DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan SALINAN Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 10);
12.Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 13);
13.Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional.
6.Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Indek Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan veriabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi, infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

(1)Berdasarkan rincian ADD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Bupati menghitung rincian ADD setiap Desa dengan Pagu sebesar Rp. 135.891.074.500,- (seratus tiga puluh lima miliyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(2)Rincian ADD Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar 60% dari pagu anggaran; dan
2. b.Alokasi Formula 40% dari pagu anggaran.
(3)Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Setiap Desa dengan jumlah desa.
(4)Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1. a.40 % (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk;
2. b.30 % (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3. c.10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
4. d.20 % (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(5)Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG.
(6)Jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, sebagaimana di maksud ayat (4) bersumber dari Kementerian dan atau Lembaga yang berwenang.
(7)Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Maret 2025 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Ttd ANWAR SADAT Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, Ttd HERMANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…