DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Yang Meliputi a. jenis pelayanan; b. persyaratan pelayanan; c. proses atau prosedur pelayanan;d. pejabat yang bertanggungja kesekretariatan SPM Desa; e. petugas pelayanan; f. waktu pelayanan yang dibutuhkg. biaya pelayanan; h. peran serta masyarakat; dan i. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa perlu diselenggarakan pelayanan publik dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan tentang standar pelayanan minimal bagi masyarakat desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6.Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
7.Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
8.Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.
9.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk:

a.mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
c.keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
d.efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:

a.mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan
c.sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa.

BAB III

PENETAPAN SPM DESA

Pasal 4

(1)Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
(2)SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain meliputi:

a.jenis pelayanan;
b.persyaratan pelayanan;
c.proses atau prosedur pelayanan;
d.pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan kesekretariatan SPM Desa;
e.petugas pelayanan;
f.waktu pelayanan yang dibutuhkan;
g.biaya pelayanan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1)SPM Desa antara lain meliputi:
1. a.penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
2. b.penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
3. c.pemberian surat keterangan;
4. d.penyederhanaan pelayanan; dan
5. e.pengaduan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada NSPK SPM Desa.
(3)NSPK SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PROSES ATAU PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 7

(1)Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
1. a.persyaratan teknis;
2. b.mekanisme;
3. c.penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
4. d.biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan
5. e.tata cara penyampaian pengaduan.
(2)Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
(3)Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
1. a.data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan
2. b.data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.
(2)Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW.
(3)Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.
(4)Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan.
(2)Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…