DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Pengaduan Yang Meliputi Kelembagaan Pengelola Pengaduan, Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis Pengaduan,Dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, utamanya terkait dengan Pelayanan Publik, perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengelolaan penanganan pengaduan sesuai kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Pengaduan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelangg aran larangan oleh penyelenggara. kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
7.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
8.Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
9.Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, kepala desa, perangkat desa, dan semua pihak yang mengelola keuangan negara/ daerah.
10.Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.
11.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya.
14.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
15.Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi Pelayanan Publik.
16.Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman
17.Pejabat Pengelola Pengaduan adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
18.Pejabat Penghubung adalah pejabat di lingkungan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas mendistribusikan dan memantau penyelesaian Pengaduan.
19.Pejabat Pelaksana adalah pejabat di lingkungan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan.
20.Petugas Pelayanan Pengaduan adalah pegawai dan petugas yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian Pengelolaan Pengaduan.
21.Frequently Asked Question yang selanjutnya disingkat FAQ adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pengadu.
22.Hari adalah Hari kerja. BAB 11 KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 2

(1)Kelembagaan pengelola pengaduan terdiri atas :
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.penanggungj awab;
4. d.Pejabat Pengelola Pengaduan;
5. e.Pejabat Penghubung; dan
6. f.Pejabat Pelaksana.
(2)Bupati sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
1. a.sekretaris daerah sebagai pengarah Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungiawab Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
3. c.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;
4. d.pejabat administrator yang membidangi kesekretariatan dan kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan
5. e.kepala bidang/kepala bagian/inspektur pembantu/kasi pada kecamatan atau jabatan fungsional yang disetarakan pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

Pasal 3

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada pembina.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.membangun komitmen kepala Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penanggungiawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada pengarah.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d di lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggungjawab kepada pembina melalui pengarah.
(2)Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N;
3. c.menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
4. d.mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
5. e.melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. f.melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah;
7. g.menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
8. h.melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, bertanggungjawab kepada penanggungjawab.
(2)Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
3. c.meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
4. d.memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
5. e.menyusun FAQ substansi Pengaduan;
6. f.menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan FAQ;
7. g.memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

Pasal 7

(1)Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf f, bertanggungjawab kepada penanggungjawab.
(2)Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
2. b.memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan;
3. c.memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan selesai; dan
4. d.memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

Pasal 8

(1)Pengaduan disampaikan secara:
1. a.langsung dan/ atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan pada masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui media resmi Pengaduan Pemerintahan Daerah yaitu:
1. a.SP4N-LAPOR!
2. b.LaporGub!;
3. c.Lapor! Bupati Tegal;
4. d.surat;
5. e.laman;
6. f.surat elektronik;
7. g.faksimile;
8. h.call center;
9. i.short message service / whatsapp;
10. j.media sosial;
11. k.whistle blowing system;
12. l.kotak saran; dan
13. m.aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4NLAPOR!.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memuat informasi:

a.identitas Pengadu;
b.substansi Pengaduan;
c.pihak yang terlibat;
d.waktu, tempat,dan kronologi kejadian; dan
e.bukti pendukung apabila tersedia.

Pasal 10

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat; dan
3. c.badan hukum.
(2)Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan instansi pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Daerah provinsi.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…