DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan atas Pasal 3, Penambahan Paragraf dan Pasal baru dalam BAB IV, Penambahan BAB VA dan Pasal 24A, serta Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahurr 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah; b c d I I

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja lJtara di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran l{egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahurn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebera.pa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UrLdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 TahuLn 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l4l, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran .vegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Draerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelenrbagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
7.Peraturan Menteri Dalam Ne6;eri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539):
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O19 tentang Pedoman I\iomenklatur dan Unit Ke{a Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Tahun 2O20 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TorajeL Utara Nomor 2 Tahsn 2024 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susttnal Pera-ngkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Irgmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131);
10.Peraturan Bupati Tor4ia Utara Nomo:r 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sel<retariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2O24 Nomor 16); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Dae rah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 16) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga b,erbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Selcetaris Daerah; 1 4-
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  1. 1.bagian tata pemerintahan dan kerja sama;
  2. 2.bagian kesejahteraan rakyat; dan
  3. 3.bagian hukum.
3. c.Asisten Perekonomian darL Pembangunan, terdiri atas:
  1. 1.bagian perekonomian dan sumber daya ala:n;
  2. 2.bagian administrasi pembartgunan; dan
  3. 3.bagian pengadaan barang dan jasa, terdapat 1 (satu) subbagian 5'aitu subbagian pengelolaan pengadaan barrlng dan jasa.
4. d.Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  1. 1.bagian umum, terdiri atas:
5. a.subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian; dan
6. b.subbagian perlengkapan dan rumah tangga;
  1. 2.bagian organisasi;
  2. 3.bagian protokol dan komurnikasi pimpinan, terdiri atas:
7. a.subbagian protokol clan komunikasi pimpinan; dan
8. b.subbagian dokumentasi pimpinan;
  1. 4.bagian perencanaan dan ke uangan,
9. e.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Struktur Organisasi Sekr,:tariat Daerah sebagaimana dimaksud pada algat (1) tercantum dalam lampiran yang merupal<an foegian tidak terpisahkan dari Peraturan BupeLti ini.

2.Judul Paragraf 1 Bagian Keempat BAB IV tentang T\rgas, Pungsi dan Uraian Tugas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagan.
(2)Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mr:mbantu Asisten Administrasi Umum datam melaksanakan penyiapan pelaksanaan l<ebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bldang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kelregawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga yang menjadi kewenangannya. i3) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpineLn, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan pemarrtauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaiaa, serta perlengkapan dan rumah tangga; dan
3. c.pelaksanaan fungsi lain yarrg diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Uraian tugas Kepala Bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagran umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan mr;mberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup bagian umum;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani n askah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesurli dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelaks,anaan kebijakan Daerah di bidang tata usa,ha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
7. g.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpin:m, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengl.:apan dan rumah talgga;
8. h.menyiapkan bahan pemant€ruan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang terkait dengan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
9. i.mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan renoana kegiatan dan anggaran di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta. perlengkapal dan rumah tangga;
10. j.melaksanakan program tlan kegiatan di bidang ta:ta usaha pimpinan, sta,f ahli, kepegawaian, serta perlengl<apan dan rumah tangga;
11. k.melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah dan staf ahli; L memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah atau unit keq'a mengenai pemanfaatan ruang pertemuan atau rapat;
12. m.mengoordinasikan dan melaksanakan pemarrtauan, pengendaliara dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola bagian umum;
13. n.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian umum;
14. o.menilai kine{a pegawai ASI\[ sesuai ketentuan peraturan perundang-undarLgan ;
15. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan rnemberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan ata.sa-n sesu,ai dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Pasal 18 dihapus.
  2. 5.Di antara Paragraf 2 dan Paragr,af 3 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 6.Diantara Pasal 19 dan Pasal 2O rlisisipkan 3 (tiga) pasal yalcri Pasal 19A, Pasal 19.B dan Pasal 19C sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Bagian protokol dan komunikasi pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian'
(2)Kepala Bagtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyrapan Pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pror:okol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan yang menjadi kewenangannya.
(3)Dalam melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud pada ^yat
(2)Kepala Bagian meyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pelaksaniaan kebijakan di bidang protokol, komunika,si pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
2. b.penyapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunika si pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
3. c.penlapan bahan pemantarran dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dae:rah terkait bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengem tugasnya.
(4)Uraian tugas Kepala Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.men,,usun rencana kegiatan dan anggaran bagian protokol dan komunikasi pimpinan sebagai pedoman dalam peleiksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bagian protokol dan komunikasi pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas;
4. d.menyu sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesu.ai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelakisanaan kebijakan Daerah yang terkait dengan urusarl protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasr pimpinan;
7. g.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas PeranSlkat Daerah di bidang protokol, komunikas,i pimpinan, dan dokumentasi pimPinan;
8. h.melaksanakan kegiatan pengelolaan penghubung Pemerintah Daerah untuk kelancaran hubungan yan53 terkait dengan informasi dan komunikasi antarlemba g agar tercipta hubungan koordirrasi sinlaonisasi pelaksanaan tugas Pemerir tah Daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang terkait dengan bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
10. j.melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan maseLlah di bagian protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
11. k.melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penilaian sasaran kinr{a pegawai;
  1. 1.menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-unda-n,gan ;
12. m.menJrusun laporan hasil pr:laksanaan tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesueLi dengan bidang tugasnya.

Pasal 198

(1)Subbagian protokol dan komtrnikasi pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2)Kepala Subbagian seba ga i s6116, dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas n:Lembantu Kepala Baglan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan llebijakan Daerah di bidang protokol dan komr.rnikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya.
(3)Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menJrusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian protokol dan komunikasi pimpinan sebagai pedoman dalam pelal<sanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 5efalan lancar;
3. c.memanta.u, mengawasi dem mengevaluasi pelalsanaan tugas dalam ltngkup subbagian protokol dan komunikasi pimpinan;
4. d.menlrrsun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
7. g.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas PerangJ<at Daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
8. h.melaksanakan tata cara p,rotokoler dalam rangka penyambutan tarnu Pemerintah Daerah;
9. i.menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokoleran ;
10. j.menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan W akil Bupati:
11. k.menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
12. m.menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara Bupati dan Wakil Bupati;
13. n.memberikan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati tentang penyanrpaian informasi tertentu;
14. o.memberikan informasi dan pr:njelasan kepada pihak terkait sesuai den;gan kebutuhan dan/atau arahan pimpinan;
15. p.menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak untuk disampaikan kepada Bupati dran Wakil Bupati; menyiapkan dan menggandal an bahan materi rapat; menJrusun naskah sambutan dan Pidato Bupati dan Wakil BuPati;
16. s.mendokumentasikan kegiatrrn Bupati dan Wakil Bupati serta melakul<an peny'usunan notulen rapat Bupati dan Wakil Bupati;
17. t.memfasilitasi peliputan rnedia terhadap kegiatan BuPati dan Wakil BuPati;
18. u.mengoordinasikan penyiaprn pelaksanaan perjalanan dinas Bupati drm Wakil Bupati serta aparat pendukungnYa;
19. v.melakukan inventarisasi pelaksanaan perjalanan dinas termasuk ltrporan perjalanan dinas, dokumentasi perjalanan dinas, distribusi bahan perjalanan dinas, dan kelengkapan dokumen pertanggungiawaban perl'alanan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta apa-rat pendukungnya;
20. w.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung p,elaksanaan tugas dan fungsi subbagian protokol dan komunikasi pimpinan;
21. x.menyusun laporan hasil p,elaksanaan tugas Kepala Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasEm sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. y.melakukan tugas kedinasen lainnya yang diperintahkan atasarr sesu;ri dengan bidang tugasnya.

Pasal 19C

{1) Subbagian dokumentasi pimpinarr dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2)Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bagran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang dokumentasi pimpinan yang menjadi kewenangannya.
(3)Uraian tugas Kepala Subbagian sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: q r -l1-
1. a.menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian dokumentasi pirrtpinan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan merrrberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjrrlan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian dokumentasi PimPinan;
4. d.meny'usun ranc€utgan, mengc'reksi, memaraf dan / atau menandatangani naskrtr dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan Lebijakan daerah di bidang dokumentasi pimpinar; C. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bid:rng dokumentasi pimpinan;
7. h.mendokumentasikan kegiatan Eiupati dan Wakit Bupati;
8. i.memfasilitasi peliputan media tr:rhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
9. j.melaksanakan inventarisasi permasalahan dan pengumpulal bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bida:rg dokumentasi pimpinan;
10. k.menlapkan dan men)'usun laporan hasil pelaksanaan kegiatan subbagiren dokumentasi pimpinan; dan
11. l.melaksanakan tugas kedinasen lain yang diperintahkan oleh atasan sesurr-i dengan bidang tugasnya
  1. 7.Di antara BAB V dan BAB VI disisipikan 1 (satu) bab, yalni BAB VA dan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasral 24A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA

Pasal 24A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, Kepala Bagian Umum dan Protokol dan kepala subbagian pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi protokol dan komunikasi pimpinan sampai dengan dilantiknya Kepala Bagia:r Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Kepala Subbagiaa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

8.Ketentuan l,ampiran Peraturan Bupati Tor4ia Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang KedtLdukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sertzL Tata Ke{a pada Sekretariat Daerah diubah se hingga menjadi sebagaimana tercantum dalam l^ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dar:rah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao tanggal tt lu?hmber Zo2S RAJA UTARA, VICTOR PALIMBONG Diundangkan di Rantepao pada tanggal tl LVlcrlbr lzes' SEKRETARIS DAERAH N TORAJA UTARA, G RAH KABUPATENTORAJAUTARATAHUN 2025 NOMOR 14 ?t STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAI{AN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNlI(ASI PIMPINAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAGIAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…