DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Kriteria Penerima Beasiswa; Bab lll Komponen Beasiwa; Bab lV Besaran Beasiswa; Bab V Pelaksanaan dan Pengelolaan; Bab VI Penyaluran; Bab VIl Penghentian dan Pengembalian Beasiswa; Bab VIII Pertanggungjawaban; Bab IX Pengawasan; Bab X Pendanaan; Bab XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidik dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang, perlu diberikan beasiswa bagi pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian beasiswa bagi pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat . . .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi, dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7.Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
8.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
10.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, taman kanak- kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa bagi pendidik pada Satuan PAUD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk membantu biaya pendidikan yang dibutuhkan bagi Pendidik pada Satuan PAUD dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi pada program sarjana.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Calon penerima Beasiswa bagi Pendidik pada Satuan PAUD harus memenuhi kriteria:

a.berstatus sebagai penduduk yang berdomisili di Daerah, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
b.berstatus sebagai Pendidik dan aktif mengajar pada Satuan PAUD di Daerah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional;
c.terdaftar dan/atau aktif sebagai Mahasiswa jalur reguler atau jalur rekognisi pembelajaran lampau program sarjana PAUD pada Perguruan Tinggi terakreditasi;
d.tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa dari program lain dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
e.bersedia untuk tidak mengajukan alih tugas ke satuan pendidikan lain di luar Daerah selama masa pendidikan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
f.terdaftar dalam data pokok pendidik atau terdata pada Dinas.

BAB III

KOMPONEN BEASISWA

Pasal 5

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dengan komponen sebagai berikut:

a.biaya pendaftaran atau pengganti uang pendaftaran bagi calon Mahasiswa;
b.biaya kuliah tunggal atau pengganti uang kuliah tunggal; dan/atau
c.biaya penelitian untuk semester akhir.

BAB IV

BESARAN BEASISWA

Pasal 6

(1)Besaran Beasiswa bagi Pendidik pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk:
1. a.biaya pendaftaran atau pengganti uang pendaftaran paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.biaya kuliah tunggal atau pengganti biaya kuliah tunggal per semester paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
3. c.biaya penelitian paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Bupati memberikan Beasiswa bagi Pendidik pada Satuan PAUD.
(2)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengumuman penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah oleh ketua tim seleksi.

Pasal 8

(1)Setiap calon penerima yang memenuhi kriteria penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan;
2. b.mengisi formulir pengajuan Beasiswa;
3. c.surat keterangan akreditasi program studi;
4. d.surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pemohon benar terdaftar atau/dan aktif kuliah;
5. e.surat pernyataan aktif mengajar sebagai Pendidik yang ditandatangani oleh kepala Satuan PAUD;
6. f.surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa dari pihak manapun;
7. g.surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditanda tangani oleh pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  1. 1.sanggup menyelesaikan pendidikan sampai lulus;
  2. 2.tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
  3. 3.mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
  4. 4.tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan/atau zat aditif lainnya;
  5. 5.tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
  6. 6.tidak mengajukan alih tugas ke satuan pendidikan lain di luar Daerah selama masa pendidikan;
  7. 7.tidak . . .
  8. 7.tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
  9. 8.bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan; dan
  10. 9.bersedia mengembalikan dana Beasiswa jika terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa;
8. h.daftar riwayat hidup;
9. i.fotokopi transkrip nilai bagi yang telah menjadi mahasiswa semester 2 (dua) keatas;
10. j.fotokopi kartu Mahasiswa bagi yang telah menjadi mahasiswa semester 2 (dua) keatas;
11. k.fotokopi kartu tanda penduduk;
12. l.fotokopi kartu keluarga; dan
13. m.fotokopi rekening bank atas nama calon penerima Beasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi.
(3)Format surat permohonan, formulir, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), dilakukan seleksi administrasi oleh Tim.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk verifikasi atau validasi terhadap dokumen yang lengkap sesuai Peraturan Bupati ini.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara seleksi dan disampaikan Tim kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (3), Bupati menetapkan penerima Beasiswa.
(2)Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014