DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Yang Meliputi Penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa, Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa, Server Nama Domain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Tegal.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Dinas adalah PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
12.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15.Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain.
16.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
17.Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang digunakan dan diakui oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
18.Nama Domain Tingkat Kedua adalah turunan kesatu dari Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
19.Nama Domain Tingkat Keempat adalah turunan ketiga dari Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
20.Subdomain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
21.Sistem Elektronik adalah sistem elektronik pemerintahan dan sistem elektronik layanan publik, selanjutnya disebut Sistem Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
22.SOP Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber adalah prosedur baku terkait pelaporan insiden siber, analisis penyebab insiden siber, dan penanggulangan insiden siber yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB II

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah yang digunakan.
(2)Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tegalkab.go.id.
(3)Nama Domain tegalkab.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
(4)Alamat elektronik resmi dari PD dan unit kerja teknis di bawah PD pada Pemerintah Daerah menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
(5)Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada nomenklatur penyebutan atau singkatan yang berlaku.
(6)Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pendelegasian Nama Domain Tingkat Keempat oleh Dinas.
(7)Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh PD menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
(8)Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah berskala Daerah menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
(9)Format Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ayat (7), dan ayat (8), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain Pemerintah Desa yang digunakan.
(2)Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Nama Domain Tingkat Kedua yaitu desa.id.
(3)Nama Domain desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
(4)Format Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

(1)Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.perpanjangan Nama Domain;
3. c.penonaktifan dan penghapusan;
4. d.perubahan;
5. e.penunjukan dan perubahan data Pejabat Nama Domain;
6. f.pemulihan;
7. g.penanganan keluhan; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.
(2)Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Nama Domain yang dibiayai oleh:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. c.anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
4. d.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
1. a.dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Pemerintahan Daerah;
2. b.surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
3. c.kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
(2)Nama Domain Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan.
(3)Kepala PD mengajukan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas melalui surat yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah harus mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
1. a.dasar hukum peraturan Daerah tentang pembentukan Pemerintahan Desa;
2. b.surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.surat kuasa kepala Desa untuk menyerahkan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa kepada Pejabat Nama Domain sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain; dan
5. e.biodata perangkat Desa struktural yang ditunjuk sebagai pengelola Sistem Elektronik sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pejabat Nama Domain harus melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang masih digunakan.
(2)Perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa berakhir.

Pasal 8

(1)Penonaktifan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan jika:
1. a.Subdomain Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian perselisihan;
2. b.Subdomain Pemerintah Daerah berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;
3. c.penyelenggaraan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan dengan adanya itikad tidak baik;
4. d.Subdomain Pemerintah Daerah melanggar hak pihak lain;
5. e.Subdomain Pemerintah Daerah melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau ketentuan perundang-undangan;
6. f.Subdomain Pemerintah Daerah dan/atau konten Subdomain Pemerintah Daerah mengalami insiden keamanan informasi; dan/atau
7. g.hasil evaluasi konten Subdomain Pemerintah Daerah memerlukan tindakan penonaktifan.
(2)Penghapusan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan jika:
1. a.proses penyelesaian perselisihan Subdomain Pemerintah Daerah memutuskan penghapusan;
2. b.adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat;
3. c.terjadi perubahan kebijakan;
4. d.adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Subdomain Pemerintah Daerah terdaftar oleh pihak lain;
5. e.permintaan penghapusan oleh PD melalui surat yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
6. f.hasil evaluasi konten Subdomain Pemerintah Daerah memerlukan tindakan penghapusan.
(3)Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan penghapusan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Penghapusan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan kepala Dinas.
(5)Pemerintah Daerah dapat menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah yang sudah dihapus.
(6)Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan kepala Dinas.
(3)Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Pemerintah Desa dapat menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa yang sudah dihapus.
(5)Dalam hal Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal jika terdapat ketetapan perubahan nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengajuan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
1. a.dasar hukum yang menjadi ketentuan perubahan Pemerintahan Daerah;
2. b.surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
3. c.kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
(3)Kepala PD dapat mengajukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk PD dan unit kerja teknis di bawah PD kepada kepala Dinas jika terdapat ketetapan perubahan nama PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dinas dapat melakukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk PD dan unit kerja teknis di bawah PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tanpa harus menunggu pengajuan dari kepala PD, sepanjang peraturan yang menetapkan perubahan nama PD telah disahkan dan diundangkan.
(5)Kepala PD dapat mengajukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk Sistem Elektronik dan kegiatan Pemerintahan Daerah berskala Daerah kepada kepala Dinas.
(6)Format pengajuan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…