DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Perencanaan; Bab III Pelaksanaan; Bab IV Pelaporan; Bab V Pengawasan; Bab Vl Ketentuan Lain-Lain; Bab VII Pendanaan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program asrama pondok pesantren perlu diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati tersendiri;
c.bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Kabupaten Tangerang perlu peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar yang memadai di pondok pesantren yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Asrama Pondok Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 95);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0425); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ASRAMA PONDOK PESANTREN. BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Program Asrama Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut dengan Program Aspontren adalah program pembangunan sarana dan prasarana tempat tinggal santri yang layak atau sehat dan berstandarisasi bagi Pesantren yang saat ini memiliki sarana dan prasarana asrama yang kurang layak.
7.Asrama Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Aspontren adalah tempat tinggal atau hunian santri selama mengikuti proses belajar di Pesantren.
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
11.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh Kabupaten Tangerang.
12.Dinas ...
12.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
13.Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DTRB adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
14.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
15.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang berperan sebagai koordinator dalam Program Aspontren.
16.Tim Teknis Program Aspontren yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi Program Aspontren.
17.Tim Monitoring dan Evaluasi Program Aspontren yang selanjutnya disebut dengan Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan proses pembangunan asrama Pesantren.
18.Tim Fasilitator Program Aspontren yang selanjutnya disebut dengan Tim Fasilitator adalah tim yang terdiri dari unsur masyarakat sebagai pendamping pelaksana pembangunan, yang memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh Tim Teknis.
19.Kelompok Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disingkat KPS adalah pelaksana pembangunan asrama Pesantren yang terdiri dari unsur Pesantren penerima manfaat yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan Pesantren.
20.Bantuan Program Aspontren adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat untuk kegiatan pembangunan peningkatan kualitas sarana prasarana asrama atau kobong yang dikelola oleh penerima manfaat dengan pendampingan Tim Fasilitator dengan standar capaian yang sudah ditetapkan Tim Teknis.
21.Penerima Manfaat adalah Pesantren yang berdomisili di Daerah yang saat ini memiliki sarana prasarana asrama atau kobong yang kurang layak atau sehat berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis.
22.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
23.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
26.Anggaran ...
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Bupati dalam rangka melaksanakan visi dan misi, memiliki progam prioritas pengelolaan pendidikan.
(2)Program prioritas pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Program Aspontren.
(3)Program Aspontren sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), difasilitasi oleh Bagian Kesra.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Program Aspontren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3), dengan perencanaan sebagai berikut:
1. a.tim anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk Program Aspontren;
2. b.alokasi pembiayaan Program Aspontren sudah tercantum dalam APBD berkenaan;
3. c.Program Aspontren dilengkapi dengan dokumen teknis dan dilengkapi gambar rencana konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis;
4. d.pemohon telah mengusulkan untuk menjadi penerima manfaat dari Program Aspontren kepada Bupati melalui Bagian Kesra; dan
5. e.Bagian Kesra telah melakukan verifikasi terhadap usulan Aspontren.
(2)Perencanaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggug jawab Bappeda dan BPKAD.
(3)Alokasi pembiayaan Aspontren dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Dokumen teknis dilengkapi gambar rencana konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dan menjadi tanggung jawab DTRB dan DPPP.
(3)Usul ...
(5)Usul dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, menjadi tanggung jawab Bagian Kesra.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Program Aspontren didukung oleh tim yang terdiri atas:
1. a.Tim Teknis;
2. b.Tim Fasilitator; dan
3. c.Tim Monitoring dan Evaluasi.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
1. a.Bappeda;
2. b.DPPP;
3. b.DTRB; dan
4. c.Bagian Kesra.
(3)Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur masyarakat pada tingkat Daerah yang memiliki pengalaman bidang pemberdayaan paling singkat 2 (dua) tahun.
(4)Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
1. a.Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
2. b.unsur kepolisian resor di wilayah Daerah;
3. c.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang; dan
4. d.Inspektorat Daerah.
(5)Tim dan tugas serta fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Program prioritas pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan sasaran penerima manfaat Pesantren sebagai berikut:
1. a.Pesantren yang memiliki PSP; dan
2. b.Pesantren yang memiliki keterangan.
(2)Kriteria Penerima Manfaat bagi Pesantren yang memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pesantren yang memiliki hunian untuk tempat tinggal santri yang berkedudukan di Daerah;
2. b.sudah melaksanakan proses belajar mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
3. c.memiliki jumlah santri minimal 20 (dua puluh) orang;
4. d.tidak ...
5. d.tidak berdiri pada lahan yang sedang dalam sengketa dan/atau lahan yang dilarang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
6. e.Pesantren yang sudah berbadan hukum.

Pasal 6

(1)Kriteria Penerima Manfaat Pesantren yang memiliki keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b, merupakan Pesantren yang tidak berbadan hukum dengan kriteria keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat.
(2)Pengakuan oleh masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan camat.
(3)Kriteria tambahan bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pesantren yang memiliki hunian untuk tempat tinggal santri yang berkedudukan di Daerah;
2. b.sudah melaksanakan proses belajar mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
3. c.memiliki jumlah santri minimal 20 (dua puluh) orang; dan
4. d.tidak berdiri pada lahan yang sedang dalam sengketa dan/atau lahan yang dilarang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Program Aspontren di setiap Pesantren diberikan kepada Pesantren atas dasar penyampaian proposal permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa proposal yang dilengkapi dengan dokumen pendukung terdiri atas:
1. a.fotokopi legalitas lembaga Pesantren bagi Pesantren yang berbadan hukum atau surat keterangan Pesantren oleh camat bagi yang tidak berbadan hukum;
2. b.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa:
  1. 1.calon Penerima Manfaat siap melaksanakan Program Aspontren;
  2. 2.calon Penerima Manfaat belum pernah menerima bantuan sarana dan prasarana Asrama dari Pemerintah;
  3. 3.ketersediaan lahan siap pakai untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana Aspontren;
  4. 4.lahan yang dipergunakan tidak dalam sengketa dan/atau tidak pada lahan yang dilarang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  5. 5.kesediaan ...
  6. 5.kesediaan pemanfaatan dan perawatan Aspontren yang dibangun dengan dana Program Aspontren;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dari lurah/kepala desa pada domisili pemilik atau penanggung jawab calon Penerima Manfaat;
4. d.keputusan pengesahan sebagai KPS Aspontren dari pimpinan Pesantren;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk seluruh anggota KPS;
6. f.fotokopi buku tabungan Bank BJB atas nama KPS;
7. g.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KPS; dan
8. h.fotokopi dokumen legalitas tanah, yang terdiri atas:
  1. 1.sertipikat hak milik;
  2. 2.akta jual beli;
  3. 3.akta hibah;
  4. 4.akta wakaf;
  5. 5.girik; dan/atau
  6. 6.surat keterangan lahan tidak sengketa dari lurah/kepala desa setempat.

Pasal 8

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a, melakukan verifikasi proposal permohonan calon penerima Program Aspontren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.verifikasi faktual; dan
2. b.verifikasi administrasi.

Pasal 9

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyampaikan daftar usulan calon yang berhak menjadi Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi Penerima Manfaat kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
(2)Nama Penerima Manfaat, alamat Penerima Manfaat, dan besaran Hibah Program Aspontren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mendampingi Penerima Manfaat mulai dari pelaksanaan pembangunan sampai dengan pelaporan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…