DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo yang meliputi Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Pemberian Perintah Tugas dan Perjalanan Dinas Jabatan, Tata Cara Melaksanakan Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawabannya, Ketentuan Lain-lain, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan Pemerintahan Daerah;
b.bahwa agar Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo 1 . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Pera tu ran Perun dang- undangan (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 0 1 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 4 1 ) ;
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 9 . Pera tu ran Pemerin tah N omor 1 2 Tah un 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 0 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 0 Tahun 2 0 1 8 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 Ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ; 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 tentang Kliasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 144 7); 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 5 Tahun 2 0 2 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan Pemerintah kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pim pin an D PRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo.
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tebo
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. 9 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 0 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Dae rah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu. 1 1 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 2 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1 3 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah atau Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. 1 4 . Pihak Lain adalah selain Bupati dan/atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat lain yang se bagai unsur yang memmmpm yang menjadi melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota Keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 5 . Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan/ atau Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. 1 6 . Tempat Kedudukan adalah unit kerja tempat pelaksana Perjalanan Dinas bertugas. 1 7 . Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 1 8 . Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan pelaksana ke luar tempat kedudukannya untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 1 9 . Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Jabatan dengan tujuan daerah di luar wilayah Daerah.
20.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Jabatan di dalam wilayah Daerah. 2 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo. 2 2 . Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan adalah perintah penugasan yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pembinaan dan pengawasan.
23.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
24.Biaya Riil ( at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25.Daftar pengeluaran riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa.
26.Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dirinci berdasarkan komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan jangka waktu Perjalanan Dinas Jabatan dan satuan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
27.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dihitung sesuai kebutuhan riil (at cost) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28.Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah surat yang menugaskan bahwa seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas kedinasan.
29.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
30.Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP 3 1 . Belanja LS yang selanjutnya disebut LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. 3 2 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
33.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
34.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya PPTK
35.Kendali Mutu oleh APIP yang selanjutnya disingkat KM adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
36.Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuian pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
c.efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
d.transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS Pasal 2 Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan oleh:

a.Bupati;
b.Wakil Bupati;
c.Pimpinan DPRD;
d.Anggota DPRD;
e.Pegawai Aparatur Sipil Negara;
f.Pihak lain Pasal 4 ( 1 ) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas melewati tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tern pat kedudukan semula.

(2)Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan,
2. b.mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
3. c.membawa potensi kemam puan daerah;
4. d.pengumandahan (detasering); mengembangkandan
5. e.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
6. f.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
7. g.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
8. h.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  1. 1.mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; j . mengikuti pendidikan dan pelatihan;
9. k.menjemput/ mengantarkan ke tern pat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  1. 1.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

( 1 ) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) terdiri dari :

a.Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah; dan
b.Perjalanan Dinas Jabatan luar daerah.

(2)Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi dan kembali ke tempat kedudukan.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
(2)Persetujuan/ perintah atasan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa ST dan SPD.
(3)Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBERIAN PERINTAH TUGAS DAN PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 6 ( 1 ) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

( 1 ) Dalam Penerbitan ST dan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas Jabatan untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya; dan
b.dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.

(2)Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan ST dan SPD ditandatangani oleh:
1. a.atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau
2. b.dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Pasal 8

Pejebe erg ber w e neng memandatangan; ST an SPD luar Daerah dalam dan luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut:

a.Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. 1.Bupati/Wakil Bupati; a) ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
2. 2.Ketua/Wakil Ketua DPRD; a) ST ditandatangani oleh Ketua DPRD; b) dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. 3.Anggota DPRD; a) ST ditandatangani oleh Ketua DPRD; b) dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
b.Perangkat Daerah: 1 . Kepala Perangkat Daerah; a) ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; b) dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah c) dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditandatangani oleh salah satu Asisten yang ditunjuk; d) SPD di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2 . Pegawai ASN dan Pihak lain; a) ST di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah; b) dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
c.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
1. 1.Kepala UPTD, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk. 2 . Pegawai ASN dan Pihak lain dilingkungan wilayah kerja UPTD; a) ST ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD ke Kecamatan dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a.Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
1. 1.Bupati/Wakil Bupati; a) ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
2. 2.Ketua/Wakil Ketua DPRD; a) ST ditandatangani oleh Ketua DPRD; b) dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. 3.Anggota DPRD; a) ST ditandatangani oleh Ketua DPRD; b) dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
b.Sekretariat Daerah : 1 . Sekretaris Daerah; a) ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2 . Pegawai ASN dan Pihak lain; a) ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
c.Perangkat Daerah: 1 . Kepala Perangkat Daerah; a) ST ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
1. 2.Pegawai ASN dan Pihak lain; a) ST ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; b) dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
d.Kantor Camat : 1 . Camat; yangCamatoleha) ST ditandatangani bersangku tan; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. 2 . Pegawai ASN dan Pihak lain; a) ST ditandatangani oleh Camat; b) dalam hal Camat berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh Sekretaris Camat; c) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
1. 1.Kepala UPTD, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk. 2 . Pegawai ASN dan Pihak lain dilingkungan wilayah kerja UPTD; a) ST ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk; b) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Umum Pasal 1 0 ( 1 ) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
a.uang harian;
b.biaya transpor;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota; dan/ atau
f.biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2)Besaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh APIP diberikan berdasarkan ketentuan besaran biaya dalam lingkup komplek perkantoran Kabupaten Tebo dan di luar komplek perkantoran Kabupaten Tebo sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
(3)Untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten ditambahkan biaya bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan bagi istri Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah/ dalam daerah diberikan uang transportasi dan uang harian.
(5)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana SPD.
(6)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(7)Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
(8)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/ sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
(9)Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan SPD dapat dibebankan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas Jabatan, dan sewa kendaraan dalam kota, dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.surat keterangan dari badan atau lembaga pemerin tah yang berwenang;
2. b.surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar / kepala bandara / perusahaan J asa transportasi lainnya; dan/ atau
3. c.surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas yang dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD. ( 1 0 ) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kota tidak dapat dipertimbangkan untuk hal sebagamana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf j .
4. a.uang makan;
5. b.uang transpor lokal; dan
6. c.uang saku.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya batas tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
(3)Dalam hal komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1) yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara dan/ atau ada biaya kontribusi dari peserta maka dibayarkan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian selama hari pelaksanaan acara, kecuali 1 (satu) hari saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan dibayarkan penuh.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1) yang biaya penyelenggaraannya tidak ditanggung oleh penyelenggara maka uang hariannya dibayarkan dengan ketentuan:
1. a.dibayarkan secara penuh untuk selama 4 (empat) hari;
2. b.dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian penuh untuk hari ke 5 (lima) sampai dengan seterusnya.
3. a.biaya transpor keberangkatan dari terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan; dan
4. b.biaya taksi;
(2)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keberangkatan: 1) dari kantor/rumah/Tempat Sah kedudukan asal menuju terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; clan 2) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor/penginapan tempat tujuan.
2. b.kepulangan: 1) dari kantor/penginapan Tempat Tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; clan 2) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor / rumah/Tempat Sah kedudukan asal.
(3)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dapat dibayarkan apabila Pelaksana SPD menggunakan transportasi umum.
(4)Biaya transport khusus puskesmas dapat di bayarkan Dalam Desa/ Kelurahan tempat kedudukan Puskesmas clan Dari Puskesmas ke Desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
(5)Biaya Transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitasi transpor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
(6)Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melebihi standar biaya yang ditetapkan, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti riil (at cost).
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, clan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
(3)Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel kota tempat tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
(4)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara lumpsum.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 14

( 1 ) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon 11 yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.

(2)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayar secara lumpsum dengan tidak melebihi batas tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
1. a.khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
2. b.sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
(2)Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan satuan biaya batasan tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. Pasal 1 7 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN ( 1 ) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD).
(2)Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas Jabatan dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
(3)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan melalui mekanisme UP dan/ atau mekanisme LS.
(4)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme UP dilakukan dengan:
1. a.UP Tunai; dan/atau
2. b.UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
(5)Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan mekanisme UP Tunai dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. melalui PPTK berdasarkan persetujuan PA/KPA sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan UP kartu kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.
(7)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan sebagai ketentuan berikut: a) perikatan dengan penyedia jasa. b) Pelaksana SPD.
(8)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi: a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
(9)Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat berupa penyelenggara acara, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. ( 1 0 ) Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ j asa pemerin tah. ( 1 1 ) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/ atau biaya pengmapan. ( 12) KontraUperjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. ( 1 3 ) Nilai satuan harga dalam kontraK perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. ( 1 4 ) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa sebagaimana diatur dalam kontrak perjanjian. ( 15) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA. ( 1 6 ) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening pihak penyedia jasa atau Pelaksana SPD. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke RKUD. Penyetoran kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilaporkan pada PA/KPA dengan melampirkan surat tanda setor yang telah divalidasi oleh bank. ( 1 7) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi: a) surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; b) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; c) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. ( 1 8 ) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagai berikut: a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan. Pasal 1 8 Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pihak lainnya dilarang menerima Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 1 9 Biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
1. a.Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD.
2. b.Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
3. c.Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV.
4. d.Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Golongan III dan PPPK kelas Jabatan 9 dan 1 0 .
5. e.Tingkat E untuk Golongan II, Golongan I, PPPK Kelas Jabatan 7 dan 8, pihak lain.

Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu: 1 . Bupati,Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, dengan fasilitas transpor sebagai berikut: a) Pesawat Udara Kelas Bisnis; b) Kapal Laut Kelas VIP Kelas IA; c) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan d) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

2.Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Eselon 11, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut: a) Pesawat Udara Kelas Ekonomi; b) Kapal Laut Kelas 1B; c) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan d) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
3.Tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon lll/PNS Golongan lV, Pejabat Eselon lV /Pejabat Pengawas/PNS Golongan lll, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut: a) Pesawat Udara Kelas Ekonomi; b) Kapal Laut Kelas llA; c) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan d) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
4.Tingkat D untuk PNS Golongan Il, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut: a) Pesawat Udara Kelas Ekonomi; b) Kapal Laut Kelas 11B; c) Kereta Api/Bus Kelas Ekonomi; dan d) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan. Pasal 2 1 Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan, uang harian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
b.selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
c.selama-lamanya 1 0 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit;
d.selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/ sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, diberikan uang harian.

Pasal 23

( 1 ) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan SPD semula, diluar kesalahan/kemampuan yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

(2)Pertimbangan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa surat pernyataan sebagaimana tercan tum pad a Lam pi ran VI.
(3)Dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/ kemampuan bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian.
(4)Dalam haljumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pejabat negara/pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…