Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Penganggaran; Bab 4. Penggunaan; Bab 5. Pertanggungjawaban; Bab 6. Ketentuan Lain-Lain; Bab 7. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupat.i ini dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
BAB III
1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wa 1 ] - t 'akl Bupati diano dalam APBD pada kclompok Belanja T i da l j, &&arkan a+ vangsung de Belanja Pegawai serta Objek Belanj· p , ngan Jenis .. .:. 1a enerimaan ] a : Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bur ti de amnnya bagi pat lan W a ka 1 B 1 " 3upati. ] - K Dipindai dengan Camscanner 2) Penganggara B i n iaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1 ) ditetapkan berdasarkan klarifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp50.000.000.000 (Li'ha Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.40% (nol koma empat puluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD. 3) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian ~mum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
1) Besaran biaya Penunjang Operasional Bupati clan Wakil Bupati Timor Tengah Utara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Perbandingan biaya Penunjang O_perasional Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara adalah 70% (Tujuh Puiuh Persen) untuk Bupati Timor Tengah Utara dan 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Wakil Bupati Timor Tengah Utara. 3) Besaran biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat
BAB V
l) Pertanggungiawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung. 2) Mekanisre Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 3) Kelengkapan pengajuan pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Surat pengantar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS); b) Ringkasan surat Pennintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); c) Rincian surat Permintaan Pembayaran Langsurig (SPP-LS); d) Kwitansi/Bukti tanda yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati; 4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut biaya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui: Bendahara pengeluaran Bagian Umum Setda TTU, didukung dengan bukti tanda terima/kwitansi atau tanda bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati. 5) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengelaran yangditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. l
BAB VI
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil BR : upati Timor Tengah Pasal 3 ayat ( 1 ) terhit ung mulai J ( Dipindai dengan CamScanner Utara sebagaimana dimaksud dalam Bulan Januari 2025. r.,. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timar Tengah Utara. Diundangkan di Kefamenanu £'=<qa, {gal 10 Januari 2025 S DAERAH, / + WFANSISKUS B. FAY 3-'' • BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1 1 0 0 g Dipindai dengan Cam Scanner
Membuka PDF…