DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelaksanaan dan Reviu Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 133); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
8.Data dan Informasi SPBE adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian yang kemudian diolah menjadi informasi yang digunakan dalam SPBE.
9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
14.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
17.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

(1)Arsitektur SPBE Daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
(2)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur SPBE; dan
2. b.domain arsitektur SPBE.
(3)Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
(4)Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur proses bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur layanan SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
6. f.domain arsitektur keamanan SPBE.
(5)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE nasional.
(6)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(8)Dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
(9)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE Daerah dengan pemerintah daerah lain dan/atau instansi pusat.
(10)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam kondisi eksisting dan kondisi target yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(11)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

(1)Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Daerah;
3. c.RPJMD; dan
4. d.Rencana strategis Daerah.
(3)Peta Rencana SPBE Daerah disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Daerah, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(5)Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN REVIU ARSITEKTUR SPBE DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun dalam jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan Rencana Strategis Daerah;
3. c.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. d.perubahan pada unsur SPBE Daerah; dan/atau
5. e.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
(4)Reviu Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.

Pasal 5

Guna mendukung terlaksananya Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah diperlukan:

a.komitmen pemangku kepentingan; dan
b.dukungan anggaran sesuai kebutuhan yang diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 45); dan
b.Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 2 Juni 2025 BUPATI TEGAL, Ttd. ISCHAK MAULANA ROHMAN Diundangkan di Slawi pada tanggal 2 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. AMIR MAKHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…