DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian TPP, Pembayaran TPP, Aplikasi E-Kinerja dan Presensi Elektronik, TPP Bonus, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas .
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12.Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
13.Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
14.Pelaksana Tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
15.Pelaksana Harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
17.Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22.Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
23.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
24.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 2

(1)Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanga

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(1)TPP diberikan kepada ASN terdiri atas :
1. a.Calon PNS;
2. b.PNS; dan
3. c.PPPK.
(2)TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 4

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan tempat bertugas;
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
4. d.TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
(2)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang pekerjaannya berkaitan dengan pengamanan persandian.
(4)TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN diberikan untuk Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak diberikan kepada:

a.ASN yang tidak mempunyai jabatan;
b.ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
c.ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
d.ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
e.ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
f.ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
g.ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h.ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
i.ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan
j.ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TPP

Pasal 6

(1)Pemberian TPP ASN beban kerja diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf a dan c diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.
(3)Pemberian dan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :
1. a.Pembayaran TPP Bulan Januari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Desember tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Januari tahun berkenaan;
2. b.Pembayaran TPP Bulan Februari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 7 Pebruari tahun berkenaan;
3. c.Pembayaran TPP Bulan Maret atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun berkenaan;
4. d.Pembayaran TPP Bulan April atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 7 April tahun berkenaan;
5. e.Pembayaran TPP Bulan Mei atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 7 Mei tahun berkenaan;
6. f.Pembayaran TPP Bulan Juni atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni tahun berkenaan;
7. g.Pembayaran TPP Bulan Juli atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli tahun berkenaan;
8. h.Pembayaran TPP Bulan Agustus atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus tahun berkenaan;
9. i.Pembayaran TPP Bulan September atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 7 September tahun berkenaan;
10. j.Pembayaran TPP Bulan Oktober atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun berkenaan;
11. k.Pembayaran TPP Bulan Nopember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember tahun berkenaan; dan
12. l.Pembayaran TPP Bulan Desember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Nopember sampai dengan tanggal 7 Desember tahun berkenaan.
(4)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus Bulan Januari 2025 dengan perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Januari Tahun berjalan.
(5)Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(7)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penghitungan pembayaran TPP bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah terhitung mulai bulan berikutnya sejak penempatan.

Pasal 8

Penghitungan TPP bagi ASN yang mengalami mutasi/promosi jabatan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pelantikan.

Pasal 9

(1)PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan Pelaksana tugas atau Pelaksana harian yang diemban yang bersangkutan.
(2)PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya dengan tidak memperhatikan kelas jabatan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Pelaksana tugas atau Pelaksana harian yang diemban yang bersangkutan.
(3)Ketentuan mengenai TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian diberikan apabila mengemban tugas sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender sejak ditugaskan.

Pasal 10

(1)PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.
(2)PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
(3)Penghitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak melaksanakan tugas belajar.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…