DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Elektronik Yang Meliputi a. Tata Kelola Pajak Daerah Secara Elektronik; b. Tata Kelola Retribusi Daerah Secara Elektronik; c. Integrasi Sistem; d. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi; dan e. Pengawasan dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Elektronikfikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis informasi dan teknologi secara Elektronik dan terintegrasi;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik diperlukan pengaturan tentang hal tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan Pajak daerah.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pemungut adalah organisasi perangkat daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Tegal.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atasss tanah dan/atau Bangunan
13.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu yang terdiri dari Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan
14.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
18.Petugas Pajak adalah Petugas yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengelola sesuai tugas pokok dan fungsi terkait pajak daerah.
19.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah oleh petugas pajak, OPD Pemungut, wajib pajak, wajib retribusi dan perangkat daerah lain dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.
22.Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola Pajak.
23.Sistem Informasi Retribusi Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola Retribusi.
24.Sistem Elektronik Desa/Kelurahan adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Desa/Kelurahan untuk mengelola Pajak.
25.Sistem Elektronik Wajib Pajak adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban Pajak.
26.Sistem Elektronik Publik adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Masyarakat untuk memperoleh informasi Pajak.
27.Sistem Informasi Pemeriksaan Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk pemeriksaan Pajak.
28.Sistem Host to Host Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak.
29.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30.Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e- SSPD adalah SSPD dalam bentuk elektronik yang diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SKPD adalah SKPD dalam bentuk elektronik yang diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
33.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang diterbitkan setiap tahun pajak yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak, Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
34.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah SPPT dalam bentuk elektronik yang dapat diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
35.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran Pajak, Objek Pajak, harta, serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan system informasi yang disediakan oleh Bapenda.
37.Host to Host Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut H2H adalah komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar host, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain yang dimanfaatkan dalam pembayaran Pajak.
38.ID Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem informasi atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
39.Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
40.Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau sejenisnya.
41.Penyetoran adalah penyetoran pembayaran Pajak oleh wajib Pajak.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penerapan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keadilan;
3. c.kemanfaatan;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efisiensi.
(2)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala dan sewaktu waktu (realtime);
2. b.meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. c.memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban Perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah;
4. d.meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. e.meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah;
6. f.memberikan jaminan transparansi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masyarakat dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
7. g.mengintegrasikan sistem pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi meliputi:

a.Tata Kelola Pajak Daerah Secara Elektronik;
b.Tata Kelola Retribusi Daerah Secara Elektronik;
c.Integrasi Sistem;
d.Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi; dan
e.Pengawasan dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Elektronikfikasi.

BAB IV

TATA KELOLA RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)Kegiatan pengelolaan pajak, dan proses bisnis perpajakan lainnya diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara Elektronik.
(2)Bapenda selaku pengelola pajak menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah secara Elektronik.
(3)Anggaran pengembangan sistem aplikasi perpajakan Daerah secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didanai dari:
1. a.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. b.bantuan Bank Persepsi; dan
3. c.pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Petugas Pajak melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah.
(2)Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak MBLB;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB; dan
9. i.Opsen BBNKB.
(3)Petugas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username dan password oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Informasi Pajak Daerah.
(4)Penghapusan akses Petugas Pajak dilakukan apabila Petugas Pajak sudah tidak lagi ditetapkan sebagai Petugas Pajak, menyalahgunakan akses, atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang berpotensi membahayakan keamanan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Pasal 6

(1)Desa/Kelurahan menerapkan Sistem Elektronik Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
(2)Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username dan password oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Elektronik Desa/Kelurahan.
(3)Username dan password sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan berdasarkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
(4)Layanan Sistem Elektronik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendaftaran objek baru PBB;
2. b.pembetulan data PBB;
3. c.mutasi objek PBB;
4. d.penggabungan objek PBB;
5. e.penghapusan objek PBB;
6. f.pembayaran kolektif; dan
7. g.laporan.
(5)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan tahapan antara lain:
1. a.menginput permohonan pada menu yang tersedia;
2. b.mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan;
3. c.mengirim data permohonan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh verifikator di Bapenda; dan
4. d.setelah data permohonan memenuhi syarat dan selesai diverifikasi, Desa/Kelurahan dapat mengunduh dokumen keluaran, dan jika tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi dan dapat dikirimkan kembali.
(6)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dilakukan dengan tahapan antara lain:
1. a.menginput NOP dan Tahun pajak pada menu yang tersedia;
2. b.setelah NOP yang akan dibayar selesai diinput, sistem akan menerbitkan ID Billing;
3. c.Desa/Kelurahan berdasarkan ID Billing melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia;
4. d.Apabila sesuai dengan c belum dilakukan pembayaran maka tidak bisa dilakukan input NOP untuk mencetak ID Billing; dan
5. e.Desa/Kelurahan mencetak bukti bayar untuk NOP yang telah dibayar.
(7)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat diunduh berupa file dengan format PDF atau Excel.

Pasal 7

(1)Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dengan menerapakan Sistem Elektronik Wajib Pajak.
(2)Sistem Informasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pajak:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak Minerba; dan
7. g.Pajak Sarang Burung Walet.
(3)Layanan Sistem Elektronik Wajib Pajak meliputi:
1. a.pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
2. b.pendaftaran Objek Pajak Daerah; dan
3. c.pelaporan pajak daerah.
(4)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar melalui menu yang tersedia atau dengan cara datang langsung ke Bapenda untuk memperoleh username dan password guna mengakses Sistem Elektronik Wajib Pajak.
(5)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan antara lain:
1. a.mengisi formulir pendaftaran sebagai Wajib Pajak melalui menu yang tersedia yang memuat nama dan alamat Wajib Pajak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk;
2. b.mengupload dokumen KTP;
3. c.mengirim data permohonan apabila data sudah lengkap;
4. d.verifikator Bapenda melakukan verifikasi dan validasi data permohonan; dan
5. e.apabila data permohonan tervalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh e-NPWPD melalui Sistem Informasi Wajib Pajak.
(6)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan antara lain:
1. a.mengisi formulir pendaftaran Objek Pajak melalui menu yang tersedia yang memuat nama usaha, alamat usaha, jenis usaha dan detail usaha;
2. b.mengirim data permohonan apabila data sudah lengkap;
3. c.verifikator Bapenda melakukan verifikasi dan validasi data permohonan; dan
4. d.apabila data permohonan tervalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh Nomor Objek Pajak Daerah untuk jenis pajak yang didaftarkan.
(7)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan antara lain:
1. a.Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Sistem Elektronik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. b.Laporan omzet sebagaimana dimaksud huruf a sebagai dasar pengenaan Pajak;
3. c.Wajib Pajak mendapatkan ID Billing yang digunakan untuk membayar pajak daerah melalui kanal pembayaran yang tersedia;
4. d.Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengunduh e-SSPD;
5. e.Dalam hal Sistem Elektronik Wajib Pajak tidak dapat digunakan, Wajib pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual; dan
6. f.Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Masyarakat umum dapat menerapkan Sistem Elektronik Publik dalam melaksanakan kewajiban Pajak.
(2)Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan akses berupa username dan password dalam menggunakan Sistem Elektronik Publik.
(3)Layanan Sistem Elektronik Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)antara lain:
1. a.cek tagihan, tunggakan dan pembayaran Pajak;
2. b.unduh e-SPPT; dan
3. c.pembetulan data objek perorangan, mutasi objek perorangan, dan lainnya.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Wajib Pajak menginput data berupa NOP atau ID Billing;
2. b.tampil informasi data tagihan dan/atau tunggakan Pajak;
3. c.Wajib Pajak memilih kanal pembayaran dilanjutkan dengan membayar Pajak; dan
4. d.Setelah dibayar, Wajib Pajak dapat mengunduh e-STTS untuk jenis PBB-P2 dan e-SSPD untuk jenis Pajak lainnya.
(5)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Wajib Pajak menginput data berupa NOP, tahun SPPT, data KTP, nomor handphone atau email; dan
2. b.Sistem akan memverifikasi data yang dikirim, apabila telah sesuai Wajib Pajak dapat mengunduh e-SPPT dalam format file PDF.
(6)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Wajib Pajak menginput data permohonan sesuai dengan jenis layanan;
2. b.Wajib Pajak mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.Wajib Pajak mengirim data permohonan secara elektronik;
4. d.Wajib Pajak mendapatkan notfikasi pendaftaran melalui nomor handphone atau email;
5. e.Wajib Pajak dapat mengecek status pendaftaran melalui link notifikasi; dan
6. f.apabila permohonan telah diverifikasi dan divalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh file keluaran sesuai dengan jenis layanan.

Pasal 9

(1)Pemeriksa Pajak menerapkan Sistem Informasi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan pemeriksaan Pajak.
(2)Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username dan password oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak.
(3)Pemeriksa memanfaatkan data yang tersedia pada Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak.
(4)Dalam hal Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak tidak dapat digunakan atau data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemeriksa dapat meminta data secara langsung ke Bapenda.

Pasal 10

(1)Proses tata kelola pajak yang meliputi assessment/approval, validasi, dan/atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui Sistem Aplikasi Perpajakan.
(2)Tampilan output dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda barcode, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…