DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan dan Penyusunan; Bab 3. Pelaksanaan; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan intervensi program pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terarah dan terpadu sesuai skala prioritas untuk pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera di kawasan perbatasan negara, diperlukan • •dokumen perencanaan tematik perbatasan yang h o l i s t ·, terarah dan terpadu;
b.bahwa penyusunan perencanaan tematik perbatasan yang holistik, terarah dan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan Pada Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Timor Tengah Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 · '
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II da l. W; ai a m 'ilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Te B » ' enggara arat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran N egara Republik C Dipindai dengan Cam5canner Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 'Tambahnn Lembarnn Negara Republik Indonesin Nomor 1655);
3.Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin 'Tahun 2008 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tcntnng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbarnm Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undangn Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja Mcnjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 1 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189) ;
7.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tcntang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12);
8.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan pada Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. K Dipindai dengan CamScanner r MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Timar Tengah Utara.

2.Pemcrintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Perencanaan Tematik Perbatasan yang selanjutnya disingkat Permata adalah dokumen perencanaan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun untuk dilaksanakan mulai tahun 2027 dan seterusnya.
4.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan.
5.Bada.n Pengelola Perbatasan Daerah yang diselanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Badan Pcngelola Pcrbatasan Daerah yang diselanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Dacrah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7.Badan Pcrcncanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang, sclanjutnya discbut Bapclitbangda adalah Badan Perencanaan. Pembangunan, Pcnclitian dan Pengembangan Dacrah Ka b te 'T;, · 't t a u p a . e n imor Tcnah Utara. pembangunan yangDaerah • Perangkat Dacrah T r m t i ] 4 J cr a t k adalah Perangkat menyclcnggarakan urusnan pcmcrintah, 1; . · ·. " '' n a n idang insfrastruktur, pcndidikan, kcschatan, er t. .: . " , pcrtanian, pcternakan, k e l dan pcrikanan, pariwisata, informatika. ' Gelautan • .: e r , a, t - " " ' pengembangan sumber d manusia serta pcmbcrdayaan dan p c n i ng k a tu . laya £ tan ckonomi m e asyarakat. g Dipindai dengan CamScanner r
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah clan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Permata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

a.meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Tematik dalam penyusunan Permata;
b.mengoptimalkan pengembangan sumber daya di Kawasan Perbatasan;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan
d.meningkatkan intervensi pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 4

Prinsip Penyusunan Permata meliputi :

a.rnengakomodir kebutuhan clan aspirasi masyarakat Kawasan Perbatasan;
b.berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
c.kerjasarna/ kolaborasi Perangkat Daerah Tematik dalam proses penyusunan Permata;
d.holistik, yaitu penyusunan Permata dilakukan berdasarkan kebutuhan secara menyeluruh, paripurna dan bersifat kolaboratif atau saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama;
e.terarah dan terpadu, yaitu penyusunan Permata diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dan saling berkait an tar sektor / bidang;
f.transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, kriteria penyusunan perencanaan tematik ditetapkan secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan; dan ( Dipindai dengan CamScanner
g.fokus, yaitu penyusunan Permata didasarkan pada urutan prioritas tertinggi dan mengarah kepada urusan yang paling penting dan berpengaruh dalam menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pasal 5

Etika penyusunan Permata meliputi :

a.mengupayakan secara maksimal Permata yang telah disusun untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab;
b.penyusunan Permata dilakukan dengan teliti disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan;
c.menghindari dan mencegah terjadinya tumpang tindih program kegiatan, yang berakibat kegagalan dalam menyelaraskan program dan kegiatan serta implementasinya;
d.mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan negara, atau kolusi dan korupsi; dan
e.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga dalam penyusunan Permata.

Pasal 6

Ruang Jingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.perencanaan dan penyusunan;
b.pelaksanaan; dan
c.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN

Pasal 7

1) Perencanaan dan penyusunan Permata dilakukc an ol e h Badan p Perbatasan bersama Badan Perencanaan, Pe b. Cngelola , e m an gu n a n, p, ~ . Pengembangan Daerah dengan melibatkan pe ' enelitian dan erangkat Daerah T Camat Kawasan Perbatasan. ematik dan K Dipindai dengan CamScanner y 2) Perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat 1), disusun secara holistik, terarah dan terpadu, selaras dengan kebutuhan Kawasan Perbatasan dan kemampuan fiskal Daerah. 3) Perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat 2), dilaksanakan melalui rapat koordinasi. 4) Permata sebagaimana dimaksud pada ayat 3), menjadi acuan dalam pembahasan program dan anggaran oleh TAPD. 5) Permata yang telah dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diatur dalam Keputusan Kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

1) Pennata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 5}, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tematik. 2) Dalam pelaksanaan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Perangkat Daerah Tematik berkoordinasi dengan BPPD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUAST

Pasal 9

1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permata. 2) Monotoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1), d i la ks le · , a :s a n a an paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada t . · · ayat 2), menjadi rujukan bagi penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya. ( Dipindai dengan CamScanner r BABV PELAPORAN

Pasal 10

l) Perangkat Daerah Ternatik menyampaikan hasil pelaksanaan Permata kepada Bupati melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah rnenyampaikan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) kepada Bupati. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu p: q 6 Mei 2025 P 13-trPA ARAf ' %: @ ' ji• . '] ,$ rINUS DELASALLE KEBO Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal G6 Mei 2025 I , SEKRETARIS DAERAH V KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, p ° FRANSISKUS BAIT FAY BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TA .Ml2. TUN 2025 NOMOR ( Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…