DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penganggaran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur ketentuan mengenai penganggaran, penetapan besaran dan penggunaan serta mekanisme pertanggungjawabannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang^ Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun f 2011', tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo .
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.sebagai petuntuk teknis agar terwujud suatu mekanisme yang mengatur secara efektif dalam pengelolaan biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penganggaran;
b.penggunaan; dan
c.pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD setiap tahun diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
(3)Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan keuangan menyusun rencana kebutuhan biaya penujang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
(5)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Bupati dan sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Wakil Bupati.
(2)Dalam hal Bupati berhalangan tetap maka Wakil Bupati dapat menggunakan 100 % (Seratus persen) biaya penunjang operasional, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan tetap, maka Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional 100% (seratus persen).
(3)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.biaya koordinasi digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Kabupaten Tebo di dalam negeri maupun di luar negeri;
c.biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
d.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.
(2)Mekanisme Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP- LS);
2. b.ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
3. c.rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
  1. 4.Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
4. a.Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perencanaan Keuangan Setda Tebo; dan/atau
5. b.Bupati dan Wakil Bupati
  1. 5.Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Bagian Perencanaan Keuangan Setda Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah.
  2. 6.Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.
  3. 7.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  4. 8.Sisa Penggunaan biaya Penunjang Operasional bulan berjalan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 1^- 3- 2025 Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal i^~ ^' 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO, S I N D I BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOM

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…