DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terjadi penyesuaian pendapatan dan efisiensi terhadap belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 68561.(
3.Peraturan .. . d Memperhatikan
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);
1.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 22 Januari 2025;
2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 23 Februari 2025;
3.Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Menetapkan 900.1.1/202/BKUD5 tentang Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025, tanggal 30 Januari 2025; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43) diubah sebagai berikut:] 1 . Ke ten tuan . . .
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar Rpl.806.824.088.809,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rpl 1 6 . 1 0 8 . 6 9 1. 0 0 0 , 0 0 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.690.715.397.809,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1 ) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf a terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rp39.359.443.877,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp39.358.943.877,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). ,Y
(2)Pajak . . . .
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. b.pajak rokok direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. c.pajak hotel direncanakan sebesar Rpl 73.470.426,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
4. d.pajak restoran direncanakan R p l. 1 1 3 . 6 6 3 . 6 2 9 , 0 0 (satu miliar seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. e.pajak hiburan direncanakan sebesar Rp207.550,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
6. f.pajak reklame direncanakan sebesar Rp842.447.018,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus em pat puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
7. g.pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp4.125. 738.189,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
8. h.pajak air tanah direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. i.pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari:
  1. 1.semula direncanakan sebesar Rpl.527.797.832,00 ( satu miliar lima ratus dua puluh tujuh ju ta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.527.297.832,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). ,Y
10. j.pajak . . . sebesar j . pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp4.521.790.688,00 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
11. k.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp463.617.612,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
  1. 1.opsen pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp12.268.575.703,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah); dan
12. m.opsen bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rpl4.292.135.230,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar R p 4 3 . 0 3 7 . 1 2 1. 1 6 3 , 0 0 (empat puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp43.037.621.163,00 (empat puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
(2)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
1. a.hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp660.284.834,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh em pat ribu delapan ratus tiga puluh em pat rupiah); ty
2. b.jasa . . .
3. b.jasa giro direncanakan sebesar R p 1 8 . 1 7 7 . 2 1 1. 5 5 9 , 7 8 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan sen);
4. c.hasil pengelolaan dana bergulir direncanakan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. d.pendapatan bunga direncanakan sebesar Rpl.437.494.063,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah);
6. e.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. f.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp838.564. 750,22 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma dua puluh dua sen);
8. g.pendapatan denda pajak Daerah terdiri dari:
  1. 1.semula direncanakan sebesar Rp29.071.424,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah); dan
  2. 2.bertambah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga pendapatan denda pajak Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp29.571.424,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
9. h.pendapatan denda retribusi Daerah direncanakan sebesar Rpl 16.491.576,00 (seratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
  1. 1.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direncanakan sebesar Rp446.09 l.103,00 (empat ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga rupiah); j . pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar R p 4 1 0 . 6 1 5 . 8 6 1 , 0 0 (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu r»ha]
10. k.pendapatan . . .
11. k.pendapatan badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rpl9.411.295.992,00 (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar Rpl.689.824.088.809,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rpl 1 6 . 1 0 8 . 6 9 1. 0 0 0 , 0 0 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.573.715.397.809,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
  1. 5.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1 ) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar Rpl.662.425.551.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); an y b.berkurang . . .
b.berkurang sebesar Rpl 16.108.691.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.546.316.860.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

(2)pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fi.skal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
  1. 6.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 ( 1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp242.970.904.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
(2)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp7.207.988.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.230.318.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
(4)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rp952. 760.106.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus enam ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp37.167.125.000,00 (tiga puluh tujuh mili ar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ima ribu rupiah), / sehingga . . . sehingga dana alokasi umum setelah perubahan menjadi sebesar Rp915.592.981.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(5)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rp454.256.235.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp78.941.566.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga dana alokasi khusus setelah perubahan menjadi sebesar Rp375.314.669.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
  1. 7.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar Rpl.806.824.088.809,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
b.berkurang sebesar R p 1 1 6 . 1 0 8 . 6 9 1. 0 0 0 , 0 0 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.690.715.397.809,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja moat, J
3. c.belanja . . . .
4. c.belanja tidak terduga; dan
5. d.belanja transfer.
  1. 8.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rpl.279.789.500.004,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp39.040.679.374,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.240.748.820.630,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang danjasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
  1. 9.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 1 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

( 1 ) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar R p 8 4 4 . 9 1 1. 1 0 7 . 5 1 3 , 0 9 (delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah koma nol sembilan sen); dan fY b bertambah . . .
b.bertambah sebesar Rpl.873.897.077,22 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen), sehingga belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp846. 785.004.590,31 (delapan ratus em pat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma tiga puluh satu sen).

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
4. d.belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
6. f.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
  1. 10.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rp659.217.307.928,09 (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma nol sembilan sen); dan
2. b.bertambah sebesar Rp7 . 3 4 8 . 6 1 2 .4 1 3 , 2 2 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tiga belas rupiah koma dua puluh dua sen), sehingga belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp666.565.920.341,31 (enam ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh limajuta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus ,Y empat . . . em pat puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen).
(2)Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rp155.009.636.493,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp5.080.491.050,00 (lima miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), sehingga belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp149.929.145.443,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula direncanakan sebesar Rpl 7.719.080.834,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp469.824.286,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh em pat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rpl 7.249.256.548,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus em pat puluh delapan rupiah).
(4)Gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rpl 7 4 . 5 6 3 . 8 6 1 , 0 0 (seratus tujuh puluh em pat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e teradini any
1. a.semula . . .
2. a.semula direncanakan sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah); dan
3. b.bertambah sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
(6)Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp12.264.518.397,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 1 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1 ) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a.semula direncanakan sebesar Rp425.477.311.490,91 (empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen); dan
b.berkurang sebesar Rp41.049.576.451,22 (empat puluh satu miliar em pat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma dua puluh dua sen), sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp384.427.735.039,69 (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sembilan sen).

(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.belanja barans:J
2. b.belanja . . .
3. b.belanja jasa;
4. c.belanja pemeliharaan;
5. d.belanja perjalanan dinas;
6. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
7. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
8. g.belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah. 1 2 . Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…