DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 74 Tahun 2025

Nomor: 74
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll PBB-P2; Bab lll Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase dan Klasterisasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN KLASTERISASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
7.Bangunan adalah adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. BAB ...

BAB II

PBB-P2

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan besaran:

a.klasterisasi; dan
b.persentase, sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-2.

Pasal 4

Klasterisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkan pada jumlah besaran hasil penjumlahan NJOP Bumi, dan NJOP bangunan meliputi:

a.Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b.Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
c.di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

Persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.NJOP < Rp2.000.000.001,00 (kurang dari dua miliar satu rupiah), maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
b.NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
c.NJOP > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 45% (empat puluh lima per seratus), setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. BAB ...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 74

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…