DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2025

Nomor: 72
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Kriteria Pemberian TPP, Pembayaran TPP, Aplikasi E-Kinerja Dan Presensi Elektronik, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12.Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
13.Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
14.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
15.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
17.Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22.Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
23.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
24.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1)Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.CPNS;
2. b.PNS; dan
3. c.PPPK.

Pasal 4

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
3. c.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.
(3)Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 6

Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengatur ketentuan:

a.besaran TPP tertinggi diberikan kepada Sekretaris Daerah;
b.besaran TPP Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
c.besaran alokasi anggaran TPP pejabat dan pegawai pada Inspektorat lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:

a.Pegawai ASN yang tidak mempunyai jabatan;
b.Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
c.Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
d.Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
e.Pegawai ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
f.Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
g.Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h.Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
i.Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah;
j.Pegawai ASN yang menduduki PPPK paruh waktu;
k.Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah; dan
l.Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi, dan bahan radioaktif; dan
2. b.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(2)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN penerima tunjangan bahaya radiasi di bidang kesehatan pada RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang:
1. a.melaksanakan tugas pada Badan Pendapatan Daerah; dan
2. b.melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang undangan.
(2)Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.Tambahan Penghasilan Guru;
2. b.Tunjangan Profesi Guru;
3. c.Tunjangan Khusus Guru; dan
4. d.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3)Besaran dan Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karekteristik Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

(1)Pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
(3)Pemberian dan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
1. a.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan mulai tanggal 8 Desember tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Januari tahun berkenaan, dibayarkan Januari tahun berkenaan;
2. b.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari tahun berkenaan, dibayarkan Februari tahun berkenaan;
3. c.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun berkenaan, dibayarkan Maret tahun berkenaan;
4. d.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 7 April tahun berkenaan, dibayarkan April tahun berkenaan;
5. e.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 7 Mei tahun berkenaan, dibayarkan Mei tahun berkenaan;
6. f.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni tahun berkenaan, dibayarkan Juni tahun berkenaan;
7. g.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli tahun berkenaan, dibayarkan Juli tahun berkenaan;
8. h.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus tahun berkenaan, dibayarkan Agustus tahun berkenaan;
9. i.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 7 September tahun berkenaan, dibayarkan September tahun berkenaan;
10. j.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun berkenaan, dibayarkan Oktober tahun berkenaan;
11. k.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 7 November tahun berkenaan, dibayarkan November tahun berkenaan; dan
12. l.pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 November sampai dengan tanggal 7 Desember tahun berkenaan, dibayarkan Desember tahun berkenaan.
(4)Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan, Perangkat Daerah mengajukan perubahan TPP paling lambat 3 (tiga) bulan.
(5)Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan data dukung presensi untuk pembayaran TPP, Perangkat Daerah tidak dapat melakukan penyesuaian pembayaran.
(6)Selain TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…