DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 76 Tahun 2025

Nomor: 76
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Rencana Aksi Daerah; Bab lll Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah; Bab IV Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi; Bab V Pendanaan; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung target nasional eliminasi tuberkulosis tahun 2030 sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Bupati menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penanggulangan tuberkulosis;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. 4.Undang-Undang…
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);
5. 5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. 8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0425);
11. 11.Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Sistematika BAB II ANALISIS SITUASI 2.1 Situasi Umum Daerah 2.2 Pengendalian TBC dalam Kebijakan Pembangunan Daerah BAB III INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 3.1 Indikator 3.2 Target BAB IV ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang BAB V STRATEGI DAN KEGIATAN 5.1 Strategi BAB VI PEMBIAYAAN 6.1 Sumber Pembiayaan BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi 7.2 Ruang Lingkup 7.3 Prinsip Pelaksanaan 7.4 Tim Pelaksana 7.5 Metode, Waktu Pelakasanaan, Pembiayaan DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat…
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
8.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut RAD TBC adalah dokumen perencanaan operasional Pemerintah Daerah untuk penanggulangan TBC tahun 2025-2029.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, komunitas, lembaga, atau organisasi profesi.
12.Pasien TBC adalah orang yang terdiagnosis penyakit TBC.
13.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan acquired immuno deficiency syndrome.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD TBC sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan TBC yang terpadu di Daerah.

Pasal 3

Tujuan RAD TBC:

a.menurunkan angka jumlah kasus, angka kematian, dan tingkat penularan TBC;
b.meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
c.mencapai angka keberhasilan pengobatan; dan
d.mendukung…
d.mendukung pencapaian target eliminasi TBC 2030 di Indonesia.

BAB II

ANALISIS SITUASI 2.1 Situasi Umum Daerah 2.1.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Tangerang terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 85 meter di atas permukaan laut, pada koordinat 6°00’- 6°20’ Lintang Selatan dan 106°20’-106°43’ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 959,60 km². Secara topografi, Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi.

Pasal 4

Target RAD TBC tahun 2025-2029 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan RAD TBC tahun 2025-2029.
(2)RAD Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II analisis situasi;
3. c.bab III indikator dan target kinerja;
4. d.bab IV isu-isu strategis;
5. e.bab V strategi dan kegiatan;
6. f.bab VI pendanaan; dan
7. g.bab VII monitoring dan evaluasi.
(3)Isi dan uraian RAD TBC tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 3.1 Indikator Agar analisis data lebih efektif, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja dan kemajuan program (marker of progress).

Pasal 6

Sasaran RAD TBC meliputi:

a.individu dan keluarga berisiko TBC;
b.masyarakat Daerah;
c.fasilitas pelayanan kesehatan;
d.tenaga kesehatan, kader, dan pendamping pasien; dan
e.Perangkat Daerah.

Pasal 7

Indikator kinerja RAD TBC meliputi:

a.cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC;
b.jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati;
c.angka keberhasilan pengobatan pasien TBC;
d.cakupan dan pengobatan TBC resisten obat;
e.persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan;
f.angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat;
g.cakupan penemuan kasus TBC anak;
h.pasien TBC mengetahui status HIV; i.pasien
i.pasien orang dengan HIV/AIDS yang mengetahui status TBC; dan
j.cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada kontak serumah.

Pasal 8

Strategi RAD TBC mencakup:

a.pencegahan dan promosi kesehatan;
b.penemuan kasus aktif dan diagnosis dini;
c.pengobatan dan dukungan pasien;
d.kolaborasi lintas sektor; dan
e.penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan.

Pasal 9

Kegiatan dan luaran setiap strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Tim percepatan penanggulangan TBC mempunyai tugas yang terdiri atas:
1. a.memiliki komitmen yang tinggi dalam penanggulangan TBC;
2. b.mendukung percepatan eliminasi TBC;
3. c.menyusun rencana aksi daerah dan mengalokasikan anggaran penanggulangan TBC dalam percepatan eliminasi TBC tahun 2030;
4. d.melakukan, promosi, edukasi, advokasi, dan penyebarluasan informasi penanggulangan TBC;
5. e.melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait upaya penanggulangan TBC;
6. f.menyediakan serta memfasilitasi jaminan dan bantuan sosial dalam penanggulangan TBC;
7. g.memfasilitasi pelayanan kesehatan dalam penanggulangan TBC; dan
8. h.meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat dalam penanggulangan TBC.
(2)Tim percepatan penanggulan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 76 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 3.1 Indikator Agar analisis data lebih efektif, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja dan kemajuan program (marker of progress).

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 3.1 Indikator Agar analisis data lebih efektif, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja dan kemajuan program (marker of progress).

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021