DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Besaran ADD, Pendampingan, Perhitungan dan Penetapan Besaran, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
3.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
9.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
10.Pagu Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat PAD, adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
11.Pagu Alokasi Berdasar Formula, selanjutnya disingkat PABF, adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

a.meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b.mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
c.mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
d.meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
e.penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
f.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
g.meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
h.meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
i.mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
j.meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
k.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
l.meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
m.meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
n.meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi :

a.transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
b.keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa ada pembedaan;
c.pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
d.kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
e.pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.128.251.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Pengarah;
3. c.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggungjawab;
4. d.Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
5. e.Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris; dan
6. f.Anggota terdiri atas :
  1. 1.Inspektur;
  2. 2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
  3. 3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. 4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. 5.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  6. 6.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  7. 7.Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
  8. 8.Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. 9.Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  10. 10.Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. 11.Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. 12.Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  13. 13.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  14. 14.Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
2. b.melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten kepada Camat dan perwakilan Desa;
3. c.melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. d.membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
5. e.mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.
(3)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
1. a.Camat sebagai Penanggungjawab;
2. b.Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
3. c.Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
4. d.Anggota terdiri atas :
  1. 1.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  2. 2.Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  3. 3.Kepala Seksi Pelayanan Publik;
  4. 4.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  5. 5.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  6. 6.Pelaksana.
(2)Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan unit pelayanan teknis dinas terkait.
(3)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
1. a.melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
2. b.melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa di wilayah kerjanya;
3. c.melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
4. d.melaksanaan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
5. e.melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
6. f.melaksanaan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
7. g.menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya; dan
8. h.melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang pedoman umum pendampingan masyarakat Desa.
(2)Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pendampingan pada setiap alur proses pembangunan Desa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
(4)Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada (3) disampaikan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
(5)Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan keputusan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Pasal 10

(1)Perhitungan ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan pagu tambahan penghasilan tetap.
(2)Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata ke seluruh Desa.
(3)Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah ADD, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
2. b.luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
3. c.jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
4. d.tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
(4)Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh Desa sesuai dengan jumlah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan :
1. a.Kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. b.Sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Ketentuan mengenai lokasi dan alokasi Desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…