DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Anugrah ASN, Satyalancana Karya Satya, {emberian penghargaan Berbasis Kinerja, Pembinaan dan Monitoring, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membangun budaya kerja yang berkeadilan berdasarkan nilai dasar perilaku kerja guna memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja dan memberikan apresiasi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkomitmen dan berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Aparatur Sipil Nrgara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau non material;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3558); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
10.Anugerah ASN adalah sebutan bentuk penghargaan pemberian apresiasi kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal atas dedikasi, perilaku, inovasi, karya dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi bagi organisasi dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
11.Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada para Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN.
(2)Tujuan pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN merupakan penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
1. a.memberikan motivasi untuk berperan aktif dan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan kinerja pegawai;
2. b.memberi dorongan dan apresiasi untuk mengembangkan sikap keteladanan dan semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
3. c.membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.Anugerah ASN ;
b.Satyalancana Karya Satya; dan
c.Pemberian Penghargaan Berbasis Kinerja.

BAB III

ANUGERAH ASN

Pasal 4

(1)Pemberian Anugerah ASN dibagi dalam 5 (lima) kategori:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik;
2. b.Pejabat Admistrator Terbaik;
3. c.Pejabat Pengawas Terbaik;
4. d.Pelaksana Terbaik; dan
5. e.Pejabat Fungsional Terbaik.
(2)Penghargaan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.piagam penghargaan, tropi; dan/atau
2. b.barang dan/atau uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan Anugerah ASN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Penilaian Anugerah ASN dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim Penilai sebagimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik:
  1. 1.Sekretaris Daerah; dan
  2. 2.2 (dua) orang Tim Penilai eksternal Akademisi/Pakar/Praktisi/Tokoh masyarakat.
2. b.Kategori Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional :
  1. 1.Sekretaris Daerah;
  2. 2.Asisten yang membidangi urusan kepegawaian;
  3. 3.Unsur Perencanaan Daerah;
  4. 4.Unsur Kepegawaian;
  5. 5.Unsur Pengawasan;
  6. 6.Unsur Tatalaksana; dan
  7. 7.Unsur lain yang dipandang perlu.
(3)Tim Penilai Anugerah ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
(4)Tim Penilai, Sekretariat tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tahapan seleksi anugerah ASN terdiri atas :

a.Seleksi administrasi;
b.Karya dan Inovasi; dan
c.Paparan dan wawancara.

Pasal 8

Mekanisme usulan Anugerah ASN :

a.Perangkat Daerah menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretraiat Tim Penilai Anugerah ASN sesuai periode yang telah ditentukan dengan melampirkan data dukung sesuai yang tertera dalam pengumuman seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
b.Tim Penilai melakukan verifikasi dan validasi administrasi atas usulan yang diterima;
c.Tim Penilai mengumumkan 9 (sembilan) ASN dengan nilai tertinggi administrasi pada masing- masing kategori melalui pengumuman resmi secara tertulis;
d.Sekretariat Tim Penilai melakukan penjadwalan terhadap 6 (enam) ASN dengan nilai tertinggi administrasi untuk dilakukan paparan karya/ inovasi dari peserta;
e.Tim Penilai melakukan penilaian paparan karya/ inovasi dari peserta;
f.Tim Penilai melakukan sidang pleno untuk menentukan ASN dengan penilaian terbaik dari masing-masing kategori;
g.Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian terbaik pada masing-masing kategori kepada Bupati;
h.Pemberian Anugerah ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
i.ASN dengan penilaian terbaik pada masing-masing kategori akan diikutsertakan pada seleksi Anugrah ASN Tingkat Nasional.

BAB IV

SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 9

(1)Satyalancana Karya Satya diangerahkan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
(2)Bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan :
1. a.Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
2. b.Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun; dan
3. c.Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun.
(3)Dalam masa bekerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman displin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Mekanisme usulan Satyalancana Karya Satya meliputi:
1. a.Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat kepada Bupati Tegal melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan;
3. c.Hasil verifikasi persyaratan teknis usulan penganugerahan Satyalancana disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur jawa Tengah.
(2)Penetapan penerimaan penganugerahan Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari dewan tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023