DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toba Samosir Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; TATA CARA PENYUSUNAN SHS; KETENTUAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI; PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN; PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3.Bupati adalah Bupati Toba.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
6.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah harga satuan tertinggi barang dan/atau jasa yang menjadi batas tertinggi dalam penentuan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, atau indeks untuk menghasilkan komponen biaya keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah, serta merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan menjadi elemen penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan serta Analisis Standar Belanja kegiatan baik fisik maupun nonfisik.
10.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan setiap komponen pekerjaan yang disusun berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), dan Analisis Standar Belanja (ASB), yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah, serta berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
11.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas yang berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman batas tertinggi harga barang dan/atau jasa dalam rangka estimasi perhitungan kebutuhan anggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
13.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, gaji, tunjangan, perjalanan dinas, beban sewa, jasa konsultansi, pemeliharaan, makan minum, dan pakaian, yang digunakan sebagai pedoman batas tertinggi biaya umum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, serta berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPА adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
16.Harga Pasar adalah harga wajar barang dan/atau jasa yang terbentuk secara umum berdasarkan mekanisme pasar, diperoleh melalui hasil survei harga oleh perangkat daerah yang berwenang, dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan serta penetapan Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
17.Barang adalah setiap benda berwujud yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi barang habis pakai maupun barang tahan lama, yang diperoleh melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah, atau perolehan sah lainnya, serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
18.Jasa adalah setiap kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan manfaat tertentu bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian kerja, kontrak, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat berupa jasa konsultansi maupun jasa nonkonsultansi.
19.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang menjamin bahwa usulan Standar Satuan Harga barang dan/atau jasa disusun berdasarkan hasil survei harga yang sah, dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data, informasi, dan dokumen yang digunakan, serta kesanggupan menanggung akibat hukum dan mengembalikan ke kas daerah apabila terjadi kelebihan pembayaran, yang berlaku di suatu daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan proses pembangunan daerah yang sinkron, selaras, dan terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban; dan
b.terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, terukur, akuntabel, transparan, dan tertib administrasi dalam perencanaan serta pengendalian anggaran belanja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.SSH;
2. b.SBU;
3. c.ASB;
4. d.HSPK;
(2)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam:
1. a.penyusunan RKA-SKPD;
2. b.penyusunan DPA PD.
(3)Dalam perencanaan anggaran, SHS Kabupaten berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan pertimbangan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)SHS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan hasil survei harga dan kajian teknis sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Nominal harga dalam SHS Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah termasuk unsur inflasi, keuntungan, dan transportasi, namun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 5

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas tertinggi harga barang dan/atau jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
(2)SHS memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. a.bukan harga mutlak yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan belanja dan penyusunan pertanggungjawaban, karena harga belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran (real cost);
2. b.bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka pengadaan barang/jasa;
5. e.pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Toba; dan
6. f.penggunaan SHS melalui proses pengadaan barang/jasa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau di bidang keuangan serta pengelolaan aset daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN SHS

Pasal 6

(1)Penyusunan SHS dilakukan setiap tahun anggaran oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
(2)Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan dan persiapan;
2. b.pengumpulan data dan survei harga;
3. c.analisis dan pengolahan data;
4. d.penyusunan rancangan SHS;
5. e.verifikasi dan validasi; dan
6. f.penetapan.

Pasal 7

(1)Tahap perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
1. a.membentuk Tim Penyusun SHS dengan keputusan Bupati;
2. b.menyiapkan pedoman, instrumen, dan format survei harga;
3. c.menetapkan jadwal dan metode pelaksanaan survei; dan
4. d.menginventarisasi data SSH, SBU, ASB, HSPK, dan Harga Pasar tahun sebelumnya sebagai bahan pembanding.
(2)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat daerah pengelola keuangan daerah, perangkat daerah teknis, serta dapat melibatkan instansi terkait dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 8

(1)Tahap pengumpulan data dan survei harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
1. a.melakukan survei harga barang dan/atau jasa di pasar lokal atau penyedia resmi;
2. b.mengutamakan harga barang/jasa yang sesuai spesifikasi teknis dan kualitas yang wajar; dan
3. c.mendokumentasikan data hasil survei dengan bukti pendukung yang sah.
(2)Data hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh tim teknis dan diketahui oleh KPA.

Pasal 9

(1)Tahap analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
1. a.menilai kewajaran harga satuan berdasarkan hasil survei, SBU, dan HSPK;
2. b.melakukan analisis pembentukan harga menggunakan ASB; dan
3. c.menyusun klasifikasi harga sesuai kodefikasi dan penggolongan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan harga satuan tertinggi untuk setiap barang dan/atau jasa.

Pasal 10

(1)Tahap penyusunan rancangan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyusun daftar harga satuan barang dan/atau jasa per kategori sesuai hasil analisis dan klasifikasi.
(2)Rancangan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format tabel yang memuat paling sedikit:
1. a.kode barang/jasa;
2. b.uraian barang/jasa;
3. c.spesifikasi teknis;
4. d.satuan; dan
5. e.harga satuan tertinggi.

Pasal 11

(1)Tahap verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Reviu dari Inspektorat Daerah terhadap hasil penyusunan SHS.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa data, informasi, dan dokumen telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi SHS yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reviu Inspektorat dan Kepala BPKAD.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…