DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pemanggilan, Pemeriksaan, Pemberhentian Sementara, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin ASN, Ketentuan Peralihan dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
13.Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman disiplin.
14.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
17.Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
18.Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
19.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
20.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
21.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
22.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan kedisiplinan Pegawai ASN; dan
2. b.menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan;
b.hukuman disiplin;
c.pemanggilan, pemeriksaan, pemberhentian sementara, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin;
d.berlakunya hukuman disiplin, hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
e.tim pembinaan disiplin pegawai ASN dan sekretariat tim pembinaan disiplin pegawai ASN.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

a.PNS; dan
b.PPPK.

Pasal 5

Pegawai ASN wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:

a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
b.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c.mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
d.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara dan atau Daerah;
e.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g.menggunakan dan memelihara barang milik negara dan atau Daerah dengan sebaik-baiknya;
h.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Pegawai ASN dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggungjawab;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau daerah secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara atau daerah;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j.menghalangi jalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau Daerah ;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9

(1)Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(5)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS terdiri atas:
1. a.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
(6)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (duabelas) bulan; dan
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:

a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
b.menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
g.mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
h.ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. 2.teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. 3.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
i.menggunakan dan memelihara barang milik negara dan atau Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
j.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h; dan
k.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…