DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 66 Tahun 2025

Nomor: 66
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Pembiayaan dan Permodalan; Bab lll Mekanisme Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan; Bab IV Pembinaan dan Monitoring; Bab V Pendanaan; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan pada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
6.Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3/PERMEN- KP/2019 tentang Pertisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0424); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN PADA NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat ...
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Dana Bergulir adalah UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
7.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan.
8.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9.Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10.Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudi Daya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan dan mensinergikan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan serta dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman mengatur mekanisme pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengakses permodalan;
2. b.meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil melalui akses permodalan yang lebih mudah dan berkelanjutan; dan
3. c.mendorong ...
4. c.mendorong pertumbuhan sektor perikanan Daerah secara berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil melalui:
1. a.pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
2. b.penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
3. c.pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

Fasilitasi pemberian bantuan penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:

a.sarana penangkapan ikan; dan
b.sarana pembudidayaan ikan.

Pasal 5

Fasilitasi penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada UPTD Pengelola Dana Bergulir dan/atau lembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan Dinas.

Pasal 6

Fasilitasi pemanfaatan tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas dengan cara berkoordinasi menyampaikan usulan dalam bentuk usulan kebutuhan dengan Forum TSLP.

Pasal 7

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan kriteria penerima sebagai berikut:

a.Nelayan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.memiliki kartu tanda kependudukan Daerah; dan
2. 2.anggota KUB yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah setempat; dan
b.Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.berdomisili di Daerah atau memiliki kartu tanda kependudukan Daerah; dan
2. 2.anggota Pokdakan yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah setempat.

Pasal 8

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kriteria penerima sebagai berikut:

a.Nelayan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.memiliki kartu tanda kependudukan Daerah;
2. 2.pemilik kapal yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal;
3. 3.memiliki nomor induk berusaha; dan
4. 4.anggota KUB yang dibuktikan dengan Keputusan Camat setempat; dan
b.Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.berdomisili di Daerah;
2. 2.memiliki kartu tanda kependudukan Daerah;
3. 3.pemilik usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha; dan
4. 4.anggota Pokdakan yang dibuktikan dengan Keputusan Camat setempat.

Pasal 9

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan kriteria penerima sebagai berikut:

a.Nelayan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.memiliki kartu tanda kependudukan Daerah; dan
2. 2.anggota KUB yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah setempat; dan
b.Pembudidaya Ikan Kecil, dengan persyaratan:
1. 1.berdomisili di Daerah; atau memiliki kartu tanda kependudukan Daerah; dan
2. 2.anggota ...
3. 2.anggota Pokdakan yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah setempat.

BAB III

MEKANISME FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 10

(1)Mekanisme fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:
1. a.Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil mengajukan permohonan bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Bupati melalui Dinas; dan
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
  1. 1.latar belakang serta maksud dan tujuan;
  2. 2.jenis kebutuhan;
  3. 3.jumlah kebutuhan; dan
  4. 4.uraian kegiatan usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas dengan keterangan:
1. a.lengkap;
2. b.tidak lengkap;
3. c.memenuhi ketentuan; dan/atau
4. d.tidak memenuhi ketentuan.
(4)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berdasarkan laporan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan daftar penerima bantuan pembiayaan dan permodalan.

Pasal 11

(1)Mekanisme fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
1. a.Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil mengajukan permohonan bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Bupati melalui Dinas; dan
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit:
  1. 1.latar belakang serta maksud dan tujuan;
  2. 2.jenis kebutuhan;
  3. 3.jumlah kebutuhan; dan
  4. 4.uraian kegiatan usaha.
(2)Permohonan ...
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas dengan keterangan:
1. a.lengkap;
2. b.tidak lengkap;
3. c.memenuhi ketentuan; dan/atau
4. d.tidak memenuhi ketentuan.
(4)Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas mengeluarkan surat rekomendasi untuk lembaga keuangan dan/atau UPTD Dana Bergulir.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…