(1)Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini adalah batas harga tertinggi.
(2)Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pihak Lain dilakukan penyetaraan sebagai berikut :
a.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas Pejabat Negara;
b.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas Pejabat Negara;
c.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD disetarakan dengan Besaran Perjalanan Dinas PNS Golongan IV;
d.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan IV;
e.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan III;
f.Besaran Biaya Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Organisasi Tingkat Kecamatan disetarakan dengan PNS Golongan III;
g.Besaran Biaya Perjalanan Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan II.
(3)Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
a.Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
b.Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
c.Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran hotel/tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
d.Uang harian dan uang representasi dibayarkan secaralumpsum.
BAB IV PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara