DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Yang Meliputi Maksud, Tujuan, Prinsip Dan Besaran Add, Pendampingan, Perhitungan Dan Penetapan Besaran, Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan, Penggunaan, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6.Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
7.Pagu Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat PAD, adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
8.Pagu Alokasi Berdasar Formula, selanjutnya disingkat PABF, adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat SPJ ADD adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
12.Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelengarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi:

a.meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b.mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
c.mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
d.meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
e.penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
f.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
g.meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
h.meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
i.mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
j.meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
k.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
l.meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
m.meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
n.meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi:

a.transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
b.keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa ada pembedaan;
c.pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
d.kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa; dan
e.pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 128.532.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
1. a.Camat sebagai Penanggungjawab;
2. b.Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. c.Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
4. d.Anggota terdiri atas :
  1. 1.Pejabat Struktural pada Kecamatan;
  2. 2.Pejabat Fungsional pada Kecamatan; dan
  3. 3.Pejabat Pelaksana pada Kecamatan;
(2)Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan unit pelayanan teknis dinas terkait.
(3)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
1. a.melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
2. b.melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa di wilayah kerjanya;
3. c.melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
4. d.melaksanaan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen syarat penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
5. e.melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
6. f.melaksanaan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya; dan
7. g.menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
(4)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

(1)Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pendampingan pada setiap alur proses pembangunan Desa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
(4)Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
(5)Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Pasal 9

(1)Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan pagu tambahan penghasilan tetap.
(2)Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara merata ke seluruh Desa.
(3)Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
2. b.luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
3. c.jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
4. d.tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
(4)Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh Desa sesuai dengan jumlah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan:
1. a.kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. b.sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Lokasi dan alokasi Desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 11

(1)Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran terdiri atas:
1. a.surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
2. b.berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
3. c.fotokopi APB Desa tahun berjalan;
4. d.surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;
5. e.pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;
6. f.fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;
7. g.fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
8. h.fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
9. i.fotokopi buku RKD;
10. j.laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades sebagai berikut:
  1. 1.laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah;
  2. 2.laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan dan mesin;
  3. 3.laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung dan bangunan;
  4. 4.laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan, irigasi dan jaringan; dan
  5. 5.laporan hasil inventaris aset desa berupa aset tetap lainnya.
11. k.laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
12. l.laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
13. m.SPJ ADD Tahun 2025; dan
14. n.surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.
(2)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada pertama kali pengajuan penyaluran.
(4)Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf n tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…