DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 67 Tahun 2025

Nomor: 67
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; TPP; Mutasi PNS; Faktor Pengurang TPP; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara secara akuntabel, proporsional, efektif dan efisien, serta adil dan setara;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11.Peraturan ...
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
13.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindung, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
6.Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tangerang.
11.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
12.Badan ...
12.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
13.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
14.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
15.Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
16.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
17.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.
18.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tangerang.
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Tangerang.
20.Bagian Hukum adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
21.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
22.Bagian Organisasi adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
23.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
24.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
25.Tambahan ...
25.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan calon pegawai negeri sipil.
26.Basic TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
27.Aktivitas Negatif adalah serangkaian aktivitas dan/atau perilaku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
28.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
31.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
32.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu organisasi.
33.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
34.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
35.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
36.Ketua ...
36.Ketua Tim Kerja adalah PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta melaporkan hasil kinerja anggota tim lainnya kepada pejabat penilai kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
37.Sistem Informasi Penilaian Dedikasi dan Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut SiPENDEKAR adalah Aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
38.Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara.
39.Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut e- Sakip adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja organisasi melalui sistem elektronik.
40.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
41.Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

TPP

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada Pegawai ASN berdasarkan Kelas Jabatannya.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya.
(3)Pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan komposisi:
1. a.60% (enam puluh persen) dari produktivitas kerja; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dari penilaian disiplin kerja. Pasal ...

Pasal 3

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan/atau
5. e.pertimbangan objektif lainnya.
(2)TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, serta dihitung dari besaran Basic TPP.
(3)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dengan beban kerja menyelesaikan tugas yang melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan jumlah menit aktivitas kerja dalam aplikasi SiPENDEKAR yang divalidasi oleh atasan langsung.

Pasal 5

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan bagi:

a.PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
b.PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, namun belum atau dalam proses pemberhentian sementara sebagai PNS;
c.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun;
d.PNS dalam Jabatan pelaksana dari Jabatan Fungsional guru yang diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya karena hukuman disiplin;
e.PNS dalam Jabatan Fungsional guru;
f.PNS dalam Jabatan Fungsional pengawas sekolah;
g.PNS dalam Jabatan Fungsional pamong belajar;
h.PNS dalam Jabatan Fungsional penilik;
i.PNS ...
i.PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD; dan
j.PPPK.

Pasal 6

Kewajiban memenuhi jumlah menit aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan bagi:

a.PNS yang menjalankan cuti tahunan;
b.PNS yang menjalankan cuti bersama sesuai Keputusan Presiden;
c.PNS yang menjalankan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS;
d.PNS yang menjalankan cuti besar;
e.PNS yang menjalankan cuti karena alasan penting;
f.PNS yang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
g.PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
h.PNS yang menjalankan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas kedinasan dan dibebaskan sementara dari Jabatan sebagai PNS;
i.PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
j.PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, namun belum atau dalam proses pemberhentian sementara sebagai PNS;
k.PNS dalam Jabatan Fungsional guru yang beralih status menjadi pelaksana karena hukuman disiplin dan diberikan TPP ke Kelas Jabatan terendah;
l.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun;
m.PNS dalam Jabatan Fungsional guru;
n.PNS dalam Jabatan Fungsional pengawas sekolah;
o.PNS dalam Jabatan Fungsional pamong belajar;
p.PNS dalam Jabatan Fungsional penilik; dan
q.PNS dalam Jabatan Pelaksana pada sekolah.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN, kecuali:

a.Pegawai ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD; dan
b.PPPK dalam Jabatan selain Jabatan Fungsional guru.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan/atau bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(2)Selain Pegawai ASN dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:
1. a.PNS dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional penyetaraan yang bertugas pada unsur pendukung kepala Daerah;
2. b.PNS dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.PNS dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional penyetaraan yang bertugas pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang penyelanggaraan urusan pemerintah antara lain:
  1. 1.pengelolaan keuangan;
  2. 2.perencanaan Daerah; dan
  3. 3.kepegawaian Daerah;
4. d.kepala Perangkat Daerah yang memiliki pagu anggaran besar;
5. e.Pegawai ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD;
6. f.PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja;
7. g.PNS yang menjadi anggota tim anggaran Pemerintah Daerah;
8. h.penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah; dan
9. i.PPPK dalam Jabatan selain Jabatan Fungsional guru.
(3)Selain ...
(3)Selain diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, TPP berdasarkan kondisi kerja karena melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja juga diberikan kepada Jabatan Fungsional penyetaraan pada Bagian Hukum yang menduduki Kelas Jabatan 10 (sepuluh).

Pasal 9

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan/atau bahan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
1. a.UPTD rumah sakit umum Daerah;
2. b.UPTD pusat kesehatan masyarakat; dan
3. c.UPTD laboratorium kesehatan Daerah.
(2)Pegawai ASN yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada BPBD.
(3)Pegawai ASN yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja bagi PNS dalam Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional penyetaraan yang melaksanakan tugas pada unsur pendukung kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada:
1. a.bagian hukum pada Sekretariat Daerah;
2. b.bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah; dan
3. c.bagian organisasi pada Sekretariat Daerah.
(2)PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yaitu PNS pada Inspektorat Daerah.
(3)Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Bappeda;
2. b.BPKAD; dan
3. c.BKPSDM.
(4)Kepala ...
(4)Kepala Perangkat Daerah yang memiliki pagu anggaran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. d.Dinas Tata Ruang dan Bangunan; dan
5. e.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.
(5)Pegawai ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, yaitu Pegawai ASN pada:
1. a.UPTD rumah sakit umum daerah pada Dinas Kesehatan;
2. b.UPTD pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan;
3. c.UPTD laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan; dan
4. d.UPTD unit pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
(6)TPP berdasarkan kondisi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf f, dibayarkan selama PNS tersebut bertugas sebagai ketua tim dan dapat dihentikan pembayarannya berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target kinerja.
(7)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dalam lebih dari 1 (satu) tim kerja yang dibentuk berdasarkan struktur organisasi yang terdampak penyederhanaan organisasi, dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja paling banyak untuk 2 (dua) tim kerja.
(8)PNS yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
1. a.bendahara pengeluaran;
2. b.bendahara penerimaan;
3. c.bendahara pengeluaran pembantu;
4. d.bendahara penerimaan pembantu;
5. e.pejabat pengelola barang milik Daerah; dan
6. f.pejabat pengelola barang milik Daerah pembantu.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 67 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TPP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TPP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020