DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 69 Tahun 2025

Nomor: 69
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan ...
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tahun 727);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang bakan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10.Pajak ...
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12.Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. BAB ...

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp8.295.562.891.409,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp5.287.461.274.175,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.240.700.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp222.216.908.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp64.030.876.015,00 (enam puluh empat miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp760.513.489.297,00 (tujuh ratus enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.PBB-P2;
4. d.BPHTB;
5. e.PBJT;
6. f.Opsen PKB; dan
7. g.Opsen BBNKB.
(1)Pajak …
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
(4)PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar rupiah).
(5)BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.550.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah).
(6)PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.285.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
(7)Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
(8)Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
2. b.Pajak Reklame kain;
3. c.Pajak Reklame berjalan;
4. d.Pajak Reklame udara; dan
5. e.Pajak Reklame film/slide.
(2)Pajak Reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Pajak Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Pajak Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(5)Pajak Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Pajak Reklame film/slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3), direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah). Pasal ...

Pasal 8

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar rupiah).

Pasal 9

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), direncanakan sebesar Rp1.550.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

(1)PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), terdiri atas:
1. a.PBJT-makanan dan/atau minuman;
2. b.PBJT-tenaga listrik;
3. c.PBJT-jasa perhotelan;
4. d.PBJT-jasa parkir; dan
5. e.PBJT-jasa kesenian dan hiburan.
(2)PBJT-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp635.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar rupiah).
(3)PBJT-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah).
(4)PBJT-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
(5)PBJT-jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
(6)PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…