DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII STANDAR LAYANAN BAB VIII ESELONISASI BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA, kelas A.
(2)UP|D PPA kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala LIPTD PPA yang berkedudukan pada Dinas dan trertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISAS|I

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPID PPA, terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD PPA;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok Jabatan Fungsional. dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPID PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l.ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf a mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelavanan terpadu perl.indungan bagr perempuar dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(2)Dafam melaksanakan Tugas sebaga.imana dimaksud padaayat(1), Kepala UPTD PPA nrenyelenggarakan Fungsi:
1. a.mengoordinasikan dal mengerrdalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan rli UP?D PPA;
2. b.menyusun program kerja UPTD PPI\; E
3. c.menyusun rekomendasi hasil pen;gelolaan kasus;
4. d.mengevaluasi hasil ke{a UPTD PFA;
5. e.membina dan meningkatkan .kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD l?PA; dan
6. f.melaksanakan administrasi UPTD PPA.
(3)Uraian Tugas Kepala UPTD F'PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menJrusun program keg'a dan rencana kefa dan €mggaran UPTD PPA;
2. b.membuat rencana pelayalan sr:suai aturan dan petunjuk ke{a serta arahan Kepala Dinasl
3. c.menyusun rancangan, mengrreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. d.melakukan kegiatan pengolaha-rr, pendistribusian tugas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran UPTD PPA;
5. e.melaksanakan pengelolaan adrninistrasi barang milik Daerah yang ada di UPTD PPA;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
7. g.melakukan penyusunan laporal dan pertanggungiawaban kegiatan dan keuangan;
8. h.menilai i<inerja pegawai Aparatur Siipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-undangan;
9. i.mengikuti rapat sesuai dengan bid,ang tugasnya;
10. j.menyampaikan hasil pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagran Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i) huruf b dipimpin oieh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas rnembantu Kepala UPTD PPA dalam melakukan urusarl ketatausahaan, administrasi kepegawaian, program dan keuangan, administrasi data, serta pelaksanaan llerumahtanggaan UPTD PPA.
(2)Uraian T\rgas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.mengumpulkan, mengelola informasi, menginventarisasi permasaftrhan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang A berkaitan dengan urusan kekrtausahaan dan kepegawaian. program dan keuangan, administrasi data, kerumahtanggaan dan pelaporan;
2. b.menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pengendalian evaluasi dan iaporan pelaksanaan kegiatan;
3. c.menyiapi<an bahan, kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi urrt.um, kepegawaian, program, keuangan, pencatatan data korban dan pelaporan:
4. d.menyiapkan bahan koordinasi dzur petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem rlan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengal organisasi dan iata iaksana;
5. e.menyiapkan bahan administrasi sumberdaya manusia;
6. f.memberikan pelayanan naskah dinas kearsipan, pengetikan, penggandaan dan per:Ldistribusian;
7. g.memberikan pelavanan, penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan;
8. h.melaksanakan pengurusan perja-lanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
9. i.melayani keperlual dan kebutuhan serta perawatan ruang kefa, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana / prasara.na kantor;
10. j.membuat usulan pengadaan perneliharaan gedung dan sarana prasarana kantor:
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; L melaporkan pelaksanaan kegiata:r kepada Kepala UPTD PPA; dan
12. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATI\N PELAKSANA

Pasal 6

(1)Jabatan Fungsional dan Jatratan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Jabatan Fungsional dan .Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan berdaseLrkan ketentuan peraturan perundang-unciangan. 7
(2)Pengangkatan pejabat fungsional dem pelaksana pada UPTD PPA dilaksanakan berdasarl<an hasil analisis kebutuhan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

( 1) Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial dalam lingkup UPTD PPA meiaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peratur:an perundang- undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sarna, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparar:rsi, serta efektifitas dan efesiensi.

(2)Pejabat Manqjerial dalam melaksa:rakan T\rgas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 4 wajib:
1. a.melaksanakan prinsip koordina.si, integrasi, dan sinkronisasi seria kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
2. b.memimpin dan mengoordineLsikan bawahan, memberikan pengarahan, serLa petunjuk bagr pelaksanaan T\rgas bawahan;
3. c.melaksanakan sistem pengendalirm intemal;
4. d.mengawasi pelaksanaan Tugas beLwahan; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanazur Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pejabat Manajerial dalam melal<sarrakan Tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
1. a.pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainn5.a;
2. b.balai pemasyarakatan;
3. c.kepolisian sektor dan kepolisian resort;
4. d.kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
5. e.pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
6. f.balai peiayanan p€nempatan tlan periindungan tenaga kerja lndonesia;
7. g.kantor wilayah kementerian agern.a;
8. h.kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
9. i.lembega pembinaan khusus anak;
10. j.lembaga bantuan hukum;
11. k.lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan f . institusi lainnya. 8

BAB VII

STANDAR LAYANAN

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pel.ayanan tepadu perlindungan b.g perempuan rlan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah l,ainnya, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan.
(2)Standar layanan sebagaimana dimal:sud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan keterltuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ESELONISASi

Pasal 9

(l) Kepala UPTD PPA kelas A merupakan jabatan eselon IV-a.

(2)Kepala Subbagian Tata Usaha mt:rupakan jabatal eselon IV-b atau jabatan pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan Jabatan Fungsional di tingkungan UPTD PPA, dilaksanakan oleh pejabat l/ang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD PPA bersumber rlari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o

BAB XI

KETENTUAN PERALIHITN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan perempuan dan anak pada Dinas, tetap melaksanakan tugas pelayanan sampai dengan dilantiknya pejabat paria Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan <ian Anak berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat. ini dengan penempatannya dalam Berita DaLerah Kabupaten Toraja Uiara. Ditetapkan di Rzmtepao 28 Mei2O25 BU A, UTARA, i c VICTOR PALIMBONG Diundangkan di Rantepao pada tanggal 28 Mei 2O25 S DAERAH TORAJ o BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4 10 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BU RAJA UT,/\RA, * * VICTOR 4iA LAMPIRAN PERATURAN BUPAll TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PI'RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN IINAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN P]'REMPUAN, PERLINDUNGAN AI\IAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREN(:ANA ONG KEPALA UPTD PPA KEPATA SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…