayanti melaksanakan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan diantaranya pengentasan kemiskinan ekstream dengan adanya kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan jumlah 16 unti dan pencegahan stunting kecamatan dengan melaksanakan kegiatan pemberian makanan olahan bergizi pada penderita dan balita beresiko stunting serta melakukan rakor dengan instansi terkait. Dalam Rencana Kerja Kecamatan Jayanti ada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan sesuai dengan kebutuhan OPD Kecamatan Jayanti saat ini. Untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Tangerang. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Jayanti Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 6.800.539.457 100,00% 7.579.462.726 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 73.659.771 6 Dokumen 149.771.737 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Jayanti 4 Dokumen 18.846.000 PAD 4 Dokumen 76.000.000 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Jayanti 4 Laporan 19.963.771 PAD 1 Laporan 34.765.287 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Jayanti 4 Laporan 34.850.000 PAD 1 Laporan 39.006.450 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 5 Dokumen 4.435.683.261 1 Dokumen 4.571.186.676 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Jayanti 15 Orang/bulan 4.420.143.261 PAD 20 Orang/bulan 4.542.106.276 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Jayanti 4 Laporan 15.540.000 PAD 1 Laporan 29.080.400 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 97.274.000 1 Dokumen 164.577.608 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Jayanti 3 Paket 51.674.000 PAD 1 Paket 115.097.408 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Jayanti 40 Orang 45.600.000 PAD 40 Orang 49.480.200 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 467.163.100 8 Dokumen 813.800.000 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Jayanti 1 Paket 10.470.000 PAD 1 Paket 21.500.000 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Jayanti 5 Paket 130.667.000 PAD 2 Paket 320.000.000 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Jayanti 5 Paket 20.833.000 PAD 3 Paket 55.000.000 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kec. Jayanti 13 Peket 35.091.100 PAD 2 Peket 46.000.000 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Jayanti 4 Paket 33.120.000 PAD 2 Paket 75.500.000 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Jayanti 12 Dokumen 82.190.000 PAD 4 Laporan 30.500.000 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Jayanti 12 Laporan 74.592.000 PAD 2 Laporan 110.000.000 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Jayanti 12 Laporan 80.200.000 PAD 2 Laporan 155.300.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.022.966.000 3 Dokumen 1.128.354.000 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Jayanti 12 Laporan 9.832.000 PAD 12 Laporan 35.600.000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Jayanti 12 Laporan 113.134.000 PAD 12 Laporan 158.760.000 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Jayanti 12 Laporan 900.000.000 PAD 12 Laporan 933.994.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 703.793.325 100% 751.772.705 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Jayanti 2 Unit 70.793.325 PAD 2 Unit 85.845.060 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Jayanti 4 Unit 158.500.000 PAD 7 Unit 156.927.645 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Jayanti 27 Unit 29.000.000 PAD 35 Unit 39.000.000 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Jayanti 1 Unit 195.000.000 PAD 2 Unit 470.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 45.614.500 100% 75.000.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90% 4.358.912.440 90% 4.384.844.405 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 353.682.000 1 Dokumen 75.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti 4 Laporan 353.682.000 PAD 4 Laporan 75.000.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 4.005.230.440 1 Dokumen 4.384.844.405 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Jayanti 59 Dokumen 4.005.230.440 PAD 1 Dokumen 4.384.844.405 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 1.743.010.364 100% 1.899.591.221 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 1.743.010.364 2 Dokumen 1.899.591.221 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Jayanti 1 Lembaga 70.800.00 PAD 5 Lembaga 73.500.000 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti 4 Laporan 1.672.210.364 PAD 1 Laporan 1.826.091.221 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 101.550.000 100% 150.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 Dokumen 101.550.000 1 Dokumen 150.000.000 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti 4 Laporan 101.550.000 PAD 4 Laporan 150.000.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 88.712.800 100% 222.575.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3 Dokumen 88.712.800 7 Dokumen 222.575.000 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Jayanti 4 Dokumen 23.290.000 PAD 4 Dokumen 77.175.000 07.01.06.2.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kec. Jayanti 4 Dokumen 30.340.000 PAD 4 Dokumen 95.000.000 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Jayanti 100% 270.847.000 PAD 2 Dokumen 50.400.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Dokumen 270.847.000 100% 133.350.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 40 Orang 248.989.000 2 Dokumen 133.350.000 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Jayanti 4 Dokumen 21.858.000 PAD 40 Orang 71.925.000 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Jayanti 100,00% 6.800.539.457 PAD 4 Dokumen 61.425.000 13.363.572.061 14.444.823.352,00 Dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jayanti Tahun 2026 terdapat Sub Kegiatan yang tidak Tercantum, sedangkan di Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jayanti Tahun 2025-2030 ada. Sub Kegiatan tersebut berjumlah 6 Sub Kegiatan yang diantaranya:
  22. 1.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  23. 2.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  24. 3.Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
  25. 4.Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
  26. 5.Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  27. 6.Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya Kegiatan tersebut tidak tercantum dalam renja 2026 Kecamatan Jayanti dikarenakan ada beberapa SubKegiatan yang pelaksanaannya ditunda karena ada Peraturan Permendes yang baru dan ada Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Apabila Subkegiatan tersebut tidak dicantumkan dalam Renstra 2025-2030 dengan otomatis Kecamatan Jayanti tidak bisa melaksanakan Subkegiatan tersebut dimasa yang akan datang/ ditahun berikutnya. 3736 Tabel 5.1 Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Jayanti Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 6 7 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 6.800.539.457 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 73.659.771 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.846.000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 19.963.771 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 34.850.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 5 Dokumen 4.435.683.261 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 4.420.143.261 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 15.540.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 97.274.000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 51.674.000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 45.600.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 467.163.100 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.470.000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 130.667.000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 20.833.000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 13 Peket 35.091.100 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.120.000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 82.190.000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 74.592.000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 80.200.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Dokumen 1.022.966.000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.832.000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 113.134.000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 900.000.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 703.793.325 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 70.793.325 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 158.500.000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 29.000.000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.000.000 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 100% 45.614.500 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 90% 4.358.912.440 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 353.682.000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 4 Laporan 353.682.000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 4.005.230.440 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 59 Dokumen 4.005.230.440 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 100% 1.743.010.364 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Dokumen 1.743.010.364 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lembaga 70.800.00 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 4 Laporan 1.672.210.364 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 100% 101.550.000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 101.550.000 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 4 Laporan 101.550.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100% 88.712.800 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 Dokumen 88.712.800 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 23.290.000 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 4 Dokumen 30.340.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100% 270.847.000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 270.847.000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 40 Orang 248.989.000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 21.858.000 J U M L A H 13.363.572.061 Renja ini akan menjadi landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Renja Kecamatan Jayanti ini akan dicapai apabila terbentuk komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, antara lain pimpinan pemerintah daerah, seluruh jajaran aparatur Kecamatan Jayanti, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat/politik lokal dan masyarakat, sehingga terbentuk sinergitas dan tanggungjawab kepada masyarakat. Renja Kecamatan Jayanti ini berlaku pada Tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka penyusunan Renja 2026 nanti dapat menggunakan hasil evaluasi realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2030 Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
  28. 1.Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2026 sebagai tahapan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2030.
  29. 2.Atas dasar Renja, Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
  30. 3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2026, wajib melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.
  31. 4.Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renja sesuai ketentuan.
  32. 5.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
  33. 6.Renja ini akan dijabarkan dalam Program Kerja (Progja) Tahun 2026 baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat OPD. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka Penyusunan Progja berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan searah dengan Renja.
  34. 7.Dalam melaksanakan Renja ini agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
  35. 8.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukanpengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
  36. 9.Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala seksi/kepala sub bagian hingga Camat dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
  37. 10.Pengendalian dan Evaluasi Renja ini dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan dari masing-masing aparatur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Jayanti.
  38. 11.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Renja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholders dalam mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga masyarakat dan pemerintahan desa serta kerjasama yang kuat antara Kecamatan Jayanti dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
  39. 51.Kecamatan Kemiri Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”. Kecamatan Kemiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kecamatan Kemiri untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Kemiri Tahun 2026 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :
13. a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
14. b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
15. c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
16. d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah (Lingkup Kecamatan);
17. e.Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
18. f.Penetapan Renja Perangkat Daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
19. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
20. b.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Unda ng Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
22. d.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembang unan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangu nan dan Keuangan Daerah;
27. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. j.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. k.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
30. l.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
31. m.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
32. n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Kemiri selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 meliputi:
  1. 1.Program dan kegiatan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  2. 2.Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  3. 3.Indikator Kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  4. 4.Kelompok sasaran Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026; dan
  5. 5.Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
  6. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  7. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
  8. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
  9. 4.Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemiri ke dalam Rencana Kerja tahunan;
  10. 5.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2026
  11. 6.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2026. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kemiri Tahun 2024. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Nama OPD : Kecamatan Kemiri Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Hasil Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) 2024 Target program Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Tingkat Realisasi (%) dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 4 4 100,00% 4 12 300% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 25 25 25 25 100,00% 25 100 286% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100,00% 8 24 300% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 3 3 3 100,00% 3 9 300% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 3 3 3 100,00% 4 10 250% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kemiri 91,35% 87,00% 89,80% 89,50% 99,66% 91,35% 267,85% 293% Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kemiri 93% 85% 90,00% 90,00% 100% 93% 268% 288% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 2 2 3 3 100% 2 7 350% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 14 5 4 4 100% 14 23 164% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kemiri 85% 75% 80% 80% 100% 85% 240% 282% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa 10 10 10 10 100% 10 30 300% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 60% 75% 75% 100% 100% 235% 235% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 4 4 4 100% 4 12 300% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 60% - - - - 60% 60% 100% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 - - - - 3 3 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 90% 77% 85,71% 85,71% 100% 90% 252,71% 281% 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang difasilitasi 7 7 7 7 100% 7 21 300% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Berdasarkan tabel 2.1. di atas, berikut analisis dari tabel tersebut yang realisasi telah memenuhi target kinerja :
  12. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  13. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  14. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  15. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  16. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  17. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  18. 7.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  19. 8.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  20. 9.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  21. 10.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
  22. 11.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Pada tabel 2.1, terdapat realisasi salah satu indikator dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak mencapai target. Indikator tersebut mencakup Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah. Faktor penyebab realisasi tidak mencapai target adalah karena salah satu indikator nilai pelayanan pada survey yang belum mencapai target. Kedepannya, akan ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya tindak lanjut pengaduan. Sebagaimana penjelasan pada tabel diatas dan untuk lebih jelasnya perihal hasil evaluasi keuangan dan fisik Rencana Kerja Kecamatan Kemiri dari berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan akan disajikan dalam Lampiran I : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Sampai dengan Tahun 2024). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemiri Tahun 2024 Pada tahun 2024 Kecamatan Kemiri melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp.11.941.409.553,00 . kemudian pada saat anggaran perubahan tahun 2024 menjadi Rp. 16.438.177.540,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.245.794.079,00 realisasi sebesar 98,83%. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN KEMIRI TAHUN 2024 KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN LEBIH / (KURANG) PERIODE INI TOTAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 5 6 7 = 6 - 3 8 5 BELANJA DAERAH 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 7.241.696.410,00 7.092.903.949,00 7.092.903.949,00 (148.792.461,00) 97,95 7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 411.585.800,00 411.314.748,00 411.314.748,00 (271.052,00) 99,93 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 167.559.400,00 167.288.348,00 167.288.348,00 (271.052,00) 99,84 7.01.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 167.559.400,00 167.288.348,00 167.288.348,00 (271.052,00) 99,84 7.01.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.559.400,00 167.288.348,00 167.288.348,00 (271.052,00) 99,84 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 94.761.400,00 94.761.400,00 94.761.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.761.400,00 94.761.400,00 94.761.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.981.400,00 12.981.400,00 12.981.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.780.000,00 81.780.000,00 81.780.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 72.798.000,00 72.526.948,00 72.526.948,00 (271.052,00) 99,63 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.850.000,00 42.578.948,00 42.578.948,00 (271.052,00) 99,37 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 40.850.000,00 40.578.948,00 40.578.948,00 (271.052,00) 99,34 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.126.000,00 5.126.000,00 5.126.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.126.000,00 5.126.000,00 5.126.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.660.000,00 24.660.000,00 24.660.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.660.000,00 24.660.000,00 24.660.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 109.032.200,00 109.032.200,00 109.032.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.032.200,00 109.032.200,00 109.032.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.01 Belanja Barang 83.032.200,00 83.032.200,00 83.032.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.032.200,00 83.032.200,00 83.032.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.842.200,00 2.842.200,00 2.842.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.190.000,00 80.190.000,00 80.190.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0006.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.994.200,00 134.994.200,00 134.994.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 134.994.200,00 134.994.200,00 134.994.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.994.200,00 134.994.200,00 134.994.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.01 Belanja Barang 116.994.200,00 116.994.200,00 116.994.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.994.200,00 116.994.200,00 116.994.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.234.200,00 5.234.200,00 5.234.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.760.000,00 111.760.000,00 111.760.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.234.307.855,00 4.101.887.901,00 4.101.887.901,00 (132.419.954,00) 96,87 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.110.763.255,00 3.978.529.301,00 3.978.529.301,00 (132.233.954,00) 96,78 7.01.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.110.763.255,00 3.978.529.301,00 3.978.529.301,00 (132.233.954,00) 96,78 7.01.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 4.110.763.255,00 3.978.529.301,00 3.978.529.301,00 (132.233.954,00) 96,78 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.388.061.463,00 1.313.756.555,00 1.313.756.555,00 (74.304.908,00) 94,65 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 897.044.806,00 878.580.600,00 878.580.600,00 (18.464.206,00) 97,94 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 897.044.806,00 878.580.600,00 878.580.600,00 (18.464.206,00) 97,94 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.564.652,00 106.018.016,00 106.018.016,00 (2.546.636,00) 97,65 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.564.652,00 106.018.016,00 106.018.016,00 (2.546.636,00) 97,65 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 72.879.996,00 70.460.000,00 70.460.000,00 (2.419.996,00) 96,68 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 72.879.996,00 70.460.000,00 70.460.000,00 (2.419.996,00) 96,68 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.560.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.560.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.009.988,00 20.580.000,00 20.580.000,00 (1.429.988,00) 93,50 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.009.988,00 20.580.000,00 20.580.000,00 (1.429.988,00) 93,50 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.504.488,00 56.487.600,00 56.487.600,00 (2.016.888,00) 96,55 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.504.488,00 56.487.600,00 56.487.600,00 (2.016.888,00) 96,55 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN 120.000.000,00 76.547.734,00 76.547.734,00 (43.452.266,00) 63,79 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS 120.000.000,00 76.547.734,00 76.547.734,00 (43.452.266,00) 63,79 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 10.310,00 10.310,00 (3.690,00) 73,64 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 10.310,00 10.310,00 (3.690,00) 73,64 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 92.838.312,00 90.291.408,00 90.291.408,00 (2.546.904,00) 97,26 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 92.838.312,00 90.291.408,00 90.291.408,00 (2.546.904,00) 97,26 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.012.566,00 1.805.206,00 1.805.206,00 (207.360,00) 89,70 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.012.566,00 1.805.206,00 1.805.206,00 (207.360,00) 89,70 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.500.000,00 5.415.681,00 5.415.681,00 (1.084.319,00) 83,32 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.500.000,00 5.415.681,00 5.415.681,00 (1.084.319,00) 83,32 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 132.655,00 0,00 0,00 (132.655,00) 0,00 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 132.655,00 0,00 0,00 (132.655,00) 0,00 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.722.701.792,00 2.664.772.746,00 2.664.772.746,00 (57.929.046,00) 97,87 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.267.912.227,00 1.241.552.619,00 1.241.552.619,00 (26.359.608,00) 97,92 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.267.912.227,00 1.241.552.619,00 1.241.552.619,00 (26.359.608,00) 97,92 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 186.877.338,00 181.667.508,00 181.667.508,00 (5.209.830,00) 97,21 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 186.877.338,00 181.667.508,00 181.667.508,00 (5.209.830,00) 97,21 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.267.912.227,00 1.241.552.619,00 1.241.552.619,00 (26.359.608,00) 97,92 7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.267.912.227,00 1.241.552.619,00 1.241.552.619,00 (26.359.608,00) 97,92 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 123.544.600,00 123.358.600,00 123.358.600,00 (186.000,00) 99,85 7.01.01.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 123.544.600,00 123.358.600,00 123.358.600,00 (186.000,00) 99,85 7.01.01.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.544.600,00 123.358.600,00 123.358.600,00 (186.000,00) 99,85 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.01 Belanja Barang 71.758.600,00 71.758.600,00 71.758.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.758.600,00 71.758.600,00 71.758.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.984.600,00 2.984.600,00 2.984.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.774.000,00 68.774.000,00 68.774.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02 Belanja Jasa 51.786.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 (186.000,00) 99,64 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.126.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (126.000,00) 97,54 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.126.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (126.000,00) 97,54 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.660.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 (60.000,00) 99,76 7.01.01.2.02.0007.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.660.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 (60.000,00) 99,76 7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 168.168.600,00 167.508.600,00 167.508.600,00 (660.000,00) 99,61 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 47.160.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 (660.000,00) 98,60 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 121.008.600,00 121.008.600,00 121.008.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1 BELANJA OPERASI 121.008.600,00 121.008.600,00 121.008.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.008.600,00 121.008.600,00 121.008.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.01 Belanja Barang 25.097.600,00 25.097.600,00 25.097.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.097.600,00 25.097.600,00 25.097.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 899.600,00 899.600,00 899.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.058.000,00 11.058.000,00 11.058.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02 Belanja Jasa 95.911.000,00 95.911.000,00 95.911.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.711.000,00 12.711.000,00 12.711.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.711.000,00 12.711.000,00 12.711.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.05.0011.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 948.479.300,00 944.172.700,00 944.172.700,00 (4.306.600,00) 99,55 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.241.200,00 13.241.200,00 13.241.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 638.929.400,00 634.725.900,00 634.725.900,00 (4.203.500,00) 99,34 7.01.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 75.690.900,00 74.124.900,00 74.124.900,00 (1.566.000,00) 97,93 7.01.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.690.900,00 74.124.900,00 74.124.900,00 (1.566.000,00) 97,93 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 75.690.900,00 74.124.900,00 74.124.900,00 (1.566.000,00) 97,93 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.690.900,00 74.124.900,00 74.124.900,00 (1.566.000,00) 97,93 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.803.500,00 9.803.500,00 9.803.500,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.506.000,00 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.066.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 (1.566.000,00) 95,99 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 19.738.400,00 19.738.400,00 19.738.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.577.000,00 5.577.000,00 5.577.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 563.238.500,00 560.601.000,00 560.601.000,00 (2.637.500,00) 99,53 7.01.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 563.238.500,00 560.601.000,00 560.601.000,00 (2.637.500,00) 99,53 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 30.360.500,00 30.360.500,00 30.360.500,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 30.360.500,00 30.360.500,00 30.360.500,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 10.061.600,00 10.061.600,00 10.061.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 19.780.400,00 19.780.400,00 19.780.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 518.500,00 518.500,00 518.500,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 11.057.400,00 11.057.400,00 11.057.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 11.057.400,00 11.057.400,00 11.057.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 11.057.400,00 11.057.400,00 11.057.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.333.000,00 3.333.000,00 3.333.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.333.000,00 3.333.000,00 3.333.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 3.333.000,00 3.333.000,00 3.333.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 16.591.200,00 16.591.200,00 16.591.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 16.591.200,00 16.591.200,00 16.591.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 15.139.200,00 15.139.200,00 15.139.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 224.695.800,00 223.437.800,00 223.437.800,00 (1.258.000,00) 99,44 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 181.277.200,00 180.065.800,00 180.065.800,00 (1.211.400,00) 99,33 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 38.010.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 (510.000,00) 98,66 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 16.276.200,00 16.276.200,00 16.276.200,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 97.595.200,00 97.300.000,00 97.300.000,00 (295.200,00) 99,70 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 22.306.200,00 21.900.000,00 21.900.000,00 (406.200,00) 98,18 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 7.089.600,00 7.089.600,00 7.089.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat 41.546.600,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (46.600,00) 99,89 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 41.546.600,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (46.600,00) 99,89 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 103.400.700,00 102.913.600,00 102.913.600,00 (487.100,00) 99,53 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 103.400.700,00 102.913.600,00 102.913.600,00 (487.100,00) 99,53 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.863.600,00 11.863.600,00 11.863.600,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 91.537.100,00 91.050.000,00 91.050.000,00 (487.100,00) 99,47 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 173.799.900,00 172.907.500,00 172.907.500,00 (892.400,00) 99,49 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 99.453.900,00 99.345.800,00 99.345.800,00 (108.100,00) 99,89 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 99.453.900,00 99.345.800,00 99.345.800,00 (108.100,00) 99,89 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 74.346.000,00 73.561.700,00 73.561.700,00 (784.300,00) 98,95 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 65.984.300,00 65.200.000,00 65.200.000,00 (784.300,00) 98,81 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.713.300,00 4.713.300,00 4.713.300,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3.648.400,00 3.648.400,00 3.648.400,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.117.100,00 25.117.100,00 25.117.100,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 25.117.100,00 25.117.100,00 25.117.100,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.117.100,00 25.117.100,00 25.117.100,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01 Belanja Barang 25.117.100,00 25.117.100,00 25.117.100,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.117.100,00 25.117.100,00 25.117.100,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.936.800,00 3.936.800,00 3.936.800,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.874.300,00 16.874.300,00 16.874.300,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.306.000,00 4.306.000,00 4.306.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.081.600,00 40.978.500,00 40.978.500,00 (103.100,00) 99,75 7.01.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 41.081.600,00 40.978.500,00 40.978.500,00 (103.100,00) 99,75 7.01.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.081.600,00 40.978.500,00 40.978.500,00 (103.100,00) 99,75 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01 Belanja Barang 32.081.600,00 31.978.500,00 31.978.500,00 (103.100,00) 99,68 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.081.600,00 31.978.500,00 31.978.500,00 (103.100,00) 99,68 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.978.500,00 27.978.500,00 27.978.500,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.540.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (40.000,00) 98,43 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.563.100,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (63.100,00) 95,96 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0005.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.950.000,00 129.950.000,00 129.950.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0008.5.1.02.01 Belanja Barang 129.950.000,00 129.950.000,00 129.950.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.950.000,00 129.950.000,00 129.950.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.950.000,00 129.950.000,00 129.950.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.160.000,00 100.160.000,00 100.160.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 987.934.487,00 978.148.000,00 978.148.000,00 (9.786.487,00) 99,01 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.162.000,00 17.162.000,00 17.162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 17.162.000,00 17.162.000,00 17.162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.162.000,00 17.162.000,00 17.162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 17.162.000,00 17.162.000,00 17.162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236.236.487,00 226.450.000,00 226.450.000,00 (9.786.487,00) 95,86 7.01.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 236.236.487,00 226.450.000,00 226.450.000,00 (9.786.487,00) 95,86 7.01.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.236.487,00 226.450.000,00 226.450.000,00 (9.786.487,00) 95,86 7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02 Belanja Jasa 236.236.487,00 226.450.000,00 226.450.000,00 (9.786.487,00) 95,86 7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.236.487,00 226.450.000,00 226.450.000,00 (9.786.487,00) 95,86 7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 181.236.487,00 181.200.000,00 181.200.000,00 (36.487,00) 99,98 7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan 30.000.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 (9.750.000,00) 67,50 7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 734.536.000,00 734.536.000,00 734.536.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 734.536.000,00 734.536.000,00 734.536.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 734.536.000,00 734.536.000,00 734.536.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02 Belanja Jasa 734.536.000,00 734.536.000,00 734.536.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 730.000.000,00 730.000.000,00 730.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 494.000.000,00 494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 4.536.000,00 4.536.000,00 4.536.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.016.000,00 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 491.220.368,00 489.872.000,00 489.872.000,00 (1.348.368,00) 99,73 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 148.864.368,00 148.788.000,00 148.788.000,00 (76.368,00) 99,95 7.01.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 148.864.368,00 148.788.000,00 148.788.000,00 (76.368,00) 99,95 7.01.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.864.368,00 148.788.000,00 148.788.000,00 (76.368,00) 99,95 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 24.197.400,00 24.168.000,00 24.168.000,00 (29.400,00) 99,88 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.197.400,00 24.168.000,00 24.168.000,00 (29.400,00) 99,88 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.197.400,00 24.168.000,00 24.168.000,00 (29.400,00) 99,88 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 124.666.968,00 124.620.000,00 124.620.000,00 (46.968,00) 99,96 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 124.666.968,00 124.620.000,00 124.620.000,00 (46.968,00) 99,96 7.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 124.666.968,00 124.620.000,00 124.620.000,00 (46.968,00) 99,96 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.656.000,00 135.056.000,00 135.056.000,00 (600.000,00) 99,56 7.01.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 135.656.000,00 135.056.000,00 135.056.000,00 (600.000,00) 99,56 7.01.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.656.000,00 135.056.000,00 135.056.000,00 (600.000,00) 99,56 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 135.656.000,00 135.056.000,00 135.056.000,00 (600.000,00) 99,56 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 135.656.000,00 135.056.000,00 135.056.000,00 (600.000,00) 99,56 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 74.656.000,00 74.656.000,00 74.656.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 300.000,00 0,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 50.000.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.700.000,00 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 31.700.000,00 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.700.000,00 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.0010.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.0010.5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.0010.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.0010.5.2 BELANJA MODAL 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.01.2.09.0010.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.01.2.09.0010.5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.01.2.09.0010.5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.01.2.09.0010.5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 175.000.000,00 174.328.000,00 174.328.000,00 (672.000,00) 99,62 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.321.148.500,00 7.282.062.500,00 7.282.062.500,00 (39.086.000,00) 99,47 7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 226.148.500,00 226.148.500,00 226.148.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 226.148.500,00 226.148.500,00 226.148.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 226.148.500,00 226.148.500,00 226.148.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.148.500,00 226.148.500,00 226.148.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 41.314.500,00 41.314.500,00 41.314.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.314.500,00 41.314.500,00 41.314.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 818.000,00 818.000,00 818.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.316.500,00 8.316.500,00 8.316.500,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.306.000,00 4.306.000,00 4.306.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.930.000,00 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02 Belanja Jasa 184.834.000,00 184.834.000,00 184.834.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.700.000,00 183.700.000,00 183.700.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 1.134.000,00 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 504.000,00 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 630.000,00 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01.02.2.02.0003.5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.0003.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.0003.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.0003.5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 7.095.000.000,00 7.055.914.000,00 7.055.914.000,00 (39.086.000,00) 99,45 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.095.000.000,00 7.055.914.000,00 7.055.914.000,00 (39.086.000,00) 99,45 7.01.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.890.000.000,00 4.863.404.000,00 4.863.404.000,00 (26.596.000,00) 99,46 7.01.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.890.000.000,00 4.863.404.000,00 4.863.404.000,00 (26.596.000,00) 99,46 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 4.890.000.000,00 4.863.404.000,00 4.863.404.000,00 (26.596.000,00) 99,46 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 697.000.000,00 692.785.000,00 692.785.000,00 (4.215.000,00) 99,40 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat 697.000.000,00 692.785.000,00 692.785.000,00 (4.215.000,00) 99,40 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.193.000.000,00 4.170.619.000,00 4.170.619.000,00 (22.381.000,00) 99,47 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.04.0576 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan- Jalan-JalanKabupaten 605.000.000,00 601.464.000,00 601.464.000,00 (3.536.000,00) 99,42 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.04.0578 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa 3.188.000.000,00 3.171.221.000,00 3.171.221.000,00 (16.779.000,00) 99,47 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.04.0624 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air- Bangunan PengamanSungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan PembuangPengaman Sungai 400.000.000,00 397.934.000,00 397.934.000,00 (2.066.000,00) 99,48 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03.0001.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03.0001.5.2 BELANJA MODAL 2.205.000.000,00 2.192.510.000,00 2.192.510.000,00 (12.490.000,00) 99,43 7.01.02.2.03.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.539.000,00 99.539.000,00 (461.000,00) 99,54 7.01.02.2.03.0001.5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 99.539.000,00 99.539.000,00 (461.000,00) 99,54 7.01.02.2.03.0001.5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03.0001.5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.03.0001.5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 100.000.000,00 99.539.000,00 99.539.000,00 (461.000,00) 99,54 7.01.02.2.03.0001.5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 100.000.000,00 99.539.000,00 99.539.000,00 (461.000,00) 99,54 7.01.02.2.03.0001.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.105.000.000,00 2.092.971.000,00 2.092.971.000,00 (12.029.000,00) 99,43 7.01.02.2.03.0001.5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.105.000.000,00 2.092.971.000,00 2.092.971.000,00 (12.029.000,00) 99,43 7.01.02.2.03.0001.5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.105.000.000,00 2.092.971.000,00 2.092.971.000,00 (12.029.000,00) 99,43 7.01.02.2.03.0001.5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 600.000.000,00 596.625.000,00 596.625.000,00 (3.375.000,00) 99,44 7.01.02.2.03.0001.5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 1.505.000.000,00 1.496.346.000,00 1.496.346.000,00 (8.654.000,00) 99,42 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.327.837.830,00 1.326.949.830,00 1.326.949.830,00 (888.000,00) 99,93 7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1.327.837.830,00 1.326.949.830,00 1.326.949.830,00 (888.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 88.432.580,00 88.432.580,00 88.432.580,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 88.432.580,00 88.432.580,00 88.432.580,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.432.580,00 88.432.580,00 88.432.580,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 41.061.980,00 41.061.980,00 41.061.980,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.061.980,00 41.061.980,00 41.061.980,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.916.980,00 4.916.980,00 4.916.980,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata 14.975.000,00 14.975.000,00 14.975.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.170.000,00 21.170.000,00 21.170.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 47.370.600,00 47.370.600,00 47.370.600,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.420.600,00 24.420.600,00 24.420.600,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.860.600,00 2.860.600,00 2.860.600,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.239.405.250,00 1.238.517.250,00 1.238.517.250,00 (888.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.187.250,00 1.207.299.250,00 1.207.299.250,00 (888.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.208.187.250,00 1.207.299.250,00 1.207.299.250,00 (888.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 793.907.000,00 793.347.000,00 793.347.000,00 (560.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 793.907.000,00 793.347.000,00 793.347.000,00 (560.000,00) 99,93 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman 8.575.000,00 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.257.000,00 38.257.000,00 38.257.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.215.000,00 9.215.000,00 9.215.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 113.800.000,00 113.800.000,00 113.800.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 537.160.000,00 537.160.000,00 537.160.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 23.305.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 (305.000,00) 98,69 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 58.755.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 (255.000,00) 99,57 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02 Belanja Jasa 414.280.250,00 413.952.250,00 413.952.250,00 (328.000,00) 99,92 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.200.000,00 222.200.000,00 222.200.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 132.300.000,00 132.300.000,00 132.300.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 164.620.250,00 164.352.250,00 164.352.250,00 (268.000,00) 99,84 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.587.600,00 23.549.600,00 23.549.600,00 (38.000,00) 99,84 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 132.450.850,00 132.220.850,00 132.220.850,00 (230.000,00) 99,83 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.581.800,00 8.581.800,00 8.581.800,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.460.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 (60.000,00) 99,78 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.660.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 (60.000,00) 99,76 7.01.03.2.01.0003.5.2 BELANJA MODAL 31.218.000,00 31.218.000,00 31.218.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 31.218.000,00 31.218.000,00 31.218.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga 31.218.000,00 31.218.000,00 31.218.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.2.05.02.03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 31.218.000,00 31.218.000,00 31.218.000,00 0,00 100,00 7.01.03.2.01.0003.5.2.05.02.03.0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 31.218.000,00 31.218.000,00 31.218.000,00 0,00 100,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 185.435.200,00 185.415.200,00 185.415.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 185.435.200,00 185.415.200,00 185.415.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 185.435.200,00 185.415.200,00 185.415.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 176.478.200,00 176.458.200,00 176.458.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.478.200,00 176.458.200,00 176.458.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 160.778.200,00 160.758.200,00 160.758.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.778.200,00 160.758.200,00 160.758.200,00 (20.000,00) 99,99 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.048.200,00 4.028.200,00 4.028.200,00 (20.000,00) 99,51 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.930.000,00 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.800.000,00 116.800.000,00 116.800.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.2 BELANJA MODAL 8.957.000,00 8.957.000,00 8.957.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.957.000,00 8.957.000,00 8.957.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.957.000,00 8.957.000,00 8.957.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 8.957.000,00 8.957.000,00 8.957.000,00 0,00 100,00 7.01.04.2.01.0001.5.2.02.06.02.0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 8.957.000,00 8.957.000,00 8.957.000,00 0,00 100,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 187.047.200,00 186.005.200,00 186.005.200,00 (1.042.000,00) 99,44 7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 187.047.200,00 186.005.200,00 186.005.200,00 (1.042.000,00) 99,44 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 187.047.200,00 186.005.200,00 186.005.200,00 (1.042.000,00) 99,44 7.01.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 187.047.200,00 186.005.200,00 186.005.200,00 (1.042.000,00) 99,44 7.01.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.047.200,00 186.005.200,00 186.005.200,00 (1.042.000,00) 99,44 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.01 Belanja Barang 151.647.200,00 150.605.200,00 150.605.200,00 (1.042.000,00) 99,31 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.647.200,00 150.605.200,00 150.605.200,00 (1.042.000,00) 99,31 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.917.200,00 4.917.200,00 4.917.200,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 146.730.000,00 145.688.000,00 145.688.000,00 (1.042.000,00) 99,29 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.02 Belanja Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 175.012.400,00 172.457.400,00 172.457.400,00 (2.555.000,00) 98,54 7.01.06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASINNPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 175.012.400,00 172.457.400,00 172.457.400,00 (2.555.000,00) 98,54 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 96.349.500,00 95.838.500,00 95.838.500,00 (511.000,00) 99,47 7.01.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 89.500.500,00 88.989.500,00 88.989.500,00 (511.000,00) 99,43 7.01.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.500.500,00 88.989.500,00 88.989.500,00 (511.000,00) 99,43 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 83.800.500,00 83.289.500,00 83.289.500,00 (511.000,00) 99,39 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.800.500,00 83.289.500,00 83.289.500,00 (511.000,00) 99,39 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.770.500,00 2.770.500,00 2.770.500,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.030.000,00 80.519.000,00 80.519.000,00 (511.000,00) 99,37 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.2 BELANJA MODAL 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.2.05.02.03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0002.5.2.05.02.03.0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 78.662.900,00 76.618.900,00 76.618.900,00 (2.044.000,00) 97,40 7.01.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 78.662.900,00 76.618.900,00 76.618.900,00 (2.044.000,00) 97,40 7.01.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.662.900,00 76.618.900,00 76.618.900,00 (2.044.000,00) 97,40 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.01 Belanja Barang 75.862.900,00 73.818.900,00 73.818.900,00 (2.044.000,00) 97,31 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.862.900,00 73.818.900,00 73.818.900,00 (2.044.000,00) 97,31 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.652.900,00 8.652.900,00 8.652.900,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.210.000,00 65.166.000,00 65.166.000,00 (2.044.000,00) 96,96 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01.06.2.01.0017.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 16.438.177.540,00 16.245.794.079,00 16.245.794.079,00 (192.383.461,00) 98,83 Pada level kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, atau terdapat efisiensi anggaran yang akan dijabarkan secara jelas pada level sub kegiatan. Beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu :
  23. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan realisasi serapan anggaran pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan termasuk tambahan penghasi lan PNS berbasis kinerja, dialokasikan dengan memperhatikan data pegawai, perkiraan kenaikan pangkat, adanya kenaikan gaji berkala serta adanya pemberian gaji dan tunjangan 13 dan thr di tahun 2024 dan juga pensiun pegawai, pada tahun 2024 terdapat 1 orang PNS yang pensiun pada kecamatan Kemiri dan 1 orang PNS yang pensiun sehingga terdapat silpa pada belanja pegawai;
  24. 2.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  25. 3.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  26. 4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  27. 5.Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini tercapai 100%;
  28. 6.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan tagihan listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan;
  29. 7.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat 2 orang Non ASN yang mengundurkan diri;
  30. 8.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum pada Peraturan Bupati Tangerang;
  31. 9.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  32. 10.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  33. 11.Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  34. 12.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga dan belanja bahan bangunan yang tidak diserap maksimal karena alokasi anggaran untuk batu dan pasir tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk semen;
  35. 13.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  36. 14.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak hotel. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalaha n dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut : Grafik 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sumber : ESAKIP 2024 (sakip.tangerangkab.go.id) 1 : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat (IKM) 2 : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 2 indikator kinerja utama di tahun 2024, capaian tertinggi terdapat pada pemenuhan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81.50 dari target 81.60 atau sebesar 99.88%, dan capaian terendah pada indikator Meningkatkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) sebesar 55.20 dari target 70.05. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh perubahan indikator evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM APIP, sehingga terdapat beberapa prosedur yang terlewati mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pada saat reviu. Dari uraian analisis di atas pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator utama pada Capaian Indikator Kinerja Utama 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 Target Realisasi Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2024 adalah 98,00% dengan kategori mencapai target. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 16.438.177.540,00 (98.83%) dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang 2024 No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 79 80 81 82 82.50 84.70 85.80 86.90 Tahun 2023 Belum sesuai target capaian Renstra PD dan Tahun 2024 belum ada realisasi capaian 2 Nilai AKIP Kecamatan Kemiri Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 71.05 72.10 72.15 73.05 55.20 60.10 72.15 74.05 Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya perubahan indicator penilaian dari tim APIP dan untuk Tahun 2024 belum ada realisasi capaian 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 75 - - - - - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.3 Tugas pokok Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Kemiri, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : 1.1.1.1.1 Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah). Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan; 1.1.1.2 Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan; 1.1.1.3 Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalamperencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan; 1.1.1.4 Seluruh masyarakat Kecamatan Kemiridalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan sarana prasarana lainnya; dan 1.1.1.5 Aparat Desa di lingkup Kecamatan Kemiri. 1.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah 1.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan permasalahan tersebut antara lain :
  37. 1.Keterbatasan Fasilitas Pendidikan Salah satu bentuk nyata dari keterbatasan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kemiriadalah minimnya jumlah sekolah negeri yang tersedia untuk jenjang menengah pertama dan atas. Hingga saat ini, Kecamatan Kemirihanya memiliki 1 SMA Negeri, dan 4 SMP/MTs Negeri (Kecamatan Kemiri dalam Angka 2024). Jumlah ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan beberapa dampak serius, antara lain kepadatan siswa di sekolah yang ada, persaingan masuk yang tinggi, dan kesulitas akses pendidikan lanjutan.
  38. 2.Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/Perangkat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kemiriyang mempunyai 7 (tujuh) desa didukung oleh 23 ASN yang terdiri dari 20 PNS, 1 (satu) CPNS, dan 4 (empat) PPPK. Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.
  39. 3.Persampahan Persoalan persampahan masih menjadi tantangan serius di Kecamatan Kemiri. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, namun pengelolaan yang ada belum optimal. Banyak titik penumpukan sampah, baik di pinggir jalan maupun di lahan kosong, yang belum terlayani secara rutin oleh petugas kebersihan. Minimnya fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya memperparah kondisi ini. Selain menimbulkan bau dan pencemaran, tumpukan sampah juga berpotensi menjadi sumber penyakit dan banjir saat musim hujan. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, mulai dari penambahan sarana kebersihan, edukasi pengelolaan sampah, hingga penegakan aturan lingkungan.
  40. 4.Regulasi Pelimpahan Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Tangerang. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau concurrent, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.
  41. 5.Penggunaan data primer Penggunaan data primer dalam perencanaan dan pelaksanaan program di Kecamatan Kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya pengumpulan data langsung dari lapangan, sehingga banyak keputusan masih didasarkan pada data sekunder yang kurang relevan atau sudah tidak mutakhir. Selain itu, metodologi pengumpulan data primer sering kali tidak konsisten, cakupannya terbatas, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kualitas data menjadi rendah dan sulit digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. 1.2.2 Isu Strategis Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, perumusan Rencana Strategis harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang optimal. Analisis untuk isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kemiri adalah sebagai berikut :
  42. 1.Pemerataan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Negeri Kecamatan Kemiri masih menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan negeri, terutama pada jenjang menengah. Hingga saat ini, wilayah ini hanya memiliki satu SMA Negeri dan empat SMP Negeri, yang belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD dan SMP dari berbagai desa di kecamatan. Akibatnya, banyak anak usia sekolah terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar kecamatan, atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya dan jarak tempuh. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah dalam memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah padat penduduk seperti Kemiri. Isu strategis ini mendorong upaya penambahan unit sekolah baru, rehabilitasi gedung yang rusak, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Selain itu, perlu sinergi antara kecamatan dan dinas pendidikan dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga.
  43. 2.Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Kecamatan Kualitas layanan publik sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Di Kecamatan Kemiri, tantangan dalam pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, hingga pelaksanaan program pembangunan sebagian besar disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan teknis dan manajerial aparatur. Permasalahan ini mencakup rendahnya akses pelatihan berkelanjutan, kurangnya penguasaan teknologi informasi, serta minimnya insentif yang dapat memotivasi kinerja aparatur. Maka dari itu, isu strategis ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui pelatihan, pendampingan teknis, rotasi jabatan yang sehat, serta pengembangan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja.
  44. 3.Penguatan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Pengelolaan persampahan menjadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang masih mendesak di Kecamatan Kemiri. Setiap hari, volume sampah dari rumah tangga, pasar, dan kegiatan usaha terus meningkat, namun fasilitas pengelolaan yang ada belum mencukupi, baik dari segi jumlah tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut, maupun petugas kebersihan yang tersedia. Banyak titik sampah liar muncul di sudut-sudut jalan, lahan kosong, bahkan di bantaran sungai. Selain mencemari lingkungan, kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan masyarakat dan memperparah potensi banjir saat musim hujan. Isu strategis ini mendorong dibangunnya sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan peran aktif masyarakat, dukungan teknologi sederhana, serta regulasi yang tegas mengenai tata kelola sampah berbasis lingkungan dan tanggung jawab bersama.
  45. 4.Sinkronisasi Regulasi Pelimpahan Kewenangan dan Peningkatan Peran Kecamatan Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah, kecamatan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya Kecamatan Kemirimasih menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas- tugas yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten, terutama akibat ketidaktegasan regulasi, terbatasnya sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini menyebabkan peran kecamatan menjadi terbatas dan tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal, terutama dalam pelayanan dasar dan pengelolaan kewenangan teknis. Isu strategis ini mengarah pada perlunya sinkronisasi dan penguatan regulasi pelimpahan kewenangan, peningkatan kapasitas operasional kecamatan, serta kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara kabupaten, kecamatan, dan desa.
  46. 5.Penguatan Sistem Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Primer untuk Perencanaan Pembangunan Perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat. Sayangnya, Kecamatan Kemirimasih menghadapi kendala dalam pengumpulan dan pemanfaatan data primer, baik karena keterbatasan SDM, sarana teknologi informasi, maupun metodologi pengambilan data yang belum terstandar. Banyak program dirancang hanya berdasarkandata sekunder atau estimasi, sehingga rentan tidak tepat sasaran. Ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan data perencanaan juga menyebabkan kebijakan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, isu strategis ini mendorong pembangunan sistem data primer berbasis lapangan, peningkatanpelatihan bagi petugas pengumpul data, serta integrasi data ke dalam sistem perencanaan daerah secara lebih komprehensif, transparan, dan digital. Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :
33. a.Permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan
  1. 1.Keterbatasan Fasilitas Pendidikan Salah satu bentuk nyata dari keterbatasan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kemiriadalah minimnya jumlah sekolah negeri yang tersedia untuk jenjang menengah pertama dan atas. Hingga saat ini, Kecamatan Kemirihanya memiliki 1 SMA Negeri, dan 4 SMP/MTs Negeri (Kecamatan Kemiridalam Angka 2024). Jumlah ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan beberapa dampak serius, antara lain kepadatan siswa di sekolah yang ada, persaingan masuk yang tinggi, dan kesulitas akses pendidikan lanjutan.
  2. 2.Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/Perangkat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kemiri yang mempunyai 7 (tujuh) desa didukung oleh 23 ASN yang terdiri dari 20 PNS, 1 (satu) CPNS, dan 4 (empat) PPPK. Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.
  3. 3.Persampahan Persoalan persampahan masih menjadi tantangan serius di Kecamatan Kemiri. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, namun pengelolaan yang ada belum optimal. Banyak titik penumpukan sampah, baik di pinggir jalan maupun di lahan kosong, yang belum terlayani secara rutin oleh petugas kebersihan. Minimnya fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya memperparah kondisi ini. Selain menimbulkan bau dan pencemaran, tumpukan sampah juga berpotensi menjadi sumber penyakit dan banjir saat musim hujan. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, mulai dari penambahan sarana kebersihan, edukasi pengelolaan sampah, hingga penegakan aturan lingkungan.
  4. 4.Pemerataan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Negeri Kecamatan Kemiri masihmenghadapi ketimpangandalam akses pendidikan negeri, terutama pada jenjang menengah. Hingga saat ini, wilayah ini hanya memiliki satu SMA Negeri dan empat SMP Negeri, yang belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD dan SMP dari berbagai desa di kecamatan. Akibatnya, banyak anak usia sekolah terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar kecamatan, atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya dan jarak tempuh. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah dalam memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah padat penduduk seperti Kemiri. Isu strategis ini mendorong upaya penambahan unit sekolah baru, rehabilitasi gedung yang rusak, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Selain itu, perlu sinergi antara kecamatan dan dinas pendidikan dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga.
34. b.Permasalahan yang terjadi di Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri
35. c.Bidang Sekretariat
36. a.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Kemiri kurang maksimal.
37. b.Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kemiri, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
38. d.Bidang Pemerintahan
39. a.Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan;
40. b.Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pemerintahan
41. c.adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu
42. e.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
43. a.Kurangnya personil pengelolaan data Pemberdayaan Masyarakat sehingga
44. b.Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
45. c.Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kemiri sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kemiri terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
46. f.Bidang Pelayanan Publik
47. a.Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal
48. b.Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih terhabatnya pelayanan public di kecamatan Kemiri c.
49. g.Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
50. a.Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
51. b.Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Kemiri;
52. c.Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
53. d.Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Kemiri
54. e.Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
55. f.Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kemiri dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi; Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kemiri Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2 .01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2 .01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 156.943.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 156.943.500,00 7.01.01.2 .01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 120.120.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 120.120.000,00 7.01.01.2 .01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 121.400.000,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 121.400.000,00 7.01.01.2 .02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2 .02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 5.159.050.248,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 5.159.050.248,00 7.01.01.2 .02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 162.260.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1 162.260.000,00 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 7.01.01.2 .05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2 .05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kemiri Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 58.995.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kemiri Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 58.995.000,00 7.01.01.2 .05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 81.040.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 o 7.01.01.2 .06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2 .06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Kemiri Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 13.531.200,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kec. Kemiri Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 13.531.200,00 7.01.01.2 .06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 279.635.600,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 279.635.600,00 7.01.01.2 .06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Bahan Logistik 24 25.400.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Bahan Logistik 24 25.400.000,00 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 7.01.01.2 .06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 104.836.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 104.836.000,00 7.01.01.2 .06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kemiri Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 98.254.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kemiri Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 98.254.000,00 7.01.01.2 .06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kemiri Jumlah Lapora n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 62.316.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kemiri Jumlah Lapora n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 62.316.000,00 7.01.01.2 .08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 209.530.800,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 209.530.800,00 7.01.01.2 .08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 921.049.568,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 921.049.568,00 7.01.01.2 .09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 124.641.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 124.641.000,00 7.01.01.2 .09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 167.006.400,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 167.006.400,00 7.01.01.2 .09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 16.650.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 16.650.000,00 7.01.01.2 .09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 150.000.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 150.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2 .02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2 .02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 33.810.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 33.810.500,00 7.01.02.2 .03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2 .03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Kec. Kemiri Jumlah dokumen koordinasi/siner 40 4.669.872.325,00 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinerg i dengan Kec. Kemiri Jumlah dokumen koordinasi/siner 1 4.669.872.325,00 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2 .01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2 .01.001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kemiri Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 117.493.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kemiri Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 117.493.500,00 7.01.03.2 .01.003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 1.136.886.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1.136.886.500,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2 .01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2 .01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 5 150.305.500,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 4 150.305.500,00 di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2 .01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2 .01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 370.228.500,00 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 370.228.500,00 7.01.05.2 .01.0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 43.630.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 43.630.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2 .01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kemiri Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 59.610.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Kemiri Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 59.610.000,00 Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 77.845.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 77.845.000,00 2.3.1 Musrenbang Tingkat Kecamatan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang di laksanakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2025, sesuai dengan jadwal yang diberikan berdasarkan surat dari Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang nomor : 007.1.4/57/I/BAPPEDA/2024 tanggal 16 Januari tentang Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025. Musrenbang tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang di hadiri oleh Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, Anggota DPRD dan seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang serta para Stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Kemiri. Dari hasil musrenbang tersebut menghasilkan 50 usulan Prioritas, sebagaimana terlampir pada lampiran II. 2.3.2 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun
  1. 2026.Setiap seksi dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhi ran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan surat edaran Pj. Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026, bahwa Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang mengusulkan pagu indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 dalam berkas daring (drive google) sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 didasari oleh surat edaran Pj. Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun
  2. 2026.Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.
56. a.Alokasi Anggaran Program Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentas e 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.524.324.376,00 70,03% 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4.008.667.630,00 15,68% 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.183.660.000,00 9,98% 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 80.976.000,00 0,68% 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 335.752.000,00 2,01% 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 231.948.000,00 1,62% Total 13,365,328,006. 00 100,00% Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.524.324.376,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Empat Juta Tiga Ratus dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 70,03% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp4.810.328.006,00 atau 47,11% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
57. b.Alokasi Anggaran Seksi dan Sub Bagian Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Kelompok Unit Kerja Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentase 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5.353.951.006,00 51,70% 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.170.373.370,00 18,33% 3 Seksi Pelayanan 4.008.667.630,00 15,68% 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1.183.660.000,00 10,65% 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat 80.976.000,00 9,98% 6 Seksi Pemerintahan 335.752.000,00 2,01% 7 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 231.948.000,00 1,62% Total 13,365,328,006.00 100,00 Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Seksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu Rp.5.353.951.006,00atau 51,70% dan SeksiPelayanan yaitu Rp.4.008.667.630,00atau 15,68% dan dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Seksi/sub bagian Perencanaan dan keuangan memiliki anggaran terbesar kesatu karena terdapat Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dialokasikan untuk anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.810.328.006,00 dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
58. c.Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran Tabel 2.7 Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Pagu Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2026 Persentase 1 APBD MURNI 13,365,328,006.00 100 Total 13,365,328,006.00 100 Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.3.3 Forum Koordinasi Perangkat Daerah Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang nomor : 000.7.4/144/11/Bappeda/2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 maka pada tanggal 27 Februari 2026 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ikut serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026. Hal-hal yang disepakati dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 diantaranya:
59. a.Fokus penganggaran untuk penurunan stunting, setiap Kecamatan diminta untuk menganggarkan anggaran sensitif dan spesifik dalam peran serta penurunan stunting;
60. b.Fokus penganggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan kegiatan operasi pasar (bazar murah) minimal 4 kali dalam satu tahun;
61. c.Fokus pengganggaran untuk penyelenggaraan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem;
62. d.Keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapai an sasaran sesuai dengan kewenangan masing- masi ng Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah termasuk keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah;
63. e.Kesesuaian pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah;
64. f.Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Total usulan anggaran Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 13,365,328,006.00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah). Adapun rincian anggaran per program berdasarkan usulan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Usulan Anggaran Program pada Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.524.324.376,00 70,03% 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4.008.667.630,00 15,68% 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.183.660.000,00 9,98% 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 80.976.000,00 0,68% 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 335.752.000,00 2,01% 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 231.948.000,00 1,62% Total 13,365,328,006.00 100,00% Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp8.555.000.000,00 (Delapan Milyar lima ratus lima juta lima puluh lima juta Rupiah) atau 49,75% dari total pagu berdasarkan usulan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun Anggaran
  1. 2025.Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggara n sebesar Rp4.810.328.006,00 (Empat Milyar Delapan Ratus sepuluh juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Rupai h) atau 30,33% dari total pagu berdasarkan usulan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 2.3.4 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Sehubungan dengan surat undanganrapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 nomor : B/000.7.6.3/320/IV/Bappeda/2025 tanggal 22 April 2025. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar . 13,365,328,006.00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah). dengan rincian jenis belanja sebagai berikut : Tabel 2.9 Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2026 1 Belanja Pegawai Rp4.810.328.006,00 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal RP.8.555.000.000,00 Total Rp13,365,328,006.00 Pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Total anggaran Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp13,365,328,006.00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah)dengan rincian hasil input sebagai berikut : Tabel 2.10 Hasil Input Rancangan Akhir Rencana Kerja pada SIPD-RI Tahun Anggaran 2026 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2026 1 Belanja Pegawai Rp4.810.328.006,00 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal RP.8.555.000.000,00 Total Rp13,365,328,006.00 Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab IV. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu- isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan sebagaimana dijabarkan pada lampiran IV.
65. a.Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
66. b.Pembangunan Berorientasi Hasil;
67. c.Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
68. d.Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
69. e.Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
70. f.Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangu nan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraa n, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan Kewenangan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel 3.1 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Urusan Daerah Bidang Urusan Rincian Urusan yang Dilimpahkan
  1. 1.Penetapan Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.
  2. 1.Penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  3. 2.Penetapan pengalihan tugas staf Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
  4. 3.Penetapan izin cuti pegawai;
  5. 4.Penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  6. 5.Penetapan pelaksana tugas Kepala Desa. 2. Penyelenggaraa n Keciptakaryaa n
  7. 1.Pemeliharaan pagar kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
  8. 2.Pemeliharaan gapura kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
  9. 3.Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
  10. 4.Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antar Desa/Kelurahan;
  11. 5.Pemeliharaan ruang kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
  12. 6.Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor Kecamatan dan Kelurahan;
  13. 7.Penataan ruang kerja kantor Kecamatan dan Kelurahan;
  14. 8.Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  15. 9.Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
  16. 10.Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala Kecamatan;
  17. 11.Pemeliharaan sarana penunjang kantor Kecamatan dan Kelurahan;
  18. 12.Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
  19. 13.Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di Kecamatan;
  20. 14.Pemeliharaan gedung bersama keagamaan Kecamatan;
  21. 15.Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
  22. 16.Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam. Kebinamargaa n dan Sumber Daya Air
  23. 1.Pemeliharaan badan jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  24. 2.Pemeliharaan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
  25. 3.Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  26. 4.Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  27. 5.Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  28. 6.Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  29. 7.Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antar Desa/Kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
  30. 8.Penyelenggaraan survey jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  31. 9.Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/ jembatan/irigasi di wilayah Kecamatan;
  32. 10.Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
  33. 11.Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
  34. 12.Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan
  35. 13.tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil
  36. 1.Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
  37. 2.Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari Desa/Kelurahan;
  38. 3.Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  39. 4.Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di Kecamatan; dan
  40. 5.Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Desa/Kelurahan. Operasional Pengangkutan Sampah
  41. 1.Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat Kecamatan;
  42. 2.Pembentukan bank sampah pada tingkat Kecamatan;
  43. 3.Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat Kecamatan;
  44. 4.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat Kecamatan;
  45. 5.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
  46. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan Desa/Kelurahan;
  47. 7.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
  48. 8.Kerja bakti/gotong- royong pembersihan sampah pada tingkat Kecamatan;
  49. 9.Pemeliharaan taman kota pada Kecamatan secara swakelola;
  50. 10.Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat Kecamatan; 11.Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat Kecamatan; 12.Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat Kecamatan; dan 13.Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan sarana kebersihan lainnya Bidang Kesehatan
  51. 1.Penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga pada tingkat Kecamatan;
  52. 2.Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) tingkat Kecamatan; dan
  53. 3.Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tingkat Kecamatan. Ketenagakeraja an
  54. 1.Penyelenggaraan padat karya; dan Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  55. 1.Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
  56. 2.Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat Kecamatan;
  57. 3.Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Kecamatan;
  58. 4.Penyelenggaraan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  59. 5.Penyelenggaraan pelanjtikan Penjabat Lepala Desa;
  60. 6.Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  61. 7.Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  62. 8.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
  63. 9.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
  64. 10.masa jabatan Kepala Desa. Pembinaan dan Pengelolaan Generasi Muda, Olahraga, Seni Budaya dan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan
  65. 1.Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) Paskibra; b) KNPI; c) Karang Taruna; dan d) Pramuka.
  66. 2.Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga Kecamatan;
  67. 3.Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
  68. 4.Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat Kecamatan dan Kabupaten; Urusan Bencana Daerah
  69. 1.Pengadaan persediaan sembako; dan
  70. 2.Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir. Urusan Perpustakaan Daerah
  71. 1.Pembentukan perpustakaan daerah;
  72. 2.Pengadaan buku;
  73. 3.Pengadaan sarana perpustakaan; dan Pengelolaan perpustakaan Kecamatan.
  74. 3.Pemungutan Memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
  75. 1.Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan;
  76. 2.Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata; Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
71. a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
72. b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
73. c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
74. d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
75. e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
76. f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
77. g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029, melalui Visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATENTANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah misi ke-1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”. Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Capaian 2026 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatanyang Berkualitas Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Indeks Pelayanan Publik 82 Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang serta isu-isu penting yang perlu diselesaikan pada tahun 2026, maka sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan diperlukan penetapan prioritas urusan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. 3.3 Program dan Kegiatan Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
78. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
79. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
80. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
81. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
82. e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
83. f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
84. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
85. b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
  1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
86. a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
87. b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
  1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
88. a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
89. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
  1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
90. a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun hubungan sasaran, indikator kinerja dengan program kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Progam dan Kegiatan pada Kecamatan Kemiri NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN 1 Meningkatny a Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Indeks Pelayanan Publik 82 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintaha n Umum, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kecamatan Rp13.365.328.006,00 15.732.479.387,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kemiri 100% 7.524.324.376,00 APBD 100% 9.471.506.387,00 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri 5 455.223.000,00 APBD 5 112.933.200,00 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Admistrasi keuangan Kecamatan Kemiri 2 4.898.728.006,00 APBD 2 6.704.071.136,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Kecamatan Kemiri 20 70.329.472,00 APBD 20 96.390.800,00 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri 8 384.974.000,00 APBD 8 579.383.100,00 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Kecamatan Kemiri 2 1.227.552.418,00 APBD 2 1.114.845.200,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kemiri 4 487.517.480,00 APBD 4 863.882.951,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kemiri 100% APBD 100% 4.424.459.000,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang Terpelihara Kecamatan Kemiri 100% APBD 100% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan Kemiri 4 327.084.000,00 APBD 4 175.000.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Kemiri 4 3.681.583.630,00 APBD 4 4.249.459.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n Kecamatan Kemiri 85% 1.183.660.000,00 APBD 85% 1.262.066.900,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Kemiri 2 1.183.660.000,00 APBD 2 1.262.066.900,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang Ditindaklanjuti Kecamatan Kemiri 100% 80.976.000,00 APBD 100% 161.302.500,00 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kemir Kecamatan Kemiri 4 80.976.000,00 APBD 4 161.302.500,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kemiri 100% 335.752.000,00 APBD 100% 315.467.600,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kemiri 2 335.752.000,00 APBD 2 315.467.600,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kecamatan Kemiri 100% 231.948.000,00 APBD 100% 97.677.000,00 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dok Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Kecamatan Kemiri 2 231.948.000,00 2 97.677.000,00 JUMLAH TOTAL 13.365.328.006,00 15.732.479.387,00 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 13 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu :
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  4. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  6. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keenam program yang tercantum dalam program kinerja pada Kecamatan akan dianalisis sebagai berikut :
  7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp. 7.524.324.376,00 Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%;
  8. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. Rp4.008.667.630,00 Indikator Program : Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 100% dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 100%;
  9. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran Rp1.183.660.000,00 Indikator Program : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 85%;
  10. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 80.976.000,00 Indikator Program : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dengan target 100%;
  11. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp. 335.752.000,00
  12. 6.Indikator Program : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan target 100%;
  13. 7.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp 231.948.000,00 Indikator Program : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 100%. Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027 Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Anggaran 2026 2027 Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Indeks Pelayanan Publik Nilai 82 82.50 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 7.524.324.376,00 100% 8.471.506.387,00 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 455.223.000,00 4 535.183.000,00 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% 100% 7.01.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 152.721.000,00 4 142.721.000,00 7.01.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 152.712.000,00 4 122.712.000,00 7.01.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 100.990.000,00 4 150.990.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Laporan 1 24.400.000,00 1 54.400.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Laporan 1 24.400.000,00 1 34.400.000,00 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Admistrasi keuangan Dokumen 2 4.898.728.006,00 1 6.704.071.136,00 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 20 4.810.328.006,00 20 6.664.071.136,00 7.01.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 88.400.000,00 4 40.000.000,00 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Pegawai yang di fasilitasi Orang 60 70.329.472,00 60 96.390.800,00 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% 100% 7.01.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 60 22.949.472,00 60 42.949.472,00 7.01.01.2.05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan Orang 60 47.380.000,00 60 54.380.000,00 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 6 384.974.000,00 6 579.383.100,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10 13.937.000,00 10 10.982.100,00 7.01.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 100.352.000,00 4 320.653.600,00 7.01.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 7 25.575.000,00 7 30.680.800,00 7.01.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 28.500.000,00 5 30.372.200,00 7.01.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 137.160.000,00 4 65.640.000,00 7.01.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 79.450.000,00 4 74.260.000,00 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran :Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 2 1.227.552.418,00 2 1.214.845.200,00 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 100% 7.01.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 6 202.367.890,00 6 208.251.200,00 7.01.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 1.025.184.528,00 4 106.594.000,00 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 487.517.480,00 4 263.882.951,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 183.799.980,00 7 167.856.076,00 7.01.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 88.717.500,00 7 40.629.000,00 7.01.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 15.000.000,00 5 32.890.000,00 7.01.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 200.000.000 1 122.507.875,00 Indeks Pelayanan Publik Nilai 82 82.50 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100% 4.008.667.630,00 100% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100% 100% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 4 327.084.000,00 4 457.084.000,00 Hasil : Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persen 100% 100% 7.01.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 327.084.000,00 4 457.084.000,00 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara dokumen 2 2 Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara Persen 100% 3.681.583.630,00 100% 4.899.459.000,00 7.01.02.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Dokumen 4 3.160.783.630,00 4 4.249.459.000,00 7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Dokumen 4 520.800.000,00 4 670.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 85% 1.183.660.000,00 85% 1.583.660.000,00 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kelompok 5 1.183.660.000,00 5 1.583.660.000,00 Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 85% 85% 7.01.03.2.01.001 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Lembaga Kemasyar akatan 1 481.160.000,00 1 681.160.000,00 7.01.03.2.01.003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 702.500.000,00 4 902.500.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% Rp80.976.000,00 100% 161.302.500,00 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelen ggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Jenis 4 Rp80.976.000,00 4 161.302.500,00 Hasil : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 100% 7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 Rp80.976.000,00 4 161.302.500,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Persen 100% 335.752.000,00 100% 315.467.600,00 7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelen ggaraa n Urusan Orang 50 50 315.467.600,00 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 100% 100% 7.01.05.2.01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 50 Rp296.292.000,00 50 220.623.500,00 7.01.05.2.01.0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 Rp39.460.000,00 4 79.844.100,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 100% Rp231.948.000,00 100% Rp331.948.000,00 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran : Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi Baik Dokumen 4 Rp231.948.000,00 4 Rp331.948.000,00 Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi Baik Persen 100% 100% 7.01.06.2.01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 Rp27.792.000,00 4 57.792.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 1 99.236.000,00 7 100.236.000,00 7.01.06.2.01.0019 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Dokumen 4 104.920.000,00 104.920.000,00 JUMLAH I Rp13.365.328.006,00 15.732.479.387,00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar RP. 8.555.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh lima Juta rupiah) atau 59.87% dari total anggaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp4.810.328.006,00 (EmpatMilyar Delapan Ratus sepuluh Puluh Juta Tiga Ratus dua Puluh delapan Ribu Enam Rupiah) atau 41,60% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.
  14. 2029.Selain itu rencana kerja merupakan pedoman rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2026. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan kaidah- kaidah sebagai berikut :
  15. 1.Seluruh aparatur Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  16. 2.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
  17. 3.Pelaksanaan DPA Tahun 2026 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Kemiri setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026. Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah- langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Kemiri Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Renja Perubahan Kecamatan Kemiri Tahun 2026.
  18. 52.Kecamatan Sukadiri Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka menengah 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, maka Kecamatan Sukadiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kecamatan Sukadiri untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sukadiri, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Curug merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Curug, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
91. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
92. b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
93. c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
94. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
95. e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
96. f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
97. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
98. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
99. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
100. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
101. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
102. l.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
103. m.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
104. n.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 o.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan;
105. p.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Sukadiri selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 meliputi:
  1. 1.Program dan kegiatan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  2. 2.Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  3. 3.Indikator Kinerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  4. 4.Kelompok sasaran Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026; dan
  5. 5.Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026adalah sebagai berikut:
  6. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
  7. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
  8. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
  9. 4.Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadiri ke dalam Rencana Operasional tahunan;
  10. 5.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2026
  11. 6.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut: Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2026. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukadiri. Pada tahun 2024 Kecamatan Sukadiri melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 13.889.295.589 (Tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi Rp. 15.260.293.177 (Lima belas miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.003.496.302 (Lima belas miliar tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah.) atau persentase realisasi sebesar 98.32%. Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang sebesar Rp.256.796.875 (Dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan pada belanja modal adanya penawaran harga/kontrak sehingga terjadi efesiensi. Pada tahun 2025 secara keseluruhan pada tahun anggaran disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan SUKADIRI sebesar Rp. 14.526.222.431 (Empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 anggaran Kecamatan Sukadiri berkurang menjadi Rp.14.146.952.861 (Empat belas miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Nilai Rp. 6.807.771.858 (Enam miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau mencapai 48,12 %. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2025 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN SUKADIRI TAHUN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Keuangan Kinerja Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaia n (%) KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pennjang urusan pemerintahan 8.839.150.121 4.397.751.638 49,75% % 50 50 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.257.000 38.761.000 39,45% Dokume n 4 4 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.595.000 13.306.000 26,83% Dokume n 1 1 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.668.000 10.564.000 63,38% Dokume n 1 1 100% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.994.000 14.891.000 46,54% Dokume n 1 1 100% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 6.045.418.995 3.174.482.417 52,51% Dokume n 2 2 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6.022.396.995 3.154.826.417 52,38% Orang 26 26 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 23.022.000 19.656.000 85,38% Dokume n 1 1 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 158.447.820 14.340.000 9,05% % 50 50 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 111.116.000 14.340.000 12,91% Angka 45 45 100% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 47.331.820 - 0% Orang 0 0 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 564.880.770 421.918.040 74,69% Kategori 4 4 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 18.589.000 8.490.000 45,67% Angka 4 4 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 343.858.400 310.207.400 90,21% Angka 15 15 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18.192.100 18.192.100 100% Angka 14 14 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17.764.520 17.764.520 100% Angka 40 40 100% PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Keuangan Kinerja Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaia n (%) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 54.933.750 19.249.020 35,04% Kelompo k 4 4 100% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 61.020.000 30.510.000 50% Dokume n 12 12 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.523.000 17.505.000 34,65% Dokume n 2 2 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 1.034.205.568 519.186.197 50,20% Kategori 3 3 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.372.400 744.000 8,89% Dokume n 1 1 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 175.593.600 53.186.697 30,29% Dokume n 2 2 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 850.239.568 465.255.500 54,72% Dokume n 7 7 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 937.939.968 229.063.984 24,42% Kategori 5 5 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 72.299.984 33.503.992 46,34% Unit 2 2 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126.339.984 84.515.992 66,90% Unit 3 3 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39.300.000 11.550.000 29,39% Unit 15 15 100% Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 500.000.000 99.494.000 19,90% Unit 1 1 100% Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 200.000.000 - 0% Unit 0 0 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3.611.136.760 1.384.065.000 38,33% % 39 39 100% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 46 46 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 35.199.260 10.476.000 29,76% % 50 50 100% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.199.260 10.476.000 29,76% Dokume n 1 1 100% PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Keuangan Kinerja Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaia n (%) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara 3.575.937.500 1.373.589.000 38,41% % 46 46 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3.575.937.500 1.373.589.000 38,41% Dokume n 2 2 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan 1.213.003.400 890.564.400 73,42% % 50 50 100% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 1.093.202.000 783.683.000 71,69% Kelompo k 2 2 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 68.776.000 68.776.000 100% Kelompo k 9 9 100% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.024.426.000 714.907.000 69,79% Dokume n 4 4 100% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan 119.801.400 106.881.400 89,22% Desa 8 8 100% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 108.269.400 98.269.400 90,76% Dokume n 1 1 100% Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.532.000 8.612.000 74,68% Dokume n 1 1 100% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 114.430.900 65.852.200 57,55% % 50 50 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 114.430.900 65.852.200 57,55% kali 1 1 100% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 114.430.900 65.852.200 57,55% Dokume n 2 2 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 262.482.280 27.474.020 10,47% % 50 50 100% Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 50 50 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 262.482.280 27.474.020 10,47% Orang 50 50 100% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 204.154.200 - 0% Orang 0 0 0% PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Keuangan Kinerja Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaia n (%) Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaia n (%) Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kes Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 11.468.080 5.448.020 47,51% Orang 50 50 100% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 46.860.000 22.026.000 47% Dokume n 1 1 100% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 106.749.400 42.064.600 39,40% % 50 50 100% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 106.749.400 42.064.600 39,40% Desa 8 8 100% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 106.749.400 42.064.600 39,40% Dokume n 1 1 100% Jumlah 14.146.952.861 6.807.771.858 48,12 Pada level kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, atau terdapat efisiensi anggaran yang akan dijabarkan secara jelas pada level sub kegiatan. Beberapa sub kegiatan yag tidak mencapai 100% yaitu :
  12. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan oleh ada 1 orang pegawai pelaksana yang pensiun dan ada satu PLT kepala seksi pemerintahan dan penerapan disiplin aparatur pegawai terhadap kinerja yang tidak maksimal karena setiap bulannya (pemberian tunjangan kinerja tidak diterima secara penuh);
  13. 2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  14. 3.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan penyerapan sesuai kebutuhan;
  15. 4.Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan penyerapan sesuai dengan ketentuan /standar harga;
  16. 5.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan tagihan listrik dan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan;
  17. 6.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan penyerapan pajak sesuai dengan kebutuhan;
  18. 7.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  19. 8.Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  20. 9.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga;
  21. 10.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga Tabel 2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukadiri Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 6 6 6 100% 6 18 257% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 1 1 1 100% 1 3 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 26 26 26 26 100% 26 78 300% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 6 6 6 100% 8 20 333% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 3 3 3 100% 3 9 300% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 5 5 5 100% 5 15 300% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri 93% 85% 100% 100% 100% 91% 276% 303% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri 100% 87% 86,62% 87% 100% 100% 273% 273% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 1 1 1 100% 3 5 83% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 45 8 8 8 100% 45 61 136% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukadiri 89% 75% 88% 89,50% 100% 89,50% 252% 283% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 10 8 8 8 100% 10 26 260% 7.01.03.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapatpembinaan/pemberdayaan 8 8 8 8 100% 8 24 300% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 77% 60% 75% 75% 100% 77% 2.12 275% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 4 4 4 100% 4 12 300% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 90% 78% 89,50% 90% 100% 90% 256% 287% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah Desa yang difasilitasi 8 8 8 8 100% 8 24 300% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75% - - - - 75% 75% 100% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 - - - - 50 50 100% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadiri Kecamatan Sukadiri tidak memiliki indikator yang termasuk dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Kinerja pelayanan Kecamatan Sukadiri dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
106. a.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
107. b.Meningkatnya sarana dan parasarana aparatur
108. c.Meningkatnya disiplin aparatur
109. d.Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
110. e.Meningkatnya perencanaan SKPD Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
  1. 1.Lingkungan internal Kekuatan : • Visi dan misi organisasi yang jelas • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan • Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : • Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
  2. 2.Lingkungan eksternal Peluang: ● RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 ● Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang ● Dukungan dan partisipasi masyarakat luas ● Diklat peningkatan kualitas aparatur ● Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat ● Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram. Ancaman : ● Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ● Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah ● Partisipasi masyarakat yang masih kurang Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional Target Renstra PD Realisas i Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 202 5 2026 2026 2023 202 4 2025 202 6 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 82 89,3 4 81 81,5 89,35 78,25 80.5 81 81,5 Mengalami kenaikan 2.25 angka ditahun 2024 2 Nilai AKIP Kecamatan Sukadiri Nilai AKIP 80 82,2 83,6 83,6 83,6 55,2 62,8 65 66 Di Tahun 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar 7.6 angka 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentrama n dan ketertiban umum 75 77 79 - - 75 77 79 82 Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada
  3. 1.indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan capaian kinerja 100 %.
  4. 2.Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Sukadiri, dengan capaian kinerja 62,8% dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 80,5 % 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tangerang. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif & Efisien Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2026 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu:
111. a.Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dalam pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
112. b.Belum optimalnya penanganan kasus stunting pada ibu hamil dan anak balita di kecamatan;
113. c.Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kecamatan;
114. d.Belum optimalnya pelayanan publik (PATEN) berbasis digital dan teknologi;
115. e.Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM Pelayanan Publik;
116. f.Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa serta pemanfaatan lahan pertanian;
117. g.Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;
118. h.Belum terbangunnya sistem data dan informasi pembangunan dan pertanahan yang terpadu, akurat, dan terintegrasi;
119. i.Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang berbasis prinsip keberlanjutan;
120. j.Belum optimalnya penegakkan ketentraman dan ketertiban umum;
121. k.Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan ASN;
122. l.Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi laporan kinerja dan realisasi anggaran. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sukadiri dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KECAMATAN SUKADIRI 13.557.519.8 93 13.557.519.8 93 UNSUR KEWILAYAHAN 13.557.519.8 93 13.557.519.8 93 KECAMATAN 13.557.519.8 93 13.557.519.8 93 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.569.410.57 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.569.410.57 7 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri ] - Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri 100 8.569.410.57 7 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri ] - Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri 100 8.569.410.57 7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 159.550.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 159.550.000 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 66.800.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 66.800.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 33.300.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 33.300.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 44.400.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 44.400.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 7.592.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 7.592.000 7.592.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 7.458.000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 7.458.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.157.649.89 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.157.649.89 3 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bul an 6.122.519.89 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bul an 6.122.519.89 3 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 35.130.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 35.130.000 35.130.000 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 112.972.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 112.972.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 59.236.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 59.236.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 53.736.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 53.736.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 587.962.700 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 587.962.700 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 18.249.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 18.249.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 181.186.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 181.186.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 17.909.600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 17.909.600 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 35.482.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 35.482.100 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 75.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 75.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 79.536.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 79.536.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 90.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 90.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 90.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 90.600.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.048.966.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.048.966.00 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 8.372.400 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 8.372.400 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 175.593.600 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 175.593.600 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 865.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 865.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 502.309.984 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 502.309.984 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 79.119.992 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 79.119.992 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 83.189.992 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 83.189.992 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 40.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 40.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor Kab. Tangera ng, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor Kab. Tangera ng, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000 PENDAPAT AN ASLI Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan Bangunan Lainnya Sukadiri, Semua Kel/Desa Dipelihara/Direhabilit asi dan Bangunan Lainnya Sukadiri, Semua Kel/Desa Dipelihara/Direhabilit asi DAERAH (PAD) Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 4 Unit 100.000.000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 4 Unit 100.000.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.186.270.31 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.186.270.31 6 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri ] - Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri 100 93 3.186.270.31 6 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri ] - Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri 100 93 3.186.270.31 6 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 100 % 46.192.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 100 % 46.192.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 46.192.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 46.192.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3.140.078.31 6 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3.140.078.31 6 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 3.140.078.31 6 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 3.140.078.31 6 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.205.816.00 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.205.816.00 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaa Kec. Sukadiri 90 1.205.816.00 0 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri ] - Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaa Kec. Sukadiri 90 1.205.816.00 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberda yaan 2 Kelompok 10 Kelompok 1.157.710.00 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberda yaan 2 Kelompok 10 Kelompok 1.157.710.00 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga K emasyarak at an 73.350.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga K emasyarak at an 73.350.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 1.084.360.00 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 1.084.360.00 0 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 8 Desa 48.106.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 8 Desa 48.106.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 24.896.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 24.896.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 23.210.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 23.210.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.250.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.250.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri ] - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri 81 153.250.000 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri ] - Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri 81 153.250.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 153.250.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 153.250.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 153.250.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 153.250.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 289.688.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 289.688.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukadiri ] - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri 80 289.688.000 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukadiri ] - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri 80 289.688.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 289.688.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 289.688.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 210.286.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 210.286.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 20.202.000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 20.202.000 20.202.000 Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 59.200.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangera ng, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 59.200.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.085.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.085.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukadiri ] - Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukadiri 92 153.085.000 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukadiri ] - Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukadiri 92 153.085.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 153.085.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 153.085.000 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 153.085.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 153.085.000 13.557.519.8 93 13.557.519.8 93 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
123. a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
124. b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan SUKADIRI untuk Tahun 2026 :
125. a.Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
126. b.Pembangunan Berorientasi Hasil;
127. c.Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
128. d.Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
129. e.Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
130. f.Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel 3.1 Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan
  1. 1.Penetapan Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.
  2. 1.Penetapan pengesahan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan badan permusyawaratan desa (bpd);
  3. 2.Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
  4. 3.Penetapan izin cuti pegawai;
  5. 4.Penetapan izin cuti kepala desa dan perangkat desa; dan
  6. 5.Penetapan pelaksana tugas kepala desa.
  7. 2.Penyelenggaraan keciptakaryaan 1. Pemeliharaan pagar kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  8. 2.Pemeliharaan gapura kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  9. 3.Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
  10. 4.Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan;
  11. 5.Pemeliharaan ruang kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  12. 6.Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor kecamatan dan kelurahan;
  13. 7.Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
  14. 8.Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah;
  15. 9.Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
  16. 10.Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
  17. 11.Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
  18. 12.Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
  19. 13.Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di kecamatan;
  20. 14.Pemeliharaan gedung bersama keagamaan kecamatan;
  21. 15.Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
  22. 16.Perbaikan/rehabilitasi rumah Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam. kebinamargaan dan sumber daya air
  23. 1.Pemeliharaan badan jalanpenghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  24. 2.Pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
  25. 3.Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  26. 4.Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  27. 5.Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  28. 6.Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  29. 7.Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
  30. 8.Penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  31. 9.Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
  32. 10.Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
  33. 11.Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
  34. 12.Pemeliharaan sarana dan prasarana Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah kependudukan dan catatan sipil
  35. 1.Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
  36. 2.Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan;
  37. 3.Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  38. 4.Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di kecamatan; dan
  39. 5.Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan. operasional pengangkutan sampah
  40. 1.Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat kecamatan;
  41. 2.Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan;
  42. 3.Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat kecamatan;
  43. 4.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat kecamatan;
  44. 5.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
  45. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan;
  46. 7.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran kecamatan, desa, dan kelurahan;
  47. 8.Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat kecamatan;
  48. 9.Pemeliharaan taman kota pada kecamatan secara swakelola;
  49. 10.Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat kecamatan;
  50. 11.Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat kecamatan;
  51. 12.Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat kecamatan; dan Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan
  52. 13.Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya. Bidang kesehatan 1. Penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat kecamatan;
  53. 2.Penyelenggaraan kabupaten tangerang sehat (kts) tingkat kecamatan; dan
  54. 3.Penyelenggaraan gerakan saying ibu pada tingkat kecamatan. ketenagakerajaan 1. Penyelenggaraan padat karya; dan
  55. 2.Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. pemberdayaan masyarakat dan desa
  56. 1.Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
  57. 2.Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat kecamatan;
  58. 3.Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat kecamatan;
  59. 4.Penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa;
  60. 5.Penyelenggaraan pelanjtikan penjabat kepala desa;
  61. 6.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa;
  62. 7.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  63. 8.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
  64. 9.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa. Pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan keagamaan di kecamatan
  65. 1.Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) paskibra; b) knpi; c) karang taruna; dan d) pramuka.
  66. 2.Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga kecamatan;
  67. 3.Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan a) pentas seni budaya lokal; dan b) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
  68. 4.Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat kecamatan dan kabupaten; urusan bencana daerah
  69. 1.Pengadaan persediaan sembako; dan
  70. 2.Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir. urusan perpustakaan daerah
  71. 1.Pembentukan perpustakaan daerah;
  72. 2.Pengadaan buku;
  73. 3.Pengadaan sarana perpustakaan; dan
  74. 4.Pengelolaan perpustakaan kecamatan. Pemungutan Memungut retribusi izin mendirikan bangunan (imb):
  75. 1.Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan;
  76. 2.Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau
  77. 3.Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata; Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
131. a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
132. b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
133. c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
134. d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
135. e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
136. f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
137. g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029, melalui Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah Misi 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif & Efisien ”. Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) –tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Capaian 2024 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 81.5 Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang serta isu-isu penting yang perlu diselesaikan pada tahun 2026, maka sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan diperlukan penetapan prioritas urusan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 3.3 Program dan Kegiatan Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2045 dan Rencana Pembangunan jangka menenengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; 2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
  4. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
  6. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN SUKADIRI 13.557.519.893 14.278.500.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 13.557.519.893 14.278.500.000 7.01 KECAMATAN 13.557.519.893 14.278.500.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.569.410.577 - 9.178.500.000 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri - 100 8.569.410.577 - - - 9.178.500.000 - 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 159.550.000 - - 182.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 66.800.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 75.5 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Laporan 33.300.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 42.5 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 44.400.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 47.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 7.592.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01. 2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Data 7.458.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.157.649.893 - - 6.523.302.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 28 Orang/bul an 6.122.519.893 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6.485.802.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 35.130.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 37.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD 7.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 112.972.000 Pegawai Kecamata n Sukadiri - 172.868.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 45 Paket 59.236.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamata n Sukadiri 80.118.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 45 Orang 53.736.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamata n Sukadiri 92.750.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 587.962.700 - - 727.180.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Paket 18.249.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 18.750.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Paket 181.186.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 375.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 5 Paket 17.909.600 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 19.350.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 10 Paket 35.482.100 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 27.9 80.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 5 Paket 75.000.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 56.7 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 79.536.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 65.5 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Laporan 90.000.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 68.5 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Laporan 90.600.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 95.400.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Konsultasi SKPD 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.048.966.000 - - 1.067.150.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 8.372.400 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8.650.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 175.593.600 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 180.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 865.000.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 878.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 502.309.984 - - 505.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Unit 79.119.992 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 75.0 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Unit 83.189.992 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 87.5 00.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Kab. Tangeran 30 Unit 40.000.000 PENDAP ATAN - 43.000.000 KECAMA TAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Mesin Lainnya yang Dipelihara g, Sukadiri, Semua Kel/Desa ASLI DAERAH (PAD) SUKADIR I 7.01.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Unit 200.000.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Unit 100.000.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.186.270.316 - 2.945.000.000 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai - 100 93 3.186.270.316 - - - 2.945.000.000 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) dengan standar Kecamatan Sukadiri 7.01.02. 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 10 0 % 46.192.000 Kecamata n Sukadiri - 65.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.02. 2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 46.192.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamata n Sukadiri 65.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.02. 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3.140.078.316 - - 2.880.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.02. 2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Kab. Tangeran g, Sukadiri, 4 Dokumen 3.140.078.316 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2.880.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Semua Kel/Desa 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.205.816.000 - 1.395.000.000 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Sukadiri - 90 1.205.816.000 - - - 1.395.000.000 - 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan 2 Kelompok 10 Kelompok 1.157.710.000 Kecamata n Sukadiri - 1.233.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03. 2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 9 Lembaga K emasyarak at an 73.350.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamata n Sukadiri 87.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.03. 2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 9 Laporan 1.084.360.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamata n Sukadiri 1.145.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.03. 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaan 8 Desa 48.106.000 - - 162.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.03. 2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Kab. Tangeran g, 2 Laporan 24.896.000 PENDAP ATAN ASLI - 127.000.000 KECAMA TAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Sukadiri, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) SUKADIR I 7.01.03. 2.03.000 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Laporan 23.210.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 35.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.250.000 - 200.000.000 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri - 81 153.250.000 - - - 200.000.000 - 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 153.250.000 - - 200.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.04. 2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 153.250.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 289.688.000 - 360.000.000 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukadiri ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri - 80 289.688.000 - - - 360.000.000 - 7.01.05. 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 289.688.000 - - 360.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.05. 2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 50 Orang 210.286.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 254.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05. 2.01.000 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangeran g, Sukadiri, Semua Kel/Desa 50 Orang 20.202.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 42.500.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.05. 2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Kab. Tangeran g, Sukadiri, 2 Dokumen 59.200.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - 63.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pimpinan di Kecamatan Semua Kel/Desa 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.085.000 - 200.000.000 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukadiri ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukadiri - 92 153.085.000 - - - 200.000.000 - 7.01.06. 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 153.085.000 Kecamata n Sukadiri - 200.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I 7.01.06. 2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 8 Dokumen 153.085.000 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamata n Sukadiri 200.000.000 KECAMA TAN SUKADIR I J U M L A H 13.557.519.893 14.278.500.000 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 13 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu :
  7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  8. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  9. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  10. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  11. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  12. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tabel 4.1 Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Sukadiri 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA KECAMATAN SUKADIRI 13.557.519.893 7 UNSUR KEWILAYAHAN 13.557.519.893 7.01 KECAMATAN 13.557.519.893 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.569.410.577 [ Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri ] Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri - 100 8.569.410.577 - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 159.550.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 66.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Laporan 33.300.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 44.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 7.592.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Data 7.458.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.157.649.893 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 28 Orang/bulan 6.122.519.893 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 35.130.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 112.972.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 45 Paket 59.236.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 45 Orang 53.736.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 587.962.700 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Paket 18.249.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Paket 181.186.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 5 Paket 17.909.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 10 Paket 35.482.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 5 Paket 75.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 79.536.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Laporan 90.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 12 Laporan 90.600.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.048.966.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 8.372.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 175.593.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 865.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 502.309.984 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Unit 79.119.992 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Unit 83.189.992 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 30 Unit 40.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Unit 100.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.186.270.316 [ Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri ] Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri - 100 93 3.186.270.316 - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 100 % 46.192.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 46.192.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3.140.078.316 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 3.140.078.316 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.205.816.000 [ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri ] Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukadiri - 90 1.205.816.000 - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 2 Kelompok 10 Kelompok 1.157.710.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 9 Lembaga K emasyarakat an 73.350.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 9 Laporan 1.084.360.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 8 Desa 48.106.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Laporan 24.896.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 1 Laporan 23.210.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.250.000 [ Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri ] Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri - 81 153.250.000 - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 153.250.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 4 Laporan 153.250.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 289.688.000 [ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukadiri ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri - 80 289.688.000 - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 289.688.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 50 Orang 210.286.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 50 Orang 20.202.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 59.200.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.085.000 [ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukadiri ] Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukadiri - 92 153.085.000 - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 153.085.000 KECAMATAN SUKADIRI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 8 Dokumen 153.085.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SUKADIRI J U M L A H 13.557.519.893 A. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
  13. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  14. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sukadiri;
  15. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. B. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
  16. 1.Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. C. Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sukadiri ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sukadiri, dan tersusunnya Renja Kecamatan Sukadiri Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
  17. 53.Kecamatan Cisauk Renja Kecamatan Cisauk Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Cisauk Tahun 2025-2029, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cisauk Tahun 2026 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisauk diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Cisauk periode 2025-2029 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Cisauk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Cisauk juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Cisauk. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita- cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Cisauk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Cisauk terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L danRenja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Cisauk pada Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ialah sebagai berikut: No. Nama Kegiatan I. Kecamatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 13 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa II. Kelurahan 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.2. Landasan Hukum
  18. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  19. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  20. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  21. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  22. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  23. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  24. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  25. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  26. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  27. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  28. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  29. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  30. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  31. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  32. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  33. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  34. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
  35. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  36. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  37. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  38. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  39. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  40. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  41. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
  42. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  43. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
  44. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  45. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  46. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  47. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  48. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
  49. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
  50. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
  51. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
  52. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  53. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
  54. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
  55. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  56. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33). 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
138. a.Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
139. b.Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
140. c.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
141. d.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
142. e.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
143. f.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran;
144. g.Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2029. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah :
145. a.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
146. b.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
147. c.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
148. d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cisauk Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan; 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cisauk 1.2. Sumber Daya Kecamatan Cisauk 1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisauk 1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Cisauk Bab III Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisauk Pada bab ini dikemukakan hasil evaluasi Renja Kecamatan Cisauk. 3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan semester 1
(2025)3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisauk 3.3. Isu Strategis Pemberian Pelayanan Publik di Kecamatan Cisauk BAB IV Tujuan dan Sasaran Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka Kecamatan Cisauk beserta indikator kinerjanya. 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cisauk; 4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Cisauk BAB V Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Pada bab ini dikemukakan rancangan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Cisauk dalam 1 (satu) tahun mendatang. 5.1 Fokus Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cisauk Tahun 2026 5.2 Rencana Program Kecamatan Cisauk Tahun 2026 5.3 Rencana Kegiatan Kecamatan Cisauk Tahun 2026 5.4 Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Cisauk Tahun 2026 Bab VI Penutup Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari: a) Sekretariat; b) Seksi; dan c) Kelurahan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas: a) Camat; b) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; c) Seksi Pemerintahan; d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; f) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; g) Seksi Pelayanan; h) Kelurahan; dan i) Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas: a) Lurah; b) Sekretariat Kelurahan; c) Seksi Pemerintahan; d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan e) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Cisauk Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai uraian tugas: a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1.Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3.Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati. c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum:
1.Sinergitas dengan kepolisial negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan;
2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati:
1.Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2.Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegalan peraturan perundang- undangan diwilayah Kecamatan kepada Bupati. e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1.Sinergitas dengan perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
2.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3.Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada Bupati. f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, meliputi:
1.Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
2.Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan
3.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa; h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan, meliputi:
1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diKecamatan;
2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
3.Efektivitas pelaksanaan pelayalan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan; dan
4.Pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, pada Pasal 5 ayat (3) Camat menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; b) Penyiapan rencana dan program kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; c) Penyiapan koordinasi kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; d) Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; e) Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilalukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; f) Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksalaan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasa-rana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya diKecamatan; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan. 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Cisauk Dalam pasal 6, Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, dan pengendalian tugas kesekretariatan Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; b) Penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; c) Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaial, keuangan, serta perencanaan; d) Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; e) Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; f) Penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen; g) Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- goverment; h) Penyiapan bahanpemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah secara elektronik; i) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan j) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a) Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; b) Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; c) Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; d) Mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; e) Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah; f) Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan; g) Mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan; h) Mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah; i) Mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kine{a instansi pemerintah secara elektronik; j) Merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan; k) Mengatur administrasi barang milik Daerah pada Kecamatan; l) Mengatur administrasi kepegawaian Kecamatan; m) Mengatur administrasi umum Kecamatan; dan n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Pasal 8, Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Pada Pasal 9 Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kecamatan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; c) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian; d) Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah; e) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; g) Memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas; h) Memfasilitasi pemindahan tugas ASN; i) Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; j) Melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/ material; k) Melaksanakan penatausahaan arsip dinamis; l) Melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; m) Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas; n) Melaksanakan administrasi / penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Kecamatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan o) listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor; o) Melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah; p) Memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan Dinas, serta kendaraan operasional/ Dinas; q) Memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; r) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan serta kunjungan tamu; s) Memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen; t) Melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; u) Menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya; v) Mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai; w) Menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian; x) Melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya; y) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan z) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Pasal 10, Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Pada Pasal 11 Kepala Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas: a) Menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah; b) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; c) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; d) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; e) Melaksanakan koordinasi dan peny'usunan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; f) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; g) Melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; h) Merencanakan kegiatan keuangan; i) Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; j) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan; k) Menghimpun, mengolah, dan membayar gaji serta tunjangan ASN; l) Melaksanakan pengujian/verifikasi keuangan; m) Membuat laporan akuntansi; n) Menyusun dan mengolah laporan akhir tahun terkait keuangan; o) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; p) Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; q) Melaksanakan pencatatan, pembukuan,dan Pengajuan keuangan; r) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; s) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
1.laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
2.laporan prognosis realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran;
3.laporan operasional;
4.laporan perubahan ekuitas; dan
5.catatan atas laporan keuangan. t) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan; dan u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Pada Pasal 12, seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan pada Pasal 13 ayat (2) mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi pengelolaan profil dan monografi Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan; c) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; d) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; f) Mengumpulkan bahan dan melaksanalan kebijakan camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan; g) Melaksanakan tugas kedinasan diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pada Pasal 14, seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala seksi pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dikecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, evaluasi Kelurahan, penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan; d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan (termasuk pencegahan Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan, penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, pembinaan penanganan Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan, dan pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan); Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah/instansi terkait (termasuk pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri, peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkaa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, pelatihan keluarga tanggap bencana alam, pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga, penumbuhan, dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas); e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; h) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Pada Pasal 16, seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati dikecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat

(2)mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara c) Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di Desa dan Kelurahan; d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan dan membimbing anggota linmas yang berada di wilayah kerja Kecamatan; e) Membagi tugas pelalsanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat di Desa dan Kelurahan; f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Pasal 18, seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (2) memmpunyai uraian tugas: • Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa; • Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; • Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan,fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihat ketiga, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan; • Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa; • Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa; • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintalan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan a) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Pada Pasal 20, seksi pelayanan dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (2) mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik, peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; d) Membimbing penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya; e) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/ keluhan dari masyarakat; f) Membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diKecamatan; g) Membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yarrg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; h) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan nonusaha, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; i) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan; j) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; l) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.10. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah Cisauk Pada Pasal 22, Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b) Melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; c) Melaksanakan pelayanan masyarakat di Kelurahan; d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan; e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di Kelurahan; dan f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, Lurah sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (3) mempunyai uraian tugas: a) merencanakan, kegiatan Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi penyusunan rencana pembangunan tahunan Kelurahan dan rencana pembangunan lima tahun Kelurahan serta pelaksanaan musyawaralt rencana pembangunan tingkat Kelurahan; b) membimbing pelaksanaan kegiatan Kelurahan sesuai dengan lingkupnya yang meliputi pembangunan partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Bupati dan pemilihan umum; c) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum kepada masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan, administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; d) membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah- langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Kelurahan, penanganan bencana di wilayah Kelurahan; e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkupnya; f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkupnya dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkupnya; h) Merumuskan dan melaksanakan kerjasama kelurahan dengan kelurahan dan/atau desa lain dalam satu wilayah kecamatan; i) Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan; dan j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.11. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kelurahan Cisauk Pada Pasal 23, Sekretariat Kelurahan dipimpinoleh sekretaris kelurahan selaku perangkat kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah. Sekretariat kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaurn program kerja, keuangan, serta pengoordinasian tugas Satuan Organisasi di lingkungan Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) sekretaris kelurahan mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, administrasi keuangan dan aset di lingkup tugasnya, administrasi kepegawaian, persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya, koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional di Kelurahan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kelurahan, analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor Kelurahan; c) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, administrasi keuangan dan aset di lingkup tugasnya, administrasi kepegawaian, persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat Dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya, koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kelurahan, analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor Kelurahan; d) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan; dan f) Melaksanakan tugas kedinasanan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.12. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cisauk Pada Pasal 25, Seksi Pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pemerintahan selaku perangkat kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah melalui sekretaris kelurahan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (2) kepala seksi pemerintahan kelurahan mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan dalam merumuskan dan melaksanakan kerjasama kelurahan dengan Kelurahan dan/ atau Desa lain dalam satu wilayah Kecamatan, pelayanan administrasi kependudukan dalam bidang pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, pengelolaan pelayanan umum kepada masyarakat di Kelurahan, standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Membimbing kegiatan fasilitasi pengelolaan profil dan monografi Kelurahan, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan (ketua rukun warga/rukun tetangga, lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lain-lain) serta membantu penyelesaian proses administrasinya, fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Bupati dan pemilihan umum; c) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; d) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; f) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan bersama atasan; g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas lurah dengan unit kerja/instansi di kelurahan; dan h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.13. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cisauk Pada Pasal 27, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pemberdayaan masyarakat selaku perangkat kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah melalui sekretaris kelurahan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyaitugas melaksanakan penyusunan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (2) kepala seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan, program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan; d) Membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan; e) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyaralat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; i) Membuat laporan pelaksanaan; j) Memfasilitasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan skala kelurahan; dan k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.1.14. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Cisauk Pada Pasal 29, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat selaku perangkat kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah melalui sekretaris kelurahan. Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum pada Pasal 30 ayat
(2)kepala seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat kelurahan mempunyai uraian tugas: a) Merencanakan, program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban, den pelindungan masyarakat yang meliputi kegiatan tanggap bencana lingkup Kelurahan, koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kelurahan; d) Membimbing pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan; e) Membimbing pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; f) Membimbing pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kelurahan; g) Membimbing dan melaksanakan pembinaan terhadap anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kelurahan; h) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; j) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ; k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan; 2.1.15. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional diuraikan secara rinci sebagai berikut: a) Pasal 31 1) Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada pejabat administrator; 2) Pejabat Fungsional dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan b) Pasal 32 1) Dalam hal Pejabat Fungsional lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional; 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior. c) Pasal 33 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya; 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Organisasi. d) Pasal 34 1) Jumlah pegawai yang dalam setiap jenis Jabatan Fungsional pada Dinas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; 2) Jumlah Jabatan Fungsional dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Cisauk sebagimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN SUYATI, S.IP NIP. 19661103 199102 2 001 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NANI MULYANI, S.SN NIP. 19680822 200604 2 005 KEPALA SEKSI PELAYANAN LIA YULIANI, S.Sos NIP. 19710725 200801 2 005 KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA SITI SARAH, S.STP., M.Tr.I.P NIP. 19940102 201507 2 001 KEPALA SEKSI TRANTIB & PERLINDUNGAN MASYARAKAT IWAN SETIA, SE NIP. 19680907 199303 1 007 KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN H. ABDUL HARIS, S.Sos NIP. 19670406 200701 1 024 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAUFIK HIDAYAT, SH. NIP. 19740129 201212 1 001 SEKRETARIS KECAMATAN MOHAMAD TARLAN, S.Sos., S.IP NIP. 19680416 200801 1 012 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1) TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA VETI SETTI PUTRI, ST NIP. 19910520 202012 2 020 2) PRANATA KOMPUTER PERTAMA ARIP RAHMAT HAKIM, S.Kom NIP. 19960722 202012 1 013 LURAH CISAUK MOCHAMAD FARLY GUSRIADI, S.STP, M.Si NIP. 19910811 201406 1 001 SEKRETARIS KELURAHAN RAMDHAN RANDIKA, S.STP, M.I.P NIP. 19950208 201708 1 003 DESA CIBOGO DESA DANGDANG DESA MEKARWANGI DESA SAMPORA DESA SURADITA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UDI SUHENDI, AMK., S.Kep. NIP. 19780829 200701 1 012 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YUNARNI, A.Md.Kep, S.Kep NIP. 19721101 199103 2 001 KEPALA SEKSI TRANTIB & PERLINDUNGAN MASYARAKAT ALEK GUNAWAN, S.AP NIP. 19780520 201001 1 013 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cisauk Pelaksanaan fungsi Kecamatan Cisauk harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Cisauk. 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Cisauk Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Cisauk sesuai struktur organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Struktural Eselon III dengan Kelas Jabatan 11 dan 12, Kelompok Jabatan Struktural Eselon IV dengan Kelas jabatan 8 dan 9, Kelompok Jabatan Fungsional Umum dengan Kelas Jabatan8, serta Staf/Non Eselon Kelas Jabatan 5, 6 dan 7 dan para pelaksana non ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Cisauk (termasuk Kelurahan Cisauk) sebanyak 86 (delapan puluh enam) Orang, yang terdiri dari: a) Eselon III (Kelas Jabatan 12) 1 (satu) pegawai b) Eselon III (Kelas Jabatan 11) 1 (satu) pegawai c) Eselon IV (Kelas Jabatan 9) 2 (dua) pegawai d) Eselon IV (Kelas Jabatan 8) 10 (sepuluh) pegawai e) Pejabat Fungsional (Kelas Jabatan 8) 2 (dua) pegawai f) Staf/Non Eselon (Kelas Jabatan 7) 2 (dua) pegawai g) Staf/Non Eselon (Kelas Jabatan 6) 3 (tiga) pegawai h) Staf/Non Eselon (Kelas Jabatan 5) 6 (enam) pegawai i) Non ASN : 1) Operator Pengolah Data BMD 1 (satu) orang 2) Operator Media Sosial dan Website : 2 (dua) orang 3) Operator Pencairan Keuangan Desa : 1 (satu) orang 4) Petugas Pelayanan dan Registrat 7 (tujuh) orang Kecamatan (PATEN) 5) Operator SIG 1 (satu) orang 6) Operator RKA/DPA 1 (satu) orang 7) Operator E-Sakip 1 (satu) orang 8) Operator Penatausahaan Keuangan : 1 (satu) orang 9) Jasa tenaga Trantibum dan Linmas : 5 (lima) orang 10) Petugas Perpustakaan 1 (satu) orang 11) Petugas Pengelola Arsip 1 (satu) orang 12) Petugas Kebersihan Dalam Gedung : 4 (empat) orang atau Kantor 13) Petugas Kebersihan GSG 3 (tiga) orang 14) Petugas Kebersihan Luar Gedung 5 (lima) orang atau Kantor 15) Petugas Kebersihan Stadion Mini 3 (tiga) orang 16) Sopir GERMO kebersihan 1 (satu) orang 17) Sopir Truk kebersihan 2 (dua) orang 18) Kernet Truk Kebersihan 4 (empat) orang 19) Petugas Registrat Kelurahan 3 (tiga) orang 20) Petugas Kearsipan Kelurahan 1 (satu) orang 21) Petugas Kebersihan Kantor 2 (dua) orang Kelurahan 22) Petugas Pesapon Kelurahan 6 (enam) orang 23) Petugas Keamanan Kelurahan 2 (dua) orang Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Cisauk sebanyak 53 (lima puluh tiga) Orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini: a) Sarjana S-2 : 4 (empat) pegawai b) Sarjana S-1 : 21 (dua puluh satu) pegawai c) Diploma-1/2/3 : 1 (satu) pegawai d) SLTA/SMK : 21 (dua puluh satu) pegawai e) SLTP : 1 (satu) pegawai f) SD : 1 (satu) pegawai No Nama Pendidikan Pangkat / Golongan

1.MUHAMAD YUSUF FACHROJI NIP. 19820226 200112 1 006 S2 Pembina (IV/b)
2.VETI SETTI PUTRI NIP. 19910520 202012 2 020 S1 Penata Muda (III/a)
3.ARIP RAHMAT HAKIM NIP. 19960722 202012 1 013 S1 Penata Muda (III/a)
4.MOHAMAD TARLAN NIP. 19680416 200801 1 012 S1 Penata Tk.I (III/d)
5.ABDUL HARIS NIP. 19670406 200701 1 024 S1 Penata Muda Tk. I (III/b)
6.MAULANA ILYAS NIP. 19841225 200904 1 001 S1 Penata Tk. I (III/d) 7 TAUFIK HIDAYAT NIP. 19740129 201212 1 001 S1 Penat a (III/c) 8 ERFAN RAHMAPUTRA NIP. 19740606 200801 1 013 SLTA Pengat ur Tk. I (II/d) 9 RIHTER RIADI NIP. 19800111 201407 1 001 SLTA Peng atur (II/c) 10 SUYATI NIP. 19661103 199102 2 001 S1 Penata Tk. I (III/d) 11 UJAR NIP. 19690312 201001 1 004 SLTA Pengat ur Tk. I (II/d) 12 NANI MULYANI, S.SN NIP. 19680822 200604 2 005 S1 Penata Tk. I (III/d) 13 IWAN SETIA NIP. 19680907 199303 1 007 S1 Penat a (III/c) 14 RUSLI NIP. 19700413 200701 1 008 SLTA Pengat ur Tk. I (II/d) 15 KANEDI NIP. 19660712 201212 1 001 STM Peng atur (II/c) 16 ABDUL CHOIR NIP. 19650605 201212 1 002 SLTP Juru Muda Tk. I (I/b) 17 LIA YULIANI NIP. 19710725 200801 2 005 S1 Penata Tk. I (III/d) 18 SITI SARAH NIP. 19940102 201507 2 001 S2 Penata Tk (III/c) 19 ADE HAERUDIN NIP. 19690801 201001 1 004 SLTA Pengat ur Tk. I (II/d) 20 MOCHAMAD FARLY GUSRIADI NIP. 19910811 201406 1 001 S2 Penat a (III/c) 21 RAMDHAN RANDIKA NIP. 19950208 201708 1 003 S2 Penata Muda Tk. I (III/b) 22 NANA MULYANA NIP. 19761204 201406 1 002 SMIP Peng atur (II/c) 23 NANA MULYANA NIP. 19761204 201406 1 002 SMIP Peng atur (II/c) 24 YUNARNI NIP. 19721101 199103 2 001 S1 Penata Tk. I (III/d) 25 UDI SUHENDI NIP. 19780829 200701 1 012 S1 Penata Muda Tk. I (III/b) 26 ALEK GUNAWAN NIP. 19780520 201001 1 013 S1 Penata Muda Tk. I (III/b) 27 M. NURUL IQBAL NIP. 19781018 201407 1 003 SLTA Pengatur Muda Tk. I (II/b) 28 YOGA KUSUMA WARDHANA S1 Operator Pengolah Data BMD, Operator E-Sakip (Non ASN) 29 NOER MUHAMAD BAGOES WIRA MORFHY SMA Operator Media Sosial dan Website (Non ASN) 30 NASRULLAH JAMALUDIN SMA Operator Media Sosial dan Website (Non ASN) 31 RIZAL RUSLI S1 Operator Pencairan Keuangan Desa (Non ASN) 32 SUHERMAN SMA Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 33 DODI FIRMANSYAH ARIF D2 Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 34 ASTI KURNIA YUNINGSIH S1 Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 35 DIKA FERMANA SMA Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 36 MARIA ULFAH SMA Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 37 MALIK IBRAHIM SMA Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 38 PAYUMI S1 Petugas Pelayanan PATEN (Non ASN) 39 SUPRIYADI SLTA Operator SIG (Non ASN) 40 AHMAD ZULKARNAEN S1 Operator RKA/DPA (Non ASN) 41 VIRGA ANNISYA PUTRI S1 Operator Penatausaha an Keuangan (Non ASN) 42 SIBLI STM Jasa tenaga Trantibum dan Linmas (Non ASN) 43 IIS MULYADI SMA Jasa tenaga Trantibum dan Linmas (Non ASN) 44 AHMAD SYAHRUDDIN ALHAITAMI SUPRIADI SMA Jasa tenaga Trantibum dan Linmas (Non ASN) 45 AHMAD DAMROJI SMK Jasa tenaga Trantibum dan Linmas (Non ASN) 46 ADE YULIYANTI S1 Jasa tenaga Trantibum dan Linmas (Non ASN) 47 DEA FARADILA S S1 Petugas Perpustakaan (Non ASN) 48 DEDI HARYADI SD Petugas Pengelola Arsip (Non ASN) 49 RUHIYAT SUWANGSA Petugas Kebersihan Dalam Gedung/ Kantor (Non ASN) 50 HUSEN Petugas Kebersihan Dalam Gedung/ Kantor (Non ASN) 51 ABSARI Petugas Kebersihan Dalam Gedung/ Kantor (Non ASN) 52 M. SARIPUDIN Petugas Kebersihan Dalam Gedung/ Kantor (Non ASN) 53 KOSIM Petugas Kebersihan GSG (Non ASN) 54 MULYADI Petugas Kebersihan GSG (Non ASN) 55 M. LAMBRI Petugas Kebersihan GSG (Non ASN) 56 EMIN Petugas Kebersihan Luar Gedung/ Kantor (Non ASN) 57 SAMAH Petugas Kebersihan Luar Gedung/ Kantor (Non ASN) 58 URIPAH Petugas Kebersihan Luar Gedung/ Kantor (Non ASN) 59 WAHYU RUDIANA Petugas Kebersihan Luar Gedung/ Kantor (Non ASN) 60 NURAINI Petugas Kebersihan Luar Gedung/ Kantor (Non ASN) 61 ULUD SOLIHIN Petugas Kebersihan Stadion Mini (Non ASN) 62 SUSENO Petugas Kebersihan Stadion Mini (Non ASN) 63 ARIPIN Petugas Kebersihan Stadion Mini (Non ASN) 64 AJAT SUDRAJAT Sopir GERMO kebersihan (Non ASN) 65 BUDDY ISKANDAR Sopir Truk Kebersihan (Non ASN) 66 YAYANG WISNU HARTOYO Sopir Truk Kebersihan (Non ASN) 67 MAMAD Kernet Truk Kebersihan (Non ASN) 68 SURYANA Kernet Truk Kebersihan (Non ASN) 69 REJA RAHMAWAN Kernet Truk Kebersihan (Non ASN) 70 AGUS SUHENDRA Kernet Truk Kebersihan (Non ASN) 71 ADE IRIYANTO SMK Petugas Registrat Kelurahan (Non ASN) 72 GUSTIYANA SMA Petugas Registrat Kelurahan (Non ASN) 73 MUSLIHA SMK Petugas Registrat Kelurahan (Non ASN) 74 SYAEFUL ANWAR S1 Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 75 FADLILAH SMA Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 76 MUHTAR SMEA Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 77 SUHERMAN S1 Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 78 RAGANDI PERMANA Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 79 ROBI Petugas Pesapon Kelurahan (Non ASN) 80 OKI FIRMANSYAH SMA Petugas Kearsipan Kelurahan (Non ASN) 81 ASNAH Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan (Non ASN) 82 WAHDI Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan (Non ASN) 83 SUPENDI Petugas Keamanan Kelurahan (Non ASN) 84 AHMAD SYARIFUDIN Petugas Keamanan Kelurahan (Non ASN) 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Cisauk Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Cisauk sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Jumlah Aset yang dimiliki dan Jumlah Aset yang tidak dipakai (Rp.) No Nama Barang Jumlah Aset yang dimili ki (Rp.) Ket Jumla h Aset yang tidak Terpak ai (Rp.) Ket Uni t Rp. Unit Rp . 1 Rumah Dinas 1 Baik 2 Aula 1 Baik 3 Kantor 1 Baik 4 Mushalla 1 Baik 5 Gedung Bersama Keagamaan 1 Baik 6 Tempat Parkir 1 Baik 7 Pesawat Telepon 0 Baik 8 Mesin Ketik 4 Baik 9 Kursi rapat/kursi lipat 180 Baik 10 Meja Rapat 20 Baik 11 Kursi Tamu 8 Baik 12 Meja Tamu 8 Baik 13 Almari 15 Baik 14 Meja Kerja 34 Baik 15 Ruang Rapat 1 Baik 16 Kendaraan Roda 2 2 Baik 17 Kendaraan Roda 4 3 Baik 18 Komputer/laptop 28 Baik 19 Printer 22 Baik 20 GSG 1 Baik 21 Stadion Mini 1 Baik Total 385.777.026 .198, 46 Sumber :Data inventaris Barang Kecamatan Cisauk 2.2.3 Kondisi Wilayah Wilayah Kecamatan Cisauk merupakan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Cisauk merupakan wilayah yang sedang berkembang dapat dilihat dari padatnya mobilitas yang dilakukan masyarakat yang keluar masuk ke wilayah Kecamatan Cisauk untuk melakukan aktifitas, serta banyaknya Pengusaha baik insvestor dan konsumen berinvestasi di wilayah Kecamatan Cisauk terbukti dengan banyaknya Perumahan (real Estaste), Pelaku Usaha seperti Perdagangan dan Jasa, Industri Kecil dan Menengah tersebar diwilayah Kecamatan Cisauk. Dengan beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

a.Stasiun Kereta Api. Stasiun Cisauk sebagai materi unggulan dalam kampanye gimmick marketing mereka untuk dapat menarik minat calon konsumen. Stasiun Cisauk berada dalam Kawasan Intermoda BSD City yang mengintegrasikan fasilitas komersial, hunian, sarana transportasi, dan sarana penunjang lainnya;
b.Akses sangat mudah dijangkau Lokasi Cisauk dapat dijangkau dengan mudah dari Tol Jakarta Outer Riang Road (JORR) Pondok Indah-BSD, juga rencana pengembangan Tol Serpong- Balaraja. Kehadiran Stasiun Cisauk dan Cicayur menambah nilai tambah kawasan ini menjadi semakin mudah dijangkau;
c.Fasilitas Penunjang Lokasinya yang bersebelahan dengan BSD City sebagai kota mandiri yang lengkap ekologi kotanya membuat Cisauk tak luput dari tahbis, "kawasan dengan fasilitas yang lengkap". Cisauk tak jauh dari pusat belanja AEON Mall, International Convention and Echibition (ICE) BSD, Hotel Santika, Ocean Park, fasilitas sekolah, kesehatan, dan olahraga;
d.Lahan Masih Luas. Pesatnya pembangunan properti, terutama perumahan, terdapat perubahan klasifikasi lahan sawah dan non sawah. Wilayah pertanian di Kecamatan Cisauk pun semakin menyusut, dari total luas wilayah Kecamatan Cisauk 26,914 kilometer persegi, luas lahan non sawah menjadi 87,41 persen. Sementara lahan sawah seluas 12,59 persen. Keberadaan lahan untuk sawah mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor non pertanian di Kecamatan Cisauk;
e.Harga Lahan. Salah satu faktor yang menempatkan Cisauk dalam urutan atas investasi adalah masih kompetitifnya harga lahan.
f.Kondisi Geografis Luas wilayah Kecamatan Cisauk 26,914 km2, terbagi menjadi 6 (enam) wilayah administrasi yaitu 5 (lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Batas-batas wilayah terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Serpong – Kota Tangerang Selatan; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu – Kota Tangerang Selatan; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat; • Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan pagedangan. Secara topografi, Wilayah Kecamatan Cisauk tidak ada yang berbatasan langsung dengan laut. Berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan dibawah 150 dan berada diluar kawasan hutan dengan ketinggian 37-56 meter dpl (Diatas Permukaan Laut).Temperatur udara rata-rata di Kecamatan Cisauk tidak berbeda dengan kecamatan lain di Kabupaten Tangerang pada umumnya yaitu pada kisaran 230C sampai 330C. Menurut catatan BPP (Badai Penyuluh Pertanian) Curug, pada musim kemarau suhu diKecamatan Cisauk dapat mencapai 330C, namun kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang hari. Luas wilayah Kecamatan Cisauk adalah 26,914 Km2, atau sekitar 2,80% dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Cisauk menempati urutan kecamatan terluas ke 7 (tujuh) dari 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Wilayah administrasi Kelurahan dan Desa di Kecamatan Cisauk terbagi menjadi 5 (lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, Wilayah dengan status Kelurahan hanyalah Kelurahan Cisauk. Kelurahan Cisauk memiliki luas 4,848 km2. Desa Suradita merupakan wilayah terluas di Kecamatan Cisauk dengan Luas Wilayah 5,232 km2 dan wilayah terkecil adalah Desa Sampora dengan Luas 3,250 km2. Luas Wilayah pertanian di Kecamatan Cisauk semakin sedikit. Semua itu dikarenakan begitu pusatnya pembangunan perumahan, sehingga merubah Klarifikasi lahan sawah dan non sawah. Kecamatan Cisauk terdiri dari 87,41% lahan non sawah dan 12,59 % lahan sawah. Keberadaan lahan untuk sawah mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor non pertanian di Kecamatan Cisauk. Lokasi sawah terluas berada di Desa Mekarwangi dan Desa Dangdang. Besarnya presentase wilayah daratan non sawah mengindikasi bahwa potensi ekonomi yang ada di Kecamatan Cisauk adalah kegiatan non pertanian. Lahan non sawah di Kecamatan Cisauk terdiri dari lahan perumahan, kawasan industri , kawasan jasa dan perdagangan, serta sedikit kawasan pertanian non sawah seperti kebun, perternakan, perikanan darat termasuk lahan kosong yang sementara belum dimanfaatkan.
g.Kependudukan Jumlah Penduduk Kecamatan Cisauk Data 2024, berjumlah 89.251 orang terdiri dari 46.584 laki-laki, dan 43.937 perempuan yang tersebar di 5 Desa dan 1 Kelurahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penduduk umur produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Penduduk umur produktif itu dapat ditingkatkan Sumber Daya Manusianya, hal ini dapat Pempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah itu sendiri.
h.Pada tahun 2025 Jumlah penduduk di Kecamatan Cisauk berjumlah 85.650 orang yang tersebar di 5 Desa dan 1 Kelurahan terdiri 43.516 laki-laki, dan 42.044 perempuan,dari perbandingan pada Tabel 2.4 Tabel Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin No DESA/KE L TAHUN 2024 2025 Laki- laki peremp uan Jumlah Laki-laki Peremp uan Jumla h 1 Mekarwangi 3.96 4 3.639 7.603 3.964 3.639 7.603 2 Dangdang 3.73 1 3.553 7.284 Dangdan g 3.731 3.553 3 Suradita 15.0 54 14.600 29.654 Suradita 15.054 14.60 0 4 Kelurahan Cisauk 8.17 9 7.936 16.115 Kelurah an Cisauk 8.179 7.936 5 Sampora 3.73 1 3.876 7.284 Sampora 3.731 3.876 6 Cibogo 8.51 5 8.338 16.854 Cibogo 8.515 8.338
i.Kesehatan Pengaruh angka harapan hidup, gizi dan mobilitas terhadap pertumbuhan ekonomi Kecamatan Cisauk. bahwa variabel angka harapan hidup dan gizi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kecamatan Cisauk. Sedangkan variabel morbiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kecamatan Cisauk. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat karena terbukti bahwa kondisi kesehatan masyarakat berdampak terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi Kecamatan Cisauk. Sarana dan Prasarana Kesehatan tersebar di Wilayah Kecamatan Cisauk terbukti banyaknya Klinik-klinik Kesehatan seperti Praktek Dokter, Bidang dan lainnya, namun Wilayah Kecamatan Cisauk belum ada Rumah Sakit Pemerintah, yang ada hanya Rumah Sakit Swasta dengan fasilitas rawat inap itupun masih kategori type C belum lengkap. Di Wilayah Kecamatan Cisauk terdapat sarana dan Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah yaitu Puskesmas Cisauk dan Puskesmas Suradita itu pun hanya fasilitasi Persalinan 24 Jam tidak ada fasilitas rawat inap dibantu dengan Puskesmas Pembantu yang berada di Desa Dangdang dan Desa Mekarwangi Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan No. Nama Sarana dan Prasarana Jumlah
1. 1.Rumah Sakit 1
2. 2.Poliklinik 3
3. 3.Puskesmas 2
4. 4.Puskesmas Pembantu 2
5. 5.Apotek 4 Jumlah 13
i.Ketenagakerjaan Pada Tahun 2025 Penduduk Kecamatan Cisauk sebagai Pekerja berdasarkan usia 30-59 tahun sebanyak 34.676 orang sedang untuk Perdagangan/Jasa sebanyak 553 terdiri dari perdagangan sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) dan jasa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam), oleh karena itu perkembangan Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Cisauk cukup baik hal ini tidak terlepas dari pengaruh factor ketenagakerjaan, banyaknya penduduk Kecamatan Cisauk sebagai pekerja dikarenakan wilayah Kecamatan Cisauk berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan dimana Wilayah tersebut lebih maju dan banyak Industri Kecil dan Besar yang dapat merubah ekonomi keluarganya. Sedangkan perdagangan dan jasa telah menjamur hampir 60% perkembangan ekonomi di Wilayah Kecamatan Cisauk di Dominasi oleh Perdagangan dan jasa. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Cisauk berdasarkan Renstra Kecamatan Cisauk Tahun 2024 – 2029 yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. 3.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2025) Kecamatan Cisauk memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, maka Camat Cisauk mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati Tangerang dan tugas pemerintahan lainnya. Pada tahun 2025 berjalan, pada dokumen Renja Kecamatan Cisauk Tahun 2025 ini dibuat, Kecamatan Cisauk melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD kabupaten Tangerang sebesar Rp. 22.437.418.277,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 9.443.042.018,00 (Sembilan Milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh dua ribu delapan belas rupiah) atau persentase realisasi sebesar 42,09% sampai dengan triwulan II per tanggal 30 Juni 2025. Adapun kendala dan alasan yang menyebabkan penyerapan anggaran selama periode Triwulan I ialah sebagai berikut: 1) Masih melakukan penyesuaian terhadap sistem pencairan anggaran dengan metode KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD dan sub unit OPD; 2) Masih melakukan penyesuaian terhadap sistem pelaporan pencairan anggaran pada aplikasi SIPD yang baru; 3) Masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan dokumen SPJ yang telah melakukan pengajuan pencairan anggaran pada masing-masing sub kegiatan yang ada pada OPD dan sub unit OPD. Dari uraian sub bab 3.1 diatas, dapat diuraikan rincian target dan realisasi anggaran Kecamatan Cisauk Tahun 2024 periode Triwulan I pada halaman selanjutnya: LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KECAMATAN CISAUK KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 = (4/3)*100 6 7 8 9 10 11 = (10/8)*100 12 5 BELANJA DAERAH 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.743.860.852,00 3.550.859.730,00 52,65 45,44 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah PERSEN 90 37,50 41,67 7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 88.083.400,00 25.881.750,00 29,38 44,44 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DOK 8 3 37,50 KEC. CISAUK 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.310.000,00 10.370.000,00 29,37 33,33 Tersedianya Dokumen RAB, Renja, Renstra dan RKA/DPA dan RKAP/RDPA Dok 6 2 33,33 KEC. CISAUK 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.565.000,00 7.235.000,00 68,48 100,00 Tersedianya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dok 1 1 100,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.208.400,00 8.276.750,00 19,61 0,00 Tersedianya Dokumen Basis data/selayang pandang/Profil SKPD Dok 1 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN 6.655.777.452,00 3.524.977.980,00 52,96 46,43 Tersedianya Laporan Keuangan 16 7 43,75 KEC. CISAUK 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.648.187.452,00 3.519.607.980,00 52,94 42,86 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 6 42,86 KEC. CISAUK 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.590.000,00 5.370.000,00 70,75 50,00 Tersedianya dokumen laporan keuangan Dok 2 1 50,00 KEC. CISAUK 4.406.734.038,00 1.663.785.015,00 37,76 61,86 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan PERSEN 90 40,36 44,85 7.01.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 13.818.350,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah 2 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 13.818.350,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya dokumen aset/barang daerah Laporan 2 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 168.601.830,00 168.504.500,00 99,94 200,00 Jumlah pegawai yang difasilitasi 72 72 200,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 53.479.800,00 53.474.500,00 99,99 100,00 Jumlah pegawai yang difasilitasi Pegawai 27 27 100,00 7.01.01.2.05.10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115.122.030,00 115.030.000,00 99,92 100,00 Jumlah pegawai yang difasilitasi orang 45 45 100,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 716.025.568,00 393.939.832,00 55,02 45,96 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 2164 933 43,11 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 403.755.291,00 221.215.800,00 54,79 62,50 Tersedianya alat Alat Kebersihan dan peralatan gedung kantor Jenis 48 30 62,50 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.750.577,00 59.050.732,00 80,07 83,33 Tersedianya Alat Tulis kantor jenis 30 25 83,33 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.574.700,00 38.528.300,00 73,28 60,00 Tersedianya Barang cetakan, mesin penggandaan dokumen Jenis 5 3 60,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 152.595.000,00 66.775.000,00 43,76 43,85 Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Dus 1870 820 43,85 KEC. CISAUK 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.350.000,00 8.370.000,00 25,10 26,07 Tersedianya Laporan Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bulan 211 55 26,07 KEC. CISAUK 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.879.387.540,00 886.106.183,00 47,15 33,33 Tersedianya Jasa penunjang uruasan pemerintahan daerah 24 12 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 332.071.472,00 122.218.183,00 36,80 50,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Bulan 12 6 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.547.316.068,00 763.888.000,00 49,37 50,00 Tersedianya iklan/media cetak, jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor Bulan 12 6 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.628.900.750,00 215.234.500,00 13,21 30,00 Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah 37 14 37,84 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 160.380.000,00 62.780.500 39,14 50,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bulan 12 6 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 184.074.000,00 82.954.000 45,07 50,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kebersihan Bulan 12 6 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.250.000,00 69.500.000 39,66 50,00 Tersedianya Pemeliharaan rutin peralatan mesin lainnya TW 4 2 50,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.077.756.750,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor Paket 8 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.440.000,00 0,00 0,00 0,00 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor kelurahan Paket 1 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 232.079.500,00 2.460.000,00 1,06 33,33 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar PERSEN 100 33,33 33,33 KEC. CISAUK 7.274.478.017,00 2.662.107.161,00 36,60 53,62 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Cisauk PERSEN 100 53,62 53,62 KEC. CISAUK 7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 35.141.500,00 2.460.000,00 7,00 33,33 tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana PATEN di kecamatan 3 1 33,33 KEC. CISAUK 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.141.500,00 2.460.000,00 7,00 33,33 Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan casip dan jasa petugas pelayanan PATEN kegiatan 3 1 33,33 KEC. CISAUK 7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 7.274.478.017,00 2.662.107.161,00 36,60 53,62 Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 69 37 53,62 KEC. CISAUK 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.274.478.017,00 2.662.107.161 36,60 53,62 Tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum Titik 69 37 53,62 KEC. CISAUK 7.01.02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 196.938.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 5 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 196.938.000,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan laporan 5 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.989.852.370,00 1.167.874.262,00 39,06 58,00 Prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di kec cisauk 93,75 46,88 50,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1.623.742.600,00 437.197.300,00 26,93 50,00 Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 12 4 33,33 KEC. CISAUK 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.623.742.600,00 437.197.300 26,93 0,00 Jumlah Cabang olehraga yang di bina dan di kembangkan Cabor 5 0 0,00 KEC. CISAUK 50,00 jumlah event UMKM yang dilaksanakan EVEN 2 1 50,00 KEC. CISAUK 100,00 Jumlah fasilitasi kegiatan dibidang kesehatan kegiatan 1 1 100,00 KEC. CISAUK 50,00 Jumlah fasilitasi kegiatan dibidang organisasi Lembaga 4 2 50,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.138.417.770,00 622.057.962,00 54,64 66,00 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 11 7 63,64 KEC. CISAUK 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.618.000,00 7.718.000 89,56 100,00 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Dokumen 1 1 100,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 513.467.100,00 429.051.962 83,56 80,00 Terlaksananya Pemeliharaan jalan lingkungan kelurahan Paket 5 4 80,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 616.332.670,00 185.288.000 30,06 50,00 Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM dan pemberdayaan Organisasi di kelurahan' Kegiatan 4 2 50,00 KEC. CISAUK 0,00 Terpenuhinya kegiatan pembinaan kader PKK Kegiatan 1 0 0,00 KEC. CISAUK 100,00 Terpenuhinya kegiatan PHBI Kegiatan 1 1 100,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 227.692.000,00 108.619.000,00 47,70 60,00 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 3 60,00 KEC. CISAUK 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 227.692.000,00 108.619.000,00 47,70 60,00 Terpenuhinya Fasilitasi dan kegiatan pembinaan kader PKK kegiatan 5 3 60,00 KEC. CISAUK 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 284.730.700,00 207.214.150,00 72,78 75,00 Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 94,75 71,06 75,00 KEC. CISAUK 7.01.04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 284.730.700,00 207.214.150,00 72,78 75,00 Jumlah Kegiatan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan 4 3 75,00 KEC. CISAUK 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 284.730.700,00 207.214.150,00 72,78 75,00 Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum kegiatan 4 3 75,00 KEC. CISAUK 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 268.905.600,00 4.020.000,00 1,49 33,33 Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 94 31,33 33,33 KEC. CISAUK 7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 268.905.600,00 4.020.000,00 1,49 33,33 Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 1 33,33 KEC. CISAUK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 268.905.600,00 4.020.000,00 1,49 33,33 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan 3 1 33,33 KEC. CISAUK 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 236.777.200,00 184.721.700,00 78,01 50,00 Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 100 38,10 38,10 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 236.777.200,00 184.721.700,00 78,01 50,00 Jumlah desa yang difasilitasi 21 8 38,10 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danrnnPeraturan Kepala Desa 6.428.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dok 6 0 0,00 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 43.851.000,00 23.915.500,00 54,54 50,00 Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dilaporkan sesuai ketentuan TW 4 2 50,00 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 28.254.000,00 11.767.000 41,65 50,00 jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bidang Pengelolaan admisnitrasi desa TW 4 2 50,00 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 13.465.000,00 6.060.000 45,01 50,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Desa 6 3 50,00 KEC. CISAUK 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 144.779.200,00 142.979.200 98,76 100,00 Tersedianya Dokumen Musrenbang desa/kelurahan dan Kecamatan Dok 1 1 100,00 KEC. CISAUK JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH 22.437.418.277,00 9.443.042.018,00 42,09 51,32 46,24 Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Cisauk Tahun 2026 sebagai berikut: Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai denganstandar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cisauk Tahun 2026 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Target Nilai Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cisauk Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai IK M (Indeks Kepuasa Masyarakat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan tentang Tata Cara Perencanaan, Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 85,75 Meningkatkan Nilai AKIP Peraturan Menteri 83,00 Kualitas (Akuntabilitas Pendayagunaan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah) Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Cisauk 5.2. Rencana Program Kecamatan Cisauk Tahun 2026 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan -tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Cisauk maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
3. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
4. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
6. 6.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. 5.3. Rencana Kegiatan Kecamatan Cisauk Tahun 2026 Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.2 Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2026 No Kode Rekening Program Anggaran (Rp.) 1 2 3 4 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 11.949.437.327,00 7.01.01.2.01 7.01.01.2.02 7.01.01.2.03 7.01.01.2.05 7.01.01.2.06 7.01.01.2.08 7.01.01.2.09 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254.308.300,00 6.817.506.971,00 15.456.000,00 166.650.000,00 1.449.078.700,00 2.010.471.392,00 1.235.965.964,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.907.565.000,00 7.01.02.2.02 7.01.02.2.03 7.01.02.2.04 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 234.145.000,00 5.277.646.000,00 395.774.000,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.547.480.120,00 7.01.03.2.01 7.01.03.2.02 7.01.03.2.06 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 812.236.000,00 1.433.295.820,00 301.948.300,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 408.774.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 408.774.000,00 5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 314.091.600,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 314.091.600,00 6 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 232.845.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 232.845.000,00 5.4. Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Cisauk Tahun 2026 Pada aplikasi SIPD-RI Sub kegiatan adalah sebuah tindakan terperinci untuk melaksanakan kegiatan pada program. Di tahun 2026 memiliki Sub Kegiatan yang terperinci dari 16 (enam belas) Kegiatan, berikut penjabarannya : Tabel 5.3 Rincian Sub Kegiatan Tahun 2026 Kode Uraian Anggaran (Rp.) KECAMATAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.308.300,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 131.398.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 50.090.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 52.818.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 10.002.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 10.000.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.876.171.579,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang,Cisauk, Semua Kel/Desa 6.762.596.971,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 54.910.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.456.000,00 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 15.456.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 166.650.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 67.086.000,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 99.564.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 893.575.100,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 539.103.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 13.665.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 58.207.600,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 39.419.500,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 11.040.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 162.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 70.140.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.066.301.240,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 23.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 260.301.240,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 783.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662.373.968,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 124.979.976,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 108.559.992,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 38.750.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 390.084.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 234.145.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 234.145.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan mum 5.277.646.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 5.277.646.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 395.774.000,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 395.774.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 812.236.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 812.236.000,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 301.948.300,00 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 301.948.300,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 252.616.000,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 252.616.000,00 Kepolisian Negara 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 314.091.600,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 249.771.600,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 21.440.000,00 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 21.440.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamata PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 21.440.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 232.845.000,00 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 8.218.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 52.269.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 33.049.000,00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 14.775.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 124.534.000,00 KELURAHAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan) 555.503.600,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 469.143.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 36.920.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 35.040.600,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 14.400.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan) 944.170.152,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 76.570.152,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab.Tangerang, Cisauk, Cisauk 867.600.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 573.591.996,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 25.731.996,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 30.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 241.668.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 276.192.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.433.295.820,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 15.993.980,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 712.455.840,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 704.846.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peratura Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 156.158.000,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara PENDAPATAN ASLI DAERAH Kab.Tangerang, Cisauk, Kel.Cisauk 156.158.000,00 Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Tahun 2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2029) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, maka pada tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2026. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan.
7. 54.Kecamatan Sepatan Timur Renja Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025- 2029, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2026 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sepatan Timur diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Sepatan Timur periode 2025-2029 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Sepatan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Sepatan Timur juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sepatan Timur. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Sepatan Timur berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Sepatan Timur terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang adalah:
8. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
9. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
14. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
15. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
25. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
27. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
32. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
33. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
34. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
38. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
39. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
40. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
41. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
42. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
44. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
45. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
46. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
47. 40.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten; b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan; f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran; g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah : a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah; c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah; d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab V. PENUTUP Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
48. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
49. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
50. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
51. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
52. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
53. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
54. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
55. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
56. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
57. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
58. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
59. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II. N o Sasaran Program dan Kegiatan Indikato r Kinerja Progra m (outcom e)/ Kegiata n (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Peran gk at Daera h Penan gg un Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp 1 Meningk at nya kualitas akuntabi lit as kinerja Kec. Sep at an Timu r PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KO TA Persenta se pemenuh an penunjan g urusan pemerintaha n Kec. Sepatan Timur 100 Persen 10.955.000.00 0,00 100 Persen 7.931.330.57 3,00 100 Persen 9.481.778.27 3,00 25 Persen 2.458.959.22 5 50 Persen 5.537.004.33 1,00 50 Persen 5.537.004.33 1,00 50 Persen 5.537.004.33 1,00 50 Persen 5.537.004.33 1,00 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 0 doku m en - 7 doku m en 198.500.000, 00 7 doku m en 228.645.500, 00 7 doku m en 32.724.500 7 doku m en 80.119.000,0 0 7 doku m en 80.119.000,0 0 7 doku m en 80.119.000,0 0 7 doku m en 80.119.000,0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Sepatan Timur 0% - 100 % 5.320.500.00 0,00 100 % 5.442.717.52 3,00 25% 1.505.292.18 6 50% 3.015.464.63 6,00 50% 3.015.464.63 6,00 50% 3.015.464.63 6,00 50% 3.015.464.63 6,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan SepatanTimur/Dokumen 0 dokum en - 1 dokum en 21.500.000,0 0 1 dokum en 25.481.400,0 0 1 dokum en 6.370.350,00 1 dokum en 12.740.700,0 0 1 dokum en 12.740.700,0 0 1 dokum en 12.740.700,0 0 1 dokum en 12.740.700,0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Oran g 0 orang - 78 orang 240.000.000, 00 78 orang 233.935.200, 00 78 orang 9.213.000,00 78 orang 124.332.800, 00 78 orang 124.332.800, 00 78 orang 124.332.800, 00 78 orang 124.332.800, 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 0 dokum en - 11 dokum en 629.820.000, 00 11 dokum en 924.318.370, 00 11 dokum en 205.979.670, 00 11 dokum en 561.740.670, 00 11 dokum en 561.740.670, 00 11 dokum en 561.740.670, 00 11 dokum en 561.740.670, 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan SepatanTimur/Jenis 0 jenis - 5 jenis 1.067.862.30 8,00 5 jenis 1.556.859.30 0,00 5 jenis 431.808.169, 00 5 jenis 859.033.285, 00 5 jenis 859.033.285, 00 5 jenis 859.033.285, 00 5 jenis 859.033.285, 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 0 Jenis - 5 Jenis 821.461.000, 00 5 Jenis 1.069.820.98 0,00 5 Jenis 267.571.350, 00 5 Jenis 883.573.240, 00 5 Jenis 883.573.240, 00 5 Jenis 883.573.240, 00 5 Jenis 883.573.240, 00 2 Terpenuhi nya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Kec. Sepat an Timur PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persen 8.820.000.000, 00 100 Persen 8.000.000.00 0,00 100 Persen 8.839.702.20 0,00 25 Persen 1.628.931.20 0,00 50 Persen 4.590.441.20 0,00 50 Persen 4.590.441.20 0,00 50 Persen 4.590.441.20 0,00 50 Persen 4.590.441.20 0,00 Persentase pemenuhan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayananpublik 100 persen 100 persen 100 persen 25 Persen 50 Persen 50 Persen 50 Persen 50 Persen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 0 % - 100 % 254.000.000, 00 100 % 99.702.200,0 0 25% 42.845.200,0 0 50% 62.085.200,0 0 50% 62.085.200,0 0 50% 62.085.200,0 0 50% 62.085.200,0 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 0 % - 100 % 8.000.000.00 0,00 100 % 8.740.000.00 0,00 25% 1.586.086.00 0,00 50% 4.528.356.00 0,00 50% 4.528.356.00 0,00 50% 4.528.356.00 0,00 50% 4.528.356.00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dankelurahan 0 % - 100 % 3.579.000.00 0,00 100 % 4.794.998.90 0,00 25% 972.549.858, 00 50% 1.872.134.06 6,00 50% 1.872.134.06 6,00 50% 1.872.134.06 6,00 50% 1.872.134.06 6,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan 0 kelomp ok - 5 kelomp ok 955.000.000, 00 5 kelomp ok 1.148.356.00 0,00 5 kelomp ok 231.908.930, 00 5 kelomp ok 565.238.030, 00 5 kelomp ok 565.238.030, 00 5 kelomp ok 565.238.030, 00 5 kelomp ok 565.238.030, 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan 0 kelomp ok - 5 kelomp ok 40.000.000,0 0 5 kelomp ok 21.776.600,0 0 5 kelomp ok - 5 kelomp ok - 5 kelomp ok - 5 kelomp ok - 5 kelomp ok - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertibanumum 0 % - 100 % 425.100.000, 00 100 % 102.682.100, 00 25% 14.522.000,0 0 50% 36.917.100,0 0 50% 36.917.100,0 0 50% 36.917.100,0 0 50% 36.917.100,0 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 0 kali - 4 kali 425.100.000, 00 4 kali 102.682.100, 00 4 kali 14.522.000,0 0 4 kali 36.917.100,0 0 4 kali 36.917.100,0 0 4 kali 36.917.100,0 0 4 kali 36.917.100,0 0 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan Umum 0 % - 100 % 125.000.000, 00 100 % 130.300.480, 00 25% 46.903.340,0 0 50% 81.898.850,0 0 50% 81.898.850,0 0 50% 81.898.850,0 0 50% 81.898.850,0 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang 0 orang - 65 orang 125.000.000, 00 65 orang 130.300.480, 00 65 orang 46.903.340,0 0 65 orang 81.898.850,0 0 65 orang 81.898.850,0 0 65 orang 81.898.850,0 0 65 orang 81.898.850,0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 0 % - 100 % 190.000.000, 00 100 % 87.020.300,0 0 25% 19.376.000,0 0 50% 39.743.100,0 0 50% 39.743.100,0 0 50% 39.743.100,0 0 50% 39.743.100,0 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi 0 lapora n - 12 lapora n 190.000.000, 00 12 lapora n 87.020.300,0 0 12 lapora n 19.376.000,0 0 12 lapora n 39.743.100,0 0 12 lapora n 39.743.100,0 0 12 lapora n 39.743.100,0 0 12 lapora n 39.743.100,0 0 Rata-rata capaian kinerja (%) 25% 25% 25% 25% Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2029; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2025-2029 kecamatan Sepatan Timur kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II. Kendala yang ditemukan :
60. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
61. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Sepatan Timur selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :
a.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kecamatan Sepatan Timur dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analis Tahu n 2024 Tahu n 2026 Tahun 2026 Tahu n 2024 Tahu n 2026 Tahu n 2027 Tahu n 2028 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 5520 0 5808 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 5100 0 5544 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 551 0 792 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 1388 0 1584 2112 5 Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasion al Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial 5 5 5 6 0 5 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kedudukan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Sepatan Timur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:
1. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
2. 2.Terdapat perbedaan target antara Renstra dan Renja karena seiring perjalanan waktu terdapat kebutuhan dan penganggaran diluar yang sudah ditargetkan pada Renstra;
3. 3.Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
4. 4.Penanganan dan penurunan stunting
5. 5.Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu
6. 6.Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal
7. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender
8. 8.Pemberdayaan pemuda
9. 9.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
10. 10.Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran Sektor Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM)
11. 11.Optimalisasi Kampung Tematik
12. 12.Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan
13. 13.Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
14. 14.Pemeliharaan dan pembangunan jalan
15. 15.Pengendalian kemacetan
16. 16.Penanggulangan banjir
17. 17.Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
18. 18.Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
19. 19.Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
20. 20.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
21. 1.Terdapat perbedaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2026 karena pada Kegiatan tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala desa Namun pada taun berkenaan terdapat aturan baru berdasarkan undang- undang no. 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala Desa;
22. 2.Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
23. 3.Terdapat perbedaan target indikator dan sasaran antara Renstra dan Renja karena disebabkan perubahan pagu anggaran akibat pergeseran antar pagu pada sub kegiatan; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2024 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat : Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga 400m2 2 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 3 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa lebakwangi meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat 600m2 4 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa jatimulya meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat 3 gedung 5 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jatimulya rt 03/rw 02 tersedianya lahan untuk pembangunan SMPN 4 karena banyaknya jumlah anak sekolah di 2ha 6 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan akses pendidikan P=500m L=4m 7 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Kecamatan Sepatan Timur memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga 300m 8 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. R Suprapto Kampung Sangiang Kecil Desa Sangiang memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 9 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. Gaga Kecil RT01/ GempolSari memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 10 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Kedaung Barat RT001/002 memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 11 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 12 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. Raya Gatot Soebroto No.48,Tanah Merah perbaikan pagar yang rapuh agarbelajar mengajar siswa tidak terganggu 200m 13 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 001/002 Desa Kedaung Barat memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas P=100m, l= 3m 14 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 001/002 Desa Kedaung Barat memberikan sarana pendidikan yang layak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4m x 5m 15 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Pondok kelor memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 16 Meningkatkan pembangunan SDM yangberkualitas dan berdaya Desa sangiang memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa 100 m 17 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa 150 m 18 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu 200m 19 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa lebakwangi meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 20 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa jatimulya meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 21 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Jatimulya rt 03/rw 02 menghindari kelongsoran tanahsehingga aktifitas ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan P= 100m 22 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa sangiang mengingkatkan perekonomian masyarakat 50 ekor 23 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa sangiang meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran 100 orang 24 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing lokasi makam pahlawan desatanah merah memberikan kemudahan akses fasilitas umum bagi masyarakat P =96m, L=4m 25 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing desa tanah merah meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 26 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing sisi jalan utama desa gempolsari meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu P=200m, L=1m 27 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing batas desa gempolsari dan pondok kelor meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu p=400m, l= 1m 28 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Kp rajeg – kp pulo RT 03/04 Desa Kedaung Barat memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=250m, l=3m 29 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing utan jati RT 004/003 Desa Keda memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=400m , L=1m 30 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Pondok kelor meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 31 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Sore Kedaung Barat – Kp. Bayur memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=500m L=1m 32 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Pondok kelor Tersedianya pengembangan usahaUMKM 10 orang 33 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Kampung Kelor meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 34 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Kampung Kelor Tersedianya pengembangan usahaUMKM 1 Paket 35 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu rt 009/002 desa kampung kelor & Desa Pondok Kelor menghubungkan warga antar desa P =6m, l=4m 36 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Desa lebakwangi RT 004/004 meningkatkan pelayanan dankemudahan jalan raya bagi masyarakat P=150m, L= 2m 36 37 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Lebakwangi RT 011/002 menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir P=150m, L= 0.4m 37 38 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Jatimulya rt 03/ rw 04 menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 200m 38 39 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu rt 001/002 kp sangiang desa sangiang menghindari pelanggaran bataslahan makam 300m’ 39 40 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Samping kantor desa sangiang menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 100m 40 41 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu jl Gatot Subroto desa tanahmerah menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 500m 41 42 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kp. Damprit Rt 01/03 Desakedaung barat memberikan kemudahan aksessaluran drainase bagi warga P=150m l = 40c 42 43 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu SDN Kampung Bayur Desa LebakWangi memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga P=150m l = 40c 43 44 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kampung Primatani Desa GempolSari memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga 100m 44 45 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kampung Dato Rt.04/03 Desa Gempol Sari meningkatkan kualitas akses Jalan 150m x 2m 46 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Stadion mini Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga 1 Paket 47 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu GOR Kec. Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga 1 Paket 48 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 1 Paket 49 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasarana rumahtidak layak huni 10 Rumah 50 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat 200m Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
24. 1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
25. 2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026;
26. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Sepatan Timur sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Timur terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif” . Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Sepatan Timur serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk Tahun 2026. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025-2029. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 4. Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 5. NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatny a Kualitas Penyelenggar aan Pelayanan Publik Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 80,31 80,87 81,25 82,25 83,25 83,25 Meningkatny a Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 80,31 80,87 81,25 82,25 83,25 83,25 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Sepatan Timur Pada Tahun 2026 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Sepatan Timur pada Tahun 2026 Sebesar Rp. 21.146.915.529,00- yang berasal dari unsur kewilayahan. Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumb er Dana Catata n Pentin g Target Capai an Kinerj a Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif Sumb er Dana Targe t Capai an Kinerj a Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01 - KECAMATAN 21.146.915.529,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.409.389.744,10 Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sepatan Timur Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sepatan Timur 100 8.409.389.744,10 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 221.560.000,00 Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 25.616.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 54.336.000,00 Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 55.436.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 60.336.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 25.836.000,00 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.336.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 60.336.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.336.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 54.336.000,00 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.436.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 55.436.000,00 7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 25.836.000,00 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 25.836.000,00 7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 25.616.000,00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 25.616.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 5.633.173.488,10 Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 5.579.837.488,10 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 1 53.336.000,00 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.579.837.488,10 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 5.579.837.488,10 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 53.336.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula 1 53.336.000,00 nan/Semesteran SKPD 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.625.000,00 Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 61.389.000,00 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 56 96.236.000,00 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 61.389.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 61.389.000,00 7.01.01.2.05.0009 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 96.236.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 56 96.236.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 716.552.600,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 456.004.000,00 Jumlah Paket Komponen 5 20.050.400,00 Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 30.330.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 50.150.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 65.520.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 58.800.000,00 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 20.050.400,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 456.004.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 456.004.000,00 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.150.000,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 50.150.000,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.330.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 30.330.000,00 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.800.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 58.800.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.520.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 65.520.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.166.715.500,00 Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 969.075.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 197.640.500,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.640.500,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 197.640.500,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 969.075.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 969.075.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.154.156,00 Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 25.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 5 150.000.180,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 148.119.984,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 79.033.992,00 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.033.992,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 11 79.033.992,00 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 148.119.984,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 148.119.984,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 25.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.180,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 5 150.000.180,00 Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sepatan Timur 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.500.574.584,9 0 Meningkatkan pelayanan publik di Prosentase terpenuhinya 100 10.500.574.584,90 Kecamatan Sepatan Timur PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan Timur Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan Timur 100 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 32.756.900,00 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 32.756.900,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.756.900,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 32.756.900,00 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.467.817.684,90 Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau 4 10.467.817.684,90 Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.467.817.684,90 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 4 10.467.817.684,90 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.595.745.200,00 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sepatan Timur Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaa Kec. Sepatan Timur 100,00 1.595.745.200,00 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.595.745.200,00 Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 7 1.494.859.200,00 Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 100.886.000,00 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100.886.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 100.886.000,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 1.494.859.200,00 Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1.494.859.200,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 146.330.000,00 KETERTIBAN UMUM Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sepatan Timur Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan Timur 100,00 146.330.000,00 7.01.04.2.01 - Koordinasi 146.330.000,00 Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 146.330.000,00 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 146.330.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 146.330.000,00 Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sepatan Timur 146.330.000,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 257.170.000,00 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sepatan Timur Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan Timur 100 257.170.000,00 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 257.170.000,00 Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 200.134.000,00 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 57.036.000,00 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 200.134.000,00 serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 200.134.000,00 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 57.036.000,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 57.036.000,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 237.706.000,0 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sepatan Timur Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sepatan Timur 100 237.706.000,0 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 237.706.000,0 Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 125.634.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 12 56.636.000,00 Jumlah Dokumen 4 40.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 55.436.000,00,00 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 125.634.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 125.634.000,00 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 55.436.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah 4 55.436.000,00 Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 56.636.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 12 56.636.000,00 Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Tabel 7. Rencana Kerja Pendanaan Tahun Anggaran 2026 Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
1. 55.Kecamatan Sindang Jaya Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sidang Jaya. Proses penysusunan Rencana Kerja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sindang Jaya dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sindang Jaya adalah :
2. 1.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 3.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
5. 4.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
7. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sindang Jaya serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun ini. 1.4. Sistematika Penulisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 2.1 Landasan Hukum 3.1 Maksud dan Tujuan 4.1 Sistematika Penulisan II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINDANG JAYA IV. PENUTUP 4.1 Catatan Penting 4.2 Kaidah Pelaksanaan 4.3 Rencana Tindak Lanjut Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Rencana Strategis Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Sindang Jaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Sindang Jaya melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp.16.270.993.662,- (Enam Belas Milyard Dua Satur Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.16.134.550.377,-(Enam Belas Milyard Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh tujuh Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99.16 % Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kurang optimal penyerapan anggarannya yaitu pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjagan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan esselon IV selama lebih dari 8 bulan di Kecamatan Sindang Jaya, serta terdapat staf yang memasuki usia pensiun. Sedangkan pada Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS juga kurang optimal penyerapannya hal ini dikarenakan terdapat staf yang berpindah jabatannya dari Fungional Umum menjadi Fungional Tertentu. Selain itu, belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp. 20.017.117.416,- (Dua Puluh Miliyard Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empar Ratus Enam Belas Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 7.676.259.081,-(Tujuh Miliyard Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah ) atau persentase realisasi sebesar 39,47 % Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sindang Jaya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sindang Jaya tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T- C.29) berikut : Tabel 1 (T-C.29.) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sindang Jaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DOKUMEN 11 11 11 11 1 11 2 0,18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DOKUMEN 6 6 6 6 1 7 2 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah LAPORAN 1 1 1 1 1 1 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ORANG/BULAN 20 20 20 20 1 20 20 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah DOKUMEN 8 8 8 8 1 8 2 0,25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan PAKET 5 5 5 5 1 5 5 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan PAKET 15 15 15 15 1 15 4 0,27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan PAKET 12 12 12 12 1 12 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAKET 18 18 18 18 1 18 18 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan PAKET 5 5 5 5 1 5 5 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 2 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu LAPORAN 1080 1080 1080 1080 1 1080 270 0,25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD LAPORAN 400 400 400 400 1 400 100 0,25 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah UNIT 2 2 2 2 1 2 0 0 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel UNIT 2 2 2 2 1 2 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang JENIS 23 23 23 23 1 2 2 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LAPORAN 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan LAPORAN 7 7 7 7 1 7 7 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan LAPORAN 15 15 15 15 1 15 15 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JENIS 28 28 28 28 1 28 7 0,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya UNIT 2 2 2 2 1 2 2 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya UNIT 4 4 4 4 1 4 4 1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UNIT 39 39 39 39 1 39 10 0,26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi UNIT 7 7 7 7 1 7 4 0,57 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan DOKUMEN 2 2 2 2 1 2 0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 0 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan DOKUMEN 30 30 30 30 1 30 7 0,23 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum DOKUMEN 41 41 41 41 1 41 10 0,24 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan PERSEN 85 85 85 85 1 87 15 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan DOKUMEN 5 5 5 5 1 5 1 0,2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa LAPORAN 7 7 7 7 1 7 7 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan LEMBAGA 10 10 10 10 1 10 3 0,3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum DOKUMEN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa PERSEN 87 87 15 0,17 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DOKUMEN 10 10 10 10 1 10 1 0,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ORANG 50 50 50 50 1 50 0 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan DOKUMEN 1 1 1 1 1 1 0 0 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa LAPORAN 7 7 7 7 1 7 1 0,14 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa DOKUMEN 7 7 7 7 1 7 7 1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa DOKUMEN 7 7 7 7 1 7 0 0 Berdasarkan tabel 1 (T-C.29.) di atas, dapat diketahui realisasi yang telah memenuhi target kinerja yaitu:
9. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
10. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
11. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
12. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
13. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
14. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
15. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
16. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
17. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
18. 10.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
19. 11.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
20. 12.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Adapun evaluasi keuangan Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2 (Tabel E.81): Tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Semester 1 Tahun 2025 Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.170.407.584 100 8.401.529.056 100 9.295.868.013 25 2.683.090.204 - - 25 2.683.090.204 - - - - Kec. Sindang Jaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 274.604.000 11 220.718.700 11 193.422.875 2 68.011.500 - - 2 68.011.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 6 75.478.000 7 83.973.000 2 15.835.000 - - 2 15.835.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 4 54.327.200 4 73.410.000 1 18.727.500 - - 1 18.727.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 117.221.000 1 90.913.500 1 36.039.875 1 33.449.000 - - 1 33.449.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.435.238.788 2 3.953.766.376 2 4.586.192.802 0 1.129.040.374 - - 0 1.129.040.374 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.408.290.848 20 3.925.318.436 20 4.559.244.862 20 1.121.928.389 - - 20 1.121.928.389 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 4 26.947.940 4 28.447.940 4 26.947.940 1 7.111.985 - - 1 7.111.985 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 214.489.800 20 195.676.500 20 176.481.600 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 86.906.200 20 76.550.000 20 48.898.000 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 127.583.600 20 119.126.500 20 127.583.600 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.143.435.900 8 1.201.098.800 8 1.237.131.640 2 305.617.400 - - 2 305.617.400 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 17.522.000 5 11.354.500 5 31.806.300 5 17.522.000 - - 5 17.522.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 728.144.900 15 793.985.500 15 785.552.240 4 197.200.000 - - 4 197.200.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 32.690.800 12 20.979.800 12 40.166.000 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 76.955.500 18 42.837.000 18 98.204.400 18 19.736.500 - - 18 19.736.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 5 55.484.000 5 66.631.700 5 18.576.900 - - 5 18.576.900 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 75.360.000 2 37.408.000 2 68.640.000 2 13.840.000 - - 2 13.840.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 1080 164.580.000 1080 81.081.000 270 27.027.000 - - 270 27.027.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 400 74.470.000 400 65.050.000 100 11.715.000 - - 100 11.715.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 2 192.800.000 2 33.706.100 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 2 192.800.000 2 33.706.100 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.224 23 1.250.073.708 2 1.297.948.224 2 331.817.967 - - 2 331.817.967 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 1 17.162.000 1 17.108.784 1 4.990.500 - - 1 4.990.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 7 242.674.708 7 342.412.656 7 44.707.467 - - 7 44.707.467 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 15 990.237.000 15 938.426.784 15 282.120.000 - - 15 282.120.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.772 28 1.387.394.972 28 1.770.984.772 7 848.602.963 - - 7 848.602.963 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 2 162.005.476 2 172.124.800 2 39.210.798 - - 2 39.210.798 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 4 95.624.496 4 112.089.992 4 10.698.165 - - 4 10.698.165 - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 39 23.040.000 39 85.250.000 10 - - - 10 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.980 7 1.106.725.000 7 1.401.519.980 4 798.694.000 - - 4 798.694.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Kecamatan 100 7.533.946.147 100 5.790.573.291 100 7.533.946.147 25 711.543.200 - - 25 711.543.200 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 25 - - 25 - - - - Kec. Sindang Jaya Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 2 51.388.015 2 76.579.600 2 51.388.015 0 14.686.200 - - 0 14.686.200 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 2 76.579.600 2 51.388.015 0 14.686.200 - - 0 14.686.200 - - - - Kec. Sindang Jaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30 7.482.558.132 30 5.713.993.691 30 7.482.558.132 7 696.857.000 - - 7 696.857.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 41 7.482.558.132 41 5.713.993.691 41 7.482.558.132 10 696.857.000 - - 10 696.857.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 87 2.459.990.700 85 1.378.355.700 87 2.459.990.700 15 779.014.150 - - 15 779.014.150 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 5 2.459.990.700 5 1.378.355.700 5 2.459.990.700 1 779.014.150 - - 1 779.014.150 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 7 120.964.500 7 99.512.400 7 120.964.500 7 120.964.500 - - 7 120.964.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum 10 2.339.026.200 10 1.278.843.300 10 2.339.026.200 3 658.049.650 - - 3 658.049.650 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 71.857.000 100 190.356.800 100 71.857.000 25 9.384.000 - - 25 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 4 71.857.000 4 190.356.800 4 71.857.000 1 9.384.000 - - 1 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 4 190.356.800 4 71.857.000 1 9.384.000 - - 1 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 47.999.500 100 159.559.030 100 47.999.500 25 4.686.500 - - 25 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 87 47.999.500 159.559.030 87 15 - - 15 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 23.508.500 10 31.847.000 10 47.999.500 1 4.686.500 - - 1 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 24.491.000 50 127.712.030 50 23.508.500 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 165.432.200 1 214.176.500 1 24.491.000 0 4.686.500 - - 0 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 100 214.176.500 100 165.432.200 25 24.725.000 - - 25 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 90.530.000 7 99.160.000 7 165.432.200 1 24.725.000 - - 1 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 74.902.200 7 115.016.500 7 90.530.000 7 24.725.000 - - 7 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 7 7 74.902.200 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Berdasarkan tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke 2 Tahun 2024, berikut analisis dari tabel tersebut :
21. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat tiga kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.
22. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
23. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 7 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 7 desa tersebut.
24. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
25. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
26. 6.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 (T-C.30) berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang No . Indikator Kinerja Satua n Target Renstra Perangkat Daerah Realisassi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s202 2 2023 2024 2025 2026 2022 202 3 2024 2025 1 Persentase penurunan gangguan ketentrama n dan Perse n 30 40 - - 30 40 - - No . Indikator Kinerja Satua n Target Renstra Perangkat Daerah Realisassi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s202 2 2023 2024 2025 2026 2022 202 3 2024 2025 ketertiban Umum 2 Nilai Sakip Kecamatan Sindang Jaya 3 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,1 89,2 5 - - - 88,9 5 89,5 - - 4 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai - - 89,2 6 89,2 7 89,2 8 - - 89,2 6 89,2 7 5 Nilai AKIP Nilai - - 60,8 60,9 61 - - 60,8 60,9 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2023 sebagai berikut:
27. 1.Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,28 %.
28. 2.Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan capaian kinerja 100 %.
29. 3.Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Sindang Jaya dengan capaian kinerja 75,94 %. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
30. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
31. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
32. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
33. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sindang Jaya Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sindang Jaya bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
34. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
35. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
36. 3.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan Kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
37. 4.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Sindang Jaya. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
38. 5.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian;
39. 6.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Sindang Jaya dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumla masyarakat miskin di Kecamatan Sindang Jaya dapat berkurang;
40. 7.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Sindang Jaya maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Sindang Jaya adalah sebagai berikut :
41. 1.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
42. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
43. 3.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
44. 4.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
45. 5.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, melalui Pembinaan UMKM.
46. 6.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
47. 7.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
48. 8.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
49. 9.Pemeliharaan Stadion Mini.
50. 10.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Table 4 (T-C.31) Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024 Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.295.868.013 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.295.868.013 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 193.422.875 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 193.422.875 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 36.039.875 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 36.039.875 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.586.192.802 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.586.192.802 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.559.244.862 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.559.244.862 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 26.947.940 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 26.947.940 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 176.481.600 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 176.481.600 RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 48.898.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 48.898.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 127.583.600 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 127.583.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.237.131.640 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.237.131.640 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 31.806.300 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 31.806.300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 785.552.240 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 785.552.240 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 40.166.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 40.166.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 98.204.400 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 98.204.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 68.640.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 68.640.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.224 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.224 RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.772 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.772 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.980 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.980 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 7.533.946.147 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 7.533.946.147 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 51.388.015 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 51.388.015 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 7.482.558.132 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 7.482.558.132 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 7.482.558.132 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 7.482.558.132 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 2.459.990.700 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 2.459.990.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 2.459.990.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 2.459.990.700 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 120.964.500 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 120.964.500 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 2.339.026.200 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 2.339.026.200 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 71.857.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 71.857.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 4 71.857.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 4 71.857.000 RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 47.999.500 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 47.999.500 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 47.999.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 47.999.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 23.508.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 23.508.500 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 24.491.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 24.491.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 165.432.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 165.432.200 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 90.530.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 90.530.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 74.902.200 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 74.902.200 RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATAT AN PENTIN G PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T CAPAI AN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sindang Jaya pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
51. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
52. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
53. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Sindang Jaya.
54. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Sindang Jaya baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana Pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan. Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing- masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Sindang Jaya akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2026 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2026 APBD 2026 RKPD 2026 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 9.295.868.013 9.295.868.013 9.295.868.013 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 11 193.422.875 193.422.875 193.422.875 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 83.973.000 83.973.000 83.973.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 4 73.410.000 73.410.000 73.410.000 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 36.039.875 36.039.875 36.039.875 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 4.586.192.802 4.586.192.802 4.586.192.802 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 4.559.244.862 4.559.244.862 4.559.244.862 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 4 26.947.940 26.947.940 26.947.940 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 20 176.481.600 176.481.600 176.481.600 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 20 48.898.000 48.898.000 48.898.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 20 127.583.600 127.583.600 127.583.600 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 1.237.131.640 1.237.131.640 1.237.131.640 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 5 31.806.300 31.806.300 31.806.300 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2026 APBD 2026 RKPD 2026 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 15 785.552.240 785.552.240 785.552.240 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 40.166.000 40.166.000 40.166.000 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 18 98.204.400 98.204.400 98.204.400 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 5 66.631.700 66.631.700 66.631.700 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 2 68.640.000 68.640.000 68.640.000 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 1080 81.081.000 81.081.000 81.081.000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 400 65.050.000 65.050.000 65.050.000 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 2 33.706.100 33.706.100 33.706.100 - Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 2 33.706.100 33.706.100 33.706.100 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 2 1.297.948.224 1.297.948.224 1.297.948.224 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 17.108.784 17.108.784 17.108.784 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 7 342.412.656 342.412.656 342.412.656 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 15 938.426.784 938.426.784 938.426.784 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 28 1.770.984.772 1.770.984.772 1.770.984.772 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 2 172.124.800 172.124.800 172.124.800 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 4 112.089.992 112.089.992 112.089.992 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 39 85.250.000 85.250.000 85.250.000 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2026 APBD 2026 RKPD 2026 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 7 1.401.519.980 1.401.519.980 1.401.519.980 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 7.533.946.147 7.533.946.147 7.533.946.147 - Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 2 51.388.015 51.388.015 51.388.015 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 51.388.015 51.388.015 51.388.015 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 30 7.482.558.132 7.482.558.132 7.482.558.132 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 41 7.482.558.132 7.482.558.132 7.482.558.132 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 87 2.459.990.700 2.459.990.700 2.459.990.700 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 5 2.459.990.700 2.459.990.700 2.459.990.700 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 7 120.964.500 120.964.500 120.964.500 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 10 2.339.026.200 2.339.026.200 2.339.026.200 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 4 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 4 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 47.999.500 47.999.500 47.999.500 - Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 87 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2026 APBD 2026 RKPD 2026 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 10 47.999.500 47.999.500 47.999.500 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 23.508.500 23.508.500 23.508.500 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 1 24.491.000 24.491.000 24.491.000 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 100 165.432.200 165.432.200 165.432.200 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 7 165.432.200 165.432.200 165.432.200 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 7 90.530.000 90.530.000 90.530.000 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 7 74.902.200 74.902.200 74.902.200 - 4.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain:
55. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
56. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2026. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sindang Jaya;
57. 3.Anggaran pada Renja Kecamatan Sindang Jaya mengalami dari Renja Murni 2026 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Sindang Jaya;
58. 4.Penyusunan Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 4.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 4.2.1. Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat pada dokumen Renja Kecamatan Sindang Jaya dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder; 4.2.2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Kecamatan Sindang Jaya diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sindang Jaya ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya dan tersusunnya Renja Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang
59. 56.Kecamatan Kelapa Dua Dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang merupakan instrumen perencanaan pembangunan untuk tahun ketiga pelaksanaan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Secara umum arah kebijakan Rencana Kerja Tahun 2026, difokuskan pada upaya pencapaian tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 “Penguatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastuktur dan Ekologi”. Rencana Kerja Kecamatan kelapa Dua Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja, memastikan bahwa semua proses perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan kebijakan dan program yang lebih luas. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026, RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026, secara umum, dasar penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut :
60. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
61. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
62. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
63. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
64. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
65. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
66. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
67. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
68. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
69. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
70. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
71. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
72. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
73. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
74. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
75. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
76. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
77. 18.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
78. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
79. 20.Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
80. 21.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 tentang Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
81. 22.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33);
82. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan strategis yang jelas untuk pelaksanaan program pembangunan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta RPJPD dan RPJMD yang disusun dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan setiap program, kegiatan dan anggaran terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026, adalah :
a.Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2024-2026 kedalam rencana operasional tahun 2026;
b.Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2026;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d.Menjamin terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
e.Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026;
f.Sebagai bentuk keterbukaan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyajian dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut : Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut : Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kepala Dua Tahun 2024 No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kategori 1 Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 88% 88,8 100 Baik Kecamatan Kelapa Dua pada tahun anggaran 2024 memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp 48.526.527.077,00 dan telah terserap sebesar Rp. 48.024.338.735,00. Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Kecamatan Kelapa Dua sebesar Rp 502.188.342,00 atau 98,97 %. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan adanya efisiensi pada saat penawaran harga/kontrak. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Kelapa Dua sebesar Rp 46.070.911.159,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 24.042.760.072,00 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau mencapai telah mencapai 52,2%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran di Kecamatan Kelapa Dua dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kelapa Dua tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kelapa Dua, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Kelapa Dua Tahun berjalan (Tahun 2025). Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 100,00% 5 15 100% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 3 3 3 100,00% 3 9 100% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 50 50 50 100,00% 50 150 100% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 7 7 7 100,00% 7 21 100% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 2 2 2 100,00% 2 6 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 4 4 100,00% 4 12 100% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua 91,50% 91,00% 91,20% 91,20% 100% 91,50% 100% 100% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 6 6 6 100,00% 6 18 100% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 70 120 135 135 100,00% 70 325 100% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kelapa Dua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa 5 5 5 5 100,00% 5 15 100% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 60 65 65 100,00% 55 180 100% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 3 3 3 100,00% 3 9 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi 1 1 1 1 100,00% 1 3 100% 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 100% 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2024 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 50 50 50 100,00% 50 150 100% Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan baik pada tahun 2024 maupun pada tahun berjalan (Tahun 2025), masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala pencapaian kinerja maksimal dalam teknis pelaksanaan renja, diantaranya : • Masih terbatasnya ketersediaan data informasi yang memadai/akurat dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan; • Perencanaan target kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga masih membutuhkan perubahan dan penyesuaian; • Penyampaian laporan kinerja target dan anggaran yang belum tepat waktu yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi; • Pengidentifikasian risiko kegiatan pada setiap perencanaan kinerja belum optimal diterapkan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : • Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas seksi dan kelurahan serta memaksimalkan sumberdaya yang ada termasuk penyediaan data informasi yang akurat; • Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas; • Peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan/atau pelatihan lainnya; • Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
1. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya;
2. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan;
4. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dilihat sebagaimana berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua No Indikator SPM /Standar NasionaL IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 1 Nilai survey kepuasan masyarak at (SKM) Nilai survey kepuasan masyarak at (SKM) Nilai survey kepua san masya rakat (SKM) 89 89,2 89,5 89,8 87 88 89 89,2 Telah sesuai target capaian target Renstra PD 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kelapa Dua bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Misi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Reviu terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kelapa Dua dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel berikut ini: Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KECAMATAN KELAPA DUA 34.834.838.607,00 KECAMATAN KELAPA DUA 29.379.076.320,00 UNSUR KEWILAYAHAN 14.469.838.607,00 UNSUR KEWILAYAHAN 29.379.076.320,00 KECAMATAN 14.469.838.607,00 KECAMATAN 29.379.076.320,00 1, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua 100 70 11.739.838.607,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua 100 70 8.940.745.300,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 221.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 Unit 222.998.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 221.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 222.998.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 11.518.838.607,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 60 titik 8.717.747.300,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 Dokumen 11.518.838.607,00 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 8.717.747.300,00 2, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaa Kec. Kelapa Dua 100,00 2.070.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Kelapa Dua 100,00 1.070.309.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan Kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 2.070.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 1.070.309.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga K emasyarak at an 70.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga K emasyara kat an 70.326.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 2.000.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 999.983.000,00 3, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua 100,00 110.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua 100,00 110.172.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 110.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 110.172.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 110.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 110.172.000,00 4, PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua 100 450.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua 100 404.804.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 100 Persen 450.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 3 Jenis 404.804.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penugasan Kepala Daerah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 250.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 201.496.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 80.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 50 Orang 82.436.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Regional, dan Nasional Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 120.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8 Dokumen 120.872.000,00 5, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kelapa Dua 100 100.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kelapa Dua 100 99.980.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik undefined 100 Persen 100 Persen undefined undefined 100.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 1 Desa 99.980.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 100.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 99.980.000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kelapa Dua 100 20.365.000.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kelapa Dua 100 18.753.066.020,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 100 Persen 345.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan 100 Persen 377.805.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 130.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 101.769.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 55.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 56.416.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 160.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 159.572.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 14.050.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 18.753.066.020,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bul an 14.000.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bul an 13.542.452.816,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 50.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 43.128.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 230.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 229.508.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 120.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 119.680.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60 Orang 110.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 25 Orang 109.828.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 940.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 947.750.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 110.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 109.981.700,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 307.526.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 99.992.100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 99.981.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 100.320.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 110.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 110.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 120.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 119.950.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 2.100.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 2.100.022.956,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 600.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 600.016.956,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 1.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.500.006.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 2.700.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 1.512.397.948,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 500.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 512.397.948,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 200.000.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 6 Unit 1.000.000.000,00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 3 Unit 400.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 4 Unit 1.000.000.000,00 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 3 Unit 400.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 30.024.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 30.024.000,00 KELURAHAN KELAPA DUA 2.546.534.160,00 KELURAHAN KELAPA DUA 4.559.407.510,00 UNSUR KEWILAYAHAN 1.857.284.483,00 UNSUR KEWILAYAHAN 4.559.407.510,00 KECAMATAN 1.857.284.483,00 KECAMATAN 4.559.407.510,00 1, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 763.380.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 801.562.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 763.380.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 801.562.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 763.380.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 801.562.000,00 2, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.029.495.283,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.288.709.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.029.495.283,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 2.288.709.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga K emasyarak at an 24.860.600,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyara kat an 33.066.000,00 Pembangunan Sarana dan Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 500.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 1.500.120.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Prasarana Kelurahan Dua, Kelapa Dua Prasarana Kelurahan Dua, Kelapa Dua Kelurahan yang Terbangun Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 504.634.683,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 755.523.000,00 3, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.409.200,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 100.750.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 64.409.200,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 100.750.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 64.409.200,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 100.750.000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 689.249.677,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - 1.368.386.510,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 16.434.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 17.299.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 16.434.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 17.299.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 204.432.200,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 170.128.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 11.690.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.649.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 77.949.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 56.581.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 12.726.700,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 12.622.750,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 19.195.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 19.114.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.634.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.032.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 68.236.800,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 59.130.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 341.429.317,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 292.444.320,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 59.999.317,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 59.824.320,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 281.430.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 232.620.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 126.954.160,00 - - - - 1.368.386.510,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 2 Unit 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 2 Unit 700.002.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dua, Kelapa Dua Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dua, Kelapa Dua Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 26.954.160,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 13.500.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 75.000.000,00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 Unit 175.012.440,00 KELURAHAN PAKULONAN BARAT 2.342.600.160,00 KELURAHAN PAKULONAN BARAT 3.907.562.500,00 UNSUR KEWILAYAHAN 1.738.353.340,00 UNSUR KEWILAYAHAN 3.907.562.500,00 KECAMATAN 1.738.353.340,00 KECAMATAN 3.907.562.500,00 1, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 785.646.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 775.180.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah - - 785.646.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 775.180.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana yang Ada di Kecamatan yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 785.646.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 775.180.000,00 2, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 806.389.340,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.146.988.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 806.389.340,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 2.146.988.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga K emasyarak at an 32.545.800,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyara kat an 20.980.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 372.534.140,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 1.153.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 2 Pokmas / Ormas 401.309.400,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 3 Pokmas / Ormas 973.008.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Pakulona n Barat Masyarakat di Kelurahan Pakulonan Barat Masyarakat di Kelurahan 3, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 146.318.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 135.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 146.318.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 135.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 146.318.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 135.000.000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 604.246.820,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - 850.394.500,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 25.960.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 27.144.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 25.960.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 27.144.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 177.679.100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 183.744.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.780.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.820.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 70.157.800,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 70.397.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 37.204.100,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 34.848.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 21.692.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.980.500,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Pakulona n Barat Pakulonan Barat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 26.722.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.611.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 13.123.200,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 17.088.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 276.413.560,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 342.306.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 69.469.560,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 72.306.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 206.944.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 270.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 124.194.160,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 297.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 22.394.160,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 11.800.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.800.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 90.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 86.400.000,00 KELURAHAN BOJONGNANGKA 3.408.536.382,00 KELURAHAN BOJONGNANGKA 4.952.792.700,00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.556.788.922,00 UNSUR KEWILAYAHAN 4.952.792.700,00 KECAMATAN 2.556.788.922,00 KECAMATAN 4.952.792.700,00 1, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.344.482.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 1.304.900.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1.344.482.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 1.304.900.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 2 Laporan 1.344.482.000,00 Kab. Tangerang, Jumlah Laporan Peningkatan 3 Laporan 1.304.900.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Bojong Nangka Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.171.937.722,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.486.334.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.171.937.722,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 2.486.334.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga K emasyarak at an 19.998.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyara kat an 19.862.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 238.818.722,00 Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 1.323.748.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Dua, Bojong Nangka Dua, Bojong Nangka Kelurahan yang Terbangun Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 913.121.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 1.142.724.000,00 3, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.369.200,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 36.254.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 40.369.200,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 36.254.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 40.369.200,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 3 Laporan 36.254.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Vertikal di Wilayah Kecamatan 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 851.747.460,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - 1.125.304.700,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 17.482.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 15.762.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 17.482.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 15.762.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 156.385.700,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 159.835.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.486.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.588.000,00 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 62.593.850,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 75.968.100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 21.243.500,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 22.530.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 26.757.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 26.850.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.685.350,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 899.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 26.620.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 414.365.600,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 427.941.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 102.297.600,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 112.941.600,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 312.068.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 315.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 263.514.160,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 521.766.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 34.514.160,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 27.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 21.742.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 180.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 200.016.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 22.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 100.008.000,00 KELURAHAN BENCONGAN INDAH 3.702.800.000,00 KELURAHAN BENCONGAN INDAH 3.702.800.000,00 UNSUR KEWILAYAHAN 3.702.800.000,00 UNSUR KEWILAYAHAN 3.702.800.000,00 KECAMATAN 3.702.800.000,00 KECAMATAN 3.702.800.000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.072.033.700,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - 1.072.033.700,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 15.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 15.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 15.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 15.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 151.592.100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 151.592.100,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 6.194.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.194.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 49.660.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.660.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13.391.700,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13.391.700,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 39.940.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 39.940.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.066.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.066.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 30.340.400,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 30.340.400,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 373.641.600,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 373.641.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 79.641.600,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 79.641.600,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2 Laporan 294.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 4 Laporan 294.000.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Dua, Benconga n Indah Kantor yang Disediakan Dua, Bencongan Indah Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 531.800.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 531.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 31.800.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 31.800.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 100.000.000,00 2, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 390.438.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 390.438.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 390.438.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 390.438.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 390.438.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 390.438.000,00 3, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.210.163.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.210.163.500,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2.210.163.500,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 2.210.163.500,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga K emasyarak at an 24.517.070,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyara kat an 24.517.070,00 Pembangunan Sarana dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Prasarana Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 1.185.646.430,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 1.185.646.430,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Indah Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 1.000.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 1.000.000.000,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.164.800,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 30.164.800,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 30.164.800,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 30.164.800,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara 2 Laporan 30.164.800,00 Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 3 Laporan 30.164.800,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Dua, Benconga n Indah Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dua, Bencongan Indah Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BENCONGAN 4.713.603.724,00 KELURAHAN BENCONGAN 4.713.603.724,00 UNSUR KEWILAYAHAN 4.713.603.724,00 UNSUR KEWILAYAHAN 4.713.603.724,00 KECAMATAN 4.713.603.724,00 KECAMATAN 4.713.603.724,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.054.649.724,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - 1.054.649.724,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 20.263.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 20.263.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 20.263.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 20.263.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 153.342.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 153.342.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.466.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.466.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 48.676.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 48.676.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13.554.100,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13.554.100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 22.790.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 8.875.200,00 Kab. Tangerang, Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 8.875.200,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana g, Kelapa Dua, Benconga n Penggandaan yang Disediakan Kelapa Dua, Bencongan dan Penggandaan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 56.980.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 56.980.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 375.088.728,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 375.088.728,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 48.820.728,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 48.820.728,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 326.268.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 326.268.000,00 Pemeliharaan Barang Milik - - 505.955.996,00 Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 4 Jenis 505.955.996,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 199.955.996,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 199.955.996,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 6.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Benconga n Dipelihara/Direhabi litasi - - - - 1.054.649.724,00 - - - - 1.054.649.724,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 100.000.000,00 2, PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.024.500.000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 1.024.500.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1.024.500.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 1.024.500.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 2 Laporan 1.024.500.000,00 Kab. Tangerang, Jumlah Laporan Peningkatan 3 Laporan 1.024.500.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana g, Kelapa Dua, Benconga n Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Bencongan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.591.256.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.591.256.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2.591.256.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pember dayaan 20 Kelompok 2.591.256.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga K emasyarak at an 13.338.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga K emasyara kat an 13.338.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 1.577.920.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 1.577.920.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Dua, Benconga n Dua, Bencongan Kelurahan yang Terbangun Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 999.998.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 999.998.000,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.198.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 43.198.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 43.198.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 43.198.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Benconga n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 43.198.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 2 Laporan 43.198.000,00 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET Capaian Kebutuhan Dana Vertikal di Wilayah Kecamatan 51.548.913.033,00 51.215.242.754,00 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kelapa Dua pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
a.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
b.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
c.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ada di Kecamatan Kelapa Dua.
d.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
e.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di Kelurahan di Kecamatan Kelapa Dua. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peranserta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kelapa Dua untuk Tahun 2026 : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pelatihan Barista Bagi Kepemudaan Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Pemuda Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 120 Orang 400.000.000 Dinas Tenaga Kerja 2 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pelatihan Peningkatan Keahlian Digital Marketing, Branding, Dan Manajerial Pengelolaan Wirausaha UMKM Meningkatnya Kapasitas UMKM Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 120 Orang 400.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 3 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Dan Tugu Bacaan Digital Di Setiap Ruang Terbuka Publik Se- Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Fasilitas Taman / Pojok Baca Di Setiap Ruang Terbuka Publik Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 2.000.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Bencongan 2 Tersedianya Ruang Laboratorium Sekolah Kp. Dadap RW. 03 Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 600.000.000 Dinas Pendidikan 5 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Danau Batur Tersedianya Ruang Laboratorium Sekolah SDN Danau Batur Kelurahan Bencongan 1 Paket 600.000.000 Dinas Pendidikan NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana 6 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehab Gedung dan Bangunan SDN Cihuni 1 Meningkatnya Kualitas Gedung Sekolah SDN Cihuni 1 Desa Curug Sangereng 6 Lokal 3.000.000.000 Dinas Pendidikan 7 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehab Sarana Dan Prasarana Sekolah SMPN 1 Kelapa Dua (Perbaikan Paving Block, Pemagaran Lapangan Berupa Jaring, Pengecatan lapangan Olahraga Dan Pengecatan Ruang Kelas Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Gedung Sekolah SMPN 1 Kelapa Dua Kelurahan Bencongan 6 Lokal 3.000.000.000 Dinas Pendidikan 8 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Chrome Book Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Sekolah 6 wilayah Kelurahan/Desa - Persekolah 180 Unit 2.000.000.000 Dinas Pendidikan 9 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Mebeler SDN Curug Sangereng Tersedianya Mebeler Sekolah SDN Curug Sangereng 1 Paket 500.000.000 Dinas Pendidikan 10 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Mebeler SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng Tersedianya Mebeler Sekolah SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng 1 Paket 500.000.000 Dinas Pendidikan 11 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Mebeulair untuk SBPMP Tersedianya Mebeulair Gedung SBPMP Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 500.000.000 Dinas Pendidikan NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana 12 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Lahan SMPN 2 Kelapa Dua Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan SMPN Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 10.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman 13 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan lahan SMPN di Kelurahan Bojong Nangka Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan SMPN Kp. Gurubug RW. 004 Kelurahan Bojongnangka 12,000 m 36.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman 14 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Ambulan Puskesmas Keliling Tersedianya Ambulan Keiling Puskesmas Jalan Emas Kelurahan Bencongan 1 Unit 500.000.000 Dinas Kesehatan 15 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pembangunan Selasar Puskesmas Jalan Kutai Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Puskesmas Puskesmas Jalan Kutai Kel Bencongan Indah 1 Paket 500.000.000 Dinas Kesehatan 16 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dalam Rangka Pencegahan Stunting Di Wilayah Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Pengadaan (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dalam Rangka Pencegahan Stunting Seluruh Pos Yandu Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Kesehatan 17 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehab Total Gedung Puskesmas Bojong Nangka Meningkatnya Kualitas Gedung Puskesmas Puskesmas Bojong Nangka 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Kesehatan 18 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Prasarana Penunjang Kegiatan Puskesmas Kelapa Dua Tersedia Dan Meningkatnya Prasarana Penunjang Gedung Puskesmnas Puskesmas Kelapa Dua 1 Paket 500.000.000 Dinas Kesehatan NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana Berkualitas Dan Berdaya Saing KOMPOSISI EKONOMI 19 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Objek Wisata Religi Keramat Syech Waliyudin Pabencongan Meningkatkan Nilai Religi Dan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bencongan 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 20 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Objek Wisata Religi Keramat Tumenggung Dan Abuya Musa Pakulonan Barat Meningkatkan Nilai Religi Dan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 21 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Ruang Terbuka Publik "KD Park" Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bencongan 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 22 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Ruang Terbuka Publik Block U Dasana Indah (Fasilitas Olahraga, Taman Ramah Anak, Taman Lansia, Pentas Kreativitas Dan Destinasi Kuliner) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat RW. 024 Dasana Indah Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 23 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Ruang Terbuka Publik Bawah Sutet (Fasilitas Olahraga, Taman Ramah Anak, Taman Lansia, Pentas Kreativitas Dan Destinasi Kuliner) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Jalan Utama Jl. Raya dr Sukarman Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 24 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Ruang Terbuka Publik Pinggir Aliran SITU Kelapa Dua (Fasilitas Meningkatnya Perekonomian Masyarakat RW. 002 Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana Olahraga, Taman Ramah Anak, Taman Lansia, Pentas Kreativitas Dan Destinasi Kuliner) 25 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Lapangan Sepak Bola Kp. Sabi (Fasilitas Jogging Track, Dan Destinasi Kuliner) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kp. Sabi RW. 001 Kelurahan Bencongan 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 26 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bencongan 1 Paket 400.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 27 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 400.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 28 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Mengatasi Pengangguran Melalui Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Menurunnya Tingkat Penggaguran Di Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua 60 Kelompok 150.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 29 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Peningkatan Kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembentukan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kelapa Dua 60 Kelompok 200.000.000 Dinas Sosial NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 30 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Bagi Penyandang Disbilitas Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bojong Nangka 4 Kelompok 200.000.000 Dinas Sosial 31 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Budidaya Ikan Sebagai Nilai Ekonomis Dan Kesehatan (Penanganan Stunting) Terfasilitasi Pengembangan Budidaya Ikan Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 250.000.000 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 32 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Koperasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Koperasi Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 1 Paket 300.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 33 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Fasilitasi Legalisasi Produk Produk UMKM Terfasilitasi Legalitas Produk UMKM Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 1 Paket 250.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 34 Meningkatkan Perekonomian Pojok UMKM Kelurahan Se- Peningkatan Promosi Produk UMKM Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, 6 Paket 1.800.000.000 Dinas Koperasi NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana Masyarakat Yang Berdaya Saing Kecamatan Kelapa Dua Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 35 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Produk dan Pembinaan bagi Pelaku UMKM Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 1 Paket 450.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 36 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM Food Court Terfasilitasi Sarana Dan Prasarana Penunjang UMKM Taman Jati Kelurahan Bencongan 1 Paket 1.500.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan KOMPOSISI LAIN LAIN 37 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 38 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penambahan Ruang Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Ruang Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 39 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Gedung Bersama Kepemudaan (Karang Taruna, KNPI, Paskibra) Tersedianya Gedung Kepemudaan Stadion Mini Kawasan Kelurahan Bencongan 1 Paket 1.500.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 40 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Tersedianya Gedung Serba Guna (GSG) Stadion Mini Kawasan Kelurahan Bencongan 1 Paket 4.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 41 Meningkatkan Pembangunan Rehab Gedung Bersama Keagamaan Meningkatnya Kualitas Gedung Bersama Keagamaan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana Infrastruktur yang Terpadu 42 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pengadaan Gerobak Motor Sampah Tersedianya Gerobak Motor Sampah Kecamatan Kelapa Dua 7 Unit 350.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 43 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Kampung Benderang Se- Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Lampu Penerangan Lingkungan Se- Kecamatan Kelapa Dua (Kel. Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pakulonan Barat, Bencongan, Bencongan Indah Dan Desa Curug Sangereng) 1 Paket 6.000.000.000 Dinas Perhubungan 44 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penerangan Area Stadion Mini Tersedianya Lampu Penerangan Area Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Perhubungan 45 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pengurukan Dan Perataan Tanah Pemakaman Yang Belum Terpakai Serta Pembangunan Saluran Air Tertatanya Area Pemakaman TPU Gurubug Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman 46 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Normalisasi Saluran Air Pasar Bonang Menuju Anak Kali Sabi Meningkatnya Kualitas Saluran Air Dasana Indah RW.015 Kelurahan Bojongnangka 1 Paket 600.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 47 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Perbaikan Saluran Air (U-Dith) Meningkatnya Kualitas Saluran Air RW. 01 s.d RW. 07 Kel Pakulonan Barat 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 48 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Perbaikan Jalan Lingkungan (Betonisasi) Meningkatnya Kualitas Jalan Rw 006 Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana 49 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembuatan Tandon di Stadion Sport Center Tersedianya Tandon Air Kelurahan Bojong Nangka 300 M 3.000.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 50 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan U- DITCH U40 Jalan Utama (Jl. Kenangan) Meningkatnya Kualitas Saluran Air Desa Curug Sangereng 1 Paket 600.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tema RKP 2026 adalah “Kedaulatan Pangan & Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang selaras dengan visi RPJMN 2025–2029. Fokus pada dua klaster utama: pangan & energi, serta ekonomi inklusif dan produktif. Adapun strategi fiskal nasional 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan transformasi ekonomi struktural, antara lain :
9. 1.Swasembada pangan dan energi: perluasan lahan, optimalisasi Bulog, peningkatan bauran biodiesel hingga 50 %, pengembangan energi terbarukan;
10. 2.Pendidikan & Kesehatan Bermutu: digitalisasi sekolah unggulan, layanan kesehatan gratis, percepatan pembangunan RS daerah, MBG (Makan Bergizi Gratis);
11. 3.Pemberdayaan UMKM & desa: program perumahan 3 juta rumah, koperasi Merah-Putih, pembangunan dari desa sebagai basis inklusi sosial ekonomi;
12. 4.Pertahanan semesta & industrialisasi: hilirisasi industri, adopsi teknologi & inovasi, penyederhanaan regulasi, dukungan terhadap investasi strategis negara dan koperasi desa;
13. 5.Stabilitas makro & fiskal adaptif: intervensi proporsional pada pasar, sinergi kebijakan fiskal–moneter, efisiensi APBN, peningkatan penerimaan negara 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kelapa Dua Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu: 3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Kelapa Dua. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan” 3.2.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kelapa Dua dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 adalah sebagai berikut: • Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan; • Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja. Tabel 3.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kelapa Dua No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelapa Dua No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai survey kepuasan masyarakat Angka 88.2 88.8 89 89.2 89.5 89.8 90,2 90,2 3.3. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kelapa Dua adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kelapa Dua dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2026, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kelapa Dua pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut
14. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun;
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2026 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kelapa Dua secara keseluruhan pada tahun 2026 terdiri dari 5 program untuk kecamatan dan 3 program kelurahan, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN KELAPA DUA 29.379.076.320 35.425.838.607 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 18.753.066.020 - 20.822.000.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 377.805.000 - - 440.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 3 Dokumen 101.769.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 135.000.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 1 Laporan 56.416.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60.000.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 1 Laporan 159.572.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 165.000.000 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 4 Dokumen 30.024.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 40.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 4 Data 30.024.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 40.000.000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 3 Dokumen 13.585.580.816 - - 15.052.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 53 Orang/bulan 13.542.452.816 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 2 Laporan 43.128.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 52.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 229.508.500 - - 250.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 50 Paket 119.680.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 130.000.000 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 25 Orang 109.828.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 120.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 947.750.800 - - 1.020.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 2 Paket 109.981.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 115.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 2 Paket 307.526.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 350.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 10 Paket 99.992.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 105.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 4 Paket 99.981.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 105.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 2 Paket 100.320.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 105.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 12 Laporan 110.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 115.000.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 2 Laporan 119.950.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 125.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 2.100.022.956 - - 2.200.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 3 Laporan 600.016.956 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 650.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 4 Laporan 1.500.006.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.550.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 1.512.397.948 - - 1.860.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 15 Unit 512.397.948 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 550.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 25 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 210.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 3 Unit 400.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 600.000.000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kab. Tangerang, 3 Unit 400.000.000 PENDAPATAN ASLI - 500.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelapa Dua, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100 Persen 8.940.745.300 - 11.843.838.607 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 Unit 222.998.000 Kecamatan Kelapa Dua - 225.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 4 Laporan 222.998.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 225.000.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 60 titik 8.717.747.300 Kecamatan Kelapa Dua - 11.618.838.607 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 8.717.747.300 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 11.618.838.607 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 1.070.309.000 - 2.076.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang 20 Kelompok 1.070.309.000 Kecamatan Kelapa Dua - 2.076.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 5 Lembaga K emasyarakat an 70.326.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 75.000.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 15 Laporan 999.983.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 2.001.000.000 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 10 Persen 110.172.000 - 120.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 110.172.000 Kecamatan Kelapa Dua - 120.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 5 Laporan 110.172.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 120.000.000 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 404.804.000 - 459.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 Jenis 404.804.000 Kecamatan Kelapa Dua - 459.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kab. Tangerang, 50 Orang 201.496.000 PENDAPATAN ASLI Kecamatan Kelapa Dua 255.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelapa Dua, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 50 Orang 82.436.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 82.000.000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 120.872.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 122.000.000 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 99.980.000 - 105.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 1 Desa 99.980.000 Kecamatan Kelapa Dua - 105.000.000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 8 Dokumen 99.980.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kelapa Dua 105.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Semua Kel/Desa KELURAHAN KELAPA DUA 4.559.407.510 5.597.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.368.386.510 - 1.197.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 17.299.000 - - 17.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 5 Paket 17.299.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 17.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 170.128.750 - - 210.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 1 Paket 12.649.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 5 Paket 56.581.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 80.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 3 Paket 12.622.750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 13.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 4 Paket 19.114.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa 2 Paket 10.032.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Dua, Kelapa Dua 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 12 Laporan 59.130.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 70.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 292.444.320 - - 365.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 2 Laporan 59.824.320 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 65.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 4 Laporan 232.620.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 888.514.440 - - 605.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 2 Unit 700.002.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 225.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 6 Unit 13.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 2 Unit 175.012.440 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 350.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 801.562.000 - 800.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 801.562.000 Kelurahan Kelapa Dua - 800.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 3 Laporan 801.562.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kelapa Dua 800.000.000 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.288.709.000 - 3.530.000.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 20 Kelompok 2.288.709.000 Kelurahan Kelapa Dua - 3.530.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 3 Lembaga K emasyarakat an 33.066.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kelapa Dua 30.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 10 Unit 1.500.120.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kelapa Dua 2.100.000.000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 3 Pokmas / Ormas 755.523.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kelapa Dua 1.400.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 100.750.000 - 70.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 100.750.000 Kelurahan Kelapa Dua - 70.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua 3 Laporan 100.750.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kelapa Dua 70.000.000 KELURAHAN PAKULONAN BARAT 3.907.562.500 6.077.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 850.394.500 - 2.677.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 27.144.000 - - 26.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 5 Paket 27.144.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 26.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 183.744.500 - - 191.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 1 Paket 8.820.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 3 Paket 70.397.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pakulonan Barat 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 5 Paket 34.848.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 38.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 4 Paket 25.980.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 25.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 1 Paket 26.611.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 12 Laporan 17.088.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 342.306.000 - - 2.085.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 2 Laporan 72.306.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 75.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 4 Laporan 270.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2.010.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 297.200.000 - - 375.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 2 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 210.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 10 Unit 10.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 1 Unit 86.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 775.180.000 - 800.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 775.180.000 Kelurahan Pakulonan Barat - 800.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 3 Laporan 775.180.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Pakulonan Barat 800.000.000 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.146.988.000 - 2.440.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 20 Kelompok 2.146.988.000 Kelurahan Pakulonan Barat - 2.440.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 3 Lembaga K emasyarakat an 20.980.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Pakulonan Barat 40.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 10 Unit 1.153.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Pakulonan Barat 1.300.000.000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 3 Pokmas / Ormas 973.008.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Pakulonan Barat 1.100.000.000 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 135.000.000 - 160.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 135.000.000 Kelurahan Pakulonan Barat - 160.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat 3 Laporan 135.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Pakulonan Barat 160.000.000 KELURAHAN BOJONGNANGKA 4.952.792.700 5.700.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.125.304.700 - 1.425.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 15.762.000 - - 20.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 5 Paket 15.762.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 159.835.100 - - 215.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 1 Paket 3.588.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 7 Paket 75.968.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Paket 22.530.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 25.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 4 Paket 26.850.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa 1 Paket 899.000 PENDAPATAN ASLI - 20.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Dua, Bojong Nangka DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 30.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 427.941.600 - - 450.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 2 Laporan 112.941.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 125.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 4 Laporan 315.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 325.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 521.766.000 - - 740.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 210.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 22 Unit 21.742.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 1 Unit 200.016.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 1 Unit 100.008.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 1.304.900.000 - 1.500.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 1.304.900.000 Kelurahan Bojongnangka - 1.500.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Laporan 1.304.900.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bojongnangka 1.500.000.000 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.486.334.000 - 2.725.000.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 20 Kelompok 2.486.334.000 Kelurahan Bojongnangka - 2.725.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Lembaga K emasyarakat an 19.862.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bojongnangka 25.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 10 Unit 1.323.748.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bojongnangka 1.400.000.000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Pokmas / Ormas 1.142.724.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bojongnangka 1.300.000.000 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 36.254.000 - 50.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 36.254.000 Kelurahan Bojongnangka - 50.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka 3 Laporan 36.254.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bojongnangka 50.000.000 KELURAHAN BENCONGAN INDAH 3.702.800.000 4.425.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.072.033.700 - 1.335.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 15.000.000 Kelurahan Bencongan Indah - 35.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa 5 Paket 15.000.000 PENDAPATAN ASLI Kelurahan Bencongan Indah 35.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Dua, Bencongan Indah DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 151.592.100 Kelurahan Bencongan Indah - 180.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 1 Paket 6.194.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 10.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 1 Paket 49.660.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 40.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 2 Paket 13.391.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 15.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 4 Paket 39.940.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 50.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 1 Paket 12.066.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 15.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 12 Laporan 30.340.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 50.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Bencongan Indah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 373.641.600 Kelurahan Bencongan Indah - 380.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 2 Laporan 79.641.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 80.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 4 Laporan 294.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 300.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 531.800.000 Kelurahan Bencongan Indah - 740.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 2 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 250.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 13 Unit 31.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 40.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 1 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 300.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 1 Unit 100.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 150.000.000 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 390.438.000 - 410.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 390.438.000 Kelurahan Bencongan Indah - 410.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 3 Laporan 390.438.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 410.000.000 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 2.210.163.500 - 2.640.000.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 20 Kelompok 2.210.163.500 Kelurahan Bencongan Indah - 2.640.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 3 Lembaga K emasyarakat an 24.517.070 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 40.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Kelapa Dua, 10 Unit 1.185.646.430 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 1.300.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Bencongan Indah 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 3 Pokmas / Ormas 1.000.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 1.300.000.000 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 30.164.800 - 40.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 30.164.800 Kelurahan Bencongan Indah - 40.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan Indah 3 Laporan 30.164.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan Indah 40.000.000 KELURAHAN BENCONGAN 4.713.603.724 5.273.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.054.649.724 - 1.353.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 50 Orang 20.263.000 Kelurahan Bencongan - 25.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 5 Paket 20.263.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 25.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 153.342.000 Kelurahan Bencongan - 220.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kab. Tangerang, Kelapa 1 Paket 2.466.000 PENDAPATAN ASLI Kelurahan Bencongan 5.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan Dua, Bencongan DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 1 Paket 48.676.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 80.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 2 Paket 13.554.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 15.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 4 Paket 22.790.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 30.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 2 Paket 8.875.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 10.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 12 Laporan 56.980.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 80.000.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 Jenis 375.088.728 Kelurahan Bencongan - 400.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 2 Laporan 48.820.728 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 50.000.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 4 Laporan 326.268.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 350.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 505.955.996 Kelurahan Bencongan - 708.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 2 Unit 199.955.996 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 250.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 4 Unit 6.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 8.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 1 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 300.000.000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 1 Unit 100.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 150.000.000 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 1.024.500.000 - 1.050.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 5 Unit 1.024.500.000 Kelurahan Bencongan - 1.050.000.000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 3 Laporan 1.024.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 1.050.000.000 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN - - 2.591.256.000 - 2.820.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 20 Kelompok 2.591.256.000 Kelurahan Bencongan - 2.820.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 3 Lembaga K emasyarakat an 13.338.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 20.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 10 Unit 1.577.920.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 1.500.000.000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 3 Pokmas / Ormas 999.998.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 1.300.000.000 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 43.198.000 - 50.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 Kali 43.198.000 Kelurahan Bencongan - 50.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan 2 Laporan 43.198.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Bencongan 50.000.000 J U M L A H 51.215.242.754 62.497.838.607 Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kelapa Dua. Keduanya merupakan penjabaran dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Kelapa Dua, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 KECAMATAN KELAPA DUA 29.379.076.320,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.753.066.020,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 377.805.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 101.769.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.416.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.572.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 30.024.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 30.024.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.585.580.816,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.542.452.816,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 43.128.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 229.508.500,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 119.680.000,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 109.828.500,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 947.750.800,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 109.981.700,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 307.526.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99.992.100,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.981.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.320.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 110.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.950.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.100.022.956,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.016.956,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.500.006.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.512.397.948,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 512.397.948,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.940.745.300,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 222.998.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 222.998.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 8.717.747.300,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 8.717.747.300,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.070.309.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.070.309.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 70.326.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 999.983.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 110.172.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 110.172.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 110.172.000,00 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 404.804.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 404.804.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 201.496.000,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 82.436.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 120.872.000,00 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 99.980.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 99.980.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 99.980.000,00 KELURAHAN KELAPA DUA 4.559.407.510,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.368.386.510,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.299.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 17.299.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.128.750,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.649.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.581.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.750,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.114.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.032.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.130.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.444.320,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.824.320,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 232.620.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888.514.440,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.002.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.500.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 175.012.440,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 801.562.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 801.562.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 801.562.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.288.709.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.288.709.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 33.066.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.500.120.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 755.523.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.750.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.750.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.750.000,00 KELURAHAN PAKULONAN BARAT 3.907.562.500,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 850.394.500,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.144.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.144.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.744.500,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.820.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.397.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.848.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.980.500,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.611.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.088.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 342.306.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.306.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.200.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.800.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.400.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 775.180.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 775.180.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 775.180.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.146.988.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.146.988.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.980.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.153.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 973.008.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 135.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 135.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 135.000.000,00 KELURAHAN BOJONGNANGKA 4.952.792.700,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.125.304.700,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.762.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.762.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.835.100,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.588.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.968.100,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.530.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.850.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 899.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427.941.600,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.941.600,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 315.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 521.766.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.742.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.016.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.008.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.304.900.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.304.900.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.304.900.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.486.334.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.486.334.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19.862.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.323.748.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.142.724.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.254.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 36.254.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 36.254.000,00 KELURAHAN BENCONGAN INDAH 3.702.800.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.072.033.700,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.592.100,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.194.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.660.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.391.700,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.940.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.066.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.340.400,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.641.600,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.641.600,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 294.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 531.800.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.800.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 390.438.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 390.438.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 390.438.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.210.163.500,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.210.163.500,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24.517.070,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.185.646.430,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.000.000.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.164.800,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.164.800,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.164.800,00 KELURAHAN BENCONGAN 4.713.603.724,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.054.649.724,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.263.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.263.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.342.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.466.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.676.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.554.100,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.790.700,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.875.200,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.980.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 375.088.728,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.820.728,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 326.268.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.955.996,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 199.955.996,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.024.500.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.024.500.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.024.500.000,00 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.591.256.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.591.256.000,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 13.338.000,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.577.920.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 999.998.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.198.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.198.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 43.198.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif J U M L A H 51.215.242.754,00 5.1. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun
3. 2026.Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Kelapa Dua;
4. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut :
5. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun ketiga yaitu 2026 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 050.13/343-Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2026.
6. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya.
7. 57.Kecamatan Solear Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear Tahun 2026 merupakan bagian dari siklus tahunan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjabarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Solear dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2029. Renja ini menjadi dokumen penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun anggaran berjalan. Kecamatan Solear sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Tangerang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan lintas desa dan kelurahan. Dengan dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta peningkatan kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur dasar, diperlukan perencanaan tahunan yang terarah, terukur, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Renja Kecamatan Solear Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan aktual, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Dokumen ini juga mengakomodasi masukan dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta stakeholders terkait lainnya, guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pembangunan antarwilayah dan antar-sektor. Dengan adanya Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Solear Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear Tahun 2026 mengacu pada Landasan Hukum yaitu :
a.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
b.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
d.Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
f.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
g.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
h.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
i.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
j.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
k.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
m.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
n.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
p.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
q.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
r.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
s.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
t.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025;
u.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
v.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
w.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan 1.3 Maksud dan Tujuan Renja 2026 A. Maksud Renja Kecamatan Solear Tahun 2026 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Solear Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Solear. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk:
1. 1.Menjabarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Solear yang selaras dengan dokumen Renstra
2. 2.Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024– 2029.
3. 3.Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
4. 4.Menjadi instrumen koordinasi antar-sektor dan antar-desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efisien, dan efektif.
5. 5.Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. B. Tujuan Renja Kecamatan Solear Tahun 2026 Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Solear Tahun 2026 adalah untuk:
6. 1.Merumuskan program dan kegiatan prioritas Kecamatan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan.
7. 2.Mewujudkan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan.
8. 3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Solear.
9. 4.Menyusun indikator kinerja dan target capaian yang terukur untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
10. 5.Menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Solear. 1.4 Sistematika Penulisan Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 disusung dengan Sistematika penulisan sebagai berikut: B A B I I I : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOLEAR Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solear, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Solear yang dikaitkan dengann sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Solear, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
11. 1.Terwujudnya Masyarakat Solear yang Sejahtera, ini memeiliki arti terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat Kecamatan Solear seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
12. 2.Berdaya saing, ini memiliki arti bahwa masyarkat Kecamatan Solear memiliki potensi lokal yang berdaya saing, baik secara ekonomi maupun kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu, UMKM dan wirausaha lokal mampu berinovasi dan bertahan di pasar, termasuk melalui pelatihan dan akses teknologi.
13. 3.Religius memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Solear diharapkan mampu menumbuhkan nilai – nilai moralitas, toleransi dan kejujuran dalam kehidupan sosial. Selain itu diharapkan masayarakat Kecamatan Solear dapat menjadikan tempat ibadah sebagai pusat pembinaan karakter masyarakat selain tempat ibadah.
14. 4.Tata Pemerintahan Efektif memiliki arti bahwa Pemerintahan Kecamatan Solear berjalan secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemerintahan Kecamatan Solear dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain visi yang dimiliki oleh Kecamatan Solear untuk lima Tahun kedepan sebagai arah kebijakan pembangunan, Kecamatan Solear juga memiliki misi untuk Lima Tahun kedepan dalam mencapai tujuan Pemerintahan Kecamatan Solear. Adapun tujuan Kecamatan Solear adalah sebagai berikut :
15. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi.
16. 2.Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang produktif, inovatif, dan berdaya saing
17. 3.Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan pembinaan karakter religius generasi muda
18. 4.Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata, terpadu, dan berwawasan lingkungan
19. 5.Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bersih Sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Solear memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, diperlukan arah dan strategi yang jelas serta terukur dalam menjalankan tugas dan fungsi kecamatan selama lima tahun ke depan. 2.2 EVALUASI RENJA KECAMATAN SOLEAR TAHUN 2025 Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Solear Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Terwujudnya Masyarakat Solear yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Religius dengan Tata Pemerintahan Efektif”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada Tahun 2025 Kecamatan Solear memiliki Anggaran sebesar Rp. 22.551.999.532 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.10.822.860.987 dan Belanja Modal sebesar Rp.11.729.138.545, berikut adalah table Anggaran Kecamatan Solear Tahun 2025. Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Anggaran Kec.Solear Tahun 2025 Pada tabel di atas, terlihat adanya perubahan signifikan dalam struktur belanja daerah, baik dari sisi belanja operasi maupun belanja modal. Secara total, jumlah belanja daerah meningkat sebesar Rp 3.560.582.286 atau mengalami pertumbuhan sebesar 18,74% dibandingkan kondisi sebelumnya.
a.Belanja Operasi Belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp 269.846.071 atau sekitar 2,55%, dari sebelumnya sebesar Rp 10.553.014.916 menjadi Rp 10.822.860.987. Rincian dari belanja operasi ini meliputi: • Belanja Pegawai justru mengalami penurunan sebesar Rp 187.072.953 atau -3,54%. Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi belanja pegawai, seperti rasionalisasi tunjangan atau pengurangan beban kerja tertentu. • Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 456.919.024 atau 8,67%. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan operasional perangkat daerah, termasuk belanja untuk kebutuhan logistik, pengadaan jasa layanan, serta pelaksanaan kegiatan teknis.
b.Belanja Modal Kenaikan yang paling signifikan terlihat pada belanja modal, yang naik sebesar Rp 3.290.736.215 atau 38,99%, dari Rp 8.438.402.330 menjadi Rp 11.729.138.545. Detail dari kenaikan belanja modal meliputi: • Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 156.680.000 atau 51.4%. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan atau pengadaan aset baru berupa peralatan kantor, kendaraan dinas, atau mesin operasional yang sebelumnya belum dialokasikan secara memadai. • Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi meningkat sebesar Rp 3.134.056.215 atau 38,53%, yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur daerah, seperti perbaikan atau pembangunan jalan lingkungan, saluran irigasi, serta jaringan utilitas lainnya. Secara keseluruhan, total belanja daerah meningkat dari Rp 18.991.417.246 menjadi Rp 22.551.999.532, atau bertambah sebesar Rp 3.560.582.286 (18,74%). Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran turut meningkat sebesar Rp 3.560.582.286, dari defisit awal Rp 18.991.417.246 menjadi Rp 22.551.999.532. Peningkatan defisit ini menunjukkan bahwa belanja melebihi pendapatan yang tersedia, sehingga perlu dicari strategi pembiayaan, seperti pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), penyesuaian pendapatan, atau kebijakan efisiensi program. 2.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN (2025) Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Solear Kabupaten Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut : Tabel 2.2 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tabel ini menyajikan data capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan. Indikator IKM menunjukkan bahwa pada dua triwulan pertama, target telah dicapai secara penuh (100%). Ini mencerminkan respons masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang positif dan sesuai ekspektasi. Data triwulan 3 dan 4 masih belum tersedia sehingga perlu dipantau untuk melihat kesinambungan kinerja. Penilaian AKIP pada triwulan 1 belum dilakukan sehingga capaian berada di angka 0%. Namun pada triwulan 2, target nilai sebesar 65 telah tercapai secara maksimal (100%). Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai standar yang ditetapkan. Penilaian AKIP biasanya dilakukan secara tahunan atau semesteran, sehingga wajar apabila triwulan 1 belum menunjukkan hasil capaian. Kinerja pelaksanaan terhadap indikator kinerja utama sudah menunjukkan arah positif, dengan beberapa capaian telah memenuhi target secara maksimal. Namun demikian, diperlukan pengisian data lanjutan untuk triwulan 3 dan 4 agar dapat memberikan gambaran menyeluruh atas pencapaian target tahunan secara akurat. 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Solear, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solear, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan antara lain :
1. 1.Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Merata
2. 2.Masih terdapat keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pelayanan administrasi dasar.
3. 3.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (digitalisasi pelayanan).
4. 4.Standar layanan publik (PATEN) belum sepenuhnya terpenuhi.
5. 5.Infrastruktur Dasar Belum Memadai di Beberapa Wilayah
6. 6.Jalan lingkungan dan akses antar wilayah desa belum seluruhnya dalam kondisi baik.
7. 7.Fasilitas umum seperti penerangan jalan, drainase, dan ruang terbuka publik masih terbatas
8. 8.Keterbatasan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Tata Kelola.
9. 9.Masih terdapat kelemahan dalam penataan administrasi keuangan dan barang milik daerah di tingkat kecamatan.
10. 10.Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan
11. 11.Kurangnya Sinergi Antarsektor dan Instansi
12. 12.Koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga vertikal, dan pemerintah desa belum berjalan maksimal dalam pemeliharaan prasarana dan pelaksanaan program lintas sektor.
13. 13.Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masih Rendah
14. 14.Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang dan kegiatan pemberdayaan belum merata.
15. 15.Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat belum seluruhnya dilibatkan aktif dalam proses pengambilan keputusan
16. 16.Permasalahan Pemerintahan Desa, Masih ada desa dengan administrasi dan laporan keuangan yang belum tertib atau tepat waktu.
17. 17.Masih perlunya pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan aset desa.
18. 18.Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Masyarakat masih banyak yang belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal atau sektor wirausaha.
19. 19.Minimnya pelatihan kewirausahaan, pertanian modern, digital marketing, dan keterampilan teknis lainnya.
20. 20.Budaya ketergantungan pada bantuan seperti BLT, PKH, atau program lainnya membuat masyarakat tidak terdorong untuk mandiri secara ekonomi.
21. 21.Alokasi dana desa untuk pemberdayaan sering kali kalah prioritas dibanding fisik
22. 22.Masih adanya warga yang terkena gizi buruk
23. 23.Masih adanya Desa yang tergolong Desa dengan Kemiskinan Ekstrim.
24. 24.Masih terjadi gangguan ketertiban umum (trantibum) seperti pedagang liar, parkir sembarangan, dan konflik sosial minor.
25. 25.Perlu peningkatan harmonisasi hubungan antara masyarakat dan unsur keamanan (TNI/Polri).
26. 26.Masih adanya Kendaraan yang tergolong ODOL (Over Dimention Over Load) yang beroperasi diluar jam yang telah ditentukan.
27. 27.Kebutuhan logistik kantor, kendaraan operasional, serta infrastruktur pendukung kerja (meubelair, peralatan IT, arsip) masih belum seluruhnya terpenuhi secara optimal.
28. 28.Minimnya Inovasi Pelayanan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tangerang telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Solear adalah sebagai berikut :
29. 1.Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik
a.Masih rendahnya standar pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa.
b.Keterbatasan infrastruktur pelayanan (loket, ruang pelayanan, sistem antrean digital).
c.Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan yang efisien, transparan, dan cepat.
1. 2.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kecamatan
a.Masih ditemukannya desa dengan administrasi dan pelaporan keuangan yang belum tertib.
b.Kualitas perencanaan pembangunan desa belum seluruhnya berbasis data dan partisipatif.
c.Kebutuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang lebih sistematis.
1. 3.Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal
a.Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa/kecamatan dan forum pembangunan masih rendah.
b.Lembaga kemasyarakatan belum berperan maksimal dalam mendukung program pemerintah.
c.Kurangnya dukungan terhadap kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas lokal.
1. 4.Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Umum
a.Jalan lingkungan, drainase, dan penerangan masih belum memadai di beberapa wilayah.
b.Sarana prasarana pelayanan umum (seperti kantor desa dan ruang publik) belum seluruhnya layak.
c.Keterbatasan dalam perawatan dan pengelolaan aset daerah.
1. 5.Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif dan Berbasis Data
a.Masih terbatasnya penggunaan data terintegrasi dalam proses perencanaan program/kegiatan.
b.Ketidaksesuaian antara kebutuhan wilayah dan alokasi anggaran.
c.Perlu peningkatan sinergi antar-perangkat daerah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program lintas sektor.
1. 6.Pemenuhan Sarana Pendukung Kerja dan Operasionalisasi Pemerintahan
d.Kebutuhan terhadap logistik perkantoran, kendaraan operasional, dan fasilitas teknologi belum sepenuhnya terpenuhi.
e.Pengelolaan barang milik daerah (aset) belum optimal, baik dari sisi pencatatan maupun pemeliharaan. Tabel 3.1 Tabel Tujuan Strategis Target tahunan yang dirancang Kecamatan Solear bersifat progresif dan realistis, dengan peningkatan bertahap pada setiap indikator. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis data dan akuntabilitas. Perencanaan ini sejalan dengan prinsip good governance dan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang prima. 3.2 Sasaran Strategis Kecamatan Solear Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Solear, adapun sasaran yang dimiliki Kecamatan Solear adalah Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang Efesien, Transparan, dan sesuai dengan standar PATEN. Berikut ini adalah table sasaran Kecamatan Solear. Tabel 3.2 Tabel Sasaran Kecamatan Solear NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BAS E LIN E 202 4 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) - Meningkatny a Kualitas Penyelenggar aa n Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraa n Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Survey Kepuasaan Masyarakat (Nilai) 80 85 85.50 86 86.50 87 87.50 Terselengga r anya Pelayanan Publik Kecamatan yang Efesien, Transparan , dan Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai) 80 85 85.50 86 86.50 87 87.50 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BAS E LIN E 202 4 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) - Meningkatny a Kualitas Penyelenggar aa n Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraa n Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Survey Kepuasaan Masyarakat (Nilai) 80 85 85.50 86 86.50 87 87.50 sesuai dengan standar PATEN Nilai AKIP (Angka) 69.30 70.75 70.80 70.85 70.90 70.95 71 Tabel di atas menampilkan sasaran strategis dan indikator kinerja pelayanan publik Kecamatan dalam periode 2024 hingga 2030. Fokus utama sasaran adalah terwujudnya pelayanan publik yang efisien, transparan, dan sesuai standar PATEN. Untuk mencapai sasaran ini, digunakan tiga indikator: Survey Kepuasan Masyarakat, Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), dan Nilai AKIP (Angka), yang masing- masing memiliki baseline tahun 2024 dan target tahunan hingga 2030. Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai SKM masing-masing memiliki baseline sebesar 80 pada tahun 2024, dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 87,50 pada tahun 2030. Ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan merespons kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Kenaikan nilai ini juga menggambarkan peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan layanan yang lebih baik dan profesional. Sementara itu, Nilai AKIP sebagai indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menunjukkan peningkatan moderat dari 69,30 di tahun 2024 menjadi 71 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan secara bertahap dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan birokrasi kecamatan yang berorientasi pada hasil dan kualitas layanan publik yang terus meningkat. 3.3 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. IKPD dirancang agar spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta menjadi alat ukur kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja. IKPD biasanya disusun dengan memperhatikan baseline (nilai awal), satuan pengukuran, serta target tahunan untuk memastikan adanya kemajuan yang terarah dan terukur. IKPD memiliki peran penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah. Melalui IKPD, perangkat daerah dapat menunjukkan kinerja secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan pencapaian pembangunan daerah. Berikut ini adalah table Indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Solear. Tabel 3.3 Tabel Indikator Kinerja Kecamata Solear INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(04)(05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Survey Kepuasaan Masyarakat (Nilai) 80 85 85.50 86 86.50 87 87.50 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai) 80 85 85.50 86 86.50 87 87.50 Nilai AKIP (Angka) 69.30 70.75 70.80 70.85 70.90 70.95 71 Tabel tersebut menyajikan indikator kinerja perangkat daerah dengan tiga indikator utama, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat, Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), dan Nilai AKIP (Angka), yang masing-masing memiliki baseline tahun 2024 serta target tahunan hingga tahun 2030. Indikator- indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai SKM masing- masing menunjukkan baseline sebesar 80 pada tahun 2024, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 87,50 pada tahun 2030. Peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperhatikan persepsi serta pengalaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sementara itu, Nilai AKIP memiliki baseline 69,30 dan ditargetkan meningkat menjadi 71 pada tahun 2030. Meskipun peningkatannya lebih moderat, indikator ini tetap penting sebagai pengukur akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa arah kebijakan kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SOLEAR TAHUN 2026 Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. TABEL 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 melaksanakan 5 (Lima) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. 4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut :
6. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp. 8.798.463.445 Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%;
7. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp. 200.016.000 Indikator Program : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 57%;
8. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp. 1.271.242.700, Indikator Program : Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 100%;
9. 4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 7.684.130.000 Indikator Program : Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 90%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 78%;
10. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp. 308.772.000 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 8.798.463.445,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 54.34 % dari total anggaran Rencana Kerja Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan kaidah- kaidah sebagai berikut:
11. 1.Seluruh aparatur Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. 2.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
13. 3.Pelaksanaan DPA Tahun 2026 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Solear setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Keccamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun 2026 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.
14. 58.Kecamatan Mekar Baru
15. 2025.Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telahditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitandengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kecamatan Mekar Baru sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Mekar Baru sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Mekar Baru harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2026 , merupakan turunan dari Rencana Strategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025-2026. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Mekar Baru. Terdapat enamprogram pada Tahun 2026, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Keluarahan adalah sebagai berikut:
16. 1.Susunan Organisasi
a.Camat.
b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c.Seksi Pemerintahan;
d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
e.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
f.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
g.Seksi Pelayanan
h.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
1. 2.Tugas Perangkat Daerah
a.Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berdudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2) Mengoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati; 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7) Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat, para Kasi dan Kelurahan.
b.Sekterariat 1) Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat 2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kasubag Umum dan Kepegawaian,juga Kasubag Perencanaan dan Keuangan
c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan 2) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatanpelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan b) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP). d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan. e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris. f) Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangananak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun,tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP); g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporanpenyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
d.Subbagian Perencanaan dan Keuangan 1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan 2) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta laporankinerja Instansi Pemerintah. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); c) Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; f) Mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) dan Catatan AtasLaporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e- goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h) Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkaitdengan tugas dan fungsinya.
e.Seksi Pemerintahan 1) Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. 2) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi: pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; c) Membimbing pelaksanaan kegiatanfasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaantugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan,memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga. d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum. e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umumyang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APB Desa); f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; g) Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1) Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaanmasyarakat yang melputi: fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan danpengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatandan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait; e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatdi wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatifpemecahannya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
g.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat 1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. 2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan b) Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan. d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya. f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
h.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dikecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rincian tugas a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum c) Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dankecamatan d) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunandan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup g) tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum danpembanguna h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
i.Seksi Pelayanan 1) Seksi pelayanan dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan b) Membimbing pelaksanaankegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan c) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public d) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya, e) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat; f) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan; h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); i) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya; j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
j.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsionalsesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Terdapat 1 jabatan fungsional tertentu di Kecamatan Mekar Baru, dalam pelaksanaan tugasnya jabatan fungsional tertentu didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Jabatan fungsional tertentu pada Kecamatan Mekar Baru yaitu: 1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 32 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasi komputer. Adapun rincian tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertamaadalah sebagai berikut: a) Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala pegawai agar tepat waktu; b) Mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai agar tepat waktu; c) Merekap Absensi Finger Print Membuat Surat Keterangan untukmendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK); d) Membuat Data Kebutuhan Pegawai (Bezzeting) sesuai kebutuhanorganisasi; e) Mengelola Surat Masuk atau Keluar; f) Melakukan Manipulasi Data; g) Membuat Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak; h) Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan berupa Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan serta Mengatur Layout; Melakukan Instalasi/Upgrade Dan Konfigurasi Sistem Operasi/Aplikasi; i) Melakukan backup atau pemulihan data; j) Monitoring/maintenance Jaringan Internet; k) Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan; l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
1. 3.Fungsi Perangkat Daerah Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan olehperangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
c.Penyiapan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
d.Penyiapan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
e.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2026 ;
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
13. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang RencanaPembangunan Daerah Tahun 2025-2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
b.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru di Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut ;
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 9.024.399.593 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan dari target 100 % dan yang Baru tercapai di tahun berjalan 2025 capaian target sebesar 100 % serta serapan anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 8.840.695.974 atau 97,96 %. ➢ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➢ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➢ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➢ Administrasi Umum Perangkat Daerah ➢ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➢ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 184.061.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase desa dengan laporan keuangan baik dari target 67 % dan capaian target sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. 183.967.242 atau 99,95 %. ➢ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ➢ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. 3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 9.147.190.619 dan Realiasi Pada Triwulan IV Sebesar Rp. 9.090.637.842 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar dari target 63% dan capaian target Triwulan IV sebesar 85 % serta serapan anggaran sebesar 85.52 %, dan Indikator Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara sesuai dengan standar dari target 58% dan capaian target Triwulan IV sebesar 80 % serta serapan anggaran sebesar 99,38% ➢ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan ➢ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.723.620 dan Realiasi Penyerapan Triwulan IV Sebesar Rp. 1.381.377.620 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 Sub. kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan dari target 58 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100 % serta serapan anggaran sebesar 99,90%. ➢ Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa ➢ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. 5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 219.684.390 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 219.635.390 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dari target 100 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 40 % serta serapan anggaran sebesar 99,98%. Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah: ➢ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
6. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 461.411.250 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 461.361.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 70 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100% serta serapan anggaran sebesar 99,99 %. Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah: ➢ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Berdasarkan data diatas dapat diuraikan masing-masing sub kegiatan sebagaiberikut :
7. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yaitu rencana kegiatan dan anggaran pada apbd untuk tahun selanjutanya maupun di akhir tahun, hal tersebut dilakukan guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan untuk mengembangkan sertamemberdayakan segala bentuk potensi yang ada di wilayah kerja masing- masing SKPD.
8. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yang akan dilakukan yaitu basis data/selayang pandang/profil SKPD, buku profil ini terasa sangat besar manfaatnya terutama dalam rangka evaluasi kegiatan sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
9. 3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan penyusunan laporan capaian kinerja. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
10. 4.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
11. 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun setiap berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
12. 6.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Untuk Kedisiplinan Pegawai dan Untuk Meningkatkan inerja Pegawain Maka Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapananya Sangat dibutuhkan Oleh Seluruh Pegawaian PNS dan Non PNS di Lingkup Kantor Kecamatan Mekar Baru.
13. 7.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di kecamatan sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
14. 8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai maka penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional.
15. 9.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Demi lancarnya Kegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas.
16. 10.Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Logistik Kantor merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan.
17. 11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Demi lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran diperlukan alat pendukung dan kelengkapan perkantoran diantaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai salah satu fasilitasi perkantoran sehingga terselenggaranya administrasi perkantoran yang efisien dan menghasilkan output (hasil) yang baik.
18. 12.Fasilitasi Kunjungan Tamu Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bersifat rutinitas di kecamatan melalui penyediaan makanan dan minuman rapat serta kunjungan tamu. kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat kantor maupun bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di kecamatan.
19. 13.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dianggarkan untuk kegiatan di dalam kabupaten Tangerang dan di luar kabupaten Tangerang seperti Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat
20. 14.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dimaksudkan agar Tersedianya peralatan rumah Tangga Kantor untuk itu Peralatan Rumah Tangga Perlu di sediakan guna untuk tersedianya peralatan dan Kelengkapan Peralatan Rumah tangga.
21. 15.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dalam rangka mewujudkan lingkungan kecamatan yang tertib administrasi surat menyurat maka perlu dilakukan penyediaan jasa surat menyurat dengan menunjuk petugas satu orang pengelola kearsipan dilingkungan Kecamatan , Hal tersebut dimaksud sebagai upaya untukpengelolaan kearsipan yang tertata dengan baik.
22. 16.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran.
23. 17.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga jasa kebersihan dilingkungan Kecamatan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor.
24. 18.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan Demi lancarnya kegiatan di kecamatan maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu kendaraan yang digunakan oleh camat dan pegawai lainnya harus tetap diperhatikan, untuk itu diperlukan adanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di kecamatan agar kondisi kendaraan tersebut tetap layak digunakan dan taat membayar pajak agar kegiatan pelayanan di kecamatan tetap optimal.
25. 19.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keberadaan peralatan kantor sangat penting untuk menunjang pekerjaan kantor. Dengan adanya peralatan kantor banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Agar keberadaan peralatan kantor tetap bekerja dengan baik maka diperlukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
26. 20.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Demi lancarnya Kkegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai tempat bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas, oleh karena itu diperlukan adanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya tetap layak digunakan.
27. 21.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Pengembangan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang sudah dituangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
28. 22.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur dalam kondisi prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah setempat, mendorong pengembangan kepariwisataan, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kecamatan.
29. 23.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Untuk menyusun rencana kerja kecamatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, perlu menyelenggarakan musrenbang ini yang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan dan masukan dari semua pelakupembangunan (stakehokders).
30. 24.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan dengan maksud terlaksananya pembinaan masyarakat di kecamatan yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta masyarakat sekitar dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan.
31. 25.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk mengiplementasikannya. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang juga berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegitan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum.
32. 26.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa, membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dan pembinaan aparatur pemerintah desa dalambidang pengelolaan administrasi desa sudah dilaksanakan pada setiap desa di kecamatan.
33. 27.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan berupa pembentukan lembaga kemasyarakatan. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Perangkat Desa.
34. 28.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlunya , pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Untuk pelaksanaan tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau didukung dua unit kerja yaitu unit kerja yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dan bersifat tugas utama (lini). Yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan pada unit Sekretariat. Sedangkan yang bersifat tugas lini dilaksanakan pada unit kerja Bidang.
35. 29.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Pembentukan forum dan sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dikoordinatori oleh camat sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya ini, bertujuan untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Sehingga keberadaan Forkopimcam diharapkan benar-benar mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang cepat Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D 2025 KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG Berdasarkan analisis pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pelayanan pada Renja tahun 2025, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:
36. 1.Adanya kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan beberapa kegiatanuntuk belanja-belaja tertentu hal ini tentunya berpengaruh pada pencapaian target kinerja yang telah di tetapkan. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :
37. 1.Untuk memfokuskan anggaran Kecamatan Mekar Baru di bidang pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.
38. 2.Untuk dapat tetap tercapai target kinerja Kecamatan Mekar Baru tetap melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin dengan melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Kecamatan Mekar Baru serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pada table berikut: Tabel 2.2 Uraian Indikator Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru SASARAN STRATEGIS INDIKATOR Uraian Outcome Formulasi / Cara Pengukuran Sumber Data Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Sasaran 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Bag. Organisasi Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (Sasaran 2) Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai Akip Inspektorat Tahun 2025 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025- 2026, pencapaian kinerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat di gambarkan sebagai berikut : Tabel 2.3 Capaian IKU Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,40 - - 2 Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai 75,30/ BB - - Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagaiberikut :
39. 1.Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:
40. 2.Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada:
41. 3.Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada: ▪ Indikator Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru dengan capaian kinerja 0 %. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 0 %. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 adalahsebesar 0 % 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Mekar Baru perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencanastrategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025-2026. Beberapa isu permasalahan di Kecamatan Mekar Baru yang perlu mendapat perhatian adalah: Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Aspek Permasalahan Isu Strategis
42. 1.Permasalahan dalam Pelayanan
43. 1.Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
44. 2.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
45. 3.Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
46. 4.Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
47. 5.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
48. 6.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan
49. 7.Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
50. 8.Belum adanya Pengelolaan Sampah terpadu tingkat Kecamatan
51. 9.Stuanting
52. 10.Kemiskinan Ekstrim Pelayanan Publik yang belum Prima Dalam peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru, ada potensi yang bisa dikembangkan y9aitu berupa kekuatan dan menjadikan sebagai cambuk untuk perbaikan kinerja. Kekuatan dan kelemahan adalah bagian dari organisasi yang selalu ada dan perlu mendapat perhatian untuk tidak menjadi sumber permasalahan, tetapi menjadi hal bermanfaat untuk peningkatan kinerja organisasi. Kekuatan, merupakan segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan organisasi bisa berjalan maksimal. Potensi yang berupa kekuatan yang dimiliki Kecamatan Mekar Baru,diantaranya:
53. 1.SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu personal atau pegawai yang cukup;
54. 2.Sarana dan prasarana serta perlengkapan yang cukup dan bisa ditingkatkan;
55. 3.Anggaran yang cukup dan tersedia dan bisa ditingkatkan;
56. 4.Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang sudah mendukung. Kelemahan, merupakan kekurangan pada kondisi internal organisasi sehingga kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana. Adapun kelemahan yang ada di Kecamatan Mekar Baru dan bisa menghambat terhadap kinerja, diantaranya adalah:
57. 1.Motivasi dan kemampuan SDM yang masih rendah;
58. 2.Pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum mencapai sasaran;
59. 3.Profesional pegawai yang belum sesuai harapan;
60. 4.Koordinasi yang masih lemah;
61. 5.Waktu yang terbatas dalam pelaksanaan sehingga perlu diperhatikan dengan benar. Tantangan, merupakan hal/objek yang harusditanggulangi/diraih/ dilakukan. Tantangan yang dihadapi Kecamatan Mekar Baru dalam pengembangan pelayanan diantaranya:
62. 1.Adanya provokator baik dari internal maupun eksternal yang terbiasa dengan hal-hal kurang baik dalam pelayanan;
63. 2.Pegawai dan masyarakat yang kurang peduli terhadap perbaikan dan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik;
64. 3.Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem penyelenggaraanpemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
65. 4.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
66. 5.Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e- government), menuntut kemampuan aparatur, baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan infomasi;
67. 6.Masyarakat Kecamatan Mekar Baru menuntut terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang memadai dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.
68. 7.Penguatan ideologi kebangsaan untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan;
69. 8.Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, sosial dan kepemudaan. Peluang, merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang dari pengembangan pelayanan di Kecamatan Mekar Baru adalah:
70. 1.Adanya peraturan yang jelas tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan dan unsur di dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya;
71. 2.Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
72. 3.Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7 (tujuh) desa;
73. 4.Dukungan semua pihak dalam peningkatan pelayanan yang prima;
74. 5.Perencanaan penguatan ideologi kebangsaan dan peningkatan persatuan dan kesatuan;
75. 6.Perencanaan pemberdayaan orgranisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2026 sesuai dengan Renstra Kecamatan Mekar Baru tahun 2025-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025, Kecamatan Mekar Baru untuk anggaran 2026 mendapat alokasi anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 18.335.854.254,- dari kebutuhan sesuai analisis Pada tahun 2026 sesuai rancangan awal, Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KECAMATAN MEKAR BARU KAB. TANGERANG TAHUN 2026 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 9.274.333.154 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.274.333.154 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 15 294.516.000 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 294.516.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 179.982.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 179.982.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 4 55.134.000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 55.134.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 59.400.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 59.400.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 17 5.812.771.527 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah 17 5.812.771.527 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 5.735.821.527 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 5.735.821.527 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 50.490.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 50.490.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 26.460.000 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 26.460.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 2 20.200.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 20.200.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 44 20.200.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 20.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.072.400.400 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 1.072.400.400 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 297 53.935.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 297 53.935.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 121 300.024.000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 121 300.024.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1217 102.492.000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1217 102.492.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 1924 160.193.000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 1924 160.193.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 139001 182.086.400 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 139001 182.086.400 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4123 154.920.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4123 154.920.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 687 118.750.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 687 118.750.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 1.415.500.251 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 1.415.500.251 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 23.216.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 23.216.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 283.448.251 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 283.448.251 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 14 1.108.836.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 1.108.836.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 18 658.944.976 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18 658.944.976 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 160.899.976 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 160.899.976 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 139.107.000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 139.107.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 114 58.914.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 114 58.914.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 300.024.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 300.024.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 63 5.765.650.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 63 5.765.650.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 60 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 60 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 14 104.004.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 14 104.004.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 14 104.004.000 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 104.004.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 63 5.661.646.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 63 5.661.646.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 63 5.661.646.000 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 63 5.661.646.000 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 58 2.447.853.100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 58 2.447.853.100 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 33 2.447.853.100 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 33 2.447.853.100 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 11 126.177.100 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 126.177.100 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 32 2.321.676.000 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32 2.321.676.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 273.672.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 273.672.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 273.672.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 273.672.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 273.672.000 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 273.672.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 55 410.618.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 55 410.618.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 11 410.618.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 11 410.618.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Orang 600 292.734.000 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 600 292.734.000 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 200 48.278.000 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 48.278.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 69.606.000 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 69.606.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 67 163.728.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 67 163.728.000 Fasilitasi Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Dokumen 41 163.728.000 Fasilitasi Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 41 163.728.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Laporan 9 121.122.000 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 121.122.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 32 42.606.000 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 32 42.606.000 Jumlah 18.335.854.254 Jumlah 18.335.854.254 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mekar Baru pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:
76. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
77. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
78. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Mekar Baru.
79. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
80. 5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Mekar Baru. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan Arah kebijakan dalam rangka Peningkatan akses pembangunan untuk tahun 2026 diprioritaskan pada kedua prioritas tersebut dapat dilakukan melalui:
a.Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
b.Peningkatan SDM Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan
c.Peningkatan aktivitas ekonomi
d.Peningkatan ketahanan pangan 3.2 Tujuan dan Sasaran perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya mensacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbeda.an pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianva visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokurnen perencanaan yang berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka pernerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai :
1. 1.Misi RPJPD Pemenntah Kabupaten Tangerang 2025-2026;
2. 2.7 Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2026;
3. 3.Misi RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang 2025-2026;
4. 4.Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2025-2026 Berdasarkan pertirnbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek vang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebaei fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu :
5. 1.peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Dava Manusia yang merupakan dimensi Perencanaan Yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya
6. 2.manusia di Kabupaten Tangerang
7. 3.Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi;
8. 4.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dmensi pereruanaan yang berupava menyelengarakan tata kelola pemerintahan yang balk;
9. 5.peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi pererxanaan berfokus pada pembar€unan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi. Keempat asrk tersebut rnenjadi dasar rrurnusan km:sep Rencana Pembangunan Daerah vang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang ta hun 2025-2026, sebagai berikut:
10. 1.Meningkatnva Kualitas Sumber Daya Manusia
11. 2.Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan pengembangan perilaku Masyarakat Berlandaskan Keagamaan,Toleransi, dan Gotong Royong
12. 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
13. 4.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan vang Baik melalui Digitalisasi dan I ntegrasi Pelayanan Publik
14. 5.Meningkatkan pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan penyusunan Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan derwan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Berdasarkan penjabaran atas tujuan Rencana Pembangunan Daerah (NPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026, BPKAD berfokus pada tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kebla pernerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan integrasi Pelayanan Publik. Pada tujuan ini terlihat dengan jelas peran sena dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung tujuan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026, sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujuüan pencapaian tujuan 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang Baik melalui Dgitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan indikator:
15. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
16. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dengan Indikator : Nilai AKIP Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai tuuan dan sasaran tersebut. Tujuan, sasaran dan target kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2026 beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel: SASARAN STRATEGIS INDIKATOR Satuan Target Uraian Outcome Formulasi / Cara Pengukuran Sumber Data Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Bagian Organisasi SETDA Nilai 89,45 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja (Sasaran 2) Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai AKIP Inspektorat Nilai 70,15/ B 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat daerah tahun 2026 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan anggaran 2026 sebesar Rp. 18,335,854,254 terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan kecamatan Mekar Baru Tahun 2026 dapat dilihat padatabel dibawah ini : Program Kegiatan Sub. Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Kegiatan Sub. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan Anggaran 2026 sebesar Rp. 18,335,854,254 yang terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Adapun Rincian Anggaran Perubahan Belanja untuk Tahun 2026 pada Kecamatan Mekar Baru dapat dilihat dengan rincian:
17. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran dengan Anggaran sebesar Rp. 9.274.333.154 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
18. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 163.728.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
19. 3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan aggaran Sebelum sebesar Rp. 5.765.650.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2kegiatan dan 2 sub kegiatan;
20. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.447.853.100 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
21. 5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 273.672.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 1 sub kegiatan;
22. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 410.618.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 2 sub kegiatan Tabel 4.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN KECAMATAN MEKAR BARU TAHUN ANGGARAN 2026 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 9.274.333.15 4 Camat Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 14 294.516.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 179.982.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 55.134.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 59.400.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 17 5.812.771.52 7 Kasubag Perencana an dan Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 14 5.735.821.52 7 Kasubag Perencana an dan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 2 50.490.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 26.460.000 Kasubag Perencana an dan Keuangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 2 20.200.000 Kasubag Umum Kepegawai an Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 44 20.200.000 Kasubag Umum Kepegawai an Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.072.400.40 0 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 283 53.935.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 157 300.024.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 6759 102.492.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 1453 160.193.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1483 92 182.086.400 Kasubag Umum Kepegawai an Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4483 154.920.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 693 118.750.000 Kasubag Umum Kepegawai an Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 1.415.500.25 1 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 23.216.000 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 283.448.251 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 14 1.108.836.00 0 Kasubag Umum Kepegawai an Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 7 658.944.976 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 160.899.976 Kasubag Umum Kepegawai an Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 139.107.000 Kasubag Umum Kepegawai an Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 116 58.914.000 Kasubag Umum Kepegawai an Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 4 300.024.000 Kasubag Umum Kepegawai an Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 66 104.004.000 Camat Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 65 5.661.646.00 0 Camat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 14 104.004.000 Kasi Pelayanan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 14 104.004.000 Kasi Pelayanan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 65 5.661.646.00 0 Kasi Pelayanan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dokumen 65 5.661.646.00 0 Kasi Pelayanan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan Persen 61 2.447.853.10 0 Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 50 2.447.853.10 0 Kasi Pemberday aan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 11 126.177.100 Kasi Pemberday aan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 49 2.321.676.00 0 Kasi Pemberday aan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 273.672.000 Camat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 14 273.672.000 Kasi Trantib/Po l-PP Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 14 273.672.000 Kasi Trantib/Po l-PP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 70 163.728.000 Camat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Dokumen 42 163.728.000 Kasi Binwas Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Dokumen 10 121.122.000 Kasi Binwas Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 32 42.606.000 Kasi Binwas PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 60 410.618.000 Camat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 5 410.618.000 Kasi Pemerinta han Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 373 292.734.000 Kasi Pemerinta han Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Orang 200 48.278.000 Kasi Pemerinta han Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Pagu/Anggaran Tahun 2026 Penanggu ng JawabTarge t Rp Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 69.606.000 Kasi Pemerinta han Jumlah 18.335.854.254 Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalamsatu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Untuk keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui proses musyawarah melalui tahapan Forum Musrenbang Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang agar terintegrasi dengan baik. 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah sebagai berikut:
23. 1.Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2026 berpedoman pada RPJMD dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2026 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.
24. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2026 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3. Rencana Tindak Lanjut
25. 1.Perlunya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
26. 2.Perlunya penyusunan perencanaan kebutuhan ASN;
27. 3.Perlunya peningkatan pelayanan berbasis IT;
28. 4.Perlunya Peningkatan infrastruktur kecamatan;
29. 5.Perlunya peningkatan pengelolaan risiko kecamatan; Perlunya sinergitas perencanaan yang intensif dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai ketentuan Demikian Renja Tahun 2026 Kecamatan Mekar Baru disusun sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kecamatan Mekar Baru khususnya dan Kabupaten Tangerang pada umumnya.
30. 58.Kecamatan Sukamulya Renja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamulya diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Sukamulya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Sukamulya juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukamulya. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Sukamulya berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Sukamulya terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamulya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ialah sebagai berikut: A. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 No. Nama Kegiatan
31. 1.Kolaborasi Penanganan Inflasi (Mandatory)
32. 2.Hasil Musrenbang: a) Pemberdayaan Kelompok Tani; b) Pemberdayaan Keterampilan Kreasi Anyaman dan Bambu; c) Pemberdayaan Pemberian Bibit; d) Pengadaan Fasilitas Pelatihan Komputer dan Las Listrik; e) Peningkatan Kompetisi Kekompok TTG (Teknologi Tepat Guna); f) Fasilitasi Pelatihan dan Peningkatan Kualitas UMKM; g) Pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan h) Bedah Rumah i) Peningkatan KapasitasMasyarakat Melalui Pelatihan
33. 3.Kegiatan Wajib dan Pilihan untuk Kecamatan Sukamulya
34. 4.Kegiatan untuk Gaji dan Tunjangan B. Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan No. Nama Kegiatan
35. 1.Betonisasi di 12 Lokasi
36. 2.Gapura Batas Wilayah
37. 3.Paving Blok Di 5 Lokasi
38. 4.Pembangunan U-Ditch
39. 5.Pemeliharaan Saluran Drainase
40. 6.Saluran Pembangunan Limbah
41. 7.Pemagaran Pemakaman Umum TPU
42. 8.Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
43. 9.Pengembangan Gedung Trantibum dan Linmas Kecamatan Sukamulya
44. 10.Pemeliharaan dan Penataan Kantor Kecamatan Sukamulya 1.2. Landasan Hukum
45. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
46. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
47. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
48. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
49. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
50. 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
51. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
52. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
53. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
54. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
55. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
56. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
57. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
58. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
59. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
60. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
61. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
62. 18.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
63. 19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
64. 20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
65. 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
66. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
67. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
68. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
69. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
70. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
71. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
72. 28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
73. 29.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
74. 30.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
75. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
76. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
77. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
78. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
79. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
80. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
81. 37.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
82. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
83. 39.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026adalah sebagai berikut:
a.Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
b.Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
d.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
f.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran;
g.Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan, antara lain adalah :
a.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
b.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
c.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan; 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Pada bab ini dikemukakan rancangan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sukamulya dalam 1 (satu) tahun mendatang. 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangakat Daerah 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB VI Penutup Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
1. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas Pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
7. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
8. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
9. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
10. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
11. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
12. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 07.01 KECAMATAN 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.177.632.202 ,00 4.549.444.420 ,00 55,63% 45,71 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 50 20 40,00% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 149.000.734,0 0 69.633.110,00 46,73% 40,00 % Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokum en 2 2 100,00% 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.304.110,00 16.904.000,00 32,32% 30,00 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 2 2 100,00% 7.01.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60.656.749,00 35.123.110,00 57,90% 50,00 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 1 1 100,00% 7.01.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.039.875,00 17.606.000,00 48,85% 40,00 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 2 2 100,00% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.590.967.729 ,00 2.436.387.281 ,00 53,07% 60,00 % Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Orang 10 5 50,00% 7.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.559.244.862 ,00 2.416.310.281 ,00 53,00% 60,00 % Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Orang 25 25 100,00% Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 7.01.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 31.722.867,00 20.077.000,00 63,29% 60,00 % Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n 1 1 100,00% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92.094.525,00 48.485.000,00 52,65% 80,00 % Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokum en - - 0,00% 7.01.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 48.898.000,00 48.485.000,00 99,16% 80,00 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - 0,00% 7.01.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.196.525,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - - 0,00% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.191.651.086 ,00 382.912.796,0 0 32,13% 37,50 % Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokum en 4 2 50,00% 7.01.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.806.300,00 15.535.600,00 48,84% 40,00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 100,00% 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 785.552.240,0 0 213.200.000,0 0 27,14% 20,00 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% 7.01.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.166.000,00 13.841.900,00 34,46% 30,00 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 10 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.204.400,00 42.808.200,00 43,59% 50,00 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 15 15 100,00% 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.474.146,00 12.413.096,00 25,09% 20,00 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 6 100,00% 7.01.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 68.640.000,00 23.600.000,00 34,38% 30,00 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Lapora n 7 7 100,00% 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 77.700.000,00 42.744.000,00 55,01% 50,00 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 856 856 100,00% 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.108.000,00 18.770.000,00 46,80% 60,00 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 2 2 100,00% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 978.234.168,0 0 552.618.833,0 0 56,49% 43,33 % Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokum en 2 2 100,00% 7.01.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.994.600,00 7.490.400,00 49,95% 40,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 1 1 100,00% 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.000.000,0 0 79.749.149,00 45,83% 40,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 7 7 100,00% 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 789.239.568,0 0 465.379.284,0 0 58,97% 50,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 11 11 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.175.683.960 ,00 1.059.407.400 ,00 90,11% 52,50 % Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokum en 2 1 50,00% 7.01.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.441.984,00 34.625.000,00 49,15% 40,00 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 2 100,00% 7.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 173.341.976,0 0 109.282.400,0 0 63,04% 50,00 % Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 7 100,00% 7.01.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.900.000,00 16.700.000,00 52,35% 40,00 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 15 100,00% 7.01.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 900.000.000,0 0 898.800.000,0 0 99,87% 80,00 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Unit 4 4 100,00% 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.323.058.000 ,00 1.867.830.000 ,00 43,21% 41,67 % Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 50 50 100,00% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 50 50 100,00% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 103.422.000,0 0 49.330.000,00 47,70% 45,00 % Jumlah laporan pelayanan Dokum en 1 1 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0 003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 103.422.000,0 0 49.330.000,00 47,70% 45,00 % Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lapora n 2 2 100,00% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.210.136.000 ,00 1.813.750.000 ,00 43,08% 40,00 % jumlah dokumen pemeliharaan Dokum en 2 2 100,00% 7.01.02.2.03.0 001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.210.136.000 ,00 1.813.750.000 ,00 43,08% 40,00 % Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokum en 2 2 100,00% 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.500.000,00 4.750.000,00 50,00% 40,00 % Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dokum en - - 0,00% 7.01.02.2.04.0 003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.500.000,00 4.750.000,00 50,00% 40,00 % Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Lapora n - - 0,00% 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.464.729.928 ,00 505.524.800,0 0 34,51% 60,00 % Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan % 50 50 100,00% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.464.729.928 ,00 505.524.800,0 0 34,51% 60,00 % Jumlah Laporan Pemberdayaan Dokum en - - 0,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 7.01.03.2.01.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 88.244.075,00 87.945.800,00 99,66% 80,00 % Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembag a - - 0,00% 7.01.03.2.01.0 003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.376.485.853 ,00 417.579.000,0 0 30,34% 40,00 % Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lapora n 2 2 100,00% 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 122.789.800,0 0 40.160.000,00 32,71% 30,00 % Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 50 50 100,00% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 122.789.800,0 0 40.160.000,00 32,71% 30,00 % jumlah laporan gangguan trantibum Dokum en 1 1 100,00% 7.01.04.2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 122.789.800,0 0 40.160.000,00 32,71% 30,00 % Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lapora n 6 6 100,00% 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 108.523.650,0 0 74.412.000,00 68,57% 50,00 % Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 25 25 100,00% Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 50 50 100,00% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 108.523.650,0 0 74.412.000,00 68,57% 50,00 % jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokum en 4 4 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 7.01.05.2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 45.171.650,00 11.060.000,00 24,48% 20,00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 50 100,00% 7.01.05.2.01.0 008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 63.352.000,00 63.352.000,00 100,00% 80,00 % Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokum en 4 4 100,00% 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 263.178.300,0 0 74.950.000,00 28,48% 50,00 % Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 50 50 100,00% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 263.178.300,0 0 74.950.000,00 28,48% 50,00 % Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Dokum en 4 4 100,00% 7.01.06.2.01.0 002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 125.356.300,0 0 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Dokum en 6 6 100,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisa si Indikat or Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0 003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.668.000,00 14.126.000,00 41,96% 40,00 % Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokum en 6 6 100,00% 7.01.06.2.01.0 007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 34.180.000,00 16.770.000,00 49,06% 40,00 % Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokum en 6 6 100,00% 7.01.06.2.01.0 009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 34.987.000,00 22.027.000,00 62,96% 60,00 % Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokum en 6 6 100,00% 7.01.06.2.01.0 017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 34.987.000,00 22.027.000,00 62,96% 60,00 % Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Lapora n 6 6 100,00% JUMLAH 14.459.911.880,0 0 7.112.321.220,00 49,19 Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2024-2026; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; Kendala yang ditemukan :
13. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
14. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamulya Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, Kecamatan Sukamulya membantu Bupati untuk mengemban kewenangan dibidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sukamulya memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, penyiapan rencana dan program kegiatan, penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Sukamulya dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan No. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>) Permasalahan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan 1 Nilai AKIP Kecamatan Sukamulya = a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang No. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>) Permasalahan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
15. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat > a) Belum maksimalnya Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Masih lemahnya Pengelolaan Administrasi Desa; c) Pelaksanaan SOP yang belum optimal. a) Memaksimalkan kegiatan pada program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Meningkatkan Pemahaman Pengelola Administrasi Desa; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalkan SOP Selain dari uraian pada halaman sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan Kecamatan Sukamulya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: 1) Terdapat perubahan personil pada struktur susunan organisasi yang berdampak pada penyegaran tubuh organisasi sehingga dapat melaksanakan program dan pelaksanaan kegiatan dengan baik; 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; 3) Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi self service. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukamulya ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamulya yang juga terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026 yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukamulya No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis 1 2 3 4 5 1 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu Kualitas penyelenggaraan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis 1 2 3 4 5 pemerintahan desa yang masih kurang Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Ancaman penyakit menular DBD, Malaria, dan Chikungunya Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa/kelurahan Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit dan padat kendaraan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Masih adanya rumah tidak layak huni Belum Optimalnya Pelayanan Publik Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Permasalahan Kesehatan Masyarakat Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jaminan Kesehatan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukamulya memiliki keterkaitan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Tujuan ke 1 (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik) sasaran ke 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik). Kecamatan Sukamulya berperan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena itu, Kecamatan Sukamulya perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat
16. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
17. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukamulya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih ditail, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Kecamatan Sukamulya sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2025 – 2026. Sesuai dengan visi “MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG YANG MANDIRI, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA”, maka Kecamatan Sukamulya mengusulkan program prioritas kepada perangkat daerah tahun 2024- 2026 sebagai berikut: NO ISU STRATEGIS PERMASALAHAN USULAN KEGIATAN 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Masih Minimnya sarana prasarana ✓ PELEBARAN JALAN DAN BETONISASI DI 6 LOKASI ✓ PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU ✓ PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU ✓ PERLUASAN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA ✓ LANJUTAN PENATAAN ALUN-ALUN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA ✓ GAPURA BATAS WILAYAH 2 Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing Masih Minimnya Keterampilan Masyarakat ✓ PEMBINAAN KURSUS MENJAHIT ✓ PELATIHAN DI BIDANG MENJAHIT GARMEN/SEPATU ✓ PELATIHAN DESAIN BATIK TRADISIONAL KECAMATAN SUKAMULYA ✓ SOSIALISASI STUNTING Masih minimnya sarana prasarana kesehatan ✓ PEMBANGUNAN MCK MTSN 4 TANGERANG ✓ TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) ✓ PEMBANGUNAN DRAINASE ✓ PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS SUKAMULYA 3 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Masih Minimnya perekonomian desa ✓ PERLUASAN LAHAN PASAR DESA BENDA ✓ PEMBERDAYAAN IKAN LELE ✓ PEMBERDAYAAN PENGGEMUKAN SAPI ✓ BANTUAN PERALATAN PERBENGKELAN MOTOR ✓ PEMBINAAN USAHA CATERING ✓ PEMBERDAYAAN BUDI DAYA KELOMPOK TERNAK (BEBEK ✓ PETELUR) ✓ BANTUAN BIBIT PERTANIAN KELOMPOK TANI 2.2 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2026merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2026ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2026Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan. Sebagai Terwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah: Tabel. 3.1 No Tujuan' Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
18. 1.Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; Tujuan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Sasaran : a) Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Strategi : a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah. d) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai e) Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja f) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan g) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Arah Kebijakan : a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan; b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan d) Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e) Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah f) Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah g) Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Sukamulya serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Sukamulya Tahun 2026sebagai berikut: Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya Tahun 2026 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Target Nilai Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai SKM (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 91,00 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja. 80,02 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Sukamulya Pada Tahun 2026 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Kecmatan Sukamulya pada Tahun 2026 Sebesar Rp. 16.288.441.116,- yang berasal dari unsur kewilayahan. 3.4. Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Kata cascading adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu “to cascade” punya arti “menurun”. Dalam manajemen, istilah cascading juga diartikan sama yaitu menurun secara bertahap, bukan terjun sekaligus. Cascading dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke-“atas”. Definisi lain juga menyebutkan bahwa Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Serta Surat Bupati Tangerang Nomor:050.13/6473-Bappeda tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa setiap Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar segera Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana yang tercantum pada tata cara dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang juga disertakan bersama surat tersebut, serta dalam penentuan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang turut disertakan bersama surat tersebut. Mengacu pada uraian diatas, maka Kecamatan Sukamulya turut menyertakan data/informasi perihal Cashcading Kecamatan Sukamulya yang disajikan pada Tabel 4.2 Cashcading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026 yang juga tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026. Tabel 3.3 Tabel Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026 TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM) DEFINISI OPRASIONAL OUTPUT OUTCAME TANGGUNG JAWAB MENINGKATK AN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUKAMULYA Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100% Jumlah laporan Pelayanan Presentasi Terpenuhinya Jumlah laporan Pelayanan PATEN sesuai standar KASI PELAYANAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100% Jumlah dokumen Pemeliharaan presentasi terpenuhinya Jumlah dokumen Pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara KASI PELAYANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aan (jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100% Jumlah Laporan pemberdayaan presentasi dari Jumlah Laporan pemberdayaan yang terpenuhi KASI PEMBERDAYA AN TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM) DEFINISI OPRASIONAL OUTPUT OUTCAME TANGGUNG JAWAB PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100% Jumlah Laporan gangguan trantibum presentasi dari Jumlah Laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti KASI TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa (jumlah desa yang tertib administrasi/Juml ah Desa )x100% Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa presentasi laporan desa dengan administrasi baik KASI BINWAS PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100% Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan Presentasi Rekomendasai yang dikeluarkan dan ditindaklanjuti KASI PEMERINTAHA N MENINGKATN YA KUALITAS AKUNTABILIT AS KINERJA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah presentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan,Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KASUBAG PERENCANAA N DAN KEUANGAN Jumlah laporan keuangan presentasi administrasi laporan keuangan KASUBAG PERENCANAA N DAN KEUANGAN TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM) DEFINISI OPRASIONAL OUTPUT OUTCAME TANGGUNG JAWAB Jumlah pegawai difasikitasi Presentasi Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah presentasi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Jasa Penunjang presentasi Tersedianya Jasa Penunjang KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jumlah barang milik daerah presentasi Jumlah barang milik daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentasi dari Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Gambar 3.1 Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya TERPENUHINYA PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGA RAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA JUMLAH KEGIATAN TRANTIBUM DI KECAMATAN SUKAMULYA TERSEDIANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA TERSEDIANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA PRESENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA PRESENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA PRESENTASE PEMENUHAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA PRESENTASE PEMENUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. 1.KASUBAG PERENC & KEU;
2. 2.KASUBAG UMPEG KASI TRANTIB & LINMAS Gambar 4.2 Gambar.3.2 Gambaran Pohon Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2026 Indikator Kinerja Utama
3. 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
4. 2.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya Tanggung Jawab: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tanggung Jawab: Kasi Pelayanan Tanggung Jawab:
5. 1.Kasi Pemberdayaan Masyarakat Camat Sekcam Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Prioritas 2 Terpenuhinya Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Kecamatan Indikator Kinerja : Nilai AKIP Sasaran Program: Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Program: Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Tanggung Jawab:
6. 1.Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
7. 2.Kasubag Umum dan Kepegawaian; Indikator Kinerja : Nilai SKM Sasaran Program: Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sasaran Program: Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sasaran Program: Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Indikator Kinerja Program: Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Indikator Kinerja Program: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase Terpenuhinya Paten Sesuai Dengan Standar Dan Insfrastruktur Dasar Yang Terpelihara Indikator Kinerja Program: Prosentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan/ Pemberdayaan Tanggung Jawab:
8. 1.Kasi Trantib dan Linmas; Tanggung Jawab: Kasi Pemerintahan Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026, maka pada Tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2026. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan Tahun 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2026. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan.
9. 60.Kecamatan Gunung Kaler Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Kaler. Proses penysusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler adalah :
10. 1.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
11. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 3.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
13. 4.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
14. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
15. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. 9.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
19. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor .. Tahun .... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun ini. 1.4 Sistematika Penulisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNG KALER TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Kaler Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gunung Kaler 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNG KALER 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Gunung Kaler 3.3 Program Dan Kegiatan IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNG KALER V. PENUTUP 5.1 Catatan Penting 5.2 Kaidah Pelaksanaan 5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Gunung Kaler dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Gunung Kaler melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp18.023.085.468,00 (Delapan belas milyar dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp17.916.740.527,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99,41%. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 1 Rekapitulasi Anggaran Dan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan KECAMATAN GUNUNG KALER 18.023.085.468,0 0 18.023.085.468,0 0 17.916.740.527,0 0 106.344.941,0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 6.548.766.598,00 6.548.766.598,00 6.469.949.680,00 100 % 100 % 78.816.918,00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.904.060,00 108.904.060,00 108.883.200,00 6 dokumen 6 dokumen 20.860,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.470.900,00 39.470.900,00 39.450.040,00 5 dokumen 5 dokumen 20.860,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 69.433.160,00 69.433.160,00 69.433.160,00 1 laporan 1 laporan - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah laporan keuangan 4.231.521.818,00 4.231.521.818,00 4.188.726.587,00 2 dokumen 2 dokumen 42.795.231,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4.198.086.408,00 4.198.086.408,00 4.155.291.177,00 19 Orang 19 Orang 42.795.231,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 33.435.410,00 33.435.410,00 33.435.410,00 1 laporan 1 laporan - URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah pegawai yang difasilitas 152.626.700,00 152.626.700,00 152.156.000,00 19 orang 19 orang 470.700,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59.365.700,00 59.365.700,00 58.895.000,00 19 paket 19 paket 470.700,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 93.261.000,00 93.261.000,00 93.261.000,00 19 Dokume n 19 Dokume n - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.008.383.440,00 1.008.383.440,00 995.004.940,00 7 jenis 7 jenis 13.378.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16.688.000,00 16.688.000,00 16.688.000,00 5 paket 5 paket - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 710.591.800,00 710.591.800,00 706.371.000,00 10 paket 10 paket 4.220.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50.841.700,00 50.841.700,00 49.900.000,00 5 paket 5 paket 941.700,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 85.437.000,00 85.437.000,00 77.246.000,00 2 paket 2 paket 8.191.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23.662.940,00 23.662.940,00 23.662.940,00 2 paket 2 paket - URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.792.000,00 55.792.000,00 55.792.000,00 4 laporan 4 laporan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.370.000,00 65.370.000,00 65.345.000,00 12 laporan 12 laporan 25.000,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHA N DAERAH Tersedianya Jasa Penunjang 619.740.300,00 619.740.300,00 598.302.703,00 3 jenis 3 jenis 21.437.597,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.390.000,00 17.390.000,00 17.390.000,00 12 laporan 12 laporan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 148.194.300,00 148.194.300,00 127.418.703,00 12 laporan 12 laporan 20.775.597,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 454.156.000,00 454.156.000,00 453.494.000,00 14 laporan 14 laporan 662.000,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427.590.280,00 427.590.280,00 426.876.250,00 4 jenis 4 jenis 714.030,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 197.841.080,00 197.841.080,00 197.840.250,00 5 Unit 5 Unit 830,00 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24.999.200,00 24.999.200,00 24.990.000,00 30 Unit 30 Unit 9.200,00 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 204.750.000,00 204.750.000,00 204.046.000,00 3 Unit 3 Unit 704.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 8.943.122.460,00 8.943.122.460,00 8.917.320.960,00 100 % 100 % 25.801.500,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 % 100 % - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 247.549.000,00 247.549.000,00 247.549.000,00 3 jenis 3 jenis - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 247.549.000,00 247.549.000,00 247.549.000,00 2 laporan 2 laporan - KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Jumlah infrastruktur yang dipelihara 8.695.573.460,00 8.695.573.460,00 8.669.771.960,00 105 titik 105 titik 25.801.500,00 Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 8.695.573.460,00 8.695.573.460,00 8.669.771.960,00 6 laporan 6 laporan 25.801.500,00 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 1.747.259.780,00 1.747.259.780,00 1.745.590.730,00 100 % 100 % 1.669.050,00 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n 1.747.259.780,00 1.747.259.780,00 1.745.590.730,00 14 Kelompo k 14 Kelompo k 1.669.050,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 108.395.200,00 108.395.200,00 107.609.200,00 10 lembaga 10 lembaga 786.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.638.864.580,00 1.638.864.580,00 1.637.981.530,00 7 laporan 7 laporan 883.050,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 159.827.440,00 159.827.440,00 159.827.440,00 100 % 100 % - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 159.827.440,00 159.827.440,00 159.827.440,00 4 dokumen 4 dokumen - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 159.827.440,00 159.827.440,00 159.827.440,00 4 laporan 4 laporan - URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 455.448.470,00 455.448.470,00 455.390.997,00 100 % 100 % 57.473,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 455.448.470,00 455.448.470,00 455.390.997,00 10 dokumen 10 dokumen 57.473,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 99.500.180,00 99.500.180,00 99.500.180,00 50 Orang 50 Orang - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat 179.306.290,00 179.306.290,00 179.300.817,00 100 Orang 100 Orang 5.473,00 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Anggaran (Rp) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Sisa Anggaran (Rp) Anggaran/Keuangan Fisik Kegiatan Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Target Realisasi Volum e Satuan Volum e Satuan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 176.642.000,00 176.642.000,00 176.590.000,00 2 dokumen 2 dokumen 52.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 168.660.720,00 168.660.720,00 168.660.720,00 100 % 100 % - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 168.660.720,00 168.660.720,00 168.660.720,00 9 desa 9 desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 168.660.720,00 168.660.720,00 168.660.720,00 9 dokumen 9 dokumen - Pada tahun 2024, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN kurang optimal penyerapannya terutama pada belanja gaji dan tunjangan pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan PPh, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya staf yang memasuki usia pensiun. Selain itu, terdapat juga belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan Penyerapan anggaran tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 93,66%. Namun secara keseluruhan, sudah mencapai target kinerja keuangan atau diatas 90%. Kemudian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini penyerapan anggarannya belum mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan bahan logistik kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu Murni sebesar Rp 18.730.135.049,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah). Kemudian pada bulan Maret dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga pagu anggaran menjadi Rp18.116.737.439,00 (Delapan belas milyar seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 9.573.905.928,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau persentase realisasi sebesar 52,85%. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Adapun target dan realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2 (Tabel E.81) adalah sebagai berikut : Tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Semester 1 Tahun 2025 Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terpen uhinya pelaya nan publik sesuai dengan standa r kecam atan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 1 0 0 1.110.000 .000,00 1 0 0 159.827.4 40,00 1 0 0 80.415.88 0,00 2 5 27.547.8 80,00 5 0 53.731.8 80,00 7 5 81.279.76 0,00 1 7 5 241.107.2 00,00 175 21,7 2 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Terlaksanany a Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraan dan Ketertiban Umum 4 1.110.000 .000,00 4 159.827.4 40,00 4 80.415.88 0,00 1 27.547.8 80,00 2 53.731.8 80,00 3 81.279.76 0,00 7 241.107.2 00,00 175 21,7 2 Kecamatan Gunung Kaler Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 1.110.000 .000,00 4 159.827.4 40,00 4 80.415.88 0,00 1 27.547.8 80,00 2 53.731.8 80,00 3 81.279.76 0,00 7 241.107.2 00,00 175 21,7 2 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjut i 1 0 0 930.000.0 00,00 1 0 0 455.390.9 97,00 1 0 0 414.721.2 90,00 2 5 126.742. 080,00 5 0 167.073. 770,00 7 5 293.815.8 50,00 1 7 5 749.206.8 47,00 175 80,5 6 Kecamatan Gunung Kaler Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah Terselenggara nya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 9 930.000.0 00,00 1 0 455.390.9 97,00 414.721.2 90,00 1 126.742. 080,00 5 0 167.073. 770,00 5 1 293.815.8 50,00 6 1 749.206.8 47,00 677 ,78 80,5 6 Kecamatan Gunung Kaler Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapka n Pengamalan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 5 0 330.000.0 00,00 5 0 99.500.18 0,00 5 0 231.047.5 20,00 5 0 10.200.0 00,00 5 0 10.200.0 00,00 1 0 0 20.400.00 0,00 1 5 0 119.900.1 80,00 300 36,3 3 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintaha n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5 0 330.000.0 00,00 1 0 0 179.300.8 17,00 5 0 78.885.65 0,00 5 0 64.309.6 50,00 5 0 78.385.6 50,00 1 0 0 142.695.3 00,00 2 0 0 321.996.1 17,00 400 97,5 7 Kecamatan Gunung Kaler Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 330.000.0 00,00 2 176.590.0 00,00 1 104.788.1 20,00 1 52.232.4 30,00 1 78.488.1 20,00 2 130.720.5 50,00 4 307.310.5 50,00 400 93,1 2 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 1 0 0 630.000.0 00,00 1 0 0 168.660.7 20,00 1 0 0 144.972.3 60,00 2 5 44.742.8 70,00 5 0 77.364.8 70,00 7 5 122.107.7 40,00 1 7 5 290.768.4 60,00 175 46,1 5 Kecamatan Gunung Kaler FASILITASI, REKOMEND ASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA Terlaksanany a Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 630.000.0 00,00 9 168.660.7 20,00 9 144.972.3 60,00 1 44.742.8 70,00 3 77.364.8 70,00 4 122.107.7 40,00 1 3 290.768.4 60,00 144 ,44 46,1 5 Kecamatan Gunung Kaler Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 630.000.0 00,00 9 168.660.7 20,00 9 144.972.3 60,00 1 44.742.8 70,00 3 77.364.8 70,00 4 122.107.7 40,00 1 3 290.768.4 60,00 144 ,44 46,1 5 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 1 0 0 15.000.00 0.000,00 1 0 0 8.917.320 .960,00 1 0 0 8.112.829 .031,00 2 5 1.506.72 1.450,00 5 0 3.652.17 2.450,00 7 5 5.158.893 .900,00 1 7 5 14.076.21 4.860,00 175 93,8 4 Kecamatan Gunung Kaler Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 5 0 7 5 1 7 5 - 175 PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN YANG TIDAK DILAKSANAK AN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 3 570.000.0 00,00 3 247.549.0 00,00 23.882.00 0,00 1 8.046.00 0,00 1 15.336.0 00,00 2 23.382.00 0,00 5 270.931.0 00,00 166 ,67 47,5 3 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 570.000.0 00,00 2 247.549.0 00,00 23.882.00 0,00 1 8.046.00 0,00 1 15.336.0 00,00 2 23.382.00 0,00 4 270.931.0 00,00 200 47,5 3 Kecamatan Gunung Kaler KOORDINASI PEMELIHAR AAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Jumlah infrastruktur yang dipelihara 1 0 0 14.430.00 0.000,00 1 0 5 8.669.771 .960,00 8.088.947 .031,00 2 5 1.498.67 5.450,00 5 0 3.636.83 6.450,00 7 5 5.135.511 .900,00 1 8 0 13.805.28 3.860,00 180 95,6 7 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 5 14.430.00 0.000,00 6 8.669.771 .960,00 8.088.947 .031,00 1 1.498.67 5.450,00 2 3.636.83 6.450,00 3 5.135.511 .900,00 9 13.805.28 3.860,00 180 95,6 7 Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/p emberdayaan 1 0 0 3.600.000 .000,00 1 0 0 1.745.590 .730,00 2.286.672 .035,00 2 5 902.246. 430,00 5 0 1.689.38 5.690,00 7 5 2.591.632 .120,00 1 7 5 4.337.222 .850,00 175 120, 48 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAY AAN DESA Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/p emberdayaan 1 3 3.600.000 .000,00 1 4 1.745.590 .730,00 2.286.672 .035,00 3 902.246. 430,00 6 1.689.38 5.690,00 9 2.591.632 .120,00 2 3 4.337.222 .850,00 176 ,92 120, 48 Kecamatan Gunung Kaler Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 0 180.000.0 00,00 1 0 107.609.2 00,00 117.488.7 50,00 1 0 117.027. 050,00 1 0 117.027. 050,00 2 0 234.054.1 00,00 3 0 341.663.3 00,00 300 189, 81 Kecamatan Gunung Kaler Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 3.420.000 .000,00 7 1.637.981 .530,00 2.169.183 .285,00 1 785.219. 380,00 2 1.572.35 8.640,00 3 2.357.578 .020,00 1 0 3.995.559 .550,00 166 ,67 116, 83 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 1 0 0 17.700.00 0.000,00 1 0 0 6.469.949 .680,00 1 0 0 7.077.126 .843,00 2 5 2.026.51 3.229,00 5 0 3.934.17 7.268,00 7 5 5.960.690 .497,00 1 7 5 12.430.64 0.177,00 175 70,2 3 Kecamatan Gunung Kaler PERENCANA AN, PENGANGGA RAN, DAN EVALUASIKI NERJA PERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 270.000.0 00,00 6 108.883.2 00,00 127.053.0 70,00 1 35.101.4 50,00 3 61.398.5 20,00 4 96.499.97 0,00 1 0 205.383.1 70,00 166 ,67 76,0 7 Kecamatan Gunung Kaler Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDa erah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 195.000.0 00,00 5 39.450.04 0,00 63.396.49 0,00 1 17.702.4 50,00 3 31.297.5 20,00 4 48.999.97 0,00 9 88.450.01 0,00 180 45,3 6 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 75.000.00 0,00 1 69.433.16 0,00 63.656.58 0,00 1 17.399.0 00,00 1 30.101.0 00,00 2 47.500.00 0,00 3 116.933.1 60,00 300 155, 91 Kecamatan Gunung Kaler ADMINISTRA SI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya laporan keuangan 2 12.975.00 0.000,00 2 4.188.726 .587,00 4.933.769 .646,00 1 1.267.33 5.394,00 1 2.570.63 9.056,00 2 3.837.974 .450,00 4 8.026.701 .037,00 200 61,8 6 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 9 12.900.00 0.000,00 1 9 4.155.291 .177,00 4.871.309 .306,00 1 9 1.244.38 4.394,00 1 9 2.540.54 7.556,00 3 8 3.784.931 .950,00 5 7 7.940.223 .127,00 300 61,5 5 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 75.000.00 0,00 1 33.435.41 0,00 62.460.34 0,00 1 22.951.0 00,00 1 30.091.5 00,00 2 53.042.50 0,00 3 86.477.91 0,00 300 115, 30 Kecamatan Gunung Kaler ADMINISTRA SI KEPEGAWAI AN PERANGKAT DAERAH Jumlah pegawai yang difasilitasi 1 9 260.000.0 00,00 1 9 152.156.0 00,00 120.364.0 00,00 1 9 57.030.0 00,00 1 9 116.380. 000,00 3 8 173.410.0 00,00 5 7 325.566.0 00,00 300 125, 22 Kecamatan Gunung Kaler Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKeleng kapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya 1 9 100.000.0 00,00 1 9 58.895.00 0,00 60.862.00 0,00 1 9 57.030.0 00,00 1 9 57.030.0 00,00 3 8 114.060.0 00,00 5 7 172.955.0 00,00 300 172, 96 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegaw ai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 9 160.000.0 00,00 1 9 93.261.00 0,00 59.502.00 0,00 - - 1 9 59.350.0 00,00 1 9 59.350.00 0,00 3 8 152.611.0 00,00 200 95,3 8 Kecamatan Gunung Kaler ADMINISTRA SI UMUM PERANGKAT DAERAH Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 1.737.000 .000,00 7 995.004.9 40,00 379.094.7 00,00 1 323.386. 000,00 3 339.797. 000,00 4 663.183.0 00,00 1 1 1.658.187 .940,00 157 ,14 95,4 6 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 7.000.000 ,00 5 16.688.00 0,00 18.691.80 0,00 5 18.450.0 00,00 5 18.450.0 00,00 1 0 36.900.00 0,00 1 5 53.588.00 0,00 300 765, 54 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 0 900.000.0 00,00 1 0 706.371.0 00,00 136.258.9 00,00 1 0 134.000. 000,00 1 0 134.000. 000,00 2 0 268.000.0 00,00 3 0 974.371.0 00,00 300 108, 26 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 160.000.0 00,00 5 49.900.00 0,00 65.711.00 0,00 5 64.700.0 00,00 5 64.700.0 00,00 1 0 129.400.0 00,00 1 5 179.300.0 00,00 300 112, 06 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 250.000.0 00,00 2 77.246.00 0,00 67.866.00 0,00 2 65.565.0 00,00 2 65.565.0 00,00 4 131.130.0 00,00 6 208.376.0 00,00 300 83,3 5 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 55.000.00 0,00 2 23.662.94 0,00 24.980.00 0,00 2 24.260.0 00,00 2 24.260.0 00,00 4 48.520.00 0,00 6 72.182.94 0,00 300 131, 24 Kecamatan Gunung Kaler Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 115.000.0 00,00 4 55.792.00 0,00 54.367.00 0,00 1 13.606.0 00,00 2 27.212.0 00,00 3 40.818.00 0,00 7 96.610.00 0,00 175 84,0 1 Kecamatan Gunung Kaler Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 2 250.000.0 00,00 1 2 65.345.00 0,00 11.220.00 0,00 3 2.805.00 0,00 6 5.610.00 0,00 9 8.415.000 ,00 2 1 73.760.00 0,00 175 29,5 0 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEM ERINTAHAN DAERAH Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah 3 1.530.000 .000,00 3 598.302.7 03,00 1.124.952 .192,00 1 271.090. 885,00 2 566.302. 192,00 3 837.393.0 77,00 6 1.435.695 .780,00 200 93,8 4 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 75.000.00 0,00 1 2 17.390.00 0,00 3.704.590 ,00 - - - - - - 1 2 17.390.00 0,00 120 0 23,1 9 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 385.000.0 00,00 1 2 127.418.7 03,00 144.198.0 34,00 3 31.342.3 85,00 6 52.404.6 92,00 9 83.747.07 7,00 2 1 211.165.7 80,00 105 0 54,8 5 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 3 1.070.000 .000,00 1 4 453.494.0 00,00 977.049.5 68,00 3 239.748. 500,00 6 513.897. 500,00 9 753.646.0 00,00 2 3 1.207.140 .000,00 176 ,92 112, 82 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PEMELIHAR AAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 928.000.0 00,00 4 426.876.2 50,00 391.893.2 35,00 1 72.569.5 00,00 2 279.660. 500,00 3 352.230.0 00,00 7 779.106.2 50,00 175 83,9 6 Kecamatan Gunung Kaler Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 600.000.0 00,00 5 197.840.2 50,00 231.702.4 60,00 5 60.869.5 00,00 5 128.008. 500,00 1 0 188.878.0 00,00 1 5 386.718.2 50,00 300 64,4 5 Kecamatan Gunung Kaler Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 0 85.000.00 0,00 3 0 24.990.00 0,00 30.600.00 0,00 3 0 11.700.0 00,00 3 0 22.500.0 00,00 6 0 34.200.00 0,00 9 0 59.190.00 0,00 300 69,6 4 Kecamatan Gunung Kaler Ko de Sasara n Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 2 243.000.0 00,00 3 204.046.0 00,00 129.590.7 75,00 - - 2 129.152. 000,00 2 129.152.0 00,00 5 333.198.0 00,00 250 137, 12 Kecamatan Gunung Kaler 38.970.00 0.000,00 17.916.74 0.527,00 18.116.73 7.439,00 4.634.51 3.939,00 9.573.90 5.928,00 14.208.41 9.867,00 32.125.16 0.394,00 432, 98 Berdasarkan Tabel 2 (Tabel E.81), diperoleh data bahwa realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah memenuhi target kinerja triwulanan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja dalam melalukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini.
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
6.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 3 (T-C.29.) dibawah ini : Tabel 3 (T-C.29.) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 0 25 25 100% 50 75 75% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraan dan Ketertiban Umum dokumen 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 0 25 25 100% 50 75 75% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum dokumen 9 0 3 3 100% 3 6 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 50 0 50 50 100% 50 50 100% 7.01.05.2.01.000 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 50 0 50 50 100% 50 50 100% 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dokumen 1 0 1 1 100% 1 1 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 0 25 25 100% 50 75 75% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dokumen 27 0 9 9 100% 9 18 67% 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dokumen 27 0 9 9 100% 9 18 67% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 0 25 25 100% 50 75 75% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 0 25 25 100% 50 75 75% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan jenis 9 0 3 3 100% 3 6 67% 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara titik 300 0 100 100 100% 100 200 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum laporan 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n % 100 0 25 25 100% 50 75 75% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Kelompok 37 0 13 13 100% 13 26 70% 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 30 0 10 10 100% 10 20 67% 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan laporan 18 0 6 6 100% 6 12 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 0 50 50 100% 25 75 75% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 3 0 1 1 100% 1 2 67% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan dokumen 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan laporan 3 0 1 1 100% 1 2 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi orang 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya paket 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.01.01.2.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah jenis 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 30 0 10 9 90% 10 19 63% 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 75 0 25 18 72% 25 43 57% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 30 0 10 9 90% 10 19 63% 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah jenis 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 3 0 1 1 100% 1 2 67% 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 39 0 13 13 100% 13 26 67% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 9 0 3 3 100% 3 6 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 7.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 21 0 7 7 100% 7 14 67% 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 90 0 30 30 100% 30 60 67% 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 9 0 3 3 100% 3 6 67% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 (T-C.30) berikut: Tabel 4 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler No . Indikator Kinerja Satua n Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s 202 2 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 1 Persentase penurunan gangguan ketentrama n dan ketertiban umum Perse n 30 40 - - 30 40 - - 2 Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler Nilai 75 80 - - - 68,2 5 72,3 5 - - 3 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,1 89,2 5 - - - 88,9 5 89,5 - - 4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai - - 89,2 6 89,2 7 89,2 8 - - 80,2 0 89,2 7 89,2 8 5 Nilai AKIP Nilai - - 60,8 60,9 61 - - 73,7 0 60,9 61 Berdasarkan Tabel 4 (T-C.30) menunjukkan bahwa Tingkat realisasi capaian Indikator Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 sebagai berikut :
1.Target Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler sebesar 89,28. Realisasi capaian kinerja Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lebih kecil dari target yang ditetapkan, dengan perolehan nilai sebesar 80,20.
2.Target Indikator Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler sebesar 60,80. Realisasi capaian kinerja Indikator Nilai AKIP lebih besar dari target yang ditetapkan, dengan perolehan nilai sebesar 73,70. Keberhasilan pencapian indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP dilakukan melalui upaya yaitu:
1.Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara peningkatan kompetensi pelaksana sesuai tugas dan fungsi melalui pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang atau Instansi lain.
2.Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pelayanan.
3.Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4.Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
5.Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target setiap program dan kegiatan yang menunjang Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian target indikator. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian target indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat” yaitu:
1.Adanya perubahan SOTK pada Kecamatan Gunung Kaler. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan merotasi pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Sedangkan Solusi yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal antar seksi yaitu Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa, seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat serta seksi Pelayanan di lingkungan Kecamatan Gunung Kaler melalui rapat kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dan dengan mengoptimalkan teknologi yang berbasis internet agar tetap saling terhubung.
2.Waktu pelayanan menjadi lebih lama pada saat mengalami kendala. Adapun Solusi yang telah dilakukan dengan memberikan fasilitas ruang pelayanan yang nyaman. Sedangkan Solusi yang akan dilakukan dengan menyediakan pojok baca agar masyarakat tidak jenuh ketika menunggu pelayanan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat, antara lain melalui :
1.Meningkatkan standar operasional prosedur (SOP).
2.Mengadakan pelatihan pelayanan prima bagi staf.
3.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
4.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
5.Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pencapaian target indikator. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan, hambatan, tantangan serta menangkap peluang yang ada untuk mendukung pencapaian RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang. Berikut permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Gunung Kaler sesuai dengan Misi 4 Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.
1.Permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

a.Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
b.Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi belum maksimal;
c.Sarana dan prasarana pelayanan belum optimal;
d.Pembangunan infrastruktur jalan terbatas dengan anggaran;
e.Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih minim;
f.Fasilitasi terhadap UMKM belum maksimal;
g.Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
h.Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan;
i.Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
1. 2.Faktor penghambat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:
a.Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
b.Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
c.Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
d.Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
e.Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
f.Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
g.Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK; Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasilitasi terhadap UMKM;
1. 3.Faktor Pendorong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:
a.Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan publik;
b.Perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
c.Tersedianya Anggaran APBD untuk mendorong ketercapaian tujuan dan sasaran;
d.Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
e.Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
f.Keterampilan kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
g.Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
h.Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
i.Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik.
1. 4.Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain:
a.Pemenuhan SDM yang unggul sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.Integrasi sistem informasi;
c.Pengembangan fasilitas pelayanan;
d.Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
e.Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
f.Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
g.Fasilitasi pengembangan UMKM;
h.Heterogenitas penduduk menyebabkan tuntutan kebutuhan masyarakat semakin beragam;
i.Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan;
j.Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan;
k.Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan;
l.Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum
m.Terpenuhinya pemeliharaan infrastruktur;
n.Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
1. 5.Peluang dalam meningkatkan pelayanan antara lain:
a.Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
b.Kemudahan akses teknologi dan informasi;
c.Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
d.Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;
e.Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
f.Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
g.Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat; Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
2. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. 3.Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. 4.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Gunung Kaler. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
5. 5.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian;
6. 6.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Gunung Kaler dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Gunung Kaler dapat berkurang;
7. 7.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Gunung Kaler maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Gunung Kaler adalah sebagai berikut :
8. 1.Penyelenggaraan Pencetakan Produk Administrasi Kependudukan (eKTP, Kartu Keluarga dan lainnya);
9. 2.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan lapangan;
10. 3.Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca;
11. 4.Pencegahan dan penurunan Stunting: PMT balita Stunting, rembuk stunting;
12. 5.Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Pelatihan petugas pendataan, Rapat Penyepakatan DTKS;
13. 6.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana;
14. 7.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UM di Kecamatan dan Pembinaan UM (“One Distric One Vision-One Village One Product”);
15. 8.Pengembanggan Kecamatan Kreatif;
16. 9.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah dan Bio Konversi Maggot;
17. 10.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
18. 11.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
19. 12.Pemeliharaan Stadion mini dan Gedung Bersama Keagamaan;
20. 13.Pembinaan kepemudaan (karang taruna) dan Kelompok Penggerak Wisata (KOMPEPAR) untuk memahami sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di wilayah kecamatan;
21. 14.Penyediaan Trauma Healing dan Krisis Centre;
22. 15.Pelatihan keterampilan bagi masyarakat di wilayah kecamatan;
23. 16.Monitoring pelaksanaan Makan Minum Bergizi Gratis untuk anak Sekolah Negeri dan Swasta (PAUD,SD,SMP dan SMA), Balita, Ibu Hamil, ibu Menyusui dan lansia. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2026 sesuai dengan Renstra Kecamatan Gunung Kaler tahun 2025 – 2029, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tangerang. Table 5 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Keca mata n Gunu ng Kaler Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 200.000.0 00,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Gunung Kaler Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 78.859.800 ,00 7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Sinergisitas yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan lapo ran 4 200.000.0 00,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Sinergisitas yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan lapor an 4 78.859.800 ,00 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan lapo ran 4 200.000.0 00,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan lapor an 4 78.859.800 ,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 600.000.0 00,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Gunung Kaler Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 409.873.32 0,00 7.01.05.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Keca mata n Gunu Jumlah Forum Koordinasi/Musyawarah Pimpinan di Kecamatan yang diselenggarakan dok ume n 4 600.000.0 00,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Forum Koordinasi/Musyawara h Pimpinan di doku men 4 409.873.32 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penugasan Kepala Daerah ng Kaler Penugasan Kepala Daerah Kecamatan yang diselenggarakan 7.01.05.2.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Ora ng 50 300.000.0 00,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 50 205.697.08 0,00 7.01.05.2.0 1.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ora ng 50 150.000.0 00,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 50 98.629.700 ,00 7.01.05.2.0 1.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Keca mata n Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dok ume n 1 150.000.0 00,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Dokumen Tugas Forum Doku men 1 105.546.54 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pimpinan di Kecamatan Gunu ng Kaler Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 300.000.0 00,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Gunung Kaler Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 145.999.18 0,00 7.01.06.2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Dok ume n 4 300.000.0 00,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Kaler Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Doku men 4 145.999.18 0,00 7.01.06.2.0 1.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dok ume n 4 300.000.0 00,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Doku men 9 145.999.18 0,00 7.01.0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Keca mata n Gunu ng Kaler Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 4.500.000 .000,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Gunung Kaler Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 3.219.491. 320,00 Keca mata n Gunu ng Kaler Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 Kecamatan Gunung Kaler Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 7.01.02 .2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Ditingkatkan Efektivitasnya lapo ran 2 250.000.0 00,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Ditingkatkan Efektivitasnya lapor an 2 30.671.400 ,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daerah yang ada di Kecamatan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.1.2.2. 02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapo ran 2 250.000.0 00,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapor an 2 30.671.400 ,00 7.01.02 .2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 100 4.250.000 .000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 100 3.188.819. 920,00 7.1.2.2. 03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 100 4.250.000 .000,00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Unit 100 3.188.819. 920,00 7.01.0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Keca mata n Gunu ng Kaler Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday Kec. Gunung Kaler Pers en 100 2.625.000 .000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Gunung Kaler Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday Kec. Gunung Kaler Perse n 100 2.738.106. 760,00 7.01.03 .2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditingkatkan efekitivitasnya Lap ora n 4 2.625.000 .000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditingkatkan efekitivitasnya Lapor an 4 2.738.106. 760,00 7.1.3.2. 01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Keca mata n Gunu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah lem bag a Kem 10 125.000.0 00,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah lemba ga Kema 10 118.532.92 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan Pembangunan di Desa ng Kaler Perencanaan Pembangunan di Desa asy ara kata n Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa syara katan 7.1.3.2. 01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapo ran 4 2.500.000 .000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapor an 6 2.619.573. 840,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler Pers en 100 7.435.000 .000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Kecamatan Gunung Kaler Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler Perse n 100 7.677.012. 032,00 7.01.01.2.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terpenuhi pers en 100 170.000.0 00,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terpenuhi perse n 100 162.168.70 0,00 7.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dok ume n 5 65.000.00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 5 59.831.100 ,00 7.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lap ora n 1 65.000.00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapor an 1 62.337.200 ,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.0 1.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dok ume n 1 20.000.00 0,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Doku men 1 20.000.200 ,00 7.01.01.2.0 1.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Dat a 9 20.000.00 0,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 9 20.000.200 ,00 7.01.01.2.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 4.984.000 .000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 4.877.702. 172,00 7.01.01.2.0 2.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Ora ng 22 4.900.000 .000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 18 4.819.342. 692,00 7.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Lap ora n 2 84.000.00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Lapor an 1 58.359.480 ,00 7.01.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 120.000.0 00,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 40.800.000 ,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.0 3.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dok ume n 2 60.000.00 0,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Doku men 2 20.400.000 ,00 7.01.01.2.0 3.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lap ora n 4 60.000.00 0,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lapor an 4 20.400.000 ,00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 203.000.0 00,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 191.896.00 0,00 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pak et 22 63.000.00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 22 44.440.000 ,00 7.01.01.2.0 5.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dok ume n 22 70.000.00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Doku men 22 73.728.000 ,00 7.01.01.2.0 5.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ora ng 22 70.000.00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 22 73.728.000 ,00 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Keca mata n Gunu Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 434.000.0 00,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 951.748.80 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ng Kaler 7.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pak et 5 20.000.00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 13.219.000 ,00 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pak et 10 138.000.0 00,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 398.089.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pak et 5 68.000.00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 269.588.00 0,00 7.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pak et 2 70.000.00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 72.660.000 ,00 7.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pak et 2 25.000.00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 27.192.800 ,00 7.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lapo ran 4 58.000.00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lapor an 4 126.000.00 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lap ora n 4 55.000.00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 12 45.000.000 ,00 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 1.125.000 .000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 1.009.104. 000,00 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lapo ran 12 145.000.0 00,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 12 Laporan 169.104.00 0,00 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lapo ran 12 980.000.0 00,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 12 Laporan 840.000.00 0,00 7.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpenuhi Pers en 100 399.000.0 00,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Gunung Kaler Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpenuhi Perse n 100 443.592.36 0,00 7.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 232.000.0 00,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 199.067.48 0,00 Kode Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 32.000.00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 36.000.000 ,00 7.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keca mata n Gunu ng Kaler Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 135.000.0 00,00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Gunung Kaler Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Unit 2 208.524.88 0,00 Total Pagu Anggaran 15.660.00 0.000,00 Total Pagu Anggaran 14.269.342 .412,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
24. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
25. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
26. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Gunung Kaler.
27. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
28. 5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Gunung Kaler. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan. Tabel 6 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Jl. H. Mis, Desa Gunung Kaler Pembangunan Jembatan 10 M x 20 M 2 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Gaga Lor Rt/Rw. 002/002, Desa Onyam Peningkatan Jaringan Irigasi 0,6 M x 300 M (Kanan Kiri) 3 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Bedug Lora Rt/Rw. 001/003, Desa Onyam Peningkatan Jaringan Irigasi 300 M 4 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Gabus RT.010/005, Desa Cibetok Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Gunung Kaler 1 Paket 5 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Desa Sidoko Peningkatan Jaringan Irigasi 1500 M 6 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kulung Baya RT.001/001, Desa Sidoko Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Gunung Kaler 1,6 M X 110 M 7 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kulung Baya RT.008/002, Desa Sidoko Pembangunan Jembatan 5 M x 11 M 8 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kandawati Rt.007/002, Desa Kandawati Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Gunung Kaler 1 Unit No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 9 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedung Rt.004/001, Desa Kedung Peningkatan Jaringan Irigasi 500 M 10 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedung Rt.004/001, Desa Kedung Peningkatan Jaringan Irigasi 500 M 11 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Lumalang Rt.05/02, Desa Cipaeh Peningkatan Jaringan Irigasi 0,8 x 200 M 12 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedung I Rt.007, Desa Kedung Peningkatan Jaringan Irigasi 1200 M (Kanan Kiri) 13 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedung II Rt.006/002, Desa Kedung Peningkatan Jaringan Irigasi 300 M2 14 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedaung Rt.015/003, Desa Tamiang Peningkatan Jaringan Irigasi 500 M 15 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Buah Rt.004/011, Desa Tamiang Peningkatan Jaringan Irigasi 400 M 16 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kp. Kedaung, Desa Tamiang Peningkatan Jaringan Irigasi 1000 M 17 Peningkatan Produktifitas Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Desa Tamiang Pembangunan Jembatan 3 x 20 M 18 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Gunung Kidul Rt/Rw 008/002, Desa Gunung Kaler Pengadaan Lahan Aset Pemda 1500 M2 19 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Cipaeh Kijamal Rt/Rw.016/004, Desa Gunung Kaler Pembangunan Jalan 4 M x 100 M 20 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Bengkanang RT.001 RW.002, Desa Onyam Pembangunan Jalan 300 M 21 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Pasir Semut RT. 17/04, Desa Rancagede Pembangunan Jalan 200x4 M 22 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Pasir Semut RT. 14/04, Desa Rancagede Pembangunan Jalan 200x4 M 23 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Kedaung Rt 03/02, Desa cibetok Pembangunan Jalan 4 x 300 M 24 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Desa Cibetok Penataan Tempat Pemakaman Umum 500 M 25 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Kandawati Rt.008/002, Desa Kandawati Pembangunan Tembok Penahan Tanah Skala Lingkungan 1 KM 26 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Lumalang Rt.05/02, Desa Cipaeh Pembangunan Jalan 3 x 200 M 27 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Kijaid RT.03/01, Desa Cipaeh Pembangunan Jalan 3 x 450 M 28 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Sintok Rt.01/01, Desa Cipaeh Pembangunan Jalan 3 x 300 M 29 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Gabus I Rt.004/001, Desa Kedung Pembangunan Jalan 3 x 120 M No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 30 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kp. Kedung I RT 007/002, Desa Kedung Pembangunan Jalan 3 x 120 M 31 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah 1 Paket 32 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Pemeliharaan gedung/bangunan Wilayah Kecamatan Gunung Kaler 1 Paket 33 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN 1 Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Pengadaan Lahan Aset Pemda 1500 M2 34 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Gunung Kaler 2, Desa Gunung Kaler Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Gunung kaler 100 M 35 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Onyam 2, Desa Onyam Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya 6 Lokal 36 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Onyam 3, Desa Onyam Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya 2 Kelas 37 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Rancagede 1, Desa Rancagede Pengadaan Lahan Aset Pemda 7000 M2 38 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Rancagede 2, Desa Rancagede Penataan Halaman Sekolah 30 x 25 M 39 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Rancagede 3, Desa Rancagede Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Gunung kaler 100 M 40 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Cibetok 2, Desa Cibetok Penataan Halaman Sekolah 700 M3 41 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Cibetok 1, Desa Cibetok Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah 1 Paket 42 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Sidoko, Desa Sidoko Penataan Halaman Sekolah 175 M 43 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Kandawati 3, Desa Kandawati Penataan Halaman Sekolah 3 M x 100 M 44 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Kandawati 2, Desa Kandawati Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya 3 lokal 45 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana SDN Cipaeh, Desa Cipaeh Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya 4 Ruang Kelas No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan 46 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SMPN 1 Gunung Kaler, Desa Kedung Pembangunan Jalan 4 x 100 M 47 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SMPN 1 Gunung Kaler, Desa Kedung Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya 5 Ruang Kelas 48 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan SDN Tamiang 3, Desa Tamiang Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya 4 Ruang Kelas 49 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Desa Rancagede Pembangunan Gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu 10 x 12 M 50 Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Puskesmas Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Penataan Taman Kantor Camat/Puskesmas/Sekolah 20 x 35 M Sumber: Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 RPJPN 2025–2045 memuat visi jangka panjang pembangunan nasional, yaitu: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan", yang dijabarkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, serta pengukuran melalui 45 indikator utama. Dalam konteks perencanaan kecamatan, kebijakan nasional tersebut menjadi rujukan untuk menetapkan prioritas kegiatan tahunan yang relevan dengan peran dan fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana urusan pemerintahan umum di wilayah. Adapun misi pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan peran kecamatan antara lain:
29. 1.Transformasi Sosial – mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial).
30. 2.Transformasi Tata Kelola – mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.
31. 3.Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan – memperkecil kesenjangan antarwilayah dengan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal.
32. 4.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi – menjaga kohesi sosial, nilai- nilai lokal, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
33. 5.Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan – pengembangan infrastruktur dasar secara inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk RPJMN 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka menengah pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh perangkat pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan kecamatan, dalam merancang program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun ke depan. RPJMN 2025–2029 mengusung tema besar “Penguatan Fondasi Transformasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, yang diarahkan pada pembangunan fondasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan guna mendukung capaian jangka panjang nasional. Dalam konteks pemerintahan kecamatan, tema ini diimplementasikan melalui penguatan peran kecamatan dalam mendukung pembangunan wilayah secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Adapun beberapa arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang relevan untuk ditindaklanjuti di tingkat kecamatan antara lain:
34. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui perluasan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta percepatan penurunan stunting. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi layanan dasar masyarakat, mendukung kegiatan posyandu, PAUD, serta program gizi seimbang di tingkat desa dan kelurahan.
35. 2.Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Lokal, melalui dukungan terhadap UMKM, pertanian rakyat, dan sektor ekonomi kreatif. Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, promosi produk lokal, serta pembinaan kelompok usaha masyarakat.
36. 3.Pemerataan Pembangunan Wilayah, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Kecamatan menjadi simpul koordinasi pembangunan antar-desa, terutama dalam pengembangan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
37. 4.Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, yang menekankan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Kecamatan diharapkan mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang lebih efisien, digital, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
38. 5.Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, melalui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, lingkungan hidup, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana. Kecamatan perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, menjaga lingkungan, serta mendukung program kampung iklim dan desa tangguh bencana.
39. 6.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ramah Lingkungan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta ruang terbuka publik. Kecamatan memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat berdasarkan hasil musrenbang dan pemetaan kondisi riil di wilayahnya. Dalam implementasinya, dokumen Renja Kecamatan Gunung Kaler ini juga mempertimbangkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJM Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJPN dan RPJMN. Dengan mempertimbangkan arah dan prioritas kebijakan nasional tersebut, maka dokumen Renja Kecamatan ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara sinergis dan integratif, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran nasional, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta percepatan pembangunan wilayah secara merata. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gunung Kaler Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yaitu:
40. 1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Gunung Kaler. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah ”Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.
41. 2.Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gunung Kaler dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2026 adalah ”Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM”. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 7 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Tahun 2025–2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKA TOR BASEL INE 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Misi 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien Meningkatn ya Kualitas Penyelengg araan Pelayanan Publik Meningkatn ya Kualitas Penyelengg araan Pelayanan Publik Indeks Pelayan an Publik 3.21 3.2 3 3.2 5 3.2 7 3.2 9 3.3 1 3.3 3 Terselengga ranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Nilai survey kepuas an masyar akat (SKM) (Nilai) 80.20 80. 30 80. 40 80. 50 80. 60 80. 70 80. 80 IKU Nilai AKIP (Angka) 73.70 73. 75 73. 80 73. 85 73. 90 73. 95 74 Tidak Menjadi IKU 3.3 Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta arahan kebijakan pembangunan yang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
42. 1.Arah Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Program dan kegiatan dirumuskan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan kecamatan dengan prioritas pembangunan lintas tingkat pemerintahan.
43. 2.Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Kegiatan tahun berjalan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, termasuk capaian output dan realisasi anggaran. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kegiatan serupa, serta menghindari duplikasi atau ketidakefisienan.
44. 3.Isu Strategis dan Permasalahan Spesifik Wilayah Kecamatan Permasalahan aktual di wilayah kecamatan seperti pelayanan dasar, ketimpangan infrastruktur, ketertiban umum, kemiskinan, stunting, serta potensi risiko bencana menjadi dasar dalam merumuskan program prioritas. Analisis ini diperoleh melalui data sektoral dan hasil penjaringan musrenbang.
45. 4.Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan Hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi masukan utama dalam merumuskan kegiatan, khususnya kegiatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
46. 5.Ketersediaan Sumber Daya Dalam menyusun program dan kegiatan, dipertimbangkan pula ketersediaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta kemampuan pendanaan dari APBD Kabupaten maupun potensi dukungan pendanaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
47. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
d.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
a.Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunung Kaler secara keseluruhan pada tahun 2026 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 32 sub kegiatan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif Kecamatan Gunung Kaler sebesar Rp 14.269.342.412,00. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 8 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 7.677.012.032,00 APBD 100 Persen 6.286.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 162.168.700,00 APBD 100 Persen 200.000.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler 5 Dokumen 59.831.100,00 APBD 5 Dokumen 70.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Gunung Kaler 1 Laporan 62.337.200,00 APBD 1 Laporan 70.000.000,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecamatan Gunung Kaler 1 Dokumen 20.000.200,00 APBD 1 Dokumen 30.000.000,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler 9 Data 20.000.200,00 APBD 9 Data 30.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 4.877.702.172,00 APBD 100 Persen 4.071.000.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Gunung Kaler 18 Orang/bulan 4.819.342.692,00 APBD 18 Orang/bulan 4.000.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kecamatan Gunung Kaler 1 Laporan 58.359.480,00 APBD 1 Laporan 71.000.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 40.800.000,00 APBD 100 Persen 160.000.000,00 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Gunung Kaler 2 Dokumen 20.400.000,00 APBD 2 Dokumen 80.000.000,00 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Gunung Kaler 4 Laporan 20.400.000,00 APBD 4 Laporan 80.000.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 191.896.000,00 APBD 100 Persen 210.000.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan Gunung Kaler 22 Paket 44.440.000,00 APBD 22 Paket 50.000.000,00 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan Gunung Kaler 22 Dokumen 73.728.000,00 APBD 22 Dokumen 80.000.000,00 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Gunung Kaler 22 Orang 73.728.000,00 APBD 22 Orang 80.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 951.748.800,00 APBD 100 Persen 455.000.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 5 Paket 13.219.000,00 APBD 5 Paket 20.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 10 Paket 398.089.000,00 APBD 10 Paket 200.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 5 Paket 269.588.000,00 APBD 5 Paket 55.000.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 2 Paket 72.660.000,00 APBD 2 Paket 55.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 2 Paket 27.192.800,00 APBD 2 Paket 25.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Gunung Kaler 4 Laporan 126.000.000,00 APBD 4 Laporan 50.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Gunung Kaler 12 Laporan 45.000.000,00 APBD 12 Laporan 50.000.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 1.009.104.000,00 APBD 100 Persen 850.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan Gunung Kaler 12 Laporan 169.104.000,00 APBD 12 Laporan 120.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan Gunung Kaler 12 Laporan 840.000.000,00 APBD 12 Laporan 730.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 443.592.360,00 APBD 100 Persen 340.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan Gunung Kaler 5 Unit 199.067.480,00 APBD 5 Unit 200.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecamatan Gunung Kaler 30 Unit 36.000.000,00 APBD 30 Unit 30.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan Gunung Kaler 2 Unit 208.524.880,00 APBD 2 Unit 110.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 3.219.491.320,00 APBD 100 Persen 6.027.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Ditingkatkan Efektivitasnya Kecamatan Gunung Kaler 2 Laporan 30.671.400,00 APBD 2 Laporan 27.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler 2 Laporan 30.671.400,00 APBD 2 Laporan 27.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Gunung Kaler 100 titik 3.188.819.920,00 APBD 100 titik 6.000.000.000,00 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kecamatan Gunung Kaler 100 Unit 3.188.819.920,00 APBD 100 Unit 6.000.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday Kec. Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 2.738.106.760,00 APBD 100 Persen 1.896.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditingkatkan efekitivitasnya Kecamatan Gunung Kaler 4 Laporan 2.738.106.760,00 APBD 4 Laporan 1.896.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Gunung Kaler 10 Lembaga Kemasyarak atan 118.532.920,00 APBD 10 Lembaga Kemasyarak atan 96.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler 6 Laporan 2.619.573.840,00 APBD 6 Laporan 1.800.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 78.859.800,00 APBD 100 Persen 90.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sinergisitas yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Kecamatan Gunung Kaler 4 Laporan 78.859.800,00 APBD 4 Laporan 90.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler 4 Laporan 78.859.800,00 APBD 4 Laporan 90.000.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 409.873.320,00 APBD 100 Persen 435.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Forum Koordinasi/Musyawarah Pimpinan di Kecamatan yang diselenggarakan Kecamatan Gunung Kaler 4 dokumen 409.873.320,00 APBD 4 dokumen 435.000.000,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kecamatan Gunung Kaler 50 Orang 205.697.080,00 APBD 50 Orang 220.000.000,00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Gunung Kaler 50 Orang 98.629.700,00 APBD 50 Orang 100.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler 1 Dokumen 105.546.540,00 APBD 1 Dokumen 115.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler 100 Persen 145.999.180,00 APBD 100 Persen 156.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Kaler 4 dokumen 145.999.180,00 APBD 4 dokumen 156.000.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Kaler 9 Dokumen 145.999.180,00 APBD 9 Dokumen 156.000.000,00 J U M L A H 14.269.342.412,00 JUMLAH 14.890.000.000,00 Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing- masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Gunung Kaler akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 9 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2026 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 7.677.012.032 ,00 APBD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 162.168.700,0 0 APBD 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecama tan Gunung Kaler 5 Dokumen 59.831.100,00 APBD 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecama tan Gunung Kaler 1 Laporan 62.337.200,00 APBD 7.01.01.2.01. 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kecama tan Gunung Kaler 1 Dokumen 20.000.200,00 APBD 7.01.01.2.01. 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kecama tan Gunung Kaler 9 Data 20.000.200,00 APBD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 4.877.702.172 ,00 APBD 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kecama tan Gunung Kaler 18 Orang/b ulan 4.819.342.692 ,00 APBD Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD Kecama tan Gunung Kaler 1 Laporan 58.359.480,00 APBD 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 40.800.000,00 APBD 7.01.01.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecama tan Gunung Kaler 2 Dokumen 20.400.000,00 APBD 7.01.01.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecama tan Gunung Kaler 4 Laporan 20.400.000,00 APBD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 191.896.000,0 0 APBD 7.01.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kecama tan Gunung Kaler 22 Paket 44.440.000,00 APBD 7.01.01.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecama tan Gunung Kaler 22 Dokumen 73.728.000,00 APBD 7.01.01.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kecama tan Gunung Kaler 22 Orang 73.728.000,00 APBD 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 951.748.800,0 0 APBD 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 5 Paket 13.219.000,00 APBD 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 10 Paket 398.089.000,0 0 APBD Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 5 Paket 269.588.000,0 0 APBD 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 2 Paket 72.660.000,00 APBD 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 2 Paket 27.192.800,00 APBD 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecama tan Gunung Kaler 4 Laporan 126.000.000,0 0 APBD 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecama tan Gunung Kaler 12 Laporan 45.000.000,00 APBD 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 1.009.104.000 ,00 APBD 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 12 Laporan 169.104.000,0 0 APBD 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kecama tan Gunung Kaler 12 Laporan 840.000.000,0 0 APBD 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpenuhi Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 443.592.360,0 0 APBD 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecama tan Gunung Kaler 5 Unit 199.067.480,0 0 APBD 7.01.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kecama tan Gunung Kaler 30 Unit 36.000.000,00 APBD 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Kecama tan Gunung Kaler 2 Unit 208.524.880,0 0 APBD Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 3.219.491.320 ,00 APBD 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Ditingkatkan Efektivitasnya Kecama tan Gunung Kaler 2 Laporan 30.671.400,00 APBD 7.01.02.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecama tan Gunung Kaler 2 Laporan 30.671.400,00 APBD 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kecama tan Gunung Kaler 100 titik 3.188.819.920 ,00 APBD 7.01.02.2.03. 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Kecama tan Gunung Kaler 100 Unit 3.188.819.920 ,00 APBD 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erday Kec. Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 2.738.106.760 ,00 APBD 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditingkatkan efekitivitasnya Kecama tan Gunung Kaler 4 Laporan 2.738.106.760 ,00 APBD 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecama tan Gunung Kaler 10 Lembaga Kemasya rak atan 118.532.920,0 0 APBD 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecama tan Gunung Kaler 6 Laporan 2.619.573.840 ,00 APBD Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 di Wilayah Kecamatan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 78.859.800,00 APBD 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sinergisitas yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecama tan Gunung Kaler 4 Laporan 78.859.800,00 APBD 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecama tan Gunung Kaler 4 Laporan 78.859.800,00 APBD 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 409.873.320,0 0 APBD 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Forum Koordinasi/Musya warah Pimpinan di Kecamatan yang diselenggarakan Kecama tan Gunung Kaler 4 dokumen 409.873.320,0 0 APBD 7.01.05.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecama tan Gunung Kaler 50 Orang 205.697.080,0 0 APBD Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catat an Penti ng Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 7.01.05.2.01. 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kecama tan Gunung Kaler 50 Orang 98.629.700,00 APBD 7.01.05.2.01. 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecama tan Gunung Kaler 1 Dokumen 105.546.540,0 0 APBD 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kaler Kecama tan Gunung Kaler 100 Persen 145.999.180,0 0 APBD 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kecama tan Gunung Kaler 4 dokumen 145.999.180,0 0 APBD 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecama tan Gunung Kaler 9 Dokumen 145.999.180,0 0 APBD J U M L A H 14.269.342.4 12,00 5.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2026 antara lain :
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun
3. 2026.Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunung Kaler;
4. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
5. 1.Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Renja Kecamatan Gunung Kaler dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder;
6. 2.Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Kecamatan Gunung kaler, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Kecamatan Gunung Kaler ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler, dan tersusunnya Renja Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
7. 61.RSUD Kabupaten Tangerang Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara garis besar memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja- OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a.Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b.Rencana Kerja Merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
c.Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan didalam RPJMD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Tahun 2026 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan anggarannya merupakan perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran). 1.2 Landasan Hukum Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. 1.Pasal I18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. 5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. 6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. 7.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. 8.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. 10.Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tenyang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005- 2025;
23. 23.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
24. 24.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
25. 25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah :
26. 1.Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap capaian-capaian yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pada Tahun 2026.
27. 2.Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
28. 3.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang Rencana Kerja pada tahun berjalan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah :
29. 1.Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
30. 2.Mengoptimalkan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di Bidang Kesehatan.
31. 3.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : I. PENDAHULUAN ▪ Latar Belakang ▪ Landasan Hukum ▪ Maksud dan Tujuan ▪ Sistematika Penulisan II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ▪ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ▪ Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah. ▪ Review terhadap Rancangan Awal RKPD III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ▪ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ▪ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ▪ Program dan Kegiatan IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH V. PENUTUP Pencapaiaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
a.Kinerja Pelayanan BLUD Realisasi kinerja pelayanan kesehatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : Tabel : 2.1
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota - Unit Layanan : Instalasi Gawat Darurat - Unit Layanan : Instalasi Rawat Jalan Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat % 100 100 100 - Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GEL S/EIMED) yang masih berlaku % 100 66 66 86% - Ketersediaan tim Penanggulangan Bencana Tim 1 0 0 Proses - Jam buka pelayanan gawat darurat Jam 24 24 100 - Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat Menit < 5 4 100 - Tidak adanya keharusan membayar uang muka % 100 100 100 Output - Jumlah yang dilayani - IGD Sistemik Orang 16478 8586 52,11 - IGD Maternal Orang 1400 753 53,79 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 75 79 100 74,65 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Instalasi Gawat Darurat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit
2. 1.Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target
3. 2.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis % 100 100 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib) % 100 76,51 76,51 86% - Waktu tunggu rawat jalan Menit 46,61 100 - Waktu tunggu rekam medis Menit - Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+ % 100 100 100 - yang BTA+ % 10 9 100 - Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS % 100 100 100 - Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) % 100 100 100 Output - Peresepan obat sesuai formularium % 99 91,33 92,25 - Pencatatan dan Pelaporan TB di RS % 100 100 100 - Jumlah Kunjungan orang 204518 95148 46,52 - Rawat Jalan orang 149072 75091 50,37 - Kemoterapi orang 5408 2399 44,36 - Hemodialisa orang 12784 7153 55,95 - Thalasemi orang 19504 10505 53,86 - R. Jalan IKW orang 5350 2277 42,56 - Klinik Kebidanan orang 12400 6131 49,44 Outcome - Kepuasan pasien % 90 88,75 98,61 82,97 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator 60 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Rawat Jalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target - Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap - Unit Layanan : Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan
4. 3.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Pemberi Pelayanan % 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib) % 100 94,20 94,20 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 1,5 0 100 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 0 100 Proses - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 100 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 Output - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 2,06 100 - Jumlah kunjungan Orang 23940 11861 49,54 - Rawat Inap Orang 16800 7780 46,31 - R. Inap Kebidanan Orang 3168 1723 54,39 - R. Inap IKW Orang 780 312 40,00 - ICU Orang 3192 2046 64,10 - BOR % 75 73,47 97,96 - LOS Hari 4 4,26 100 - TOI Hari ≤ 3 1,54 100 - GDR ‰ < 45 25,71 0 - NDR ‰ < 25 17,41 0 - BTO Kali 50 15,27 30,54 Outcome - Kepuasan pasien % 90 88,48 98,31 81,54 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Instalasi Rawat Inap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan
5. 4.Input - Pemberi pelayanan persalinan normal : - Dokter Orang 9 10 100 - Bidan Orang 24 24 100 - Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : - Dokter Orang 1 1 100 - Tim Ponek terlatih Tim 1 1 100 - Bidan Orang 2 2 100 - Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif : - Dokter Sp.OG Orang 9 10 100 - Dokter Sp.A Orang 1 1 100 - Sp. An Orang 1 1 100 - Kemampuan menangani BBLR (1500- 2500 gr) % 100 100 100 - Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia % 100 100 100 Proses - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 20 11,5 100 - Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih % 100 100 100 - Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih % 100 100 100 Output - Kunjungan kamar bersalin : Orang 16968 8607 50,72 - Kunjungan rawat jalan Orang 12400 6131 49,44 - Kebidanan (IGDM) Orang 1400 753 53,79 - Rawat Inap Orang 3168 1723 54,39 - Kematian ibu karena persalinan :
a.CFR Perdarahan % < 1 0 100
b.CFR Preeklamsia/eklamsi % < 5 0 100
c.CFR Sepsis % < 0,2 0 100 - BOR % 65 64,15 99 - LOS Hari 3 2,72 100 - TOI Hari 3 1,48 100 - GDR ‰ < 5 1 0 - NDR ‰ < 2 2 0 - BTO Kali 50 43,79 87,58 Outcome - Kepuasan pasien % 80 85 100 88,27 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Persalinan dan perinatologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan - Unit Layanan : Instalasi Care Unit (ICU) - Unit Layanan : Instalasi Kamar Bedah - Unit Layanan : Instalasi Pengujian Kesehatan
1. 7.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Dokter pemberi layanan % 100 100 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 100 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 20 35 57,10 Output - Jumlah kunjungan Orang 23828 18596 78,04 Outcome - Kepuasan pelanggan % ≥ 80 83,30 100 89,19 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Pengujian Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan
2. 5.Input - Pemberi pelayanan % 100 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU : % 90
a.ICU Type B 93
b.ICU Sekunder 175 - Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 1:1:1 1:0,6:1 100 Proses - Kepatuhan terhadap hand hygiene % 100 99 0 - Kejadian infeksi nosokomial % < 21 0,3 100 Output - Jumlah Kunjungan Orang 3192 2046 64,10 - Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam : % < 3 13 100 - BOR % 75 78,42 100 - LOS Hari 3 3,07 93 - TOI Hari 2 0,82 100 - GDR ‰ < 45 272,24 0 - NDR ‰ < 25 205,28 0 - BTO kali 50 23,39 46,78 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 93 100 90,39 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Intensif Unit (ICU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator
1. 6.Input - Ketersediaan tim bedah % 90 90 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi % 90 90 100 - Kemampuan melakukan tindakan operatif % 90 90 100 Proses - Waktu tunggu operasi elektif Hari < 2 2 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah orang % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi % 100 100 100 - Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET % < 6 0,1 100 Output - Jumlah yang dilayani Orang 8892 4601 51,74 - Kejadian kematian di meja operasi % < 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 82 100 95,98 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Kamar Bedah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 86% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan - Unit Layanan : Instalasi Khusus Wijayakusuma (IKW) - Unit Layanan : Seksi Catatan Medik Dan Pelaporan
2. 9.Input - Pemberi pelayanan rekam medis % 100 44 44,00 Proses - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan Menit < 10 3 100 - Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Menit < 15 15 100 Output - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan % 100 90 90 - Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas % 100 89 89 Outcome - Kepuasan pasien % 86 86 100 87,17 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Seksi Catatan Medik dan Pelaporan Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No. Tujuan Sasaran Indikator Target
3. 8.Input - Pemberi Pelayanan % 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 Proses - Waktu tunggu rawat jalan % ≤ 60 100 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib % 100 93,84 93,84 - Kejadian infeksi pasca operasi % < 0,5 0 0 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 0 0 - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau % 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 0 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 Output Jumlah yang dilayani : Orang 6130 2589 42,23 - Rawat jalan Orang 5350 2277 42,56 - Rawat inap Orang 780 312 40,00 - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 0 100 - BOR % 70 30,16 100 - LOS Hari 5 2,93 100 - TOI Hari 3 6,75 34,60 - GDR ‰ 45 6,41 0 - NDR ‰ 25 0 0 - BTO kali 50 9,19 8,26 Outcome - Kepuasan pasien % 90 97,47 108,30 69,99 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan - Unit Layanan : Instalasi Radiologi dan Pusat Diagnostik Elektromedik - Unit Layanan : Instalasi Patologi Klinik - Unit Layanan : Instalasi Patologi Anatomi
4. 10.Input - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) : - Dokter Radiolog % 100 100 100 - Fisika Medik % 100 100 100 - Radiografer % 100 100 100 - Perawat Radiologi % 100 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS) % 100 100 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax Jam 3 8,75 0 - Kerusakan foto % < 1 0,77 100 - Tidak terjadinya kesalahan pemberian label % < 1 0 100 Output - Jumlah yang dilayani Orang 50437 24914 49,40 - Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 90 89,00 98,89 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi % 90 86,17 95,74 94,91 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Instalasi Radiologi dan Diagnostik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% 12 Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 93,33 100 - Fasilitan dan peralatan % 90 90 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Hari 5 7 0 % 100 100 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 4325 2257 52,18 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 100 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % ≥ 80 80 100 94,02 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Anatomi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata
5. 11.Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 90 100 - Fasilitan dan peralatan % 85 80 94,12 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Menit 120 48 100 % 100 100 100 - Kemampuan memeriksa HIV – AIDS % 100 100 100 - Kemampuan Mikroskopis TB Paru % 100 100 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 809824 473059 58,42 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 75 76,65 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 99,50 99,50 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % 80 79,92 99,90 95,63 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Klinik No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata - Unit Layanan : Instalasi Rehabilitasi Medik - Unit Layanan : Instalasi Farmasi - Unit Layanan : Instalasi Gizi dan Dietetik
6. 13.Input - Pemberi pelayanan rehabilitasi medik % 100 100 100 - Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik % 40 100 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 100 100 Output - Jumlah pemeriksaan Orang 21198 9138 43,11 - Jumlah tindakan Tindakan 55426 24049 43,39 - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan % < 50 16,57 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 25 24,17 96,68 Outcome - Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik % ≥ 80 89,04 100 85,40 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rehabilitasi Medik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86%
7. 14.Input - Pemberi pelayanan farmasi % 100 100 100 - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi % 100 100 100 - Ketersediaan formularium (terbaru/updated) Ada Ada Ada 100 Proses - Waktu tunggu pelayanan obat jadi Menit 30 29,83 100 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan Menit 60 55,5 100 Output - Jumlah R/ yang dilayani R/ 1920755 1007202 52,44 - Pelayanan IV admixture Dosis 37860 20888 55,17 - Pelayanan Handlying Cytotoxic Dosis 8321 3803 45,70 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan formularium nasional % 82 89,67 100 Outcome - Kepuasan pelanggan farmasi % 80 81,49 100 86,66 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Farmasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 86% Program Kegiatan No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025Uraian Indikator
8. 15.Input - Pemberi layanan gizi % 100 97 97 - Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi % 100 100 100 - Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien % 100 100 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet % 100 100 100 Output - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien % < 20 7,49 100 - Makanan Lengkap Pasien Porsi 357232 172577 48,31 - Makanan Lengkap Karyawan Porsi 176540 92207 52,23 - Pemberian Snack Porsi 184677 76380 41,36 Outcome - Kepuasan pelanggan Gizi % 93 96,05 100 82,10 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Satuan Target 2025Uraian Indikator Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Gizi dan Dietetik No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata - Unit Layanan : Instalasi Bank Darah - Unit Layanan : Pelayanan Keluarga Miskin 17 Input - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Ada Ada Ada 100 - Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin Ada Ada Ada 100 Proses - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin Menit ≤ 15 30 50 - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin Dok 100 100 100 Output - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani Ada Ada Ada 100 Outcome - Kepuasan pelanggan % 81 87,5 100 91,67 Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program
9. 16.Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit % 100 90 90 - ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit % 100 100 100 Proses - Kejadian reaksi transfuse % 0,01 0,43 0 Output - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit % 70 100 100 - Jumlah Pemeriksaan Pem 147266 78927 53,59 Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah % ≥ 80 80 100 73,93 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Bank Darah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Unit Layanan : Instalasi Sanitasi dan Pengolahan Limbah 18 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Input - Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Berkas Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit Berkas Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 100 Proses - Pengelolaan limbah cair M3 Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021 100 - Pengelolaan limbah padat medis Kg Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 100 Output - Baku mutu limbah cair : Mg/l a. BOD ≤ 30 7,17 100 Mg/l b. COD 100 24,17 100 Mg/l c. TSS ≤ 30 10,33 100 Mg/l d. pH 6-9 1,04 100 - Pengelolaan limbah B3 :a. Limbah B3 Medis RS (manifest) Kg 151000 78705 52,12
b.Limbah padat B3 Non Medis RS Kg 725 360 49,66
b.Limbah Cair M3 103500 48330 46,70
c.Limbah domestik Kg 860500 427000 49,62 - Pengolahan bank sampah :a. Limbah non infeksi (plabot, jerigen) Kg 1525 783 51,34
b.Limbah domestik (kardus, kertas, plastik) Kg 4925 3103 63,01 Outcome Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019 % 100 100 100 80,83 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengolahan Limbah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata - Unit Layanan : Administrasi dan Manajemen - Unit Layanan : Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah 19 Input - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan % 100 100 100 - Adanya peraturan internal rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya peraturan karyawan rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Ada Ada 100 86% - Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya perencanaan pengembangan SDM Ada Ada Ada 100 Proses - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi % 100 100 100 - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat % 100 100 100 - ketepatan waktu pengurusan gaji berkala % 100 100 100 - Pelaksanaan rencana pengembangan SDM % 100 100 100 - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan % 100 100 100 - Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap Jam ≤ 1 30 100 Output - Cost recovery % 100 94,23 94,23 - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja % 100 100 100 - Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 %
a.Struktural 90 87 96,67
b.Fungsional 950 408 42,95 - Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan % 100 100 100 Outcome - Kepuasan peserta diklat % 90 91 100 96,32 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen 20 Input - Ketersediaan pelayanan Mobil Ambulans dan mobil Jenazah Jam 24 24 100 Perjalanan mobil Ambulance : - Dalam kota Tangerang Kali 250 107 42,80 - Luar Tangerang Kali 10 5 50 Perjalanan Mobil Jenazah : - Dalam Kota/Tangerang Kali 400 234 58,50 - Luar Tangerang Kali 3 2 66,67 - Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir terlatih) % 100 100 100 Perjalanan Mobil Operasional : - Dalam Kota/Tangerang Kali 450 235 52,22 - Luar Tangerang Kali 250 74 29,60 Proses - Kecepatan memberikan pelayanan - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 30 100 - Luar Tangerang Jam 6 6 100 - Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan : - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 30 100 - Luar Tangerang Jam 3 3 100 Output - Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian % 100 100 100 Outcome - Kepuasan pelayanan ambulance dan mobil jenazah % 80 80 100 78,56 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator - Unit Layanan : Pelayanan Perawatan Jenazah - Unit Layanan : Instalasi Sterilisasi dan Laundry - Unit Layanan : Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 21 Input - Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah % 100 100 100 - ketersediaan fasilitas kamar jenazah Tersedia Tersedia Tersedia 100 - ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah SK Direktur Tersedia Tersedia 100 Proses - Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah % 90 90 100 - Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution % 100 100 100 - Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah % 100 100 100 - Kepatuhan kebersihan tangan % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 100 100 100 Output - Jumlah Tindakan 5600 2553 45,59 Outcome - Kepuasan perawatan jenazah % 80 81 100 94,56 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 86%Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata 23 Input - Adanya penanggung jawab IPSRS Ada Ada Ada 100 - Ketersediaan bengkel kerja Tersedia Tersedia Tersedia 100 Proses - Waktu tanggap kerusakan atat < 15 menit % 80 86,73 100 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan % 100 100 100 - Ketepatan waktu kalibrasi alat % 100 100 100 Output - Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu % 100 100 100 100 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 22 Input - Ketersediaan pelayanan laundry Ada Tersedia Tersedia 100 - Adanya penanggungjawab pelayanan laundry SK Tersedia SK direktur Tersedia 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry Ada Tersedia Tersedia 100 Proses - Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan % 100 100 100 - Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap % 100 100 100 - Ketepatan pengelolaan linen enfeksius % 100 100 100 - Kegagalan uji bowidick test % 0 0 100 - Ketersediaan linen % 3 set x jumlah tempat tidur 100 100 - Linen yang di cuci ulang (rewash) % 2 1,8 100 Output - Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi % 100 100 100 - Jumlah pelayanan : - Laundry Kg 288.400 164746 57,12 - Instrumen dan linen steril Paket 131.062 82270 62,77 - Kassa Steril Paket 160.680 90365 56,24 Outcome Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri % 98 98 100 91,15 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan CSSD & Laundry Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Unit Layanan : Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ‘ - Unit Layanan : Keamanan dan Ketertiban - Unit Layanan : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 24 Input - Adanya anggota tim PPI yang terlatih % 75 90 100 - Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen % 75 90 100 - Rencana program PPI Dok Ada Ada 100 Proses - Pelaksanaan program PPI sesuai rencana % 100 100 100 - Kepatuhan kebersihan KKP % 85 91 100 - Penggunaan APD saat melaksanakan tugas % 100 100 100 Output - Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit. % 100 100 100 - Angka kejadian infeksi nosokomial % ≤ 1,5 0,12 100 Outcome - Tambahan angka kejadian infeksi : - Infeksi daerah operatif (IDO) % ≤ 2 0,05 100 - Infeksi saluran kemih (ISK) ‰ 4,7 0 0 - Ventilator assosiated pneumonia (VAP) ‰ ≤ 5,8 0,29 0 - Hospital acquared pneumonia (HAP) ‰ ≤ 1 0 0 - Infeksi aliran darah primer (IADP) % ≤ 3,5 0,47 0 - Dekubitus % ≤ 2 0,05 0 - Flebitis % ≤ 1 0,22 0 100 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pencegahan dan pengedalian infeksi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 25 Input - Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah bekerja sebagai Satpam Orang 80 79 98,75 - Sistem pengamanan/protap Ada Ada Ada 100 Proses - Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan) Jam 2 jam Sekali 2 jam Sekali 100 - Evaluasi terhadap sistem keamanan Triwulan 4 2 50 Output - Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang % 100 0,54 99.46 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan % 90 80 88,89 72,94 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - Rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Keamanan & Ketertiban Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 26 Input - Adanya anggota tim PMKP yang terlatih % 80 86 100 - Adanya pedoman PMKP Dok 1 1 100 - Rencana program PMKP Dok 1 1 100 Proses - Memantauan indikator mutu berkala : - INM % 70 73,06 100 - IMP RS % 70 66,74 95,34 - IMP UNIT % 70 77,06 100 - SKP % 70 58,3 83,29 Output - Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022 Dok 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS % 76,5 81 100 97,63 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Unit Layanan : Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu - Unit Layanan : Pelayanan PONEK - Unit Layanan : Pelayanan Diklat dan Litbang 27 - Dokter Spesialis Jantung Orang 6 6 100 - Dokter Spesialis Radiologi Orang 5 4 80 - Dokter Spesialis Bedah: - Bedah Vaskuler Orang 2 2 100 - Bedah Tumor Orang 2 2 100 - Dokter Spesialis Cardiac Orang 1 0 0 - Dokter Anesthesi Orang 2 2 100 - Tenaga Perawat Orang 7 4 57,14 - Tenaga Teknik Cardiovasculer Orang 2 0 0 - Tenaga Radiografer Orang 2 2 100 - Tenaga Farmasi Orang 1 1 100 Proses - Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja Jam 24 7 29,17 Output - Jumlah pelayanan Pem 9657 5569 57,67 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % 85 84 98,82 83,89 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - Rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu Input 28 Input - Tim Ponek % 100 100 100 - Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM % ada yg belum sesuai ada yg belum sesuai 100 - adanya SOP Dok 30 30 100 Proses - AMP (ibu dan bayi) Kasus 12 Terpenuhi 100 - Waktu tunggu IGD : - Respon time Menit < 10 Terpenuhi 100 - Evaluasi untuk diagnostik Menit < 15 Terpenuhi 100 - Tindakan awal Menit < 30 Terpenuhi 100 - Tindakan definitif Menit 50 Tidak Terpenuhi 100 Output - Poned Terbina (PKM) % 100 100 100 Kejadian kematian ibu karena (CFR) :
a.Perdarahan % ≤ 1 0 100
b.Preeklamsi/eklamsi (FEB) % ≤ 30 0 100
c.Sepsis % 0,2 0 100 - Pertolongan persalinan melalui SC % ≤ 45 11,5 100 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 70 100 100 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % ≥ 80 85 100 100 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan PONEK Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan PONEK Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan 29 Input - Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian Dok 10 8 80,00 - Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan Dok 20 12 60,00 - Pembimbing klinik yang kompeten : - Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan Orang 150 87 58,00 - Dosen pembimbing klinik (Dodiknis) Orang 27 23 85,19 - Ada program pelatihan dan penelitian Dok 1 2 100 Proses - Penyelenggaraan/pengi riman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop) Orang 300 231 77,00 - Pelaksanaan bimbingan mahasiswa Dok 100 81 81,00 - Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang Orang 5000 3610 72,20 Output - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun - Struktural Orang 90 87 96,67 - Fungsional Orang 950 408 42,95 - Adanya kegiatan penelitian: - Jumlah penelitian oleh pegawai Dok 2 1 50,00 - Penelitian yang dipublikasikan Dok 1 1 100 - Penelitian oleh institusi lain Dok 200 67 33,50 Outcome - Indeks kepuasan peserta diklat % 80 91 100 - Efektivitas diklat % 80 85,33 100 75,77 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan diklat dan litbang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator Satuan Target 2025 No Tujuan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
1. 4.4 Dok 4.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit Kerja 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Realisasi Semester I 2025 Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Jumlah Laporan Kinerja BLUD yang memberikan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2. 2.5 Dok 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Output - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang 620 620 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota No Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Program Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator
3. 1.5 Dok 1.1. Output - Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah Dok 4 2 50 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 75 No Tujuan Sasaran Indikator Target Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Program Uraian Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata
4. 3.1 Dok 3.1. Output - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Unit 28 28 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rata-rata Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sub kegiatan Indikator Tabel : 2.2
5. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
a.Kegiatan : Penyediaan Faslitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b.Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. 5.100% Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 5.1 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Unit 58 53 91,38 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.2 Output - Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center Unit 2458 2049 83,36 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.3 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar Unit 2533 1900 75,01 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.4 Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 2 2 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 93,72 Satuan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Fasilitas Kesehatan Sasaran Indikator Target Program Uraian Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Target 2025Sub kegiatan Indikator
2. 6.36 Layanan 6.1 Output - Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit Dok 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator - Kinerja Pelayanan dan Pendukung Layanan Tabel : 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 1 Instalasi Rawat Jalan Orang 204.518 103.556 50,63 - Rawat Jalan Orang 149.072 75.091 50,37 - Hemodialisa Orang 12.784 7.153 55,95 - Thalasemia Orang 19.504 10.505 53,86 - Kemoteraphy Orang 5.408 2.399 44,36 - Rawat Jalan Kebidanan Orang 12.400 6.131 49,44 - Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 5.350 2.277 42,56 2 Instalasi Gawat Darurat Orang 17.878 9.339 52,24 - IGD Maternal Orang 1.400 753 53,79 - IGD Sistemik Orang 16.478 8.586 52,11 3 Instalasi Rawat Inap Orang 23.940 13.241 55,31 - Rawat Inap Orang 16.800 7.780 46,31 - R. Inap Kebidanan (Perina Bawah dan Rawat Gabung) Orang 3.168 1.723 54,39 - Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 780 312 40,00 - Observasi IGD Orang - 1.380 - - ICU Orang 3.192 2.046 64,10 4 Instalasi Kamar Bedah Orang 8.892 4.601 51,74 5 Instalasi Pengujian Kesehatan (MCU) Orang 23.828 18.596 78,04 No Bagian Satuan Target Tahun 2025 Realisasi Semester I Tahun 2025 % Tabel : 2.4 Kinerja Pendukung Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 1 Instalasi Laboratorium - Laboratorium Klinik Pem 809.824 473.059 58,42 - Bank Darah Pem 147.266 78.927 53,59 - Laboratorium Patologi Anatomi Pem 4.325 2.257 52,18 - Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium % 88,00 99,08 100 2 - Jumlah Pelayanan Pel 50.437 24.914 49,40 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pel 90,00 89,00 98,89 - Kepuasan Pasien % 90,00 86,17 95,74 3 Instalasi Farmasi : - R/ Yang dilayani R/ 1.920.755 1.007.202 52,44 - Pelayanan IV Admixture Dosis 37.860 20.888 55,17 - Pelayanan Handling Cytotoxic Dosis 8.321 3.803 45,70 - Kepatuhan Penggunaan Formularium Nas. % 82,00 89,67 100 4 Instalasi CSSD & Laundry : - Jumlah Pelayanan Laundry Kg 288.400 164.746 57,12 - Jumlah Pelayanan Instrumen dan Linen Steril Pkt 131.062 82.270 62,77 - Jumlah Pelayanan Kassa Steril Bungkus 160.680 90.365 56,24 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 98,00 98,00 100 5 Instalasi Rehabilitasi Medik - Jumlah Pelayanan Pel 55.426 24.409 44,04 - Waktu Tunggu Pelayanan Menit 25,00 24,17 96,68 6 Instalasi Pemulasaraan Jenazah - Jumlah Pelayanan Pel 5.600 2.553 45,59 - Kepatuhan Kebersihan Tangan % 100 100 100 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 100 100 100 7 Instalasi Gizi dan Dietetik : - Makanan lengkap pasien porsi 357.232 172.773 48,36 - Makanan lengkap Karyawan porsi 176.540 92.207 52,23 - Pemberian snack porsi 184.677 76.380 41,36 - Kepuasan Pasien % 93,00 96,27 100 8 Diklat orang 15.754 7.615 48,34 9 Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah : - Limbah Non Infeksius (Plabot, Jerigen dan Botol Handrub) Kg 1.525 783 51,34 - Limbah Domestik (Kardus, Kertas dan Plastik) Kg 4.925 3.103 63,01 Instalasi Radiologi & Diagnostik Elektromedik No Bagian Satuan Target Tahun 2025 Realisasi Semester I Tahun 2025 %
b.Kinerja pendapatan BLUD Kinerja pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel : 2.5 Kinerja Pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025
c.Biaya BLUD Realisasi kegiatan biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel : 2.6 Realisasi Biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 KEU FISIK 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) 1 73.026.212.000 36.374.359.599 49,81 49,81 (36.651.852.401) - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 73.026.212.000 36.374.359.599 49,81 49,81 (36.651.852.401) 2 241.135.312.675 126.270.385.348 52,36 57,14 (114.864.927.327) 96.360.642.967 46.503.787.764 48,26 57,77 (49.856.855.203) - Belanja Barang Pakai Habis 94.656.918.471 46.050.393.964 48,65 58,28 (48.606.524.507) - Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.703.724.496 453.393.800 26,61 28,96 (1.250.330.696) 127.122.444.708 70.927.338.421 55,79 56,63 (56.195.106.287) - Belanja Jasa Kantor 116.395.174.708 66.249.997.039 56,92 57,42 (50.145.177.669) - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.304.000.000 1.428.307.632 61,99 61,99 (875.692.368) - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 220.000.000 120.435.000 54,74 54,74 (99.565.000) - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 550.000 550.000 100 100 - - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.000.000.000 25.840.000 2,58 2,58 (974.160.000) - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 6.045.000.000 2.757.704.589 45,62 53,47 (3.287.295.411) - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 50.000.000 15.000.000 30,00 30,00 (35.000.000) - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.075.720.000 319.904.161 29,74 29,74 (755.815.839) - Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 32.000.000 9.600.000 30,00 30,00 (22.400.000) 12.420.425.000 7.920.757.715 63,77 66,53 (4.499.667.285) - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.425.000 2.968.569.858 49,47 51,81 (3.031.855.142) - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.690.000.000 3.736.217.506 79,66 83,97 (953.782.494) - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.700.000.000 1.186.570.351 69,80 69,80 (513.429.649) - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 30.000.000 29.400.000 98,00 98,00 (600.000) 996.000.000 313.283.649 31,45 32,15 (682.716.351) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 996.000.000 313.283.649 31,45 32,15 (682.716.351) 4.235.800.000 605.217.799 14,29 36,27 (3.630.582.201) - Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.235.800.000 605.217.799 14,29 36,27 (3.630.582.201) 3 4.723.075.325 3.934.544.589 83,30 84,13 (788.530.736) - Belanja Modal Alat Besar 117.000.000 110.213.400 94,20 94,20 (6.786.600) - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000 962.500 96,25 96,25 (37.500) - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.934.039.600 1.572.491.720 81,31 81,31 (361.547.880) - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 109.000.000 0 0,00 0,00 (109.000.000) - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.537.615.725 2.226.456.969 87,74 89,28 (311.158.756) - Belanja Modal Alat Laboratorium 24.420.000 24.420.000 100 100 - NO URAIAN REALISASI SEMESTER I TAHUN LEBIH / (KURANG) +/- KEUANGAN %PAGU TAHUN 2025 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat BELANJA MODAL BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan KEUANGAN % KEU A. Pendapatan Jasa Pelayanan Umum : 21.400.000.000 12.518.788.899 58,50 (8.881.211.101) 1 Pelayanan Pasien Umum 18.000.000.000 9.302.310.848 51,68 (8.697.689.152) 2 Pelayanan Medical Check Up 1.300.000.000 2.022.632.007 155,59 722.632.007 3 Pelayanan Diklat 2.000.000.000 1.121.231.960 56,06 (878.768.040) 4 Pelayanan Ambulance 100.000.000 72.614.084 72,61 (27.385.916) B. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah : 297.484.600.000 160.077.305.477 53,81 (137.407.294.523,00) 1 Pelayanan Peserta BPJS 284.342.000.000 152.520.302.627 53,64 (131.821.697.373) 2 Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 1.800.000.000 828.210.930 46,01 (971.789.070) 3 Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang 250.000.000 707.653.142 283,06 457.653.142 4 Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang 180.000.000 113.558.500 63,09 (66.441.500) 5 Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor 150.000.000 0 0,00 (150.000.000) 6 Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja 4.000.000.000 1.855.332.035 46,38 (2.144.667.965) 7 Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainnya 3.120.000.000 1.502.820.000 48,17 (1.617.180.000) 8 Parkir 780.000.000 390.000.000 50,00 (390.000.000) 9 Sewa Lahan 267.600.000 554.250.000 207,12 286.650.000 10 Lab Ina Respond 20.000.000 11.994.652 59,97 (8.005.348) 11 Bunga Bank 2.455.000.000 1.547.015.651 63,01 (907.984.349) 12 Lain-lain 120.000.000 46.167.940 38,47 (73.832.060) 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 (146.288.505.624) LEBIH/(KURANG) +/- PENDAPATAN NO URAIAN TARGET TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I TAHUN 2025
d.Realisasi Pendapatan dan Belanja Semester I Tahun 2025 Realisasi Pendapatan dan belanja sampai dengan Semester I Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel : 2.7 Realisasi Pendapatan dan Belanja RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 Yang dimaksud belanja APBD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari subsidi APBD dan realisasi anggaran APBD pada semester I Tahun 2025 mencapai 45,27 %. Belanja BLUD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari operasional rumah sakit, menurut basis kas realisasi anggaran BLUD pada semester I Tahun 2025 mencapai 52,24 %. Belanja DAK adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari pendapatan APBN dan realisasi anggaran DAK pada semester I Tahun 2025 mencapai 96,15%. Jika dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit, maka Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dapat Dilihat Pada Lampiran 1. KEU FISIK 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 54,12 (146.288.505.624) 565.175.538.354 281.692.961.142 49,84 64,60 (283.482.577.212) 451.386.630.554 233.208.555.887 51,66 64,87 (218.178.074.667) 34.670.000 18.503.860 53,37 54,00 (16.166.140) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.670.000 18.503.860 53,37 54,00 (16.166.140) 130.382.078.354 64.663.439.391 49,60 49,60 (65.718.638.963) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.382.078.354 64.663.439.391 49,60 49,60 (65.718.638.963) 2.085.282.200 1.947.323.100 93,38 100 (137.959.100) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.085.282.200 1.947.323.100 93,38 100 (137.959.100) 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) 113.788.907.800 48.484.405.255 42,61 64,34 (65.304.502.545) 109.687.232.800 46.847.758.802 42,71 80,01 (62.839.473.998) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 53.264.869.490 16.158.771.433 30,34 91,38 (37.106.098.057) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.997.383.000 1.298.165.000 64,99 84,00 (699.218.000) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.998.000.000 2.292.619.000 76,47 78,00 (705.381.000) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 51.426.980.310 27.098.203.369 52,69 66,65 (24.328.776.941) 4.101.675.000 1.636.646.453 39,90 48,68 (2.465.028.547) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.101.675.000 1.636.646.453 39,90 48,68 (2.465.028.547) - - - - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - - - - - PENDAPATAN BELANJA Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PAGU TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I LEBIH / (KURANG) (+/-)KEUANGAN %URAIAN KEU FISIK 1 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 54,12 (146.288.505.624) 2 565.175.538.354 281.692.961.142 49,84 64,60 (283.482.577.212) - APBD 239.165.938.354 108.263.201.606 45,27 62,25 (130.902.736.748) - BLUD 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) - DAK 7.125.000.000 6.850.470.000 96,15 100 (274.530.000) Pendapatan Belanja NO URAIAN PAGU TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I TAHUN 2025 LEBIH / (KURANG) (+/-) KEUANGAN % 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik. Juga pada kinerja pelayanan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 2.2.1 Kinerja Pelayanan
a.Rawat Jalan Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester I Tahun 2025 sebesar 75.091 target Tahun 2025 yaitu 149.072 capaian persentase 50,63% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester I Tahun 2024 sebesar 68.965 target Tahun 2024 139.320 capaian persentase 49,50% tahun 2024. Hal ini disebabkan naik nya jumlah kunjungan pasien dikarenakan di buka jam pelayanan rawat jalan jam 08.00.
b.Klinik Kebidanan Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 6.131 target Tahun 2025 12.400 capaian persentase 49,44% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.661 target Tahun 2024 12.400 capaian persentase 45,65% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Kualitas pelayanan yang bagus, SDM yang profesional dan Fasilitas yang memadai sehingga masyarakat lebih memilih ke RSUD Kabupaten Tangerang.
c.Rawat Jalan Paviliun Eksekutif Wijayakusuma Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 2.277 target Tahun 2025 5.350 capaian persentase 42,56% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.963 target Tahun 2024 5.000 capaian persentase 39,26% Tahun 2024. Dalam upaya untuk peningkatan kunjungan PEW Rawat Jalan, kita harus menggiatkan promosi atau pemasaran yang efektif, tepat sasaran, meningkatkan fasilitas infrastruktur (parkir, ruang tunggu yang nyaman disertai tempat duduk pasien yang memadai), sehingga meningkatkan kenyaman pengunjung.
d.Kemoteraphy Adanya penurunan capaian kunjungan di Ruangan Kemotherapy Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.399 target Tahun 2025 5.408 capaian persentase 44,36% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 2.405 target Tahun 2024 5.408 capaian persentase 44,47% Tahun 2024. Hal ini turun nya jumlah kunjungan pasien Kemotherapy di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang masih pasien lama ada yang sudah meninggal.
e.Thalasemia Adanya kenaikan capaian kunjungan di Ruangan Thalasemi Semester 1 Tahun 2025 sebesar 10.505 target Tahun 2025 19.504 capaian persentase 53,86% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 9.951 target Tahun 2024 18.228 capaian persentase 54,59% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Thalasemi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang meningkat di Semester 1 pada Tahun 2025.
f.Hemodialisa Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 7.153 target Tahun 2025 12.784 capaian persentase 55,95% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 6.982 target Tahun 2024 11.948 capaian persentase 58,44% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Hemodialisa di Tahun 2024 menambahnya tempat tidur di hemodialisa.
g.Rawat Inap Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 7.780 target Tahun 2025 16.800 capaian persentase 46,31% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 7.943, target Tahun 2024 18.522 capaian persentase 42,88% Tahun 2024, hal ini karena disebabkan karena adanya Rujukan berjenjang, jadi pasien pasien yang ditangani adalah pasien-pasien yang tidak bisa ditangani oleh Rumah Sakit Type C, Fasilitas infrastruktur yang kurang memadai (Parkir) sehingga mengurangi rasa kenyamanan dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.
h.Rawat Inap Kebidanan (+ Perina Bawah dan Rawat Gabung) Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.723 target Tahun 2025 3.168 capaian persentase 54,39% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.729 target Tahun 2024 4.320 capaian persentase 40,02% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat tertangani oleh RS kelas C.
i.Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Adanya Penurunan Capaian kunjungan Rawat Inap Pav. Eksekutif Wijaya Kusuma Semester 1 Tahun 2025 sebesar 312 target Tahun 2025 780 capaian persentase 40,00% Tahun 2025, dibandingkan capaian Semester 1 Tahun 2024 sebesar 325, target Tahun 2024 yaitu 480, capaian presentase 67,71%. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi atau pemasaran yang tidak Efektif untuk menarik minat masyarakat untuk berobat atau promosi yang tidak tepat sasaran. Fasilitas yang kurang memadai (Parkir), sehingga megurangi rasa nyaman dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.
j.ICU Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.046 target Tahun 2025 yaitu 3.192 capaian persentase 64,10% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.319 target Tahun 2024 2.800 capaian persentase 47,11% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena makin bagusnya penilaian dan pemilahan pasien-pasien dari Rawat Inap yang akan dipindahkan ke Ruang ICU, disertai fasilitas yang sudah memadai.
k.Observasi IGD Adanya kenaikan capaian pasien di Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.380, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 847. Hal ini disebabkan naik nya jumlah pasien di RSUD Kabupaten Tangerang.
l.IGD Sistemik Adanya kenaikan capaian kunjungan di Instalasi Gawat Darurat Semester 1 Tahun 2025 sebesar 8.586 target Tahun 2025 16.478 capaian persentase 52,11% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 tahun 2024 sebesar 8.770 target Tahun 2024 15.400 capaian persentase 56,95% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien ke IGD di karenakan antusias kepercayaan pasien yang ingin ditangani IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mulai meningkat.
m.IGD Maternal Adanya penurunan tidak terlalu banyak capaian kunjungan di IGD Maternal Semester 1 Tahun 2025 sebesar 753 target Tahun 2025 yaitu 1.400 capaian persentase 53,79% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 764 target Tahun 2024 1.718 capaian persentase 44,47% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat ditangani oleh RS kelas C.
n.Instalasi Kamar Bedah Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 4.601 target Tahun 2025 yaitu 8.892 capaian persentase 51,74% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 4.150 target Tahun 2024 9.360 capaian persentase 44,34% Tahun 2024. Hal ini di karenakan Kenaikan jumlah kunjungan Bedah Vaskuler, Orthopedi, Kebidanan, Bedah Plastik dan Mata.
o.Instalasi Pengujian Kesehatan (MCU) Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 17.760 target Tahun 2025 yaitu 18.535 capaian persentase 186,83% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.281 target Tahun 2024 22.000 capaian persentase 24,00% Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tahun 2025 adanya pemeriksaan dalam rangka penerimaan CPNS dan kegiatan lain terkait Pemerintahan. 2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
a.Farmasi Jumlah R/ yang dilayani pada Semester I Tahun 2025 sebesar 1.007.002 mengalami kenaikan dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 915.854, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pasien yang dilayani depo farmasi seperti kenaikan di depo IGD sebesar 5,73%, Depo OK Cito sebesar 15,95%, dan depo Rawat Inap sebesar 1,09%.
b.Laboratorium
1. 1.Laboratorium Klinik Jumlah pelayanan Laboratorium klinik pada Semester I Tahun 2025 sebanyak 473.059 meningkat dibandingkan pelayanan pada Semester I yang sama pada Tahun 2024 sebanyak 399.962, hal ini disebabkan adanya pemeriksaan MCU CPNS dan P3K pada bulan Januari dan Februari 2025.
2. 2.Bank Darah Jumlah pelayanan Bank Darah pada Semester I tahun 2025 sebesar 78.927 mengalami penunan dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 83.067, hal ini disebabkan penyesuaian panduan praktek klinis dalam penggunaan labu darah baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan.
3. 3.Patologi Anatomi Jumlah pelayanan patologi anatomi pada Semester I Tahun 2025 sebesar 2.257 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 2.091 hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah sampel jaringanyang harus diperiksa baik dari pasien internal RSUD Kab Tangerang maupun pasien eksternal rujukan dari luar RSUD Kabupaten Tangerang.
c.Radiologi dan Diagnostik Elektromedik Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 24.914 meningkat dibandingkan Semester I tahun 2024 sebesar 23.027, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien CT Scan dan USG dimana pada Semester I terdapat penambahan alat CT Scan yang berasal dari APBD. .
d.Rehabilitasi Medik Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).
e.Pemulasaraan Jenazah Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).
f.CSSD & Laundry
1. 1.Laundry Jumlah pelayanan Laundry pada Semester I Tahun 2024 sebesar 140.274 kg menurun dibandingkan Semester I Tahun 2023 sebesar 141.336 hal ini disebabkan pelayanan pasien berkurang karena terdapat beberapa renovasi ruang perawatan.
2. 2.Instrumen & Linen Steril Jumlah pelayanan Instrumen & Linen Steril Semester I Tahun 2025 sebesar 82.270 paket meningkat dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 69.948 paket hal ini disebabkan karena pelayanan kamar bedah meningkat dan ada penambahan permintaan sterilisasi dari Rumah Sakit lain.
3. 3.Kassa Steril Jumlah pelayanan Kasa Steril pada Semester I Tahun 2025 sebesar 90.365 bungkus meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 78.776 bungkus, hal ini disebabkan karena peningkatan kegiatan pelayanan kamar bedah.
g.Gizi dan Dietetik
1. 1.Makanan Lengkap Pasien Jumlah pelayanan makanan lengkap pasien pada Semester I Tahun 2025 sebesar 172.773 porsi menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 173.400 porsi hal ini disebabkan terdapat renovasi ruang Aster A dan Aster B serta ada penurunan temapt tidur pasien rawat inap.
2. 2.Makanan Lengkap Karyawan Jumlah pelayanan makanan lengkap karyawan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 92.207 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 89.109 hal ini disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan mendapatkan makanan lengkap.
3. 3.Pemberian Snack Dinas Pagi Jumlah pelayanan pemberian Snack Semester I Tahun 2025 sebesar 76.380 paket menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 77.310 disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan tidak mendapatkan snack dinas pagi.
h.Diklat dan Litbang Jumlah pelayanan Diklat & Litbang Semester I Tahun 2025 sebesar 7.615 menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 8.386 hal ini disebabkan pengurangan kuota mahasiswa institusi sehubungan adanya renovasi ruangan perawatan serta telah diberlakukan tarif diklat yang baru dimana cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah sakit lain. 2.2.3. Pendapatan Pelayanan Pendapatan BLUD pada semester I Tahun 2025 dimana target Pendapatan Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 172.596.094.376,- atau sebesar 54.12%, dimana realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Umum Rp. 12.518.788.899,- atau mencapai 58,50% dari target Rp. 21.400.000.000,-, pendapatan lainnya Rp. 160.077.305.477,- atau mencapai 53,81% dari target Rp. 297.484.600.000,-. 2.2.4. Biaya BLUD Penggunaan biaya BLUD pada semester I Tahun 2025 dari target anggaran sebesar Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 166.579.289.536,- atau sebesar 52,24%, dimana realisasi belanja pegawai Rp. 36.374.359.599,- atau mencapai 49,81% dari target Rp. 73.026.212.000,-, belanja barang dan jasa Rp. 126.270.385.348,- atau mencapai 52,36% dari target Rp. 241.135.312.675,-, dan belanja Modal Rp. 3.934.544.589,- atau mencapai 83,30% dari target Rp. 4.723.075.325,-. 2.2.5. Anggaran Belanja APBD Penyerapan anggaran Belanja APBD pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 108.263.201.606,- dari target Rp. 239.165.938.354,- atau secara keseluruhan mencapai 45,27%. 2.2.6. Anggaran Belanja DAK Penyerapan anggaran Belanja DAK pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 6.850.470.000,- dari target Rp. 7.125.000.000,- atau secara keseluruhan mencapai 96,15%. Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD sebagai implementasi Renstra SKPD dapat dilihat pada table sebagaimana terlampir pada Lampiran 2. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Tangerang antara lain : 1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien. 2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap, area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang sedang dalam proses pengembangan. 3) Untuk mengantisipasi hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang melakukan pengembangan pelayanan dengan penambahan kapasitas ruang rawat intensif dan ruang rawat inap sesuai standart KRIS BPJS. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara RKPD 2026 dengan rancangan awal usulan RKPD RSUD Kabupaten Tangerang sesuai tabel dapat dilihat pada lampiran 3. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 RSUD Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) RSUD Kabupaten Tangerang belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan pada Tahun 2025. Tabel : 2.8 Realisasi Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator IKU Tahun 2025 SATUAN TARGET 1 Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar Persen 82 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Angka 85 3 Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca operasi bedah jantung terbuka Pasien 1 4 Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif Laporan 30 5 Jumlah Pelayanan PONEK Laporan 3 6 Persentase Capaian Program Nasional Persen 90 7 Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes Persen 100 8 Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS) Persen 70 9 Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Persen 100 10 Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Persen 100 SASARAN INDIKATOR 1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primery Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategis pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1.Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup; III-59 Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023-2026;
2.Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan;
3.Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat;
4.Peningkatan sumber daya Kesehatan;
5.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Selain itu, ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu Stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang terindentifikasi diantaranya sebagai berikut :
1.Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu;
2.Masih tingginya kasus stunting pada Balita di Provinsi Banten;
3.Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan yang masih timpang antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
4.Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif (hipertensi, jantung, diabetes melitus, dll) masih terjadi peningkatan;
5.Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya masih rendahnya perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat, perilaku memberikan ASI ekslusif, serta persalinan di fasilitas Kesehatan;
6.Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, sarana dan prasarana, peralatan medik, dan sistem rujukan. Isu Strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, yaitu :
1.Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting.
2.Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular.
3.Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan di Provinsi Banten. Telahaan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik ditingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dimana baik kebijakan ditingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat menyentuh sasaran yang tepat. Perlunya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan disadari bahwa empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah essensial untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Tangerang Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut: Visi Kabupaten Tangerang : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
1.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
2.Mewujudkan perekonomian yang Kuat, Produktif dan Berdaya Saing.
3.Mewujudkan Sistem Kesehatan yang Berkualitas.
4.Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Berkualitas.
5.Mewujudkan Pemerataan Insfratruktur dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
6.Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang berkelanjutan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi ke Tiga Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Sistem Kesehatan yang Berkualitas, dengan Tujuan, Sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 melalui serangkaian program, kegiata dan sub kegiatan Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Bisnis (Renbis) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Sasaran:
1.Meningkatkan status kesehatan masyarakat.
2.Terselenggaranya pelayanan jantung terpadu.
3.Terselenggaranya peayanan KIA paripurna.
4.Terselenggaranya pelayanan PONEK.
5.Terselenggaranya program nasional.
6.Meningkatkan pendukung prioritas pengembangan layanan.
7.Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan.
8.Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan.
9.Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efesien, efektif dan akuntabel. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : TABEL 3.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2024-2028 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja berupa Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026. Penyajian Program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan Renstra Bisnis Tahun 2024 – 2028 dan RKPD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1). Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/Kabupaten. 2). Pencapaian tujuan RPD Kabupaten Tangerang. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026, Jumlah Program yang diusulkan adalah 2 Program, 2 Kegiatan, dan 3 Sub Kegiatan. Sumber Anggaran Tahun 2026 : 1). APBD Kabupaten Tangerang 2). BLUD 3). DAK Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Tahun 2026. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026, dalam hal ini terkait dengan Misi Ke Tiga yaitu Mewujudkan Sistem Kesehatan yang Berkualitas. Dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.3
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Unit Layanan : Instalasi Gawat Darurat Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat % 100 - Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GEL S/EIMED) yang masih berlaku % 100 87% - Ketersediaan tim Penanggulangan Bencana Tim 1 Proses - Jam buka pelayanan gawat darurat 24 Jam Jam 24 - Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat Menit < 5 - Tidak adanya keharusan membayar uang muka % 100 Output - Jumlah yang dilayani - IGD Sistemik Orang 16643 - IGD Maternal Orang 1400 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 75 Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target
1.Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Gawat DaruratPenunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit - Unit Layanan : Instalasi Rawat Jalan - Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap
2.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 - Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis % 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib) % 100 87% - Waktu tunggu rawat jalan Menit < 60 - Waktu tunggu rekam medis Menit < 60 - Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+ % 100 - yang BTA+ % 10 - Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS % 100 - Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) % 100 Output - Peresepan obat sesuai formularium % 99 - Pencatatan dan Pelaporan TB di RS % 100 - Jumlah Kunjungan orang 207624 - Rawat Jalan orang 152054 - Kemoterapi orang 5408 - Hemodialisa orang 12784 - Thalasemi orang 19504 - Rawat Jalan Kebidanan orang 12524 - Pav. Eksekutif Wijaya Kusuma orang 5350 Outcome - Kepuasan pasien % 90 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Jalan
3.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 - Pemberi Pelayanan di Rawat Inap % 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 - Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib) % 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 1,5 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 Proses - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 Output - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 - Jumlah kunjungan Orang 24140 - Rawat Inap Orang 16968 - R. Inap Kebidanan (Perina Bawah dan Rawat Gabung) Orang 3168 - Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 780 - ICU Orang 3224 - BOR % 75 - LOS Hari 4 - TOI Hari ≤ 3 - GDR Permill < 45 - NDR Permill < 25 - BTO Kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 90 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Rawat Inap Satuan Target 2026 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator - Unit Layanan : Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Unit Layanan : Instalasi Rawat Intensif (ICU)
4.Input - Pemberi pelayanan persalinan normal : - Dokter Orang 9 - Bidan Orang 24 - Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : - Dokter Orang 1 - Tim Ponek terlatih Tim 1 - Bidan Orang 2 - Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif : - Dokter Sp.OG Orang 9 - Dokter Sp.A Orang 1 - Sp. An Orang 1 - Kemampuan menangani BBLR (1500- 2500 gr) % 100 - Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia % 100 Proses - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 20 - Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih % 100 - Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih % 100 Output - Kunjungan kamar bersalin : Orang 17092 - Rawat Jalan Orang 12524 - Kebidanan (IGDM) Orang 1400 - Rawat Inap Orang 3168 - Kematian ibu karena persalinan :

a.CFR Perdarahan % < 1
b.CFR Preeklamsia/eklamsi % < 5
c.CFR Sepsis % < 0,2 - BOR % 70 - LOS Hari 3 - TOI Hari 3 - GDR Permill < 5 - NDR Permill < 2 - BTO Kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 85 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Persalinan dan Perinatologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Satuan Target 2026Uraian Indikator
1. 5.Input - Pemberi pelayanan % 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU : % 90
a.ICU Type B
b.ICU Sekunder - Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 1:1:1 Proses - Kepatuhan terhadap hand hygiene % 100 - Kejadian infeksi nosokomial % < 21 Output - Jumlah Kunjungan Orang 3224 - Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam : % < 3 - BOR % 75 - LOS Hari 3 - TOI Hari 2 - GDR Permill < 45 - NDR Permill < 25 - BTO kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Intensif Unit (ICU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Meningkatkan Kualitas Kesehatan - Unit Layanan : Instalasi Kamar Bedah - Unit Layanan : Instalasi Pengujian Kesehatan - Unit Layanan : Instalasi Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma
1. 6.Input - Ketersediaan tim bedah % 90 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi % 90 - Kemampuan melakukan tindakan operatif % 90 Proses - Waktu tunggu operasi elektif Hari < 2 - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah orang % 100 - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi % 100 - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi % 100 - Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET % < 6 Output - Jumlah yang dilayani Orang 8981 - Kejadian kematian di meja operasi % < 1 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 85 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Kamar Bedah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 87% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. 8.Input - Pemberi Pelayanan % 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 Proses - Waktu tunggu rawat jalan % ≤ 60 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib % 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % < 0,5 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau % 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 Output Jumlah yang dilayani : Orang 6130 - Rawat jalan Orang 5350 - Rawat inap Orang 780 - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 - BOR % 70 - LOS Hari 5 - TOI Hari 3 - GDR Permill 45 - NDR Permill 25 - BTO kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 90 SatuanNo Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Inap IKW Target 2026Uraian Indikator Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87%
3. 7.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 - Dokter pemberi layanan % 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 20 Output - Jumlah kunjungan Orang 20338 Outcome - Kepuasan pelanggan % ≥ 80 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengujian Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator - Unit Layanan : Seksi Catatan Medik dan Pelaporan - Unit Layanan : Instalasi Radiologi Dan Pusat Diagnostik Elektromedik - Unit Layanan : Instalasi Patologi Klinik
4. 9.Input - Pemberi pelayanan rekam medis % 100 Proses - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan Menit < 10 - Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Menit < 15 Output - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan % 100 - Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas % 100 Outcome - Kepuasan pasien % 80 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rekam Medik Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator Tujuan Sasaran Indikator TargetNo. Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87%
5. 10.Input - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) : - Dokter Radiolog % 100 - Fisika Medik % 100 - Radiografer % 100 - Perawat Radiologi % 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS) % 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax Jam 3 - Kerusakan foto % < 1 - Tidak terjadinya kesalahan pemberian label % < 1 Output - Jumlah yang dilayani Orang 51950 - Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi % 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 93 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi % 92 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Radiologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87%
6. 11.Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 95 - Fasilitan dan peralatan % 85 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Menit 120 % 100 - Kemampuan memeriksa HIV – AIDS % 100 - Kemampuan Mikroskopis TB Paru % 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 826020 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 75 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % 80 Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Klinik No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% - Unit Layanan : Instalasi Patologi Anatomi - Unit Layanan : Instalasi Rehabillitasi Medik - Unit Layanan : Instalasi Farmasi 12 Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 - Fasilitan dan peralatan % 90 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Hari 0 % 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 4411 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % ≥ 80 Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Anatomi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83%
7. 14.Input - Pemberi pelayanan farmasi % 100 - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi % 100 - Ketersediaan formularium (terbaru/updated) Tahun Ada Proses - Waktu tunggu pelayanan obat jadi Menit 30 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan Menit 60 Output - Jumlah R/ yang dilayani R/ 1939962 - Pelayanan IV admixture Dosis 38239 - Pelayanan Handlying Cytotoxic Dosis 8404 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat % 100 - Kepatuhan penggunaan formularium nasional % 83 Outcome - Kepuasan pelanggan farmasi % 80 87% Program Kegiatan No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Satuan Target 2026Uraian Indikator Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Farmasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
8. 13.Input - Pemberi pelayanan rehabilitasi medik % 100 - Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik % 40 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 Output - Jumlah pemeriksaan Orang 13329 - Jumlah tindakan Tindakan 57089 - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan % < 50 - Waktu tunggu pelayanan Menit 24 Outcome - Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator Satuan Target 2026 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rehabilitasi Medik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% - Unit Layanan : Instalasi Gizi dan Dietetik - Unit Layanan : Instalasi Bank Darah - Unit Layanan : Pelayanan BPJS dan Jaminan Lainnya 17 Input - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Ada Ada - Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin Ada Ada Proses - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin Menit ≤ 15 - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin Dok 100 Output - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani Ada Ada Outcome - Kepuasan pelanggan % 83 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator
9. 15.Input - Pemberi layanan gizi % 100 - Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi % 100 - Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien % 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet % 100 Output - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien % < 20 - Makanan Lengkap Pasien Porsi 375093 - Makanan lengkap Karyawan Porsi 178059 - Pemberian Snack Porsi 185229 Outcome - Kepuasan pelanggan Gizi % 93 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Satuan Target 2026Uraian Indikator Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Gizi No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan
10. 16.Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit % 100 - ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit % 100 Proses - Kejadian reaksi transfuse % 0,01 Output - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit % 75 - Jumlah Pemeriksaan Pem 150211 Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Target 2026 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Transfusi Darah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Program Kegiatan Satuan Uraian Indikator - Unit Layanan : Instalasi Sanitasi dan Pengolahan Limbah 18 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Input - Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Berkas Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit Berkas Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 Proses - Pengelolaan limbah cair % Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan - Pengelolaan limbah padat medis % Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 Output - Baku mutu limbah cair : - BOD Mg/l < 30 - COD Mg/l 100 - TSS Mg/l < 30 - PH Mg/l 6 sampai 9 - Amoniak 10 - Lemak dan Minyak 5 - Pengelolaan limbah B3 :
a.Limbah B3 Medis RS (manifest) Kg 152000
b.Limbah padat B3 Non Medis RS (manifest) Kg 750
b.Limbah Cair M3 104000
c.Limbah domestik Kg 870000 - Pengolahan bank sampah :
a.Limbah non infeksi (plabot, jerigen) Kg 1550
b.Limbah domestik (kardus, kertas, plastik) Kg 4950 Outcome Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019 % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengolahan Limbah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% - Unit Layanan : Administrasi Manajemen dan Keuangan - Unit Layanan : Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah 20 Input - Ketersediaan pelayanan Mobil Ambulans dan mobil Jenazah Jam 24 Perjalanan mobil Ambulance : - Dalam kota Tangerang Kali 200 - Luar Tangerang Kali 10 Perjalanan Mobil Jenazah : - Dalam Kota/Tangerang Kali 400 - Luar Tangerang Kali 3 - Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir terlatih) % 100 Perjalanan Mobil Operasional : - Dalam Kota/Tangerang Kali 500 - Luar Tangerang Kali 145 Proses - Kecepatan memberikan pelayanan - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 - Luar Tangerang Jam 6 - Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan : - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 - Luar Tangerang Jam 3 Output - Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian % 100 Outcome - Kepuasan pelayanan ambulance dan mobil jenazah % 90 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% 19 Input - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan % 100 - Adanya peraturan internal rumah sakit Ada Ada - Adanya peraturan karyawan rumah sakit Ada Ada - Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Ada - Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit Ada Ada - Adanya perencanaan pengembangan SDM Ada Ada Proses - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi % 100 - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat % 100 - ketepatan waktu pengurusan gaji berkala % 100 - Pelaksanaan rencana pengembangan SDM % 100 - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan % 100 - Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap Jam ≤ 1 Output - Cost recovery % 90 - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja % 100 - Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 %
a.Struktural Orang 100
b.Fungsional Orang 900 - Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan % 100 Outcome - Kepuasan peserta diklat % 90 Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan 100% Satuan Target 2026Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen - Unit Layanan : Pelayanan Perawatan Jenazah - Unit Layanan : Pelayanan CSSD dan Laundry - Unit Layanan : Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 21 Input - Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah % 100 - ketersediaan fasilitas kamar jenazah Tersedia Tersedia - ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah SK Direktur Tersedia Proses - Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah % 90 - Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution % 100 - Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah % 100 - Kepatuhan kebersihan tangan % 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 100 Output - Jumlah Tindakan 5656 Outcome - Kepuasan perawatan jenazah % 80 Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 87%Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan 22 Input - Ketersediaan pelayanan laundry Ada Tersedia - Adanya penanggungjawab pelayanan laundry SK Tersedia SK direktur - Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry Ada Tersedia Proses - Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan % 100 - Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap % 100 - Ketepatan pengelolaan linen enfeksius % 100 - Kegagalan uji bowidick test % 0 - Ketersediaan linen % 3 set x jumlah tempat tidur - Linen yang di cuci ulang (rewash) % 1,80 Output - Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi % 100 - Jumlah pelayanan : Laundry Kg 297.052 Instrumen dan linen steril Paket 134.994 Kassa Steril Bungkus 165.500 Outcome Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri % 98,5 Target 2026 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Laundry Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Satuan Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan 23 Input - Adanya penanggung jawab IPSRS Ada Ada - Ketersediaan bengkel kerja Tersedia Tersedia - Waktu tanggap kerusakan atat < 15 menit % 80 Proses - Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan % 100 - Ketepatan waktu kalibrasi alat % 100 Output - Alat Medis dan alat laboratorium Dalam Siap Pakai % 100 - Alat Medis dan alat laboratorium yang dipelihara dan Di Kalibrasi Tepat Waktu % 100 Tujuan Sasaran Indikator Target Program Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% No Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Kegiatan Satuan Target 2026Uraian Indikator - Unit Layanan : Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi - Unit Layanan : Pelayanan Keamanan & Ketertiban - Unit Layanan : Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 24 Input - Adanya anggota tim PPI yang terlatih % 75 - Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen % 75 - Rencana program PPI Dok Ada Proses - Pelaksanaan program PPI sesuai rencana % 100 - Kepatuhan kebersihan KKP % 85 - Penggunaan APD saat melaksanakan tugas % 100 Output - Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit. % 100 - Angka kejadian infeksi nosokomial % ≤ 1,5 Outcome - Tambahan angka kejadian infeksi : - Infeksi daerah operatif (IDO) % ≤ 2 - Infeksi saluran kemih (ISK) ‰ 4,7 - Ventilator assosiated pneumonia (VAP) ‰ ≤ 5,8 - Hospital acquared pneumonia (HAP) ‰ ≤ 1 - Infeksi aliran darah primer (IADP) % ≤ 3,5 - Dekubitus % ≤ 2 - Flebitis % ≤ 1 Satuan Target 2026 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pencegahan dan pengedalian infeksi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Uraian Indikator 25 Input - Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah bekerja sebagai Satpam Orang 80 - Sistem pengamanan/protap Ada Ada Proses - Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan) Jam 2 jam Sekali - Evaluasi terhadap sistem keamanan Triwulan 4 Output - Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang % 100 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan % 90 Satuan Target 2026Uraian Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Pelayanan Keamanan Indikator 26 Input - Adanya anggota tim PMKP yang terlatih % 90 - Adanya pedoman PMKP Dok 1 - Rencana program PMKP Dok 1 Proses - Memantauan indikator mutu berkala : - INM % 85 - IMP RS % 85 - IMP UNIT % 85 - SKP % 85 Output - Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022 Dok 1 - Laporan insiden keselamatan pasien Dok 1 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS % 85 Satuan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Program Kegiatan No Tujuan Sasaran Indikator Target - Unit Layanan : Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu - Unit Layanan : Pelayanan PONEK 27 - Dokter Spesialis Jantung Orang 4 - Dokter Spesialis Radiologi Orang 4 - Dokter Spesialis Bedah: - Bedah Vaskuler Orang 0 - Bedah Tumor Orang 0 - Dokter Spesialis Cardiac Orang 0 - Dokter Anesthesi Orang 0 - Tenaga Perawat Orang 3 - Tenaga Teknik Cardiovasculer Orang 3 - Tenaga Radiografer Orang 2 - Tenaga Farmasi Orang 1 Proses - Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja Jam 7 Output - Jumlah pelayanan Pem 10141 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % 85 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu Input Satuan Target 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator 87% Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83%Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 28 Input - Tim Ponek % 100 - Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM % ada yg belum sesuai - adanya SOP Dok 30 Proses - AMP (ibu dan bayi) Kasus 12 - Waktu tunggu IGD : - Respon time Menit < 10 - Evaluasi untuk diagnostik Menit < 15 - Tindakan awal Menit < 30 - Tindakan definitif Menit 50 Output - Poned Terbina (PKM) % 100 Kejadian kematian ibu karena (CFR) :
a.Perdarahan % ≤ 1
b.Preeklamsi/eklamsi (FEB) % ≤ 30
c.Sepsis % 0,2 - Pertolongan persalinan melalui SC % ≤ 45 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 70 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % ≥ 80 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan PONEK Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai 83% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan PONEK Target 2026Uraian Indikator Program Kegiatan SatuanNo Tujuan Sasaran Indikator Target - Unit Layanan : Diklat dan Litbang - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
1. 1.100% 1.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit Kerja 1 Outcome - Kepuasan pasien % 85 SatuanNo Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Target 2026 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sub kegiatan Indikator 29 Input - Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian Dok 5 - Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan Dok 5 - Pembimbing klinik yang kompeten : - Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan Orang 100 - Dosen pembimbing klinik (Dodiknis) Orang 27 - Ada program pelatihan dan penelitian Dok 1 Proses - Penyelenggaraan/pengir iman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop) Orang 300 - Pelaksanaan bimbingan mahasiswa Dok 100 - Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang Orang 5000 Output - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun - Struktural Orang 100 - Fungsional Orang 900 - Adanya kegiatan penelitian: - Jumlah penelitian oleh pegawai Dok 2 - Penelitian yang dipublikasikan Dok 1 - Penelitian oleh institusi lain Dok 200 Outcome - Indeks kepuasan peserta diklat % 80 - Efektivitas diklat % 80 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan diklat dan litbang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 87% Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Target 2026Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 83% No Tujuan Satuan Tabel 3.4
2. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten/kota
3. 1.Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita 18% 1.1 Output - Unit 9 Jumlah Kematian Ibu 37 Orang Outcome - Kepuasan pasien % 85 1.2 Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Tahun 1 Outcome - Kepuasan pasien % 85 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target Target 2026 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Program Uraian Satuan Sub kegiatan Indikator Tabel 4.1 Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026
4. 1.Rencana Pendapatan pada Tahun 2026
5. 2.Rencana Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 Uraian Pagu Anggaran 2026 Pendapatan 351.461.000.000 Belanja 565.191.678.354 BLUD 401.461.000.000 APBD 57.977.987.500 DAK 7.125.000.000
6. 3.Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026. No Uraian Anggaran Rp Sumber 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - APBD 401.461.000.000 BLUD 2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 57.977.987.500 7.125.000.000 APBD DAK 3 Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Menjadi bagian dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BLUD A TOTAL PENDAPATAN 338.785.000.000 351.461.000.000 B RESTRIBUSI 23.330.000.000 22.300.000.000 1 Pelayanan Pasien Umum 18.000.000.000 18.500.000.000 2 Pelayanan Medical Check Up 2.630.000.000 3.500.000.000 3 Pelayanan Diklat 2.400.000.000 - 4 Pelayanan Ambulance 300.000.000 300.000.000 C LAIN-LAIN PAD YANG SAH 315.455.000.000 329.161.000.000 1 Pelayanan Peserta BPJS 299.840.000.000 310.250.000.000 2 Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 2.000.000.000 2.200.000.000 3 Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang 1.000.000.000 1.000.000.000 4 Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang 250.000.000 250.000.000 5 Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor 50.000.000 50.000.000 6 Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja 4.800.000.000 5.000.000.000 7 Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainya 3.800.000.000 4.000.000.000 8 Pelayanan Diklat - 2.850.000.000 9 Parkir 780.000.000 780.000.000 10 Sewa Lahan 560.000.000 354.000.000 11 Lab Ina Respond 25.000.000 27.000.000 12 Bunga Bank 2.250.000.000 2.250.000.000 13 Lain-lain 100.000.000 150.000.000 PAGU TAHUN 2026NO URAIAN PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025
7. 4.Rencana Kinerja Bidang Pelayanan pada Tahun 2026 4 PENDAPATAN 351.461.000.000 BLUD 5 BELANJA : 466.563.987.500 APBD 1.02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN 466.563.987.500 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 401.461.000.000 APBD 1.02.01.2.10 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.461.000.000 BLUD 1.02.01.2.10.0001 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 401.461.000.000 BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 65.102.987.500 APBD 1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 65.102.987.500 APBD 1.02.02.2.01.0022 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit 7.125.000.000 DAK 1.02.02.2.01.0023 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 57.977.987.500 APBD SUMBER DANA KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2026 1 Instalasi Rawat Jalan Orang 204.518 207.624 0,02 - Rawat Jalan Orang 149.072 152.054 0,02 - Hemodialisa Orang 12.784 12.784 0,00 - Thalasemia Orang 19.504 19.504 0,00 - Kemoteraphy Orang 5.408 5.408 0,00 - Rawat Jalan Kebidanan Orang 12.400 12.524 0,01 - Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 5.350 5.350 0,00 2 Instalasi Gawat Darurat Orang 17.878 18.043 0,01 - IGD Maternal Orang 1.400 1.400 0,00 - IGD Sistemik Orang 16.478 16.643 0,01 3 Instalasi Rawat Inap Orang 23.940 24.140 0,01 - Rawat Inap Orang 16.800 16.968 0,01 - R. Inap Kebidanan (Perina Bawah dan Rawat Gabung) Orang 3.168 3.168 0,00 - Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 780 780 0,00 - ICU Orang 3.192 3.224 0,01 4 Instalasi Kamar Bedah Orang 8.892 8.981 0,01 5 Instalasi Pengujian Kesehatan (MCU) Orang 23.828 20.338 (0,15) +/- Target Tahun 2026 No Bagian Satuan Target Tahun 2025
8. 5.Rencana Kinerja Bidang Penunjang pada Tahun 2026. 1 b. 1 Instalasi Laboratorium - Laboratorium Klinik Pem 809.824 826.020 0,02 - Bank Darah Pem 147.266 150.211 0,02 - Laboratorium Patologi Anatomi Pem 4.456 4.411 (0,01) - Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium % 88,00 89,00 0,01 2 - Jumlah Pelayanan Pel 51.037 51.950 0,02 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pel 90,00 90,00 0,00 - Kepuasan Pasien % 90,00 90,00 0,00 3 Instalasi Farmasi : - R/ Yang dilayani R/ 1.939.963 1.939.962 (0,00) - Pelayanan IV Admixture Dosis 38.617 38.239 (0,01) - Pelayanan Handling Cytotoxic Dosis 7.572 8.404 0,11 - Kepatuhan Penggunaan Formularium Nas. % 82,00 83,00 0,01 4 Instalasi CSSD & Laundry : - Jumlah Pelayanan Laundry Kg 288.400 297.052 0,03 - Jumlah Pelayanan Instrumen dan Linen Steril Pkt 131.062 134.994 0,03 - Jumlah Pelayanan Kassa Steril Bungkus 160.680 165.500 0,03 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 98,00 98,50 0,01 5 Instalasi Rehabilitasi Medik - Jumlah Pelayanan Pel 55.426 57.089 0,03 - Waktu Tunggu Pelayanan Menit 25,00 24,00 (0,04) 6 Instalasi Pemulasaraan Jenazah - Jumlah Pelayanan Pel 5.100 5.656 0,11 - Kepatuhan Kebersihan Tangan % 100 100 0,00 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 100 100 0,00 7 Instalasi Gizi dan Dietetik : - Makanan lengkap pasien porsi 357.232 375.093 0,05 - Makanan lengkap Karyawan porsi 176.540 178.059 0,01 - Pemberian snack porsi 184.677 185.229 0,00 - Kepuasan Pasien % 93,00 93,00 0,00 8 Diklat orang 15.754 16.069 0,02 9 Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah : - Limbah Non Infeksius (Plabot, Jerigen dan Botol Handrub) Kg 1.525 1.575 0,03 - Limbah Domestik (Kardus, Kertas dan Plastik) Kg 4.925 5.000 0,02 Pelayanan Penunjang Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit Target Perubahan Tahun 2025 Target Tahun 2026 No Bagian Satuan Instalasi Radiologi & Diagnostik Elektromedik +/-
9. 6.Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut : SATUAN TARGET 1 Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar Persen 80 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Angka 86 3 Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca operasi bedah jantung terbuka Pasien 2 4 Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif Laporan 30 5 Jumlah Pelayanan PONEK Laporan 3 6 Persentase Capaian Program Nasional Persen 6O 7 Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes Persen 100 8 Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS) Persen 70 9 Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Persen 100 10 Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Persen 100 SASARAN INDIKATOR 1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
10. 1.Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta mangacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana nota Kesepakatan antara Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
11. 2.Sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
12. 3.Bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang pada Renja Tahun 2026 ini dititik beratkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan indikator- indikator capaian kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Demikian Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 pada seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Lampiran I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 110 WAJIB 1102 KESEHATAN BELANJA LANGSUNG Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan RSUD Persen 100 100 100 100 100 Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persen 100 100 100 100 100 Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Persen 100 100 100 1.02.01.2.01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 4 4 2 40 5 5 100 1.02.01.2.01.01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 4 4 2 50 4 4 100 1.02.01.2.01.02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 0 0 0 0 2 2 100 1.02.01.2.01.04 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 0 0 0 0 2 2 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.01 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKIP-SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1.02.01.2.01.07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja RSUD Kab. Tangerang Dokumen 4 4 0 0 0 0 0 0 1.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 5 5 5 5 100 1.02.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 577 577 620 571 100 1.02.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 0 0 100 100 100 100 100 100 1.02.01.2.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0 0 1 1 100 1 1 100 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 0 0 1 1 100 1 1 100 Keluaran : Tersedia Barang Cetakan Lembar/Buku Lembar/Buku - - - - - - Keluaran : Terlaksananya Penggandaan Lembar Lembar - - - - - - Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.01.2.06.04 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) Jumlah Laporan Kinerja BLUD yang memberikan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Laporan 4 4 100 4 100 Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan Unit Kerja 49 49 100 1.02.01.2.10.01 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1 1 100 1 1 100 Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Standar Persen 81 86,47 82 30 36,59 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Persen 85,1 96,42 92,59 90 97,20 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Persen 17,5 17,5 100 Jumlah Kematian Ibu Orang 37 37 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02 1.02.01.2.10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai Standar Persen 80 80 100 100 100 4014 4014 100 1.02.02.2.01.08 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit Unit 0 0 1 1 100 1 1 100 1.02.02.2.01.12 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan Unit 0 0 12 12 100 12 12 100 1.02.02.2.01.14 Sub Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 82 82 58 53 91,00 1.02.02.2.01.15 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Centre Unit 2000 2000 2177 2049 83,00 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 1.02.02.2.01.0022 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Unit 2000 2000 2177 2049 83,00 9 9 100 1.02.02.2.01.20 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai Standar Unit 2354 2354 2243 1900 75,00 1.02.02.2.01.16 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan Paket 0 0 1 1 100 1 1 100 1.02.02.2.01.17 Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai Yang disediakan Paket 0 0 2 2 100 2 2 100 1.02.02.2.01.18 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Pemeliharaan Unit 0 0 1962 1962 100 1962 1962 100 1.02.02.2.01.20 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Unit 4410 4410 0 0 0 4410 4410 100 1.02.02.2.01.23 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 2 2 2 2 100 2 2 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Lampiran II Target Renja Perangkat Daerah 2025 P Realisasi Renja Perangkat Daerah SMS I 2025 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 1.02.02.2.02 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM DAN UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 100 100 36 100 100 100 100 1.02.02.2.02.32 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 1 1 1 1 100 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persen 100 81,5 0 0 0 100 100 100 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar RS Bulan 12 12 0 0 0 0 12 100 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Terpenuhinya Insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan non PNS di RSU Kabupaten Bulan 12 12 0 0 0 0 12 100 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 1. Input : - Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat % 100 100 100 100 100 - Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GELS/EIMED) yang masih berlaku % 100 100 97 100 100 - Ketersediaan tim Penanggulangan bencana Tim 1 1 1 0 1 Proses : - Jam buka pelayanan gawat darurat Jam 24 24 24 24 24 - Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat Menit 5 5 4 4 < 5 - Tidak adanya keharusan membayar uang muka % 100 100 100 100 100 Output : - Jumlah kunjungan Orang 17.118 17.878 18.667 9.439 18.043 - Kematian pasien di IGD (< 8 jam) ‰ 17 ≤ 2 10 6 ≤ 2 - IGD Sistemik Orang 15.400 16.478 17.277 8686 16.643 - IGD Maternal Orang 1.718 1.400 1.390 753 1.400 Outcome : - Kepuasan pasien % >80 75 70 79 > 75
13. 2.Pelayanan Rawat Jalan Input : - Ketersediaan pelayanan (sesuai Kelas Rumah Sakit) kelas RS 100 100 100 100 100 - Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis % 100 100 100 100 100 Proses : - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 100 73,71 76,51 100 09.00 sd 15.00 setiap hari kerja - Waktu tunggu rawat jalan menit <60 60 51,34 46,61 60 - Waktu tunggu Rekam Medis menit 45 60 60 60 - Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis % 100 100 100 100 100 - BTA + % 10 10 7,56 9 10 - Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS % 100 100 100 100 100 - Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) % 100 100 100 100 100 Output : - Peresepan obat sesuai formularium % 99 99 91,74 91,33 99 - Pencatatan dan Pelaporan TB di RS % 100 100 100 100 100 - Jumlah Kunjungan Pasien Orang 174.904 204.518 186.790 103.556 207.228 - Rawat Jalan orang 139.320 149.072 147.405 75.091 152.054 - Kemotherapi orang 5.408 5.408 5.078 2.399 5.048 - Hemodialisa orang 11.948 12.784 13.990 10.505 12.748 - Thalasemia orang 18.228 19.504 20.317 7.153 19.504 - Klinik Kebidanan orang 12.400 6.131 12.524 - Rawat Jalan IKW orang 5.350 2.277 5.350 Outcome : - Kepuasan pasien % >80 90 88,5 88,75 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pelayanan Gawat Darurat No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n)
14. 3.Pelayanan Rawat Inap Input : - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 100 100 - Pemberi Pelayanan di Rawat Inap % 100 100 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 100 100 : - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 % 100 100 97,95 94,2 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 1,5 ≤ 1,5 0 0 ≤ 1,5 - Kejadian infeksi nosokomial % ≤ 1,5 ≤ 1,5 100 0 ≤ 1,5 Proses - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 100 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 100 100 100 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 100 100 Output : - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % <5 <5 3,01 2,06 <5 - Jumlah Kunjungan Orang 26.122 23.940 22.916 13.241 24.140 - Rawat Inap Orang 18522 16800 15969 7780 16968 - Rawat Inap Kebidanan Orang 4320 3168 3291 1723 3168 - Rawat Inap Pav. Eksekutif Wijaya Kusuma Orang 480 780 701 312 780 - Observasi IGD Orang - - - 1380 - - ICU Orang 2800 3192 2955 2046 3224 - BOR % 75 75 72,35 73,47 75 - LOS hari 4 4 4,22 4,26 4 - TOI hari ≤ 3 ≤ 3 1.60 1.54 ≤ 3 - GDR Permill < 45 < 45 40,64 25,71 < 45 - NDR Permill < 25 < 25 25,99 17,41 < 25 - BTO Kali 50 50 62,67 15,27 50 Outcome : - Kepuasan pasien % >80 90 88,49 88,48 > 90 Satuan No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n)
15. 4.Pelayanan Kebidanan dan Perinatologi Input : - Pemberi pelayanan persalinan normal - Dokter orang 9 9 10 10 9 - Bidan orang 24 24 24 24 24 - Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit - Dokter orang 1 1 1 1 1 - Tim Ponek terlatih tim 1 1 1 1 1 - Bidan orang 2 2 2 2 2 - Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif - Dokter Sp.OG orang 9 9 10 10 9 - Dokter Sp.A orang 0 0 1 1 1 - Dokter Sp.An orang 1 1 1 1 1 - Kemampuan menangani BBLR (1500- 2500 gr) % 100 100 100 100 100 - Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia % 100 100 100 100 100 Proses : - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 20 < 20 10,57 11,5 < 20 - Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih % 100 100 100 100 100 - Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih % 100 100 100 100 100 Output Orang 18.438 16.968 16.742 8.607 17.092 - Rawat Jalan orang 12.400 12.400 12.061 6.131 12.524 - Kebidanan IGDM orang 1.718 1.400 1.390 753 1.400 - Rawat Inap orang 4.320 3.168 3.291 1.723 3.168 - Kematian ibu karena persalinan
a.CFR Perdarahan % <1 <1 - - <1
b.CFR Preklamsia % <5 <5 - - <5
c.CFR Sepsis % <0.2 <0.2 - - <0.2 - BOR % 60 65 38,45 64,15 70 - LOS Hari 3 3 2,18 2,72 3 - TOI Hari 3 3 3,22 1,48 3 - GDR Perseribu <5 <5 0,90 1 <5 - NDR Perseribu <2 <2 1,80 2 <2 - BTO Kali 50 50 70,02 43,79 50 Outcome : - Kepuasan pasien % 80 80 85,43 85 > 85 Jumlah kunjungan No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n)
1. 5.Pelayanan Rawat Intensif (ICU) Input : - Pemberi pelayanan % 100 100 99,75 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU % 90 90 - ICU Type B 103 93 - ICU Sekunder 191 175 - Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 1;1;1 1:1:1 1;1;1 1:0, 6:1 1;1;1 Proses : - Kepatuhan terhadap hand hygiene % 100 100 97 99 100 - Kejadian infeksi nosokomial % ≤ 21 ≤ 21 35 0,3 ≤ 21 Output : - Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam % ≤ 3 ≤ 3 0 13 ≤ 3 - Jumlah Yang dilayani orang 2.800 2.800 2.955 2.046 3.224 - BOR Presentase 75 75 81,11 78,42 75 - LOS 3 3 3,20 3,07 3 - TOI 2 2 0,74 0,82 2 - GDR <45/mill <45/mill 263,62 272,24 <45/mill - NDR <25/mill <25/mill 177,33 205,28 <25/mill - BTO 50 50 93,39 23,39 50 Outcome : - Kepuasan pelanggan % >80 > 80 85,70 93 > 80
2. 6.Pelayanan Kamar Bedah Input : - Ketersediaan tim bedah % 90 90 90 90 90 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi sesuai kelas RS % 90 90 90 90 90 - Kemampuan melakukan tindakan operatif % 90 90 90 90 90 Proses - Waktu tunggu operasi elektif hari 3 < 2 2 2 < 2 - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 100 100 100 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah orang % 100 100 100 100 100 - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi % 100 100 100 100 100 - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi % 100 100 100 100 100 - Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET % ≤ 6 ≤ 6 3,99 0,1 ≤ 6 Output - Kejadian kematian di meja operasi % ≤ 1 ≤ 1 3 1 ≤ 1 - Jumlah operasi Orang 9.360 8.892 8.800 4.601 8.981 Outcome - Kepuasan pelanggan % >80 > 80 82,30 82 > 85 No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n)
3. 7.Pelayanan Pengujian Kesehatan Input : - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 100 100 - Dokter Pemberi Layanan % 100 100 100 100 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 100 100 100 100 - Waktu tunggu pelayanan menit 20 20 30 35 20 Proses : - Respon time menit - Hasil pemeriksaan selesai hari Output : - Jumlah Kunjungan orang 18.535 18.535 15.628 18.596 20.338 Outcome : - Kepuasan pelanggan % >80 > 80 81,65 83,30 > 80
4. 8.Pelayanan IKW Input : - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 100 100 - Pemberi Pelayanan di Rawat Inap % 100 100 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 100 100 Proses : - Waktu tunggu rawat jalan % <60 <60 100 100 < 60 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 % 100 100 99,81 93,84 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 0.5 ≤ 0.5 0 0 ≤ 0.5 - Kejadian infeksi nosokomial % <1.5 < 1,5 0 0 < 1,5 - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 100 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 100 100 0 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 100 100 Output : - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % ≤ 5 ≤ 5 0,49 0 ≤ 5 - Kematian pasien > 48 jam % - Jumlah kunjungan kunj 5.480 6.130 5.099 2.589 6.130
a.Rawat Inap kunj 480 780 613 312 780
b.Rawat Jalan kunj 5.000 5.350 4.486 2.277 5.350 - BOR % 60 70 26,38 30,16 70 - LOS hari 5 5 3,2 2,93 5 - TOI hari 3 3 8,94 6,75 3 - GDR Perseribu 45 45 8,16 6,41 45 - NDR Perseribu 25 25 6,53 0 25 - BTO Kali 50 50 30,29 9,19 50 Outcome : - Kepuasan pasien % > 90 90 97,62 97,47 > 90 No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 9. Input : - Pemberi pelayanan rekam medis % 100 100 44 44 100 Proses : - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan menit 10 < 10 3 3 < 10 - Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap menit 15 < 15 15 15 < 15 Output : - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan % 100 100 89 90 100 - Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas % 100 100 89 89 100 Outcome : - Kepuasan Pasien % >80 86 83,38 86 > 80 10. Input : - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) - Dokter Radiolog % 100 100 100 100 100 - Fisika Medik % 100 100 100 100 100 - Radiografer % 100 100 100 100 100 - Perawat Radiologi % 100 100 100 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS) % 100 100 100 100 100 Proses : - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax jam 3 3 6,34 8,75 3 - Kerusakan foto % ≤ 1 ≤ 1 1,76 0,77 ≤ 1 - Tidak terjadinya kesalahan pemberian label % ≤ 1 ≤ 1 0 0 ≤ 1 Output : - Jumlah yang dilayani orang 47.274 50.437 50.120 24.914 51.950 - Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi oleh radiolog % 100 100 100 100 100 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 90 90 87,75 89,00 93 Outcome : - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi % 90 90 88,33 86,17 92 11. Input : - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 90 90 90 95 - Fasilitan dan peralatan % 85 85 80 80 85 Proses : - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik menit 120 120 48,58 48 120 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen % 100 100 100 100 100 - Kemampuan memeriksa HIV – AIDS % 100 100 100 100 100 - Kemampuan Mikroskopis TB Paru % 100 100 100 100 100 Output : - Jumlah Pemeriksaan pem 793.945 809.824 802.060 471.981 826.020 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 75 75 79,97 76,65 75 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 100 99,54 99,50 100 Outcome : - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % >80 80 77,67 79,92 80 Pelayanan Rekam Medik Pelayanan Radiologi Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 12 Input : - Pemberi pelayanan laboratorium patologi anatomi % 90 90 100 93,33 90 - Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medik % 90 90 90 90 90 Proses : - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi anatomi Hari 5 5 7 7 0 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen % 100 100 100 100 100 Output : - Jumlah pemeriksaan Pem 4.119 4.325 4.646 2.257 4.411 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 100 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 100 100 100 100 Outcome : - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium % > 80 > 80 80 80 > 80 13 Input : - Pemberi pelayanan rehabilitasi medik % 100 100 100 100 100 - Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medic % 40 40 40 100 40 Proses : - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 100 100 100 100 Output : - Jumlah pemeriksaan orang 21.198 21.198 21.198 9.138 13.329 - Jumlah Tindakan tindakan 41.667 55.426 55.426 24.049 40.186 - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan % <50 <50 9,15 16,57 50 - Waktu Tunggu Pelayanan Menit 25 25 23,36 24,17 24 Outcome : - Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik % >80 > 80 80 89,04 > 80 14 Input : - Pemberi pelayanan farmasi % 100 100 100 100 100 - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi % 100 100 100 100 100 - Ketersediaan formularium (terbaru/updated) ada ada ada ada ada ada Proses : - Waktu tunggu pelayanan obat jadi menit <30 30 29,08 29,83 30 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan menit <60 60 55,83 55,50 60 Output : - Jumlah Kunjungan R/ 1.835.105 1.920.755 1.901.718 1.007.202 1.939.962 - Pelayanan IV Admixture Dosis 39.975 37.860 37.486 20.888 38.239 - Pelayanan Handlyng Cytotoxic Dosis 6.872 8.321 8.239 3.803 8.404 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat % 100 100 99,99 100 100 Outcome : - Kepatuhan penggunaan formularium nasional % 82 82 90,98 89,67 83 Outcome : - Kepuasan pelanggan farmasi % 80 80 81,50 81,49 80 Pelayanan Farmasi Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Pelayanan Patologi Anatomi Pelayanan Rehabilitasi Medik No. Indikator Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 15 Input : - Pemberi layanan gizi % 100 100 100 97 100 - Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi % 100 100 100 100 100 - ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien % 100 100 100 100 100 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet % 100 100 100 100 100 Output : - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien % ≤ 20 ≤ 20 7,44 7,49 ≤ 20 - Makanan Lengkap Pasien porsi 329.628 357.232 340.201 172.773 375.093 - Makanan Lengkap Karyawan porsi 178.218 176.540 175.021 92.207 178.059 - Pemberian Snack porsi 184.125 184.677 184.125 76.380 185.229 Outcome : - Kepuasan pelanggan Gizi % 93 93,00 95,67 96,05 93 16 Input : - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit % 100 100 90 90 100 - ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit % 100 100 100 100 100 Proses : - Kejadian reaksi transfuse % 0,01 0,01 0,31 0,43 0,01 Output : - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit % 70 70 100 100 75 - Jumlah Pemeriksaan Pem 144378 147266 161437 78927 150211 Outcome : - Kepuasan pelayanan transfusi darah % > 80 > 80 80 80 80 17 Input : - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin ada Ada Ada Ada Ada Ada - Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin ada Ada Ada Ada Ada Ada Proses : - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin menit <15 15 <15 30 < 15 - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin % 100 100 100 100 100 Output : - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani % 100 100 100 100 100 Outcome : - Kepuasan pelanggan % 82 81 85 87,5 83 Pelayanan Gizi Pelayanan Bank Darah Pelayanan Pasien dengan Jaminan BPJS dan Jaminan Lainnya No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 18 Input : - Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit (sesuai ketentuan yang berlaku) Berkas ada ada ada ada ada - Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit (sesuai kelas RS dan peraturan yang berlaku) Berkas 100 100 100 100 100 Proses : - Pengelolaan limbah cair sesuai kelas RS dan peraturan yang berlaku) M 3 100 100 100 100 100 - Pengelolaan limbah padat (sesuai kelas RS dan peraturan yang berlaku) Kg 100 100 100 100 100 Output : - Baku mutu limbah cair
a.BOD Mg/L ≤30 ≤30 7,37 7,17 ≤30
b.COD Mg/L 100 100 26,62 24,17 100
c.TSS Mg/L ≤30 ≤30 9,54 10,33 ≤30
d.PH 6 - 9 6 - 9 7.35 1,04 6 - 9 - Pelayanan Limbah RSU Kab. Tangerang
a.Limbah RSU Kab. Tangerang (Manifest) Kg 150.000 151.000 146.105 78.705 152.000
b.Limbah B3 Non Medis RS (Manifest) Kg 700 725 780 360 750
c.Limbah Cair M3 103.000 103.500 96.460 48.330 104.000
d.Limbah Domestik Kg 860.000 860.500 866.000 427.000 870.000 - Kerjasama pengolahan limbah medis dg Instansi pelayanan :
a.Limbah Non Infeksi (Plabot, Jerigen) Kg 1.500 1.525 1.672 783 1.550
b.Limbah Domestik (Kardus, Kertas, Plastik) Kg 4.900 4.925 6.287 3.103 4.950 Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah No. Indikator Target Renstra SKPD Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 19 Input : - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi % 100 100 100 100 100 - Adanya peraturan internal RS ada ada ada ada ada ada - Adanya peraturan karyawan RS ada ada ada ada ada ada - Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada ada ada ada ada ada - Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit ada ada ada ada ada ada - Adanya perencanaan pengembangan SDM ada ada ada ada ada ada Proses : - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi % 100 100 100 100 100 - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat % 100 100 100 100 100 - ketepatan waktu pengurusan gaji berkala % 100 100 100 100 100 - Pelaksanaan rencana pengembangan SDM % 100 100 100 100 100 - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan % 100 100 100 100 100 - Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap jam ≤ 1 ≤ 1 30 Menit 30 Menit ≤ 1 Output : - Cost recovery % 90 100 90 94,23 90 - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja % 100 100 100 100 100 - Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun % 100 100 100 100 100 - Struktural Orang 90 90 274 87 100 - Fungsional Orang 950 950 1319 408 900 - Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu % 100 100 83,50 100 100 Outcome : - Kepuasan peserta diklat % 80 90 85 91 90 Satuan Pelayanan Administrasi dan Manajemen No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 20 Input : - Ketersediaan pelayanan ambulance jam 24 24 24 24 24 - Perjalanan Mobil Ambulance * dalam Kota/Tangerang Kali 250 250 259 107 200 * luar Tangerang Kali 10 10 11 5 10 - Penyedia pelayanan ambulans mobil jenazah (supir ambulan dan mobil jenazah terlatih) % 100 100 100 100 100 - Perjalanan Mobil Jenazah * dalam Kota/Tangerang Kali 400 400 425 234 400 * luar Tangerang Kali 3 3 3 2 3 - Perjalanan Mobil Operasional * dalam Kota/Tangerang Kali 400 450 411 235 500 * luar Tangerang Kali 250 250 237 74 145 Proses : - Kecepatan waktu memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit * dalam Kota/Tangerang menit 30 30 30 30 30 * luar Tangerang jam 6 6 6 6 6 - Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan * dalam Kota/Tangerang menit 30 30 30 30 30 * luar Tangerang jam 3 3 3 3 3 Output : - Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian % 100 100 100 100 100 Outcome : - Kepuasan pelayanan ambulance dan mobil jenazah % 80 80 80 80 90 21 Input : - Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah % 100 100 100 100 100 - ketersediaan fasilitas kamar jenazah Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia - ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah SK Direktur Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Proses : - Waktu tanggap pengamanan jenazah dari ruangan maksimal 30 menit % 90 90 90,58 90 90 - Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution % 100 100 100 100 100 - Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah % 100 100 100 100 100 - Kepatuhan kebersihan tangan % 100 100 100 100 100 - Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri % 100 100 100 100 100 Output : - Jumlah tindakan 4.902 5.600 5.607 2.553 5.656 Outcome : - Kepuasan perawatan jenazah % 80 80 82,42 81 80 22 Input : - Ketersediaan pelayanan Sterilisasi dan laundry Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia - Adanya penanggungjawab pelayanan sterilisasi dan laundry SK Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia - Ketersediaan fasilitas serta peralatan sterilisasi dan laundry Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Proses : - Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan % 100 100 100 100 100 - Ketepatan waktu penyediaan alat instrumen untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap % 100 100 100 100 100 - Ketepatan pengelolaan linen infeksius % 100 100 100 100 100 - Kegagalan uji bowidick test % 0 0 0 0 0 - Ketersediaan linen set 3 set x jumlah TT 3 set x jumlah TT 3 set x jumlah TT 3 set x jumlah TT 3 set x jumlah TT - Linen yang dicuci ulang (Rewash) % 2 2 1,13 1,8 1,80 Output : - Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi % 100 100 100 100 100 - Jumlah Pelayanan : Laundry Kg 280.000 288.400 291.227 164.746 297.052 Instrumen dan linen steril Paket 127.245 131.062 149.036 82.270 134.994 Kassa Steril Paket 156.000 160.680 162.147 90.360 165.500 Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 97,5 98 96,75 98 177.283 Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Pelayanan Perawatan Jenazah Pelayanan Laundry No. Indikator Target Renstra SKPD Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 23 Input : - Adanya penanggung jawab IPSRS ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ketersediaan bengkel kerja ada Ada Ada Ada Ada Ada Proses : - Waktu tanggap kerusakan atat < 15 menit % 80 80 80 86,73 80 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan % 100 100 100 100 100 - Ketepatan waktu kalibrasi alat % 100 100 100 100 100 Output : - Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu % 100 100 100 100 100 24 Input : - Adanya anggota tim PPI yang terlatih % 75 75 90 90 75 - Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen % 75 75 90 90 75 - Rencana program PPI ada Ada Ada Ada Ada Ada Proses : - Pelaksanaan program PPI sesuai rencana % 100 100 100 100 100 - Kepatuhan Kebersihan KKP % 85 85 96 91 85 - Penggunaan APD saat melaksanakan tugas % 100 100 99 100 100 Output : - Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit. % 100 100 100 100 100 - Angka kejadian infeksi nosokomial % < 1.5 <1.5 0,22 0,12 < 1,5 - Tambahan angka kejadian infeksi : - Infeksi Daerah Operatif (IDO) % < 2 < 2 0,07 0,05 <2 - Infeksi Saluran Kemih (ISK) % 4,7 4,7 0 0 4,7 - Ventilator Assosiated Pneumonia (VAP) % < 5.8 < 5.8 0,73 0,29 < 5,8 - Hospital Acquared Pneumonia (HAP) % < 1 < 1 0 0 < 1 - Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) % < 3.5 < 3.5 0,52 0,47 < 3,5 - Dekubitus % < 2 < 2 0,03 0,05 < 2 - Flebitis % < 1 < 1 0,2 0,22 < 1 25 Input : - Petugas keamanan bersetifikat pengamanan % 80 80 79 79 80 - Sistem pengamanan/protap ada Ada Ada Ada Ada Ada Proses : - Melakukan patroli/keliling setiap jam 2 jam Sekali 2 Jam Sekali 2 jam Sekali 2 Jam Sekali 2 Jam Sekali - Evaluasi terhadap sistem pengamanan Bulan 4 4 4 2 4 - Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang % 100 100 1,4 0,54 100 Output : - Kepuasan pasien terhadap pelayanan keamanan % 90 90 80 80 90 Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pelayanan Keamanan No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 26 Input : Adanya anggota tim PMKP yang terlatih % 75 80 86 86 90 - Adanya Pedoman PMKP dokumen 1 1 1 1 1 - Rencana program PMKP dokumen 1 1 1 1 1 Proses : - Pemantauan indikator mutu berkala - INM % 70 70 73,06 73,06 85 - IMP RS % 70 70 85,03 66,74 85 - IMP Unit % 70 70 82,12 77,06 85 - SKP % 70 70 54,18 58,30 85 Output : - Laporan Evaluasi Program PMKP berdasarkan STARKES 2022 dokumen 1 1 1 1 1 Outcome : - Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS % 77 76,5 82,9 81 85 - Laporan insiden keselamatan pasien dokumen 1 1 1 1 1 27 Input : - Dokter Spesialis Jantung orang 6 6 6 6 4 - Dokter Spesialis Radiologi orang 5 5 4 4 4 - Dokter Spesialis Bedah : - Bedah Vaskuler orang 2 2 2 2 0 - Bedah Thorax orang 2 2 2 2 0 - Dokter Spesialis Cardiac orang 1 1 0 0 0 - KIC Anesthesi orang 2 2 2 2 0 - Tenaga Keperawatan orang 7 7 3 4 3 - Tenaga Teknik Cardiovaskuler orang 2 2 2 0 3 Tenaga Teknik Radiografer orang 2 2 2 2 2 - Tenaga Farmasi orang 1 1 1 1 1 Proses : - Ketersediaan pelayanan (Ranap & Rajal) jam 24 24 7 7 7 Output : - Jumlah pelayanan : 9.198 9.657 17.866 5.569 10.141 Outcome : - Indeks kepuasan masyarakat % 85 85 82 84 85 Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien dan Akreditasi RS Pelayanan Jantung Vaskuler No. Indikator Uraian Kegiatan Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 28 Input : - Tim Ponek dok SK 100 100 100 100 100 - Sarana RS, Alat, Bangunan dan SDM % Ada yang belum sesuai Ada yang belum sesuai Ada yang belum sesuai Ada yang belum sesuai Ada yang belum sesuai - SOP Dok 30 30 30 30 30 Proses : - Ketersediaan pelayanan jam - AMP (ibu dan bayi) Kasus 12 12 terpenuhi terpenuhi 12 Waktu tunggu IGD - Respon time Menit < 10 < 10 terpenuhi terpenuhi < 10 - Evaluasi untuk Diagnostik Menit < 15 < 15 terpenuhi terpenuhi < 15 - Tindakan Awal Menit < 30 < 30 terpenuhi terpenuhi < 30 Tindakan Definitif Menit 50 50 tidak terpenuhi tidak terpenuhi 50 Output : - Inisiasi Menyusu Dini % - PONED T-Terbina PKM 100 100 100 100 100 - Kematian ibu karena persalinan
a.CFR Perdarahan % < 1 < 1 1 0 < 1
b.CFR Preeklamsi/eklamsi (FEB) % < 30 < 30 0 0 < 30
c.CFR Sepsis % 0.2 0.2 0 0 0.2 - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 45 < 45 10,58 11,5 < 45 - IMD % 70 70 100 100 70 Outcome : - Indeks kepuasan masyarakat % 80 > 80 85,43 85 > 80 No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan PONEK Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 29 Input : - Kebijakan/pedoman/panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian dokumen 10 10 9 8 5 - Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan dokumen 20 20 20 12 5 - Pembimbing klinik yang kompeten: - Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan orang 150 150 185 87 100 - Dosen pembimbing klinik (Dodiknis) orang 27 27 30 23 27 - Ada program pelatihan dan penelitian dokumen 1 1 1 2 1 Proses : - Penyelenggaraan/pengiriman kegiatan (seminar / bimtek/kursus / workshop Orang 300 300 518 231 300 - Pelaksanaan bimbingan mahasiswa Kegiatan 100 100 112 81 100 - Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang orang 5.000 5.000 7.051 3.610 5.000 Output : - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun - Struktural orang 90 90 274 87 100 - Fungsional orang 950 950 1319 408 900 - Adanya kegiatan penelitian: - Jumlah penelitian oleh pegawai dokumen 2 2 2 1 2 - Penelitian yang dipublikasikan dokumen 1 1 1 1 1 - Penelitian oleh institusi lain dokumen 200 200 132 67 200 - Jumlah Pelayanan Orang 0 0 0 Outcome : - Indeks kepuasan peserta diklat % 80 80 83,5 91 80 - Efektivitas diklat % 80 80 85 85,33 80 Pelayanan Diklat dan Litbang Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan No. Indikator Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 30 Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 4 4 4 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 577 620 577 620 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan Unit Kerja 61 28 61 28 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1 1 1 Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 85 30.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 30.4 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Uraian Kegiatan Satuan Lampiran III Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n) 1 Keluaran : - Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan Unit 82 343 82 343 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional Unit 2000 2455 2000 2455 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara sesuai Standar Unit 2354 2055 2354 2055 - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 - Keluaran : - Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Unit - - - - 9 Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % - - - - 85 Keluaran : - Jumlah Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Tahun 2 2 2 2 1 Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 85 83,38 85 85 Keluaran : - Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen/B ulan 2 - 2 - - Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 - 83,38 - - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.5 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.2 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Uraian Kegiatan Satuan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian RSUD Kabupaten Tangerang Catatan Kode Program/ lokasi Indikator Target Pagu Program/ lokasi Indikator Target Kebutuhan Penting Kegiatan kinerja capaian indikatif Kegiatan kinerja capaian Dana (Rp.) (Rp.000) 466.563.987.500 466.563.987.500 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD Kabupaten Tangerang PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA 100% 401.461.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA RSUD Kabupaten Tangerang PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA 100% 401.461.000.000 BLUD 1.02.01.2.10 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan 49 Unit Kerja 401.461.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan 49 Unit Kerja 401.461.000.000 BLUD 1.02.01.2.10. 0001 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 401.461.000.000 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 401.461.000.000 BLUD Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita 17,5% Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita 17,5% APBD Jumlah Kematian Ibu 37 Orang Jumlah Kematian Ibu 37 Orang APBD RSUD Kabupaten Tangerang 65.102.987.500 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD Kabupaten Tangerang 1.02.02 65.102.987.500 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BELANJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Kode Program/ lokasi Indikator Target Pagu Program/ lokasi Indikator Target Kebutuhan Penting Kegiatan kinerja capaian indikatif Kegiatan kinerja capaian Dana (Rp.) (Rp.000) 1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan 49 Unit Kerja 65.102.987.500 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Pelayanan BLUD yang ditingkatkan 49 Unit Kerja 65.102.987.500 BLUD 1.02.02.2.01. 0022 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 9 Unit 7.125.000.000 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 9 Unit 7.125.000.000 APBD 1.02.02.2.01. 0023 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 57.977.987.500 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan RSUD Kabupaten Tangerang Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 57.977.987.500 APBD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
1. 62.RSUD Balaraja Rencana Kerja RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2026 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Fungsi Rencana Kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis OPD/UOBK ke dalam program kegiatan, dan sub kegiatan tahunan UOBK sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program UOBK secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD/UOBK. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 074/Kep.268-Huk/2013 tentang Penetapan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata- mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Konsekuensi bagi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD RSUD) untuk membiayai kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom- up. Unit-unit layanan sub kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan Dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing- masing unit-unit layanan sub kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang dibidang kesehatan dan dilaksanakan dalam periode waktu 1 (satu) tahun anggaran, yaitu selama Tahun 2026. 1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:
a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630):
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j.Keputusan Menteri Kesehatan No. 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah.
k.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0909);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420):
m.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
o.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah,efektif,efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit. 1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah:
1. 1.Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2026;
2. 2.Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang
3. 3.Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit dalam Tahun Anggaran 2026;
4. 4.Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2026;
5. 5.Menjadi acuan bagi unit-unit layanan sub kegiatan di RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang pada penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik; Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
6. 6.Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Balaraja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2025-2029 2.2. Analisisi Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN RENJA TAHUN 2026 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Persentase Predikat Kode Warna < 100% Tidak Tercapai Merah = 100% Tercapai/ Sesuai Target Hijau > 100% Melebihi Target Biru Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2026, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Kesehatan, Adapun indikator Kinerja Utama RSUD Balaraja yang merupakan bagian dari Indikator Utama Dinas Kesehatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit. telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : ● Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator ● Sasaran 2 terdiri dari 42 indikator ● Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator ● Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator ● Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 188.4/24.1-RSUD Blj/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2026 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Balaraja % 82 82,02 100,02 2 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang memenuhi standar % 81 82 101,23 3 Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar % 69,23 70 100,98 4 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja % 75,63 71,64 94,72 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RSUD Balaraja dengan capaian 100,02 %. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target atau mencapai 101,23% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang melampaui standar, dengan capaian kinerja 82 %. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target 100,98% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar, dengan capaian kinerja 96.47%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target 94,72% ditunjukan pada indikator Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja yang tidak memenuhi standar, dengan capaian kinerja 71,64%. 2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2025 - 2029, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 48 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya % 39 39 100.00 2 Akreditasi rumah sakit Katagori Lulus madya Lulus Paripurna 100.00 3 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 85 82 96.47 4 Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat permill 2 6 42.00 Ketersediaan pelayanan di Instalasi No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 5 Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit % 100 100 100.00 6 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap % 100 100 100.00 7 Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap) % kurang dari1.5 2 75.00 8 BOR (Bad Ocupancy Rate) % 60-80 88 110.00 9 AVLOS (Average Lenght Of Stay) hari 6-9 3.5 130.00 10 TOI (Turn Over Interval) hari 1-3 0.4 100.00 11 BTO (Bad Turn Over) Kali 40-50 91 125.00 12 GDR (Gross Death Rate) permill kurang dari45 39 100.00 13 NDR (Net Death Rate) permill kurang dari25 0.6 100.00 14 Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi % 100 100 100.00 15 Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % kurang dari1 0.2 100.00 16 Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % kurang dari30 0 100.00 17 Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % Kurang Dari 0.2 0 100.00 18 Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 19 Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 20 Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 21 Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 22 Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit) % < 3 0 100.00 23 Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) % 100 100 100.00 24 Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) % 100 100 100.00 25 Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium) % 100 100 100.00 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 26 % 100 100 100.00 27 Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis % 100 100 100.00 28 Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan % 100 100 100.00 29 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 100 100.00 30 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) % 100 100 100.00 31 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) % 100 98 98.00 32 Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) % 100 100 100.00 33 Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik % 100 100 100.00 34 Baku mutu limbah cair : BOD % kurang dari30 17.2 100.00 35 Baku mutu limbah cair : COD % kurang dari80 112 71.43 36 Baku mutu limbah cair : TSS % kurang dari30 25 100.00 37 Baku mutu limbah cair : PH Angka 6-9 7.8 100.00 38 Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) % 100 90 90.00 39 Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry) % 100 90 90.00 40 Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit % 100 100 100.00 41 Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah) % 100 100 100.00 42 Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS % 100 100 100.00 43 Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) % 100 100 100.00 44 Status Rumah sakit: persentase pemenuhan bangunan % 86 90.5 105.23 45 Status Rumah Sakit : persentase peralatan % 81 82.3 101.23 46 Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit % 90 90 100.00 47 CRR( Cost Recoveri Rate ) % 70 62 88.57 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 48 Status Rumah Sakit Katagori Kelas B BLUD penuh Kelas B BLUD Penuh 100.00 Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja RSUD Balaraja pada beberapa table berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 1 Melebihi/Melampaui Target 10.42 % 2 Sesuai Target 72.92 % 3 Tidak Mencapai Target 16.67 % Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.4 Pencapaian target Misi No Misi Jumlah Indikator Sasaran Tingkat Pencapaian Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Target Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Misi 1 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2 Misi 2 42 3 7.14 32 76.19 7 16.67 3 Misi 3 5 2 40.00 2 40.00 1 20.00 Jumlah 48 5 10.42 35 72.92 8 16.67 Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 48 indikator kinerja, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No Kategori Jumlah Indikator Persentase A. Misi 1 1 1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 % 2 Sesuai Target 1 100.00 % 3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % B. Misi 2 42 1 Melebihi/Melampaui Target 3 7.14 % 2 Sesuai Target 32 76.19 % 3 Tidak Mencapai Target 7 16.67 % C. Misi 3 5 1 Melebihi/Melampaui Target 2 40.00 % 2 Sesuai Target 2 40.00 % 3 Tidak Mencapai Target 1 20.00 % Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain : ● kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan ● kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. ● Kinerja nyata dengan target akhir renstra. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2025 - 2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran 1 Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis, medis, keperawatan dan Customer Care Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terwujudnya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma – norma di masyarakat” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis , medis, keperawatan dan costumer care No Indikator Kinerja Sa tu an Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2026 % Ta rge t Real isasi Ta rg et Real isasi Ta rg et Real isasi Ta rge t Real isasi 1 Persentase karyawan yang memiliki kompetens i yang baik dibidangny a % 27 30 1 1 1 33 33 1 0 0 37 32 8 6 . 5 39 0 0 Sasaran Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, tekhnis, medis, keperawatan dan custumer care dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" adalah sebesar 33 dari target sebesar 33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini menurun 1.19 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.19. Tahun 2026 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 97.06%. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah :
a.ada jenis pelatihan – pelatihan tertentu yang dilakukan secara In House Training sehingga peserta pelatihan dapat lebih banyak.
b.RSUD terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh pegawai yang kompetensi di bidangnya Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui: “Program peningkatan pelayanan umum” dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah : NO NAMA PELATIHAN JUMLAH PEGAWAI 1 Pelatihan Budaya Kerja 40 Orang 2 Pelatihan para pimpinan dan pokja akreditasi RS dalam penanggulangan bencana 2 Orang 3 Pelatihan Codeblue 40 Orang 4 Pelatihan penanggulangan bencana 50 Orang 5 Dampak kebijakan Nasional terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan di RS sesuai UU 23/2014 1 Orang Pelatihan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan BLUD dengan system 1 Orang 6 Manajemen ruang perawatan 30 Orang 7 Failure mode effect analysis 30 Orang 8 Root Cause Analysis 30 Orang 9 Sosialisasi Gawat Darurat 30 Orang 10 The role of internist in cancer management 1 Orang 11 Plan, Do, Check and Action 1 Orang 12 Workshop pimpinan dan para pimpinan dalam implementasi standar kualifikasi dan pendidikan staf, komunikasi dan informasi serta handling komplai 1 Orang 13 Pelatihan complain handling 1 Orang 14 Pertemuan ilmiah tahuan urology 1 Orang 15 Bimtek pengumpulan data dan analisa data 30 Orang 16 Pelatihan perawatan kritis 30 Orang 17 Pelatihan komunikasi efektif 30 Orang 18 Sosialisasi tranfusi darah 30 Orang 19 Course principles in operative of fraktur management 1 Orang 20 Training of trainers kamar bedah 1 Orang 21 Pelatihan aoutrauma ORP 2 Orang 22 Sosialisasi TB DOTS dan HIV 30 Orang 23 Seminar pendidikan fraud di Jaminan Kesehatan Nasional 1 Orang 24 Pelatihan penanganan kejang pada anak dan dewasa 30 Orang 25 Workshop radiologi Nasional dengan tema aplikasi teleradiologi dalam mewujudkan hasil nilai kritis radiologi sesuai akreditasi dan JCI 2 Orang 26 Workshop the role of clinical pathologist and laboratory 1 Orang 27 Workshop jabatan fungsional dan manajemen pelayanan fisioterapi, pertemuan ilmiah the power of you in perioperative nursing dan program pengendalian resistensi antimikroba 1 Orang 28 Pelatihan cleaning service 1 Orang 29 Workshop pendokumentasian dikamar bedah dan teknik operasi dengan metode laparascopy 2 Orang 30 Pelatihan basic laparascopy for nurse 1 Orang 31 Course principles in operative of fraktur management 1 Orang 32 Diskusi panel kesiapan tenaga koder manghadapi system vedika dan review regulasi terkait pelaksanaan jaminan kesehatan nasional 4 Orang 33 Workshop optimalisasi peran coding untuk klaim RS 1 Orang 34 Pelatihan rekam medis kode penyakit (ICD 10) dan tindakan (ICD 9CM) versi 2010 terkait system vedika dan aplikasi INA CBG’s 1 Orang 35 Workshop reconstruction (Urology education) 1 Orang 36 Seminar DPD IPAI 1 Orang 37 Pelatihan ACLS 2 Orang 38 Pelatihan the power of you in perioperative nursing 1 Orang 39 Pelatihan ketrampilan dasar bagi perawat kamar bedah 1 Orang 40 Simposium of anestesia and Coesxisiting diseases dan workshop and contiouning professional development (CPD) 2 Orang 41 Pelatihan resusitasi neonatus 4 Orang 42 Workshop pembagian jasa pelayanan rumah sakit dengan methode konversi proporsi 2 Orang 43 Seminar peluang dan tantangan radiographer di era digital radiologi 4 Orang 44 Pelatihan asuhan gizi dan dietetic dan seminar international addressing hospital malnutrition with comprehensive nutrition care in dictetics 2 Orang 45 Bimtek perlindungan hokum tenaga kesehatan pemahaman hokum kedokteran 1 Orang bagi tenaga kesehatan dan manajemen RS 46 Training OHSAS 1 Orang 47 Seminar perekam medis dan informasi kesehatan kredensial perekam medis 4 Orang 48 Pelatihan security 30 Orang 49 Pelatihan PKRS 3 Orang 50 Pelatihan komite keperawatan 2 Orang JUMLAH 284 Orang Adapun Outcame dari Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Terwujudnya SDM yang kompeten dibidangnya 33 % Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terwujudnya pelayanan yang menyenangkan dalam hal produk dan fasilitas pelayanan serta cara memperlakukan pelanggan”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit No Indika tor Kinerja Satu an Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2026 % Targ et Rea lisa si Targ et Real isasi Targ et Real isasi Target Realisa si 1 Akredi tasi rumah sakit Katag ori belu m ada bel um ada 10 0 Surv ey Akre ditas i oleh KAR S Surv ey Akre ditas i ole KAR S 10 0 Lulu s Perd ana lulus Perd ana 100 Lulus madya Lulus Paripur na 100 2 Indeks Kepua san Masya rakat ( IKM ) % 62 64 10 3 75 75 10 0 80 80 100 85 82 96.47 3 Kemat ian pasien kuran g dari 24 jam di gawat darura t Permi ll 3.5 2 10 0 3 3 10 0 2.5 6.2 40. 32 2 6 42.00 4 Keters ediaan pelaya nan di Instala si Rawat Jalan sesuai denga n tipe Ruma h Sakit % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 5 Tidak adany a % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 kejadi an pasien jatuh yag beraki bat kecaca tan dan kemati an di Instala si Rawat Inap 6 Kejadi an Infeks i pasca operas i (Instal asi Rawat Inap) % < 1,5 % <1. 5 10 0 <1.5 <1.5 10 0 <1.5 2.58 58. 14 <1.5 2 75.00 7 BOR (Bad Ocupa ncy Rate) % 60- 80 81 10 0 60- 80 83 10 0 60- 80 83 100 60-80 88 110 8 AVLO S (Avera ge Lenght Of Stay) hari 6-9 2.6 7 10 0 6-9 2.9 10 0 6-9 3.2 100 6-9 3.5 130 9 TOI (Turn Over Interv al) hari 1-3 2.0 4 10 0 1-3 1 10 0 1-3 1.4 100 1-3 0.4 100 10 BTO (Bad Turn Over) Kali 40- 50 72 10 0 40- 50 95 10 0 40- 50 109 100 40-50 91 125 11 GDR (Gross Death Rate) permi ll < 45 29 10 0 <45 42 10 0 <45 44 56 <45 39 100 12 NDR (Net Death Rate) permi ll < 25 9 10 0 < 25 14 10 0 <25 2.9 0.0 0 <25 0.6 100 13 Kema mpun menan gani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi % 70 50 71 .4 3 80 100 12 5 100 100 100 100 100 100 14 Kemat ian ibu karena persali nan akibat penda rahan (Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) % <1 0.1 3 10 0 < 1 0.13 10 0 < 1 0 100 .00 < 1 0.2 100 15 Kemat ian ibu karena persali nan akibat preekl amsi (Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) % < 30 0.2 5 10 0 < 30 0.25 10 0 < 30 0.02 100 .00 < 30 0 100 16 Kemat ian ibu karena persali nan akibat sepsis (Unit % < 0.2 0 10 0 < 0.2 0 10 0 < 0.2 0 100 < 0.2 0 100 Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) 17 Tidak adany a kemati an di meja operas i (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 18 Tidak terjadi operas i salah sisi (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 19 Tidak terjadi operas i salah pasien (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 20 Tidak adany a kejadi an salah tindak an operas i (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 21 Pasien yang kemba % < 3 0 10 0 <3 0 10 0 <3 <3 100 .00 <3 0 100 li ke peraw atan intensi f denga n kasus sama kuran g dari 72 jam (Instal asi Care Unit) 22 Tidak terjadi nya kesala han pembe rian label (Instal asi Radiol ogi) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 23 Tidak adany % 100 100 0. 00 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 a Kerus akan foto (Instal asi Radiol ogi) 24 Tidak adany a kejadi an kesala han penga mbilan sampe l (Instal asi Labora torium ) % 100 100 0. 00 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 25 Tidak adany a kesala han pembe % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 rian hasil pemeri ksaan labora torium 26 Terlak sanan ya pembe rian pelaya nan Rehabi litasi Medis % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 27 Tidak adany a Kejadi an drop out pasien terhad ap pelaya nan rehabi litasi % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 medik yang direnc anaka n 28 Tidak adany a kejadi an kesala han tindak an rehabi litasi medik % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 29 Tidak adany a kejadi an kesala han pembe rian obat (Instal asi Farma % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 si) 30 Tidak adany a kejadi an kesala han pembe rian diet (Instal asi Gizi) % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 98 98.00 31 Tidak adany a kesala han pembe rian darah (Unit Bank Darah RS) % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 32 Tidak adany a % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 kesala han pengis ian rekam medik 33 Baku mutu limbah cair : BOD % <30 <30 10 0 < 30 < 16 10 0 < 30 23.4 8 100 .00 <30 17.2 100 34 Baku mutu limbah cair : COD % < 80 < 80 10 0 < 80 <80 10 0 <80 64 100 < 80 112 71.43 35 Baku mutu limbah cair : TSS % < 30 <27 10 0 < 30 < 25 10 0 < 30 28 100 < 30 25 100 36 Baku mutu limbah cair : PH Angk a 6-9 7 10 0. 00 6-9 7 10 0 6-9 7.6 100 6-9 7.8 100 37 Tidak terjadi % 100 100 10 100 100 10 100 100 100 100 90 90.00 nya keterla mbata n dalam penye diaan linen (Instal asi Laund ry) 0 0 .00 38 Tidak adany a linen yang hilang (Instal asi Laund ry) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 90 90.00 39 Waktu tangga p pelaya nan ambul an dan mobil % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 jenaza h kuran g dari 30 menit 40 Tidak terjadi nya kesala han identifi kasi jenaza h (Instal asi Pemul asaran Jenaz ah) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 41 Waktu tangga p pelaya nan kuran g dari 15 menit % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 (Instal asi Pemeli haraa n Saran a Prasar ana RS) 42 Tidak adany a baran g milik pasien , pengu njung, karya wan yang hilang (Pelay anan Keama nan, Kebers ihan dan Keterti % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 Page 47 Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dari sebanyak 42 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" adalah sebesar Lulus Paripurna dari target sebesar Lulus madya yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Pada Tahun 2022 RSUD Balaraja telah mendapat penilaian Akreditasi Lulus PARIPURNA oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit diharapkan ada perbaikan sistem di rumah sakit meliputi input, proses dan produk output (meliputi output dan outcome). Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Akreditasi Rumah Sakit adalah Suatu pengakuan yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 terdapat 15 BAB / POKJA , 323 Standar dan 1218 Elemen Penilaian (EP). Adapun Tujuan Akreditasi adalah : a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. b) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan SDM Rumah Sakit. c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit. d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien , masyarakat, dan SDM Rumah Sakit. Manfaat Akreditasi Rumah Sakit : a) Terbentuknya budaya mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai Standar di Rumah Sakit. b) Terlindunginya pasien/ masyarakat dari layanan kesehatan yang tidak bermutu. c) Sebagai salah satu syarat peningkatan Kelas Rumah Sakit d) Sebagai salah satu syarat untu bekerja sama dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator ini adalah sebagai berikut :
2. 1.Komitmen semua Pegawai dalam mewujudkan Rumah Sakit yang terakreditasi Versi 2012.
3. 2.Dukungan dari Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung pelayanan di Rumah Sakit Daerah Balaraja. Bentuk dukungan yang diberikan dapat dilihat dari penambahan sarana dan prasarana berupa fasilitas gedung rawat inap 4 (empat) lantai yang masih dalam proses pembangunan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standar, dan dukungan kebijakan untuk peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ” dengan kegiatan: 1) Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
a.Bimbingan Akreditasi
b.Penyusunan dokumen akreditasi
c.Survey simulasi akreditasi
d.Survey akreditasi 2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
a.Bimbingan teknis fungsional Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )" adalah sebesar 82 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.47 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pencapaian IKM tidak mencapai target disebabkan karena kekurangan ruang rawat inap (belum selesainya bangunan rumah rawat inap), sedangkan yang menyebabkan nilai tinggi adalah karena semua petugas RSUD Balaraja telah kompeten sesuai bidangnya dan RSUD Balaraja dalam memberikan keadilan dalam memberikan pelayanan dan senantiasa meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pasien. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )" tahun ini menurun 3.53 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 96.47 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.47 %. Indeks kepuasan masyarakat adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Balaraja sebagai Instansi pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan suatu system yang komponennya saling berhubungan , berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yang memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dalam memberikan kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan terhadap layanan Rumah Sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal ( Costumer ) yang diselenggarakan oleh Tim Rumah Sakit. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di semua unit, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Balaraja. Pada Tahun 2022, pengukuran IKM dilaksanakan pada unit pelayanan yaitu: Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Instalasi Farmasi, Laboratorium, Radiologi,Rehabilitasi Medik dan Gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian pada indikator ini adalah :
1. 1.Antrian pendaftaran pasien BPJS yang dianggap lama
2. 2.Tempat pendaftran pasien BPJS yang kurang layak
3. 3.Prosedur pelayanan dianggap rumit terutama untuk pasien BPJS karena harus melakukan beberapa tahap dalam menyelesaikan administrasi seperti harus ada rujukan dari Puskesmas atau PPK1
4. 4.Jadwal pelaksanaan pemeriksaan di poliklinik tidak sesuai jadwal, hal ini dikarenakan dokter melakukan visit ke ruang rawat inap atau sedang melakukan tindakan operasi sehingga waktu dokter datang ke poliklinik tidak sesuai jadwal
5. 5.RSUD Balaraja sedang dalam proses pembangunan sehingga kenyamanan lingkungan terganggu
6. 6.Lahan parkir yang sangat terbatas
7. 7.Jadwal dokter yang kadang tidak tepat waktu
8. 8.Sarana yang dianggap kurang memadai
9. 9.Kurang ramahnya pegawai Strategi Pemecahan masalah
10. 1.RSUD Balaraja mengembangkan pelayanan berbasis Informasi Teknologi ( IT ) melalui Website yang dinamakan “Si Jempol” ( Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien On Line ), dimana dengan sistem ini Pasien dapat melakukan pendaftaran melalui on line , pasien dapat melihat informasi ketersediaan Tempat Tidur secara real time, dan dapat mengetahui jadwal praktik dokter, untuk mempercepat pelayanan di Instalasi farmasi RSUD Balaraja juga menggunakan Resep secara elektronik. Selain dengan Si Jempol ini Pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui APM ( Anjungan Pendaftaran Mandiri)
11. 2.Pada Tahun 2024 RSUD Balaraja mengembangkan layanan aplikasi “Si Jempol” untuk pasien BPJS Kesehatan melalui pemanfaatan jaringan WhatsApp dinamakan “SI AWAK CAGEUR” (Sistem Informasi Aplikasi WhatsApp Cara Andalan Gerai Elektronik Untuk Rakyat). Melalui “SI AWAK CAGEUR” pasien BPJS Kesehatan dapat melakukan booking antrian secara online terutama pasien dengan kondisi tertentu, mengetahui informasi persyaratan BPJS, Informasi Jadwal Praktek Dokter, Informasi Tempat Tidur Online, dan Kritik dan Saran melalui WhatsApp. Layanan ini secara otomatis memberikan pengaturan booking pasien dan informasi layanan rumah sakit.
12. 3.Relokasi tempat pendaftaran BPJS ke lokasi bekas pelayanan poliklinik ( Gedung Manajemen )
13. 4.Koordinasi dengan BPJS karena persyaratan tersebut ditetapkan oleh BPJS. Untuk mempercepat proses pendaftaran, RSUD Balaraja telah mengembangkan aplikasi pendaftaran secara Bridging dengan PICARE Puskesmas , sehingga data peserta BPJS dapat terintegrasi langsung dengan sistem IT di RSUD Balaraja
14. 5.Mengatur jadwal visite dokter ke ruang rawat inap sehingga tidak menyita waktu pelayanan di poliklinik
15. 6.Menggunakan tempat parkir di lokasi yang akan dibangun gedung parker
16. 7.Menyediakan audio visual berupa edukasi dan informasi.
17. 8.Perbaikan sarana prasarana
18. 9.Pelatihan service excellent. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit dengan rincian kegiatan:
a.Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan
b.Terlaksananya pengadaan sarana promosi dan edukasi RS
c.Terlaksananya Pengadaan Rapat pertemuan PKRS 12 kali
d.Terlaksananya Pengadaan Analisa hasil survey pelanggan 4 kali
e.Terlaksananya Pengadaan Evaluasi komplain handling 6 kali
f.Terlaksananya Pengadaan Iklan media cetak Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " adalah sebesar 6 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 42.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini meningkat 1.68 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 40.32. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini adalah sebesar 42.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator, antara lain :
1. 1.Semakin banyaknya kasus-kasus penyakit kronis sub spesialistik yang di rujuk
2. 2.Pasien yang dirujuk ke rumah sakit dalam fase terminal
3. 3.Kurangnya skill tenaga medis dan tenaga perawat
4. 4.Kurangnya alat kesehatan gawat darurat
5. 5.Kurangnya fasilitas pendukung lanjutan (Intensif Care) dan rumah sakit rujukan Strategi pemecahan masalahnya antara lain :
6. 1.Meningkatkan kemampuan/ skill tenaga medis dan perawat melalui pendidikan dan pelatihan gawat darurat (BTLS, PPD, ATLS, ACLS)
7. 2.Menyediakan alat kesehatan pendukung di IGD
8. 3.Memperbaiki protap tatalaksana pasien di IGD
9. 4.Menambah fasilitas pendukung (Intensif Care)
10. 5.Pembangunan Sarana dan Parasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD Balaraja (Gedung dan Alat Kesehatan)
11. 6.Meningkatkan jejaring rujukan lanjutan (rumah sakit sekunder dan tersier) Capaian kinerja nyata indikator 4 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 5 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" adalah sebesar 2 dari target sebesar kurang dari 1.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 kegiatan pelayanan kamar operasi meningkat sebesar 25%, tidak imbangi dengan penambahan kamar operasi yang hanya berjumlah 4 kamar. Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini meningkat 16.86 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 58.14. Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini adalah sebesar 75.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator ini, antara lain :
12. 1.Kurangnya fasilitas kamar operasi
13. 2.Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di kamar Operasi
14. 3.Kurangnya alat filter ruangan
15. 4.Belum kegiatan maksimalnya uji kuman kamar operasi Strategi pemecahan masalahnya antara lain :
16. 1.Menambah jumlah kamar operasi
17. 2.Peningkatan kegiatan PPI di kamar operasi
18. 3.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf kamar operasi melalui pendiakan dan pelatihan
19. 4.Memperbaiki protap tatalaksana PPI di kamar operasi
20. 5.Menyediakan alat filter ruang operasi
21. 6.Meningkatkan uji kuman kamar operasi secara berkala Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" adalah sebesar 88 dari target sebesar 60-85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini meningkat 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00 % Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini adalah sebesar 110.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 146.67 %. Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" adalah sebesar 3.5 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 130.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini meningkat 30.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini adalah sebesar 130.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 58.33%. Capaian kinerja nyata indikator 9 "TOI (Turn Over Interval)" adalah sebesar 0.4 dari target sebesar 1-3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "TOI (Turn Over Interval)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 40.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" adalah sebesar 91 dari target sebesar 40-50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini meningkat 25.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini adalah sebesar 125.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 227.50 %. Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" adalah sebesar 39 dari target sebesar kurang dari45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini meningkat 44.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 56.00.Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" adalah sebesar 0.6 dari target sebesar kurang dari25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini meningkat 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0 %. Capaian kinerja nyata indikator 13 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 14 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0.2 dari target sebesar kurang dari1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 15 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 16 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 0.2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 17 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2026 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 18 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 19 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 20 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian kinerja nyata indikator 21 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 22 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 23 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 24 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 25 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu : PengadaanPenyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis dan Kimia Reagensia. Capaian kinerja nyata indikator 26 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 27 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan " adalah sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 28 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 29 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat. Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " adalah sebesar 98 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini menurun 2.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini adalah sebesar 98.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 98.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu Operasional Pelayanan Rumah Sakit
22. 1.Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit.
a.Tersedianya makanan dan minuman pasien 12 bulan
1. 2.Penyediaan Makanan dan Minuman Petugas jaga Rumah Sakit.
a.Tersedianya makanan dan minuman petugas jaga RS 365 hari
1. 3.Pelaksanaan screening dan konsultasi gizi Capaian kinerja nyata indikator 31 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 32 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 33 "Baku mutu limbah cair : BOD" adalah sebesar 17.2 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : BOD tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" adalah sebesar 112 dari target sebesar kurang dari 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71.43 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini menurun 28.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini adalah sebesar 71.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00%. Capaian kinerja nyata indikator 35 "Baku mutu limbah cair : TSS" adalah sebesar 25 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : TSS" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 36 "Baku mutu limbah cair : PH" adalah sebesar 7.8 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : PH" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 130.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
2. 1.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit a) Pemeliharaan Instalasi Air dan IPAL ( Instalasi Pengolahan Air Limbah) b) Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air c) Pemeliharaan bak/tangki rektor IPAL d) Pemanfaatan air rijek buangan RO (Reverse Osmosis) e) Pemeliharaan Sanitasi Dasar
3. 1.Pemeriksaan udara ruang 1 tahun 1 x
4. 2.Pemeriksaan usap alat 1 tahun
5. 3.Pemeriksaan air limbah 1 tahun 4 kali
6. 4.Pemeriksaan air bersih 1 tahun 2 kali
7. 5.Pemeriksaan sampel makanan 1 tahun 2 kali
8. 6.Pengadaan botol sampel habis pakai 50 buah f) Pembuangan sampah non medis 144 kali g) Pembuangan sampah medis 18.180 kg h) Pemeliharaan Barang Bengkel IPRS 1 paket i) Pengadaan safety box 340 buah j) Pembelian Bakteri Pengurai 50 liter k) Pemeliharaan Mesin dan jaringan pipa IPAL Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
9. 1.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) ⮚ Terlaksananya Pengadaan linen rumah sakit ⮚ Terlaksanaya pengadaan jasa laundry sebanyak Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00%. Capaian kinerja nyata indikator 39 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 40 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 41 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu dengan sub kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Capaian kinerja nyata indikator 42 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sasaran 3 Meningkatnya Standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Tersedianya bangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta peralatan yang lengkap dengan mengikuti perkembangan teknologi ”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B No Indikat or Kinerja Satu an Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2026 % Targ et Re alis asi Tar get Rea lisa si Ta rg et Real isasi Tar get Real isasi 1 Status Rumah sakit: persent ase pemen uhan bangun an % 70 53 76 77 60 78 81 81 100 86 90.5 105.23 2 Status Rumah Sakit: persent ase peralat an % 47 61 13 0 70 60 86 77 77.4 3 100 81 82.3 101.23 Sasaran Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan adalah sebesar 90.5 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini meningkat 5.23 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini adalah sebesar 105.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.28 %. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" adalah sebesar 82.3 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini meningkat 0.67 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.56. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini adalah sebesar 101.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 95.70 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :
10. 1.RSUD Balaraja sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bagunan yang lebih baik karena adanya gedung baru untuk pelayanan pasien dengan penjaminan dan gedung-gedung pelayanan yang selalu di pelihara.
11. 2.Alat Kesehatan semakin lengkap karena pemenuhan alat kesehatan dilaksanakan dari berbagai sumber Dana yaitu Dana BLUD, Dana APBD Kab.Tangerang dan DAK.
12. 3.Pada Tahun 2023 RSUD Balaraja telah meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan memberlakukan sistem pendaftaran Rawat Jalan melalui Reservasi Online, WA, pemisahan loket pendaftaran untuk pasien umum dan BPJS. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui: “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut:
13. 1.Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a.Terlaksananya renovasi Gedung Rawat Inap Lama
b.Tersedianya Instalasi Hydrant Rumah Sakit
1. 2.Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit
a.Tersedianya Alat-alat Kesehatan / Kedokteran sebanyak : 96 item Adapun outcame kegiatan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
a.Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit 100%
b.Terselenggaranya pemenuhan alat kesehatan di RSUD Balaraja sesuai kelas B 90% Sasaran 4 Terselanggaranya penyiapan sistem-sistem: perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu pelayanan dan IT Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terselenggaranya Tata Kelola Rumah Sakit dan managemen yang profesional”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT No Indikat or Kinerja Sat uan Tahun 2022 % Tahun 2024 % Tahun 2026 % Tahun 2026 % Tar get Reali sasi Tar get Rea lisa si Ta rg et Real isasi Tar get Rea lisa si 1 Terinte grasiny a sistem informa si rumah sakit % 35 47 100 60 70 117 80 80 80 90 90 100 Sasaran Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit" adalah sebesar 90 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit tahun ini meningkat 20.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 80.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumahsakit” tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 111.11 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah:
1. 1.Dukungan dari semua pihak untuk memanfaatkan IT untuk mempercepat pelayanan kesehatan di semua lini pelayanan.
2. 2.Kebutuhan Rumah Sakit akan IT sehingga memunculkan inovasi- inovasi untuk pemanfaatan Informasi Teknologi. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
3. 1.Penyediaan Jasa KSO SIM RS dengan hasil kegiatan :
a.Tersedianya sistem rumah sakit yang memadai
b.Terpenuhinya sistem manajemen pelaporan RS
c.Terlaksananya pemberian jasa KSO 12 bulan Adapun Outcame dari sasaran kegiatan tersebut adalah Tersedianya SIM RS yang memadai 80%. Sasaran 5 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terlaksananya Tata Kelola Rumah Sakit dan manajemen yang Profesional”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.10 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit No Indikato r Kinerja Sat uan Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2026 % Targ et Realis asi Ta rg et Realis asi Tar get Real isas i Target Realisasi 1 CRR (Cost Recoveri Rate) % 47 50 106 58 70 108 85 - 85.00 90 - 88.5 7 2 Status Rumah Sakit Kata gori Kela s B BLU D Pen uh Kelas B BLUD Penuh 100 Ke las B BL U D Pe nu h Kelas B BLUD Penuh 100.00 Kela s B BLU D Pen uh Tipe B den gan BLU D 100.0 0 Kelas B BLUD penuh Kelas B Penuh 100 Sasaran Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu: Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR( Cost Recoveri Rate )" adalah sebesar 62 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.57 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. karena pada Tahun 2023 masih mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama untuk operasional poliklinik baru, dan keperluan akreditasi rumah sakit. Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate)" tahun ini meningkat 13.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 75.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate )" tahun ini adalah sebesar 88.57 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 82.67 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : ”Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
1. 1.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. 2.Terlaksananya Penyediaaan Alat Tulis Kantor
3. 3.Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. 4.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. 5.Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan
6. 6.Terlaksananya Inventarisasi aset/barang daerah Adapun Outcame dari sasaran kegiatan tersebut adalah terpenuhinya belanja operasional rumah sakit 90% Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit" adalah sebesar Kelas B BLUD Penuh dari target sebesar Kelas B BLUD penuh yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. pada tanggal 03 Januari 2023 RSUD Balaraja ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, pada RSUD Balaraja tiap awal tahun dilaksanakan forum gabungan SKPD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat. Di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya yang cukup komprehensif guna mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan menciptakan tata layanan kesehatan yang baik dan merata bagi seluruh pasien yang berkunjung pada RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang tanpa membeda-bedakan status, pangkat dan kedudukan pasien, baik pasien tunai maupun pasien dari kalangan masyarakat miskin. Bahkan pada pasien yang berasal dari kalangan masyarakat miskin, seluruh biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh rumah sakit, baik dari segi layanan perawatan, obat-obatan, tempat tidur dan bagi pasien yang membutuhkan Pelayanan rujukan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan layanan rujukan kerumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi. Untuk kemajuan dan peningkatan mutu layanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya baik yang diselenggarakan secara intern maupun ekstern, agar kemampuan pelayanan kesehatannya bertambah sehingga akan mempengaruhi fungsi layanan kearah yang lebih baik dan lebih maju. RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai pusat rujukan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang wilayah barat juga secara kontinyu menambah kapasitas peralatan kesehatan dan kedokteran dengan teknologi canggih, dimana peralatan tersebut sangat dibutuhkan demi menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan banyak perbaikan, baik dari segi layanan administrasi maupun tata cara pelayanannya, salah satunya dengan peningkatan SIM RS (sistem informasi manajemen rumah sakit) agar tugas-tugas administrasi dapat terselesaikan dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih akurat. Sebagaimana di bidang pelayanan kesehatan, di bidang layanan administrasi juga diikutkan dalam pelatihan keadministrasian untuk peningkatan pelayanan di bidang jasa administrasi kesehatan. Di bidang penunjang medis dan non medis, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah mengadakan peralatan-peralatan dan barang-barang yang dibutuhkan dan melakukan perbaikan terhadap peralatan-peralatan penunjang medis dan non medis guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada RSUD RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sesuai dengan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan yang paling prioritas hingga kepada kebutuhan yang kurang prioritas. Hal ini dimaksudkan agar dana yang digunakan untuk mengadakan peralatan-peralatan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, bermanfaat, berdayaguna dan berhasil guna. Di dalam pelaksanaan kegiatannya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan tambahan penghasilan bagi para karyawan dan karyawatinya, baik itu berupa insentif / jasa pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar para karyawan dan karyawatinya dapat bekerja lebih maksimal dan lebih profesional, sehingga pelayanan kepada para costumer rumah sakit menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan kunjungan rumah sakit yang secara otomatis akan berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan sekaligus kesejahteraan karyawan/karyawati rumah sakit. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD BALARAJA Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance) pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit. Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui bahwa pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah. Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor– faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut:
7. 1.STRENGTHS
a.Lokasi Rumah Sakit Strategis Berada di lingkungan padat penduduk dan daerah industri dan di jalur jalan lintas provinsi
b.Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
c.Tersedia Tenaga Dokter Ahli yang memadai
d.Dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit (BLUD);
e.Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.
1. 2.WEAKNESSES
a.Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;
b.Fasilitas dan peralatan pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga pelayanan kurang optimal;
c.Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Belum di Manfaatkan Secara Optimal
d.Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;
e.Belum optimalnya penyelenggaraan trayek angkutan umum yang melintasi rumah sakit.
1. 3.OPPORTUNITIES
a.Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi;
b.Berkembangnya wilayah Kabupaten Tangerang menjadi pusat kegiatan industri dan ekonomi sehingga memperluas pangsapasar;
c.Banyaknya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama;
d.Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS, dalam peningkatan kinerja pelayanan publik;
e.Adanya Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah (JKN)
f.Masyarakat miskin yang tidak terjaring BPJS dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas Jamkesda.
1. 4.THREATS
a.Berdirinya rumah sakit – rumah sakit swasta dengan fasilitas peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana pendukung;
b.Era pasar bebas masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri. Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dirumuskan sebagai berikut:
1. 1.Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana, peraturan- peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS, dengan menangkap peluang pasar menengah atas;
2. 2.Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar;
3. 3.Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.
4. 4.Perbaiki, peliharaan dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.
p.Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang RSUD Balaraja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: Tugas : RSUD Balaraja bertugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Balaraja mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Penyelenggaraan pengelolaan teknis administratif tata usaha, umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
b.Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dalam rangka mendukung pelayanan medik ;
c.Penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan Rumah Sakit dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelayanan Rumah Sakit melalui sistem asuransi ;
d.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, para medis fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga medis, para medis dan non medis ;
e.Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga / institusi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas ;
f.Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik; Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya ada beberapa yang menjadi isu-isu penting antara lain: ● Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang) ● Belum optimalnya pendayagunaan SDM ● Masih lemahnya sistem reward & punishment ● Kelembagaan sedang menuju Tipe B Pendidikan berstatus PPK BLUD ● Kurang optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2026 Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi RSUD Balaraja selama kurun waktu 2026 -2029. Tujuan dan sasaran pada masing – masing Misi diuraikan sebagai berikut : 3.2.1. Tujuan dan Sasaran dari Misi 1 Meningkatkan kompetensi SDM di segala lini pelayanan, baik pelayanan medis maupun manajemen didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif dan efisien
1. 1.Terpenuhinya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma-norma di masyarakat dengan sasaran : 1.1. Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis,medis, keperawatan dan Customer Care 3.2.2. Tujuan dan Sasaran dari Misi 2 Memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkualitas, menyenangkan dan santun
2. 1.Terwujudnya standar pelayanan di Rumah Sakit, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
a.Meningkatnya pelayanan Instalasi Gawat Darurat
b.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Jalan
c.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Inap
d.Meningkatnya Pelayanan Medik di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi
e.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Kamar Bedah Sentral
f.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Intensif Care
g.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Radiologi
h.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Laboratorium
i.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Rehabilitasi Medik
j.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Farmasi k.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Gizi
l.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medis di BDRS
m.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis Instalasi Rekam Medik
n.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis di Unit Pengolahan Limbah
o.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Laundry.
p.Meningkatnya Pelayana ambulance dan mobil jenazah
q.Meningkatnya Pelayanan di Instalasi Pemulasaran Jenazah.
r.Meningkatnya pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Pemeliharaan Sarana/Prasarana
s.Meningkatnya Pelayanan Keamanan, kebersihan dan ketertiban 3.2.3. Tujuan dan Sasaran dari Misi 3 Mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang
1. 1.Tersedianya baangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta tersedianya peralatan yang lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sasaran : 1.1 Meningkatnya standar pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe B
2. 2.Terlaksananya tata kelola Rumah Sakit dan Manajemen yang professional dengan sasaran : 1.1 Terselenggaranya penyiapan sistem – sistem : perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu dan IT 1.2 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit. 3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Perumusan program dan kegiatan Tahun 2026 didasarkan pada Renstra 2026 - 2029 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan mengacu sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah sakit. Adapun program kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang terbagi kedalam 2 (dua) program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dapat diuraikan sebagai berikut:
3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dan , yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: 1) Pengembangan Rumah Sakit Dengan output sub kegiatan tersedianya gedung rumah sakit dan sarana pendukungnya 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dengan output sub kegiatan : - Tersedianya alat-alat Kesehatan rumah sakit sebanyak 95 unit 3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Tersedianya obat-obatan rumah sakit 1 paket - Tersedianya bahan pakai habis medis sebanyak 1 paket - Tersedianya bahan kimia reagensia rumah sakit sebanyak 1 paket Adapun uraian program dan kegiatan serta indikator sasaran dapat dilihat pada Lampiran (Rencana Kerja RSUD Balaraja Tahun 2026). Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai salah satu UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan dokumen rencana tahunan mengacu kepada Renstra RSUD Balaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari unit-unit layanan melalui sistem penganggaran berbasis buttom-up atau data dari user. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2026, oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang RENCANA KERJA TAHUNAN RSUD BALARAJA UPTD : RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran : 2026 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Mewujudkan RSUD Balaraja Sebagai Rumah Sakit Terdepan dan Berkualitas Prima Meningkatkan kompetensi SDM di segala lini pelayanan, baik pelayanan medis maupun manajemen didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif dan efisien Terpenuhinya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma- norma di masyarakat Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis,medis, keperawatan dan Customer Care % karyawan yang memiliki kompetensi yang baik di bidangnya 67% Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pendidikan dan pelatihan formal Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 953,440,000 Proses : Pelatihan manajemen,teknnis medis dan non medis Item 3 Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Orang 75 Outcome: Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun % 32 Impact : Meningkatnya pelayanan oleh tenaga rumah sakit Pembinaan pegawai lingkup SKPD Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 227,394,000 Proses : Kebijakan pegawai pada RSUD Balaraja Macam 3 Output : Terlaksananya penyusunan peraturan pegawai RSUD Balaraja Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya peraturan pegawai RSUD Balaraja Dokume n peratura n 3 Impact : Prosentasi komplain terhadap sikap dan perilaku SDM rumah sakit % 20 Memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkualitas, menyenangkan dan santun Terwujudnya standar pelayanan dirumah sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan di RS Akreditasi rumah sakit Lulus paripurn a Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 85% Input : Dana yang tersedia Rp. 81,795,506,778 Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Gawat Darurat Kematian pasien < 24 jam di gawat darurat ≤ 2 mil Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 14 Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Jalan Ketersediaan pelayanan sesuai dengan tipe RS 100% Output : Jumlah Orang yang penerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 497 Meningkatnya Pelayanan Medik di Rawat Inap % pasien dirawat kembali dengan kasus yang sama 50% Outcome: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokume n 1 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 % BOR ( Bad Ocupancy Rate ) 60 - 80 % VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target AVLOS ( Average Lenght of Stay ) 6-9 hari Input : Dana yang tersedia Rp. TOI ( Turn Over Internal ) 1-3 hari Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 BTO ( Bad Turn Over ) 40 - 50 kali Output : Tersedianya jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Paket 1 GDR ( Gros Death Rate ) ≤ 25 ‰ Outcome: Terselenggaranya pelayanan kesehatan disetiap unit layanan rumah sakit Unit 17 NDR ( Net Death rate ) ≤ 45 ‰ Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat rumah sakit % 40 Meningkatnya Pelayanan Medik di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) 100% Penyediaan Jasa Tunjangan Khusus Pegawai PPK BLUD Kematian ibu karena persalinan: Input : Dana yang tersedia Rp. 4,756,739,866
a.perdarahan ≤ 1 % Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12
b.preeklamsia ≤ 30 % Output : Tersedianya jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Paket 1
c.sepsis ≤ 0,2 % Outcome: Terselenggaranya pelayanan kesehatan disetiap unit layanan rumah sakit Unit layanan 17 Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Kamar Bedah Sentral Tidak adanya kematian di meja operasi 100% Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat rumah sakit % 40 Tidak terjadi operasi salah sisi 100% Tidak terjadi operasi salah pasien 100% Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi 100% Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Intensif care unit Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam ≤ 3% Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Radiologi Tidak terjadinya kesalahan pemberian label 100% Tidak adanya Kerusakan foto 100% Penyediaan Jasa Administrasi Gaji Pegawai PPK BLUD Input : Dana yang tersedia Rp. 11,515,004,953 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Tersedianya jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Paket 1 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Outcome: Terselenggaranya pelayanan kesehatan disetiap unit layanan rumah sakit Unit 17 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat rumah sakit % 40 Tunjangan Kinerja Input : Dana yang tersedia Rp. 17,030,565,935 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Item kegiatan 19 Outcome: Terwujudnya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan rumah sakit % 100 Impact : Meningkatnya jumlah dan mutu pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat rumah sakit % 100 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Laboratorium Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel 100% Pengadaan bahan kimia/reagen rumah sakit Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 100% Input : Dana yang tersedia Rp. 7,123,762,147 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Rehabilitasi Medik Terlaksananya Pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis 100% Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 2 Angka Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan ≤ 50 % Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan kimia/reagen rumah sakit Paket 2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100% Outcome: Terpenuhinya kebutuhan bahan kimia laboratorium RSUD Balaraja % 90 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Farmasi Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100% Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan laboratorium kesehatan RSUD Balaraja % 40 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Gizi Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medis di BDRS Tidak adanya kesalahan pemberian darah 100% Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis Instalasi Rekam Medik Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik 100% Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis di Baku mutu limbah cair : Program Pemenuhan Pemeliharaan rutin, berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Unit Pengolahan Limbah BOD < 30 mg/l Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Input : Dana yang tersedia Rp. 971,276,000 COD < 80 mg/l Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Triwulan 4 TSS < 30 mg/l Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Paket 3 PH 6-9 Outcome: Terpeliharanya sarana pengolahan limbah rumah sakit % 90 Impact : Tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah RSUD Balaraja % 100 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Laundry Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen 100% Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS dan Penyediaan jasa laundry Tidak adanya linen yang hilang 100% Input : Dana yang tersedia Rp. 936,908,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 8 Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit Balaraja Paket 5 Impact : Meningkatnya pelayanan oleh tenaga rumah sakit ditunjang dengan peralatan yang memadai % 65 Meningkatnya pelayanan penunjang, pelayanan Ambulan dan mobil jenazah Waktu tanggap pelayanan ≤ 30 mnt ≤ 30 mnt Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan diinstalasi pemulasaraan jenazah Tidak terjadinya kesalahan identifikasi 100% Input : Dana yang tersedia Rp. 329,774,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rumah sakit Kegiatan 1 Outcome: Kendaraan dinas/operasional rumah sakit layak jalan % 100 Impact : Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit yang ditunjang oleh alat transportasi yang memadai Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Input : Dana yang tersedia Rp. 493,763,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/ Jabatan Kegiatan 1 Outcome: Terpenuhinya Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/ Jabatan % 100 Impact : Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit yang ditunjang oleh alat transportasi yang memadai Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Pemeliharaan Sarana/Prasarana RS Waktu tanggap pelayanan ≤ 15 mnt 100% Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 1,496,401,200 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor pada RSUD Balaraja Paket 3 Outcome: Terpeliharanya peralatan kantor RSUD Balaraja % 90 Impact : Meningkatnya pelayanan oleh tenaga rumah sakit Pemeliharaan Genset, Trafo dan Jaringan Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 560,700,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan genset, trafo dan jaringan penghubung pada RSUD Balaraja Paket 3 Outcome: Terpeliharanya genset, trafo dan jaringan penghubung pada RSUD Balaraja % 90 Impact : Terselenggaranya pelayanan kesehatan di rumah sakit % 100 Meningkatnya Pelayanan Keamanan, kebersihan dan ketertiban Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang 100% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Input : Dana yang tersedia Rp. 2,838,600,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Kabupaten/K ota Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor rumah sakit Paket 2 Outcome: Terselenggaranya rumah sakit yang aman, tertib, bersih dan rapi % 90 Impact : Lingkungan Rumah sakit yang aman, tertib, rapi dan nyaman meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung % 90 Mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang Terwujudnya bangunan yang nyaman, serta tersedianya peralatan yang lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana RS tipe B Status Rumah Sakit : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor % pemenuhan bangunan 94% Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 1,200,000,000 % peralatan 86% Proses : Waktu pelaksanaan pemeliharaan bulan 12 Terlaksananya Tata Kelola Rumah Sakit dan manajemen yang profesional Terselanggaranya penyiapan sistem-sistem: perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu pelayanan Terintegrasinya sistem informasi RS 90% Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit kegiatan 1 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit CRR ( Cost Recovery Rate ) 75% Outcome: Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit % 100 Status Rumah Sakit Tipe B dengan BLUD Impact : Pelayanan masyarakat rumah sakit dapat dilakukan RSUD Balaraja % 100 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 3,500,000,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 7 Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada RSUD Balaraja Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada RSUD Balaraja Item 16 Impact : Meningkatnya pelayanan oleh tenaga rumah sakit ditunjang dengan peralatan yang memadai % 55 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 17,906,077,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 10 Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Paket 5 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat- alat kesehatan RSUD Balaraja % 75 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan RSUD Balaraja % 40 Pengembangan rumah sakit Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 99,456,357,724 Proses : Jumlah hari pelaksanaan pembangunan/pengadaan Bulan 10 Output : Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana rumah sakit Unit 4 Outcome: Terselenggaranya peningkatan pelayanan yang ditunjang dengan sarana yang memadai Paket 4 Impact : Meningkatnya rasio bangunan RSUD Balaraja sesuai standar RS % 85 Pemeliharaan taman rumah sakit Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 47,700,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman rumah sakit Kegiatan 1 Outcome: Terpeliharanya taman rumah sakit Lokasi/ti tik 7 Impact : Terwujudnya taman rumah sakit yang enak dilihat, bersih, menarik dan nyaman % 100 Pengadaan alat-alat kebersihan Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 838,090,100 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 2 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan Paket 2 Outcome: Terselenggaranya rumah sakit yang tidak infeksius bersih dan rapi % 90 Impact : Rumah sakit rapi dan nyaman meningkatkan minat masyarakat untuk Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input : Dana yang tersedia Rp. 1,477,055,120 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Triwulan 4 Output : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Jenis kegiatan 5 Outcome: Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kegiatan % 90 Impact : Meningkatnya hasil pelaksanaan kegiatan pada RSUD Balaraja Inventarisasi Aset/Barang Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 72,500,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Triwulan 4 Output : Tersedianya laporan hasil inventarisasi aset/barang daerah Dokume n 1 Outcome: Terpenuhinya data aset/barang daerah di RSUD Balaraja % 100 Impact : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada RSUD Balaraja % 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 90,000,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 1 Output : Tesedianya laporan keuangan tahunan RSUD Balaraja Dokume n 1 Outcome: Terselenggaranya laporan keuangan RSUD Balaraja yang akuntabel % 100 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Impact : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada RSUD Balaraja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 9,496,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan RSUD Balaraja Paket 2 Outcome: Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem: perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu pelayanan kesehatan RSUD Balaraja % 90 Impact : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada RSUD Balaraja KSO SIM RS Input : Dana yang tersedia Rp. 3,791,823,086 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Hari 30 Output : Terlaksananya kegiatan upgrade SIM RS Paket 2 Outcome: Tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit SIM 2 Impact : Meningkatnya pelayanan dengan dukungan aplikasi SIM RS dan aplikasi SIA BLUD yang memadai Biaya Administrasi Umum Input : Dana yang tersedia Rp. 928,330,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan biaya administrasi umum Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya biaya administrasi umum Paket 1 Impact : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum pada RSUD Balaraja % 90 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Input : Dana yang tersedia Rp. 4,714,919,700 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Paket 2 Outcome: Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit siap pakai % 90 Impact : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan bahan pakai habis kesehatan rumah sakit Input : Dana yang tersedia Rp. 30,994,027,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 3 Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Paket 5 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat- alat kesehatan RSUD Balaraja % 75 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan RSUD Balaraja % 40 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan makanan dan minuman SKPD Input : Dana yang tersedia Rp. 797,822,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu rumah sakit Paket 3 Outcome: Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu rumah sakit % 100 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat rumah sakit % 40 Penyediaan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga Input : Dana yang tersedia Rp. 7,702,745,860 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 2 Output : Tersedianya makanan dan minuman pasien rumah sakit Paket 2 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan asupan gizi pasien RSUD Balaraja % 90 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan instalasi gizi RSUD Balaraja % 50 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Dana yang tersedia Rp. 870,960,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 2 Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan formulir pelayanan rumah sakit Paket 2 Outcome: Terpenuhinya kelengkapan dokumen pelayanan kesehatan RSUD Balaraja % 100 Impact : Meningkatnya jumlah pelayanan di instalasi rekam medik RSUD Balaraja % 65 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana yang tersedia Rp. 820,019,500 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 6 Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan 1 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada RSUD Balaraja Paket 4 Impact : Meningkatnya pelayanan oleh tenaga rumah sakit ditunjang dengan peralatan yang memadai % 65 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 3,720,362,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunnikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan 1 Outcome: Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet RSUD Balaraja Paket 3 Impact : Lingkungan Rumah sakit terang dan komunikatif meningkatkan minat masyarakat untuk % Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 470,000,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan 1 Outcome: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada RSUD Balaraja Paket 2 Impact : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada RSUD Balaraja Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 776,200,000 Proses : Kebijakan pegawai pada RSUD Balaraja Macam 3 Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya pada RSUD Balaraja Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya pakaian dinas kelengkapan dan peraturan pegawai RSUD Balaraja Jenis 4 Impact : Terselenggaranya penampilan identitas unit layanan pada RSUD Balaraja % 100 Penyediaan komponen sarana dan prasarana VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Input : Dana yang dibutuhkan Rp. 496,972,300 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 1 Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan 1 Outcome: Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik RSUD Balaraja Paket 1 Impact : Lingkungan Rumah sakit terang dan nyaman meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung Peningkatan Pelayanan Promosi Rumah Sakit Umum Balaraja Input : Dana yang tersedia Rupiah 483,620,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan 12 Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan promosi rumah sakit Paket 9 Outcome: Terselenggaranya kegiatan pelayanan promosi rumah sakit % 100 Impact : Meningkatnya kunjungan masyarakat sehat dan sakit pada RSUD Balaraja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan obat-obatan rumah sakit Input : Dana yang tersedia Rp. 30,070,802,700 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Kali 2 Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit Paket 2 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan RSUD Balaraja % 90 Impact : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan obat-obatan pasien % 90 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Input : Dana yang tersedia Rp. 1,850,000,000 Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan Hari 90 VISI MISI TUJUAN MISI INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional / jabatan Kegiatan 1 Outcome: Tersedianya kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional / jabatan Unit 1 Impact : Terselenggaranya pelayanan radiologi diluar rumah sakit % 100 322,709,638,969
1. 63.Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji 1.2 Landasan Hukum Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :
2. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 2.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. 3.Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. 4.Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. 5.Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. 9.Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. 10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 12.Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD.
14. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
15. 14.Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
16. 15.Keputusan Bupati Tangerang No. 445/KEP.113-Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum selaku penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang;
17. 16.Peraturan Bupati Nomor. 119 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
18. 17.Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang maka perlu ditetapkan Kebijakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
19. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
20. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
21. 20.Surat Edaran Bupati Nomor 8/100.3.4/1060/I/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2026 yang sesuai dengan perkembangan serta situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk : a) Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2026; b) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang; c) Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2026; d) Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di tahun 2026 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang. 1.4 Sistematika Penulisan Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 48.636.053.560,00 atau terserap sebesar 40,27%. Realisasi tersebut berasal dari Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 15.029.150.811,00, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.392.291.750,00, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.642.704.250,00, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 444.577.615,00, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.523.117.425,00, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp. 14.193.882.847,00, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.136.167.062,00, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.241.371.800,00, dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 32.790.000,00. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan harga pelatihan akreditasi dibawah nilai pagu yang terdapat di standar biaya umum, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran yang menjadi kurang maksimal. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun berjalan 2025 sebagaimana tabel 2.1. Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2029 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 80% 100% 90% 90% 100% 50% 50% 1.02.01.202 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah laporan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 5 Laporan 2 Laporan 100% 1.02.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 130 Orang/Bula n 116 Orang/Bula n 153 Orang/Bula n 153 Orang/Bula n 100% 227 orang/bula n 227 orang/bula n 100% 1.02.01.206 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 60% 70% 70% 100% 100% 50% 100% 1.02.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2029 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penggandaan yang Disediakan 1.02.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 paket 2 paket 50% 1.02.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% 1.02.01.207 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah 75% 75% 75% 75% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.209.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel 50 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 100% 227 unit 104 unit 100% 1.02.01.209.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 unit 1 unit 50% 1.02.01.208 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan jasa penunjang daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% 1.02.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2029 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.209 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah 100% 75% 75% 75% 75% 100% 50% 50% 1.02.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 100% 9 Unit 9 unit 90% 1.02.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100% 230 unit 50 unit 33% 1.02.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 unit 1 unit 50% 1.02.01.210 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD persentase pemenuhan pelayanan BLUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.210.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 100% 1 Unit Kerja 1 unit 100% 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.02.201 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm 70% 70% 70% 70% 70% 70% 50% 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2029 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan ukp memenuhi standar 1.02.02.201.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 137 unit 12 unit 100% 1.02.02.201.023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 1.02.02.201.017 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persenatse penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP 80% 80% 80% 80% 80% 80% 40% 40% 1.02.02.202 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 2 Dokumen 50% 1.02.02.203.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya 100% 100% 100% 100% 75% 100% 50% 50% 1 02 03.2.03.01 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi 100% 100% 100% 100% 75% 100% 50% 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2029 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.03.203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 30 Orang 15 orang 50% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun berjalan 2025 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD sebagai implementasi Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir pada lampiran 2. NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISA 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit 80 70 25 80 81 82 43 80 82 83 2 Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan 100 100 70 75 80 85 70 40 95 100 3 Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 70 75 80 85 98 99 85 90 4 Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 80 100 70 75 80 85 80 81 85 90 5 Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi 100 100 30 75 80 85 30 30 85 86 Juga pada kinerja pendapatan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.1. Kinerja Pelayanan
a.Penyebab GDR target < 45 realisasi mencapai 49,62 dengan analisa dalam penanganan pasien sudah keadaan kurang bagus dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus, sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang masih menunggu.
b.Penyebab NDR target < 25 realisasi mencapai 32,01 dengan analisa minimnya perlengkapan diruangan perawat yang sifatnya emergency sedangkan pasien sudah keadaan kurang baik dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang masih menunggu. 1.2. Pendapatan Pelayanan Pendapatan BLUD pada Tahun berjalan 2025 dari Target Pendapatan Rp. 33.904.555.000,00,- dengan realisasi Rp. 14.825.706.389,00.- atau sebesar 43,37%. 1.3. Biaya BLUD Penggunaan biaya BLUD anggaran sebesar Rp. 33.904.555.000,00 dengan realisasi Rp. 14.193.882.847,00 atau sebesar 41,86%,. 1.4. Anggaran Belanja APBD Penyerapan anggaran belanja APBD pada Tahun berjalan 2025 secara keseluruhan mencapai 87,44% dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.779.114.262,00 terealisasi sebanyak Rp. 48.636.053.560,00. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang antara lain : 1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis serta tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien. 2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap dan memadai namun belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen rumah sakit yang memadai dan area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar. 3) Berkembangnya rumah sakit swasta sebagai kompetitor potensial yang memberikan pelayanan sejenis dan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan semesta yang dilaksanakan oleh BPJS yang menjamin seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengurangi pangsa pasar jika Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang tidak mampu menyediakan pelayanan yang menyenangkan pelanggan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Realisasi anggaran program dan kegiatan RSUD Pakuhaji Tahun 2025 yang digunakan untuk Belanja operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.208.000.232 telah terealisasi sebesar Rp. 45.516.105.309 atau sebesar 46,35% sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 22.571.114.030 telah terealisasi sebesar Rp. 3.119.948.251 atau sebesar 13,82%. Bahwa laporan pertanggungjawaban RSUD tahun berjalan 2025 menjadi masukan terhadap penyusunan Rancangan Awal RKPD RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2026. Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 antara lain disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja kegiatan, harga penawaran lebih tinggi dari satuan standar harga SIPD, Beberapa barang di E-Purchasing turun tayang, silpa tender dan kendala teknis lainnya. Solusi upaya peningkatan kinerja untuk tahun 2026 dengan cermat dalam memperhitungkan kondisi- kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Rencana Kerja RSUD Pakuhaji. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD PAKUHAJI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD PAKUHAJI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD PAKUHAJI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 227 Orang/Bula n 30.908.638.092 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD PAKUHAJI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 250 Orang/Bulan Rp30.908.638.092 Administrasi Umum Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Administrasi Umum Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSUD PAKUHAJI Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSUD PAKUHAJI Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp522.040.728 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp200.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp490.945.520 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp547.656.625 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen Rp120.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen Rp120.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan Rp150.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan Rp153.215.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD PAKUHAJI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD PAKUHAJI Pengadaan Mebel RSUD PAKUHAJI Jumlah Mebel 40 Unit Rp0 Pengadaan Mebel RSUD PAKUHAJI Jumlah Mebel 40 Unit Rp1.070.976.840 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 Unit Rp0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347 Unit Rp2.769.491.660 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit Rp0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit Rp6.679.036.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan Rp2.000.000.00 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan Rp1.999.999.931 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan Rp2.000.000.00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan Rp8.959.600.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit Rp200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit Rp306.833.500 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 100 Unit Rp0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 230 Unit Rp523.694.000 Dipelihara Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Rp0 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Rp2.318.453.000 yang Dipelihara/Direhabil itasi yang Dipelihara/Direhabil itasi Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Rp35.565.044.8 50 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Rp46.150.704.105 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN RSUD PAKUHAJI 16.483.473.300 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN RSUD PAKUHAJIPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk RSUD PAKUHAJI Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk RSUD PAKUHAJIUKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit Rp0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 143 Unit Rp11.159.652.720 Pengembangan Rumah Sakit RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Rumah Sakit yang Dikembangkan 1 Unit Rp1.000.000.00 0 Pengembangan Rumah Sakit RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Rumah Sakit yang Dikembangkan 1 Unit Rp10.000.000.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 Paket Rp15.562.551.694Rp3.230.000.00 0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen Rp3.000.000.00 0 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen Rp5.000.092.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER RSUD PAKUHAJI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER RSUD PAKUHAJI DAYA MANUSIA KESEHATAN DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota RSUD PAKUHAJI Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota RSUD PAKUHAJI Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar RSUD PAKUHAJI Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 100 orang Rp3.000.000.00 0 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar RSUD PAKUHAJI Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 100 orang Rp12.000.000.000 Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang Rp0 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang Rp109.790.000 Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan A Nasional
1. 1.Nihil B. Provinsi
2. 1.Nihil 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2029 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut : Visi Kabupaten Tangerang : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Misi Kabupaten Tangerang yang ditetapkan adalah :
3. 1.Tangerang Religi : Meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
4. 2.Tangerang Tangguh : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
5. 3.Tangerang Mapan : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetetif dan inovatif.
6. 4.Tangerang Tangkas : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
7. 5.Tangerang Mantap : Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
8. 6.Tangerang Kreatif : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi kedua Kabupaten Tangerang yaitu Meningkatkan Akses, Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat dengan Tujuan, Sasaran dan program telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2029 dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran dan kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Nasional Akreditasi. Sasaran:
9. 1.Meningkatnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit.
10. 2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: TABEL 3.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG 2026 3.2 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2029, dalam hal ini terkait dengan Misi Kedua yaitu Tangerang Tangguh “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” dan Misi Keempat yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut: Tabel 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RSUD Pakuhaji 45.565.044.850,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.565.044.850,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 45.565.044.850,00 1 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota - 100 Persen 39.402.703.896,00 [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 39.402.703.896,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 02 01 2.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah dan penyeludupan. berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1 02 01 2.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 126.500.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 2.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 4 Laporan 1.912.663.082,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, PENDAPATA N ASLI Memperkuat reformasi politik, hukum Mewujudkan masyarakat bermoral No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah Daya Air dan Listrik yang Disediakan Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1 02 01 2.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.433.508.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 2.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 9 Unit 244.987.964,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 1 Dokumen 35.565.044.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah narkoba, judi, dan penyeludupan. adaptif dan berintegritas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,dan efesien 1 02 01 2.10 000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada balita Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) - 17 Persen 64 Persen 6.162.340.954,00 [ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 3.753.120.954,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2.008.744.324,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.409.220.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan 1 02 02 2.02 003 2 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 2.409.220.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kuaitas Sarana dan Prasarana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Nasional Daerah peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. serta Mutu Kesehatan J U M L A H 45.565.044.850,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 17 Orang 0,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Peningkatan Kuaitas Sarana dan Prasarana serta Mutu Kesehatan Tabel 4.1 Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RSUD Pakuhaji 45.565.044.850 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.565.044.850 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 45.565.044.850 1 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota - 100 Persen 39.402.703.896 [ Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota ] Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100 39.402.703.896 1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 2 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 120.000.000 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 126.500.000 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1.912.663.082 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.433.508.000 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 9 Unit 244.987.964 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 1 Dokumen 35.565.044.850 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada balita - 17 Persen 6.162.340.954Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) 64 Persen [ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 3.753.120.954 Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 Persen No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 2 2 2.01 22 Pengembangan Rumah Sakit 1 2 2 2.01 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2.008.744.324 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.409.220.000 1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 2.409.220.000 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) J U M L A H 45.565.044.850 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 17 Orang - Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4502 BABV PENUTUP Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan agenda tahunan rumah sakit yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2029, Rencana Strategis Bisnis RSUD Pakuhaji Tahun 2024-2029, serta sejalan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dokumen ini memuat pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan, serta indikator capaian kinerja yang terukur. Dengan demikian, Renja RSUD Pakuhaji Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelayanan rumah sakit, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di seluruh unit kerja pada tahun berjalan. Melalui Renja ini, RSUD Pakuhaji menegaskan komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang profesional, merata, dan berkesinambungan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang.