DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2025

Nomor: 71
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain Yang Meliputi Ruang Lingkup, Dasar Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain, Pengelolaan Administrasi Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain, Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain, Penyetoran Potongan Iuran Kepada BPJS Kesehatan, Pendaftaran Kepesertaan Anggota Keluarga Yang Lain Dalam Program Jaminan Kesehatan, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerin tahan.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3.Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10.Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan adalah kegiatan permintaan konfirmasi PA/KPA kepada BPJS Kesehatan dalam rangka memperoleh kepastian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta jaminan Kesehatan segmen anggota keluarga yang lain PPU Daerah.
11.Perubahan Kepesertaan adalah penambahan dan/atau pengurangan atau penghentian kepesertaan anggota keluarga lain yang diikutsertakan sebagai peserta program jaminan Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain untuk PPU Daerah.
(2)PPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPU yang gaji atau penghasilan tetap dibayarkan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)PPU daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. c.PNS Daerah; dan
4. d.PPPK Daerah.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

Pasal 3

(1)PPU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta program jaminan kesehatan.
(2)Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
(3)Kepesertaan anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dalam program jaminan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 4

(1)Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh PPU Daerah yang bersangkutan.
(2)Besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain PPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 % (satu persen) dari gaji atau penghasilan tetap per orang per bulan.

Pasal 5

Gaji atau penghasilan tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk PPU Daerah yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

BAB IV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

Pasal 6

Pengelolaan administrasi pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui pemotongan pada pembayaran gaji dan/ atau penghasilan tetap untuk PPU daerah; atau
(2)Pelaksanaan pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PA SKPD yang membayarkan gaji dan/ atau penghasilan tetap.
(3)Besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai potongan dalam daftar gaji dan/ atau penghasilan tetap.

BAB V

TATA CARA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PPU daerah menyampaikan surat kuasa pemotongan gaji atau pemotongan penghasilan tetap kepada PA SKPD.
(2)Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:
1. a.Akta kelahiran untuk anak ke-4 (empat) dan seterusnya;
2. b.Fotokopi kartu keluarga; dan/atau
3. c.Fotokopi kartu tanda penduduk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 9

(1)Berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji atau pemotongan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PA SKPD melakukan Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan kepada BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pemotongan pada pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan tetap.
(2)Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kepastian anggota keluarga yang lain dalam surat kuasa dapat menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional segmen anggota keluarga yang lain daerah.
(3)Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif.
(4)Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1):
1. a.Dalam hal anggota keluarga yang lain dalam surat kuasa dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta program jaminan kesehatan segmen anggota keluarga yang lain PPU daerah, PA SKPD melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain pada pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan tetap; atau
2. b.Dalam hal anggota keluarga yang lain dalam surat kuasa dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional segmen anggota keluarga yang lain PPU pusat, PA SKPD mengembalikan surat kuasa dan dokumen pendukung kepada PPU daerah dengan dilampiri hasil konfirmasi eligibilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan.
(2)Pelaksanaan pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan paling cepat mulai bulan berikutnya setelah hasil konfirmasi dari BPJS Kesehatan.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PA melakukan perekaman elemen data.
(2)Perekaman elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aplikasi pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada menu Data Keluarga pada aplikasi pembayaran gaji Pemerintah Daerah.
(3)Perekaman elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
(4)Perekaman elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.nomor kartu keluarga;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nama lengkap;
4. d.status hubungan keluarga;
5. e.tanggal lahir; dan
6. f.status kawin.
(5)SKPD menerbitkan daftar gaji yang memuat potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.
(6)Potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam SPM pembayaran gaji menggunakan kode akun sesuai ketentuan mengenai bagan akun standar.
(7)Tata cara penerbitan daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta penerbitan SPM pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)PPU Daerah dapat melakukan Perubahan Kepesertaan anggota keluarga yang lain yang diikutsertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
(2)Perubahan Kepesertaan anggota keluarga yang lain yang diikutsertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan perubahan surat kuasa dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)dan ayat (2) kepada PA SKPD.
(3)Penghentian anggota keluarga yang lain yang diikutsertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pencabutan surat kuasa kepada PA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…