DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG; RUANG LINGKUP TUGAS; ORGANISASI (Struktur Organisasi; Pengarah; Komandan Satgas; Wakil Komandan Satgas; Tim Khusus; Sekretariat; Tim Operasi Gabungan; dan Keanggotaan); PENDANAAN; LAPORAN DAN EVALUASI; dan PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Penggunaan Bom Ikan Serta Bahan Beracun. Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
(2)Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
(4)Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
(5)Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
(6)Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggungjawab kepada 4. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2024 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943); Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DAN PENGGUNAAN BOM IKAN SERTA BAHAN BERACUN. 4 Kepala Deerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga di Kecamatan dan Kelurahan
(7)Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat HNSI adalah organisasi yang membidangi kenelayanan yang berdomisili di Daerah.
(8)Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Organisasi masyarakat nelayan yang dibentuk oleh Masyarakat yang berperan dalam pengawasan sumberdaya laut dan pesisir.
(9)Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP-NRI 572 adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
(10)Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Penggunaan Bom Ikan Serta Bahan Beracun yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang membidangi pengawasan perairan laut dan pesisir.
(11)Penangkapan Ikan Secara Ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(12)Bom Ikan Serta Bahan Beracun adalah kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat dan/atau bahan yang merusak ekosistem perairan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Satuan tugas yang menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan bahan beracun disebut Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Penggunaan Bom Ikan Serta Bahan Beracun.
(2)Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 5
(3)Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Satgas.

Pasal 3

(1)Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 Administarasi Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, dan teknologi lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sibolga, Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tapanuli Tengah,
(2)Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak Sesuai dengan Peraturan (Unregulated Fishing).

Pasal 4

Satgas berwenang:

a.menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan Penggunaan Bom Ikan Serta Bahan Beracun (Destructive Fishing);
b.melakukan koordinasi dengan institusi/lembaga terkait dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, tetapi tidak terbatas pada Instnsi Lintas Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Deerah,, Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan Negeri Sibolga, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sibolga, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tapanuli Tengah;
c.membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum 6 dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) Dan Penggunaan Bom Ikan serta Bahan Beracun Destructive Fishing) di kawasan yang ditentukan oleh Satgas; dan
d.melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, dan teknologi lainnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah, PSDKP Lampulo Aceh, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sibolga, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tapanuli Tengah.

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS

Pasal 5

(1)Ruang lingkup tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.Organisasi
2. b.Pendanaan
3. c.Evaluasi dan Pelaporan
(2)Wilayah kerja Satgas adalah Wilayah Pengelolaan laut (WPP) RI 572 Perikanan di Perairan Pantai Barat Sumatera Utara.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Satgas terdiri atas:

a.Pengarah;
b.Komandan Satgas;
c.Wakil Komandan Satgas;
d.Tim Khusus;
e.Sekretariat;
f.Tim Operasi Gabungan 7

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari pengarah yaitu Bupati Tapanuli Tengah, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sibolga, Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, Komandan Distrik Militer 0211/Tapanuli Tengah, Komandan Detasemen Polisi Militer I/2 Sibolga, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 8

(1)Komandan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pengarah.
(2)Komandan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah Kepala Pangakalan PSDKP Lampulo Aceh

Pasal 9

Komandan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur- unsur di dalam Satgas;
b.menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal; dan
c.memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komandan Satgas menjalankan fungsi: 8

a.membentuk unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang telah ditentukan;
b.membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Tim Penindakan dan Tim Sosialisasi dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen serta melakukan sosialisasi tentang keberadaan Satgas Ilegal Fishing;
c.menetapkan peralatan elektronika untuk memantau dan mengidentifikasi obyek-obyek dipermukaan laut;
d.menerima penyerahan unsur-unsur Dinas Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sibolga, Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dan Kejaksaan Negeri Sibolga untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
e.mengangkat Tim Khusus;
f.membentuk Sekretariat;
g.melakukan koordinasi dengan institusi/lembaga terkait dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum; dan
h.mengerahkan dan mengarahkan seluruh unsur- unsur yang berada dibawah tanggungjawabnya.

Pasal 11

(1)Wakil Komandan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Satgas.
(2)Wakil Komandan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah 9

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…