DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negart Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj; menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentani Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202^ Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memungut Pajak Daerah.
5.Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepade Daerah yang terutang oleh orang pribadi atar badan yang bersifat memaksa berdasarkar Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar imbalan secara langsung dan digunakan untul keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyj kem akmuran raky a t.
9.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dar Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB K adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkar oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakan untuk kegiatan usahi z-»-»-l-» •* ’l 4" z"» ■»■»> z-» z*l z-» .z» v» z> 4- «.«v» I"» z"» c?''P £,/ V1 XXV M M, 1 A CAA A , }„.’ V A A A W KAA A A C AA A VICAA t p V A VCAA A A M CAA A ^CAl A .
10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliput tanah dan perairan pedalaman.
11.Bangunan adalah konstruksi teknik yanj ditanam atau dilekatkan secara tetap diata: permukaan Bumi dan dibawah permukaai Bumi.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunai yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajal CA CCAO p v A v A V A A CA A A i K A. «k CA L CA O L <A » KA 1 1 KA CA 1 X / CA A C A k Bangunan.
13.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai adalah perbuatan atau peristiwa hukum yan; mengakibatkan diperolehnya hak atas tanal dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atai Badan.
14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalal hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan z”» z"» 1—4- z’» UU z~» x^» z-y» f z”» z'! •« Z“» 4* z-» x r z'» <z-» 1~» z-» zv z'» » z'» -»z» » MVOVA CCA A JCAAA^M A A«AIa kAACA VCAO A A j CA, O V M CA^CAAA A A CA A A 4 dimaksud dalam undang-undang di bidan; pertanahan dan Bangunan.
15.Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atai Bangunan yang dimiliki, di kuasai, dan/atai dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badai untuk sektor Perdesaan dan perkotaan, kecuai kawasan yang digunakan untuk kegiatan usah, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. A. M. V»VAMJVAk A CAJCAAk CAkACAAttA A OACAAA^ pA A MCA W. A CAVCAM MGAVACU yang dapat dikenai Pajak.
17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak,dai pemungut Pajak, yang mempunyai hak dai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuai p er atu r an p e r u n d a n g - u n d an gan.
18.Penanggung Pajak adalah orang pribadi badai yang bertanggung) awab atas pembayaran Pajak termasuk yang menjalankan hak dan memenuh kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuar peraturan perundang-undangan perpajakan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atar modal yang merupakan kesatuan, baik yanj melakukan usaha maupun yang tidal melakukan usaha yang meliputi perseroai terbatas, perseroan komanditer perseroanlainnya, badan usaha milik negara BUMD, atau badan usaha milik desa, dengar nama dan dalam bentuk apapun firma,kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas massa, organisasi sosial politik, atau organisas lainnya, lembaga dan bentuk oadan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentul usaha tetap.
20.Tahun Pajak adalah jangka waktu yan; lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yan; selanjutnya disingkat NPV/PD adalah nomo yang diberikan kepada Wajib Pajak sebaga sarana dalam administrasi perpajakan Daeral -r r z-» izn zv 1 r r» 1"» z"» zv n 1 4 z'» z4 z-» z-z z-» «z» r-» 1 z4 « ♦• JCAAA^ VMpVA^UAiCWlCVAi OLzMCA^CAA LCA.llk.4CA p V A A ^V A A CAA VA A A atau identitas Wajib Pajak dalan melaksanakan hak dan memenuhi kewajibai perpaj akan d aerah nya.
22.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutny; disingkat NOPD adalah nomor identita sobjel Pajak sebagai sarana dalam administras perpajakan dengan ketentuan tertentu.
23.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutny; <4 4 4 ^1 z z> e KTT r h TD z> <4 1 z. U U ~ z* z-> - z. e z» VAAOAA A^AVCA L l'! M k,/1 CACI <4 I CAI 1 A A LA-A ^<A ‘ CA LCA t <A CCA J CAI 1; diperoleh dari transaksi jual beli yang terjad secara wajar,dan bilamana tidak terdapa transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalu perbandingan harga dengan objek lain yan; sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJO1 pengganti.
24.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yan selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yan 44zv^^olrn,n z>1z^ AV <> 4 4 V> Or>4^V l.^^,,lz ™ zU Z^.-U'ZA , KA A ^ LA A A CLAVCLA A V/ A V Al V V < AJ A k J A CV) Cl XV LA A A VW 1 k A A A V- A CV p V A JLVCVA data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengai ketentuan peraturan perundang-undanga] perpajakan daerah.
25.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yan; selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yan, digunakan untuk memberitahukan besarny. PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
26.Saat Terutangnya Pajak adalah sejak tangga SPPT diterbitkan.
27.Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas pembayaran atau penyetoran Pajak yang telat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk Pejabat berwenang.
28.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Teb< sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayarar Pajak untuk menatausahakan ketetapan dar pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang solanjutnyc disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak terutang.
30.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutny« disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atai penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengar menggunakan formulir atau telah dilakukar dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalu t c m p a t P c m b ay a r a r i yang d i1 u nj u k P cj a b a berwenang. 3 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalal surat ketetapan Pajak yang mcnentukai besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredi Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokol Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlal yang masih harus dibayar. V> A' • V» XAA OkC AXM WACA^UAA A A «A,J€AAX A^CAU-ICAAA iVUOCAAA^ AXAyCA Tambahan yang selanjutnya disingka SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yan; menentukan tambahan atas jumlah Pajak yan; ditetapkan.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yan: selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sura ketetapan Pajak yang menentukan jumlal kelebihan pembayaran Pajak karena jumlal 1^^^4i- Dz>4^1^ VU^JU U^r>r>x rD, D , > 4 ~ 1 ^r^^ XVAXzM.AU A CAJCUV AVMAM WOCAA KACA Al L <A.j <AAX yCAAA terutang atau tidak seharusnya terutang.
34.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutny; disingkat STPD adalah surat untuk melakukai Tagihan Pajak dan/atau sanksi administras berupa bunga dan/atau denda.
35.Surat Keputusan Pembetulan adalah sura keputusan yang membetulkankesalahan tulis XXV OCAACAA ACAA A AAAUUAAA^? VACAAA/ CAUCAM XXV IX V A I.A VtCAA A MC^ACAA. penerapan ketentuan tertentu dalan peraturan perun d ang-und angan perpajakar Daerah yang terdapat dalam SPPT SKPD.SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB v A A k>, I^IAACIL AWpM.LLlOU.ri L VaTaMV1.M.1cU1, U^UkA KJCAAU. Keputusan Keberatan.
36.Surat Keputusan Keberatan adalah sura keputusan atask eberatan terhadap SPPT SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungut ai pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37.Pengembalian adalah kelebihan pernbayarai Pajak PBB-P2 yang dikembalikan kepada Wajil Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindai bukuan.
38.Kompensasi adalah kelebihan pernbayarai Pajak PBB-P2 yang diperhitungkan dengai utang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belun jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajal diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 pad; tahun berikutnya.
39.Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajibai y GUA g aacu uo Mlpvnuni vlOu v» cyiM i ujcafv ououci dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau k tempat lain yang ditunjuk sesuai dengai jangka waktu yang telah ditentukan.
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatai menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secar; objektif dan profesional berdasarkan suati SucLAAkicir poiTAcriR333'n vint?3.R menguji Rcp3txil33i pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atai untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakai ketentuan perundang - undangan perpajakai Daerah.
41.Banding adalah upaya hukum yang dapa dilakukan oleh Wajib Pajakatau penanggun Pajak terhadap suatu keputusan yangdapa diajukan banding berdasarkan Peraturai 1 UAWUUOUg, UUVACAU^Ul. J < * g, . / .
42.Putusan Banding adalah putusan badai peradilan Pajak atas banding terhada] Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajil Pajak.
43.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakai penagihan Pajak yang meliputipenagihai seketika, dan sekaligus, pemberitahuan sura paksa, penyitaandan penyand era a n. /'l /1 T) v> tv» 4- v’ w . r> 4 r’ 1 r» Vr f' » vl r* 1 v ■»»-» T « » -— u » ♦ 4- r > TO v. ♦ v» I V- A VXXj*t,U<AXX CKM-^A-ACA-A A IAA AKAMAKCLa l C/ M-AIA OA UCA A Cl j CU untuk menguasai barang Penanggung Pajal guna dijadikan jaminan untuk melunasi utan; Pajak menurut peraturan perundang-undangai yang berlaku. r^.X SrXXCA^,XXXCAXX X CAJ <AXV CV<A<A4<AAX O<< < <AXX^IS. < A 4 <A A A UXX X VX<AXV<AA agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajal dan biaya penagihan Pajak dengan menegu atau memperingatkan, melaksanakai penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkai pencegahan, melaksanakan Penyitaan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. dtp. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalal tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakai oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajal tanpa menunggu tanggal jatuh temp< pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajal dari semua jenis Pajak, Masa Pajak ,dan Tahui Pajak.
47.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkai oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untul ♦•v’» ol i i v* o o 4 ■» -» 4- ov’» rv z-» 4 o 1 Z’v> v 7 *^ 1XXVXIAXJ.CAOX VA«AXX^ A CAJ <A AV A A j <A.
48.Surat Paksa adalah surat perintah membaya utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
49.Surat Keputusan Keberatan adalah sura keputusan atas keberatan terhadap SKPD SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihal ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanaj uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untul AXXkxXXCAAAA M VAAA^ OVLVAA <A A 4 pV*XXVA AAAtCACAAA VA <AV<x CAX X WCAJ membayar seluruh pengeluaran daerah.
51.Surat Perintah Pencairan Dana PBB-P2 yan selanjutnya disebut SP2D PBB-P2 adalah sura yang diterbitkan oleh Bupati sebagai saran; untuk pengembalian kelebihan pembayarai PBB-P2.
52.Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibaya pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahui O o 4 o 1 r- <>4-011 li o zvi r. v-» 4- o V» » i D o i’ n 1 r X <A j <AXV , CC K,CA V< k/ <A.^X "“^^ 1 U * * X * ^ 1 1 1 * A j CUAV .
53.Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yan selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Dat; PBB adalah kegiatan pemutakhiran dat piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objel dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.
54.Pemutakhiran Dai a Piutang PBB-P2 adalal 1 z- o zv» o 4' o v» i » v’» 4-111 .r- V»-1 z' »'■» t r z'» r» 1 i o ilz-o »—» v» » 1 o i v» 1 i i 4 o v» XV V ^X CA v CAX X ^ X X c Ct XV X t AA < L A y V • o Ul <AX XVCVA X A A X A <A A ^ X VA U «LA A * PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nila piutang yang sebenarnya.
55.Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjel Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objel dan/atau Subjek Pajak PBB P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yan; sebenarnya.
56.Daftar Biaya Komponen Bangunan yan selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untul menilai Bangunan berdasarkan pendekatai biaya yang terdiri dari biaya komponen utama biaya komponen material, dan biaya kornponei fasilitas, untuk setiap jenis pcnggunaai b «H aa cIaa.
57.Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yan selanjutnya disebut Penilaian PBB P2 adalal kegiatan untuk menentukan NJOP yang akai dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengat menerapkan pendekatan perbandingan harga pendekatan biaya, dan/atau pendekatai kapitalisasi pendapatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatu Tata Cara Pemungutan :
1. a.PBB-P2; dan U T^DUnPO V • -MA A A A A.,A .
(2)Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
1. a.pendaftaran dan pendataan;
2. b.penetapan besaran Pajak terutang;
3. c.tata cara perhitungan pajak;
4. d.masa dan tahun pajak;
5. e.pendaftaran, pendataan, penilaian da: pelaporan; A . j^ VA AVAGAA UCLA Gl A A kJ UJ V X\ p G*J (A AV M CAA VA ,
6. g.permohonan mutasi;
7. h.permohonan surat keterangan;
8. i.permohonan salinan;
9. j.pembayaran;
10. k.permohonan penerbitan kembali;
  1. 1.permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran;
11. m.permohonan keberatan;
12. n.permohonan pengembalian;
13. o.permohonan pembatalan ketetapan;
14. p.permohonan pembetulan;
15. q.permohonan pengurangan dan penghapusan sanks administrasi;
16. i.pci 1x10 kioracaa i pc m 'ooy or<in ori^o’oron popilcj
17. s.pemeliharaan basis data PBB-P2 dan permohonai aktivasi NOPD;
18. t.e-sppt PBB U. penagihan dan kedaluarsa penagihan;
19. v.penghapusan piutang;
20. w.sosialisasi dan edukasi; dan
21. x.gugatan;
(1)yaiti dan / atai

Pasal 3

(1)Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunai yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkai oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasai yang digunakan untuk kegiatan usah: perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada termasuk permukaan Bumi hasil reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat kepemilikan, penguasaan pemanfaatan atas: <A. A_A kA A A A A k* C A1 4 / CA l CA kA W CA A A £^ kA A 1 C 1 k 1 Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahai Daerah, dan kantor penyelenggara negar lainnya yang dicatat sebagai barang milii negara atau barang milik Daerah;
1. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakai semata-mata untuk melayani kepentinga: umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaai r I ii o 1 - <, , , ^ 1 x o A ACA OAkJ A ACAA , VCAAA^ klkAAAiV kA 1 1 I A CA AV O kA k,A IkCA k A kA A A U KA memperoleh keuntungan;
2. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mat digunakan untuk tempat makam (kuburan- peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
3. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutai suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai olel desa dan tanah negara yang belum dibebar suatu hak;
4. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakar oleh perwakilan diplomatik dan konsula berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f ■» ■» *r\r> i /*i1 /■> v* / /■> 4* r* i •» r> «v^ /y* "’ y' '"t ■*** t r r^ <^ /y X. 1^>M-XXXX V1CXXX/ CAkGA.^ l./<AXX^M.Jx^4X X V <XX1£ VLX&\AXXCXXVGkX pleh Badan atau perwakilan lembag; internasional yang ditetapkan dengar Peraturan Menteri;
5. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur keret; api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit) lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atax yang sejenis;
6. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tingga Iz-t^^^r^ V^-^ ,-> -1^-^ 1\T Tno . r^^, XCMXXXXJCL WX MCXOCXX XXGLX1 X^W\->X WXWXXUXA JOXX$ ditetapkan oleh Bupati; dan
7. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungu Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

/■n r>u:~i~ om-j^ro r^-H-., r>~.^i~i-^ -> i_t^i. ^y^^ n^^^i ^ij \/VjV^ x,^x x 1 x w ycxxuvt i vi vxvxxcaxx a acxxv cxccxo x<axx<ax dan/atau Bangunan.

(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
1. a.Pemindahan hak karena:
  1. 1.Jual beli;
  2. 2.Tukar-menukar;
  3. 3.Hibah;
  4. 4.Hibah wasiat; v . V V GV1 XO ,
  5. 6.Pemasukan dalam perseroan atau badai hukum lain;
  6. 7.Pemisahan hak yang mengakibatkai peralihan;
  7. 8.Penunjukan pembeli dalam lelang;
  8. 9.Pelaksanaan putusan hakim yan; mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. 10.Penggabungan usaha; X X . X VXV M M-4. <AXX VA O<A A i CA ,
  10. 12.Pemekaran usaha; atau
  11. 13.Hadiah; dan
2. b.Pemberian hak baru karena:
  1. 1.Kelanjutan pelepasan hak;atau
  2. 2.Diluar pelepasan hak. (3 ) Hak atas tanah dan/atau Bangunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a.hak milik;
4. c.hak guna bangunan;
5. d.hak pakai;
6. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
7. f.hak pengelolaan. W j wxxvv wxcaaxxxcaxx c L cxx X QmJvxv xji rx x U xxxvxxpt.*i. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
8. a.untuk kantor pemerintah pusat pemerintahan daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicata sebagai barang milik negara atau baranj milik Daerah;
9. b.oleh negara untuk penyelenggaraat pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaar pembangunan guna kepentingan umum;
10. c.untuk badan atau perwakilan lembag: internasional dengan syarat tidal menjalankan usaha atau melakukar kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badai atau perwakilan lembaga tersebut yan; diatur dengan peraturan menteri;
11. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsula berdasarkan asas perlakuan timbal balik; v VJVXA VI CXX1& jjllvdvl CAUCAkA A^CWlCAH XKCtlK/lA< konversi hak atau karena perbuatan hukun lain dengan tidak adanya perubahan nama;
12. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf
13. g.oleh orang pribadi atau Badan yan digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
14. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendal sesuai dengan ketentuan peraturai perundang-undangan. /ci tz-; + ~~4~ r>i;^^ z^u;,^ oorj^o IVj XXXXUVXXCX ^ VXX^V <-VCX11 CAI X C./MJ V XV W A 111 W VCAg masyarakat berpenghasilan rendal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 yaitu untuk kepemilikan rumah pertam dengan kriteria tertentu yang ditetapkan olel Bupati.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pad ayat (5) diselaraskan dengan kebijakai pemberian kemudahan pembangunan dai berpenghasilan rendah yang diatur oleh mentoi yang menyelenggarakan urusan pemerintaha: di bidang pekerjaan umum dan perumaha: rakyat.

Pasal 5

(1)Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atar Badan yang secara nyata mempunyai suatu hal- atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. ^j KJMlMJV*^ A CLJCL/V A-JA 111 1-7 CAM. cll. CL 1 1 M1CLL1& p L 1 M <4X11 CL L CL V Badan yang memperoleh Hak atas Tana! dan/atau Bangunan.
(3)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atar Badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atasBangunan.
(4)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atai Badan yang memperoleh Hak atas Tana! <4 z-» •*■% / O 4" ✓“» T ^ TD Z~» ■*-'» ZVf 1 ♦** O T", MCLll/ CL L, CL CL 1-»<AL1^C4A1CLA L .

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB P2 yaituNJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untu! objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setia tahun sesuai dengan perkembangai wilayahnya.
(3)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dihitung berdasarkan harga rata-rata yan diperoleh dari transaksi jual beli yang terjac oCCclTcl Vv’cLJCLl'.
(4)Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rat sebagaimana dimaksud pada ayat (3 penghitungan NJOP dapat dilakukan denga metode:
1. a.perbandingan harga dengan objek lain yan sejenis;
2. b.nilai perolehan baru; atau
3. c.nilai jual pengganti. /c:\ M T/OD <4,^ <> Vr>» > z4 »■>,><!,> o.rof /O\ \ C/ j 1 'M V V 7 A O X c* CL g, CLL 11L< LA A C A V * 1 A A A CL XV O d X* £7 CA V A C L CA y CA L \ v, J L A CL ayat (4) ditetapkan berdasarkan prose penilaian PBB-P2.

Pasal 7

Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasi 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

ii\ ro^i^™ ^z^z^x<>^,>,-> H ^ X j L../CLXCLX.il. A ^./VzAAL-'VCL^/CLA A L J L-v'» C* A A A y CL O D D DO 4 ^.-, . 4-z, ,^ z A i / L .# i A, w A C4C<xaa£ setiap Wajib Pajak diberikan NJOP tidak kena Pajak.

(2)NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untul setiap Wajib Pajak.
(3)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasa lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimane dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahu r Pajak.

Pasal 9

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan :
1. a.Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,01 (satu miliar rupiah) sebesar 20% (dua pulul persen);
2. b.Untuk NJOP di atas Rpl.000.000.000,00 (satu milia rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (sat miliar rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. d.Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga NJOP di atas Rpl .000.000.000,00 (satu milia rupiah) sebesar 100% (seratus persen).
(2)Besaran persentase sebagaimana dimaksu< pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

Pasal 10

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Untuk NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (Lim Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nc koma satu satu persen);
2. b.Untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Jut Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (sat milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kom dua lima persen);
3. c.Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000.00 (Sat Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol kom Tiga persen);
(2)Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu pada ayat. (1) yang berupa lahan produk? pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08c (nol koma nol Delapan persen). (1. ) Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitun dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya
(1)dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu* dalam Pasal 10.
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saa terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atai pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.
(3)Saat menentukan untuk menghitung PBB-P: terutang sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pad tanggal 1 Januari.
(4)Wilayah pemungutan PBB P2 yang terutan merupakan wilayah Daerah yang meliputi lot a objek PBB-P2.
(5)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4 merupakan wilayah Daerah tempat Burr M-CM-A/ CACCACA M CM X ^M XAGMX MVAAAVCAC MVA CAVACM
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Banguna di atasnya; dan
2. b.bangunan yang berada di luar laut pedalaman da perairan darat yang konstruksi teknikny terhubung dengan bangunan yang berada ( daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 12

(1)Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Peroleha Objek Pajak (NPOP).
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga ketentuan:
1. a.harga Transaksi untuk jual beli; T' M» X1XXC1X .pCMMM. M-A Al, M K C kA IkCAA 11 * <-11 k 4 1\<A1 , 4 11KJC4.il, 111 XXX wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan ata badan hukum lainnya, pemisahan hak yar mengakibatkan peralihan, peralihan hak karer pelaksanaan putusan hakim yang mempuny; kekuatan hukum tetap, pemberian hak bani ate tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hal pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasa hak, penggabungan usaha, peleburan usahe pemekaran usaha, dan hadiah; dan
2. c.harga Transaksi yang tercantum dalam risala lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. I v/ j IX A A CAA ^A CL O C A A LA A A V LA IV p V/ A A 1 1 ^ CL A A C A. H 4 A CL XV y CA 4 A mengakibatkan peralihan sebagaiman dimaksud, pada ayat (2) huruf b, besaran Nik Perolehan Objek Pajak berdasarkan Pembagian Ha Bersama atau pembagian hak atas tanah dan/ata’ bangunan.
(4)Dalam hal Nilai Perolehan Objek Paja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida’ diketahui atau lebih rendah daripada NJO xro m o- rl -j on i m o Ir c» m <1 <11 Qm m^ m rr/^m o om Pq i o V Ki i iv dan bangunan pada tahun terjadinya perolehar dasar pengenaan BPHTB yang digunaka: adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaa Pajak bumi dan bangunan pada tahu: terjadinya perolehan.
(5)Bupati dapat menetapkan nilai pasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf berdasarkan zona nilai tanah.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…