DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan, Meterisasi Alat Penerangan Jalan, Peran Serta Pemerintah Desa/Kelurahan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerangan jalan di Kabupaten Tegal belum merata dan belum teratur sehingga perlu upaya pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Tegal;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Alat Penerangan Jalan perlu diatur dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Penerangan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
7.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah Area Kabupaten Tegal.
8.Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dari/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten.
11.Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan umum yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
12.Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan adalah pemeliharaan material Alat Penerangan Jalan.
13.Alat Penerangan Jalan abodemen adalah Alat Penerangan Jalan yang terpasang tidak dilengkapi dengan KWH Meter, terdaftar dan tertagihkan dalam tagihan listrik PLN.
14.Meterisasi adalah pemasangan KWH meter dan jaringan Instalasi listrik dari Alat Penerangan Jalan abodemen ke Alat Penerangan Jalan KWH meter.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan bertujuan:

a.untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat Daerah;
b.agar pelayanan Alat Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah;dan
c.termeterisasinya semua Alat Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan;
c.meterisasi Alat Penerangan Jalan;
d.peran serta pemerintah desa/kelurahan; dan
e.pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan.
(2)Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang berada di Daerah untuk Alat Penerangan Jalan, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan di Daerah meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penempatan dan pemasangan;
3. c.pengoperasian;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.penggantian dan penghapusan.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 7

Perencanaan Alat Penerangan Jalan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan meliputi kegiatan:

a.pengadaan;
b.inventarisasi;
c.penetapan lokasi Alat Penerangan Jalan;
d.jenis dan lampu Alat Penerangan Jalan yaitu menggunakan lampu hemat energi (LED); dan
e.Catu daya Alat Penerangan Jalan yaitu menggunakan listrik mandiri (solar cell) dan listrik tersuplai atau konvensional.

Pasal 8

Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan:

a.teknologi pencahayaan;
b.sistem jaringan jalan;
c.geometri jalan;
d.fungsi jalan;
e.jenis perkerasan jalan;
f.kelengkapan bagian konstruksi jalan;
g.situasi arus lalu lintas;
h.keselamatan lalu lintas; dan
i.tata guna lahan.

Pasal 9

(1)Pengadaan Alat Penerangan Jalan pada Jalan Kabupaten di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Pengadaan Alat Penerangan Jalan pada taman di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(3)Dalam melaksanakan pengadaan Alat Penerangan Jalan pada Jalan Kabupaten di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
1. a.badan usaha milik Negara;
2. b.badan usaha milik Daerah;
3. c.perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat kawasan perumahan baru yang dilakukan oleh perusahaan pengembang, pengadaan Alat Penerangan Jalan dilakukan oleh perusahaan pengembang.
(2)Dalam melakukan pengadaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…