DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencakup tentang Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyelengaraan Pengawasan Penanaman Modal, Pendanaan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tebo, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
b.bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 2
9.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah sebagai unit pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
9.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
10.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang 3 menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
15.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16.Pengawasan adalah Upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - Risk Base approach) yang selanjutnya disebut OSS RBA adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelengara Online Single Submission-Risk Base Approach untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Bukti Registrasi/Pendaftaran Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS RBA dalam bentuk kode akses.
24.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
26.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu. 4
27.Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
28.Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi.
29.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission-Risk Based Approach yang selanjutnya disebut Lembaga OSS RBA adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
30.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.menyampaikan LKPM;
d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
e.meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
f.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung]awab:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

(1)Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di koordinasikan oleh Dinas.
(3)Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikiti terdiri dari unsur :
1. a.dinas sebagai koordinator;
2. b.perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota; dan/atau
3. c.instansi vertikal teknis terkait sebagai anggota.
(4)Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6

Pasal 8

(1)Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melakukan Pengawasan:
1. a.standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
2. b.perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
(2)Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
2. b.perangkat kerja pengawasan;
3. c.laporan berkala dari Pelaku Usaha;
4. d.pembinaan dan sanksi;
5. e.penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
6. f.pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan Pelaksanaan Pengawasan serta tindaklanjutnya; dan
7. g.tindakan administrative atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan.

Pasal 9

(1)Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha;
(2)Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
1. a.untuk Resiko Rendah dan Menengah Rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
2. b.untuk Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(3)Dinas menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha yang disediakan OSS RBA. 7
(4)Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di sistem OSS RBA yang memuat:
1. a.nama Pelaku Usaha;
2. b.lokasi Proyek (alamat);
3. c.realisasi Penanaman Modal; dan
4. d.pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
(5)Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional.
(6)Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
(7)Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan dinotifikasikan kepada Pemerintah Daerah.
(8)Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
(9)Dalam hal pelaku usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasai ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
(10)Dinas dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada dilokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS RBA.
(11)Berdasarkan tambahan daftar pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)Dinas memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada sistem OSS RBA paling lambat minggu keempat bulan Desember.
(12)Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS RBA menotifikasi Pemerintah Daerah, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inpeksi lapangan.
(13)Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan informasi pada koordinasi sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS RBA.
(14)Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12). 8

Pasal 10

(1)Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.data, profil dan informasi Pelaku Usaha pada Sistem OSS RBA;
2. b.surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. c.surat pemberitahuan kunjungan;
4. d.daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
5. e.BAP; dan
6. f.perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
(2)Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…