DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 70 Tahun 2025

Nomor: 70
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Yang Meliputi Pejabat Pengelola Dan Pegawai, Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pengangkatan, Masa Orientasi Dan Penugasan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penilaian Kinerja, Kedudukan, Kewajiban, Hak, Pengembangan Dan Penghargaan, Pemberhentian Dan Masa Pensiun, Pendanaan, Penyelesaian Perselisihan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian pengelolaan Daerah pada umumnya.
5.BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Suradadi.
6.Direktur adalah Direktur RSUD Suradadi.
7.Pemindahan adalah mutasi Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara internal RSUD Suradadi.
8.Penggajian adalah penghasilan yang berhak diterima oleh Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawabnya.
9.Remunerasi adalah segala penerimaan atas imbalan jasa yang diterima oleh Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan/atau diberikan oleh RSUD Suradadi sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 2

(1)Sumber daya manusia RSUD terdiri atas :
1. a.pejabat pengelola; dan
2. b.pegawai;
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat badan layanan umum daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan badan layanan umum daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada badan layanan umum daerah.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pegawai rumah sakit umum daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.
(4)Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD dapat berasal dari:
1. a.aparatur sipil negara; dan
2. b.pegawai badan layanan umum daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
(6)Tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga dari tenaga medis dan/atau dari tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya;
(7)RSUD dapat mengangkat Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
(8)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan RSUD.
(9)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dengan Keputusan Bupati.
(10)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(11)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9), untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(12)Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian.
(13)Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

(1)Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan mulai dari:
1. a.pengadaan;
2. b.persyaratan;
3. c.pengangkatan;
4. d.penempatan;
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur.
(3)Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada prinsip terbuka, efektif, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar sebagai berikut:
1. a.warga negara indonesi;
2. b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. c.berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
4. d.berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dokter;
5. e.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara atau sebagai pegawai swasta;
6. f.tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai ASN;
7. g.berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
8. h.mempunyai surat tanda registtrasi yang berlaku (bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga penunjang kesehatan);dan
9. i.mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
(5)Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang telah dinyatakan lulus dan lolos sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)huruf c, ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
(6)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai BLUD yang bersangkutan.
(7)Penempatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, ditentukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan dengan tetap mempertimbangan pada tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(8)Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7), merupakan pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
(10)Formasi kebutuhan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kemampuan pendapatan operasional; dan
3. c.prasarana dan sarana yang tersedia.
(11)Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7), merupakan pengangkatan dari pegawai kontrak yang memenuhi persyaratan:
1. a.formasi yang sangat dibutuhkan;
2. b.mempunyai penilaian kinerja yang baik;
3. c.telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah; dan
4. d.telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara berturut-turut sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
(12)Proses Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk untuk Tenaga Profesional lainnya dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan keahlian khusus yang dibutuhkan;
(13)Keahlian khusus yang dibutuhkan bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (12), sebagaimana berikut:
1. a.penata anastesi dan/atau perawat asisten anastesi;
2. b.perawat hemodialisa;
3. c.perawat kamar bedah level III atau level IV;dan
4. d.perawat ICU/PICU/NICU level II atau level III;

BAB III

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, PENGEMBANGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Untuk mendukung pelayanan pada RSUD, Direktur dapat mengadakan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki integritas dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
(2)Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penetapan formasi dan kebutuhan;
3. c.pengumuman lowongan;
4. d.seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
5. e.masa percobaan atau orientasi; dan
6. f.pengangkatan.
(3)Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan dilaksanakan oleh tim seleksi.
(4)Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh RSUD melalui tim seleksi yang telah diangkat oleh Direktur.
(5)Dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, RSUD dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia;
(6)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(7)Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan ujian seleksi;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
3. c.menentukan tempat dan jadual seleksi;
4. d.menyelenggarakan seleksi;dan
5. e.memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat
(1)dilakukan dengan tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.ujian tertulis;
3. c.ujian psikologi (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu);
4. d.ujian praktik (apabila diperlukan/untuk formasi tenaga medis, paramedis, dan tenaga penunjang medis);dan
5. e.ujian wawancara.
(2)Seluruh Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah wajib mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN MASA PENSIUN

Pasal 6

(1)Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi dan ujian diangkat sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(3)Pengangkatan sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Direktur;
(4)Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dinyatakan lolos seleksi, selanjutnya mengikuti masa Orientasi paling sedikit 3 (tiga) bulan.
(5)Selama masa orientasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), hubungan kerja dapat diakhiri tanpa kompensasi apapun apabila dinilai tidak dapat memenuhi kompetensi.
(6)Selama masa orientasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah tidak berhak mendapatkan insentif pelayanan.
(7)Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (7) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(8)Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah memperoleh rekomendasi dari pejabat dan/atau atasan langsung.
(9)Perpanjangan sebagaiamana dimaksud ayat (8) ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pasal 7

(1)Pegawai Badan Layanan Umum Daerah ditugaskan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu pada unit kerja/instalasi/bagian/bidang di RSUD.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dan memperhatikan:
1. a.pendidikan;
2. b.kompetensi; dan
3. c.kebutuhan formasi pegawai.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
1. a.mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.hukuman disiplin.
(3)Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.Penundaan gaji;dan
4. d.Pemberhentian dengan tidak hormat;

Pasal 9

(1)Penilaian kinerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan secara:
1. a.objektif;
2. b.terukur;
3. c.akuntabel;
4. d.partisipatif;dan
5. e.transparan.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
(3)Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
2. b.ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai;dan
3. c.ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, PENGEMBANGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

(1). Kedudukan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Pegawai RSUD Suradadi.
(2). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan RSUD Suradadi.

Pasal 11

(1). Setiap Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berkewajiban:
1. a.memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
2. b.netral dari pengaruh partai politik dan organiasasi terlarang;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
4. d.mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan RSUD Suradadi dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja RSUD sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama yang ditandatangani;
6. f.melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
7. g.memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSUD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 12

(1). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak menerima gaji setiap bulannya yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Suradadi.
(2). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak menerima remunerasi dari RSUD sebagai bentuk imbalan jasa.
(3). Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD-RSUD Suradadi.
(4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pengembangan kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.
(6). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak atas jaminan sosial;
(7). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja;
(8). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak mendapatkan cuti;
(9). Cuti bagi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting;
(10). Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan mengajukan permintaan cuti kepada Direktur RSUD Suradadi;
(11). Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
(12). Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan mengajukan permintaan cuti kepada Direktur RSUD Suradadi;
(13). Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengajukan permintaan cuti kepada Direktur RSUD Suradadi dengan dilengkapi surat keterangan sakit atau surat keterangan meninggal dunia anggota keluarga;
(14). Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
(15). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap menerima haknya sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);dan

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…