DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Yang Meliputi a. visi dan misi Pengelolaan Sampah; b. tahapan dan strategi pelaksanaan RIPS; c. RIPS; d. pemantauan dan evaluasi ; e. integrasi RIPS kedalam rencana pembangunan dan penganggaran Daerah; dan f. peninjauan kembali.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi rencana dan penyelenggaraan teknis operasional, pengaturan, kelembagaan, pendanaan dan peran serta pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik ` Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

PENDAHULUAN 27 DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOAAN SAMPAH KABUPATEN TEGAL 2025-2045 1.1 Latar Belakang Sampah merupakan isu strategis nasional yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta intensitas aktivitas masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Daerah.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8.Sistem Pengelolaan Sampah adalah satu kesatuan aspek fisik dan aspek tata kelola yang memastikan tercapainya tujuan pengelolaan sampah dimana aspek fisik pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah sebagai material dikelola, sedangkan aspek tata kelola ` adalah bagaimana aspek fisik tersebut dipastikan berkelanjutan dari aspek pendanaan, kelembagaan, peraturan, dan sosial budaya.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Pungutan adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11.Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut POKJA adalah tim lintas perangkat daerah yang dibentuk untuk menjalankan tugas mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta program pengelolaan sampah secara terpadu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah adalah wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah secara partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai wujud komitmen pemangku kepentingan Daerah dalam mewujudkan visi Pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini :

a.sebagai pedoman perencanaan Pengelolaan Sampah untuk menjalankan konsep pengurangan sejak dari sumber, sistem penanganan Sampah yang semakin profesional, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya;
b.sebagai panduan utama bagi penyusunan kebijakan, strategi dan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program Sampah secara terpadu dari hulu ke hilir dan berkelanjutan; dan `
c.sebagai pedoman untuk menyatukan langkah, gerak bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan Sampah Daerah.

BAB II

LATAR BELAKANG PERENCANAAN 36 DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOAAN SAMPAH KABUPATEN TEGAL 2025-2045 2.1 Dokumen Perencanaan Persampahan Terdahulu Dokumen perencanaan terdahulu menjadi latar belakang dan pertimbangan dalam penyusunan Dokumentasi RIPS dalam 20 tahun ke depan. Khususnya terkait evaluasi target terhadap data dasar eksisting, koherensi target terdahulu dengan RIPS, berbagai arahan dan rekomendasi terdahulu sebagai pertimbangan dimuat dalam RIPS. Dokumen perencanaan terdahulu yang ditinjau dalam RIPS adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.visi dan misi Pengelolaan Sampah;
b.tahapan dan strategi pelaksanaan RIPS;
c.RIPS;
d.pemantauan dan evaluasi ;
e.integrasi RIPS kedalam rencana pembangunan dan penganggaran Daerah; dan
f.peninjauan kembali.

BAB III

METODOLOGI 51 DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOAAN SAMPAH KABUPATEN TEGAL 2025-2045 3.1 Konsep Integrated Sustainable Waste Management Konsep Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) atau Pengelolaan Sampah Berkelanjuan yang Terintegrasi dikembangkan sebagai respon atas kegagalan pendekatan analisis dan perencanaan SPS yang semata-mata berfokus pada aspek teknis serta optimalisasi penggunaan teknologi. Kegagalan ini banyak terjadi pada program-program bantuan internasional yang diterapkan di negara-negara miskin dan berkembang pada awal Tahun 1990-an. Kesadaran akan keterbatasan penderkatan tersebut mendorong pengembangan ISWM oleh Kelompok Kerja Kolaboratif untuk SPS di Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah yang diinisiasi oleh Bank Dunia. Sejak saat itu, konsep ISWM terus berkembang melalui berbagai literatur (Schübeler, 1996;

Pasal 5

Visi Pengelolaan Sampah Daerah yaitu Kabupaten Tegal Bersih, Berbudaya, Menakjubkan.

Pasal 6

Misi Pengelolaan Sampah Daerah yaitu:

a.meningkatkan Sampah terolah hingga 59% (lima puluh sembilan persen);
b.meningkatkan daur ulang hingga 24% (dua puluh empat persen);
c.menurunkan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir hingga 26% (dua puluh enam persen); dan
d.menurunkan kebocoran sampah ke lingkungan hingga 15% (lima belas persen). `

BAB IV

ANALISIS DATA DASAR ISWM (INTEGRATED SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT) 79 4.1 Urbanisasi dan Data Kependudukan Kabupaten Tegal terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah dan memiliki luas wilayah 876,1 km 2 . Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan.

Pasal 7

(1)RIPS merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem Pengelolaan Sampah selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)Pelaksanaan RIPS dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan:
1. a.tahap I atau tahap penataan basis (tahun 2025- tahun 2029) bertujuan untuk membangun tatanan awal sistem Pengelolaan sampah yang kuat dan pemodelan layanan;
2. b.tahap II atau tahap perluasan (tahun 2029-tahun 2034) bertujuan memperkuat model pelayanan sampah skala desa, kecamatan dan skala kabupaten;
3. c.tahap III atau tahap stabilisasi (tahun 2035-tahun 2039) bertujuan untuk melakukan perluasan wilayah layanan dan menciptakan nilai manfaat pengelolaan sampah; dan
4. d.tahap IV atau tahap sirkular (tahun 2039-tahun 2045) bertujuan untuk pemantapan dan penerapan penuh standar sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Target pengelolaan sampah terdiri atas:
1. a.jumlah sampah terolah;
2. b.jumlah sampah terdaur ulang;
3. c.jumlah sampah ke TPA; dan
4. d.jumlah sampah bocor ke lingkungan.
(2)Target pencapaian pengelolaan sampah pada tiap tahap pelaksanaan RIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):
1. a.tahap I, pada akhir tahun 2029 mencapai sampah terolah 37,6%, sampah terdaur ulang 16,9%, sampah ke TPA 31,2%, sampah bocor ke lingkungan 31,2%;
2. b.tahap II, pada akhir tahun 2034 mencapai sampah terolah 47%, sampah terdaur ulang 20%, sampah ke TPA 29%, sampah bocor ke lingkungan 24%; `
3. c.tahap III pada akhir tahun 2039 mencapai sampah terolah 57%, sampah terdaur ulang 24%, sampah ke TPA 27%, sampah bocor ke lingkungan 15%; dan
4. d.tahap IV, pada akhir tahun 2045 mencapai sampah terolah 59%, sampah terdaur ulang 24%, sampah ke TPA 26%, sampah bocor ke lingkungan 15%.

Pasal 9

Dalam mencapai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, program prioritas yang harus dilaksanakan melalui:

a.tahap I:
1. 1.pengembangan pilot sistem pengelolaan di 7 (tujuh) Desa, revitalisasi 28 (dua puluh delapan) TPS 3R Desa, dan penambahan pembangunan 5 (lima) TPS 3R Desa;
2. 2.aktivasi TPS 3R Skala Kawasan dengan berbasis kerja sama;
3. 3.perbaikan pengelolaan TPA Penujah; dan
4. 4.penataan operator sampah dengan sistem registrasi dan perizinan.
b.tahap II:
1. 1.penambahan pembangunan 7 (tujuh) TPS 3R Desa dan 2 (dua) TPS 3R Kecamatan/TPST;
2. 2.inisiasi kerja sama dengan skema antar daerah, untuk pengembangan TPST di Wilayah Pantura; dan
3. 3.penguatan insentif dan disinsentif pengelolaan sampah untuk operator dan Desa/Kelurahan.
c.tahap III:
1. 1.penambahan pembangunan 6 (enam) TPS 3R Desa dan 2 (dua) TPS 3R Kecamatan/TPST;
2. 2.penguatan penegakan hukum pengelolaan sampah operator layanan pengelolaan sampah dari sumber maupun di sarana pengolahan;
3. 3.ekspansi pemicuan dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah terpilah di sumber untuk mendorong permintaan layanan pengelolaan sampah terpilah; dan
4. 4.optimalisasi pengembangan usaha sektor daur ulang dan guna ulang.
d.tahap IV:
1. 1.penambahan pembangunan 5 (lima) TPS 3R Desa dan 1 (satu) TPS 3R Kecamatan/TPST;
2. 2.ekspansi penegakan hukum;
3. 3.peningkatan kapasitas usaha operator layanan pengelolaan sampah; dan `
4. 4.pengembangan inovasi pendanaan dan pembiayaan untuk mendorong perkembangan usaha daur ulang dan guna ulang.

Pasal 10

Strategi pelaksanaan RIPS meliputi:

a.strategi operasional;
b.strategi kelembagaan;
c.strategi pengembangan peraturan;
d.strategi pembiayaan; dan
e.strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…