(1)Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
(2)Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
(4)Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
(5)Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
(6)Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggungjawab kepada 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2024 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943); Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DAN PENGGUNAAN BOM IKAN SERTA BAHAN BERACUN. 4 Kepala Deerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga di Kecamatan dan Kelurahan
(7)Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat HNSI adalah organisasi yang membidangi kenelayanan yang berdomisili di Daerah.
(8)Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Organisasi masyarakat nelayan yang dibentuk oleh Masyarakat yang berperan dalam pengawasan sumberdaya laut dan pesisir.
(9)Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP-NRI 572 adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
(10)Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Penggunaan Bom Ikan Serta Bahan Beracun yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang membidangi pengawasan perairan laut dan pesisir.
(11)Penangkapan Ikan Secara Ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(12)Bom Ikan Serta Bahan Beracun adalah kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat dan/atau bahan yang merusak ekosistem perairan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG