( 1 ) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
a.tahap I paling cepat bulan januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b.tahap II paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa dengan tahapan sebagai berikut:
a.tahap I kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri syarat sebagai berikut:
1 . surat pengantar Camat;
2.berita acara verifikasi kelengkapan dokumen APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
3.peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan.
b.tahap II kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri syarat sebagai berikut:
1 . surat pengantar Camat;
2.peraturan Desa tentang laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebelumnya; dan
3.laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama.
(5)Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada Camat dengan melampirkan daftar hadir dan laporan realisasi kegiatan bulanan.
(6)Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa meneruskan berkas permohonan dari Desa dan lampirannya disertai surat permintaan pembayaran penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
(7)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahap dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat permohonan penyaluran dana diterima oleh bendahara umum daerah.ty pertanggungjawaban tahun anggaran Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ditetapkan di SoE �pada tanggal 1 11, f•brwi, ;;,o�f l f'.i. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ? . Diundangkan di SoE pada tanggal 1? Felvuwri 20a5 Pj. SEKRETARIS DAE t/«BUPATEN T (C DEN BERITA DAERAH [BUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8.