DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 72 Tahun 2025

Nomor: 72
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll SPM; Bab lll Pelaksanaan; Bab IV Evaluasi; Bab V Pelaporan; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); );
8.Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0917); 15.Peraturan Daerah…

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.Dinas...
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
16.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 47);
17.Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 51);
18.Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 64);
19.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.
5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas.
10.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang bertangung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
13.Dewan Pengawas BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai nonaparatur sipil negara yang bekerja di BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan. 16.Rencana Kerja…
16.Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
17.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran.
18.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan SPM di bidang laboratorium lingkungan serta menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi serta menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium lingkungan yang cepat, akurat, terukur, dan transparan kepada masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan yang dilaksanakan di laboratorium lingkungan adalah sebagai berikut :

Pasal 3

(1)SPM menganut prinsip:
1. a.fokus pada jenis layanan;
2. b.terukur;
3. c.dapat dicapai;
4. d.relevan dan dapat diandalkan; dan
5. e.tepat waktu.
(2)Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
(3)Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(4)Dapat dicapai...
(4)Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
(5)Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
(6)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Sistematika SPM, terdiri atas:
1. a.bab I, pendahuluan;
2. b.bab II, SPM;
3. c.bab III, rencana pencapaian standar pelayanan minimal; dan
4. d.bab IV, penutup.
(2)Uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM.
(3)Isi dan uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:
1. a.pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
2. b.pelayanan penerimaan contoh uji;
3. c.pelayanan sertifikat hasil pengujian;
4. d.pelayanan pembayaran;
5. e.pelayanan permohonan magang;
6. f.pelayanan jasa sampling; dan
7. g.pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan.
(2)Pelayanan jasa sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampling air;
2. b.sampling udara ambient;
3. c.sampling kebisingan;
4. d.sampling emisi sumber bergerak; dan
5. e.sampling emisi sumber tidak bergerak.
(3)Rincian jenis, parameter, indikator, standar (nilai), batas waktu, dan uraian SPM pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6…

Pasal 6

(1)SPM UPTD Laboratorium Lingkungan dapat diubah dan/atau dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan dan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan serta kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia.
(2)Perubahan dan/atau pengembangan SPM UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. Rencana Pencapaian Target SPM Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian Laboratorium Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut :

Pasal 7

(1)UPTD Laboratorium Lingkungan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada SPM UPTD Laboratorium Lingkungan.
(2)Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM UPTD Laboratorium Lingkungan.
(3)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sumber daya dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP Secara umum Laboratorium Lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pelayanan.

Pasal 8

(1)Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar.
(2)Evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun laporan pelaksanaan SPM UPTD Laboratorium Lingkungan setiap semester.
(2)Laporan pelaksanaan SPM UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan/berjalan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 72 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN Bagi UPTD yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara profesional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (customer) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap. Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel. Hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Lingkungan dapat diukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) selanjutnya akan dijadikan target pembanding dengan pelaksanaan pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target kinerja dibuat sebagai acuan agar laboratorium dapat meningkat produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun. Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan. B. Tujuan Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan: 1) Menjamin hak customer untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan. 2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD. 3) Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau atau pihak lain. 4) Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap customer dan customer dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya. 5) Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif. 6) Mendorong transparansi dan partisipasi customer dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPTDD Laboratorium Lingkungan. C. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pada setiap jenis layanan. D. Landasan Hukum Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunannya yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5) Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); ); 7) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 13) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0917); 14) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420); 15) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 47); 16) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 51); 17) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 64); 18) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 15); E. Sistematika Penyajian Kepuasan customer atas pelayanan Laboratorium Lingkungan terletak pada bagaimana Laboratorium Lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan customer yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produk layanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan. SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi Laboratorium Lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk: 1) Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan. 2) Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tarif layanan yang wajar untuk dibebankan kepada customer. 3) Menambah ruang lingkup pengujian. Sedangkan kewajiban Laboratorium Lingkungan adalah: Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada stakeholder. 1) Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada staf laboratorium atas pencapain standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Laboratorium Lingkungan. Memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja pelayanan dalam rangka pembinaan. F. Standar pelayanan minimal Laboratorium Lingkungan menganut prinsip : 1) Fokus pada jenis pelayanan, yaitu dengan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD. 2) Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3) Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. 4) Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD. 5) Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan G. Metodologi Penyusunan SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

1.Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan: Keterangan: Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui holding time. Surat Tugas Form Permintaan Pelayanan Pembuatan Rencana Pengambilan Contoh Persiapan Sampling Surat Tugas PPCSPPD Form Data Lapangan Pelaksanaan Sampling Contoh Uji Data Lapangan Penerimaan dan Penomoran Contoh Uji Surat Tugas Analis Pengujian Contoh Uji Data Hasil Uji Form Data AnalisaPembuatan Sertifikat Hasil Uji Sertifikat Hasil Uji/ Laporan Hasil Uji (LHU) Selesai Kaji Ulang Ya Mulai Pengisian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Kebutuhan Sampling dan atau pengujian SKRD Pembayaran Restribusi Jasa Pengujian Penerimaan Retribusi Penyetoran ke Kas Daerah Tidak Penyelesaian Adm. Ya Pengisian Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Teguran Tidak
2.Pelayanan Penerimaan Contoh Uji:
3.Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian:
4.Pelayanan Pembayaran Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan Petugas Administrasi Customer Customer • Menyiapkan SHP yg akan diambil • Menyerahkan SHP kepada customer • Melengkapi Form Tanda Terima SHP Petugas Administrasi Customer Customer Menyerahkan dokumen permohonan pengujian kepada penyelia dan sampel ke analis Petugas Sampling • Input data meliputi permohonan pengujian, kaji ulang tender dan kontrak dengan customer Bendahara/Petugas Administrasi Customer Customer Kode Bayar/SKRD/QRIS
5.Pelayanan Permohonan Magang:
6.Pelayanan Jasa Pengambilan Sampel: Petugas Administrasi Customer Customer Membalas surat kesediaan • Disposisi Kepala Laboratorium • Verifikasi Kasubbag TU UPTD • Disposisi Personel yang berhubungan sesuai jenis kegiatan Perlakuan/ treatment terhadap sample Pengambilan Sampel Mengukur parameter lapangan Dokumentasi lapangan Costumer Petugas Administrasi Verifikasi Permintaan Sampling/Penawar an harga • Kasubag TU • Penyelia Sampling • Petugas Sampling Mengisi Form Permohonan sampling • Perencanaan Sampling • Persiapan Alat dan Bahan 7.Pelayanan penyelesaian pengaduan secara tertulis: B. Standar Pelayanan Minimal Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut :
1.Sahih (valid), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
2.Dapat dipercaya (reliable), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3.Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4.Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas. Setiap indikator ditetapkan standar Minimum pencapaiannya. Standar minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum. Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis Laboratorium Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen dan pelayanan teknis. Kelompok-kelompok pelayanan ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya. Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2030, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2025. Petugas PACustomer Customer Kasubbag TU menyelesaikan pengaduan, berdasarkan : • Hasil verifikasi oleh Pejabat Penjamin Mutu • Hasil verifikasi oleh Pejabat Teknis Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model input output pada setiap pelayanan yaitu:
1.Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
2.Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
3.Pelayanan Sertifikat Hasil Pengujian;
4.Pelayanan Pembayaran ;
5.Pelayanan Permohonan Magang;
6.Pelayanan Jasa Sampling ; • Sampling Air • Sampling Udara Ambien; • Sampling Kebisingan; • Sampling Emisi Sumber Bergerak; dan • Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak.
7.Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan. Model input & output menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 klasifikasi standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu :

a.Standar Input, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
b.Standar Output, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada. Target pencapaian indikator kinerja 100% dicapai pada tahun 2030, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.
1. 1.Penyediaan Sumber Daya 1.1. Penyediaan Peralatan No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal
2. 1.Kelengkapan alat 80% 100%
3. 2.Kalibrasi alat 85% 100%
4. 3.Kondisi alat yang baik 80% 100% 1.2. Penyediaan Ruangan No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal
5. 1.Luas setiap ruangan yang harus ada 85% 100% 1.3. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Kecukupan tenaga teknis dan administrasi 70% 100%
6. 2.Pemanfaatan Sumber Daya 2.1. Pemanfaatan Alat No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal
7. 1.Pemanfaatan Alat Analisa Laboratorium 90% 100%
8. 2.Pemanfaatan Alat Sampling 90% 100% 2.2. Kelengkapan Alat No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal
9. 1.Kelengkapan Alat analisa laboratorium 90% 100%
10. 2.Kelengkapan Alat Sampling 90% 100%
11. 3.Standar Mutu Pelayanan Laboratorium Lingkungan: 3.1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan - Air, - Udara Ambien, - Emisi - Kebisingan 62% 67% 70% 100% 100%
12. 2.Waktu Pelayanan dalam 1 hari 8 Jam 8 Jam 3. Jumlah Rerata Parameter yang terakreditasi 70% 100%
13. 4.Ruang Lingkup yang terakreditasi 90% 100%
14. 5.Kepuasan Pelanggan 81,06 % ≥ 80% 3.2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal
15. 1.Ruang lingkup Air, 14 hari kerja 100% 100% 2. Ruang Lingkup Udara Ambient, 14 hari kerja 100% 100% 3. Ruang Lingkup Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak, 14 hari kerja 100% 100% 4. Ruang Lingkup Kebisingan, 14 hari kerja 100% 100% 3.3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer 1 hari kerja 1 hari kerja
16. 2.Input data sampel dan customer 10 menit 10 menit 3. Menyerahkan Form Permintaan Pelayanan/SKRD kepada customer 10 menit 10 menit 3.4. Pelayanan Pengambilan Sertifikat Hasil Pengujian (SHP) No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Petugas Administrasi melakukan pengecekan status pembayaran skema pengujian 5 menit 5 Menit
17. 2.Menyiapkan SHP yang akan diambil 10 menit 10 menit
18. 3.Menyerahkan SHP kepada customer 5 menit 5 menit 4. Petugas Administrasi memastikan customer menandatangani bukti terima SHP 2 menit 2 menit 3.5. Pelayanan Pembayaran No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer meminta kode bayar/SKRD/QRIS kepada petugas administrasi untuk selanjutnya melakukan pembayaran melalui bank 5 menit 5 menit 2. Petugas administrasi mencetak kode bayar/SKRD/QRIS sesuai permintaan customer 5 menit 5 menit 3.6. Pelayanan Permohonan Magang No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Surat Permohonan magang diterima petugas administrasi 5 menit 5 menit
19. 2.Disposisi Kepala Laboratorium 1 jam 1 hari kerja
20. 3.Verifikasi Kasi/Kasubbag 1 jam 1 hari kerja 4. Disposisi personel yang berhubungan dengan jenis kegiatan 1 jam 1 hari kerja 5. Membalas surat kesediaan/tidak berkeberatan 1 jam 1 hari kerja 7. Menyerahkan surat balasan kepada pemohon 5 menit 5 menit 3.7. Pelayanan Jasa Sampling Air No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/bukti pembayaran 1 hari kerja 1 hari kerja 2. Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh petugas administrasi melalui persetujuan Penanggung Jawab Teknis 1 hari kerja 1 hari kerja 3. Perencanaan dan persiapan alat dan bahan 60 menit 60 Menit
21. 4.Pengambilan sampel 1 jam 1 jam
22. 5.Pengawetan sampel 10 menit 10 menit
23. 6.Mengukur parameter lapangan 15 menit 15 menit
24. 7.Membuat dokumentasi lapangan 10 menit 10 menit 8. Melengkapi data-data pendukung dan berita acara 15 menit 15 menit 3.8. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambien No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/bukti pembayaran 5 menit 5 Menit 2. Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh petugas administrasi melalui persetujuan Penanggung Jawab Teknis 10 menit 10 Menit 3. Perencanaan dan persiapan alat dan bahan 1 jam 1 jam
25. 4.Persiapan peralatan di lapangan 2 jam 2 jam
26. 5.Pengambilan sampel (pengukuran sesaat) 1 jam 1 Jam 6. Pengambilan sampel (pengukuran 24 Jam) 24 jam 24 jam 7. Melengkapi data-data pendukung dan berita acara 15 menit 15 menit 3.9. Pelayanan Jasa Sampling Kebisingan No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/bukti pembayaraan 5 menit 5 Menit 2. Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh petuga administrasi melalui persetujuan Penanggung Jawab Teknis 10 menit 10 Menit 3. Perencanaan dan persiapan alat dan bahan 30 menit 30 Menit 4. Persiapan pemasangan peralatan di lapangan 10 menit 10 menit
27. 5.Mengambil Sampel 10 menit 10 menit 6. Melengkapi data data pendukung dan berita acara 10 menit 10 menit 3.10. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/bukti pembayaraan 5 menit 5 Menit 2. Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh petugas administrasi melalui persetujuan Penanggung Jawab Teknis 10 menit 10 Menit 3. Perencanaan dan persiapan alat dan bahan 30 menit 30 Menit 4. Persiapan pemasangan peralatan di lapangan 3 Jam 3 Jam
28. 5.Mengambil Sampel 1 Jam 1 Jam 6. Melengkapi data data pendukung dan berita acara 10 menit 10 menit 3.11. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/bukti pembayaraan 5 menit 5 Menit 2. Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh petugas administrasi melalui persetujuan Penanggung Jawab Teknis 10 menit 10 Menit 3. Perencanaan dan persiapan alat dan bahan 30 menit 30 Menit 4. Persiapan pemasangan peralatan di lapangan 1 Jam 1 Jam
29. 5.Mengambil Sampel 15 Menit 15 Menit 6. Melengkapi data data pendukung dan berita acara 10 menit 10 menit 3.12. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan No Indikator Kinerja Tahun 2025 Standar Minimal 1. Petugas Administrasi Menerima Pengaduan dari customer 5 menit 5 menit 2. Penanggung Jawab Mutu memverifikasi temuan (administrasi/teknis) 1 jam 1 jam 3. Penanggung Jawab Teknis menyelesaikan pengaduan 1 hari kerja 1 hari kerja 4. Pejabat Administrasi menyelesaikan pengaduan 1 hari kerja 1 hari kerja 5. Menyerahkan hasil pengaduan ke customer 5 menit 5 menit
30. 1.Pelayanan Pengujian dan/atau Pengambilan sampel Parameter Kualitas Lingkungan No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 80% 100% 85% 90% 95% 97% 100% 2. Kalibrasi peralatan 85% 100% 87% 90% 93% 95% 100% 3. Peralatan dalam kondisi baik 80% 100% 85% 90% 95% 98% 100% Ruangan Pelayanan 1. Luas setiap ruangan yang harus ada 85% 100% 88% 90% 93% 97% 100% Sumber Daya Manusia
31. 1.Kepala BLUD 1 1 - - - - - 2. Kepala Subbag Tata Usaha 1 1 - - - - - 3. Bendahara Pengeluaran 1 1 1 - - - - 4. Bendahara Penerimaan 0 1 1 - - - - 5. Bendahara Barang 0 1 1 6. Administrasi Umum dan Kepegawaian 3 3 - - - - - 7. Penanggung Jawab Mutu 1 1 - - - - -
32. 8.Penanggung Jawab Teknis 1 1 - - - - - 9. Penyelia Laboratorium 1 1 - - - - - 10. Penyelia Sampling Udara 1 1 - - - - - 11. Penyelia Sampling Air 1 1 - - - - - 12. Penanggung Jawab K3 1 1 - - - - - 13. Penanggung Jawab Limbah B3 1 1 - - - - - 14. Penanggung Jawab IPAL 1 1 - - - - - No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 15. Analis Laboratorium 10 15 1 1 1 1 1 16. Pengendali Dokumen 1 1 - - - - - 17. Petugas pengambil Contoh 5 7 - 1 1 - - Indikator Kinerja
33. 1.Uji kualitas air 62% 100% 75% 85% 90% 95% 100% 2. Uji kualitas udara ambien 67% 100% 75% 80% 90% 95% 100% 3. Uji emisi sumber bergerak&tidak bergerak 70% 100% 80% 85% 90% 95% 100%
34. 4.Uji kebisingan 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 5. Jumlah rerata parameter terakreditasi 70% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 6. Kepuasan pelanggan 81,06% >80% 81,5 % 82% 82,5 % 83% 83,5%
35. 2.Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 80% 100% 85% 90 % 95% 97% 100% 2. Kalibrasi peralatan 85% 100% 87% 90 % 93% 95% 100% 3. Peralatan dalam kondisi baik 80% 100% 85% 90 % 95% 98% 100% Ruangan Pelayanan 1. Luas setiap ruangan yang harus ada 85% 100% 88% 90 % 93% 97% 100% Sumber Daya Manusia
36. 1.Kepala BLUD 1 1 - - - - - 2. Kepala Subbag Tata Usaha 1 1 - - - - - 3. Bendahara Pengeluaran 1 1 1 - - - - 4. Bendahara Penerimaan 0 1 1 - - - -
37. 5.Bendahara Aset 0 1 1 6. Administrasi Umum dan Kepegawaian 3 3 - - - - - 7. Penanggung Jawab Mutu 1 1 - - - - -
38. 8.Penanggung Jawab Teknis 1 1 - - - - - No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 9. Penyelia Laboratorium 1 1 - - - - - 10. Penyelia Sampling Udara 1 1 - - - - - 11. Penyelia Sampling Air 1 1 - - - - - 12. Penanggung Jawab K3 1 1 - - - - - 13. Penanggung Jawab Limbah B3 1 1 - - - - - 14. Penanggung Jawab IPAL 1 1 - - - - - 15. Analis Laboratorium 10 15 1 1 1 1 1 16. Pengendali Dokumen 1 1 - - - - - 17. Petugas Pengambil Contoh 5 7 - 1 1 - -
39. 3.Pelayanan Penerimaan Contoh Uji No Rincian Tahu n 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Peralatan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ruangan Pelayanan 1. Luas ruangan yang harus ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber Daya Manusia
40. 1.Administrasi 1 1 - - - - -
41. 4.Pelayanan Sertifikat Hasil Pengujian No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Peralatan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ruangan Pelayanan 1. Luas ruangan yang harus ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber Daya Manusia
42. 1.Administrasi 2 2 - - - - -
43. 5.Pelayanan Pembayaran No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 2. Peralatan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100%
44. 6.Pelayanan Permohonan Magang No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 2. Peralatan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Ruangan Pelayanan Luas ruangan yang harus ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Sumber Daya Manusia
45. 1.Kepala 1 1 - - - - - 2. Kepala Subbag Tata Usaha 1 1 - - - - - 3. Penanggung Jawab Teknis 1 1 - - - - -
46. 7.Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan No Rincian Tahun 2025 Standar Minimal Target 2026 2027 2028 2029 2030 Peralatan Pelayanan 1. Kelengkapan peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Peralatan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ruangan Pelayanan 1. Luas ruangan yang harus ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber Daya Manusia
47. 1.Kepala UPTD 1 1 - - - - - 2. Kepala Subbag Tata Usaha 1 1 - - - - - 3. Penanggung Jawab Mutu 1 1 - - - - - 4. Penanggung Jawab Teknis 1 1 - - - - -
48. 5.Administrasi 1 1 - - - - - 6. Penyelia Laboratorium 1 1 - - - - - Ruangan Pelayanan 1. Luas ruangan yang harus ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Sumber Daya Manusia 1. Bendahara Penerima 0 1 1 - - - -
49. 2.Administrasi 1 1 - - - - - 7. Penyelia Pengambilan Sampel 2 2 - - - - - B. Program Pencapaian SPM Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rinci sebagai berikut:
50. 1.Pelayanan Pengujian dan/atau Pengambilan Sampel Parameter Kualitas Lingkungan Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100% Justifikasi Program Meningkatkan kepuasan customer Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM √ √ √ √ √ Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah) Pengadaan peralatan 882 1.586 2.060 2.559 2.818 Pemeliharaan peralatan 800 400 400 400 400 Rekruitmen SDM 645,162 72,324 72,324 36,162 36,162 Kalibrasi Peralatan 200 210 220 230 240 Pengadaan Kendaraan Operasional 0 0 450 550 0 Pengadaan bahan kimia dan kertas saring 880 970 1.060 1.125 1.240 Pengadaan standar acuan 200 230 260 305 325 TOTAL 3.607,162 3.468,324 4.522,324 5.205,162 5.059,162
51. 2.Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100% Justifikasi Program Meningkatkan kepuasan customer Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM √ √ √ √ √ Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah) Pengadaan peralatan 882 1.586 2.060 2.559 2.818 Pemeliharaan peralatan 800 400 400 400 400 Rekruitmen SDM 645,162 72,324 72,324 36,162 36,162 Kalibrasi Peralatan 200 210 220 230 240 Pengadaan Kendaraan Operasional 0 0 450 550 0 Pengadaan bahan kimia 880 970 1.060 1.125 1.240 Pengadaan standar acuan 200 230 260 305 325 TOTAL 3.607,162 3.468,324 4.522,324 5.205,162 5.059,162
52. 3.Pelayanan Penerimaan Contoh Uji Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/Customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100% Justifikasi Program Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM - - - - - Kebutuhan (jutaan rupiah) Pemeliharaan peralatan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Peningkatan SDM 0 0 0 0 0 TOTAL 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
53. 4.Pelayanan Sertifikat Hasil Pengujian Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/Customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100 % Justifikasi Program Meningkatkan ketepatan waktu Pengambilan Hasil Uji Sampel Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM - - - - - Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah) Pengadaan peralatan 882 1.586 2.060 2.559 2.818 Pemeliharaan peralatan 800 400 400 400 400 Peningkatan SDM 0 0 0 0 0 TOTAL 1.682 1.986 2.460 2,959 3.218
54. 5.Pelayanan Pembayaran Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/Customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100% Justifikasi Program Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM - - - - - Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah) Pengadaan peralatan 0 0 0 0 0 Pemeliharaan peralatan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Rekruitmen SDM 0 0 0 0 0 TOTAL 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
55. 6.Pelayanan Permohonan Magang Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelatihan/Magang Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM SKPD, Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat Justifikasi Program Meningkatkan Pelayanan Permohonan Magang Sasaran Program Uraian Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan - - - - - Rekruitmen SDM - - - - - Estimasi Pengadaan peralatan 0 0 0 0 0 Kebutuhan Pemeliharaan peralatan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Investasi Rekruitmen SDM 0 0 0 0 0 TOTAL 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
56. 7.Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Program Program Pencapaian SPM Perspektif Pelanggan/Customer Sasaran Organisasi Sasaran Ukuran Kinerja Target Tercapainya SPM Indikator SPM 100% Justifikasi Program Meningkatkan Pelayanan Pengaduan dan Proses Penyelesaiannya Program Program Pencapaian SPM Sasaran Program Uraian Tahun 2025 2027 2028 2029 2030 Tercapainya SPM √ √ √ √ √ Kegiatan Program Pengadaan dan pemeliharaan peralatan √ √ √ √ √ Rekruitmen SDM 0 0 0 0 0 Estimasi Pengadaan peralatan 88,2 158.600 206.000 255.900 281.800 Kebutuhan Pemeliharaan peralatan 80 40 40 40 40 Investasi Rekruitmen SDM 0 0 0 0 0 (jutaan rupiah) TOTAL 168,2 158.640 260.040 255.940 281.840 Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan Laboratorium Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif. Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Lingkungan dalam bentuk : 1) Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Pemerintah Kabupaten untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya yang dilakukan Laboratorium Lingkungan. Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada customer. BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMAD MAESYAL RASYID LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN RINCIAN JENIS, PARAMETER, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN No Jenis Pelayanan Parameter I PARAMETER KUALITAS AIR - Fisika - Kimia
57. 1.Temperatur
58. 2.Total Disolved Solid (TDS)
59. 3.Total Suspended Solid (TSS)
60. 4.Warna
61. 5.Daya Hantar Listrik (DHL)
62. 6.Kekeruhan
63. 1.pH
64. 2.BOD (Biological Oxygen Demand)
65. 3.COD (Chemical Oxygen Demand)
66. 4.DO (Dissolved Oxygen)
67. 5.Minyak dan Lemak
68. 6.Nitrit (NO2)
69. 7.Nitrat (NO3)
70. 8.Tembaga (Cu)
71. 9.Besi (Fe)
72. 10.Timbal (Pb)
73. 11.Mangan (Mn)
74. 12.Seng (Zn)
75. 13.Cadmium (Cd)
76. 14.Cromium Total (Cr),
77. 15.Cromium +6 (Cr+6)
78. 16.Nikel (Ni)
79. 17.Clorida (Cl)
80. 18.Kalium Permanganate (KMnO4)
81. 19.Amoniak (NH3)
82. 20.Detergen (Mbas)
83. 21.Cianida (CN - )
84. 22.Florida ( F-)
85. 23.Sulfat (SO4)
86. 24.Clorida (Cl2)
87. 25.Sulfida (H2S)
88. 26.Phenol
89. 27.Perak (Ag)
90. 28.Raksa (Hg)
91. 29.Kobalt (Co)
92. 30.Ortophospat (PO4 3ˉ)
93. 31.Total Phospat (PO4-P)
94. 32.Kesadahan (CaCO3)
95. 33.Klorin bebas
96. 34.Residual klorin - Mikrobiologi 1. Fecal coliform
97. 2.Total coliform
98. 3.E. coliform II PARAMETER KUALITAS UDARA - Udara Ambient - Kebisingan - Emisi Sumber Tidak Bergerak - Emisi Sumber Bergerak
99. 1.Sulfur Dioksida (SO2)
100. 2.Nitrogen Dioksida (NO2)
101. 3.Ozon(O3)
102. 4.Total Suspended Partikel (TSP)
103. 5.PM10
104. 6.PM2,5
105. 7.Kebauan (NH3)
106. 8.Kebauan (H2S)
107. 9.Pb
108. 10.Non Metana Hidro Carbon (NMHC)
109. 1.Lingkungan
110. 2.Tempat kerja
111. 1.Carbon Dioksida (CO2).
112. 2.Carbon Monoksida (CO).
113. 3.Sulfur Diokside (SOx).
114. 4.Hidrokarbon (HC).
115. 5.Kecepatan Alir.
116. 6.Opasitas.
117. 7.Total Partikulat.
118. 8.Oksigen (O2).
119. 9.Uap Air.
120. 1.Carbon Dioksida (CO2)
121. 2.Carbon Monoksida (CO)
122. 3.Hidrokarbon (HC)
123. 4.Opasitas
124. 5.Oksigen (O2)
125. 6.Carbon Monoksida (CO) koreksi B. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL No Uraian Indikator Standar 1 Penyampaian Contoh Uji/Sampel dari Customer ▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer ▪ Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi ▪ Input data ▪ Menyerahkan form permintaan pelayanan dan rincian tarif kepada customer 10 menit 2 Pengambilan Sertifikat Hasil Pengujian ▪ Customer menyerahkan Form Permintaan Pelayanan/Bukti pembayaran atau menyebutkan nomor Permintaan Pelayanan/bukti pembayaran 10 menit ▪ Menyerahkan SHP kepada customer ▪ Mengisi From Tanda Terima penyerahan SHP kepada customer 3 Pembayaran secara tunai/QRIS/Virtual account ▪ Customer menunjukkan Form Permintaan Pelayanan ▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer 5 menit 4 Biaya pengujian ▪ Sesuai tarif yang ditentukan Perda C. STANDAR MINIMUM BIAYA SAMPLING KE LOKASI 1 Biaya Sampling ke lokasi ▪ Akomodasi dan Transportasi petugas sampling Perda D. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELAKSANAAN MAGANG DI LABORATORIUM No Uraian Indikator Standar
126. 1.Permohonan Magang/ Pelatihan/ Penelitian, dll ▪ Disposisi Kepala pada surat permohonan. ▪ Verifikasi Pejabat Administrasi ▪ Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji. ▪ Surat balasan Persetujuan/Penolakan. 4 hari
127. 2.Pelatihan/ Magang dari Pemerintah Daerah - Materi - Pendampingan Pengujian - Pelatihan/In House Training • Internal Organisasi • Eksternal SNI/ISO 17025:2017 E. WAKTU PELAYANAN JASA SAMPLING KEPADA CUSTOMER No Uraian Indikator Standar
128. 1.a.Air Permukaan (Sungai)
129. 1.Survey lokasi
130. 2.Mengambil sampel
131. 3.Perlakuan/ Treatment terhadap sampel
132. 4.Mengukur parameter lapangan
133. 5.Melengkapi dokumentasi lapangan 2 Jam
134. 2.Air Limbah (Industri) 1. Mengambil sampel
135. 2.Perlakuan terhadap sampel
136. 3.Mengukur parameter lapangan
137. 4.Melengkapi dokumentasi lapangan 1 Jam
138. 3.Udara Ambient a.Pengukuran sesaat
b.pengujkuran 24 jam
1. 1.Survey lokasi
2. 2.Memasang Alat
3. 3.Membuat data data pendukung
4. 4.Mengambil Sampel
5. 5.Melengkapi dokumentasi lapangan
6. 1.Survey lokasi
7. 2.Memasang Alat
8. 3.Membuat data data pendukung
9. 4.Mengambil Sampel
10. 5.Melengkapi dokumentasi lapangan 4 Jam 3 jam persiapan + 24 jam pengukuran
11. 4.Emisi Sumber Tidak Bergerak
12. 1.Survey Lokasi 2 Pemanasan Alat
13. 3.Mengukur data-data Lapangan
14. 4.Melakukan pengambilan sampel
15. 5.Melengkapi dokumentasi lapangan 4 Jam
16. 5.Emisi Sumber Bergerak
17. 1.Survey Lokasi 2 Pemanasan Alat
18. 3.Mengukur data-data Lapangan
19. 4.Melakukan pengambilan sampel
20. 5.Melengkapi dokumentasi lapangan 2 jam F. WAKTU PENYELESAIAN JASA PELAYANAN PENGUJIAN KEPADA CUSTOMER Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampai dikeluarkannya Sertifikat Hasil Uji (SHP). No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Indikator Standar
a.Parameter Kualitas Air - Fisik - Kimia - Mikrobiologi 14 hari kerja 100 %
b.Parameter Kualitas Udara Ambien 14 hari kerja 100 %
c.Parameter Kualitas Emisi - Sumber Tidak Bergerak - Sumber Bergerak 14 hari kerja 100 %
d.Kebisingan 14 hari kerja 100% G. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL No Uraian Indikator Standar
a.Penyampaian Contoh Uji/ Sampel dari Customer ▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer ▪ Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi ▪ Input data ▪ Menyerahkan Form Permintaan Pelayanan/rincian tarif kepada customer 10 menit
b.Pengambilan Hasil Pengujian ▪ Customer menyerahkan Form Permintaan Pelayanan /bukti pembayaran atau menyebutkan nomor Permintaan Pelayanan/ bukti pembayaran ▪ Menyerahkan SHP kepada customer ▪ Mengisi From Tanda Terima penyerahan SHP kepada customer 5 menit No Uraian Indikator Standar
c.Pembayaran ▪ Customer menunjukkan Form Permintaan Pelayanan / rincian tarif atau SHP kepada Bendahara ▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer 5 menit
d.Biaya pengujian ▪ Sesuai tarif yang ditentukan Perda BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMAD MAESYAL RASYID

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…