DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Pendelegasian; Bab lll Layanan Perizinan Nonberusaha; Bab lV SIPINTER; Bab V Pelaporan; Bab Vl Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0324);
11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat…
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
7.Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
11.Perizinan Non-Berusaha adalah legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan tertentu selain yang diatur dalam ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12.Non-Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk PTSP.
17.Sistem…
17.Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut SIPINTER adalah sistem permohonan Perizinan Non-Berusaha dan Non- Perizinan berbasis website yang dapat diakses secara online.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dan menjaga kualitas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
2. b.melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha termasuk penandatanganan baik secara elektronik maupun manual.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong kemudahan kegiatan berusaha dan nonberusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non-Berusaha, dan Non-Perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan penyelengaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

(1)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.Perizinan Non-Berusaha; dan
3. c.Non-Perizinan.
(2)Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak untuk dan atas nama Bupati.
(3)Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Jenis Perizinan Non-Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Jenis Non-Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 5

(1)Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Non-Berusaha dalam manajemen PTSP.
(2)Kepala DPMPTSP menyelenggarakan Perizinan Non- Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan Non-Berusaha atas dasar permohonan.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Non- Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui aplikasi SIPINTER dengan mengakses portal sipinter.tangerangkab.go.id.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(3)Permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses melalui aplikasi SIPINTER.
(4)Pelaksanaan pelayanan dan jangka waktu penerbitan Perizinan Non-Berusaha dilaksanakan sesuai standar pelayanan perizinan dan Non-Perizinan pada DPMPTSP.

BAB IV

SIPINTER

Pasal 8

Manajemen aplikasi SIPINTER terdiri atas:

a.penyedia sistem;
b.pengelola sistem;
c.penyedia infrastruktur; dan
d.pengguna sistem.

Pasal 9

(1)Penyedia sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu DPMPTSP.
(2)Penyedia sistem bertanggung jawab atas:
1. a.penyediaan dan pengembangan teknologi serta infrastruktur yang mendukung operasional aplikasi SIPINTER; dan
2. b.memastikan bahwa aplikasi SIPINTER memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani pengguna secara efektif dan dapat terintegrasi dengan sistem elektronik lainnya.
(3)Dalam…
(3)Dalam rangka menjamin dan memastikan operasional aplikasi SIPINTER, penyedia sistem dapat mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kapasitas aplikasi SIPINTER secara optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Perizinan Non- Berusaha dan Non-Perizinan.
(4)Penyedia sistem dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1)Pengelola sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu DPMPTSP.
(2)Pengelola sistem bertanggung jawab atas:
1. a.penetapan standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Non-Berusaha dan Non-Perizinan;
2. b.pengelolaan hak akses utama dan turunannya;
3. c.pemeliharaan operasional aplikasi SIPINTER;
4. d.pemeliharaan basis data sistem;
5. e.penyusunan laporan;
6. f.pengembangan aplikasi SIPINTER;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait;
8. h.penyelenggaraan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPINTER; dan
9. i.pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

(1)Penyedia infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu:
1. a.DPMPTSP; dan
2. b.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(2)DPMPTSP sebagai penyedia infrastruktur bertanggung jawab atas:
1. a.tersedianya server operasional;
2. b.tersedianya server cadangan dan pengamanan data;
3. c.tersedianya perangkat lunak pada server; dan
4. d.tersedianya perangkat lunak untuk pengguna.
(3)Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai penyedia infrastruktur bertanggung jawab atas tersedianya koneksi jaringan server dengan keamanan siber.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…