DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 71 Tahun 2025

Nomor: 71
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewajiban dan Larangan; Bab lll Hukuman DIsiplin; Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjamin tertib pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diperlukan pengaturan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi

Menetapkan

menetapkan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. 3.Undang ... [ SALINAN ]
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. 5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Manajemen ...
5.Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
11.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
15.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
16.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
17.Dampak ...
17.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama bruk dan/ atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/ atau pemerintah/Negara.
18.Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah sistem informasi yang berisi rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 3

Setiap PPPK Wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, bruk di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.mengutamakan kepentingan negara dan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
i.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan/ atau Daerah, atau merugikan keuangan negara dan/ atau Daerah;
j.Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
k.menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau Daerah dengan sebruk-baiknya; I. menandatangani ...
1. 1.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.menandatangani perjanjian kerja;
n.melaksanakan/mematuhi perjanjian kerja;
o.melaksanakan apel Senin, upacara hari kesadaran nasional, dan upacara hari besar nasional lainnya;
p.bersedia ditempatkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
q.bersedia ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Pasal 4

(1)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPPKwajib:
1. a.memberitahukan secara tertulis bagi:
  1. 1.PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama; atau
  2. 2.PPPK duda/janda yang melangsungkan perkawinan;
2. b.memperoleh izin PPK, bagi PPPK yang akan beristri lebih dari (1) satu orang; dan
3. c.mengajukan permohonan izin perceraian/ surat keterangan melakuk:an perceraian secara tertulis kepada PPK melalui BKPSDM, bagi:
  1. 1.PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
  2. 2.PPPK yang digugat cerai.
(2)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui aplikasi SIMASN dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilaksanakan.
(3)Izin PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan melalui Kepala BKPSDM, dengan menyebutkan alasan lengkap yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang.
(4)Permohonan surat 1Z1Il perceraian atau surat keterangan melakuk:an perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat alasan lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.

Pasal 5

(1)PPK melalui BKPSDM dapat memberikan atau menolak permohonan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c.
(2)Pemberian atau penolakan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa.k:an, atau meminjamkan barang baik bergera.k: atau tida.k: bergera.k:, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/ atau milik negara/Daerah secara tida.k: sah;
g.mela.k:ukan pungutan di luar ketentuan;
h.mela.k:ukan kegiatan yang merugikan negara dan Pemerintah Daerah;
1. 1.menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
1. 1.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/atau pekerjaan;
m.mela.k:ukan tinda.k:an atau tida.k: mela.k:ukan tinda.k:an yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan mengguna.k:an atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/ atau tinda.k:an yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengada.k:an ...
7. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
8. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 8

(1)Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat hukuman, terdiri atas:
1. a.nngan;
2. b.sedang;dan
3. c.berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Pasal 9

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijatu.hkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah/Unit Kerjayang bersangkutan, kecuali pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
(2)Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah, kecuali pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
(3)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada negara, kecuali pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j. Pasal 10"
(1)Pelanggaran disiplin terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
1. a.Hukuman Disiplin ringan berupa:
  1. 1.teguran lisan, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. 2.teguran tertulis, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.pernyataan tidak puas secara tertulis, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.Hukuman ...
4. c.Hukuman Disiplin berat bernpa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi:
  1. 1.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih selama 1 (satu) tahun; dan
  2. 2.PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara terns menerns selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih selama 1 (satu) tahun.
(2)Pelanggaran kewajiban tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru.f j dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun.
(3)Setiap PPPK yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuanjam kerja tanpa alasanyang sah secara terns menerns selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru.f c angka 2 diberhentikan gajinya sejak bulan berikutnya.

Pasal 11

Pelanggaran disiplin terhadap kewajiban mematuhi ketentuan izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). Paragraf2 Pelanggaran Terhadap Larangan

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…