DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pakaian dinas membantu membangun kepercayaan terhadap kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negara maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
2.Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati Tegal/Wakil Bupati Tegal.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
9.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan.
10.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, dan/atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan upacara.
12.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia.
13.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
14.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
15.Produk Lokal Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tegal baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian Seragam Batik KORPRI.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.PDH khaki;
2. b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
3. c.PDH batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor; dan
4. d.PDH khas Daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

(1)PDH batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan dengan ketentuan:
1. a.PDH batik Tegal digunakan pada hari Kamis dan hari batik nasional tanggal 2 Oktober; dan
2. b.PDH kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor digunakan pada hari Jum’at;
(2)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik Tegal digunakan juga pada hari Sabtu atau dapat menggunakan batik profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PDH batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PDH batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(4)Batik Tegal/kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Produk Lokal.

Pasal 8

(1)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), huruf d, meliputi:
1. a.PDH adat Tegal resmi;
2. b.PDH adat Tegal harian; dan
3. c.PDH atasan putih, bawahan sarung goyor.
(2)PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan dengan ketentuan:
1. a.PDH adat Tegal resmi digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) Mei;
2. b.PDH adat Tegal harian digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan; dan
3. c.PDH atasan putih, bawahan sarung goyor digunakan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulan.
(3)PDH adat Tegal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator;
(4)PDH adat Tegal harian dan PDH atasan putih, bawahan sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2)PDH bagi ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. b.PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
3. c.PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
4. d.PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk, warna dan atribut PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…