DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Aksi Daerah, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkolusis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025– 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tuberkulosis atau TBC masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban TBC terbesar, tahun 2022 di urutan ke 2 setelah India. Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Program Penanggulangan TBC Nasional yaitu intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi maupun inovasi program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah TBC di Indonesia, dengan pembiayaan yang sampai dengan saat ini masih signifikan didukung oleh pendanaan dari luar negeri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. 6. 7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
10.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.
11.Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TP2TBC adalah wadah kemitraan percepatan penanggulangan TBC ditingkat daerah, yang menghimpun unsur pentaheliks, yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah, OMS dan komunitas, akademisi/perguruan tinggi, media, dan sektor bisnis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah pada tahun 2025-2029 secara terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pemangku kepentingan dan multi-sektoral.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

a.memberikan acuan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030;
b.memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait penanggulangan TBC di Daerah;
c.memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC;
d.memberikan acuan untuk melakukan sinergi berbagai kegiatan penanggulangan TBC antar OPD dan pihak terkait lainnya di Daerah; dan
e.sebagai koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama Penanggulangan TBC.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas: meliputi:

a.Program Aksi Daerah;
b.Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
c.Monitoring dan Evaluasi; dan
d.Pendanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km2), dimana secara administratif wilayahnya dibagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan, yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Pasal 5

RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN TBC 3.1 Isu Strategis Berdasarkan hasil analisa situasi dan identifikasi kesenjangan antara target dan realisasi dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Tegal, maka kondisi tersebut harus dengan memperhatikan beberapa faktor, maka isu strategis yang perlu dijadikan prioritas dalam penanggulangan TBC, untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk TP2TBC.
(2)TP2TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas utama untuk:
1. a.mendorong keterlibatan komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya, dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan; dan
2. b.mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
(3)keanggotaan TP2TB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Pengarah : Ketua : Bupati Anggota : Ketua DPRD; : Komandan KODIM 0712; : Kepala Kepolisian Resort Tegal; dan : Sekretaris Daerah.
2. b.Pelaksana Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Wakil Ketua II: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan. Anggota terdiri atas:
  1. 1.Kepala Dinas Sosial;
  2. 2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. 3.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. 4.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan; Permukiman serta Pertanahan;
  5. 5.Kepala Dinas DPPA Linduk KB;
  6. 6.Kepala Dinas Ketenakerjaan dan Perindustrian;
  7. 7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
  8. 8.Kepala Dinas Perdagkop UMKM;
  9. 9.Kepala Dinas Perhubungan;
  10. 10.Kepala Badan Kepegawaian PSDM;
  11. 11.Kepala BPKAD;
  12. 12.Kepala Badan Kesbangpol;
  13. 13.Inspektur;
  14. 14.Kementrian Agama; dan
  15. 15.Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
(2)Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 8

(1)Bupati, selaku Ketua Pengarah TP2TBC menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
(2)Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar- besaran seperti penanggulangan COVID-19:
2. b.memastikan program dan kegiatan Penanggulangan TBC masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
3. c.pelibatan para pemangku kepentingan, multisektor dan organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan TBC:
4. d.penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
5. e.upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
6. f.mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
7. g.sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
8. h.monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
9. i.kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
10. j.terdapat satgas di tiap level pemerintahan (kecamatan, kelurahan dan desa) yang memimpin penanggulangan TBC; dan
11. k.pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui TP2TBC sebagai wadah kemitraan implementasi kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam kerangka pentaheliks.

BAB IV

STRATEGI 4.1 Strategi Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden N o m o r 67 T ahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis terdapat 6 (enam) strategi dalam upaya untuk mencapai Eliminasi TBC. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden tersebut, maka strategi dan kegiatan yang disusun dalan RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Tegal sebagai berikut Tabel 4 1 Strategi dan Kegiatan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan Fokus Kebijakan Strategi 1 :

Pasal 10

(1)TP2TBC melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator dan pelaksanaan program dan kegiatan RAD Penanggulangan TBC.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016