DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang mencakup Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pelaporan Alokasi Dana Desa, Penundaan Penyaluran ADD, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244) 3
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949); 4
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5); MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 5
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
22.Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 6
23.Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
24.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25.Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
26.Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
27.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan belanja Desa.
29.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.Untuk memberikan pedoman dalam melakukan Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian ADD; dan
b.Untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penetapan rincian ADD;
b.penyaluran ADD;
c.penggunaan ADD;
d.pelaporan ADD; dan
e.penundaan penyaluran ADD.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1)Pengalokasian ADD ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proposional menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.
(2)Penghitungan besarnya ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:
1. a.untuk ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Daerah;
2. b.untuk ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dikalikan dengan total nilai bobot Desa.

Pasal 6

(1)Penghitungan besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b setiap desa ditentukan berdasarkan indicator sebagai berikut:
1. a.indikator jumlah aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
2. b.indikator jumlah penduduk Desa;
3. c.indikator angka kemiskinan Desa; 8
4. d.indikator luas wilayah Desa; dan
5. e.indikator tingkat kesulitan geografis.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
1. a.40 % (empat puluh persen) untuk indikator aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
2. b.30 % (tiga puluh persen) untuk indikator jumlah penduduk Desa;
3. c.20% (dua puluh persen) untuk indikator angka kemiskinan;
4. d.9 % (sembilanpersen) untuk indikator luas wilayah Desa; dan
5. e.1 % (satupersen) untuk indikator tingkat kesulitan geografis.
(3)Penghitungan nilai bobot masing-masing indikator dilakukan sebagai berikut :
1. a.nilai bobot indikator jumlah aparatur pemerintah desa dilakukan dengan menghitung jumlah aparatur desa yang bersangkutan dibagi jumlah aparatur desa dan RT/RW dalam Daerah dikalikan 40 %;
2. b.nilai bobot indikator jumlah pendudukdesa dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk desa yang bersangkutan dibagi jumlah penduduk dalam Daerah dikalikan 30 %;
3. c.nilai bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa dilakukan dengan menghitung jumlah angka kemiskinan Desa yang bersangkutan dibagi jumlah angka kemiskinan dalam Daerah dikalikan 20 %;
4. d.nilai bobot indikator luas wilayah Desa dilakukan dengan menghitung luas wilayah Desa yang bersangkutan dibagi jumlah luas wilayah desa dalam Daerah dikalikan 9 %; dan
5. e.nilai bobot indikator tingkat kesulitan geografis Desa dilakukan dengan menghitung tingkat kesulitan geografis Desa yang bersangkutan dibagi jumlah Desa yang mempunyai tingkat kesulitan geografis Desa dalam Daerah dikalikan 1 %; 9
(4)AD D P ditentukan dengan mengalikan nilai bobot total sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 40% (empat puluh per seratus) dari pagu ADD Daerah.
(5)Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan formula sebagai berkut : ADDx = ADDMx + ADDPx ; ADDPx = NBDx (ADDk - ADDMk) ; NBDx = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 + NB5. dimana : ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x ; ADDMx = Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x ; ADDk = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten ; ADDMk = Pagu Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten ; NBDx = Total Nilai Bobot untuk Desa x ; NB1 = Nilai Bobot indikator aparatur Desa dan RT/RW; NB2 = Nilai Bobot indikator jumlah penduduk Desa; NB3 = Nilai Bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa; NB4 = Nilai Bobot indikator luas wilayah Desa; dan NB5 = Nilai Bobot indikator tingkat kesulitan goegrafi Desa.

Pasal 7

(1)Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Daerah Tahun 2025. 10
(2)Besaran penghasilan tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati Tebo tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa Serta Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1). Penyaluran ADD Tahap I, Tahap II dan Penambahan ADD serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2). Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank Pemerintah.
(3)Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 9

(1)Penyaluran dan Pemindahbukuan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan Setiap 3 (tiga) Bulan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dengan melampirkan :
1. a.Surat Pengantar Camat
2. b.Surat Permohonan dari Desa 11
3. c.Daftar Nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
4. d.Tanda Terima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. e.Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
6. f.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak desa.
(2)Pencairan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Setiap Bulan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tahap I pada Bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
2. b.tahap II pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen).
3. c.penambahan ADD pada waktu Tahun berjalan.
(2)Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar pada setiap tahap ADD diterima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

Pasal 11

Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD ke Desa Tahap I (60%) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :

a.Surat pengantar dari Camat.
b.Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa. 12
c.Peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
d.Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
e.Laporan realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
f.Surat Pernyataan verifikasi Surat Pertanggungjawaban oleh Sekretaris Desa bermaterai Rp. 10.000,00 untuk Tahap II Tahun Sebelumnya.
g.Daftar Rencana Penggunaan Dana ADD tahap I.
h.Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
i.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak desa.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…