Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memungut Pajak Daerah.
5.Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepade Daerah yang terutang oleh orang pribadi atar badan yang bersifat memaksa berdasarkar Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar imbalan secara langsung dan digunakan untul keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyj kem akmuran raky a t.
9.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dar Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB K adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkar oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakan untuk kegiatan usahi z-»-»-l-» •* ’l 4" z"» ■»■»> z-» z*l z-» .z» v» z> 4- «.«v» I"» z"» c?''P £,/ V1 XXV M M, 1 A CAA A , }„.’ V A A A W KAA A A C AA A VICAA t p V A VCAA A A M CAA A ^CAl A .
10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliput tanah dan perairan pedalaman.
11.Bangunan adalah konstruksi teknik yanj ditanam atau dilekatkan secara tetap diata:
permukaan Bumi dan dibawah permukaai Bumi.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunai yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajal CA CCAO p v A v A V A A CA A A i K A. «k CA L CA O L e KTT r h TD z> - z. e z» VAAOAA A^AVCA L l'! M k,/1 CACI 1z^ AV <> 4 4 V> Or>4^V l.^^,,lz ™ zU Z^.-U'ZA , KA A ^ LA A A CLAVCLA A V/ A V Al V V A' • V» XAA OkC AXM WACA^UAA A A «A,J€AAX A^CAU-ICAAA iVUOCAAA^ AXAyCA Tambahan yang selanjutnya disingka SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yan;
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yan; ditetapkan.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yan:
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sura ketetapan Pajak yang menentukan jumlal kelebihan pembayaran Pajak karena jumlal 1^^^4i- Dz>4^1^ VU^JU U^r>r>x rD, D , > 4 ~ 1 ^r^^ XVAXzM.AU A CAJCUV AVMAM WOCAA KACA Al L , I^IAACIL AWpM.LLlOU.ri L VaTaMV1.M.1cU1, U^UkA KJCAAU. Keputusan Keberatan.
36.Surat Keputusan Keberatan adalah sura keputusan atask eberatan terhadap SPPT SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungut ai pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37.Pengembalian adalah kelebihan pernbayarai Pajak PBB-P2 yang dikembalikan kepada Wajil Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindai bukuan.
38.Kompensasi adalah kelebihan pernbayarai Pajak PBB-P2 yang diperhitungkan dengai utang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belun jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajal diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 pad;
tahun berikutnya.
39.Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajibai y GUA g aacu uo Mlpvnuni vlOu v» cyiM i ujcafv ououci dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau k tempat lain yang ditunjuk sesuai dengai jangka waktu yang telah ditentukan.
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatai menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secar;
objektif dan profesional berdasarkan suati SucLAAkicir poiTAcriR333'n vint?3.R menguji Rcp3txil33i pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atai untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakai ketentuan perundang - undangan perpajakai Daerah.
41.Banding adalah upaya hukum yang dapa dilakukan oleh Wajib Pajakatau penanggun Pajak terhadap suatu keputusan yangdapa diajukan banding berdasarkan Peraturai 1 UAWUUOUg, UUVACAU^Ul. J tv» 4- v’ w . r> 4 r’ 1 r» Vr f' » vl r* 1 v ■»»-» T « » -— u » ♦ 4- r > TO v. ♦ v» I V- A VXXj*t,U v 7 *^ 1XXVXIAXJ.CAOX VA«AXX^ A CAJ 4-011 li o zvi r. v-» 4- o V» » i D o i’ n 1 r X <A j <AXV , CC K,CA V< k/ <A.^X "“^^ 1 U * * X * ^ 1 1 1 * A j CUAV .
53.Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk.
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yan selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Dat; PBB adalah kegiatan pemutakhiran dat piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objel dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.
54.Pemutakhiran Dai a Piutang PBB-P2 adalal 1 z- o zv» o 4' o v» i » v’» 4-111 .r- V»-1 z' »'■» t r z'» r» 1 i o ilz-o »—» v» » 1 o i v» 1 i i 4 o v» XV V ^X CA v CAX X ^ X X c Ct XV X t AA < L A y V • o Ul <AX XVCVA X A A X A <A A ^ X VA U «LA A * PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nila piutang yang sebenarnya.
55.Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjel Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objel dan/atau Subjek Pajak PBB P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yan;
sebenarnya.
56.Daftar Biaya Komponen Bangunan yan selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untul menilai Bangunan berdasarkan pendekatai biaya yang terdiri dari biaya komponen utama biaya komponen material, dan biaya kornponei fasilitas, untuk setiap jenis pcnggunaai b «H aa cIaa.
57.Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yan selanjutnya disebut Penilaian PBB P2 adalal kegiatan untuk menentukan NJOP yang akai dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengat menerapkan pendekatan perbandingan harga pendekatan biaya, dan/atau pendekatai kapitalisasi pendapatan.
BAB II RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan PBB P2 dan BPHTB