DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 75 Tahun 2025

Nomor: 75
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Pembebasan Retribusi PBG; Bab lll Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; Bab IV Pembebasan Retribusi PBG bagi Pengembang Perumahan; Bab V Tata Cara Pembebasan Retribusi PBG; Bab VI Ketentuan Lain-Lain; Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kepastian hukum, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, belum mengakomodir pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi pengembang perumahan melaksanakan pembangunan rumah umum, perlu dicabut;
c.berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan

Mengingat

Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka Program Tiga Juta Rumah; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan . . .
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteris Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528);
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0318);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PROGRAM TIGA JUTA RUMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas . . .
5.Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DTRB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, bangunan, dan jasa konstruksi.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
8.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12.Pengembang Perumahan adalah pelaku pengembang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
13.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh Rumah.
14.Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
15.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG dan lainnya disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
16.Sistem Informasi Registrasi Pengembang yang selanjutnya disebut SIRENG adalah sistem informasi yang dipenuni dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang yang ditandatangani oleh Kepala DTRB atas nama Bupati.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG

Pasal 2

(1)Bupati memberikan pembebasan Retribusi PBG dalam mendukung program tiga juta rumah bagi MBR.
(2)Pembebasan Reribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai berikut:
1. a.MBR; atau
2. b.Pengembang Perumahan bagi MBR.

BAB III

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MBR

Pasal 3

(1)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a, didasarkan pada besaran penghasilan.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(3)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah, dan/atau
3. c.hasil usaha sendiri.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari
1. a.gaji;
2. b.upah, dan/atau
3. c.hasil usaha gabungan suami istri.

Pasal 4

(1)Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) per bulan paling banyak untuk kategori:
1. a.tidak kawin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. b.kawin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
3. c.satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
(2)Dalam hal terdapat perubahan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan:
1. a.bagi pekerja sektor formal:
  1. 1.slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari pemberi kerja; dan/atau
  2. 2.bukti potong pajak penghasilan pasal 21 dan/atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan,
2. b.bagi pekerja sektor non formal melampirkan surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat.
(2)Format surat pernyataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Rumah yang dibangun oleh MBR merupakan kepemilikan rumah tinggal pertama Rumah Swadaya.
(2)Kriteria rumah tinggal yang dibangun oleh MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memenuhi ketentuan mengenai luasan lantai;
2. b.memenuhi standar layak huni;
3. c.memiliki hak atas tanah;
4. d.sesuai dengan rencana tata ruang; dan
5. e.status tanah tidak dalam sengketa.
(3)Luasan lantai rumah tinggal yang dibangun oleh MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling luas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi).

BAB IV

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 7

(1)Pengembang Perumahan bagi MBR harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memenuhi ketentuan luasan lahan;
2. b.terdata dan terdaftar dalam aplikasi SIRENG;
3. c.wajib memenuhi standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. d.menjadi anggota asosiasi pengembang resmi yang diakui pemerintah.
(2)Ketentuan luasan lahan pembangunan perumahan bagi MBR oleh Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hektare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah tapak.
(3)Lokasi pembangunan perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 8

(1)Kriteria unit perumahan MBR yang dibangun oleh pengembang perumahan didasarkan pada:
1. a.luas lantai; dan
2. b.harga jual.
(2)Luas lantai perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling luas 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).
(3)Batasan harga jual unit perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) per unit.
(4)Dalam hal terdapat perubahan ketentuan mengenai luas lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahan ketentuan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024