DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 55 Tahun 2025

Nomor: 55
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Indeks Kinerja Utama; Bab lll Pembinaan dan Pengawasan; Bab lV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sudah tidak sesuai;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib

Menetapkan

menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.Undang-Undang…
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. 9.Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 10.Peraturan Daerah…
9. 10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0425); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan Daerah.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
7.Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
8.Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 9.Indikator Kinerja...
9.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi

BAB II

INDEKS KINERJA UTAMA

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU:

a.untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
b.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
b.IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

(1)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan acuan dalam:
1. a.menetapkan rencana Kinerja tahunan;
2. b.menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
3. c.menyusun laporan akuntabilitas Kinerja; dan
4. d.melakukan evaluasi pencapaian Kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2)IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Kinerja, perbaikan Kinerja, dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.
(2)Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.
(3)Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
(2)Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap Kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 8

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Inspektorat.
(2)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU, Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan monitoring dan evaluasi ekuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
2. b.memantau kemajuan pencapaian Kinerja.
(3)Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar perbaikan dan penerapan manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 6 November 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 6 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 55 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah melalui penilaian terhadap 2 dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponencapaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Terdapat dua komponen dalam Evaluasi RB Tematik pemerintah daerah, yaitu komponen strategi pelaksanaan RB Tematik dan komponen capaian dampak tema terkait. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB IRB = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian RB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi % Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa Nilai laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang didapat dari hasil publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen) oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten LPE = ((PDRB tahun n - PDRB tahun n-1) / PDRB tahun n-1) x 100% Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Tingkat Inflasi % Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Data BPS Tingkat Inflasi Kota Tangerang Y-on-Y Inflasi = IHKt− IHK(t −1)/IHK (t−1) ×100% Dimana: IHK$_t$ = Indeks Harga Konsumen Tahun t IHK$_{(t-1)}$ = Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya (t−1) Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TUJUAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 PERATURAN BUPATI TANGERANG LAMPIRAN I NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 1 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 4 Tingkat Kemiskinan % Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Publikasi oleh Badan Pusat Statistik Dimana:

1.α=0
2.z = garis kemiskinan.
3.yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,…,q), yi <z
4.q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
5.n = jumlah penduduk. didapat dari hasilSurvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Usia Harapan Hidup tahun UHH adalah rata-rata perkiraan lamanya seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan UHH sebagai salah satu komponen utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan indikator pendidikan dan ekonomi. Publikasi BPS Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. Jika catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Indeks Pendidikan indeks Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pementukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Buku Profil Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 7 Indeks Harmoni indeks Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi. Laporan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri IHal=∑(ki Xi) Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (X i) dan bobot (k i ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini:
1.IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
2.∑: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
3.k i : Bobot yang diberikan pada setiap variabel X i
4.X i : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni. KEMENDAGRI KESBANGPOL 2 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 8 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur indeks digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan. Laporan akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tangerang Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang diperoleh melalui survei kuesioner di 29 kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK % Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan 50 sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi Laporan Penurunan Intensitas Emisi GRK di DLHK Kabupaten Tangerang %PEt = PEt/EBt
1.%PE t = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t
2.PE t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t
3.EB t = emisi GRK total sektoral baseline tahun t
4.t = titik tahun perhitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 10 Indeks Ketahanan Pangan indeks Ukuran dari beberapa indikator ( Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun,Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Angka harapan hidup pada saat lahir) yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). Publikasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Update oleh Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 11 Indeks Pelayanan Publik indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Laporan hasil evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diterbitkan oleh KemenPAN RB Penilaian kinerja di tingkat UPP dilakukan dengan menggunakan desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel. Formulir 01 diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, formulir 02 diisi oleh evaluator berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, formulir 03 diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan. Nilai IPP merupakan nilai komposit dari 3 formulir. KEMENPAN RB Sekretariat Daerah SASARAN DAERAH 3 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 12 Indeks PEMDI indeks Indeks Pemerintah Digital untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia. Indeks ini untuk mengevaluasi kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital di pemerintahan. Laporan Hasil Perhitungan Indeks PEMDI oleh Diskominfo Indeks PEMDI = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian PEMDI) Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 13 Indeks Professionalitas ASN indeks Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Laporan Hasil Pengukuran IPA yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). IP ASN = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian IP ASN) IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat) dimensi dengan bobot yaitu: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%). Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing. Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 14 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) indeks Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Lapora dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Formulasi perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menilai enam dimensi utama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15), pengalokasian anggaran dalam APBD (20), transparansi pengelolaan keuangan daerah (15), penyerapan anggaran (20), kondisi keuangan daerah (15), dan opini BPK atas LKPD (15). Setiap indikator pada dimensi dihitung melalui normalisasi nilai atau pemberian skor biner (1 jika memenuhi, 0 jika tidak), kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor dimensi, lalu dikalikan dengan bobot dimensi. Hasil dari semua dimensi dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai IPKD dalam rentang 0–100 yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kementerian Dalam Negeri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 15 Nilai AKIP nilai predikat atau tingkatan kinerja yang menunjukkan seberapa baik sebuah instansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nilai ini diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB Hasil Evaluasi AKIP dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari 4 komponen SAKIP yaitu, Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal. KEMENPAN RB Sekretariat Daerah 16 Maturitas SPIP nilai adalah tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pengawasan intern, yang diukur berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skala level 1 (Paling Rendah) sampai dengan level 5 (Optimal). LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH BPKP Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi diperoleh melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah. BPKP BANTEN Inspektorat Kabupaten 17 Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indeks merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya Hasil Skoring Indeks ETPD yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia I-ETPD = (Skor Implementasi × 70%) + (Skor Realisasi × 10%) + (Skor Lingkungan Strategis × 20%) Bank Indonesia Badan Pendapatan Daerah 4 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 18 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Industri Pengolahan=PDRB Sektor Industri Pengolahan/Total PDRB × 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Perdagangan= (PDRB Sektor Perdagangan)/Total PDRB x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20 Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB % Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Perdagangan= ( PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan )/Total PDRB x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan 21 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku % Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pariwisata menggunakan pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Sektor Pariwisata = (PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)/Total PDRB x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB % Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap total PRDB Publikasi BPS Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB = PMTB / PDRB ADHK x 100% Badan Pusat Statistik DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 23 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing- masing daerah1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun Laporan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Diskum Volume Usaha Koperasi / PDRB Kab. Tangerang x 100% DInas Koperasi dan Usaha Mikro DInas Koperasi dan Usaha Mikro 24 Indeks Perkembangan Harga % Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah ukuran statistik yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menunjukkan perubahan harga dari 20 komoditas pangan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Laporan Hasil survey harga 20 komoditas pangan oleh BPS Indeks Perkembangan Harga (Indeks) = (Total Harga Saat Ini / Total Harga Dasar) x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25 Indeks Desa Indeks Indeks Desa adalah sebuah indikator tunggal dan komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh, yang terdiri dari tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan Laporan Peringkat Indeks Desa Membangun yang di publikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Y= Total Skor X/Nilai Maksimum Skor Indeks Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Publikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja oleh Badan Pusat Statistik TPAK= b / a × 100% Keterangan: a: Jumlah angkatan kerja b: Jumlah penduduk 15 tahun ke atas Badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja 27 Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) indeks Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek- aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) oleh Kemensos Nilai IKESOS Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP). Kementrian Sosial Dinas Sosial 6 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 28 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) indeks Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Publikasi Indeks Ketimpangan Gender oleh Badan Pusat Statistik Dimana:
1.IKesehatan adalah indeks ketimpangan pada dimensi kesehatan.
2.IPemberdayaan adalah indeks ketimpangan pada dimensi pemberdayaan.
3.IpasarTenagaKerja adalah indeks ketimpangan pada dimensi pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29 Cakupan Penerima Pemeriksaaan Kesehatan Gratis % Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk Buku Profil Dinas KesehatanJumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun dikali 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 30 Prevalensi Stunting % Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z- score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore & -3,0 b. Pendek: Zscore ? -3,0 s/d Zscore & -2,0 hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Prevelensi stunting dihitung melalui metode two stage stratified sampling secara potong lintang (Cross-Sectional) Kementrian Kesehatan Dinas Kesehatan 31 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Laporan Profil Dinas Kesehatan Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun dikali 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 7 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 32 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) indeks Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah
40.b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Laporan Profil DPPKB Tentu, berikut adalah transkripsi dari gambar yang Anda berikan: Indeks Ketentruman= Maks Skor Ketentruman−Min Skor Ketentruman × 100 Skor Total Ketentruman−Min Skor Ketentruman Indeks Kemandirian= Maks Skor Kemandirian−Min Skor Kemandirian x 100 Skor Total Kemandirian−Min Skor Kemandirian Indeks Kebahagiaan= Maks Skor Kebahagiaan−Min Skor Kebahagiaan x 100 Skor Total Kebahagiaan−Min Skor Kebahagiaan Keterangan: Maksimal skor dan minimal skor adalah nilai skor maksimum dan minimal yang mungkin terjadi pada setiap dimensi IBangga= Indeks Ketentruman+Indeks Kemandirian+Indeks Kebahagiaan 3 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33 Rata Rata Lama Sekolah tahun Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal Publikasi Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan 34 Harapan lama sekolah (tahun) tahun Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Publikasi Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan 35 Indeks Pembangunan Pemuda indeks indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Hasil Laporan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tangerang 2024 Bidang Penelitian dan pembangunan Bappeda Bidang Penelitian dan pembangunan Bappeda / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 36 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) indeks Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi (2) dimensi (3) dimensi ketahanan sosial (4) dimensi warisan (5) dimensi ekspresi

(6)dimensi budaya dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator Laporan Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 8 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 37 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat indeks Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Laporan Profil Disperpusip Perpustakaan Nasional Dinas Perpustakaan dan Arsip 38 Indeks Karakter Masyarakat indeks Indeks Karakter masyarakat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai karakter masyarakat yang didasarkan pada dimensi religiustas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong Laporan kajian Indeks karakter masyarakat Jumlah skor indeks dimensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 39 Indeks Infrastruktur indeks Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, PJU, dan transportasi. Laporan kajian Indeks Infrastruktur samakan dengan laporan litbang bappeda https://drive.google.com/file/d/1TLvKg0i- PGfLDwDJuTJE9i6k4Iul7Hb7/view?usp=sharing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DInas Bina Marga dan Sumber Daya Air 40 Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW % Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW adalah tingkat kesesuaian dan kepatuhan kegiatan pemanfaatan ruang (termasuk program, proyek, atau perizinan pembangunan) terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Laporan evaluasi RTRW DTRB Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Rencana Peruntukan dalam RTRW x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 41 Persentase RTH % perbandingan antara luas area ruang terbuka hijau (baik yang bersifat publik maupun privat) dengan 20% total luas wilayah kota, yang dihitung dalam persen Laporan DTRB Luas RTH / (20% dari Kawasan Perkotaan terbangun) x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah secara umum, dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), masing-masing dengan bobot 0,376 untuk IKA, 0,405 untuk IKU, dan 0,219 untuk IKL. Laporan Akhir IKLH Kab. Tangerang IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL) Kementrian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 9 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 43 Indeks Risiko Bencana (Indeks) indeks Indeks Risiko Bencana adalah ukuran tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia yang dihitung berdasarkan jenis bahaya (hazard) yang dimiliki, termasuk kombinasi dari berbagai jenis bahaya (multi hazard), dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tingkat risiko: 1 untuk risiko rendah, 2 untuk risiko sedang, dan 3 untuk risiko tinggi. PublikasiIndeks Risiko Bencana pada https://inarisk.bnpb.go.i d/irbi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Risiko Bencana=Hazard × Capacity:Vulnerability Hazard diukur berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan (magnitudo) dari berbagai fenomena alam; Vulnerability dihitung dari parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan; sedangkan Capacity dinilai dari pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas pengurangan risiko bencana. Hasil pengukuran diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko: 1 (rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi). Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di seluruh Kabupaten Tangerang Laporan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih = Jumlah Rumah Tangga Yang Akan Mengunakan Sumber Air Layak/Jumlah Total Rumah Tangga (1.107.551) baseline 2024 x 100% Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan, Bappeda Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan, Bappeda 45 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishme nt) % Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Publikasi BPS Mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

1.f(x) = distribusi probabilitas konsumsi energi per kapita (biasanya diasumsikan distribusi log-normal)
2.MDER = Minimum Dietary Energy Requirement (kebutuhan energi minimum, berbeda per negara/kelompok umur/jenis kelamin) Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID 10 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 1 Indeks Pendidikan Angka salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang mencerminkan pencapaian di bidang pendidikan. Buku Profil Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Publikasi Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan 3 Harapan Lama Sekolah Tahun Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak- anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang Publikasi Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan 4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) % Persentase penduduk dalam suatu wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, atau RT/RW) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non-PBI (mandiri, pekerja formal). Buku Profil Dinas Kesehatan Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun dikali 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 5 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % Persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah tertentu yang mengalami stunting, yaitu memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan WHO hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Prevelensi stunting dihitung melalui metode two stage stratified sampling secara potong lintang (Cross-Sectional) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 6 Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis % Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk Laporan Profil Dinas Kesehatan Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun dikali 100 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 7 Persentase Penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan kesehatan gratis % Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 1 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 8 Jumlah Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB) Kasus Jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan jumlah estimasi kasus TB yang seharusnya ditemukan dalam satu tahun di suatu wilayah. Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 9 Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tangerang % Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI (mandiri, pekerja, dan lainnya), terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB) % Persentase pasien TB paru BTA positif (atau TB sensitif obat) yang menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan/atau dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, dibandingkan dengan seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode satu tahun Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 11 Jumlah Kematian Balita Orang jumlah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan (kurang dari 5 tahun) yang meninggal dunia dalam periode waktu tertentu (biasanya per tahun), di wilayah tertentu. Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan % Persentase tingkat kepuasan pasien pengguna layanan kesehatan langsung terhadap pelayanan Puskesmas, RSUD dan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya selama periode satu tahun Laporan Profil Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 13 Indeks Infrastruktur jaringan jalan dan irigasi % ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur dasar Jaringan Jalan, SDA dan Drainase Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Rata-rata infrastruktur Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap, infrastruktur SDA Dalam Kondisi baik dan infrastruktur Drainase dalam kondisi baik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 14 infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%) % Infrastruktur Sungai, Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi Baik Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Persentase infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik ditambah persentase luas Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi baik dibagi dua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 15 infrastruktur Drainase dalam kondisi baik % Drainase jalan kabupaten yang sudah tertangani Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi total Panjang jalan Kabupaten (SK Jalan 2024) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 16 Infrastruktur jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap % Data kondisi jalan kabupaten sesuai SK Jalan Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten yaitu Presentase kondisi jalan Baik dan Sedang (Mantap) Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di bagi total panjang jalan kabupaten di kali 100 persen Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 17 Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW % Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW adalah tingkat kesesuaian dan kepatuhan kegiatan pemanfaatan ruang (termasuk program, proyek, atau perizinan pembangunan) terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Laporan evaluasi RTRW DTRB Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Rencana Peruntukan dalam RTRW x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 18 Persentase RTH % perbandingan antara luas area ruang terbuka hijau (baik yang bersifat publik maupun privat) dengan 20% total luas wilayah kota, yang dihitung dalam persen Laporan DTRB Luas RTH / (20% dari Kawasan Perkotaan terbangun) x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 19 Persentase Pemanfaatan PBG sesuai peruntukannya % proporsi jumlah persetujuan gedung (PBG) yang pemanfaatannya konsisten dan sesuai dengan fungsi serta peruntukan yang tercantum dalam PBG yang telah diterbitkan, terhadap total PBG yang berlaku dalam priode tertentu Laporan DTRB Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya / Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 20 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah yang berkualitas % tingkat termenuhinya kebutuhan akan bangunan gedung strategis daerah yang memiliki standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Laporan DTRB Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang dibangun / Jumlah kebutuhan bangunan Gedung Strategis Daerah x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 21 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan % perbandungan anatara jumlah lokasi atau area yang telah mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan terhadap jumlah total lokasi atau area yang terindentifikasi membutuhkan penataan Laporan DTRB Jumlah Lokasi yang mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan / Jumlah Lokasi yang perlu mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 22 Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi % proporsi jumlah badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang telah mendapatkan program pembinaan dari dinas terkait terhadap totalk BUJK yang terdaftar dan perlu di Bina diwilayah tersebut Laporan DTRB Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan / Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang perlu mendapatkan Pembinaan x 100% Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 23 Indeks Ketahanan Daerah Angka instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengukuran dengan 71 indikator dan 7 prioritas yang telah diseakati dalam mewujudkan kab/kota tanguh bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah keseluruhan waktu response time dibagi dengan jumlah keseluruhan kejadian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 25 Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak Rasio perbandingan persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas permukiman di suatu wilayah. Angka ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan wilayah permukiman yang memenuhi kriteria kelayakan huni, yang mencakup kelengkapan sarana prasarana permukiman, seperti air bersih, sanitasi, jalan dan rumah layak huni. Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Jumlah luas Kawasan Permukiman layak didapat dari Jumlah Luas Permukiman yang ditangani ditambah Jumlah Luas Kawasan Layak tahun tersebut dibagi Jumlah Luas Permukiman Total Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman 26 persentase permukiman kumuh % angka perbandingan antara luas area kawasan permukiman kumuh dengan total luas area permukiman Kabupaten Tangerang, yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria khusus seperti kualitas hunian dan infrastruktur dasar yang tidak layak Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Jumlah Luas Permukiman Kumuh / Jumlah Luas Permukiman Total x 100 Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman 27 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di seluruh Kabupaten Tangerang Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih = Jumlah Rumah Tangga Yang Akan Mengunakan Sumber Air Layak/Jumlah Total Rumah Tangga (1.107.551) baseline 2024 x 100% Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman 28 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi, sub- dimensi, dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan Trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 29 Persentase penanganan gangguan ketertiban umum,Ketentrama n masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani % Persentase ini mengukur tingkat keberhasilan Satpol PP dalam menangani laporan/kejadian gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang masuk dan ditindaklanjuti dalam kurun waktu tertentu. Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 30 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Indeks Kesejahteraan Sosial, Merupakan ukuran kesejahteraan sosial di Indonesia, Kesejahteraan sosial sendiri menurut Pasal 1 UU Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanaakan fungsi sosialnya. Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) oleh Kemensos Kementrian Sosial Dinas Sosial 4 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 31 Persentase PPKS yang Berdaya % PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1 s.d Desil 2. Laporan Dinas Sosial Persentase PPKS yang Berdaya = Jumlah PPKS yang Berdaya : Jumlah PPKS x 100% Dinas Sosial Dinas Sosial 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Publikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja oleh Badan Pusat Statistik TPAK= b / a × 100% Keterangan: a: Jumlah angkatan kerja b: Jumlah penduduk 15 tahun ke atas Badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja 33 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan % Pengukuran indikator Meningkatnya Kesempatan Kerja Laporan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 34 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Ukuran yang menunjukkan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga dimensi utama (kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pertisipasi ekonomi) akibat adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan nilai indeks antara 0 hingga 1, dimana semakin tinggi nilai indeksnya, semakin timpang capaian pembangunan antara kedua jenis kelamin Publikasi Indeks Ketimpangan Gender oleh Badan Pusat Statistik Indeks komposit berdasarkan tiga dimensi utama : kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), dan partisipasi pasar kerja Badan Pusat Statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 35 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase Persentase jumlah anak dalam situasi atau kondisi yang mengancam tumbuh kembangnya, sehingga membutuhkan intervensi dan layanan khusus dari pemerintah dan lembaga terkait, yang berhasil menerima pelayanan secara menyeluruh mencakup penanganan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial, dibandingkan dengan jumlah total AMPK yang terdata dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Jumlah anak memerlukan perlindungan layanan komprehensif dibagi Total jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus) dikali 100% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % Ukuran persentase perempuan yang mengalami kekerasan (termasuk TPPO) dan berhasil mendapatkan dukungan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek seperti pelayanan medis, psikososial (konseling), hukum, dan rujukan yang memenuhi kebutuhan mereka secara utuh Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi total perempuan korban kekerasan dan TPPO) dikali 100% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah secara umum, dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), masing-masing dengan bobot 0,376 untuk IKA, 0,405 untuk IKU, dan 0,219 untuk IKL. Laporan Akhir IKLH Kab. Tangerang IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL) Kementrian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 38 Indeks Kualitas Air Indeks Penghitungan gabungan dari semua parameter sample air selama 1 tahun Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 39 Indeks Kualitas Udara Indeks penghitungan rata -rata NO2 dan SO2 dari beberpa titik di wilayah kabupaten tangerang selama 1 tahun Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 40 Indeks Tutupan Lahan Indeks Penghitungan luasan tutupan lahan Penggunaan data citra satelit Landsat dengan perincian data Pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 41 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin Penghitungan meliputi pengurangan, penanganan, dan pelayanan persampahan kepada masyarakat sesuai Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 42 Indeks Pelayanan Publik Indeks Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu:
1.Kebijakan Pelayanan
2.Profesionalisme SDM
3.Sarana Prasarana
4.Sistem Informasi Pelayanan Publik
5.Konsultasi dan Pengaduan Laporan hasil evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diterbitkan oleh KemenPAN RB Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai indeks formulir F02 + 25% Nilai Indeks Formulir F03 Keterangan : Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator Nilai per aspek : ∑nilai per indikator Nilai indeks formulir : ∑(Nilai per aspekn x bobot aspekn) KEMENPAN RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 43 Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2025 Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi 3 dimensi yaitu :

a.Dimensi layanan dengan indicator cakupan akta kelahiran, cakupan akta kematian, cakupan akta perkawinan, cakupan akta perceraian dan cakupan kepemilikan KIA.
b.Pemanfaatan data kependudukan dengan indikator peningkatan PKS Daerah dalam satu tahun.
c.Dimensi IKD dengan indicator persentase pemanfaatan IKD terhadap penduduk wajib KTP-el Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil =100/3,8x{(skor dimensi layanan x 70%)+(skor dimensi pemanfaatan data kependudukan x 20%)+(skor implementasi IKD x 10%)} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 44 Indeks Desa Indeks Indeks Desa adalah sebuah indikator tunggal dan komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh, yang terdiri dari tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan 45 Jumlah Desa Mandiri Desa Jumlah desa yang telah berhasil mencapai status desa mandiri 46 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Laporan Profil DPPKB Tentu, berikut adalah transkripsi dari gambar yang Anda berikan: Indeks Ketentruman= Maks Skor Ketentruman−Min Skor Ketentruman × 100 Skor Total Ketentruman−Min Skor Ketentruman Indeks Kemandirian= Maks Skor Kemandirian−Min Skor Kemandirian x 100 Skor Total Kemandirian−Min Skor Kemandirian Indeks Kebahagiaan= Maks Skor Kebahagiaan−Min Skor Kebahagiaan x 100 Skor Total Kebahagiaan−Min Skor Kebahagiaan Keterangan: Maksimal skor dan minimal skor adalah nilai skor maksimum dan minimal yang mungkin terjadi pada setiap dimensi IBangga= Indeks Ketentruman+Indeks Kemandirian+Indeks Kebahagi aan 3 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 47 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks Ukuran pembangunan daerah yang memperhatikan dimensi kependudukan melalui integrasi variabel demografi seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan kualitas penduduk dalam kebijakan pembangunan. Laporan DPPKB IPBK dihitung dari rata-rata berbobot lima dimensi:

(1)Kualitas penduduk, (2)Kuantitas penduduk,
(3)Persebaran penduduk, (4)Mobilitas penduduk, dan
(5)Kelembagaan kependudukan. Nilai hasil komposit dikonversi dalam skala 0–100. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan Peringkat Indeks Desa Membangun yang di publikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Y= Total Skor X/Nilai Maksimum Skor Indeks Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 48 Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama pada tahun tertentu. Laporan DPPKB ASFR 15–19 = (Jumlah kelahiran hidup dari ibu usia 15–19 tahun / Jumlah perempuan usia 15–19 tahun) × 1.000. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 49 TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa Jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) dengan asumsi mengikuti tingkat fertilitas per umur pada periode tertentu. Laporan DPPKB TFR = Σ (ASFR tiap kelompok umur × 5) / 1.000. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase Persentase wanita usia subur (WUS) yang mengalami kehamilan tanpa perencanaan, baik karena belum menginginkan anak maupun tidak menginginkan anak lagi. Laporan DPPKB Persentase KTD = (Jumlah WUS dengan kehamilan tidak direncanakan / Jumlah seluruh WUS yang hamil) × 100%. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 51 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % Proporsi wanita usia subur yang ingin menjarangkan atau menghentikan kelahiran dan saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, MOW/MOP). Laporan DPPKB Met Need Modern KB = (Jumlah WUS yang ingin menjarangkan/menghentikan kelahiran dan memakai) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 52 V/C Rasio di Jalan Kabupaten Tangerang Rasio Hasil Pengukuran Kinerja Lalu Lintas Pada Ruasa Jalan Kewenangan Kabupaten Tangerang Laporan Dinas Perhubungan V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 53 Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio Mengetahui Tingkat Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Sungai,Danau, dan Penyebrangan di wilayah kewenangan Kabupaten Tangerang Laporan Dinas Perhubungan Perhitungan Rumusan = Jumlah Trayek Eksisting 27 x 1 Kebutuhan Trayek 49 = 0,55 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 54 Indeks Pemdi Indeks Indeks Pemerintah Digital untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia. Indeks ini untuk mengevaluasi kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital di pemerintahan. Laporan Hasil Perhitungan Indeks PEMDI oleh Diskominfo Indeks PEMDI = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian PEMDI) Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 55 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) untuk pemerintah daerah adalah alat ukur untuk menilai kinerja komunikasi publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks KIP = skor indeks dari komisi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 56 Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah % Tingkat kematangan keamanan siber dan sandi adalah persentase yang menggambarkan kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi Pemerintah Daerah. Persentase ini didapatkan dari hasil pengukuran Indeks KaMI v5.0 Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks KAMI = skor indeks dari BSSN Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 8 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 57 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 = ∑ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑘 𝐾 𝑘 =1 × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑘 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 58 Kontribusi sektor koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB % persentase nilai tambah bruto (value added) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi koperasi dan usaha mikro terhadap total nilai PDRB Kabupaten Tangerang dalam periode tertentu. Laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Total Omset Usaha Mikro + Volume Usaha Koperasi) / PDRB Kab. Tangerang *100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 59 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun Laporan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Diskum Volume Usaha Koperasi / PDRB Kab. Tangerang x 100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 60 Rasio Wirausaha % persentase jumlah penduduk yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha secara mandiri terhadap total jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di wilayah Kabupaten Tangerang dalam satu tahun tertentu. Laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Wirausaha / Jumlah Penduduk Usia Produktif × 100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 61 Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB % PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap total PRDB Publikasi BPS Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB = PMTB / PDRB ADHK x 100% Badan Pusat Statistik DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 62 Nilai Realisasi Investasi Angka Nilai realisasi investasi sesuai release dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) + Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 63 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Indeks Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 64 Persentase Pemuda Yang Berwirausaha % Persentase pemuda yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri, baik usaha perorangan maupun kelompok, yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan ekonomi Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Pemuda yang aktif berwirausaha dibagi dengan jumlah Pemuda (16-30 tahun) dikali 100 persen Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 65 Persentase Atlet Yang Berprestasi % persentase atlet yang meraih medali pada kompetisi/kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah atlet yang berprestasi dibagi dengan jumlah atlet yang dibina dikali 100 persen Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 66 Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan % Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang mendapatkan pembinaan serta berpastisipasi pada kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tangerang atau yang mewakili Kabupaten Tangerang pada kegiatan di luar daerah. Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah kesenian dan kebudayaan yang ada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 67 Persentase kunjungan wisatawan % Presentase Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tangerang dengan tujuan berlibur ataupun melakukan aktivitas lainnya Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan tahun N - Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1 X 100% / Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 68 Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Laporan Profil Disperpusip UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan; UPLM 2 = Ketercukupan koleksi; UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan; UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP; UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; UPLM 7 = Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = ∑UPLM x 100 ALM Perpustakaan Nasional Dinas Perpustakaan dan Arsip 69 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi). Laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip 10 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 70 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Nilai proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan (Peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019) Laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip a) Kebijakan (15%) b) Pembinaan (25%) c) Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 tahun (10%) d) Pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses (30%) e) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipab, organisasi kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip 71 Produksi Olahan Perikanan Produk Jumlah Produksi Olahan Perikanan di Kabupaten Tangerang Laporan Dinas Perikanan Total Produksi Olahan Perikanan di Kabupaten Tangerang selama 1 (Satu) Tahun Dinas Perikanan Dinas Perikanan 72 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) Ton Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Tangerang Laporan Dinas Perikanan Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Tangerang dalam 1 (Satu) Tahun Dinas Perikanan Dinas Perikanan 73 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB % Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Perdagangan= ( PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan )/Total PDRB x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 74 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Publikasi BPS Mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

1.f(x) = distribusi probabilitas konsumsi energi per kapita (biasanya diasumsikan distribusi log-normal)
2.MDER = Minimum Dietary Energy Requirement (kebutuhan energi minimum, berbeda per negara/kelompok umur/jenis kelamin) Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 75 Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras) Persentase Pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah (beras) terhadap kebutuhan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia ÷ Kebutuhan minimal cadangan pangan daerah) × 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 76 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase tingkat pertumbuhan produksi tanaman pangan utama padi dan jagung dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ((Produksi tahun berjalan – Produksi tahun sebelumnya) ÷ Produksi tahun sebelumnya) × 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 11 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 77 Peningkatan Produksi Hortikultura Persentase tingkat pertumbuhan produksi hortikultura cabai merah, cabai rawit, bawang merah, sayuran daun, dan sayuran buah dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ((Produksi tahun berjalan – Produksi tahun sebelumnya) ÷ Produksi tahun sebelumnya) × 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78 Skor Pola Pangan Harapan Nilai Mutu dan keragaman konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keseimbangan antara kelompok pangan yang dikonsumsi dengan pola pangan yang ideal. Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Skor PPH = (∑ Proporsi konsumsi energi kelompok pangan aktual ÷ Proporsi ideal) × 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 79 Peningkatan Produksi Komoditas Perternakan % tingkat pertumbuhan produksi komoditas peternakan daging ruminansia, daging unggas, dan telur dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ((Produksi tahun berjalan – Produksi tahun sebelumnya) ÷ Produksi tahun sebelumnya) × 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 80 Indeks Perkembangan Harga % Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah ukuran statistik yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menunjukkan perubahan harga dari 20 komoditas pangan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Laporan Hasil survey harga 20 komoditas pangan oleh BPS Indeks Perkembangan Harga (Indeks) = (Total Harga Saat Ini / Total Harga Dasar) x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 81 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Industri Pengolahan=PDRB Sektor Industri Pengolahan/Total PDRB × 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 82 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu. publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Kontribusi Perdagangan= (PDRB Sektor Perdagangan)/Total PDRB x 100% Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 83 Nilai AKIP Angka predikat atau tingkatan kinerja yang menunjukkan seberapa baik sebuah instansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nilai ini diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB Hasil Evaluasi AKIP dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari 4 komponen SAKIP yaitu, Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal. KEMENPAN RB Sekretariat Daerah 12 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 84 Indeks Reformasi Hukum Indeks Indeks Reformasi Hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkum Laporan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 85 Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks Indeks Tata Kelola Pengadaan penilaian LKPP Laporan Sekretariat Daerah 🌸 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan Skor Maksimal: 30 dengan Bobot 30% terdiri dari:
1.Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ Skor Maksimal: 10
2.Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik) Skor Maksimal: 4
3.Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Skor Maksimal: 5
4.Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering Skor Maksimal: 5
5.Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring Skor Maksimal: 1
6.Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional Skor Maksimal: 5 🌸 Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ dengan Skor Maksimal 30 dan Bobot 30% 🌸 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan Skor Maksimal 40 dan Bobot 40% Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 86 Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah Nilai Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tangerang untuk komponen pelaporan kinerja Pemda hasil evaluasi Kemenpan RB Laporan Sekretariat Daerah Dihitung dari penjumlahan nilai bobot subkomponen pelaporan kinerja (Keberadaan, kualitas dan kebermanfaatan) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 87 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelayanan tersebut meliputi aspek administrasi, persidangan, fasilitasi keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan informasi, serta dukungan teknis lainnya. Laporan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan = (Total skor jawaban responden) / (Jumlah responden) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 13 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 88 Ketepatan Penetapan Raperda Tahun N % indikator kinerja yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berhasil dibahas, disepakati, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD bersama Kepala Daerah, sesuai dengan daftar prioritas yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya produktivitas fungsi legislasi DPRD serta dukungan pemerintah daerah dalam membentuk regulasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Laporan Sekretariat DPRD Persentase Raperda = (Jumlah Raperda yang ditetapkan / Jumlah Raperda dalam Prolegda) x 100% Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 89 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Alat ukur kinerja perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan daerah, dalam rangka menjamin keselarasan pusat–daerah, meningkatkan kualitas substansi dokumen, serta menghubungkan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IPPD = (Skor Sinergi ÷ Bobot Maksimal Sinergi) × Bobot Sinergi + (Skor Kualitas ÷ Bobot Maksimal Kualitas) × Bobot Kualitas + (Skor Keterhubungan ÷ Bobot Maksimal Keterhubungan) × Bobot Keterhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 90 Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah % Besaran atau proporsi kontribusi hasil riset/kajian yang digunakan atau diterapkan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah % hasil riset/kajian yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan dibagi jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 91 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Pemda Nilai Skor penilaian terhadap kualitas penyusunan perencanaan kinerja pemerintah daerah, yang mencerminkan keterkaitan logis dan konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi anggaran, sebagaimana diukur dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah skor dari seluruh elemen penilaian perencanaan Kinerja Pemda hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB *) LHE SAKIP Pemkab oleh KEMENPAN RB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 92 Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Pemda Nilai Skor penilaian terhadap mekanisme dan kualitas sistem pengukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah, yang mencerminkan kejelasan, konsistensi, serta kesesuaian indikator dan target kinerja dengan capaian aktual, berdasarkan evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Skor Aspek Pengukuran Kinerja Pemda hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB *) LHE SAKIP Pemkab oleh KEMENPAN RB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 93 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indeks merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya Hasil Skoring Indeks ETPD yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia I-ETPD = (Skor Implementasi × 70%) + (Skor Realisasi × 10%) + (Skor Lingkungan Strategis × 20%) Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 14 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 94 Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Indeks Indeks Kemandirian Fiskal sama dengan 1 -DAU, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) ditambah DAK ditambah Pinjaman Daerah ditambah dana bagi hasil yang dibagi oleh Pendapatan Asli Daerah (termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah) ditambah DAU, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) ditambah DAK ditambah Pinjaman Daerah ditambah dana bagi hasil Laporan Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 95 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah % Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Lapora dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Formulasi perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menilai enam dimensi utama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15), pengalokasian anggaran dalam APBD (20), transparansi pengelolaan keuangan daerah

(15), penyerapan anggaran (20), kondisi keuangan daerah
(15), dan opini BPK atas LKPD (15). Setiap indikator pada dimensi dihitung melalui normalisasi nilai atau pemberian skor biner (1 jika memenuhi, 0 jika tidak), kemudian dirata- ratakan untuk memperoleh skor dimensi, lalu dikalikan dengan bobot dimensi. Hasil dari semua dimensi dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai IPKD dalam rentang 0–100 yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kementerian Dalam Negeri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 96 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase Pengukuran untuk mengetahui persentase penambahan nilai Aset Tetap yang dimiliki Pemkab Tangerang dengan tahun sebelumnya Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Seliisih Nilai Aset Tetap tahun N dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Nilai Aset Tetap tahun sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 97 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Pengukuran untuk mengetahui persentase realisasi PAD yang menjadi kewenangan BPKAD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Realisasi PAD yang menjadi kewenangan BPKAD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dibagi dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 98 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase Pengukuran untuk mengetahui Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terhadap APBD Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dibagi dengan Total Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 99 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Pengukuran untuk mengetahui persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap APBD Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi dengan Anggaran Total Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 100 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Pengukuran untuk mengetahui persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan total Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 15 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 101 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Pengukuran untuk mengetahui Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap realisasi Belanja Daerah Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi dengan Total Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 102 Persentase Penurunan SILPA Persentase Pengukuran untuk mengetahui persentase Persentase Penurunan SILPA tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Seliisih SILPA tahun N dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Total SILPA tahun sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 103 Indeks Professionalitas ASN Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Laporan Hasil Pengukuran IPA yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). IP ASN = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian IP ASN) IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat) dimensi dengan bobot yaitu: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%). Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing. Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 104 Indeks Sistem Merit Nilai Ukuran tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi. Laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Dihitung berdasarkan 8 aspek penerapan sistem merit: 1)Perencanaan Kebutuhan ASN (Anjab/ABK) 2)Pengadaan ASN 3)Pengembangan Karier ASN 4)Promosi & Mutasi ASN 5)Manajemen Kinerja ASN 6)Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin 7)Perlindungan ASN 8)Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 105 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai adalah tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pengawasan intern, yang diukur berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skala level 1 (Paling Rendah) sampai dengan level 5 (Optimal). LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH BPKP Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi diperoleh melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah. BPKP BANTEN Inspektorat Kabupaten 106 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan % Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (**Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten) Laporan Inspektorat Kabupaten Prosentase Capaian = TLRT X 100 % JRT Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan (TLRT) Jumlah Rekomendasi Temuan (JRT) Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten 16 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 107 Nilai Kapabilitas APIP Nilai Hasil QA dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten Laporan Inspektorat Kabupaten Nilai kapabilitas APIP diukur berdasarkan beberapa indikator yang meliputi aspek kualitas SDM, sistem, dan infrastruktur yang digunakan dalam pengawasan. Terdiri dari 6 elemen antara lain: 1.Pengelolaan sumber Daya Manusia

2.Praktik Profesional
3.Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
4.Budaya dan Hubungan Organisasi
5.Struktur Tata Kelola
6.Peran dan Layanan Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten 108 Indeks Harmoni Indeks Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi. Laporan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri IHal=∑(ki Xi) Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (X i) dan bobot (k i ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini:
1.IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
2.∑: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
3.k i : Bobot yang diberikan pada setiap variabel X i
4.X i : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni. KEMENDAGRI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 109 Indeks Karakter Masyarakat Indeks Indeks Karakter masyarakat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai karakter masyarakat yang didasarkan pada dimensi religiustas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong Laporan kajian Indeks karakter masyarakat Jumlah skor indeks dimensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 110 Nilai Dimensi Budaya Nilai Mengukur penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kolaborasi antarbudaya dalam kegiatan masyarakat, integrasi nilai- nilai positif antarbudaya, komunikasi antarbudaya yang harmonis, serta dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keberagaman budaya Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 111 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa 112 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Cikupa Kecamatan Cikupa Kecamatan Cikupa 113 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Panongan Kecamatan Panongan Kecamatan Panongan 17 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 114 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Curug Kecamatan Curug Kecamatan Curug 115 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Legok Kecamatan Legok Kecamatan Legok 116 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis 117 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Balaraja Kecamatan Balaraja Kecamatan Balaraja 118 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Kresek Kecamatan Kresek Kecamatan Kresek 119 Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Kronjo Kecamatan Kronjo Kecamatan Kronjo 120 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Mauk Kecamatan Mauk Kecamatan Mauk 121 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Rajeg Kecamatan Rajeg Kecamatan Rajeg 122 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Sepatan Kecamatan Sepatan Kecamatan Sepatan 123 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kecamatan Teluknaga 124 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Cisoka Kecamatan Cisoka Kecamatan Cisoka 125 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji 126 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Kosambi Kecamatan Kosambi Kecamatan Kosambi 18 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 127 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kecamatan Pagedangan 128 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Jambe Kecamatan Jambe Kecamatan Jambe 19 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Sumber Data Formulasi (Rumus) Penanggung Jawab Data Unit Penanggung Jawab 129 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Jayanti Kecamatan Jayanti Kecamatan Jayanti 130 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Kemiri Kecamatan Kemiri Kecamatan Kemiri 131 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kecamatan Sukadiri 132 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Cisauk Kecamatan Cisauk Kecamatan Cisauk 133 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Sepatan Timur Kecamatan Sepatan TImur Kecamatan Sepatan TImur 134 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Sindang Jaya Kecamatan Sindang Jaya Kecamatan Sindang Jaya 135 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua 136 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Solear Kecamatan Solear Kecamatan Solear 137 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Mekar Baru Kecamatan Mekar Baru Kecamatan Mekar Baru 138 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Mekar Baru Kecamatan Sukamulya Kecamatan Sukamulya 139 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Laporan Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID 20

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023