DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan PBG Bagi MBR; Bab 4. Kriteria MBR; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Pasal 3

(1)Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atas pennohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.Q

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menetukan masyarakat yang termasuk MBR
(2)Kriteria MBR sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan :
1. a.Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin, atau
2. b.Penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(6)Dalam ha! kriteria MBR sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, u p ah , dan/atau basil usaha sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau peolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan :
1. a.Suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.Marjin komersial dan tenor tertentu
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.Nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan :
1. a.Suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.Marjin komersial dan tenor tertentu./

Pasal 6

( l ) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( I ) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan :

a.Harga jual pemilikan Rumah U m u m ;
b.Biaya perbaikan Rumah Swadaya;atau
c.Biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayal (J ) huruf a meliputi:
1. a.Harga jual Ru mah tunggal;
2. b.Harga jual satuan Ru mah deret;dan
3. c.Harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebgaiamna dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

( I I Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
1. a.Berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.Memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 8

( 1 ) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah per bu Ian paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

(2)Luas lantai paling luas luas 36 m untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m untuk pembangunan rumah swadaya. Qr I DAVID )BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : 1 0 9 1 Ditetapkan di Kefamenanu al 7 Januari 2025 NOAH UTARAf . I 'T FAY

BAB V

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Pasnl 1 0 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Diundangkan di Kefamenanu Pad al 7 Januari 2025 L DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARAT A <I,. •

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…