DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa dengan telah diundangkaannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 186); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (dua) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b.merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.bab I : pendahuluan;
b.bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c.bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
d.bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e.bab VIII : penutup.

Pasal 5

(1)Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.RSUD dr. Soeselo;
4. d.RSUD Suradadi;
5. e.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. f.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
7. g.Satuan Polisi Pamong Praja;
8. h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. i.Dinas Sosial;
10. j.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. k.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. l.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. m.Dinas Lingkungan Hidup;
14. n.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. o.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. p.Dinas Perhubungan;
17. q.Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. s.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
20. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. u.Dinas Perikanan;
22. v.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
23. w.Sekretariat Daerah;
24. x.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. y.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
26. z.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Badan Pendapatan Daerah; bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; cc. Inspektorat; dd. Kecamatan Adiwerna; ee. Kecamatan Balapulang; ff. Kecamatan Bojong; gg. Kecamatan Bumijawa; hh. Kecamatan Dukuhturi; ii. Kecamatan Dukuhwaru; jj. Kecamatan Jatinegara; kk. Kecamatan Kedungbanteng; ll. Kecamatan Kramat; mm. Kecamatan Lebaksiu; nn. Kecamatan Margasari; oo. Kecamatan Pagerbarang; pp. Kecamatan Pangkah; qq. Kecamatan Slawi; rr. Kecamatan Suradadi; ss. Kecamatan Tarub; tt. Kecamatan Talang; uu. Kecamatan Warureja; dan vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1)Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :
1. a.terjadi perubahan RPJMD;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
3. c.perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 19 September 2025 BUPATI TEGAL, ttd. ISCHAK MAULANA ROHMAN Diundangkan di Slawi pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. AMIR MAKHMUD BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 46

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…