DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Yang Meliputi a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pembentukan Koperasi; c. pembentukan satuan tugas; d. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi; e. pemantauan clan evaluasi; f. pelaporan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dart Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; BUPATITEGAL, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANKOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH TENTANG PERATURANBUPATI TEGAL NOMORA?.TAHUN.. ?-.0;;.~ BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

PENYELENGGARAANTENTANGPERATURANBUPATI MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PPmPr1nhthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmnr F.At;F.\· ~·~~~·~· ~~~~,, Menetapkan

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati mi, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan Koperasi;
c.pembentukan satuan tugas;
d.Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan clan evaluasi;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman. bagi, Penyelenggaraan, Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.
1. 13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. 14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. mengelola usaha Koperasi.
3. 6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat n_gpra 1, n_g l_gm unl_gva 1, ln>n_Q ln>namatan ~--~·~· -~~·· ~··~J~· ··~·J- ··~~-···-~~··
4. 7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. 8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. 9.Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir da lam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
7. 10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
8. 11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
9. 12.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk

(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pasal 5

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan nersianan nembentukan Kooerasi. ... ... .... ... dan P.UQl11aQ1_.,.-...,. ... ,Qf"'\Q1-'l1 i = Q1___ ._ ...._ ...._ ......... _ ... ,f. melakukan

d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa rt~l-'lm m,:,.n,:,.nt11lran mnrl,:,.l n,:,.mh,:,.nh1lran UnnP.T'aai•---....--.... ....... A4A ..._,,,.-_...._..._ ................... -.... ... ..L..0...,11,,, .._ ... t' ......... .._ ... __ ..L.L .._ _ ..... -. .... ...._ ..._ ... _ r-.&. --..a., atau revitalisasi;

BAB III

PEMBENTUKANKOPERASI

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdavaan Kooerasi. Pemerintah Daerah berwenanz: "" .... , '--'

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan,
c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dan huruf c dengan mernperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
1. b.potensi Desa/Kelurahan; dan
2. c.lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna l'TIPninalTi:atlT,u, 1Ti:ani::iQ1tac;i. nan nani::l1j;ln r,alrnni::ln llQ_i::lhj;l".......... - ....... ~ ... ~ ..................... --...... ...............t'...__ ........ __ -~ ... --t'-.....--... .........-...... ..-r- .... --~ ... -, [I] Model pembentukan Koperasi dinanunn pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
3. a.karakteristik Dese./Kelurahan: I '

BAB II

KRWRNANn.AN PRMH'.RTN'T'AHnARRAH dan

Pasal 6

c.pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi.

(3)Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
(4)Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
(5)Pendataan dan penilaien kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi.
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi; b. [I] Penamaan Koperasi 'harus memuat nama Desa setempat dengan format:
2. a.diawali dengan kata "Koperasi";
3. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
4. c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 8

Desa khueus ataumusyawerah(4) Hasil bereame denga.n Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, minimal meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis bidang dan kegiatan usaha;
  3. 3.modal dasar; dan
  4. 4.keanggotaan awal.
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi. membentuk Koperasi, Desa khusus atau untuk pembentukan ( 1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan menyelenggarakan musyawarah musyawarah Kelurahan khusus Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 7

(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud rl~ lan, PaQaJ .,::; ayat (c;) rlinyata van kurang a vtif a tan lP,-,,~ 1,, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Koperasi melaksanakan prmsip, bentuk kelembagaan,

Pasal 12

Bagian Kelima Prinsip, Bentuk Kelembagaan Aspek Kebijakan, Perizinan Berusaha, dan Pengelolaan Usaha

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai denga.n Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…