DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 70 Tahun 2025

Nomor: 70
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang,.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
c.bahwa untuk kepastian hukum dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan regulasi sebagai pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang…
3.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah…
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah daerah lain, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Bupati adalah Bupati Tangerang.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dan ketua tim anggaran Pemerintah Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Tangerang.
11.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
12.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
13.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
14.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD.
16.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
18.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah kepala SKPD yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20.Pegawai adalah ASN dan pegawai Non-ASN Kabupaten Tangerang.
22.Anggaran…
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
24.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
27.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
28.Pembiayaan adalah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
30.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
31.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
32.Rencana…
32.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
34.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
36.Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah gambaran umum Kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan dan pihak-pihak yang terlibat.
37.Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun untuk menunjukkan kesediaan SKPD dalam melakukan Kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan tersebut.
38.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39.Standar Harga Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disebut SBU adalah batas harga satuan tertinggi setiap unit nonbarang/jasa dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Daerah.
40.Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional yang berlaku di Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.
41.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu Kegiatan.
42.Rencana…
42.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43.Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah yang disusun pengelola sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)RKA dan DPA Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.berpedoman pada KUA dan PPAS;
4. d.keselarasan seluruh proses seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD;
5. e.indikator keluaran, hasil, dan manfaat, tolok ukur kinerja, serta sasaran kinerja menjadi dasar kinerja penganggaran; dan
6. f.ASB, Standar Harga Satuan, SBU, dan SPM.
(2)Penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan dan kewenangannya;
2. b.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
3. c.transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. d.partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. e.memperhatikan asas keadilan dan asas kepatutan;
6. f.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
7. g.pergeseran anggaran.

Pasal 3

(1)Penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan sesuai dengan klasifikasi Urusan Pemerintahan yang terdiri atas:
1. a.urusan wajib pelayanan dasar;
2. b.urusan wajib bukan pelayanan dasar; dan
3. c.urusan pilihan.
(2)Urusan…
(2)Urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.bidang pendidikan;
2. b.bidang kesehatan;
3. c.bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. e.bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
6. f.bidang sosial.
(3)Urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.bidang tenaga kerja;
2. b.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.bidang pangan;
4. d.bidang pertanahan;
5. e.bidang lingkungan hidup;
6. f.bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.bidang pemberdayaan masyarakat desa;
8. h.bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.bidang perhubungan;
10. j.bidang komunikasi dan informatika;
11. k.bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.bidang penanaman modal;
13. m.bidang kepemudaan dan olahraga;
14. n.bidang statistik;
15. o.bidang persandian;
16. p.bidang kebudayaan;
17. q.bidang perpustakaan; dan
18. r.bidang kearsipan.
(4)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.bidang kelautan dan perikanan;
2. b.bidang pariwisata;
3. c.bidang pertanian;
4. d.bidang kehutanan;
5. e.bidang energi dan sumber daya mineral;
6. f.bidang perdagangan;
7. g.bidang perindustrian; dan
8. h.bidang transmigrasi.

Pasal 4

(1)Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat unsur pendukung dan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Unsur…
(2)Unsur pendukung Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.unsur Sekretariat Daerah; dan
2. b.unsur Sekretariat DPRD.
(3)Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk bidang, yang meliputi:
1. a.bidang administrasi pemerintahan;
2. b.bidang pengawasan;
3. c.bidang perencanaan;
4. d.bidang keuangan;
5. e.bidang kepegawaian;
6. f.bidang pendidikan dan pelatihan; dan
7. g.bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

(1)Setiap bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijabarkan ke dalam Program dan setiap Program terdiri atas Kegiatan.
(2)Setiap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang, baik konstruksi/instalasi maupun nonkonstruksi/instalasi, atau jasa.

Pasal 6

(1)Sistematika penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat mekanisme penyusunan RKA;
3. c.bab III memuat struktur RKA tahun anggaran 2026; dan
4. d.bab IV memuat penutup.
(2)Penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7…

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 70 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026 KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memberikan arahan yang lebih komprehensif mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Regulasi ini menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan daerah, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar selaras dalam satu kesatuan sistem penganggaran daerah. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan penyusunan RKA dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan klasifikasi anggaran, maka disusunlah Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 ini. Petunjuk teknis ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat: a) Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran secara lebih optimal, b) Memastikan keterkaitan antara target kinerja dengan pembiayaan, c) Memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, d) Serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan operasional dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 guna mendukung efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. DAFTAR ISI LAMPIRAN ............................................................................................................................................................... - 1 - KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... - 1 - DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................. - 2 - BAB I ......................................................................................................................................................................... - 3 - PENDAHULUAN..................................................................................................................................................... - 3 - 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................... - 3 - 1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................................................................... - 3 - 1.3 Sasaran ................................................................................................................................................. - 3 - 1.4 Ruang Lingkup ................................................................................................................................... - 4 - 1.5 Dasar Hukum ..................................................................................................................................... - 4 - BAB II........................................................................................................................................................................ - 5 - MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN ............................................................... - 5 - 2.1 Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TA 2026 .................................... - 5 - 2.2 Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang ........................................... - 5 - 2.3 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ........................................................ - 5 - 2.4 Prinsip penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)............................................................ - 6 - 2.5 Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengalokasian Anggaran ....................................... - 7 - 2.6 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah ........................... - 7 - 2.7 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui aplikasi SIPD ...................................................................................................................................... - 7 - 2.8 Hal-hal Khusus Lainnya ................................................................................................................. - 8 - BAB III .................................................................................................................................................................... - 10 - STRUKTUR RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) TAHUN ANGGARAN 2025 ............................... - 10 - 3.1 Belanja Operasi ..................................................................................................................................... - 10 - 3.2 Belanja Modal ........................................................................................................................................ - 15 - 3.3 Belanja Tidak Terduga ........................................................................................................................ - 19 - 3.4 Belanja Transfer ................................................................................................................................... - 19 - 3.5 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) (tambahan report sesuai SIPD ada 4) ............................................................................................................................ - 21 - 3.6 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD............................................... - 37 - BAB IV .................................................................................................................................................................... - 39 - PENUTUP ............................................................................................................................................................... - 39 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran daerah wajib menerapkan pendekatan berbasis kinerja yang mengaitkan alokasi anggaran dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan harus mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memberikan penguatan terhadap integrasi perencanaan dan penganggaran, sekaligus menegaskan perlunya keselarasan antara dokumen RPJMD, RKPD, KPJM, KUA, PPAS, dan RKA. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang diharuskan mengutamakan efektivitas capaian pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta penerapan prinsip value for money dalam setiap proses penyusunan RKA. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD- RI) merupakan kewajiban dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026. SIPD-RI menjadi platform terintegrasi yang memastikan konsistensi data perencanaan, pagu indikatif, pagu anggaran, struktur akun, serta dokumen pendukung lainnya. Melalui integrasi penuh SIPD-RI, proses validasi, penelaahan, dan pengendalian anggaran dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk teknis yang mampu memberikan arahan operasional mengenai proses penyusunan RKA secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas dokumen anggaran dapat meningkat dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen RKA secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 adalah:

1.Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
2.Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran dan target kinerja;
3.Meningkatkan kualitas proses penyusunan RKA agar efektif, efisien, dan akuntabel;
4.Meminimalkan ketidaksesuaian dalam proses penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan anggaran. 1.3 Sasaran Sasaran penyusunan Petunjuk Teknis RKA ini adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, termasuk yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kecamatan, dan unit pelaksana teknis lainnya. 1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 ini adalah:
1.Kebijakan umum penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 sesuai Permendagri 14 Tahun 2025;
2.Mekanisme dan prosedur penyusunan RKA melalui SIPD-RI;
3.Struktur dan sistematika penyusunan RKA-SKPD;
4.Penggunaan indikator kinerja, KPJM, analisis standar belanja (ASB), standar harga (SHS/HSPK/SBU), serta dokumen pendukung lainnya seperti KAK, RKBMD, RKPBMD, GBS, dan RUP;
5.Ketentuan teknis pelaksanaan verifikasi, telaah, dan reviu oleh TAPD dan APIP 1.5 Dasar Hukum
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

a.Mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,
b.Memastikan konsistensi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan,
c.Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas belanja,
d.Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran 2.2 Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang menjadi landasan penyusunan RKA. Tema RKPD Tahun 2026 adalah “ Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan” dengan prioritas pembangunan meliputi:
1. 1.Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan belum Efektif dan Efisien;
2. 2.Peningkatan produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM;
3. 3.Peningkatan kualitas sarana Prasarana serta mutu kesehatan;
4. 4.Peningkatan Sarana dan Prasaranan Mutu Pendidikan;
5. 5.Peningkatan pemerataan dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur wilayah;
6. 6.Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun RKA sesuai prioritas tersebut, memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian target pembangunan 2.3 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Prosedur penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) didasarkan prinsip sebagai berikut :
7. 1.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
8. 2.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
9. 3.berpedoman pada RKPD dan KUA – PPAS;
10. 4.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
11. 5.mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
12. 6.transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang APBD;
13. 7.partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
14. 8.memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
15. 9.tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 2.4 Prinsip penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mengikuti beberapa prinsip penting, meliputi perencanaan yang terpadu, penganggaran yang terintegrasi, dan penganggaran berbasis kinerja. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah rincian prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA):
16. 1.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah (KPJMD) Disusun melalui prakiraan maju, yaitu perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Tujuannya agar perencanaan anggaran lebih berkelanjutan, realistis, dan mendukung kesinambungan program antar tahun anggaran.
17. 2.Penganggaran dan Perencanaan Terpadu Merupakan proses integrasi antara perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD. Hasil akhirnya berupa dokumen RKA-SKPD yang mencerminkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan mendukung efisiensi anggaran.
18. 3.Penganggaran Berdasarkan Kinerja Anggaran disusun dengan mengaitkan pendanaan dengan keluaran (output) yang diharapkan dari setiap subkegiatan. Memperhatikan hasil (outcome) dan manfaat yang dicapai, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja.
19. 4.Evaluasi Menilai kegiatan yang belum terlaksana atau belum selesai agar dapat dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau tahun berikutnya
20. 5.Transparansi: Proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus transparan, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait anggaran.
21. 6.Akuntabilitas: Pengelola anggaran harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun.
22. 7.Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan anggaran harus efisien dan efektif, yaitu dengan menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan biaya yang efisien.
23. 8.Keadilan: Penggunaan anggaran harus adil, yaitu dengan memastikan bahwa semua pihak yang membutuhkan mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya.
24. 9.Keterlibatan Publik: Dalam penyusunan RKA keterlibatan publik dapat membantu memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
25. 10.Konsistensi dengan Kebijakan dan Program Pemerintah: Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus selaras dengan kebijakan dan program pemerintah yang berlaku. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. 2.5 Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengalokasian Anggaran Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), meliputi:
26. 1.Pembatasan kegiatan rapat, perjalanan dinas, seminar, dan sejenisnya sesuai kebutuhan prioritas.
27. 2.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
28. 3.Pengutamaan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kinerja dan layanan publik.
29. 4.Larangan menganggarkan kegiatan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah 2.6 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yaitu :
30. 1.Sistem informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
31. 2.Penajaman program, kegiatan, keluaran setelah proses penyusunan Rencana Kerja. 2.7 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui aplikasi SIPD
32. 1.Berpedoman pada peraturan yang berlaku seperti:
a.Daftar Pagu Anggaran pada masing-masing sub kegiatan yang telah ditetapkan pagunya pada KUA PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2026;
b.Petunjuk Teknis Penyusunan RKA TA 2026;
c.Manual penggunaan aplikasi SIPD Modul Penganggaran;
d.Dalam penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.Standar Harga Satuan (SHS) yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi;
f.Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) digunakan dalam penyusunan anggaran untuk memperkirakan biaya kegiatan;
g.Analisa Standar Belanja (ASB) digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
h.Standar Biaya Umum (SBU) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran;
i.Peraturan perundang-undangan dan ketentuan penganggaran lainnya yang berlaku.
j.Memasukkan rincian perkiraan maju Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
k.Melampirkan dokumen yang berisi daftar perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk satu tahun anggaran;
l.Melampirkan dokumen yang berisi daftar perencanaan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) untuk satu tahun anggaran;
m.Melampirkan dokumen Gender Budget Statement (GBS) menginformasikan tentang anggaran publik kebutuhan dan prioritas gender, serta kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran;
n.Melampirkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi informasi gambaran lengkap tentang latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran , cara pelaksanaan, pelaksana dan penanggung jawab, jadwal dan biaya dari kegiatan;
o.Melampirkan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang berisi program, kegiatan target kinerja dan anggaran BLUD untuk satu tahun anggaran. 2.8 Hal-hal Khusus Lainnya
1. 1.Perangkat Daerah dilarang menganggarkan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Workshop/Lokakarya/Seminar dan sejenisnya yang tidak termasuk tugas pokok dan fungsinya.
2. 2.Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk pegawai ASN lebih dari 3 (tiga) hari dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. 3.Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu hari) atau menggunakan half day/full day
4. 4.Dalam pelaksanaan kegiatan rapat/meeting, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop, forum group discussion (FGD) dan atau sejenisnya tidak diperkenankan menganggarkan:
a.Belanja perlengkapan peserta (seperti map, notebook, ballpoint, tas dan lain – lain); dan
b.Belanja penggandaan materi.
1. 5.Dalam penggunaan satuan Paket dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan rincian anggaran biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA SKPD.
2. 6.Kegiatan di luar kantor agar menggunakan Paket rapat Half Day, Full Day, Fullboard dan Residence.
3. 7.Penganggaran belanja Perjalanan Dinas pada selain kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah diperkenankan sepanjang telah ditentukan atau diketahui:
a.tempat/daerah yang akan dituju;
b.jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas;
c.jumlah hari pelaksanaan;
d.tarif kamar dan jumlah kamar hotel; dan/atau
e.alat transportasi yang akan digunakan dan biaya- biaya transportasi yang dibutuhkan.
f.Menghasilkan output Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.
1. 8.Penganggaran belanja Perjalanan Dinas pada selain kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah seperti pada nomor 8 diperkenankan sepanjang menggunakan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. 9.Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan;
b.Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,namun Pelaksana SPD tidak menginap dihotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
1. 10.Pembebanan anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Daerah dikecualikan dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan pada BKPSDM.
2. 11.Pembebanan anggaran beasiswa untuk Masyarakat di anggarkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
3. 12.Dalam pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard, Fullday dan Halfday dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan untuk panitia dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.
4. 13.Honorarium Narasumber dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Narasumber dalam satu kegiatan maksimal 3 (tiga) jam per orang, kecuali pada kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder serta merupakan program yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan dan kegiatan tingkat nasional/internasional yang mengamanatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah/penyelenggara;
b.Berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
1. 14.Dalam pelaksanaan kegiatan makan dan minum untuk menerapkan Program “Kurasakan” (kurangi sampah dikantor).
2. 15.Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan listrik untuk bangunan/gedung/kantor yang tidak mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.
3. 16.Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan yang dipinjam pakai kepada pihak lain.
4. 17.Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. 18.Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Perangkat Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. Pengeluaran ini bersifat jangka pendek dan mencakup beberapa jenis belanja berikut:
6. 1.Belanja Pegawai Digunakan untuk mencatat kompensasi yang idtetapksan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Kode Uraian Keterangan 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok ASN, belanja tunjangan keluarga ASN, belanja tunjangan jabatan ASN, belanja tunjangan fungsional ASN, belanja tunjangan fungsional umum ASN, belanja tunjangan beras ASN, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, belanja pembulatan gaji ASN, belanja iuran jaminan kesehatan ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, belanja iuran jaminan kematian ASN, belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, belanja jaminan hari tua ASN, belanja tunjangan khusus*), belanja zakat ASN. 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN. 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Kode Uraian Keterangan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, belanja honorarium, dan belanja jasa pengelolaan BMD. 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi DPRD, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket DPRD, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD. 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Kode Uraian Keterangan pemungutan pajak daerah , belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH. 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional KDH/WKDH 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOS Digunakan untuk mencatat belanja pegawai BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD Digunakan untuk mencatat belanja pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 2.Belanja Barang dan Jasa Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Kode Uraian Keterangan 5.1.02.01 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai 5.1.02.02 Belanja Jasa belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment ), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, belanja jasa insentif Kode Uraian Keterangan bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud. 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Digunakan untuk mencatat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan. 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
8. 3.Belanja Hibah Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode Uraian Keterangan 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat. 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat Kode Uraian Keterangan Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi. 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
9. 4.Belanja Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kode Uraian Keterangan 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Digunakan untuk mencatat pembeian bantuan berupa barang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan Kode Uraian Keterangan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. 3.2 Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Kode Uraian Keterangan 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.0 1 Belanja Modal Tanah Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasa n penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan. 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.0 1 Belanja Modal Alat Besar Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat besar darat, belanja modal alat besar apung, dan belanja modal alat bantu. Kode Uraian Keterangan 5.2.02.0 2 Belanja Modal Alat Angkutan Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja modal alat angkutan apung bermotor, belanja modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan bermotor udara. 5.2.02.0 3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat bengkel bermesin, belanja modal alat bengkel tak bermesin, dan belanja modal alat ukur. 5.2.02.0 4 Belanja Modal Alat Pertanian Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub- sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kode Uraian Keterangan 5.2.02.0 5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. 5.2.02.0 6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Digunakan untuk mencatat belanja modal alat studio, belanja modal alat komunikasi, belanja modal peralatan pemancar, dan belanja modal peralatan komunikasi navigasi. 5.2.02.0 7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Digunakan untuk mencatat belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum. 5.2.02.0 8 Belanja Modal Alat Laboratorium Digunakan untuk mencatat belanja modal unit alat laboratorium, belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya, belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica, serta belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi. 5.2.02.1 0 Belanja Modal Komputer Digunakan untuk mencatat belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer. 5.2.02.1 6 Belanja Modal Alat Peraga 5.2.02.1 8 Belanja Modal Rambu - Rambu Digunakan untuk mencatat belanja modal rambu – rambu lalu lintas Kode Uraian Keterangan darat, belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut. 5.2.02.1 9 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.8 9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Digunakan untuk mencatat belanja modal peralatan dan mesin BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.02.9 9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Digunakan untuk mencatat belanja modal peralatan dan mesin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.0 1 Belanja Modal Bangunan Gedung Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja dan belanja modal bangunan gedung tempat tinggal. 5.2.03.0 4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.9 9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Digunakan untuk mencatat belanja modal gedung dan bangunan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.0 1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan. 5.2.04.0 2 Belanja Modal Bangunan Air Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air baku serta belanja modal bangunan air kotor. 5.2.04.9 9 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Digunakan untuk mencatat belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Kode Uraian Keterangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.0 1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Diguakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (graphic material), belanja modal three dimensional artefacs and realita serta belanja modal tarscalt . 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.0 1 Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud 3.3 Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jenis belanja ini mencakup, misalnya, penanganan bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat lainnya. Pengelolaan belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab SKPKD. Kode Uraian Keterangan 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 3.4 Belanja Transfer Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas lain, seperti Pemerintah Daerah lainnya atau pemerintah desa. Jenis belanja ini umumnya digunakan untuk mendukung program- program pembangunan atau operasional di tingkat desa. Pengelolaan belanja transfer dilakukan oleh SKPKD. Kode Uraian Keterangan 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten Kode Uraian Keterangan 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 3.5 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) (tambahan report sesuai SIPD ada 4) A. RKA – SKPD Formulir RKA SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran SKPD yang sumber datanya berasal dari peringkasan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rincian formulir RKA SKPD sebagai berikut:
10. 1.tahun anggaran berisi tahun anggaran yang direncanakan;
11. 2.organisasi berisi dengan nomor kode SKPD dan nama SKPD;
12. 3.kode rekening merupakan Kode klasifikasi anggaran berdasarkan jenis belanja (misalnya belanja operasi, belanja modal, dan turunannya).
13. 4.uraian merupakan penjelasan dari setiap jenis belanja;
14. 5.jumlah (Rp) merupakan nilai anggaran dalam satuan rupiah;
15. 6.Belanja Operasi merupakan belanja rutin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan sehari – hari, terdiri dari :
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Barang dan Jasa
c.Belanja Hibah
d.Belanja Bantuan Sosial
1. 7.Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian atau Pembangunan aset tetap jangka panjang, terdiri dari :
a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
c.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. 8.Total Surplus/Defisit menunjukkan selisih antara total pendapatan dan total belanja dalam satu tahun anggaran pada satuan kerja (SKPD);
2. 9.Pengguna Anggaran berisikan data pejabat yang berwenang dalam mengesahkan dokumen;
3. 10.nama ibukota, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA SKPD;
4. 11.formulir RKA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai; B. RKA Pendapatan Formulir RKA pendapatan SKPD merupakan formulir untuk menyusun rencana pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA pendapatan SKPD disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut dari pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket atau lumpsum. Formulir RKA pendapatan SKPD sebagai berikut:
5. 1.tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
6. 2.organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama SKPD;
7. 3.kode rekening diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan SKPD;
8. 4.uraian diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan;
9. 5.volume diisi dengan jumlah target dari subrincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/ kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan milik Pemerintah Daerah, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan, atau diinvestasikan;
10. 6.satuan diisi dengan satuan hitung dari target subrincian objek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya;
11. 7.tarif/harga diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
12. 8.jumlah diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan,jumlah pendapatan dari setiap subrincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom volume, satuan dan harga;
13. 9.formulir RKA pendapatan SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD;
14. 10.nama daerah yaitu Tigaraksa, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA pendapatan SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD;
15. 11.formulir RKA pendapatan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai;
16. 12.keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA pendapatan SKPD oleh TAPD;
17. 13.dalam hal terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD, dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;
18. 14.seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA pendapatan SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan;
19. 15.formulir RKA pendapatan SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan; dan
20. 16.dalam hal formulir RKA pendapatan SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman–halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan SKPD serta pengisian nama daerah yaitu Kabupaten Tangerangn, bulan, tahun, nama jabatan, dan tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. C. RKA Rekap Belanja formulir Rekap Belanja SKPD:
21. 1.formulir RKA belanja SKPD merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh Program dan Kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA rincian belanja SKPD (rincian anggaran belanja menurut Program, Kegiatan dan subkegiatan SKPD);
22. 2.tahun anggaran berisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
23. 3.organisasi berisi nomor kode SKPD dan nama SKPD;
24. 4.kode urusan berisi nomor kode Urusan Pemerintahan;
25. 5.kode sub urusan berisi nomor kode bidang Urusan Pemerintahan;
26. 6.kode program berisi nomor kode Program;
27. 7.kode Kegiatan berisi dengan nomor kode Kegiatan;
28. 8.kode sub kegiatan berisi dengan nomor kode sub kegiatan;
29. 9.kode Program, Kegiatan dan subkegiatan di atas disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;
30. 10.Uraian berisi nama Urusan Pemerintahan, nama sub urusan, nama Program,dan nama Kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian subkegiatan untuk mendukung terlaksananya Program dan Kegiatan dimaksud;
31. 11.Sumber dana berisi sumber dana dari masing-masing Program,Kegiatan,serta subkegiatan;
32. 12.Lokasi kegiatan berisi nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan,lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan;
33. 13.Tahun-1 berisi jumlah menurut Program, Kegiatan,dan subkegiatan yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan,kolom ini diisi apabila Program, Kegiatan,dan subkegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun;
34. 14.dalam hal Program, Kegiatan,dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun pertama maka kolom Tahun-1 tidak perlu diisi;
35. 15.Belanja operasi berisi dengan jumlah belanja operasi per Program, per Kegiatan,dan per subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan,jumlah belanja operasi per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja operasi per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja operasi setiap subkegiatan merupakan jumlah belanja operasi untuk mendukung pelaksanaan masing-masing subkegiatan.
36. 16.Belanja modal berisi jumlah belanja modal per Program, per Kegiatan,dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan,jumlah belanja modal per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per subkegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap subkegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing subkegiatan;
37. 17.Belanja tidak terduga berisi jumlah belanja tidak terduga per Program, per Kegiatan,dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja tidak terduga per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja tidak terduga per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per subkegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja tidak terduga setiap subkegiatan merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan masing-masing subkegiatan;
38. 18.Belanja transfer berisi jumlah belanja transfer per Program, per Kegiatan,dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja transfer per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja transfer per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per subkegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja transfer setiap subkegiatan merupakan jumlah belanja transfer untuk mendukung pelaksanaan masing-masing subkegiatan;
39. 19.Jumlah berisi jumlah menurut Program, Kegiatan,dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah subkegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap subkegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh kelompok belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing subkegiatan;
40. 20.Tahun +1 berisi jumlah menurut Program, Kegiatan,dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini berisi apabila Program, Kegiatan,dan subkegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal Program, Kegiatan,dan subkegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom jumlah Tahun + 1 kosong;
41. 21.baris jumlah berisi penjumlahan dari seluruh jumlah Program yang tercantum dalam kolom Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;
42. 22.nama ibukota, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA belanja SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD;
43. 23.formulir RKA belanja SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai;
44. 24.formulir RKA belanja SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan; dan
45. 25.dalam hal formulir RKA belanja SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman–halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan Program dan Kegiatan serta pengisian nama daerah yaitu Tigaraksa, bulan, tahun, nama jabatan, dan tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. D. RKA Pembiayaan Formulir RKA pembiayaan SKPD hanya dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan Daerah.Cara pengisian formulir RKA pembiayaan SKPD sebagai berikut:
46. 1.tahun anggaran berisi tahun anggaran yang direncanakan;
47. 2.organisasi berisi nomor kode SKPD dan nama SKPD;
48. 3.kode rekening berisi nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan;
49. 4.Uraian berisi nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan;
50. 5.Jumlah berisi jumlah jenis pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pembiayaan yang termasuk dalam objek pembiayaan bersangkutan. Jumlah rincian objek pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh subrincian objek pembiayaan yang termasuk dalam rincian objek pembiayaan bersangkutan.
51. 6.jumlah penerimaan pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan;
52. 7.jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;
53. 8.formulir RKA pembiayaan SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;
54. 9.dalam hal formulir RKA pembiayaan SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman;
55. 10.tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA pembiayaan SKPD;
56. 11.formulir RKA pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
57. 12.keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA pembiayaan SKPD oleh TAPD. Dalam hal terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD, dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan;
58. 13.seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA pembiayaan SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan;
59. 14.dalam hal formulir RKA pembiayaan SKPD lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan, dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKApembiayaan SKPD yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD; dan
60. 15.formulir RKA pembiayaan SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD. E. Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab RKA Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab RKA KOP SURAT OPD SURAT PERNYATAAN Nomor : ...................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :..................................... NIP. :..................................... Jabatan :..................................... Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :
61. 1.Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan ........(nama SKPD) telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan, Standar Biaya Kegiatan dan Standar Satuan Harga;
62. 2.Dalam RKA-SKPD ini terdapat beberapa komponen / tahapan yang menggunakan prosedur/satuan harga/standar biaya *) lain yang bersumber dari :
a.Undang-undang/Peraturan pemerintah/menteri........No....Tahun...tentang....(prosedur/ mekanisme/juklak/juknis dan sejenisnya).........; dan/atau
b.Peraturan/Keputusan pemerintah/menteri.....No....Tahun.... tentang....(standar biaya/besaran alokasi dan sejenisnya).....; dan/atau
c.Satuan harga barang/jasa yang diperoleh dari: hasil survey/BPS/asosiasi...../price list......./engineer’s estimate. Sebagaimana terlampir
1. 3.RKA-SKPD beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap diteliti/diasistensi/dibahas serta siap untuk diaudit sewaktu- waktu;
2. 4.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/ daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan. ..............., ................................ Kepala SKPD............................... Materai 10000 .................................................... NIP. F. Formulir KPJM Format Formulir KPJM Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi/OPD : No Program/Kegia tan Realisasi Anggaran Prakiraan Maju T -1 T T + 1 T + 2 T + 3 5.02 5.02 Program........ Kegiatan........ dst JUMLAH Pengguna Anggaran ................................ NIP. G. Format GBS Format GBS GENDER BUDGET STATEMENTS Nama OPD : Unit Kerja/Bagian/Bidang : Program Diisi nama program Kegiatan Diisi nama kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender Output/keluaran kegiatan Jenis,volume, dan satuan suatu output kegiatan Analisis situasi Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akanditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output dalam menangani kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu Rencana Aksi Berupa tahapan-tahapan untuk pencapaian output kegiatan : Tahap 1 :………………. Tahap 2 :………………. Alokasi anggaran Rp. Hasil kegiatan Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran ____________________ NIP. H. Formulir KAK Format Formulir Kerangka Acuan Kerja KERANGKA ACUAN KEGIATAN ..............(nama kegiatan)........... Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi/OPD : ------------------------------------------------------------------------------------
3. 1.Pendahuluan Memuat hal yang bersifat umu dan terkait dengan program/kegiatan perlunya program
4. 2.Latar Belakang Memuat justifikasi dan alasan mengapa program atau kegiatan perlu disusun yang diupayakan dilengkapi dengan data-data yang dapat menguatkan atau kegiatan diperlukan.
5. 3.Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Merupakan tujuan dari program/kegiatan. Tujuan umum aadalah tujuan secara garis besar,sedangkan tujuan khusus adalah tujuan secara spesifik atau terinci.
6. 4.Kegiatan Dan Rincian/Tahapan Kegiatan Merupakan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tujuan program/kegiatan dapat tercapai.
7. 5.Cara Dan Metode Pelaksanaan Merupakan metode untuk melaksanakan kegiatan, misalnya pembentukan tim/panitia, melakukan rapat, melakukan pengolahan data, melakukan distribusi dan sebagainya.
8. 6.Sasaran Merupakan target yang terukur (menurut satuan tertentu misalnya orang, dokumen dan sebagainya). Sasaran menunjukan hasil antara yang diperlukan untuk merelaisasikan tujuan kegiatan.
9. 7.Jadwal Pelaksanaan Merupakan perencanaan waktu dalam ukuran bulan atau triwulan pada tiap tiap tahapan kegiatan (dibuat dalam bentuk bagan)
10. 8.Evaluasi Pelaksanaan Adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terkait jadual yang direncanakan sebelumnya. Jadual tersebut akan dievaluasi setiap berapa bulan sekali (kurun waktu tertentu), sehingga apabila dari evaluasi diketahui ada pergeseran jadual atau penyimpangan jadual, maka dapat segera diperbaiki. Halini dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan. Oleh karena itu harus tercantum kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Sementara itu untuk pelaporan harus jelas bagaimana membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. Dalam artian kerangka acuan memuat cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.
11. 9.Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Yaitu mencantumkan bagaimana melakukan pencatatan membuat dokumentasi kegiatan, bagaimana membuat laporan program dan kapan laporan harus diserahkan dan kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan jnilah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh. Jadi kerangka acuan juga memuat bagaimana melakukan evaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan. I. Formulir RKBMD Format Formulir RKBMD Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi/OPD : No Nama/Jenis Barang Kode Rekening Belanja Merk/Tipe ukuran Jumlah/ Ukuran Barang Harga Satuan (Rp) Jumlah Biaya (Rp) Keterangan I. Belanja…. (Rincian Objek Belanja Barang/Jasa atau Belanja Modal) 1. Nama Barang (item barang) 2. Nama Barang (item barang) Selanjutnya ……. II Selanjutnya …… Pengguna Anggaran --------------------- Nip J. Formulir RKPBMD Format Formulir RKBMD Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi/OPD : No Nama/Jenis Barang Kode Rekening Belanja Merk/Tip e ukuran Jumlah /Ukura n Barang Harga Satuan (Rp) Jumlah Biaya (Rp) Keterangan I. Belanja…. (Rincian Objek Belanja Pemeliharaan) 1. Pemeliharaan (item barang) 2. Pemeliharaan (item barang) Selanjutnya …….. II Selanjutnya… ….. Pengguna Anggaran --------------------- Nip K. Formulir Dokumen RUP RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH .......(nama SKPD)...... Tahun Anggaran ……. NO NAMA PAKET PEKERJA AN SWAKELOLA LELANG / SELEKSI KEGIAT AN PELAKSANAAN LELANG/SELE KSI PELAKSANAAN PEKERJAAN KET VOLUME DAN SATUAN NILAI (Rp.) VOLUME DAN SATUAN NILAI (Rp.) Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) Pengguna Anggaran --------------------- Nip 3.6 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahapan penyusunaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebagai berikut :
12. 1.Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD kepala daerah menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)- SKPD yang disiapkan oleh TAPD. Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
13. 2.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD menggunakan pendekatan:
a.kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam Tahun Anggaran berikutnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan;
b.penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD;
c.penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan: 1) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan; 2) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 3) efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
1. 3.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
a.indikator kinerja, dengan rincian paling sedikit mencakup: 1) indikator dan target kinerja hasil program; 2) indikator dan target kinerja keluaran (output) kegiatan; dan 3) indikator dan target kinerja keluaran (sub-output) subkegiatan; 4) tolok ukur kinerja; 5) sasaran kinerja; 6) analisis standar belanja; 7) standar harga satuan; 8) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan 9) SPM.
b.Untuk terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)- SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan Rencana Kerja Anggaran (RKA) - SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama Tahug Anggaran berjalan.
c.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD.
d.Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan
e.pola keuangan BLUD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
f.Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
g.Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
h.Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan tujuan: 1) memastikan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah; 2) meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, rencana kerja SKPD, KUA-PPAS, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD; 3) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD terdapat ketidaksesuaian; dan 4) memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
1. 4.Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) -SKPD
2. 5.disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD. Kami berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan petunjuk ini dengan penuh tanggung jawab. BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…