DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (1), penghapusan ayat (2) Pasal 1, penghapusan Pasal 5 ayat (2) huruf e, perubahan Pasal 9.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan keamanan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap penerimaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
(2)Dihapus.
(3)Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pendapatan asli desa;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
(2)Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
1. a.pembayaran upah tenaga kerja;
2. b.pembayaran bantuan langsung tunai;
3. c.pembayaran belanja transport;
4. d.pembayaran belanja honorarium dan/atau insentif; dan
5. e.dihapus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
(4)Otorisator transaksi pembayaran menggunakan CMS pada Pemerintah Desa:
1. a.Kaur Keuangan selaku otorisator Operator;
2. b.Sekretaris Desa selaku otorisator Checker; dan
3. c.Kepala Desa selaku otorisator Eksekutor.
(5)Seluruh nilai transaksi pembayaran menggunakan CMS pada Pemerintah Desa dilakukan otorisasi oleh otorisator sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 4 Maret 2025 BUPATI TEGAL Ttd. ISCHAK MAULANA ROHMAN Diundangkan di Slawi pada tanggal 4 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd.. AMIR MAKHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…